Xcloud.id

Produk: Rusunawa

  • DKI tetap prioritaskan pembangunan kembali Rusunawa Marunda

    DKI tetap prioritaskan pembangunan kembali Rusunawa Marunda

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap memprioritaskan pembangunan kembali Rusunawa Marunda meski anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) daerah ini berkurang mulai tahun depan.

    “Pak Gubernur pastikan ini tetap prioritas meski ada pemangkasan dana bagi hasil (DBH) Rp15 triliun untuk APBD 2026,” kata Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim di Jakarta, Selasa.

    Chico menjelaskan, pembongkaran lima menara Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda Cluster C telah dilakukan secara bertahap sejak pertengahan 2025. Lima menara tersebut terdiri dari blok C1 hingga C5.

    Menurut Chico, pembangunan ulang rusunawa tersebut sesuai dengan prioritas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang ingin menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Ketika pembongkaran rampung, Chico mengatakan proses akan langsung berlanjut ke pembangunan dua menara baru.

    “Pembongkaran selesai target akhir 2025, lanjut dengan pembangunan dua menara baru dari total lima menara 20 lantai, 1.440 unit. Itu dimulai awal 2026,” jelas Chico.

    Adapun per Oktober 2025, Chico menjabarkan pembongkaran fisik sudah berjalan di sebagian besar menara dengan fokus pada struktur yang dinilai tidak layak huni oleh kajian BRIN 2021.

    Kemudian, lanjut Chico, proses administratif seperti penghapusan aset ke Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI dan penaksiran oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) telah selesai lebih awal berkat efisiensi anggaran.

    “Sehingga eksekusi lapangan dimulai sekitar Mei-Juni 2025. Saat ini, sekitar 60-70 persen pekerjaan pembongkaran rampung, termasuk survei dan pembersihan puing, tanpa hambatan signifikan dari relokasi warga (yang sudah dipindah ke Rusun Nagrak dan Padat Karya sejak 2023),” jelas Chico.

    Chico menambahkan, seluruh revitalisasi di Jakarta direncanakan rampung dalam lima tahun atau hingga 2030.

    Revitalisasi tersebut juga termasuk fasilitas pendukung seperti taman dan akses transportasi.

    “Warga relokasi diprioritaskan untuk pindah kembali, dengan subsidi sewa tetap terjangkau. Ini bagian dari program jamak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) 2025-2026 untuk 3.000 unit rusun baru/revitalisasi di Jakarta,” kata Chico.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Sidoarjo Turun Tangan! Rayu Warga Hidup di Kolong Jembatan agar Mau Pindah ke Rusunawa

    Bupati Sidoarjo Turun Tangan! Rayu Warga Hidup di Kolong Jembatan agar Mau Pindah ke Rusunawa

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Subandi turun langsung merayu Mujiana (37), warga Tanjungsari, Kecamatan Taman, agar bersedia pindah dari rumah tidak layak huni di bawah jembatan layang Trosobo ke rumah susun sewa (Rusunawa), Kamis (23/10/2025).

    Selama hampir empat tahun, Mujiana bersama suami dan empat anaknya tinggal di rumah berdinding triplek di bawah jembatan tersebut. Namun kehidupannya kini kian berat. Sejak September lalu, suaminya pergi tanpa kabar, meninggalkan hutang Rp 2,5 juta yang kini harus ditanggung Mujiana.

    Lebih menyakitkan, uang pinjaman itu justru dibawa kabur oleh sang suami. Akibatnya, Mujiana harus menghadapi penagih hutang hampir setiap hari.

    Melihat kondisi tersebut, Bupati Subandi menawari Mujiana untuk pindah ke Rusunawa dengan biaya sewa gratis, serta menjamin pendidikan bagi keempat anaknya. “Nanti kita siapkan Rusun biar Mbak Mujiana mendapatkan tempat tinggal yang layak dan putri-putrinya mendapat akses pendidikan yang baik,” ujar Bupati Subandi.

    Ia mengaku terenyuh melihat kondisi warganya yang hidup di tempat tidak layak dengan anak-anak yang belum mengenyam pendidikan. Hal ini, katanya, akan menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan pemerintah daerah.

