Produk: Rusunawa

Rano Karno Ingin Fasilitas Rusun di Jakarta Harus Ada "Daycare" Megapolitan 15 Maret 2025

Rano Karno Ingin Fasilitas Rusun di Jakarta Harus Ada “Daycare”
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Gubernur Jakarta
Rano Karno
meminta ada fasilitas
daycare
atau tempat penitipan anak di setiap rumah susun yang ada di Jakarta.
“Terutama yang saya minta harus ada
daycare
, kadang-kadang itu suka alpa, tapi sangat dibutuhkan,” kata Rano Karno di Rusunawa Green Jagarkarsa, Sabtu (15/3/2025).
Fasilitas
daycare
sangat dibutuhkan di rusun. Sebab, jika kedua orangtua bekerja anak-anak penghuninya tetap bisa diawasi tumbuh kembangnya.
“Tentu banyak yang penghuni rumah susun ini suami istri bekerja. Nah, anaknya siapa yang jaga, inilah fungsinya
daycare
,” ucap Rano.
Selain itu, Rano juga menginginkan petugas yang bekerja di daycare itu harus berkualitas.
“Pasti dengan penjaga yang punya kualitas agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan seperti di beberapa tempat,” ujar dia.
Sementara di Rusunawa Green Jagakarsa sudah memiliki fasilitas daycare. Rusun itu juga memiliki fasilitas masjid, taman, lapangan olahraga,
co-working space
, dan warung.
Rumah susun itu memiliki 3 tower dengan 723 unit. Dari ratusan unit tersebut, terdapat 3 unit yang digunakan untuk disabilitas di lantai bawah.
“Memang sudah disiapkan, saudara-saudara kita yang disabilitas kita tempatkan di bawah, tidak di atas agar lebih mempermudah akses untuk mereka melakukan utilitasnya,” ucap Rano.
Adapun, Rusunawa Green Jagakarsa dibangun di atas lahan seluas 19.886 meter. Rumah susun ini selesai setelah pembangunan selama hampir 406 hari kalender dengan alokasi anggaran sebesar Rp 382 miliar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/03/2025 18:44
Rano Karno: Rusun Jagakarsa Lebih Bagus dari Apartemen Singapura Megapolitan 15 Maret 2025

Rano Karno: Rusun Jagakarsa Lebih Bagus dari Apartemen Singapura
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Gubernur Jakarta
Rano Karno
mengeklaim kualitas
Rusunawa Green Jagakarsa
lebih bagus daripada apartement di Singapura.
“Kalau untuk rumah susun (Jagakarsa) ini, saya bilang ini jauh lebih bagus dari Singapura,” kata Rano, saat diwawancara, di Rusunawa Green Jagakarsa, Sabtu (15/3/2025).
Namun, Rano tidak menjelaskan secara spesifik apa alasan Rusunawa Green Jagakarsa lebih bagus daripada apartemen di Singapura.
Selain dengan Singapura, Rusunawa Green Jagakarsa juga dinilai lebih bagus dari rusun lainnya di Jakarta.
“Kalau kita berpikir rumah susun di Pulomas, di Tanah Abang, tentu ini (Green Jagakarsa) jauh lebih bagus,” ungkap dia.
Sebelumnya, Rano menyampaikan, kualitas sejumlah rusun di Jakarta sudah baik, salah satunya
Rusun Jagakarsa
di Jakarta Selatan.
Ia bahkan mengklaim kualitas rusun tersebut setara dengan yang ada di Singapura.
“Kita baru kelar nih rusun di Jagakarsa. Itu ada tiga tawaran. Kalau dihitung mungkin 800 kamar dan saya minta maaf, kualitasnya sama dengan Singapura. Kalau mau pindah, yuk,” kata Rano, saat ditemui di Lebak Bulus, Selasa (4/3/2025).
Rano menyampaikan, tinggal di rumah susun menjadi salah satu solusi untuk warga yang tinggal di daerah rawan banjir.
Menurutnya, merelokasi warga ke rusun merupakan solusi paling realistis untuk menghindarkan warga dari dampak banjir yang terus berulang.
“Saya selalu mensosialisasikan kesempatan ini. ‘Ayo kita pindah ke rusun. Kalau mau pindah, yuk’,” ucap Rano.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/03/2025 18:13
Rano Karno Tinjau Rusunawa Green Jagakarsa untuk Relokasi Korban Banjir Megapolitan 15 Maret 2025

