Produk: Rumput laut

  • Investor Nikel Hingga Rumput Laut Bersiap, BKPM Rancang Insentif untuk Pacu Industrialisasi

    Investor Nikel Hingga Rumput Laut Bersiap, BKPM Rancang Insentif untuk Pacu Industrialisasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah mempersiapkan insentif-insentif untuk meningkatkan program hilirisasi industri Indonesia baik sektor tambang seperti nikel hingga rumput laut.

    Ikhsan Adhi, Ahli Madya Bidang Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM menuturkan  pihaknya tengah mengkaji sejumlah insentif yang nantinya akan diberikan kepada para pemodal yang berminat terlibat dalam sektor hilirisasi Indonesia.

    Dia memaparkan, kajian tersebut dilakukan segera setelah BKPM resmi menerima mandat sebagai instansi leading sector pada bidang hilirisasi industri. Pemberian insentif tersebut dilakukan untuk menggenjot hilirisasi sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto pada kisaran 8%.

    “Saat ini memang sedang kami kaji. Setelah menerima mandat sebagai Kementerian Investasi dan Hilirisasi, itu (insentif) menjadi fokus pembahasan kami,” jelas Ikhsan usai agenda Coffee Morning: Peranan Hilirisasi Industri Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta pada Jumat (1/11/2024).

    Salah satu insentif yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk program hilirisasi adalah tax holiday dan tax allowance. Ikhsan menuturkan, insentif tersebut akan diperpanjang masa berlakunya setelah berakhir pada Oktober 2024 lalu.

    Adapun, Ikhsan belum dapat memperinci bentuk insentif lain yang akan diberikan kepada para investor nantinya. Hal tersebut karena pihaknya masih terus mengkaji dan memetakan strategi serta tantangan yang dihadapi pada masing-masing sektor.

    Dia menambahkan, pemerintah juga terus menggelar forum diskusi bersama para pemangku kepentingan terkait untuk mengetahui kebutuhan masing-masing sektor industri. Hal tersebut agar insentif yang nantinya dikeluarkan akan sesuai dengan model industrinya serta digunakan secara maksimal.

    “Kita juga lagi dalam tahap diskusi dan duduk bersama dengan para pelaku soal kebijakan (insentif) apa yang mau kita kasih. Apakah ada kemudahan berusaha yang spesial kita berikan untuk sektor tersebut atau insentif tambahan lainnya,” kata Ikhsan.

    Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengungkapkan pihaknya akan mengutamakan hilirisasi sebagai target jangka pendek kelembagaan. 

    Rosan menjelaskan, nomenklatur Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah diperluas menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Dia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memang menekankan pentingnya penambahan nilai komoditas-komoditas tujuan hilirisasi. Oleh sebab itu, kementeriannya akan utamakan hilirisasi terlebih dahulu. 

    “Kita akan lihat dalam hilirisasi ini added value [penambahan nilai], apa yang bisa kita dorong supaya ini bisa berjalan terlebih dahulu, baik dalam pertambangan, pertunjukan, perikanan dan juga yang lain-lain,” ungkap Rosan.

    Dia menjelaskan, selama ini fokus hilirisasi masih ke komoditas-komoditas pertambangan seperti nikel. Kendati demikian, sambungnya, Prabowo ingin hilirisasi diperluas sesuai visi misinya. 

    Rosan mencontohkan, banyak komoditas unggulan dalam negeri yang sangat mungkin dilakukan hilirisasi seperti rumput laut maupun perikanan.

  • BKPM Perbarui Peta Jalan Hilirisasi Era Prabowo, 28 Komoditas Jadi Prioritas

    BKPM Perbarui Peta Jalan Hilirisasi Era Prabowo, 28 Komoditas Jadi Prioritas

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah menyempurnakan roadmap atau peta jalan hilirisasi untuk 28 komoditas prioritas guna mengoptimalisasi potensi yang ada.