    “Seperti ibu ini, menempati rumah yang tidak layak dan anaknya tidak sekolah. Ini yang menjadi PR kita untuk secepatnya kita tuntaskan bersama,” tegas Subandi.

    Sementara itu, Mujiana menyatakan bersedia pindah ke Rusunawa. Ia menyadari rumahnya saat ini benar-benar tidak layak. Dindingnya dari triplek, atap asbes banyak yang retak dan berlubang, serta sering tergenang air saat hujan karena sungai di belakang rumah meluap. “Kalau hujan itu, kali belakang banjir,” ujar Mujiana.

    Bahkan, ia pernah menemukan ular masuk ke rumahnya. Mujiana juga menuturkan bagaimana suaminya meninggalkan hutang yang kini menjeratnya. Setiap hari, bank keliling datang menagih pinjaman hingga menulisi pintu rumahnya agar segera melunasi cicilan.

    “Durung bank titile setiap hari, dereng Mekar (koperasi simpan pinjam), pencairan Mekar pinjaman, cair digowo mlayu, minggat (uang pinjaman cair dibawa lari oleh suami),” kisahnya sedih. [kun]

  • Rusunawa Kota Blitar Sesak, Rencana Blok Baru Rp30 M Terganjal Efisiensi

    Rusunawa Kota Blitar Sesak, Rencana Blok Baru Rp30 M Terganjal Efisiensi

    Blitar (beritajatim.com) – Kebutuhan mendesak akan hunian layak di Kota Blitar dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran. Rencana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Blitar untuk membangun satu blok baru Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Jl. Randu Agung, kini masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.

    Padahal, rencana yang masuk dalam program prioritas tahun 2026 ini didasari oleh kondisi krusial yakni rusunawa yang ada saat ini sudah penuh sesak, dihuni oleh 265 Kepala Keluarga (KK). Maka dari itu ada usulan untuk penambahan blok hunian senilai Rp30 miliar namun itu masih terganjal izin pusat.

    Kepala DPRKP Kota Blitar, Suyatno, menjelaskan bahwa usulan penambahan blok baru sebenarnya telah diajukan sejak awal tahun 2025. Langkah ini diambil setelah melihat kapasitas hunian yang sudah tidak mampu lagi menampung permintaan.

    “Rencana rusunawa (baru) masuk prioritas, tapi ke depan belum tahu karena kondisi anggaran saat ini juga sedang ada efisiensi,” ujar Suyatno saat dikonfirmasi pada Rabu (22/10/2025).

    Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku di tingkat nasional maupun daerah menjadi faktor utama penundaan pembangunan. Proyek ini baru dapat berjalan setelah ada kebijakan dan keputusan resmi dari pemerintah pusat.

    Meskipun masih dalam status menunggu, Suyatno menegaskan bahwa Pemerintah Kota Blitar tidak tinggal diam. Seluruh persiapan di tingkat daerah dipastikan telah rampung dan siap dieksekusi kapan saja.

    “Sambil menunggu kebijakan dari pemerintah pusat, kami telah menyiapkan sejumlah tahapan pendukung,” jelasnya.

    Tahapan tersebut mencakup penyediaan lahan yang sudah final, sosialisasi yang telah dilakukan kepada masyarakat sekitar, serta kelengkapan seluruh persyaratan administratif untuk pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perumahan.

    “Seluruh dokumen dan persyaratan teknis dari Pemerintah Kota Blitar sudah lengkap dan siap. Kami tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” tegas Suyatno.

    Jika nantinya ‘lampu hijau’ dari pusat diberikan, pembangunan satu blok tambahan rusunawa ini diperkirakan akan menelan anggaran sekitar Rp30 miliar. Penambahan fasilitas ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas tingginya permintaan hunian terjangkau bagi masyarakat di Kota Blitar. [owi/beq]

  • Pengurangan anggaran, DKI akan tetap revitalisasi Rusun Marunda

    Pengurangan anggaran, DKI akan tetap revitalisasi Rusun Marunda

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan revitalisasi Rumah Susun (Rusun) Marunda, Jakarta Selatan tetap akan berjalan sesuai jadwal, meski adanya pengurangan anggaran.

