Xcloud.id

Produk: Rusunawa

  • DKI masih siapkan kebijakan gratis naik angkutan umum

    DKI masih siapkan kebijakan gratis naik angkutan umum

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga saat ini masih menyiapkan kebijakan gratis naik angkutan umum bagi 15 golongan warga Jakarta sebagai bagian dari program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung-Rano Karno.

    “Ya, segera. Itu sedang kami persiapkan karena masuk dalam program 100 hari,” ujar Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno di Jakarta, Selasa.

    Warga yang nantinya bisa naik kendaraan umum di Jakarta seperti Transjakarta, Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), serta JakLingko secara gratis antara lain lansia, penyandang disabilitas dan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

    Hal tersebut pernah Rano dan Gubernur Jakarta Pramono Anung sampaikan dalam kampanye mereka pada November 2024 guna mempermudah akses transportasi publik bagi kelompok tertentu.

    Lalu, dengan menggratiskan biaya transportasi umum untuk sejumlah golongan tertentu, diharapkan kemacetan di Jakarta dapat berkurang dan biaya hidup masyarakat Jakarta dapat ditekan.

    Selain angkutan umum gratis, Rano dan Pramono juga berencana memperluas jaringan angkutan umum ke daerah penyangga Jakarta.

    “Kami jauhkan alurnya supaya masyarakat di Bekasi, Depok, Tangerang, kembali dan datang ke Jakarta, tidak pakai kendaraan pribadi, cukup dengan kendaraan umum yang ada di Jakarta,” ujar Rano.

    Sementara itu, Pemprov DKI telah menetapkan 15 golongan masyarakat yang berhak mendapatkan layanan gratis naik Transjakarta.

    Ke-15 golongan ini yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya, tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta, peserta didik penerima KJP, karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji sesuai upah minimum provinsi (UMP) melalui Bank DKI dan penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

    Lalu, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, penerima Beras Keluarga Sejahtera (Raskin) yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

    Kemudian, Veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun, pengurus masjid (marbot), pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Juru Pemantau Jentik (Jumantik).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi tangkap satpam Rusunawa Cakung karena pelecehan anak di lift

    Polisi tangkap satpam Rusunawa Cakung karena pelecehan anak di lift

    kamu cantik

    Jakarta (ANTARA) – Polisi menangkap petugas keamanan di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di kawasan Cakung, Jakarta Timur, yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur berinisial ZPH (7) di sebuah lift.

    “Tersangka adalah satpam, sekuriti di Rusunawa tersebut,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Komisaris Besar Polisi Nicolas Ary Lilipaly saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Pelaku berinisial BF alias A (35) melancarkan aksi pelecehan berupa pencabulan di dalam sebuah lift ketika korban hendak menuju lantai 22 Rusunawa Cakung.

    Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka di dalam lift, yakni saat tersangka bersama dengan korban satu lift. Mereka naik dari lantai dasar ke lantai 22.

    Selama di dalam lift, korban diraba dan diciumi oleh pelaku. Tersangka tertarik pada korban dan menyatakan bahwa “kamu cantik”.

    Selanjutnya tersangka, memegang dan meraba serta mencium pipi dan bibir korban. Kemudian pada saat di lantai 22 korban berhasil melepaskan diri dari cengkeraman tersangka.

    Lalu korban melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Selain itu, perbuatan pelaku juga berhasil terekam kamera pengawas (closed circuit television/CCTV).

    Rekaman CCTV itu diketahui oleh orang tua korban dan dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur.

    Setelah mendapatkan laporan, polisi langsung menangkap pelaku dan pelaku mengakui perbuatannya. Polisi juga menyita rekaman CCTV, pakaian korban dan tersangka yang digunakan pada saat kejadian.

    Akibat perbuatannya, tersangka inisial BF alias A dijerat Pasal 76E, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

    “Tersangka BF alias A terancam kurungan selama 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah,” katanya.

    Untuk mengantisipasi kejadian terulang, Kapolres mengimbau kepada para orang tua harus mewaspadai para predator anak yang merupakan orang terdekat di lingkungan.