Rano Karno Tinjau Rusunawa Green Jagakarsa untuk Relokasi Korban Banjir
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Gubernur Jakarta
Rano Karno
meninjau
Rusunawa Green Jagakarsa
, Jakarta Selatan yang akan digunakan untuk merelokasi korban banjir, Sabtu (15/3/2025).
Pengamatan
Kompas.com
di lokasi, Rano tiba di Rusunawa Green Jagakarsa sekitar pukul 14.00 WIB. Kedatangannya langsung disambut oleh pengelola rusunawa tersebut.
Saat tiba, Rano langsung masuk ke salah satu ruangan di Tower B untuk mendengarkan penjelasan singkat tentang rusunawa tersebut dari pengelola.
Setelah mendengar penjelasan, Rano mengatakan, Pemprov Jakarta memiliki dua rusunawa yang bisa dijadikan lokasi untuk merelokasi warga yang sering kebanjiran.
“Artinya di selatan kita punya dua rumah susun, di Pengadegan dan Jagakarsa,” ujar Rano Karno di lokasi.
Selanjutnya, Rano melihat miniatur Rusunawa Green Jagakarsa di ruangan yang sama.
Kemudian, dia melihat beberapa fasilitas yang ada, misalnya lapangan olahraga dan masjid di Rusunawa Green Jagakarsa.
Terakhir, dia mengecek salah satu unit yang ada di Tower A Rusunawa Green Jagakarsa. Unit yang dicek Rano itu memiliki dua kamar tidur, satu kamar mandi dan satu ruangan untuk mencuci.
“Anak-anak media juga pada mau kos di sini,” kata Rano.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengajak warga yang rumahnya kebanjiran untuk pindah ke rumah susun (rusun). Salah satu rumah susun yang direkomendasikan adalah Rusun Jagakarsa.
Bahkan, Rano menyebut rusun itu sama dengan yang ada di Singapura.
“Saya selalu mensosialisasikan kesempatan ini. Ayo, kita pindah ke rusun. Kita baru kelar nih rusun di Jagakarsa. Itu ada tiga tawaran. Kalau dihitung mungkin 800 kamar dan saya minta maaf, kualitasnya sama dengan Singapura. Kalau mau pindah, yuk,” kata Rano saat meninjau banjir di Jalan Kamboja, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa (4/3/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/03/2025 16:10
Program tiga juta rumah hendaknya dibarengi dengan pengawasan

Jakarta (ANTARA) – Program tiga juta rumah yang digulirkan Presiden RI Prabowo menjadi angin segar bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Tentunya kebijakan ini harus juga dibarengi dengan penyediaan rumah berkualitas.

Program penyediaan rumah berkualitas tersebut tidak semuanya harus tapak (landed house), seperti permukiman padat di Jakarta, yang dibutuhkan adalah rumah susun (rusun), baik sewa maupun menjadi hak milik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri memiliki dua program terkait program tiga juta rumah, yakni rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Tentunya, meski menyandang kata subsidi, syarat dari rumah yang menjadi program pemerintah itu harus layak dan berkualitas. Rumah subsidi (rusun dan tapak), meski secara desain terlihat sederhana, tetapi dari segi struktur harus berkualitas seperti bangunan hunian lainnya, tidak ada yang dikurang-kurangi, sehingga memberikan keamanan bagi penghuninya.

Struktur dalam hal ini penggunaan pondasi, penggunaan besi, penggunaan bata, dan atap dari bangunan, semua itu terkait dengan keselamatan penghuninya. Berikut yang juga harus menjadi pertimbangan adalah ketersediaan jaringan air minum dan listrik.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi penanggung jawab program tiga juta rumah masih menemukan rumah subsidi yang dibangun pengembang belum layak untuk dihuni. Kasusnya beragam, mulai dari banjir, longsor, serta akses ke perumahan yang belum beraspal.