    “Untuk Marunda akan dilakukan sesuai dengan jadwal, karena sudah diputuskan walaupun ada efisiensi,” ujar Pramono saat dijumpai di Blok M, Jakarta Selatan, Kamis.

    Sebelumnya, Pramono Anung sempat berencana akan membangun rusun di kawasan Rorotan, Padat Karya, serta revitalisasi Rusun Marunda.

    Pembangunan ini sebagai bagian dari program penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Pemerintah DKI terus akan melanjutkan untuk membangun rumah susun, karena ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami untuk menyediakan rumah yang layak huni. Untuk itu pembangunan berikutnya ada di Rorotan, Padat Karya dan juga revitalisasi Rusun Marunda,” kata Pramono.

    Dalam lima tahun ke depan, Pemprov Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) berencana membangun dan merevitalisasi rusunawa.

    Adapun rusunawa yang akan dibangun meliputi:

    – Rusunawa Rorotan IX Tahap I JU – Dua tower 16 lantai dengan 484 unit.

    – Rusunawa Rorotan IX Tahap II JU – Lima tower 16 lantai dengan 1.210 unit.

    – Rusunawa Padat Karya Tahap II JU – Dua tower 16 lantai dengan 381 unit.

    – Revitalisasi Rusunawa Marunda Cluster C JU – Lima tower 20 lantai dengan 1.440 unit.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Infrastruktur prioritas diminta tetap berjalan meski DBH dipangkas

    Infrastruktur prioritas diminta tetap berjalan meski DBH dipangkas

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tetap melakukan pembangunan infrastruktur prioritas atau yang menyangkut kepentingan prioritas kendati Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dipangkas.

    “Jangan sampai apa yang terjadi (pemangkasan DBH) menghentikan laju pembangunan di Jakarta, apalagi terhadap infrastruktur prioritas,” kata Bun Joi di Jakarta pada Minggu.

    Menurut dia, pemangkasan DBH dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dipastikan akan mempengaruhi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Tahun Anggaran (TA) 2026 terhadap pembangunan di Jakarta.

    Oleh karena itu, dia mengatakan Pemprov DKI harus menetapkan pembangunan sejumlah infrastruktur prioritas yang mengutamakan kepentingan umum, di antaranya rumah susun sederhana sewa (rusunawa), taman ruang terbuka hijau (RTH), rumah sakit, dan sekolah.

    “Ke depannya, Pemprov DKI perlu mengutamakan pembangunan infrastruktur yang penting bagi publik,” ujar Bun Joi.

    Selain itu, kata dia, berkaitan dengan banjir, Pemprov DKI juga perlu memikirkan kelanjutan pembangunan dan pengelolaan sejumlah infrastruktur pengendali air, seperti pompa, waduk dan turap penahan air.

    “Bahkan, anggaran untuk proses pembebasan lahan di sekitar Kali Ciliwung juga perlu diperhatikan,” ucap Bun Joi.

    Lebih lanjut, dia meminta agar Pemprov DKI menyesuaikan kembali rencana pembangunan gedung pemerintahan, antara lain gedung milik Dinas Perhubungan DKI dan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI.

    Dia pun mendorong Pemprov DKI untuk mengeksplorasi beberapa opsi terkait pembangunan infrastruktur, salah satunya proyek pembangunan tahun jamak sehingga beban pembiayaan pada 2026 tidak terlalu berat.

    “Dalam kondisi seperti ini, dengan segala keterbatasan yang ada, Pemprov DKI juga perlu meninjau kembali opsi-opsi mengerjakan proyek tahun jamak. Ini bisa menjadi cara untuk mengurangi beban pembiayaan pada tahun 2026 mendatang,” tutur Bun Joi.

    Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo terus mengupayakan agar pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemprov DKI tidak mempengaruhi program yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

    Pramono memastikan anggaran program Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), pemutihan ijazah dan program masyarakat lainnya tidak mengalami pengurangan.