    “Dari kasus-kasus yang ada, terlihat bahwa kasus percabulan itu adalah orang-orang yang saling kenal, orang-orang yang terdekat. Predator-predator itu berada di sekeliling kita,” kata Nicolas.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDIP Minta Pemprov DKI Hati-hati Tagih Tunggakan Penghuni Rusunawa

    PDIP Minta Pemprov DKI Hati-hati Tagih Tunggakan Penghuni Rusunawa

    Jakarta –

    Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) berhati-hati saat menagih tunggakan penghuni Rusunawa yang nilainya mencapai Rp 95,5 miliar. Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI, Rio Sambodo menilai jangan sampai pemprov mengeluarkan kebijakan yang merugikan masyarakat ekonomi bawah.

    “(Harus hati-hati) Apalagi menyangkut warga yang kondisinya secara sosial ekonomi di bawah rata-rata,” kata Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI, Rio Sambodo, Minggu (23/2/2025).

    Menurut Rio, pembangunan Rusunawa merupakan penanganan masalah permukiman. Dia mengatakan tujuan dari Rusunawa yakni memberikan hunian yang layak sekaligus mengurangi kekumuhan.

    “Rusunawa diperuntukkan bagi warga kelas menengah ke bawah, alias warga berpenghasilan rendah,” katanya.

    Rio menyebut baik DPRD maupun Pemprov tak boleh menutup mata soal besarnya tunggakan Rusun tersebut. Namun, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman harus mencari akar masalah tunggakan tersebut.

    “Apakah warga secara sengaja mengabaikan, atau memang kondisi ekonomi mereka yang sedang tidak baik. Terkena PHK atau alasan ekonomi lainnya, artinya negara melalui Pemda DKI Jakarta ikut serta hadir dalam penanganan persoalan sosial ekonomi warga,” katanya.

    Hal yang perlu dilakukan oleh Dinas Perumahan, menurut Rio, yakni mendata penghuni rusun menunggak. Sehingga, diketahui mana yang layak maupun tidak menghuni rusun.

    “Dinas Perumahan perlu melakukan penyisiran ulang terhadap penghuni. Agar bisa terverifikasi kembali warga yang layak mendapatkan hunian di rusunawa,” ujarnya.

    Selain itu, Rio pun menyinggung soal bunga 2% bagi penunggak Rusunawa. Dia meminta agar Pemprov mempertimbangkan untuk menghapus bunga tersebut.

    “Tinjau kembali bunga 2% bagi tunggakan rusunawa ini, kita harus kembali pada niat pembangunan Rusunawa jadi rasanya tidak elok kalau warga berpenghasilan rendah ini dikenakan denda,” katanya.

    Sementara itu, jika ternyata penunggak memiliki masalah ekonomi, bahkan korban terdampak penggusuran, maka Pemprov DKI harus lebih manusiawi. Bahkan, Pemprov harus memberikan pekerjaan kepada mereka.

    “Khusus warga terdampak saya mengusulkan agar pihak pemprov Jakarta memberikan pelatihan-pelatihan agar bisa berdagang misalnya, atau khusus kepala rumah tangga yang menganggur diberikan pekerjaan seperti PJLP misalnya. Sehingga mereka punya penghasilan untuk membayar sewa rusun,” katanya.

    Sebelumnya, DPRKP DKI mencatat jumlah tunggakan pembayaran rusunawa mencapai Rp 95,5 miliar. Penghitungan tunggakan itu terakumulasi dalam waktu yang sangat lama hingga 31 Januari 2025.

    “Tunggakan mencapai Rp 95,5 sekian miliar. Angka ini berasal dari sekitar 17.031 unit rusunawa, dengan rincian 7.615 unit dari penghuni warga terprogram yang memiliki tunggakan Rp 54,9 miliar dan 9.416 unit dari penghuni warga umum dengan tunggakan Rp 40,5 miliar,” kata Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti, saat dikonfirmasi, Kamis (6/2).

