Xcloud.id

Produk: Rusunawa

  • Hanya Kabupaten Subang dan Kota Depok

    Hanya Kabupaten Subang dan Kota Depok

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) resmi menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) untuk tahun 2025.

    Melalui surat keputusan gubernur (Kepgub) Jawa Barat bernomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024, Penjabat (Pj) Gubernur Bey Triadi Machmudin menyebut hanya ada dua kabupaten/kota yang memiliki UMSK 2025.

    “Hanya dua kabupaten/kota (yang memiliki UMSK 2025) yaitu Kabupaten Subang dan Kota Depok. Itupun dari usulan UMSK tidak semua disepakati,” ucapnya di Gedung Sate Bandung, Rabu (18/12) malam.

    Sementara untuk sisanya, Bey mengatakan 9 kabupaten/kota tidak mengusulkan UMSK 2025 ke Pemprov Jabar.

    “Yaitu Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Pangandaran dan Kota Banjar,” ucapnya

    Sedangkan untuk 13 kabupaten/kota lainya, Bey mengungkapkan bahwa tidak terjadi kesepakatan untuk usulan UMSK 2025.

    BACA JUGA: Pemerintah Resmikan Dua Rusunawa Rancaekek dan Solokan Jeruk, Fokuskan Relokasi Warga dan Peningkatan Kesejahteraan

    “Yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Bekasi, Purwakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, KBB, Sumedang, Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Majalengka,” ungkapanya

    Bey menuturkan untuk penetapan UMSK 2025 tersebut sudah dilakukan sesuai Pemenaker nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minimum untuk tahun 2025.

    “Jadi berdasarkan Permenaker 16 tahun 2024, bila tidak terjadi kesepakatan maka UMSK tidak ditetapkan karena syaratnya itu harus adanya kesepakatan,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, Kepgub Jawa Barat bernomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024, UMSK 2025 Kabupaten Subang resmi ditetapkan menjadi sebesar Rp3.534.982,41,

    Penetapan UMSK 2025 Kabupaten Subang ini meliputi KBLI nomor 06100 Pertambangan Minyak Bumi, 35101 Pembangkit Tenaga Listrik, 29300 Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.

    Sementara untuk UMSK 2025 Kota Depok, yakni menjadi sebesar Rp5.220.114,84, yang meliputi KBLI nomor 20295 Lighter (Korek Api Gas, PMA), 26110 Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik, PMA, 26120 Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainya, PMA, 27112 Industri Mesin Pembangkit Listrik, 28130 Industri Pompa, (PMA).

  • Menkop Budi Arie Targetkan Kontribusi Koperasi dalam Perekonomian Indonesia

    Menkop Budi Arie Targetkan Kontribusi Koperasi dalam Perekonomian Indonesia

    JABAR EKSPRES – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi targetkan koperasi bisa tumbuh besar di tahun 2025, dan berkontribusi bagi perekonomian nasional.

    Apalagi tahun 2025 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan sebagai tahun koperasi internasional, sehingga harus dimaknai sebagai tahun kebangkitan koperasi Indonesia.

    “Saya mengharapkan koperasi di sepanjang tahun 2025 terus membuat gebrakan dalam mewarnai tahun koperasi internasional,” ucap Menkop Budie Arie saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Produsen Induk KUD Indonesia ke-XLIV (44) Tahun 2023 bertajuk ‘Solid, Bersatu, Kolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045’ di Jakarta, Rabu (18/12).

    BACA JUGA: Benarkah Manicnco_id Lakukan Penipuan Jual Beli Emas? Kerugian Capai Rp 300 Miliar, Ini Faktanya

    Untuk mencapai hal tersebut, Kementerian Koperasi (Kemenko) telah siap menbuat lanskap dan melakukan simulasi termasuk melihat struktur sosial, politik, ekonomi dalam negeri agar lebih berkeadilan bagi koperasi.

    “Salah satunya melalui koperasi, karena di beberapa negara yang besar kontribusinya dari koperasi, mereka banyak kuat dari sektor pertanian rata-rata hingga 30 persen,’’ ucap Budi Arie.

    Selain itu, Menko juga akan memperbesar koperasi yang ada saat ini menuju super induk koperasi melalui penguatan sumber daya manusia (SDM).