Kondisi rumah subsidi yang belum layak itu, bahkan ditemukan Sekjen Perumahan dan Kawasan Permukiman Didyk Choiroel. Beberapa rumah program tersebut, bahkan ada yang ditinggal penghuninya karena tidak puas dengan apa yang dijanjikan.

Pemerintah secara tegas mensyaratkan pengembang rumah subsidi harus bertanggung jawab atas rumah yang dibangunnya, termasuk fasilitas dan sarana yang tersedia, sehingga penghuni tetap merasa nyaman.

Bagi pengembang yang akan membangun rumah bersubsidi, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan panduannya, tinggal mereka mengikuti aturan yang ada. Sebagai contoh, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2947/KPTS/M/2024 tentang Desain Prototipe/ Purwarupa Rumah Tinggal Sederhana.

Di dalam keputusan itu tertuang soal desain bangunan, termasuk syarat bahan bangunan yang dipakai. Pemerintah menggulirkan peraturan tersebut dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen yang akan membeli rumah.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

12/03/2025 13:08
DKI kaji relokasi warga di bantaran kali ke rusun

Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Rano Karno didampingi Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto dan jajaran menyapa warga rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Pesakih, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (21/2/2025). ANTARA/Pemprov DKI Jakarta

DKI kaji relokasi warga di bantaran kali ke rusun
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Senin, 10 Maret 2025 – 11:03 WIB

Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji secara mendalam relokasi warga di bantaran kali atau sungai, lokasi rawan banjir dan kawasan tak layak huni lainnya ke rumah susun (rusun).

“Pemprov perlu mengkaji dulu relokasinya sebelum dijanjikan kepada masyarakat,” ujar Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Meli Budiastuti saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Hal itu bertujuan agar siap dan matang saat direalisasikan sehingga eksekusi bisa terlaksana secara baik, tertib dan aman bagi semua pihak. Ini sebagai tindak lanjut atas usul Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno untuk menyelesaikan masalah permukiman kumuh di Jakarta sekaligus solusi agar warga dapat tinggal di hunian yang layak dan aman.

Wagub pernah menanyakan langsung pada warga Jakarta yang ditemuinya. Salah satunya saat meninjau lokasi terdampak banjir di Jalan Kamboja, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, pada 4 Maret 2025.

Menurut Meli, saat itu usulan Rano mendapatkan tanggapan beragam dari warga. Namun, kata dia, usulan relokasi warga ke rusun masih dipelajari secara mendalam antara lain mempertimbangkan kondisi lokasi, kebutuhan masyarakat dan kebijakan yang berlaku.

“Harapannya, apabila keputusan tersebut telah diambil, diharapkan keputusan tersebut akan memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi semua pihak, terutama bagi warga yang terdampak,” kata Meli.

Sementara itu, Wagub Rano pernah menyatakan meskipun, warga masih ingin tetap tinggal di lokasi yang sama dengan kediamannya saat ini, namun Pemprov DKI bisa membantu membangun rusun tak jauh dari lokasi tersebut. Rano atau akrab disapa Bang Doel mengingatkan terkait karakter banjir di Jakarta yang tak bisa diprediksi. Rusun, kata dia, mungkin aman bagi warga yang tinggal di lantai atas, sementara tak demikian bagi yang tinggal di lantai bawah.

Karena itu, selain mengupayakan warga di lokasi rawan banjir bersedia direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik Pemprov DKI Jakarta, normalisasi sungai juga tetap dilakukan.

Sumber : Antara

10/03/2025 18:08
Hujan Ekstrem Diprediksi Banjiri Jabodetabek Lagi, Pemerintah Sesiap Apa? – Page 3

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengatakan, sulit membuat Jabodetabek tak banjir lagi, di mana sudah lama sejak era Belanda. Namun, yang makin memperparah adalah kesalahan tata ruang yang dibuat oleh pemda.

“Bantaran sungai ada rumah, sampah di mana-mana. Hujan deras kalau langsung banjir, bentar kena rob banjir. Dari bogor sana sudah rusak Banjir, semuanya di biarin, sampai kapan pun gak akan gak banjir, tinggal seberapa parah banjirnya itu aja,” kata dia kepada Liputan6.com, Jumat (7/3/2025).