    Dia juga menekankan dengan adanya pemotongan DBH oleh pemerintah pusat, maka Pemprov DKI harus siap berinovasi untuk pembiayaan ke depannya.

    “Ya, intinya Jakarta dalam kondisi apapun, DBH dipotong tentunya kita harus siap,” tegas Pramono.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dukung Program Tiga Juta Rumah, Mendagri Pacu Daerah Perbanyak Penerbitan PBG bagi MBR Nasional 10 Oktober 2025

    Dukung Program Tiga Juta Rumah, Mendagri Pacu Daerah Perbanyak Penerbitan PBG bagi MBR Nasional 10 Oktober 2025

    Dukung Program Tiga Juta Rumah, Mendagri Pacu Daerah Perbanyak Penerbitan PBG bagi MBR
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk memperbanyak penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
    Menurutnya, banyaknya PBG yang diterbitkan mencerminkan kepedulian kepala daerah terhadap masyarakat kecil.
    Pesan itu disampaikannya Tito dalam acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Regale International Convention Centre, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (9/10/2025).
    “Yang paling banyak [menerbitkan PBG] untuk MBR, berarti kepala daerahnya peduli kepada rakyatnya. Tapi, kalau semakin sedikit yang menerbitkan, berarti dia enggak peduli,” jelasnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (10/10/2025).
    Ia menjelaskan, pemerintah telah membebaskan retribusi PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
    Langkah ini merupakan upaya untuk mendukung program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Kebijakan ini diharapkan dapat membuat biaya kepemilikan rumah semakin terjangkau.
    Adapun kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Menteri Pekerjaan Umum (PU). Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemda dengan menerbitkan peraturan kepala daerah (Perkada).
    Namun, Tito menekankan bahwa pemda tidak cukup hanya meresponsnya dengan menerbitkan Perkada. 
    Pemda, kata dia, harus menyosialisasikan program tersebut agar masyarakat mengetahui dan memanfaatkannya.
    Tito juga mengapresiasi pemda yang telah banyak menerbitkan PBG bagi MBR. Ia meminta daerah dengan angka penerbitan rendah agar segera meningkatkannya.
    “Ada daerah kabupaten yang belum pernah mengeluarkan PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya dia mungkin tidak menyosialisasikan, atau diterbitkan peraturan, tapi enggak dilaksanakan sama dia,” jelasnya.
    Tito menegaskan pentingnya mendukung program Tiga Juta Rumah. Menurutnya, program ini tidak hanya berorientasi pada pemerataan kepemilikan rumah, tetapi juga berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui terbentuknya ekosistem ekonomi baru.
    Ia menjelaskan, ekosistem itu melibatkan berbagai sektor mulai dari pengembang besar dan kecil, penyedia bahan bangunan, hingga lembaga pembiayaan seperti perbankan.
    Karena itu, ia memperkirakan program ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto tumbuh 8 persen pada akhir 2029.
    “Beberapa ekonom justru [berpendapat] dari berbagai program yang ada, yang terbesar adalah program tiga juta rumah ini bisa menyumbang lebih kurang dua persen ekosistemnya, betul, dua persenan lebih,” jelas Tito.
    Tito juga mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam mendukung program Tiga Juta Rumah.
    Ia menegaskan, pemerintah pusat tidak bisa membangun seluruh rumah hanya dengan mengandalkan anggaran negara. 
    Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan perbankan agar pembangunan rumah rakyat dapat terus berjalan.
    “Ada rumah yang dibangun pemerintah, ada juga yang dibangun swasta, ada pula yang dibangun masyarakat sendiri. Semua didukung kebijakan agar harga rumah semakin terjangkau,” kata Tito.
    Dalam kesempatan itu, Tito mengungkapkan, Provinsi Sumut menempati peringkat ketujuh nasional untuk penerbitan PBG bagi MBR. 
    Di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Deli Serdang mencatatkan kinerja tertinggi dengan 50 izin PBG yang berdampak pada pembangunan 4.007 unit rumah.
    “Hebat Deli Serdang. Mengeluarkan 50 PBG tapi berdampak terbangunnya 4.007 unit rumah, terbanyak di Sumatera Utara,” ujar Tito.
    Namun, ia juga menyoroti sejumlah daerah di Sumut yang belum menerbitkan izin PBG untuk MBR, seperti Kabupaten Karo, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Nias, Padang Lawas, Toba, dan Kota Medan. 
    Menurutnya, kepala daerah di wilayah tersebut perlu segera mengambil langkah konkret.
    “Di mata saya sebagai Mendagri, yang nol-nol ini ya belum ada perhatian tentang perumahan kepada rakyatnya. Padahal diberikan kewenangan, sudah ada SKB menjadi dasar hukum, dan kemudian sudah perintah Presiden,” ucap Tito.
    Dalam forum tersebut juga hadir Menteri PKP Maruarar Sirait, anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Hery Gunardi, serta pejabat terkait lainnya.
    Usai kegiatan, Mendagri Tito bersama Menteri PKP Maruarar dan Musa Rajekshah meninjau Rusunawa Seruwai di Kecamatan Medan Labuhan. Mereka disambut antusias oleh para penghuni.
    Ketiganya kemudian berdialog dengan para penghuni terkait kondisi sarana dan prasarana di lokasi tersebut. Sebagian penghuni mengapresiasi fasilitas yang tersedia, sedangkan lainnya memberikan masukan untuk perbaikan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemda Diminta Perbanyak Terbitkan PBG untuk Program Rumah MBR