    Terlebih, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membidik rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 8% dalam 5 tahun ke depan. Untuk mewujudkan target sekaligus mencapai visi misi Indonesia Emas 2045, sektor hilirisasi memiliki peranan penting sebagai penopang. 

    Ahli Madya Bidang Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Ikhsan Adhi mengatakan sebelumnya peta jalan hilirisasi 2022-2023 telah menjadi acuan. Kendati demikian, terdapat beberapa fokus pembaruan untuk makin mendorong gairah investasi sektor hilirisasi. 

    “Sekarang di tahun ini kita sedang melakukan penajaman terhadap beberapa komoditas utama serta ada 2 aspek yaitu akselerasi dan optimalisasi yang akan kita paripurnakan dari sisi aspek finansial, aspek teknis, dan aspek legal,” kata Ikhsan usai agenda Coffee Morning: Peranan Hilirisasi Industri Menuju Indonesia Emas 2045, Jumat (1/11/2024). 

    Dia mencontohkan, hilirisasi nikel dalam mengalami peningkatan pesat sekaligus mengoptimalkan posisi cadangan nikel Indonesia sebesar 21  juta ton. Peningkatan nilai tambah komoditas tersebut juga diiringi dengan larangan ekspor sejak 2020. 

    Sebelum pelarangan, nilai ekspor nikel mencapai US$3 miliar, setelah dilakukan sinkronisasi larangan posisi nilai tambah komoditas meningkat hingga lebih dari US$30 miliar. 

    Pihaknya juga memproyeksi dampak ekonomi dari hilirisasi nikel yakni nilai investasi yang mencapai US$127,90 miliar pada 2023-2040 hingga peningkatan devisa mencapai US$81,00 miliar. Sedangkan, kontribusi terhadap PDB mencapai US$43,20 miliar pada 2040 dan tenaga kerja sebanyak 357.000 pekerja.

    “Hilirisasi menjadi kendaraan yang dipergunakan oleh pemerintah memastikan skala kepentingan terserap rata untuk seluruh stakeholder. Untuk menciptakan kemandirian nasional, di industri hulu kita optimize agar output nya mendorong pelaku usaha dari hulu ke hilir,” ujarnya. 

    Pemerintah juga memastikan bahwa investor yang masuk di sektor hilirisasi dapat mendorong kolaborasi investasi besar dengan pengusaha nasional daerah sebagaimana tertuan dalam Peraturan Menteri Investasi No 1/2022. 

    Dengan demikian, hilirisasi dapat berdampak pada peningkatan sumber pertumbuhan baru untuk mewujudkan visi Indonesia sentris, pengusaha daerah menjadi tuan rumah di negeri sendiri, UMKM naik kelas, dan pemerataan ekonomi. 

    Adapun, 28 komoditas prioritas hilirisasi dalam peta jalan yang tengah disempurnakan saat ini mencakup sektor mineral, batubara, minyak da gas bumi, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan kelautan. 

    Di sektor mineral, komoditasnya mencakup nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak, pasir silika, mangan, kobal, dan logam tanah jarang. Sektor batubara dan aspal buton, sektor migas bumi, perkebunan mencakup sawit, kelapa, karet, biofuel, kakao, dan pala. 

    Selanjutnya, sektor kehutanan yaitu kayu balok dan getah pinus. Sementara di sektor perikanan mencakup udang, ikan TCT, rajungan, dan tilapia, serta sektor kelautan yaitu rumput laut dan potensi lahan garam. 

    “Pada prinsipnya, nanti kajian [peta jalan hilirisasi] ini akan menjadi paduan bagi semua, baik pemerintah maupun stakeholder dalam melakukan hilirisasi di Indonesia,” tuturnya. 

    Sebagai informasi, berdasarkan catatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, progres realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi sejak hilirisasi digaungkan yakni tahun 2020 hingga September 2024 total nilai nya mencapai Rp1.245,80 triliun. 