Bukan hanya soal tata ruang yang dilanggar dan sampah, tapi tak ada penegakan hukum yang memadai untuk mereka yang melanggar tata ruang atau mencemari lingkungan.

“Terutama yang di puncak sudah habis lahannya buat kafe, hotel, glamping, kan air gak ada yang tahan lagi,” jelas Agus.

Karena itu, cara yang paling cepat mengatasi masalah banjir ini adalah memperdalam dan mempelebar sungai. “Dan pindahin orang, jangan dibaju sungai atau di daerah aliran sungai,” jelas dia.

Sementara dari sisi masyarakat, masih banyak yang cuek terhadap kepedulian lingkungan. “Belum air tanah disedot habis-habisan buat bikin bengkel cuci mobil, ya sudah, resapannya enggak ada,” tutur Agus.

“Ya harus edukasi, sama juga harus dipindah, enggak boleh tinggal di bantaran sungai gitu. Kalau dia protes, marah-marah, biarin aja dia tenggelam,” sambungnya.

Karena itu, perlu ketegasan dari para pemerintah, agar masyarakat peduli akan lingkungannya.

“Masalahnya enggak ada ketegasan kok. Di sini diperlukan ketegasan dari pemerintah. Masyarakatnya kan aturan sudah ada tapi enggak ditaati, dilanggar tidak dihukum, ya bagaimana,” jelas Agus.

Senada, Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan, pemerintah daerah harus segera melakukan pembenahan dalam penataan tata ruang kota, terutama di wilayah-wilayah yang rawan banjir seperti Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Tangsel.

Curah hujan ekstrem yang mencapai 190 mm per hari dan diperkirakan akan meningkat lebih tinggi setelah tanggal 11 Maret (menurut BMKG), menunjukkan kebutuhan mendesak untuk pembenahan kawasan permukiman, terutama yang berada di bantaran sungai.

“Pengerukan sungai dan keberadaan tanggul saja tidak cukup untuk mengatasi banjir. Permukiman yang berada tepat di bantaran sungai sebaiknya direlokasi ke rumah susun (Rusunawa) terdekat. Selain itu, sungai harus dikeruk, diperlebar, dan dihijaukan,” kata dia kepada Liputan6.com, Jumat (7/3/2025).

Selain itu, Nirwono menuturkan, keberadaan sungai juga perlu didukung dengan optimalisasi situ, danau, embung, dan waduk yang sudah ada. Jika perlu, bangun danau atau waduk baru untuk menampung luapan air sungai dan mengurangi debit air secara signifikan, sehingga air tidak meluap dan membanjiri permukiman.

“Kawasan permukiman juga harus menyediakan mulai dari sumur resapan di setiap halaman rumah, taman lingkungan untuk menyerap air, serta saluran air yang besar untuk menampung air hujan dan dialirkan ke situ, danau, embung, waduk terdekat untuk ditampung dan diserapkan ke dalam tanah,” ungkap dia.

Menurut Nirwono, semakin luas RTH atau pembagunan situ dan lainnya, semakin besar kemampuan tanah untuk menyerap dan mengurangi genangan air. Selain itu, seluruh kota perlu merehabilitasi seluruh saluran air yang sudah tak mampu menampung air hujan.

“Saluran air harus diperbesar, dimensi saluran sesuai kelas jalan, saluran air terhubung dengan situ, danau, embung, waduk terdekat untuk ditampung luapan air hujan,” jelas dia.

Nirwono juga berharap, Pemda mendata jumlah warga yang tinggal di bantaran sungai dan akan direlokasi ke Rusunawa. Pemerintah daerah dapat mencari lokasi potensial untuk pembangunan Rusunawa dengan konsep mixed-use, seperti di lokasi kantor kelurahan, kecamatan, puskesmas, atau sekolah negeri yang berada dekat dengan bantaran sungai.

