Produk: Rusunawa

Kado Hakordia 2024, Kejari Sidoarjo Ungkap Kasus Dugaan Korupsi Kades Tambaksawah dan 3 Tersangka Lainnya

Sidoarjo (beritajatim.com) – Kejari Sidoarjo menahan IF Kades Tambaksawah Kec. Waru dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan pengelolaan pendapatan hasil kerja sama pemanfaatan aset rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di desa setempat Senin (9/12/2024).

Pengelolaan pendapatan hasil kerja sama pemanfaatan aset Rusunawa di Desa Tambaksawah itu bersama Dinas Perumahan, Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo. Namun hasil pendapatan yang mestinya juga harus di disetorkan ke P2CKTR atau kas daerah, seiring waktu tidak ada kejelasan.

“Ada empat tersangka dari Pemdes Tambaksawah dan pengelola, yakni IF, BS dan R, dan satu tersangka yaitu S status tahanan kota karena alasan kesehatan,” ucap Kajari Sidoarjo Roy Rovalino Herudiansyah.

Roy mengungkapkan praktik korupsi diduga berlangsung sejak Rusunawa itu berdiri dan diresmikan di atas aset Desa Tambaksawah pada tahun 2008 hingga 2022. Selama periode tersebut, pendapatan dari sewa rusunawa yang seharusnya masuk ke kas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, justru dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Hasil pengelolaan Rusunawa harusnya ada pendapatan yang diterima atau masuk ke kas pemerintah malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok para tersangka, dan negara mengalami kerugian hingga sebesar Rp9,7 miliar,” urainya.

Roy menyebut ini bagian dari kado dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024. Dalam pemberantasan korupsi, Kejari Sidoarjo tidak pandang bulu atau tebang pilih. “Perbuatan yang merugikan negara atau korupsi akan kami berantas,” tegasnya.

Dalam kasus Rusunawa ini, tim penyidik Kejari Sidoarjo juga berhasil memfasilitasi pengembalian aset bangunan Rusunawa di Tambak Sawah yang merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang tercatat sebagai aset barang milik daerah senilai Rp 38 miliar.

Untuk kasus korupsi lainnya yang diungkap bertepatan di Hakordia 2024, yakni dugaan tindak pidana pungutan liar (pungli) dalam pengurusan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Trosobo, Kecamatan Taman.

Pihaknya telah menetapkan dua tersangka, yakni Kepala Desa (Kades) Trosobo berinisial HA dan anggota panitia PTSL berinisial SDR.
Kedua tersangka untuk proses lebih lanjut.

“Dugaan pungli dalam pengurusan PTSL tersebut berlangsung pada tahun 2023 dan merugikan masyarakat hingga Rp 300 juta,” tegasnya. (isa/ian)

10/12/2024 05:57
Terima Banyak Aduan, Anggota DPRD Jhonny Simanjuntak Soroti Pemangkasan KJP yang Dinilai Sembrono

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, CILINCING –Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Jhonny Simanjuntak menyampaikan kritiknya terkait pemangkasan jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Jhonny mengaku menerima banyak laporan dari warga terkait keputusan ini dan menilai keputusan Pemprov Jakarta memangkas jumlah penerima KJP dan KJMU sembrono.

Ia menilai pendataan yang dilakukan Pemprov Jakarta tidak komprehensif dan kerap salah sasaran.

Jhonny memberikan beberapa contoh kasus yang menurutnya tidak masuk akal.

Salah satu contohnya adalah warga yang diputus dari penerima KJP dengan alasan memiliki mobil, padahal faktanya mereka tidak memiliki kendaraan sama sekali.

Ada juga warga yang dianggap memiliki rumah dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di atas Rp 1 miliar, padahal mereka hanya menyewa rumah kontrakan.

Ia juga menyebutkan bahwa tiga anak sopir pribadinya tiba-tiba kehilangan hak atas KJP tanpa alasan jelas.

“Kenapa orang yang sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diputus bantuannya?,” ujarnya saat dihubungi, Senin (9/12/2024).

Menurut Jhonny, DTKS seharusnya menjadi acuan utama dalam menentukan penerima bantuan sosial, termasuk KJP dan KJMU.