    Capaian realisasi tersebut berasal dari berbagai sektor mencakup mineral berupa smelter nikel, tembaga, bauksit, dan timah senilai Rp759,83 triliun. Lalu, hilirisasi kehutanan di subsektor pulp dan paper sebesar Rp196,99 triliun. 

    Lebih lanjut, penanaman modal bidang hilirisasi pertanian berupa CPO/oleochemical mencapai Rp130,23 triliun, sektor migas berupa petrochemical senilai Rp139,61 triliun, dan ekosistem kendaraan listrik, khususnya baterai mencapai Rp19,14 triliun. 

  • Mendukung swasembada pangan lewat pemanfaatan pangan biru

    Mendukung swasembada pangan lewat pemanfaatan pangan biru

    Jakarta (ANTARA) – Swasembada pangan menjadi salah satu misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini memimpin Kabinet Merah Putih.

    Masalah pangan menjadi kebutuhan primer masyarakat, segenap strategi pun mulai dipersiapkan pemerintahan yang tergabung untuk merealisasikan swasembada pangan pada 2028.

    Sejumlah kementerian terkait pun gotong royong saling berkoordinasi dalam menyusun jalur sutra menuju misi mulia itu, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Badan Gizi Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, hingga Badan Pangan Nasional.

    Dalam merealisasikan misi tersebut, sejumlah infrastruktur pendukung hingga lahan memiliki benang merah yang sudah seharusnya dirajut untuk menghadirkan strategi apik dan tujuan tercapai. 

    Sementara menyiapkan swasembada pangan, terutama untuk bahan pokok, Indonesia yang merupakan negara maritim yang dianugerahi luas wilayah laut total lebih dari 5,8 juta kilometer persegi ini memiliki kekayaan sumber daya pangan bawah laut yang melimpah.

    Kekayaan bawah laut itu pun menyimpan kandungan gizi yang beragam untuk mendukung ketahanan pangan nasional, sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia lewat asupan gizi protein ikan.

    Gizi ikan

    Kandungan gizi ikan, terutama ikan laut, memang sudah dikenal memiliki manfaat yang baik bagi pertumbuhan, hal ini karena kandungannya yang kaya akan asam amino esensial.

    Dokter gizi medik dr Dyah Arum mengungkapkan ikan laut, seperti teri jengki, ikan kembung, ikan cakalang, kerapu, ikan layur, dan teri nasi memiliki kandungan arginin yang tinggi. Kandungan ini merupakan salah satu asam amino yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan atau menambah tinggi badan dari anak. Selain itu, arginin juga bisa membantu untuk menambah panjang tulang.

    Ikan-ikan kecil, seperti teri, memiliki kandungan kalsium hingga 2.000 mg per 100 gram. Angka tersebut jauh di atas susu yang selama ini dikenal sebagai sumber kalsium yang baik, yakni sekitar 100 mg per 100 gram.

    Ikan teri yang tidak diasinkan bisa menjadi alternatif sumber kalsium yang dapat dikonsumsi, karena harganya cenderung terjangkau di pasaran, dibandingkan dengan susu.

    Dengan kekayaan laut yang dimiliki, ikan laut yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia mampu mendukung swasembada pangan. Sementara itu, ikan air tawar tidak kalah memiliki kelebihan gizi yang patut dipertimbangkan sebagai asupan protein masyarakat, sehingga kualitas asupan makan pun diharapkan semakin meningkat.

    Selain ikan laut, ikan air tawar juga bisa menjadi opsi asupan protein, seperti ikan patin yang memiliki kandungan lemak baik yang kaya omega 3.

    Produksi perikanan

    Kekayaan alam laut Indonesia yang mampu menghasilkan ikan melimpah, tentu saja ini menjadi berkah tersendiri bagi bangsa Indonesia. Tidak ayal, Kementerian Kelautan dan Perikanan lewat program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) senantiasa menggaungkan pemanfaatan protein ikan agar semakin dicintai dan menjadi menu yang selalu hadir dalam setiap keluarga.