Dia juga mendukung langkah modifikasi cuaca, untuk mengurangi intensistas hujan di Jabodetabek, bukan menyelesaikan banjir

“Modifikasi cuaca penting untuk mengurangi intensitas hujan dan mendistribusikan ke wilayah lain, tetapi tidak menyelesaikan masalah banjir. Maka yang harus dilakukan adalah langkah-langkah di atas,” tegasnya.

08/03/2025 00:03
114 RT di Jakarta Masih Terendam Banjir Pagi Ini, Paling Tinggi 3,1 Meter

Jakarta –

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta menyampaikan sebanyak 114 RT masih terendam banjir. Banjir paling tinggi mencapai 3,1 meter.

Jumlah tersebut merupakan data pada Rabu (5/3/2025) pukul 04.00 WIB. Sementara dua ruas jalan masih tergenang.

“BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 114 RT dan 2 Ruas Jalan Tergenang,” kata Kepala Pusat Data Informasi (Pusdatin) Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan melalui keterangan tertulis, Rabu (5/3/2025).

Berikut data wilayah terdampak banjir di Jakarta:

Jakarta Barat terdapat 18 RT yang terdiri dari:
– Kel. Duri Kosambi
* Jumlah: 1 RT
* Ketinggian: 60 cm
* Penyebab: Luapan Kali Angke

ADVERTISEMENT

`;
var mgScript = document.createElement(“script”);
mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
adSlot.appendChild(mgScript);
},
function loadCreativeA() {
var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
adSlot.innerHTML = “;

console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
googletag.cmd.push(function () {
googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
googletag.pubads().refresh();
});
} else {
console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
var gptScript = document.createElement(“script”);
gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
gptScript.async = true;
gptScript.onload = function () {
console.log(“✅ GPT script loaded!”);
window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
googletag.cmd.push(function () {
googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
googletag.enableServices();
googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
googletag.pubads().refresh();
});
};
document.body.appendChild(gptScript);
}
}
];

var currentAdIndex = 0;
var refreshInterval = null;
var visibilityStartTime = null;
var viewTimeThreshold = 30000;

function refreshAd() {
var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
if (!adSlot) return;

currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
}

var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
entries.forEach(function(entry) {
if (entry.isIntersecting) {
if (!visibilityStartTime) {
visibilityStartTime = new Date().getTime();
console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

setTimeout(function () {
if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
refreshAd();
if (!refreshInterval) {
refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
}
}
}, viewTimeThreshold);
}
} else {
console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
visibilityStartTime = null;
if (refreshInterval) {
clearInterval(refreshInterval);
refreshInterval = null;
}
}
});
}, { threshold: 0.5 });

document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
if (adSlot) {
ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
observer.observe(adSlot);
}
});

– Kel. Kedaung Kali Angke
* Jumlah: 4 RT
* Ketinggian: 30 cm
* Penyebab: Luapan Kali Angke

– Kel. Rawa Buaya
* Jumlah: 2 RT
* Ketinggian: 150 cm
* Penyebab: Curah Hujan Tinggi

– Kel. Kebon Jeruk
* Jumlah: 3 RT
* Ketinggian: 60 s.d 100 cm
* Penyebab: Luapan Kali Pesanggrahan

– Kel. Kedoya Selatan
* Jumlah: 4 RT
* Ketinggian: 90 cm
* Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan

– Kel. Kembangan Selatan
* Jumlah: 2 RT
* Ketinggian: 60 cm
* Penyebab: Luapan Kali Angke

– Kel. Kembangan Utara
* Jumlah: 2 RT
* Ketinggian: 60 s.d 80 cm
* Penyebab: Luapan Kali Angke

Jakarta Pusat terdapat 2 RT yang terdiri dari:
– Kel. Petamburan
* Jumlah: 2 RT
* Ketinggian: 40 cm
* Penyebab: Luapan PHB

Jakarta Selatan terdapat 44 RT yang terdiri dari:
– Kel. Lenteng Agung
* Jumlah: 2 RT
* Ketinggian: 30 cm
* Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

– Kel. Cipulir
* Jumlah: 1 RT
* Ketinggian: 70 cm
* Penyebab: Luapan Kali Pesanggrahan

– Kel. Pondok Pinang
* Jumlah: 5 RT
* Ketinggian: 100 cm
* Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Pesanggrahan