    BACA JUGA: Istilah WINGMAN Viral di Sosial Media, Apa Sih Maknanya?

    “Karena koperasi ini harus menjadi gairah baru bagi masyarakat, dan menjadi pilihan bagi negara dan bangsa ini, untuk meletakan koperasi sebagai aktor utama dalam perekonomian nasional selain swasta dan BUMN,” katanya.

    Pada kesempatan yang sama, Menkop Budi Arie juga membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Produsen Induk KUD Indonesia ke-44 Tahun Buku 2023.

    Budi Arie menekankan, bagaimana koperasi kembali menjadi soko guru perekonomian nasional.

    BACA JUGA: Menko AHY Sebut Rusunawa Rancaekek Bisa Jadi Percontohan untuk Kota Besar dan Provinsi Lain

    “Negara memberikan ruang partisipasi yang cukup besar bagi koperasi-koperasi, khususnya koperasi unit desa. Tidak ada pilihan lain, koperasi harus bisa menjadi penopang ekonomi nasional,” ujarnya.

    Selain itu, Budi Arie menegaskan, Kemenkop akan terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan yang lebih signifikan, baik dalam aspek pengelolaan koperasi, penguatan peran koperasi dalam perekonomian, serta peningkatan daya saing koperasi di pasar global.

  • Menko AHY Sebut Rusunawa Rancaekek Bisa Jadi Percontohan untuk Kota Besar dan Provinsi Lain

    Menko AHY Sebut Rusunawa Rancaekek Bisa Jadi Percontohan untuk Kota Besar dan Provinsi Lain

    JABAR EKSPRES – Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dibangun di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, bisa menjadi percontohan bagi provinsi-provinsi lain.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat melakukan peresmian di Rusunawa Rancaekek, Rabu (18/12).

    Menurutnya, berkat kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah dan sektor swasta Rusunawa di Kecamatan Rancaekek dan Solokan Jeruk bisa mengatasi masalah perumahan yang layak bagi masyarakat berpendapatan rendah.

    “Saya tentunya bersyukur dan tentunya ingin selalu memberikan support secara langsung di lapangan maupun melalui koordinasi dan regulasi yang bisa terus diperkuat untuk meyakinkan program pembangunan, termasuk revitalisasi Perumahan dan kawasan permukiman,” ujarnya saat ditemui.

    BACA JUGA: AHY Takjub Perubahan Kolong Jembatan Pasupati Bandung

    “Dan seluruh jajaran pemerintah daerah termasuk hari ini, kita berada di Rancaekek Kabupaten Bandung provinsi Jawa Barat dan seluruh jajaran juga bekerja keras untuk menghadirkan perumahan yang semakin layak, yang sehat, yang bersih untuk masyarakat kita terutama membantu masyarakat yang ekonomi sulit,” lanjutnya.

    AHY menjelaskan, jika pembangunan Rusunawa ini merupakan prioritas dan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto untuk selalu hadir dan berkolaborasi dengan semua stakeholder.

    “Kami harus selalu hadir dan semangatnya dengan Sinergi dan kolaborasi bukan hanya pemerintah antar pemerintah pusat dan daerah, tapi juga dengan seluruh stakeholder termasuk dunia usaha melalui kerjasama dan juga tanggung jawab secara moril dan sosial bersama-sama, kita bisa mewujudkan perumahan yang semakin layak untuk rakyat,” jelasnya.

    AHY juga menyebut, jika Rusunawa ini merupakan model untuk beberapa kota besar dan Provinsi lain yang dirancang untuk menampung warga yang direlokasi dari kawasan kumuh.

    BACA JUGA: Reward Pengguna Baru, Ambil  Rp150.000 Saldo DANA gratis di Aplikasi ini

    “Ini sebetulnya sebagai sampel, beberapa kota besar atau provinsi yang memang penduduknya besar banyak. Tapi ini juga akan menggugah menginspirasi dan menggerakkan, bukan hanya menginspirasi menggerakkan para pemerintah daerah di tempat yang lain, termasuk juga dunia usaha di manapun berada untuk juga punya kepedulian dan keberpihakan untuk rakyat kecil,” ungkapnya.

  • Menteri PKP ungkap SKB tiga menteri bantu masyarakat kecil

    Menteri PKP ungkap SKB tiga menteri bantu masyarakat kecil

    Kabupaten Bandung (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PKP, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU), membantu masyarakat kecil.