Nyatanya, lanjut Jhonny, pendataan yang keliru ini berdampak pada ribuan warga, termasuk di Rusunawa Marunda di Cilincing, Jakarta Utara hingga di Rusunawa Rawa Bebek, Jakarta Timur.

“Di Rusunawa Marunda saja ada lebih dari 300 siswa yang dipotong KJP-nya,” ungkapnya.

Jhonny lantas mengkritik Dinas Pendidikan yang dinilai terlalu menerima data mentah tanpa verifikasi mendalam.

Banyak juga data dari instansi-instansi lain yang tidak sinkron dengan kondisi di lapangan.

Jhonny memastikan dirinya dan rekan-rekan di DPRD akan memanggil Dinas Pendidikan dan instansi terkait pada Jumat (13/12/2024) mendatang.

Rapat tersebut bertujuan untuk meminta klarifikasi atas pendataan dan keputusan pemangkasan KJP/KJMU.

Ia berharap Pemprov DKI Jakarta segera memperbaiki pendataan agar bantuan sosial dapat tepat sasaran.

Menurut Jhonny, pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin oleh pemerintah, terutama bagi warga tidak mampu.

“Pemprov ini asal-asalan memutus hak warga miskin, sangat sembrono. Anak-anak ini berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus menghadapi keputusan semena-mena seperti ini,” pungkasnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

09/12/2024 21:23
Penampakan Kampung Kolong Tol Angke yang Bakal Dibongkar, Ratusan Warga Dipindah ke Rawa Buaya – Halaman all

Laporan Wartawan Wartakotalive, Nuri Yatul Hikmah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kampung kolong tol Angke, Jakarta Barat yang menjadi tempat tinggal lebih dari 680 jiwa akan sepenuhnya dibongkar pada Rabu (11/12/2024) mendatang. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Camat Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Raditian Ramajaya saat dihubungi Senin (9/12/2024).

“Kemungkinan jadi. Tapi untuk lokasi sebagian hari ini kami mulai pembersihan dengan personel tingkat kecamatan,” kata Raditian.

Menurutnya, pembongkaran kampung kolong tol Angke tersebut dilakukan secara bertahap, seiringan dengan kepindahan setiap warga yang mulanya bermukim di tempat tersebut.

Ada yang berpindah ke rumah susun sewa sederhana (rusunawa) dan ada pula yang mengontrak atau kembali ke kampung halamannya.

Mereka diberi waktu berkemas selama lebih dari 1 minggu, sebelum petugas benar-benar akan merapikan kampung kolong tol Angke tersebut.

“Untuk Rabu, gabungan dari tingkat kota (pembersihan kolong tol Angke),” kata Raditian.

Terkait perapihan kolong tol Angke itu, Camat Grogol Petamburan, Agus Sulaiman pun membenarkannya. “Kami kasih batas waktu sampai hari Selasa, hari Selasa mereka harus mengosongkan semua, kemudian pengosongan, pembersihan, atau pembongkaran akan kami lakukan hari Rabu,” kata Agus.

“Jadi biar ada jeda waktu. Mudah-mudahan minggu kedua pada bulan Desember selesai,” imbuhnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan (Aspem) Kota Jakarta Barat, Firmanudin Ibrahim menyampaikan bahwa lokasi kampung kolong itu akan dilakukan penataan usai resmi dibongkar dan seluruh warga keluar.

“Setelah pembersihannya nanti akan ada penataan yang berkaitan sama dengan pemerintah pusat, BUMN, dan pemerintah provinsi, dan pemerintah kota bersama Lurah dan Camat,” kata Firman di RPTRA Duta Mas.

Menurutnya, konsep penataan tersebut sedang dibuat dan direncanakan di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat. Hanya saja sebagai gambaran awal, Firman menyebut jika nantinya akan ada area interaktif dan taman penghijauan di lokasi tersebut.

“Sedang dibahas,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, seluruh warga Kampung Kolong Tol Angke sudah direlokasi ke Rusunawa Rawa Buaya.

Rusunawa Rawa Buaya menjadi salah satu lokasi relokasi warga kolong tol Angke, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Di tempat tersebut, sekira 44 KK diizinkan tinggal di sejumlah tower yang tersedia. Mulai dari tower A, B, C, D, dan E.