– Kel. Pengadegan
* Jumlah: 1 RT
* Ketinggian: 310 cm
* Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

– Kel. Rawajati
* Jumlah: 7 RT
* Ketinggian: 90 s.d 250 cm
* Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

– Kel. Pejaten Timur
* Jumlah: 6 RT
* Ketinggian: 30 s.d 120 cm
* Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

– Kel. Bintaro
* Jumlah: 6 RT
* Ketinggian: 100 cm
* Penyebab: Luapan Kali Pesanggrahan

– Kel. Pesanggrahan
* Jumlah: 8 RT
* Ketinggian: 60 cm
* Penyebab: Luapan Kali Pesanggrahan

– Kel. Kebon Baru
* Jumlah: 3 RT
* Ketinggian: 60 s.d 200 cm
* Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

– Kel. Manggarai
* Jumlah: 5 RT
* Ketinggian: 45 s.d 125 cm
* Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Jakarta Timur terdapat 50 RT yang terdiri dari:
– Kel. Bidara Cina
* Jumlah: 3 RT
* Ketinggian: 180 s.d 220 cm
* Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

– Kel. Kampung Melayu
* Jumlah: 38 RT
* Ketinggian: 40 s.d 250 cm
* Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

– Kel. Cawang
* Jumlah: 7 RT
* Ketinggian: 160 s.d 260 cm
* Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

– Kel. Cililitan
* Jumlah: 2 RT
* Ketinggian: 220 s.d 230 cm
* Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Jalan Tergenang terdapat 2 Ruas Jalan yang terdiri dari:
1. Jl. Puri Kembangan RT 009 RW 005, Kel. Kedoya Selatan, Jakarta Barat
Ketinggian : 40 cm
2. Jl. Puri Mutiara, Kel. Cilandak Barat, Jakarta Selatan
Ketinggian : 70 cm

Sedangkan Wilayah yang sudah surut sebagai berikut:
1. Kel. Rawa Buaya: 4 RT
2. Kel. Lebak Bulus: 1 RT
3. Kel. Srengseng Sawah: 2 RT
4. Kel. Cilandak Timur: 3 RT
5. Kel. Cipinang Muara: 3 RT
6. Kel. Gedong: 3 RT
7. Kel. Balekambang: 3 RT
8. Kel. Bali Mester: 3 RT

Jalan tergenang yang sudah surut sebagai berikut:
1. Jl. Komplek Joglo Baru RT. 07 RW Kel. Joglo, Jakarta Barat
2. Jl. Strategi Raya, Kel. Joglo, Jakarta Barat
3. Jl. Basoka Raya, Kel. Joglo, Jakarta Barat

Lokasi Pengungsi:
Kel. Kampung Melayu
1. SDN Kampung Melayu 01/02 (260 Jiwa)
2. Masjid Jami Miftahul Huda (181 Jiwa)
Kel. Bidara Cina
3. RPTRA RT.10 RW.11 (48 Jiwa)
4. Masjid Abrol RT.12 RW.11 (71 Jiwa)
5. SKKT RT.6,13 RW.11 (70 Jiwa)
6. GPIB Penabur (182 Jiwa)
7. GOR (599 Jiwa)
Kel. Cawang
8. Musholla Al Ishlah (53 Jiwa)
9. Ruko – Ruko Pinggir Jalan (130 Jiwa)
10. Universitas Binawan (531 Jiwa)
Kel. Pejaten Timur
11. SDN 22 (450 Jiwa)
12. SMPN 46 (300 Jiwa)
Kel. Cilandak Timur
13. Musholla Al Makmuriyah (39 Jiwa)
14. Pendopo RT.3 RW.3 (19 orang)
Kel. Lebak Bulus
15. Musholla Al – Mabrur RT.8 RW.8 (100 Jiwa)
Kel. Lenteng Agung
16. Majelis Ta’lim RW.03 (230 Jiwa)
Kel. Kembangan Selatan
17. Majelis Nurul Muhi, RT.2 RW.9 (52 Jiwa)
Kel. Kedoya Selatan
18. Kantor Kel Kedoya Selatan (31 Jiwa)
Kel. Kedaung Kali Angke
19. Masjid Jami Alfudholah (37 Jiwa)
Kel. Pengadegan
20. Rusunawa Pengadegan (200 Jiwa)
21. GOR Pengadegan (500 Jiwa)
22. Kantor Kecamatan (80 jiwa)
23. Yayasan Lia (50 Jiwa)
24. Town House Pengadegan (15 Jiwa)
25. SD 03 Pengadegan (30 jiwa)