    Maruarar mengatakan dalam SKB tersebut, memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

    “Tolong sampaikan, terutama pada masyarakat kecil, bahwa sekarang membangun rumah BPHTB-nya tidak perlu bayar lagi, gratis,” kata Maruarar di Rusunawa Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu.

    Berikutnya, kata dia, keputusan ini juga membebaskan pengenaan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga mengatur percepatan proses pengajuan dari semula 28 hari menjadi 10 hari saja.

    “Selain itu, tolong sampaikan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) juga dibebaskan untuk yang nilainya di bawah Rp2 miliar,” tuturnya.

    Dia mengharapkan pemerintah daerah segera mengeluarkan kebijakan untuk menindaklanjuti SKB tiga menteri ini, untuk mendorong penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Dari SKB ini nanti akan diturunkan menjadi peraturan kepala daerah. Sehingga makin banyak masyarakat yang memiliki rumah,” ucapnya.

    Adapun kriteria MBR diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Datangi Warga Cengkareng-Kapuk, Anggota DPR Ini Dorong Percepatan Pembangunan Perumahan

    Datangi Warga Cengkareng-Kapuk, Anggota DPR Ini Dorong Percepatan Pembangunan Perumahan

    loading…

    Anggota Komisi XI DPR Erwin Aksa bertemu langsung warga RW 10 Cengkareng Barat dan RW 16 Kapuk di Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Foto: Ist

    JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR Erwin Aksa bertemu langsung warga RW 10 Cengkareng Barat dan RW 16 Kapuk di Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dia berkomitmen mendorong pengembangan industri bernilai tinggi, meningkatkan daya saing tenaga kerja, serta mempercepat pembangunan perumahan di Jakarta.

    Dia menyoroti perbedaan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jakarta dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerah industri seperti Bekasi dan Karawang.

    “Saat ini, UMP Jakarta ditetapkan Rp5.067.381 lebih rendah dibandingkan Kota Bekasi yang mencapai Rp5.343.430 dan Kabupaten Karawang Rp5.257.834. Hal ini karena industri bernilai tinggi banyak tumbuh di daerah tersebut yang mampu memberikan upah lebih baik. Sementara itu, biaya hidup di Jakarta cukup tinggi, sehingga kita perlu mendorong investasi di sektor industri bernilai tambah untuk menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas,” ujar Erwin, Rabu (18/12/2024).

    Menurut dia, Jakarta memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri dengan nilai tambah tinggi, seperti manufaktur teknologi dan pabrik handphone yang mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Jakarta.

    Selain itu, Erwin menekankan pentingnya mendukung program pembangunan perumahan rakyat yang menjadi prioritas pemerintah pusat.

    “Pemerintahan Pak Prabowo berfokus pada target pembangunan 3 juta rumah per tahun. Ini harus dimulai dari kota-kota besar seperti Jakarta. Banyak aset bangunan peninggalan zaman Belanda yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rusunawa. Pemprov Jakarta selama ini sudah banyak membangun rusun, tetapi tidak bisa berjalan sendiri. Perlu kolaborasi dengan pemerintah pusat dan dukungan pembiayaan dari bank-bank lokal,” ungkapnya.

    Kebijakan ini penting untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat, terutama di perkotaan dengan tingkat kepadatan tinggi.

    Di sektor tenaga kerja, Erwin juga menekankan pentingnya menyiapkan tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing di pasar global melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Fokus utama adalah penguasaan bahasa asing seperti Inggris, China, dan Arab.

    “Negara seperti Jepang membutuhkan banyak tenaga kerja karena populasinya semakin menua. Indonesia memiliki tenaga kerja usia produktif, tetapi kita harus membekali mereka dengan keterampilan bahasa asing agar bisa bersaing. Jangan sampai kita kalah dengan Filipina yang sudah lebih dulu berinvestasi dalam pendidikan bahasa Inggris,” ujar Erwin.