    Bahkan, baru-baru ini, KKP menggelar santap bersama 32.766 peserta di 150 unit pelaksana teknis (UPT) KKP yang tersebar di seluruh Indonesia pada peringatan HUT ke-25 (29/10) yang dipusatkan di Pulau Untungjawa, Kepulauan Seribu, Jakarta, untuk memperkenalkan ikan sebagai salah satu menu santap bersama itu.

    Pemanfaatan ikan di laut boleh saja dilakukan, namun dalam prosesnya perlu diterapkan pula penangkapan yang berfokus pada keberlanjutan sumber daya ikan, termasuk alam bawah laut. Penangkapan ikan seyogyanya dilakukan dengan cara-cara yang ramah lingkungan, sehingga tempat ikan bernaung dapat terjaga.

    Menilik data Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi perikanan tangkap pada semester I 2024 mencapai 3,11 juta ton yang terdiri dari perairan di laut dan sebesar 0,23 juta ton perairan darat.

    Peningkatan itu terjadi pada 12 pelabuhan perikanan UPT pusat dan 66 daerah yang didominasi ikan laut, berupa tuna, cakalang, kembung, dan layang. Sementara target produksi perikanan tangkap pada 2024 sebanyak 6 juta ton yang terdiri dari perairan laut 5,64 juta ton dan perairan darat 0,38 juta ton. Dengan capaian itu penerimaan negara dari perikanan tangkap per 26 Juli tercatat mencapai Rp533,36 miliar dari target yang ditetapkan, yakni Rp1,85 triliun.

    Sementara itu, subsektor perikanan budi daya Indonesia pada periode Januari-Juni 2024 mencapai 3,34 juta ton atau 26,6 persen dari target 12,5 juta ton. Dengan capaian perikanan budi daya yang masih jauh dari target ini, KKP menyiapkan strategi untuk mengakselerasi kinerja, sehingga dapat terpenuhi pada semester II 2024.

    Adapun komoditas perikanan budi daya ditopang oleh komoditas rumput laut sebesar 5,14 juta ton, ikan kakap 3.860 ton, ikan nila, lele, bandeng, ikan mas, gurami, hingga kerapu.

    Melimpahnya sejumlah komoditas kelautan dan perikanan Indonesia, sudah sepatutnya negara maritim ini memanfaatkan kekayaan sumber daya pangan bawah laut itu. Jika berkaitan dengan selera, konsumsi protein ikan bisa saja ditingkatkan lewat diversifikasi, sehingga masyarakat memiliki variasi menu makan.

    Bahkan, data Badan Pangan Dunia (FAO) menyampaikan bahwa masyarakat dunia mengalami kekurangan pangan yang meningkat dari 7,9 persen pada 2019 menjadi 9,2 persen pada 2022. Kondisi ini pun diprediksi akan meningkatkan kebutuhan protein dunia hingga 70 persen.

    Kekayaan sumber daya ikan ini pun diharapkan mampu menopang kebutuhan protein dunia yang diproyeksikan akan meningkat itu. Sebelum beralih memenuhi kebutuhan protein dunia, alangkah baiknya memperkenalkan lebih dekat protein ikan pada masyarakat dalam negeri, sehingga mampu menjadi raja di negeri sendiri, layaknya Norwegia yang memiliki kebanggaan akan komoditas salmon di negaranya.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Zulkifli Hasan Jadi Menko Pangan, Perdana Blusukan ke Sawah – Page 3

    Zulkifli Hasan Jadi Menko Pangan, Perdana Blusukan ke Sawah – Page 3

    Sebelumnya, Pemerintah mulai 2025 akan menyiapkan anggaran besar untuk mengejar target swasembada pangan pada 2028. Salah satunya untuk melakukan cetak sawah dan intensifikasi lahan.