    Dia mengatakan ada penghuni yang menunggak hingga 58 bulan atau lebih. Data tunggakan ini terus terlaporkan meski sanksi administrasi telah diterapkan. Dia mengatakan sanksi itu berupa teguran, penyegelan, dan pemberitahuan pengosongan secara paksa.

    Keinginan Rano

    Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Rano Karno bicara terkait wacana kebijakan pembatasan masa tinggal Rusunawa di Jakarta. Rano Karno mengatakan kebijakan itu masih dikaji.

    “Itu masih dikaji, artinya kan begini, kalau memang dia bisa selamanya bagus. Tapi kan artinya rusun itu kepentingannya, maaf agak kelas ya, ada masyarakat berpenghasilan rendah, itu kelas-kelas yang mungkin yang tidak terlalu mahal,” kata Rano Karno di Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2025).

    Dia mengatakan jika penghuni Rusunawa memiliki tingkat perekonomian yang lebih baik seharusnya meninggalkan Rusunawa. Dia memastikan kebijakan pembatasan masa hunian masih terus dikaji.

    “Nah artinya, kalau dia rezekinya insyaallah berkembang, naik, pasti dia akan pindah ke tempat lain, tapi itu (pembatasan masa hunian) kita sedang kaji,” katanya.

    Rano juga mengatakan tunggakan sewa penghuni harus diselesaikan. Dia menyebut tunggakan sewa harus dikejar.

    “Ya itu harus kita kejar, harus, harus kita selesaikan itu,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Rano mengaku belum bisa memastikan apakah tunggakan penghuni itu bisa diputihkan. Dia mengatakan masih menunggu keputusan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

    “Nanti kita tunggu Pak Gub,” katanya.

    (aik/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Rusunawa Cingised Bandung Bergejolak, Warga Dikejar Iuran Tapi Pemberdayaan Ekonomi Kurang Optimal

    Rusunawa Cingised Bandung Bergejolak, Warga Dikejar Iuran Tapi Pemberdayaan Ekonomi Kurang Optimal

    JABAR EKSPRES – Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Cingised, Kota Bandung diam-diam bergejolak. Warga terkesan dikejar-kejar bayar iuran sewa, tapi program pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi tak begitu terasa manfaatnya.

    Ketua Paguyuban Rusunawa Cingised, Maulana menceritakan, desakan tagihan untuk membayar uang sewa itu menguat setelah spanduk besar dipasang di salah satu sudut lapangan di kawasan rusun itu.

    “Bayarlah Sewa Rusunawa Tepat Waktu, supaya tidak ada denda dan piutang sewa rusunawa” begitu tulisan spanduk tersebut.

    Maulana menuturkan, warga sebenarnya juga paham akan hak dan kewajiban itu. Bayar sewa merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebagai penghuni, tapi yang membuat bergejolak adalah beberapa kewajiban yang semestinya dilakukan Pemkot kurang dirasakan penghuni.

    BACA JUGA:Warga Rusunawa Cingised Sulit Dapat Air Bersih

    “Pengelola (UPT.red) itu serasa ibu kos yang nagih sewa saja,” jelasnya kepada Jabar Ekspres, Minggu (23/2).

    Maulana melanjutkan, para penghuni rusunawa Cingised itu mulai tinggal ke rusun sekitar 2012 atau 2014 lalu. Dulu rencananya Rusunawa Cingised itu sebagai percontohan bagi hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Kala itu sejumlah guru honorer dan warga yang tergabung dalam serikat kerja diajak masuk ke rusunawa. Selain murah, janji manis yang disampaikan adalah akan ada program pemberdayaan ekonomi.

    Sehingga warga tinggal di rusunawa itu hanya sementara. Warga dikelola untuk bisa memperbaiki ekonomi yang kemudian bisa pindah ke hunian sendiri.

    BACA JUGA:Legislator Dorong Pembangunan Rusunawa

    Konsep dan kewajiban mengenai pemberdayaan itu juga tercantum dalam Perwal No 1337 tahun 2017. Tepatnya pada pasal 69, menjelaskan bahwa pengelola wajib mengadakan program pemberdayaan peningkatan perekonomian penghuni rusunawa (P5R).