    (jon)

  • Menaker sebut sewa rusunawa pekerja harus terjangkau

    Menaker sebut sewa rusunawa pekerja harus terjangkau

    ANTARA – Komitmen meningkatkan produktivitas para pekerja telah diwujudkan pemerintah lewat keberadaan tiga rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) BP Jamsostek di Kota Batam, Kepulauan Riau. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan harga sewa rusunawa ini harus terjangkau, serta aman, nyaman dan inklusif. (Holdan Parlaungan/Soni Namura/Gracia Simanjuntak)

  • DKI sepekan, rekayasa cuaca hingga UMP DKI 2025

    DKI sepekan, rekayasa cuaca hingga UMP DKI 2025

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta yang terjadi pada sepekan terakhir, mulai dari rekayasa cuaca hingga Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI pada 2025.

    Berikut berita seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. KPU DKI sahkan pasangan Pramono-Rano unggul di Pilkada Jakarta

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno atau Si Doel meraih suara terbanyak dalam Pilkada Jakarta 2024 yakni 2.183.239 suara.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, berita acara sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKJ 2024, saya nyatakan sah,” kata Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata dalam rapat pleno Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024, Minggu.

    Selengkapnya di sini

    2. DKI sebut rekayasa cuaca kurangi signifikan intensitas hujan

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan operasi modifikasi cuaca (OMC) atau rekayasa cuaca yang dilakukan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 7-9 Desember 2024 mampu mengurangi intensitas hujan di Jakarta secara signifikan.

    “Rekayasa cuaca tidak berarti akan menghentikan hujan tapi paling tidak mengurangi intensitas hujan secara signifikan. Kita lihat tanggal 7, 8 Desember 2024, InsyaAllah hari ini juga akan hujan relatif ringan,” kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta, Senin.

    Selengkapnya di sini

    3. Penertiban KTP bagi warga eks relokasi kolong tol tunggu rekomendasi

    Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga eks penghuni kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Jakarta Barat yang akan menempati rumah susun sewa (rusunawa) masih menunggu rekomendasi dari pengelola rusunawa.

    “Sementara masih menunggu proses relokasi dan surat rekomendasi dari pihak rusun,” kata Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Barat Gentina Arifin melalui pesan singkat di Jakarta, Senin.

    Selengkapnya di sini

    4. Dishub DKI hentikan angkutan ke Kepulauan Seribu akibat cuaca buruk

    Dinas Perhubungan DKI Jakarta menghentikan sementara operasional angkutan perairan ke Kepulauan Seribu akibat cuaca buruk yang terjadi di wilayah tersebut pada Selasa.

    “Sesuai prakiraan BMKG, hari ini Selasa 10 Desember 2024 kapal UP Angkutan Perairan Dishub DKI Jakarta sementara berhenti operasi,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta.

    Selengkapnya di sini

    Arsip foto – Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara mengevakuasi penumpang kapal Dishub KM Sangaji yang terombang-ambing di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Selasa (10/9/2024). (ANTARA/HO-Sudin Gulkarmat Jakarta Utara)

    5. Bayi diduga tertukar di RS Jakpus dalam kondisi meninggal dunia

    Seorang pria berinisial MR (27) menduga bayinya tertukar di sebuah rumah sakit (RS) kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan bayi tersebut dalam kondisi meninggal dunia.

    MR menjelaskan, istrinya yang sedang hamil tua mengalami kontraksi pada 15 September 2024. Kemudian, MR membawa istrinya ke sebuah klinik di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.

    Selengkapnya di sini

    6. Tujuh orang terluka akibat kebakaran tempat spa dan pijat di Jaksel

    Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan menyebutkan tujuh orang terluka akibat dari kebakaran tempat spa dan pijat di Jalan Lamandau RT11/RW07, Kramat Pela, Kebayoran Baru.

    “Tujuh orang terluka akibat dari kebakaran itu,” kata Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Selatan Syamsul Huda di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya di sini

    7. Sebanyak 15 orang terluka akibat kebakaran di Kemayoran Jakpus

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebut sebanyak 15 orang terluka akibat kebakaran di permukiman padat penduduk yang terjadi di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa siang.

    “Rekap data pelayanan kesehatan pos kebakaran Kebon Kosong, Kemayoran pada Selasa 10 Desember 2024 sampai dengan pukul 17.45 WIB tadi sebanyak 15 pasien,” kata Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya di sini

    8. UMP DKI Jakarta Rp5,396 juta

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar Rp5.396.761 atau naik sebesar 6,5 persen dari sebelumnya sebesar Rp5.067.381 per bulan.