    Pemda Diminta Perbanyak Terbitkan PBG untuk Program Rumah MBR

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah (pemda) agar memperbanyak penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menurutnya, penerbitan itu menandakan kepedulian kepala daerah terhadap masyarakat kecil.

    “Yang paling banyak (menerbitkan PBG) untuk MBR, Masyarakat Berpenghasilan Rendah tadi, berarti kepala daerahnya peduli kepada rakyatnya. Tapi kalau dia semakin sedikit yang menerbitkan, berarti dia enggak peduli,” tuturnya, dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10/2025).

    Pesan itu disampaikannya pada acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat yang berlangsung di Gedung Regale International Convention Centre, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (9/10).

    Ia menjelaskan saat ini pemerintah telah membebaskan retribusi PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. Langkah ini merupakan upaya untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden. Dengan kebijakan ini diharapkan biaya untuk memiliki rumah menjadi murah.

    Adapun kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Menteri Pekerjaan Umum (PU). Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pemda dengan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

    Namun, Tito menekankan bahwa Pemda tidak cukup hanya meresponsnya dengan menerbitkan Perkada. Pemda harus mensosialisasikan program tersebut agar banyak masyarakat yang memanfaatkannya.

    “Ada daerah kabupaten yang belum pernah mengeluarkan PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya dia mungkin tidak mensosialisasikan, atau diterbitkan peraturan, tapi enggak dilaksanakan sama dia,” jelasnya.

    Ia menekankan pentingnya mendukung Program Tiga Juta Rumah. Menurutnya, program ini tidak hanya berorientasi pada pemerataan kepemilikan rumah, tetapi juga berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui terbentuknya ekosistem ekonomi baru.

    “Beberapa ekonom justru [berpendapat] dari berbagai program yang ada, yang terbesar adalah program tiga juta rumah ini bisa menyumbang lebih kurang dua persen ekosistemnya, betul, dua persenan lebih,” jelasnya.

    Selain itu, Tito mengapresiasi upaya bersama dari berbagai pihak dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah. Ia menegaskan, pemerintah pusat tidak mungkin membangun seluruh rumah rakyat hanya dengan mengandalkan anggaran negara. Karena itu, perlu sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan perbankan agar pembangunan rumah rakyat dapat terus berjalan.

    “Oleh karena itu ada yang dibangun pemerintah, ada juga yang dibangun oleh swasta, ada yang dibangun oleh sendiri, yang sendiri-sendiri dan ada juga kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk membuat harganya menjadi murah,” jelasnya.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri mengungkapkan, Sumut menempati peringkat ketujuh nasional untuk penerbitan PBG bagi MBR. Di tingkat kabupaten/kota, Deli Serdang menjadi yang tertinggi dengan 50 izin PBG yang berdampak pada pembangunan 4.007 unit rumah.