    Menteri Koordinator Bidang PanganZulkifli Hasan mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 15 triliun di 2025 untuk kedua proyek besar itu. 

    “Cetak sawah atau ekstensifikasi 150 ribu hektare, ada juga intensifikasi (lahan) 80 ribu hektare. Totalnya Rp 15 triliun,” terang Menko Zulhas di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Secara total, pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 139,4 triliun untuk proyek swasembada pangan. Alokasinya tersebar di beberapa kementerian/lembaga, semisal Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    “Ternyata anggaran cukup besar di ketahanan pangan. Itu tahun 2025 ada Rp 139,4 triliun totalnya, tapi tersebar melalui kementerian/lembaga. Mengenai PU, bendungan dan irigasi, tersebar di situ. KKP, rumput laut, ikan, dan lain-lain di situ, tersebar,” urai Zulhas.

    Selain instansi pemerintah, anggaran ketahanan pangan juga bersumber dari BUMN PT Pupuk Indonesia senilai Rp 44 triliun, untuk pengadaan pupuk. Kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk sektor penelitian.

    “Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan Rp 16,25 triliun. Harus peruntukannya untuk ketahanan pangan,” imbuh Zulhas. 

    Zulhas berharap koordinasi antar lini ini bisa menghasilkan output yang jelas dan terarah. Sehingga target swasembada pangan betul-betul bisa direalisasikan.

    “Jadi bagaimana nanti kita menyatukan langkah, program, irama, visi, misi. Sehingga pun jelas, pemerintah daerah dan dana desa yang bantuan transfer ke daerah, kementerian dan lembaga terkait, kemudian juga instansi terkait termasuk riset dan lain-lain,” tuturnya.

     

     

  • Rano janjikan SPBU apung untuk warga Kepulauan Seribu

    Rano janjikan SPBU apung untuk warga Kepulauan Seribu

    Sumber foto: https://shorturl.at/bn2iA/elshinta.com.

    Pilkada DKI Jakarta 2024

    Rano janjikan SPBU apung untuk warga Kepulauan Seribu
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Oktober 2024 – 16:57 WIB

    Elshinta.com – Calon Wakil Gubernur nomor urut 3, Rano Karno, mengatakan akan kembali membangun SPBU terapung di Kepulauan Seribu untuk mengatasi permasalahan transportasi antar pulau yang ada di Kepulauan Seribu.

    Hal itu diungkapkan Rano menanggapi jawaban calon Gubernur nomor urut 2 Dharma Porengkun dalam debat kedua Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terkait permasalahan air bersih dan transportasi laut di Kepulauan Seribu.

    Sebelumnya, Rano mengungkapkan bahwa dirinya telah menyambangi dua pulau di Kepulauan Seribu yaitu Pulau Bidadari dan Ujung Jawa. Ia mendapatkan bahwa warga Kepulauan Seribu memiliki permasalahan terkait transportasi laut dan air bersih.

    Menurut Rano, permasalahan utama warga Kepulauan Seribu adalah sulitnya mendapatkan solar untuk menggunakan alat transportasi antar pulau.

    “Jadi bagaimana bisa mereka bisa menggunakan alat transportasinya kalau solarnya tidak ada,” kata Rano.

    “Kalau kami besok menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur yang dibilang SPBU akan kami bangun kembali SPBU apung,” ucap Rano di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta pada Minggu (27/10/2024).

    Sedangkan terkait air bersih, Rano mengungkapkan bahwa ia pernah memberdayakan warga Bayah di Banten untuk menanam rumput laut. 

    Untuk diketahui, budi daya rumput laut bisa menjadi sumber air bersih bagi masyarakat pesisir melalui pengeringan rumput laut dengan model “solar tunnel drying” atau pengeringan matahari.

    Kadar air rumput laut segar sekitar 90-95%. Penguapan air 55 – 60% untuk mendapatkan rumput laut kering dengan kadar 35% membantu masyarakat pesisir mendapatkan sumber air bersih untuk masak dan minum.