    “Penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2025 dengan nilai kenaikan sebesar 6,5 persen. Sehingga UMP DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761,” kata Teguh di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Penularan HIV dari Ibu Hamil ke Anak Bisa Dicegah, Ini Caranya

    Penularan HIV dari Ibu Hamil ke Anak Bisa Dicegah, Ini Caranya

    Liputan6.com, Yogyakarta – Meningkatkan kesadaran mengenai HIV/AIDS dan mendukung orang dengan HIV (ODHIV) Indonesia tengah memprioritaskan penanganan HIV, utamanya eliminasi penularan HIV dari ibu ke anak. Saat ini prevalensi nasional HIV pada ibu hamil di Indonesia terus meningkat. “Saat ini angkanya sebesar 0,3 persen dengan perkiraan 230.000 ibu hidup dengan HIV,” jelas Ari Probandari, peneliti utama tim Studi MENJAGA, kerja sama antara Pusat Kedokteran Tropis (PKT) UGM dengan Universitas Sebelas Maret, London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), dan University of New South Wales.

    Ari mengatakan dalam konteks eliminasi HIV, peran penting pelayanan antenatal care (ANC) terlihat sebagai platform utama untuk pencegahan, diagnosis, dan pengobatan HIV pada ibu hamil. “Sebetulnya penularan HIV dari ibu hamil ke bayinya bisa dicegah. Syaratnya adalah ibu hamil dapat menjalani tes HIV sejak dini dan memulai terapi antiretroviral (ARV) bila diperlukan,” katanya.

    Menurutnya dengan cakupan ANC yang baik maka bisa mewujudkan inisiatif 95-95-95 yang ditetapkan WHO. Targetnya adalah 95% cakupan ANC, 95% cakupan tes HIV/sifilis/hepatitis B pada ibu hamil, dan 95% cakupan pengobatan untuk mereka yang dites positif HIV/sifilis/hepatitis B.

    Ari mengatakan saat ini Studi MENJAGA dalam tahap pengambilan data endline dan evaluasi proses intervensi yang dilakukan oleh tiap puskesmas. Melalui studi ini bertujuan membantu layanan kesehatan agar cakupan tes pada HIV, sifilis dan hepatitis B meningkat. “Lewat studi ini kita harap tim peneliti dapat berkontribusi dalam mewujudkan triple elimination, eliminasi penyakit HIV, sifilis dan hepatitis B di Indonesia,” kata Ari Probandari.

    Kota Bandung dan Kabupaten Bogor menjadi dua daerah pelaksanaan studi yang akan membantu tim peneliti dalam mengetahui efektivitas dan efisiensi biaya dari intervensi peningkatan kualitas yang berkesinambungan (continuous quality improvement) atau CQI dalam meningkatkan cakupan tes antenatal untuk HIV, sifilis dan hepatitis B.

    Inti dari CQI adalah melibatkan pelaksana layanan kesehatan secara aktif untuk mengidentifikasi masalah dalam proses layanan dan mencari solusi sederhana yang dapat diterapkan langsung. “Yang banyak aktif dan terlibat adalah teman-teman dari dinas kesehatan dan puskesmas,” jelas Ira Dewi Jani Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Bandung.

    Pada Juni 2024 Puskesmas Rusunawa Kota Bandung melaporkan cakupan tes HIV/sifilis/hepatitis B pada ibu hamil di puskesmas ini sebesar 34% dengan menyasar 339 ibu hamil. Tim CQI Puskesmas menargetkan cakupan tersebut naik hingga 75% saat berakhirnya masa intervensi pada September 2024.

    Di akhir masa intervensi, puskesmas bisa melampaui target dengan membukukan cakupan mencapai 85%. Target tersebut berhasil dicapai berkat intervensi yang dilakukan seperti kerja sama dengan jejaring layanan swasta atau praktik bidan mandiri yang ada di wilayah kerja puskesmas.

    Ike Puri Purnama Dewi, Kepala UPTD Puskesmas Kopo, Kota Bandung mengatakan Puskesmas berperan menyediakan reagen, sedangkan jejaring melaporkan layanan tes yang dilakukan di tempatnya. Puskesmas Rusunawa tidak hanya mengalami peningkatan angka cakupan, tetapi juga memiliki pencatatan dan pelaporan yang lebih rapi dan sistematis. “Kami bersyukur menjadi salah satu puskesmas yang diintervensi secara langsung dalam studi ini,” ujarnya soal antisipasi penularan HIV.