Menurut Harja selaku Kepala UPRS 5, Rusunawa Rawa Buaya memiliki total unit mencapai 778.

“Dari yang ada, ada yang kosong 44 unit memang diperuntukkan untuk warga kolong tol,” kata Harja.

Sebagai pendatang rusun, Harja menyebut jika pihaknya akan melakukan proses pendinginan (cooling down) terlebih dahulu.

Barulah nanti, ia dan pengurus lain akan melakukan serangkaian kegiatan, termasuk menjelaskan terkait beberapa aturan tinggal di Rusunawa Rawa Buaya.

“Rencana kami, ini kan cooling down dulu artinya biar mereka istirahat dulu ya, masuk unit hunian, merapikan barang-barang yang bawaan dari sana,” kata Harja.

“InsyaAllah ya rencana minggu depan kami akan sosialisasi kepada warga terkait tata tertib tinggal di rusunawa, kemudian mungkin ada program-program selanjutnya yang harus saya sampaikan ke mereka,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut dia, Harja berharap para warga yang bermukim di Rusunawa Rawa Buaya dapat memberikan contoh yang baik kepada warga-warga yang di luar rusun. Pasalnya, mereka merupakan salah satu warga binaan dari Pemda DKI Jakarta.

Adapun beberapa kegiatan yang sudah berjalan, di antaranya pelatihan mengelas, bengkel, dan hal-hal lain terkait UMKM.

Hal itu juga direncanakan akan diterapkan untuk warga kolong yang kini menghuni Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.

“Untuk nantinya memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang memang nanti beliau siap untuk ditempatkan di lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kemampuannya,” katanya.

Akan tetapi terkait pemberian fasilitas untuk warga kolong yang berdagang sebagai UMKM, Harja menyebut jika pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

“Terkait pemberdayaan dan semacamnya, baik itu pelatihan-pelatihan ataupun dengan yang lainnya untuk meningkatkan perekonomian warga khususnya kolong tol,” jelas Harja.

“Karena di rusun ini kan sifatnya bayar ya, sewa, jadi biar mampu bayar sewa lagi dan tidak kembali lagi ke sana,” pungkasnya.

09/12/2024 16:53
Kolong Tol Angke Sebaiknya Dijadikan Taman daripada Diisi Rumah Liar

ERA.id – Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, mengusul agar kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, disulap jadi ruang terbuka hijau (RTH) agar tak lagi dijadikan hunian liar.

“Setelah pengosongan, pemerintah daerah (pemda) harus bergerak cepat untuk merealisasikan RTH dan diawasi dengan ketat agar tidak beralih fungsi lagi (jadi hunian),” kata Nirwono saat dihubungi di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Hal tersebut menjadi signifikan, kata Yoga, lantaran sebagian warga kampung kolong Angke adalah eks gusuran kolong Kalijodo pada 2016.

Para penghuni itu tetap mencari hunian gratis meski sudah mendapat kompensasi. Mereka mencari area-area yang masih kosong sekalipun berstatus ilegal dan tidak layak untuk dihuni.

Menurut Yoga, pemerintah harus memastikan bahwa semua warga yang ber-KTP DKI Jakarta, direlokasi ke rumah susun sewa sederhana (rusunawa). Sementara yang non DKI Jakarta, perlu dicarikan solusi yang jelas untuk penanganannya.

“Karena kalau hanya disewakan ke tempat lain dengan batas waktu atau diberi kerohiman untuk pulang kampung, tidak akan menyelesaikan masalah,” ungkap Nirwono.

“Karena mereka akan kembali ke kolong-kolong lain yang luput dari pengawasan pemda,” imbuhnya.

Solusi tersebut misalnya dengan mengarahkan warga ke rusunawa yang bukan dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta.

Diketahui, terdapat 257 kepala keluarga dengan jumlah jiwa total 685 jiwa di Kolong Tol Angke yang terkena relokasi.

Dari 257 jiwa tersebut, ada 139 keluarga dengan KTP DKI Jakarta, 98 keluarga dengan KTP luar DKI Jakarta dan 20 tanpa KTP.

Hingga kini, 139 kepala keluarga yang ber-KTP DKI Jakarta serta 20 keluarga tanpa KTP masih dalam proses pemindahan ke sejumlah rumah susun (rusun) yang ada di wilayah Jakarta.