(dek/dek)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

05/03/2025 05:35
Wagub Rano ajak warga yang terdampak banjir tinggal di rusun

Memang kita perlu waktu. Masyarakat Jakarta enggak terbiasa tinggal di rusun

Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengajak warga Jakarta, khususnya warga yang tinggal di rawan banjir agar dapat tinggal di rumah susun (rusun) milik Pemprov Jakarta, sehingga mereka dapat tinggal di hunian yang layak dan aman.

“Saya selalu menyosialisasikan di kesempatan ini. Ayo kita pindah ke rumah susun (rusun),” ujar Rano usai meninjau kawasan terdampak banjir di Jalan Kamboja, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa.

Rano mengatakan Pemprov DKI telah merampungkan pembangunan rusun di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rusun dengan tiga tower (menara), itu kira-kira memiliki total hampir 800 kamar.

Menurut pria yang akrab disapa Bang Doel itu, rata-rata rusun yang disediakan Pemprov Jakarta memiliki dua kamar, kemudian dilengkapi berbagai fasilitas seperti air bersih dan sarana olahraga.

Namun, lanjut dia, agar warga mau pindah ke rusun memang butuh waktu karena mereka tak terbiasa tinggal di rusun.

“Memang kita perlu waktu. Masyarakat Jakarta enggak terbiasa tinggal di rusun. Tapi tidak ada cara lain. Jakarta enggak akan selesai dalam waktu lima tahun. Harus berkesinambungan,” kata dia.

Meskipun, warga masih ingin tetap tinggal di lokasi yang sama dengan kediamannya saat ini, namun Pemprov DKI bisa membantu membangun rusun tak jauh dari lokasi tersebut.

Namun, Bang Doel mengingatkan terkait karakter banjir di Jakarta yang tak bisa diprediksi. Rusun, kata dia, mungkin aman bagi warga yang tinggal di lantai atas, sementara tak demikian bagi yang tinggal di lantai bawah.

Oleh karena itu, selain mengupayakan warga di lokasi rawan banjir bersedia direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik Pemprov DKI Jakarta, normalisasi sungai juga tetap dilakukan.

“Rusun barangkali aman buat yang di atas. Makanya, program pusat yang namanya normalisasi kita lanjutkan. Bahkan, yang namanya Giant Sea Wall itu masuk program struktur nasional. Selain pusat, Pemprov DKI juga wajib melakukannya,” ujarnya.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

04/03/2025 09:50
15 Golongan Ini Bisa Dapatkan TJ Card, Begini Cara Daftarnya

PIKIRAN RAKYAT – PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) tengah mengadakan program biaya layanan gratis bagi pemilik Kartu Layanan Gratis TransJakarta (TJ Card).

Sehingga dengan hal ini, bagi warga Jakarta tentunya bisa memanfaatkan program ini, dengan melakukan pendaftaran diri agar bisa menerima TJ Card tersebut.

Dilansir dari laman Antara, ada beberapa alur yang harus diperhatikan masyarakat jika ingin melakukan pengurusan untuk mendapatkan TJ Card tersebut.

Langkah pendaftaran Pendaftaran secara online dengan mengunjungi link klg.transjakarta.co.id Setelah masuk ke dalam websitenya, lanjutkan dengan memilih opsi “Pembuatan Kartu Baru” Kemudian klik bagian jenis kategori penerima, yang diketahui terbagi menjadi 15 golongan. Setelah memilih kategori penerima yang tersedia seperti di atas, lanjutkan dengan mengunggah dokumen yang diminta dan sesuai, setelah semuanya benar lanjutkan dengan melakukan verifikasi dokumen. Lanjutkan dengan mengisi data diri yang terdapat di dalam formulir pendaftaran, setelah semua data dipastikan benar klik bagian ‘Selanjutnya’ Pastikan semua data dan dokumen yang dimasukkan benar, kemudian pilih opsi ‘Ajukan permintaan’ Pendaftar dapat mengunggu pihak Transjakarta melakukan verifikasi data, yang nantinya juga aan diinformasikan terkait lokasi pengambilan kartu.
Golongan Penerima TJ Card