    Itu meliputi, pelatihan kepada penghuni, pembentukan kelompok usaha, penyediaan bank sampah, pemanfaatan lahan rusunawa untuk usaha pertanian perkotaan, maupun pemberdayaan lain sesuai kebutuhan.

    Menurut Maulana, beberapa program itu memang sempat ada, tapi manfaatnya tak begitu terasa bagi penghuni rusun. “Ada program pengelolaan sampah, tapi sekarang juga terbengkalai,” imbuhnya.

    Nurdin, penghuni lain menambahkan, pihaknya secara hati juga tidak ingin berlama-lama tinggal di rusunawa. Ia ingin memiliki rumah sendiri. Ia terpikat janji manis yang kala itu bisa terberdayakan di rusun sehingga akses mudah kedepannya untuk memiliki rumah sendiri.

  • Rano Karno Sebut Aturan Tinggal di Rusun Masih Dikaji Megapolitan 23 Februari 2025

    Rano Karno Sebut Aturan Tinggal di Rusun Masih Dikaji Megapolitan 23 Februari 2025

    Rano Karno Sebut Aturan Tinggal di Rusun Masih Dikaji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menyebut
    Pemprov Jakarta
    masih mengkaji aturan mengenai waktu tinggal di
    rumah susun
    (rusun).
    Rano menyatakan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat yang ingin tinggal di rusun secara permanen.
    “Itu masih dikaji, artinya begini, kalau dia bisa selamanya, bagus,” ujarnya saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (23/2/2025).
    Terkait tunggakan pembayaran sewa rusun yang mencapai puluhan miliar rupiah, Rano menegaskan bahwa Pemprov Jakarta akan memaksa para penghuni untuk memenuhi kewajiban pembayaran.
    Namun, keputusan mengenai penghapusan
    tunggakan sewa
    masih dalam tahap diskusi.
    “Ya itu harus kita kejar, harus kita selesaikan itu. (Penghapusan tunggakan) nanti kita tunggu Pak Gubernur,” tambahnya.
    Sebelumnya,
    Rumah Susun
    Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda, yang terletak di Cilincing, Jakarta Utara, tercatat sebagai lokasi dengan jumlah tunggakan sewa terbesar di Jakarta.
    Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Jakarta, Kelik Indriyanto, mengungkapkan bahwa total tunggakan di
    Rusunawa Marunda
    mencapai Rp19,6 miliar.
    “Untuk data penghuni rusunawa yang paling banyak melakukan penunggakan adalah di Rusunawa Marunda,” kata Kelik saat dikonfirmasi, Jumat (7/2/2025).
    Kelik merinci bahwa tunggakan tersebut berasal dari dua kategori penghuni, yaitu masyarakat terprogram (penghuni terdampak bencana atau penataan kota) dan masyarakat umum.
    Masyarakat terprogram menunggak sebesar Rp10,8 miliar dari 1.552 unit, sedangkan masyarakat umum memiliki tunggakan sebesar Rp8,8 miliar dari 773 unit.
    Tunggakan ini telah terakumulasi sejak tahun 2010.
    “Terdapat penghuni yang masuk kategori masyarakat terprogram sejak menempati Rusunawa tidak melakukan pembayaran retribusi sewa Rusunawa,” jelasnya.
    Pemprov Jakarta telah menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 131 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Pengelolaan Penghuni Rusunawa.
    Instruksi ini bertujuan untuk membantu penghuni yang mengalami kesulitan dalam membayar sewa melalui program pemberdayaan ekonomi.
    “Kita beri beberapa pelatihan keterampilan, pemberian alat berusaha sampai pembentukan Koperasi Penghuni Rusunawa, memberikan kesempatan bekerja baik sektor formal dan memberi kesempatan kerja melalui Job Fair,” ungkap Kelik.
    Namun, tingkat partisipasi penghuni dalam program pemberdayaan ini masih tergolong rendah.
    Berdasarkan laporan keuangan DPRKP Jakarta, total tunggakan penghuni rusunawa di Jakarta mencapai Rp95 miliar, yang berasal dari penghuni di 17.031 unit rusunawa.
    Rincian tunggakan tersebut mencakup 7.615 unit dari penghuni terprogram dengan total tunggakan sebesar Rp54,9 miliar, dan 9.416 unit dari penghuni umum dengan nilai tunggakan Rp40,5 miliar.
    “Penghuni yang menunggak ada yang sampai 58 bulan, ada yang sampai 50 (bulan),” kata Sekretaris DPRKP Jakarta, Meli Budiastuti, pada Kamis (6/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 "Sentuhan" Pertama Bang Doel di Jakarta… Megapolitan