    “Masalah air bersih itu saya paham tentang rumput laut karena kebetulan di daerah Bayah Saya pernah menanam rumput laut,” ucap Rano.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tawarkan Solusi Konkret di Debat Perdana, Isrullah-Usman Dinilai Cakap Diantara Dua Petahana

    Tawarkan Solusi Konkret di Debat Perdana, Isrullah-Usman Dinilai Cakap Diantara Dua Petahana

    “Bukan hanya memberikan ruang untuk menanam dan bantuan, tetapi kita akan arahkan menjadi industri. Jadi, soal pasar, kalau perlu kita buatkan perda untuk menjamin usaha sehingga masyarakat tertarik menanam,” ucapnya.

    “Itu fungsi pemerintah: bagaimana melayani dan memberikan solusi kepada masyarakat. Menurut saya, ini tidak sulit. Makanya, kita harus paham potensi kita. Bagaimana mungkin kita mengembangkan sesuatu tanpa memahami keunggulan yang kita miliki,” tambahnya.

    Isrullah menyampaikan bahwa mereka akan mendorong sektor pertanian sesuai dengan potensi masing-masing daerah, seperti membangun industri rumput laut di Kecamatan Burau hingga Malili, yang banyak dihuni petani tambak atau rumput laut. Di Kecamatan Mangkutana dan sekitarnya, yang mayoritas petani padi, akan dibangun industri pertanian padi.

    “Demikian pula di wilayah Towuti, yang mayoritas petani lada. Kami akan membangun industri lada,” papar Isrullah.

    Lebih lanjut, mengenai pemberantasan pengangguran melalui pembukaan lapangan kerja, Isrullah sebagai pengusaha paham cara menekan angka pengangguran, salah satunya dengan menarik investor ke Luwu Timur untuk membuka lapangan pekerjaan.

    “Prioritasnya adalah membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran serta menjalankan program hilirisasi. Selain itu, peningkatan keterampilan masyarakat Lutim, sesuai kemampuan dan kelebihan individu, akan dilakukan melalui pelatihan sesuai bidang sebagai modal masuk kerja,” ucapnya.

    Sementara itu, calon Wakil Bupati Lutim, Usman Sadik, menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan, ia berkomitmen meningkatkan pendidikan masyarakat melalui beasiswa S1, S2, dan S3 guna membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

  • Dharma: Desalinasi solusi sulit air bersih di Kepulauan Seribu

    Dharma: Desalinasi solusi sulit air bersih di Kepulauan Seribu

    dari rumput laut tersebut, kita dapat mendapatkan tambahan dana untuk desalinasiJakarta (ANTARA) – Calon gubernur nomor urut 2 Dharma Pongrekun memperkenalkan program desalinasi atau memurnikan air laut dengan cara memisahkan kadar garam sebagai solusi kesulitan air bersih di Kepulauan Seribu.

    Menurut Dharma, masyarakat Kepulauan Seribu awalnya bisa diberdayakan untuk membudidayakan rumput laut sebagai bioenergi, sehingga kemudian bisa dikumpulkan sejumlah dana untuk mendukung proyek desalinasi.

    Baca juga: Dharma klaim lebih memahami tantangan Jakarta ke depan

    “Sehingga dari rumput laut tersebut, kita dapat mendapatkan tambahan dana untuk desalinasi untuk memudahkan mereka mendapatkan tambahan air minum,” ungkap Dharma dalam debat tahap dua Pilkada DKI Jakarta, Minggu.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggelar debat kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada DKI Jakarta 2024 di Beach City Internasional Stadium (BCIS), Jakarta Utara, Minggu malam.

    Tema yang diangkat dalam debat kedua yakni “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”. Tema ini terbagi atas enam subtema, yakni infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan.