Adapun 98 keluarga ber-KTP luar DKI Jakarta tidak dipindahkan ke rusun namun diberikan biaya kompensasi sebesar Rp1,5 juta per keluarga untuk biaya sewa tinggal selama dua bulan.

Sementara itu, Dinas Sosial DKI Jakarta akan memfasilitasi pemberangkatan jika ada dari 98 keluarga tersebut yang hendak pulang ke daerah asal tanpa memotong biaya kompensasi.

Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebut bahwa kolong Tol Angke, sebagai lokasi bekas relokasi, bakal dijadikan ruang terbuka publik oleh pemerintah setempat.

“Dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) itu diminta untuk dibangun ruang terbuka publik, mungkin nanti dibuatkan taman,” kata Uus Kuswanto saat dihubungi di Jakarta pada Selasa (3/12).

Pemanfaatan Kolong Tol Angke pascarelokasi telah dibahas bersama oleh Pemprov DKI Jakarta beserta dinas-dinas terkait, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian PKP.

07/12/2024 01:59
Cegah Warga Kembali ke Kolong Tol Angke Setelah Relokasi, Pemprov DKI Bakal Beri Pelatihan Kerja

JAKARTA – Ratusan keluarga yang selama ini tinggal di kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan mulai direlokasi ke sejumlah rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Mereka difasilitasi menghuni rusun secara gratis selama enam bulan pertama. Selanjutnya, warga akan dikenakan tarif Rp550 ribu perbulan untuk biaya sewanya.

Ada kekhawatiran warga akan kembali ke kolong tol setelah masa penggratisan rusun berakhir karena tak mampu membayar sewa hunian.

Merespons hal tersebut, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto menyebut Pemprov DKI akan memberi pelatihan kerja kepada warga yang telah direlokasi ke rusunawa.

“Pemprov DKI Jakarta pada prinsipnya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan berbagai bentuk kemudahan akses dan bantuan, bantuan yang sifatnya seperti pembekalan, pelatihan, pemberdayaan kepada masyarakat,” kata Kelik kepada wartawan, Jumat, 5 Desember.

Selain itu, Pemprov DKI juga akan memberikan bantuan yang bersifat langsung seperti akses Transjakarta gratis, perolehan pangan murah bersubsidi setiap bulan bagi yang membutuhkan dan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Dalam hal pemberdayaan kepada masyarakat di rusunawa, terdapat Instruksi Gubernur Nomor 131 Tahun 2016 Tentang Optimalisasi Pengelolaan Rusunawa, di mana terdapat penugasan kepada berbagai macam perangkat daerah untuk memberikan bantuan kemudahan kepada pengelola rumah susun dan juga para penghuninya.

“Harapannya masyarakat mampu mengembangkan dirinya dan memiliki kemampuan dan ketrampilan wirausaha secara mandiri, untuk selanjutnya bisa memperoleh pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan minimal bagi dirinya sendiri,” jelas Kelik.

Sebagai informasi, terdapat 257 KK dengan 685 jiwa yang sebelumnya tinggal di kolong Tol Angke. Dari 257 kepala keluarga, tercatat 139 jiwa ber-KTP DKI Jakarta dan telah direlokasi ke rusunawa.

Sementara, 98 keluarga memiliki KTP luar Jakarta dan 20 tanpa KTP. Keluarga yang tak memiliki KTP DKI tidak direlokasi ke rusun namun diberikan biaya kompensasi sebesar Rp1,5 juta per KK selama dua bulan. Pemprov DKI juga memfasilitasi keluarga yang ingin pulang ke daerah asal.

06/12/2024 23:42
Pemprov DKI Relokasi 274 KK dari Kolong Tol dan Jembatan

ERA.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memindahkan 274 kepala keluarga (KK) dari target 1.060 KK yang tinggal ilegal di kolong jembatan dan kolong tol ke sejumlah rumah susun (rusun).

“Mereka kami pindahkan ke rusun yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat,” ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kelik Indriyanto saat ditemui di Hotel DoubleTree, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024), dikutip dari Antara.