    9 "Sentuhan" Pertama Bang Doel di Jakarta… Megapolitan

    “Sentuhan” Pertama Bang Doel di Jakarta…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Hari pertama menjabat sebagai Wakil Gubernur
    Jakarta
    ,
    Rano Karno
    atau yang akrab disapa Bang Doel langsung turun ke lapangan.
    Tak menunggu lama setelah dilantik Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025), Rano meninjau pengerukan
    Kali Krukut
    di Jalan NIS, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025).
    Kedatangan Rano disambut hangat oleh warga dan jajaran Pemprov DKI, termasuk Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin. Sambutan ini membuatnya sedikit terkejut.
    “Assalamualaikum, waduh ramai-ramai kayak mau kampanye,” selorohnya sembari tersenyum dan menjabat tangan para pejabat yang hadir.
    Tak sekadar meninjau, Rano menyusuri gang-gang kecil untuk melihat langsung kondisi warga sekitar kali.
    Dengan ramah, Rano menyapa satu per satu warga yang ditemuinya.
    “Bu, nunpang lewat ya,” katanya kepada salah satu warga.
    Pengerukan kali
    menjadi tugas utama pemerintahan
    Pramono Anung
    -Rano Karno dalam 100 hari kerja.
    Rano sebelumnya menegaskan program pengerukan kali akan menyentuh seluruh sungai di Jakarta.
    “Tugas pertama kita adalah mengeruk semua kali dan sungai di Jakarta,” ujar Rano.
    Saat melihat langsung kondisi Kali Krukut, Rano mengaku terkejut dengan tingkat banjir yang bisa mencapai dua meter.
    Rano menyadari warga sudah lama lelah dengan kondisi tersebut.
    “Woh tadi saya lihat, banjir bisa 2 meter. Waduh. Saya bilang, kaget juga kalau daerah sini banjir 2 meter,” ungkapnya.
    Untuk itu, ia mempertimbangkan opsi relokasi warga ke
    rumah susun
    (rusun).
    Rano bahkan langsung menanyakan kesiapan kepada Sekretaris Daerah DKI Jakarta yang turut hadir di lokasi.
    “Ada beberapa skenario. Yang paling ideal adalah relokasi. Saya tanya Pak Sekda, ‘di daerah sini ada lahan yang bisa digunakan untuk rusun?’” ujarnya.
    Namun, Rano menyadari bahwa membangun rusun bukan perkara sulit, tetapi meyakinkan warga untuk pindah adalah tantangan tersendiri.
    “Saya tanya sama emak-emak, ‘sudah berapa tahun kena banjir?’ ‘Tiap tahun, Bang,’ katanya. Saya tanya lagi, ‘mau begini terus?’ ‘Enggak, Bang.’ Nah, berarti ada keinginan. Tinggal nanti pilihannya,” katanya.
    Usai dari Kali Krukut, Rano melanjutkan kunjungannya ke
    Rumah Susun
    Sederhana Sewa (
    Rusunawa
    ) Pesakih di Daan Mogot, Jakarta Barat.
    Ia tiba sekitar pukul 11.10 WIB dan disambut Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) V Arja serta warga rusun yang antusias.
    Setelah menyapa warga di lantai satu, Rano naik ke lantai dua untuk meninjau salah satu unit yang dihuni seorang lansia.
    Ia pun berbincang santai dengan penghuni sambil melihat kondisi rusun.
    “Rusun ini bagus ya,” komentarnya setelah melihat fasilitas yang tersedia.
    Ia pun memastikan kebutuhan dasar seperti air, listrik, dan genset cadangan sudah terpenuhi.
    Rano menilai, masalah kekumuhan di Jakarta dapat teratasi jika warga bersedia tinggal di rusun.
    “Kalau semua masyarakat Jakarta mau tinggal di rumah susun, selesai semua kekumuhan,” ujarnya usai peninjauan.
    Namun, Rano tak menampik bahwa tak semua warga siap pindah ke rusun.
    Ia menekankan pentingnya sosialisasi agar warga memahami manfaat tinggal di hunian vertikal.
    “Masalahnya, apakah masyarakat Jakarta semua mau? Makanya, ini butuh sosialisasi,” katanya.
    Selain itu, Rano juga mengingatkan bahwa menjaga fasilitas rusun adalah tanggung jawab bersama.
    “Setelah ada rumah susun, harus dijaga kebersihannya dan segala macam,” pesannya sebelum meninggalkan lokasi.
    Setelah rangkaian peninjauan, Rano menutup agendanya dengan menunaikan salat Jumat di Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari yang berjarak sekitar 300 meter dari rusun.
    Hari pertama Rano sebagai
    Wakil Gubernur Jakarta
    menjadi bukti bahwa ia tak ingin berlama-lama duduk di balik meja.
    Dari Kali Krukut hingga Rusunawa Pesakih, sentuhan pertamanya adalah turun langsung ke lapangan, sebuah awal yang akan dinanti kelanjutannya oleh warga Jakarta.
    (Reporter: Baharudin Al Farisi, Rachel Farahdiba Regar | Editor: Abdul Haris Maulana, Fitria Chusna Farisa)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rano Karno minta seluruh jajaran masifkan sosialisasi rusunawa 