    Baca juga: Cagub-Cawagub DKI sepakat sajikan program untuk rangkul umat beragama

    Kemudian penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, lalu, pariwisata dan ekonomi kreatif serta inflasi bahan pokok.

    Peserta debat tersebut adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Baca juga: Dharma bicara soal persaingan kampanye sesuai batas kemampuan

    Sebelumnya, debat pertama digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10) malam dengan tema “Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global”. Adapun debat tahap ketiga Pilkada Jakarta dijadwalkan kembali pada 17 November 2024 mendatang.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • 425 Ton Rumput Laut Kering Gagal Diekspor, PT FFA Disegel PSDKP Bitung

    425 Ton Rumput Laut Kering Gagal Diekspor, PT FFA Disegel PSDKP Bitung

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung menghentikan sementara aktivitas PT. Flying Fish Algae (PT. FFA) di Makassar, Selasa (23/10/2024).

    Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan rumput laut kering untuk ekspor ke Tiongkok ini disegel karena tidak memenuhi standar kelayakan pengolahan, di mana masa berlaku Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) telah kedaluwarsa.

    Kepala Pangkalan PSDKP Bitung, Kurniawan, yang memimpin penyegelan tersebut, menjelaskan bahwa PT FFA dikenakan sanksi administratif setelah dilakukan pemeriksaan serta ekspose hasil pengawasan di lapangan.

    “Dari hasil tersebut, kegiatan PT. FFA harus disegel. Lantaran SKP milik perusahaan tersebut belum diperpanjang,” ujar Kurniawan.

    Selama SKP-nya mati, kata Kurniawan, PT FFA telah melakukan ekspor tiga kali kali ke Tiongkok, dengan total 102 ton rumput laut. “Oleh sebab itu, aktivitas ekspor dan kegiatan di PT. FFA kami hentikan dahulu,” ucapnya.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui SKP milik PT FFA sudah habis masa berlakunya sejak tanggal 23 Februari 2024.

    Sementara itu jumlah stok rumput laut di gudang PT. FFA sebanyak 4.044 karung dengan kisaran berat antara kurang lebih 70 sampai 90 kg/karung.

    “Total kurang lebih 323.520 kilogram ditambah 102.000 ton mencapai 425.520 kilogram (425 ton) bila dikalikan dengan harga rata-rata pasaran,” sebutnya.

    Sekadar diketahui, saat ini harga rumput laut berada di angka sekitar Rp12.617 per kilogram. Kemudian dikalikan dengan 425 ton rumput laut yang disegel mencapai Rp5.368.785.840.

  • Hore! Nilai Impor Ikan Turun di Semester I 2024, Ini Pemicunya

    Hore! Nilai Impor Ikan Turun di Semester I 2024, Ini Pemicunya

    Jakarta

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap nilai impor perikanan menurun di semester I tahun 2024 menjadi US$ 219,54 juta. Besaran penurunan mencapai 35,15% dibanding periode serupa di tahun sebelumnya.

    “Penurunan impor ini mengukuhkan Indonesia sebagai negara net eksportir produk perikanan,” ungkap Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistiyo, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (27/7/2024).

    Budi menjelaskan penurunan nilai impor perikanan membuat neraca perdagangan perikanan surplus sebesar US$ 2,49 miliar atau Rp 40,67 triliun. Nilai surplus tersebut meningkat 6,2% dibanding periode serupa tahun sebelumnya.

    Ia juga menyebut untuk komoditas impor sendiri, ada yang tujuannya untuk bahan baku industri dan ada juga untuk selain bahan baku industri, seperti untuk kebutuhan hotel, restoran, katering dan pasar modern (horeka pasmod).

    “Nah yang horeka ini adalah ikan-ikan yang tidak ada di Indonesia, seperti ikan salmon, trout dan ikan kod,” ungkap Budi.