Kelik mengatakan pemindahan warga yang tinggal di kolong jalan layang Basura ke Rusunawa Rawa Bebek hanya terdapat satu KK. Sementara, lanjut Kelik, di Jakarta Selatan tidak ada yang direlokasi. Kemudian di Jakarta Timur terdapat satu KK yang sudah direlokasi.

Lebih lanjut, Kelik mengatakan bahwa warga yang ber-KTP di luar Jakarta tidak mendapatkan rusun. Namun, mereka dibantu pengurusan kepulangannya oleh Dinas Sosial.

Diberitakan sebelumnya, 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong Tol Angke, Jakarta Barat, sudah dipindahkan ke rusun.

Sebanyak 44 KK dipindahkan ke 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp550.00 per bulan.

Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit; Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit; Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit; Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit.

Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36. Di luar 139 KK itu, ada sebanyak 6 KK yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol jembatan Sungai Landak yang akan dipindahkan ke Rusunawa Nagrak.

Terakhir, satu KK yang sebelumnya bermukim di kolong tol Fly Over Basura direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.

Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan.

Namun, untuk pembayaran listrik dan air, menjadi tanggung jawab warga untuk membayar sendiri sesuai dengan penggunaan dari masing-masing unit.

Selama kurun waktu enam bulan itu, Pemprov Jakarta memberikan pelatihan keterampilan untuk bekal warga yang direlokasi mendapatkan pekerjaan.

06/12/2024 20:10
79 KK Warga Kolong Tol Jelambar Baru Direlokasi ke 4 Rusun Megapolitan 5 Desember 2024

79 KK Warga Kolong Tol Jelambar Baru Direlokasi ke 4 Rusun
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta merelokasi 79 kepala keluarga (KK) yang bertempat tinggal di kolong Tol Jelambar Baru, Jakarta Barat, ke empat rumah susun (rusun), Kamis (5/12/2024).
Pemindahan warga dibantu oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat.
“Sebanyak 79 KK warga kolong Tol Jelambar Baru berhasil dibantu perpindahan ke rumah susun,” ujar Kepala Satpol PP Jakarta Barat Agus Irwanto dalam keterangannya, Kamis.
Puluhan KK tersebut dipindahkan ke rusun yang berbeda-beda. Terdapat empat rusun yang menjadi hunian baru warga kolong Tol Jelambar Baru.
“Relokasi ke rusun Pulogadung sebanyak 24 KK. Relokasi ke rusun Rawa Buaya ada 3 KK, relokasi ke rusun Daan Mogot 26 KK dan rusun Tegal Alur 26 KK,” ucap Agus.
Sebelumnya, 139 KK yang menghuni kolong tol atau kolong jembatan berbagai wilayah di Jakarta direlokasi ke rusunawa.
Sebanyak 44 KK terdiri dari 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp 360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp 550.00 per bulan.
Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit, Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit.
Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36. Di luar 139 KK itu, ada 6 KK yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol jembatan Sungai Landak yang akan dipindahkan ke Rusunawa Nagrak.
Terakhir, 1 KK yang sebelumnya bermukim di kolong tol
flyover
Basura direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.
Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan.
Namun untuk pembayaran listrik dan air, menjadi tanggung jawab warga untuk membayar sendiri sesuai dengan penggunaan dari masing-masing unit.
Selama kurun waktu enam bulan itu, Pemprov Jakarta memberikan pelatihan keterampilan untuk bekal warga yang direlokasi mendapatkan pekerjaan.
Adapun, sejauh ini sudah ada 44 KK yang dipindahkan dari kolong Tol Angke ke Rusunawa Rawa Buaya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/12/2024 19:52
Tak Diberi Peringatan Sebelum Dipindah ke Rusun, Warga Kolong Tol: Ini Terlalu Mendadak