  • Pemprov DKI gelar rapat penanganan korban kebakaran di Kemayoran

    Pemprov DKI gelar rapat penanganan korban kebakaran di Kemayoran

    Kita harus memikirkan berbagai skenario, seperti relokasi apakah ke Rusunawa milik Pemprov DKI dan sebagainya

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara cepat menangani korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat yang terjadi pada Selasa (10/12) dengan menyelenggarakan rapat koordinasi terkait dengan penanganan jangka pendek dan jangka panjang melibatkan unsur perangkat daerah.

    Dalam arahan pada rapat tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi meminta agar perangkat daerah dan BUMD memastikan seluruh kebutuhan dasar korban kebakaran terpenuhi seperti tempat pengungsian berikut fasilitas pendukung lainnya.

    “Kita harus memikirkan berbagai skenario, seperti relokasi apakah ke Rusunawa milik Pemprov DKI dan sebagainya. Kita juga perlu mendata apakah ada rusun yang masih tersedia untuk menampung,” kata Teguh di Jakarta, Kamis.

    Lalu, Teguh juga berpesan kepada Perangkat Daerah yang terlibat, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta, untuk terus berkoordinasi dengan BUMD dalam rangka memanfaatkan bantuan dari program tanggungjawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI pertimbangkan pemindahan korban kebakaran di Kemayoran ke rusun

    DKI pertimbangkan pemindahan korban kebakaran di Kemayoran ke rusun

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan pemindahan korban kebakaran di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, ke rumah susun (rusun) yang ada di Jakarta.

    Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menjawab pers terkait penanganan korban kebakaran Kebon Kosong seperti korban kebakaran Manggarai yang mendapatkan unit di Rusunawa Pasar Rumput.

    “Mereka itu ada yang memang rumah sendiri, ada yang rumah kontrakan. Saya belum mengambil keputusan. Tapi saya coba diskusikan,” kata Teguh di posko pengungsian SDN 09 Kebon Kosong, Jakarta Pusat, Rabu.

    Teguh sempat berbincang dengan para pengungsi terkait rencana perpindahan rumah ke rusun terdekat.

    “Sebagian ada yang menjawab langsung setuju, sebagian masih diam, tapi ini kan masih dalam artian belum keputusan ya. Pastinya kami akan verifikasi, akan data terkait masalah tersebut,” ujar Teguh.

    Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan berdiskusi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat terkait rencana tersebut.

    Di sisi lain, Teguh memastikan bantuan logistik di setiap posko pengungsian akan terjamin, mulai dari makan sehari-hari, selimut, dan logistik lainnya.

    Teguh juga akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait karena kewenangan tidak hanya berada di Pemprov DKI Jakarta terkait masalah di area terdampak kebakaran.

    Jajaran Pemprov DKI Jakarta termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta akan terus menyalurkan sejumlah bantuan logistik bagi ratusan korban kebakaran di permukiman padat penduduk itu.

    Bantuan yang telah disiapkan berupa 120 dus air mineral, 1.800 kotak makanan siap saji, 500 lembar selimut, 500 paket “family kit”, 500 paket “kidsware”, 650 paket sandang, 6 unit kipas angin, dan 500 buat matras.

    “Bantuan yang sudah masuk kemarin itu dari BPBD DKI Jakarta berupa bantuan logistik dan ada juga dari Dinas Sosial makan pagi dan malam, dari Palang Merah Indonesia (PMI), ada juga tenda pleton dan toilet portabel,” ujar Teguh.

    Kebakaran di permukiman padat penduduk yang terjadi di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12), diduga berasal dari rumah seorang pengepul rongsokan sampah plastik berinisial J.

    Percikan api kemudian dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian bangunan semi permanen yang ada di kawasan tersebut.

    Akibat kebakaran di pemukiman padat penduduk ini, sebanyak 1.800 jiwa dari 600 KK dan tujuh rukun tetangga (RT) yakni RT 03, 04, 05, 06, 07, 08 dan 09 (tergabung dalam RW 05) terdampak.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024