Kartu Layanan Gratis Transjakarta diberikan untuk 15 golongan, di antaranya sebagai berikut:

PNS Pemprov DKI Jakarta, untuk pensiunannya juga berlaku Tenaga kontrak yang saat ini sedang bekerja di Pemprov DKI Sudah memiliki Kartu Jakarta Pintar Pekerja swasta tertentu, yang memiliki gaji sesuai dengan UMP daerah dengan menggunakan Bank DKI Anggota TNI/Polri Sudah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera dengan KTP Jabodetabek Anggota veteran dengan KTP nasional Penyandang disabilitas dengan KTP nasional Lansia yang berusia 60 tahun ke atas dan memiliki KTP Jakarta Tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Penduduk Kepulauan Seribu yang dibuktikan dengan KTP Kepulauan Seribu Pengurus masjid yang memiliki KTP Jakarta Tenaga pendidik anak usia dini dengan KTP nasional Juru pemantau jentik yang memiliki KTP Jakarta Penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa)

Itulah alur pendaftaran untuk masyarakat yang ingin mendapatkan Kartu Layanan Gratis Transkjakarta.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

01/03/2025 23:32
15 Golongan Warga yang Gratis Naik Transportasi Umum di Jakarta

Jakarta –

Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jakarta tengah mematangkan kebijakan naik transportasi umum gratis untuk 15 golongan warga setempat. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari program ‘100 Hari Pramono-Rano’ sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Rano Karno selaku Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta memastikan, pihaknya terus menyiapkan aturan terkait. Kebijakan tersebut hanya menunggu waktu untuk benar-benar diresmikan.

“Ya, segera. Itu sedang kami persiapkan karena masuk dalam program 100 hari,” ujar Rano Karno, dikutip dari Antaranews, Rabu (26/2).

Wagub Jakarta, Rano Karno. Foto: Wgub Jakarta, Rano Karno, mengatakan bau tak sedap keluar dari RDF Rorotan karena adanya alat yang tak berfungsi dengan baik. (dok Istimewa)

Rencana untuk menggratiskan transportasi umum untuk 15 golongan warga Jakarta pertama kali disampaikan Pramono Anung dan Rano Karno saat kampanye Pilgub, empat bulan lalu. Ketika itu, mereka mengaku ingin memberikan kemudahan kepada kelompok tertentu.

Kemudian, dengan menggratiskan biaya transportasi umum untuk sejumlah golongan tertentu, diharapkan kemacetan di Jakarta dapat berkurang dan biaya hidup masyarakat Jakarta dapat ditekan.

Transportasi umum di Jakarta. Foto: Andhika Prasetia

Selain angkutan umum gratis, Rano dan Pramono juga berencana memperluas jaringan angkutan umum ke daerah penyangga Jakarta.

“Kami jauhkan alurnya supaya masyarakat di Bekasi, Depok, Tangerang, kembali dan datang ke Jakarta, tidak pakai kendaraan pribadi, cukup dengan kendaraan umum yang ada di Jakarta,” kata Rano.

15 Golongan Naik Transportasi Umum Gratis di JakartaPegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov Jakarta atau pensiunanTenaga kontrak yang kerja di Pemprov JakartaPeserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP)Karyawan swasta tertentu / pekerja dengan gaji sesuai UMP melalui Bank DKIPenghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)Tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)Penduduk pemilik KTP Kepulauan SeribuPenerima beras keluarga sejahtera (raskin) yang domisili di JabodetabekAnggota TNI dan PolriVeteran Republik IndonesiaPenyandang disabilitasPenduduk lansia di atas 60 tahunPengurus masjidPendidik dan tenaga kependidikan pada PAUDJuru pemantau jentik.

(sfn/dry)

27/02/2025 17:02