Tak Diberi Peringatan Sebelum Dipindah ke Rusun, Warga Kolong Tol: Ini Terlalu Mendadak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Warga kolong Tol Jembatan Tiga Pluit, Jakarta Utara, mengaku kaget ketika diminta untuk segera pindah dari kolong tol.
Kamsari (49) menjelaskan, tidak ada surat pemberitahuan sebelumnya kepada mereka.
“Ini terlalu mendadak, nih. Mendadak, biasanya kan dikasih surat dulu, diberi surat peringatan satu kali, dua kali, tiga kali,” kata Kamsari saat ditemui di kolong tol Jembatan Tiga, Senin (2/12/2024).
“Yang pertama surat putih, yang kedua surat kuning, yang ketiganya surat merah, nah ini enggak ada sama sekali,” pungkasnya.
Kamsari mengaku kaget dan bingung untuk mencari tempat tinggal. Terlebih, dia bukan yang mendapatkan prioritas untuk memperoleh rusun.
Hal ini karena Kamsari tidak memiliki KTP DKI Jakarta, melainkan Tangerang. Kamsari mengaku ingin pulang ke Tangerang tetapi tidak memiliki biaya.
“Kalau mau pulang ke kampung enggak dapat kebijaksanaan sama sekali. Enggak tahu
gimana
ini buat ongkos. Enggak usah gede-gede, buat ongkos aja,” kata Kamsari saat ditemui, Senin (2/11/2024).
Kamsari sendiri sudah tinggal di bawah kolong tol sejak 10 tahun lalu bersama istri dan kedua anaknya. Kamsari bekerja sebagai kuli, sedangkan istrinya berdagang nasi.
Warga lain, Rosita (40) juga mengaku kaget harus pindah ke Rusun.
Rosita bekerja sebagai pemulung yang mencari botol dan barang bekas sekitar tempat tinggalnya.
“Kaget lah, ini dadakan. Saya bingung, karena saya bekerjanya di sini,” kata Rosita.
Berbeda dengan Kamsari, Rosita sudah mendapatkan rusun untuk ia tempati usai direlokasi dari kolong Tol Jembatan Tiga.
“Ini rencananya tiga hari pembersihan, Rabu informasinya sudah harus dikosongkan. Alhamdulillah saya dipindahkan di Rusunawa Tongkol, saya dapat di Tongkol,” ucapnya.
Rosita sendiri mengaku belum mengatahui kapan proses pemindahan, karena hingga kini data yang dia serahkan masih dalam proses.
Selain itu, Rosita mengaku cemas ketika tidak bisa membayar iuran Rusunawa sebesar Rp. 550.000.

“Ini kan enam bulan gratis dulu, katanya dengar-dengar satu kamar Rp 550.000, belum termasuk listrik dan air. Ya selanjutnya dipikir ke depannya, kalau enggak mampu bayar ya tinggal pulang ke kampung,” ungkapnya.
Sementara itu warga lain, Asep (45) yang berprofesi sebagai tukang ojek, mengaku senang ketika mendapatkan tempat yang lebih layak di rusunawa.
Namun, dia kecewa karena memperoleh rusunawa jauh dari tempatnya bekerja.
“Ini dapat tapi di Cilincing, makanya pada nolak orang-orang ada yang protes termasuk saya,” kata Asep.
Asep juga mengaku kaget, ketika secara tiba-tiba diminta KTP Jakarta yang ia miliki dan diminta untuk pindah ke rusunawa.
“Ini yang bikin kaget, enggak ada pemberitahuan dari Kelurahan, pemberitahuan mau di pindah. Tiba-tiba ditanya punya KTP DKI apa tidak? lalu dicatat dan dapat rusun. Yang lain kebingungan lah, apalagi KTP luar Jakarta,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/12/2024 17:33
Lurah: 43 kepala keluarga warga kolong tol Jembatan Tiga direlokasi

Ada sejumlah rusun yang diusulkan mulai dari Rusunawa Tongkol, Rusunawa Nagrak, Padat Karya dan pastinya rusun yang dimiliki Pemprov DKI

Jakarta (ANTARA) – Lurah Pejagalan Tommy Haryono mengatakan sampai dengan Senin sebanyak 43 kepala keluarga di bawah kolong tol Jembatan Tiga Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara telah direlokasi ke sejumlah rusunawa yang ada di daerah setempat.

“Total sekitar 43 kepala keluarga (KK) atau sekitar 200 orang yang dipindahkan dari kolong tol ini,” kata Lurah Pejagalan Tommy Haryono di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan relokasi 43 kk itu dilakukan pada Minggu (1/12) dalam dua sesi. Pagi hari ada 34 KK yang direlokasi dan sisanya direlokasi di siang harinya.