    Rano Karno minta seluruh jajaran masifkan sosialisasi rusunawa 

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meminta seluruh jajarannya Jakarta memasifkan sosialisasi rumah susun sederhana sewa (rusunawa) kepada warga yang masih menempati kawasan tak layak huni.

    Hal itu disampaikan Rano saat mengunjungi Rusunawa Pesakih, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Jumat. Dalam kunjungan tersebut dia didampingi oleh Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto dan jajaran.

    Dia mengatakan, jika warga yang tinggal di bantaran kali dan lokasi tidak layak huni lainnya bersedia tinggal di rusunawa milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, maka permasalahan permukiman kumuh di Jakarta dapat teratasi.

    “Jadi kita bujuk warga agar mau pindah dengan sosialisasi yang baik. Jika itu berhasil, kita lanjut upayakan yang lainnya, seperti kebersihan dan semua kewajiban penghuni rusunawa,” kata dia.

    Dia mengatakan, fasilitas rusunawa milik Pemprov DKI Jakarta ini dapat dimanfaatkan warga menjadi tempat tinggal yang layak, aman dan nyaman.

    Rusunawa ini sudah sering dia lihat ketika Shalat Jumat. “Rusun milik Pemprov DKI Jakarta ini adalah salah satu fasilitas yang bisa dimanfaatkan dengan baik untuk warga yang tinggal di bantaran kali atau kawasan tidak layak huni,” ujar dia.

    Rano meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta agar terus memperkuat kolaborasi dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM Jaya) dan PLN agar bisa memberikan layanan yang dibutuhkan warga penghuni rusunawa, khususnya di Rusunawa Pesakih.

    “Saya tanya sama pengelola airnya bagaimana, listriknya gimana, bagus nggak, ada mesin diesel nggak kalau mati lampu? Nah, itu bagian-bagian yang harus kita siapkan,” kata dia.