    “Hebat Deli Serdang. Mengeluarkan 50 PBG tapi berdampak terbangunnya 4.007 unit rumah, terbanyak di Sumatera Utara,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Mendagri juga menyebut sejumlah daerah di Sumut yang belum sama sekali menerbitkan izin PBG untuk MBR, seperti Kabupaten Karo, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Nias, Padang Lawas, Toba, dan Kota Medan. Menurutnya, kepala daerah di wilayah tersebut perlu segera mengambil langkah konkret.

    “Di mata saya sebagai Mendagri, yang nol-nol ini ya belum ada perhatian tentang perumahan kepada rakyatnya. Padahal diberikan kewenangan, sudah ada SKB menjadi dasar hukum, dan kemudian sudah perintah Presiden,” tuturnya.

    Sebagai Informasi, turut hadir dalam forum tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Hery Gunardi, serta pejabat terkait lainnya.

    Setelah dari forum itu, Tito bersama Maruarar dan Musa meninjau Rusunawa Seruwai di Kecamatan Medan Labuhan. Mereka disambut antusias oleh para penghuni dan berdialog terkait dengan kondisi sarana dan prasarana di tempat tersebut. Beberapa penghuni mengapresiasi berbagai fasilitas yang disediakan pengelola. Namun, ada pula penghuni yang memberikan masukan terkait dengan perbaikan fasilitas yang ada.

    (prf/ega)

  • Siap-Siap! Rumah Murah Bakal Dibangun di Jakarta, Ini Bocorannya

    Siap-Siap! Rumah Murah Bakal Dibangun di Jakarta, Ini Bocorannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan sejumlah terobosan untuk membangun rumah subsidi terutama di tengah kota. Salah satu rencana besar dia adalah membangun proyek itu di DKI Jakarta.

    “Bagaimana ada rumah subsidi di kota. Saya akan bertemu Pak Gubernur Jakarta untuk membahas rencana program rumah subsidi dalam bentuk Rusun,” ungkap pria yang akrab disapa Ara itu dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/9/2025).

    Ara menyatakan sebelumnya sudah dua kali bertemu Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk melahirkan satu terobosan, yaitu membangun rumah subsidi di tengah kota. Ia memastikan bahwa subsidi tersebut akan berbentuk rumah susun (rusun), bukan hunian tapak.

    Dalam waktu dekat, Ara menyatakan akan segera mengumumkan skema rumah subsidi di perkotaan tersebut, khususnya di Jakarta. Dalam hal ini ia mengatakan meminta bantuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat alias BP Tapera untuk mewujudkan program rumah subsidi di kota.

    Foto: Muhammad Luthfi Rahman
    Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit.

    “Nanti Tapera, Kementerian Keuangan, dan kami bersama pemda-pemda, terutama di daerah perkotaan membuat skema baru untuk rusun, tapi dengan subsidi. Pada waktunya akan saya sampaikan,” ujar dia.

    Dalam kesempatan tersebut Menteri Ara juga mengungkapkan bahwa pada Senin (29/9/2025) mendatang, akan melakukan akad massal bagi 25 ribu debitur rumah subsidi di Bogor.

    “Dilakukan di Bogor karena pertimbangannya di sana, pengembangnya bagus, berkualitas, sudah kita cek. Yang kedua juga di Bogor dari data kami kemiskinan ekstrim itu dari segi jumlah paling banyak di Kabupaten Bogor. Itu data yang kami terima dari BPS,” sebt dia.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Biadab, Pria Kedopok Probolinggo Perkosa Tetangga di Rusunawa

    Biadab, Pria Kedopok Probolinggo Perkosa Tetangga di Rusunawa

    Probolinggo (beritajatim.com) – Seorang pria berinisial SS (26), warga Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, ditangkap polisi setelah diduga memperkosa tetangganya. Perbuatan biadab itu terjadi di rumah susun sewa (rusunawa) kawasan Kecamatan Kademangan pada Minggu (7/9/2025) dini hari.