“Hari ini kami membantu warga mengantar barangnya yang tertinggal ke rusun mereka dan untuk relokasi belum dilakukan hari ini,” kata dia.

Selain itu, lanjutnya rumah bedeng yang ditinggal akan dibersihkan dan diratakan dengan tanah sehingga tidak lagi ditempati.

Menurut dia di sepanjang kolong tol Wiyono yang ada di kawasan Pejagalan ini ada sekitar 500 Kepala Keluarga (KK) yang bermukim di bawah kolong tol ini.

“Mereka ini ada yang memiliki KTP Jakarta dan ada yang tidak. Dan yang bisa direlokasi tentu yang memiliki KTP Jakarta,” kata dia.

Ia mengatakan pemerintah terus melakukan pendekatan agar warga di bawah kolong tol Jembatan Tiga ini mau dipindahkan ke sejumlah rusunawa yang ada di Jakarta Utara.

Hal ini dilakukan agar kawasan ini bersih dari pemukiman masyarakat maupun bangunan liar.

“Ada sejumlah rusun yang diusulkan mulai dari Rusunawa Tongkol, Rusunawa Nagrak, Padat Karya dan pastinya rusun yang dimiliki Pemprov DKI,” kata dia.

Sebelumnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kota (Sekkot) Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman mengatakan selama ini warga tersebut tinggal di kolong tol yang dari sudut kesehatan, kebersihan dan keamanan sangat kurang layak.

Menurut dia, pemindahan ini tidak dilakukan secara mendadak tapi proses yang sudah berjalan cukup lama dan mereka yang memiliki KTP Jakarta dipindahkan ke Rusunawa Tongkol Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

“Kita juga lakukan pemeriksaan kesehatan sebelum memindahkan mereka,” kata dia.

Ia mengatakan, warga tersebut akan mendapatkan fasilitas rusun berupa kamar, air, listrik serta uang sewa gratis selama enam bulan sesuai arahan dari pimpinan.

Setelah enam bulan, mereka yang direlokasi membayar tarif khusus di bawah tarif biasa.
“Sebelum kita pindahkan mereka, kita ajak dulu ke rusun untuk melihat kondisi tempat tinggal mereka nantinya,” kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

02/12/2024 15:56
DKI kemarin, warga kolong tol direlokasi hingga partisipasi pemilih

Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi pada Minggu (1/12) mulai dari warga kolong Tol Jembatan Tiga Pluit direlokasi ke Rusunawa Tongkol hingga partisipasi pemilih di Kepulauan Seribu pada Pilkada Jakarta tertinggi di Indonesia.

Berikut rangkuman beritanya:

1. Warga kolong Tol Jembatan Tiga Pluit direlokasi ke Rusunawa Tongkol

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Utara merelokasi 34 Kepala Keluarga (KK) yang selama ini tinggal di kolong Tol Jembatan Tiga Pluit ke Rusunawa Tongkol Pademangan.

Baca selengkapnya di sini

2. Masyarakat Jakarta diajak bergerak lawan korupsi lewat “Ngobras”

Jakarta (ANTARA) – Inspektorat DKI Jakarta mengajak masyarakat bergerak melawan korupsi melalui Jalan Sehat dan Ngobrol Santai (Ngobras) dengan tema “Bergerak Bersama Lawan Korupsi” yang digelar saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jakarta pada Minggu.

Baca selengkapnya di sini

3. Partisipasi pemilih Pilkada di Kepulauan Seribu tertinggi di Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengungkapkan bahwa partisipasi pemilih di Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024 di Kabupaten Kepulauan Seribu mencapai 70 persen, tertinggi di Jakarta, bahkan nasional.

Baca selengkapnya di sini

4. Satu RT di Jakarta Utara terendam banjir rob

Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa satu RT di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara, terendam banjir rob akibat fenomena fase bulan baru pada Minggu.

Baca selengkapnya di sini

5. LRT luncurkan LarataPay sebagai pembayaran digital bagi konsumen

Jakarta (ANTARA) – PT LRT meluncurkan aplikasi LarataPay sebagai alat pembayaran digital bagi pengguna layanan kereta moderen yang menghubungkan Stasiun Veledrome dengan Stasiun Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara, Minggu.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

02/12/2024 05:20