    Rano lalu meminta doa pada masyarakat agar Pemprov DKI Jakarta bisa memastikan layanan yang terbaik untuk seluruh masyarakat.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dukung Program 3 Juta Rumah, Sri Mulyani Gelontorkan APBN Segini

    Dukung Program 3 Juta Rumah, Sri Mulyani Gelontorkan APBN Segini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hasil rapat mengenai sektor perumahan untuk mencapai target 3 juta rumah. Ada sejumlah dukungan anggaran APBN yang akan dia berikan agar program ini bisa terwujud.

    Pertama misalnya soal fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit. Dari angka tersebut yang sudah dialokasikan sebesar Rp 18 triliun.

    “Sektor perumahan yang selama ini Pak Menteri Perumahan sudah menyampaikan seperti diketahui oleh teman-teman wartawan di dalam APBN kita sudah menempatkan atau di dalam undang-undang APBN 2025 untuk memberikan dukungan 220 ribu rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR) itu sudah dialokasikan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP untuk fasilitas likuiditas yang dikombinasikan dengan PMN di PT SMF untuk mendukung 220 ribu MBR,” kata dia di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Sementara itu, pihaknya masih akan mencari cara bagaimana pemenuhan anggaran lainnya untuk program 3 juta rumah bisa tercukupi. Hal ini yang akan didiskusikan dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur BI Perry Warjiyo.

    “Yang pinjamannya bunganya hanya 5% 20 tahun Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman) dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi dan kita mendukung mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick dari BUMN dan Pak Gubernur dari sisi instrumen yang ada di dalam kewenangan otoritas moneter,” bebernya.

    Foto: Calon penyewa melihat hunian di rumah susun sewa (rusunawa) Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
    Calon penyewa melihat hunian di rumah susun sewa (rusunawa) Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    Sri Mulyani menegaskan selain pembangunan hunian baru, program 3 juta rumah juga akan menyasar program bedah rumah yang dulu disebut Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dengan rencana tersebut, Sri Mulyani optimistis program 3 juta rumah akan terwujud.

    “Kita optimis ini akan bisa di scale up atau ditingkatkan yang kemudian bisa mendukung target dari sisi volume yang lebih tinggi karena tadi 3 juta rumah yang kedua kita juga punya instrumen yang lain seperti tadi perbaikan rumah bagi masyarakat dan juga berbagai skema seperti bantuan uang muka ini semuanya yang ada di dalam APBN kita akan terus evaluasi dan bahkan juga kalau perlu ditingkatkan skalanya sehingga target yang ingin dicapai sedapat mungkin bisa dicapai skala untuk meningkatkannya ini yang sedang kita bahas bersama Bank Indonesia,” jelasnya.

    “Dan kami serta sektor perbankan terutama Himbara yang dibawah Pak Erik ini semuanya kemudian bisa menciptakan tadi baik dukungan ke sisi suplainya yaitu para produser rumah maupun dari sisi demandnya yaitu masyarakat terutama yang berpendapatan rendah jadi ini adalah rumah rakyat kalau rumah komersial nanti kita diskusi lagi ya Pak Erick ya,” sebutnya.

    Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan dukungan APBN untuk sektor perumahan tahun ini mencapai Rp 40,27 triliun yang terbagi menjadi alokasi anggaran Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Rp 5,27 triliun dan pembiayaan perumahan dengan total Rp 35 triliun.

    Rinciannya adalah pembiayaan perumahan meliputi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp 0,98 triliun untuk 240.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) Rp 4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan Tapera Rp 1,8 triliun untuk 14.200 unit.

    (wur)

  • Ini langkah dapatkan Kartu Layanan Gratis Transjakarta

    Ini langkah dapatkan Kartu Layanan Gratis Transjakarta

    Jakarta (ANTARA) – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) membeberkan langkah untuk mendapatkan Kartu Layanan Gratis Transjakarta (TJ Card) bagi warga setempat.

    “Kalau untuk daftar itu dari Transjakarta itu, kita ada websitenya. Daftar sendiri nanti dari situ akan ada tiga kategori. Daftar baru, rusak atau kehilangan,” kata Kepala Departemen Humas dan Corporate Social Responsibility (CSR) Transjakarta Ayu Wardhani di Jakarta Barat, Selasa.