    Kasi Humas Polres Probolinggo Kota, Iptu Zainullah, menjelaskan bahwa kejadian berlangsung sekitar pukul 05.00 WIB. Korban adalah perempuan berusia 24 tahun yang tinggal bersama suaminya di unit rusunawa tersebut.

    “Pelaku masuk ke kamar korban saat korban tertidur. Dia membuka paksa celana korban lalu melakukan persetubuhan,” ujar Iptu Zainullah, Sabtu (27/9/2025).

    Usai melancarkan aksinya, SS bahkan sempat mengancam akan kembali lagi. Merasa ketakutan, korban langsung melaporkan kejadian itu ke Polres Probolinggo Kota.

    Tak butuh waktu lama, polisi berhasil membekuk pelaku sekitar pukul 15.00 WIB di hari yang sama. SS kemudian digelandang ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan.

    Dari hasil penyelidikan, diketahui baik pelaku maupun korban sudah berumah tangga. Hubungan keduanya hanya sebatas tetangga yang baru dua bulan tinggal berdekatan.

    “Pelaku mengaku timbul ketertarikan karena sering melihat korban memakai daster. Saat kejadian, tersangka juga dalam pengaruh minuman keras,” jelas Zainullah.

    Polisi menegaskan bahwa tindakan pelaku tidak bisa ditoleransi. Meski berstatus tetangga, tindakannya tetap dikategorikan sebagai kejahatan seksual.

    “Kasus ini murni tindak pidana. Korban jelas mengalami kekerasan seksual, sehingga kami proses sesuai hukum yang berlaku,” tambahnya.

    Atas perbuatannya, SS dijerat Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Ancaman hukuman maksimal yang menantinya adalah 12 tahun penjara. (ada/ian)

  • Fenomena Rumah Subsidi ‘Hantu’ Masih Ada di RI, Ini Biang Keroknya

    Fenomena Rumah Subsidi ‘Hantu’ Masih Ada di RI, Ini Biang Keroknya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Banyak rumah subsidi yang tidak ditempati oleh penerimanya hingga muncul fenomena ‘rumah hantu’. Meski demikian, berdasarkan data BP Tapera, pada tahun 2023 sebanyak 65.162 rumah atau 92,53% dari rumah yang disurvei terisi sesuai ketentuan.

    Sayangnya banyak rumah yang tidak dihuni sesuai ketentuan. BP Tapera mengungkapkan bahwa ada sejumlah alasan mengapa banyak penerima subsidi FLPP ini tidak menempati rumahnya.

    “Sebanyak 7% ini (tidak menempati) dikarenakan ada beberapa faktor, salah satu hasil monev kami misal baru pindah setelah masa kontrakan lamanya selesai, atau menunggu anak selesai sekolah, atau pindah kerja,” kata Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho di kantornya, Jumat (26/9/2025).

    Meski demikian BP Tapera mengklaim bahwa penerima tingkat hunian rumah subsidi KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) semakin tinggi dari tahun ke tahun.

    Foto: Muhammad Luthfi Rahman
    Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit.

    Pada 2022, rumah dihuni sesuai ketentuan hanya 41.435 rumah atau sebanyak 71,62% dari total rumah yang disurvei, sehingga ketika di tahun 2023 tingkat keterisian mencapai 92,53%, maka angka itu mengalami peningkatan 20.91% dari capaian Tahun 2022.

    Sedangkan di tahun 2024 rumah yang dihuni sesuai ketentuan sebanyak 62,294 angka 93,62% dari total rumah yang disurvei. Capaian ini mengalami peningkatan 1.11% dari capaian Tahun 2023.

    Sedangkan progress sampai dengan Agustus Tahun 2025, rumah dihuni sesuai ketentuan sebanyak 48.936 atau 92.71% dari rumah yang disurvei.

    “74% dari penerima FLPP ini dari pekerja swasta, dimana mobilitas pekerjaannya cukup tinggi,” kata Heru.

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]