    Pada situs tersebut, kata Ayu, pendaftar perlu mengunggah foto diri, KTP dan Kartu Keluarga.

    “Foto itu fungsinya dimana karena kartunya itu akan ada fotonya,” kata Ayu.

    Ayu melanjutkan bahwa data-data tersebut akan digunakan dalam proses verifikasi.

    “Itu juga untuk verifikasi nanti di lapangan. Petugas Transjakarta gunakan itu untuk memastikan bahwa memang yang menggunakan kartu ini memang orang tersebut,” ungkap Ayu.

    Proses pembuatan kartu tersebut berlangsung selama 14 hari.

    “Nanti setelah proses itu mereka akan diinfokan untuk diambil bisa di kantor Tranjakarta. Makanya kerja saat ini kita mau untuk mempermudah warga itu kita bisa langsung ambil di wilayah. Bisa di wali kota, di kecamatan atau di kelurahan,” imbuh Ayu.

    Ada 15 kategori yang berhak mendapat layanan TJ Card adalah, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya, tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta, peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

    Kemudian karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) melalui Bank DKI, penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

    Selanjutnya, penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, penerima Beras Keluarga Sejahtera (Raskin) yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

    Lalu Veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun, pengurus masjid (marbot), pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan terakhir Juru Pemantau Jentik (Jumantik).

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Transjakarta-Pemkot Jakbar proses 1.566 TJ Card belum terverifikasi

    Transjakarta-Pemkot Jakbar proses 1.566 TJ Card belum terverifikasi

    Jakarta (ANTARA) – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) bersama Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) memproses 1.566 pemilik Kartu Layanan Gratis Transjakarta (TJ Card) belum terverifikasi di wilayah setempat.

    “Angka terakhir dari 38 kelurahan itu ada 1.884 yang sudah diverifikasi dan yang belum sejumlah itu,” kata Kepala Departemen Humas dan Corporate Social Responsibility (CSR) Transjakarta Ayu Wardhani kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Ia menyebutkan, verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan pengguna TJ Card masih tinggal di lokasi yang sama saat pendaftaran.

    Oleh karena itu, pihaknya meminta bantuan kepada Pemkot Jakbar untuk memastikan keberadaan dan data dari para TJ Card para pendaftar yang belum terverifikasi di wilayah tersebut.

    “Jadi, memastikan bahwa memang warga masih tinggal di tempat yang sama, masih belum berpindah. Kemudian data, nomor telepon dan lainnya juga,” ujar Ayu.

    Pada kesempatan sosialisasi tersebut, kelurahan-kelurahan di Jakarta Barat diundang untuk memastikan keberadaan dan kebenaran data para pendaftar di wilayah masing-masing.

    “Jadi, kami meminta kerja sama dari Pemkot Jakbar, kelurahan-kelurahan, untuk memastikan data-data dari para pendaftar ini,” imbuh Ayu.

    Lebih lanjut, kata Ayu, TJ Card yang sudah diverifikasi bakal segera didistribusikan kepada para pendaftar.

    “Ini (1.884 TJ Card) kami tinggal distribusi langsung ke warga,” kata Ayu.

    Ayu melanjutkan bahwa sejak 2017 sampai dengan 2024, terdapat 194.681 orang yang mendapat layanan TJ Card di Jakarta.

    “Itu total keseluruhan dari sembilan kategori yang memang bisa dilayani oleh Transjakarta. Karena dari total 15 itu sembilan itu memang ditangani sama Transjakarta, enam itu dari Bank DKI,” kata Ayu.

    Sebanyak 15 kategori yang berhak mendapat layanan TJ Card adalah, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunan, tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta, peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

    Kemudian, karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) melalui Bank DKI, penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

    Selanjutnya, penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, penerima beras keluarga sejahtera (Raskin) yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

    Selanjutnya, Veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun, pengurus masjid (marbot), pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan terakhir juru pemantau jentik (Jumantik).

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025