    Penurunan ini dipengaruhi oleh pasokan ikan hasil tangkapan nelayan dalam negeri yang mampu memenuhi kebutuhan industri pengolahan dan pemindangan. Ikan yang pemasokannya cukup banyak yakni ikan-ikan pelagis seperti ikan kembung.

    “Kami mendorong pelaku pengolahan dan pemindangan untuk memprioritaskan ikan hasil tangkapan nelayan kita sendiri. Dari awal tahun sampai Mei pasokan kita cukup sehingga diprioritaskan menggunakan produk hasil tangkapan dalam negeri. Ikan impor itu hanya untuk mengisi ketika tak ada bahan baku,” jelasnya.

    Sedangkan, kinerja ekspor perikanan dari Januari hingga Juni nilainya mencapai USD 2,71 miliar. Negara tujuan utama pengiriman yakni Amerika Serikat sebesar USD 889,39 juta, disusul China sebesar USD 556,04 juta, Asean sebesar USD 353,93 juta, Jepang sebesar USD 285,47 juta, dan Uni Eropa sebesar USD 193,35 juta.

    Untuk komoditas utamanya masih didominasi oleh udang, tuna, tongkol, cakalang, cumi,sotong, gurita, rajungan kepiting, dan rumput laut.

    Menurut Budi, kinerja ekspor perikanan masih terus digenjot melalui strategi promosi hasil perikanan, peningkatan kualitas hasil perikanan, hingga membuka peluang pasar baru di negara-negara Timur Tengah dan Asia Timur.

    (prf/ega)

  • KKP Ungkap Kenaikan Pendapatan Pembudidaya Ikan, Jadi Rp 5,1 Juta/Bulan

    KKP Ungkap Kenaikan Pendapatan Pembudidaya Ikan, Jadi Rp 5,1 Juta/Bulan

    Jakarta

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap peningkatakan pendapatan pembudidaya ikan. Tercatat realisasi rata-rata pendapatan pembudidaya di semester I 2024 mencapai Rp 5,1 juta per bulan. Angka ini lebih tinggi dari target yang sebesar Rp 4,8 juta per bulan.

    “Terkait dengan rata-rata pendapatan pembudidaya sampai semester I tahun ini sudah di angka Rp 5,1 juta yang artinya sudah melebihi target yang ditetapkan,” ungkap Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya, Gemi Triastutik dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/7/2024).

    Hal itu dia sampaikan dalam konferensi pers Kinerja Semester I KKP di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Jumat (26/7) siang.

    Naiknya rata-rata pendapatan itu dinilai berkorelasi dengan capaian indeks Nilai Tukar Pembudidaya Ikan yang sudah berada di angka 101,77, mendekati target Nilai Tukar Pembudidaya tahun ini sebesar 105.

    Gemi yakin rata-rata pendapatan dan nilai tukar pembudidaya masih akan terus meningkat hingga akhir tahun nanti. Hal ini dengan melihat produksi perikanan budidaya oleh masyarakat yang terus berjalan. Selain itu juga penyerapan hasil perikanan dalam negeri yang tinggi, serta didukung berbagai program bantuan pemerintah untuk menstimulasi peningkatan produktivitas usaha masyarakat pembudidaya di Indonesia.

    “Untuk bantuan juga cukup banyak di tahun ini, ada 12 kategori. Di antaranya puluhan juta benih benih, puluhan ribu calon induk, mesin pakan, eskavator serta bantuan sarana prasarana budidaya lainnya,” beber Gemi.

    Pihaknya juga masih akan melanjutkan pembangunan modeling budidaya berbasis kawasan di sejumlah daerah. Diantaranya pembangunan modeling lobster di Batam, modeling kepiting di Pasuruan, dan modeling rumput laut di Rote Ndao dan Maluku Tenggara. Khusus modeling budidaya kepiting di Pasuruan, progres pembangunannya sudah 75%.

    “Selain modeling, revitalisasi tambak juga kami lakukan di Langkat, Pangandaran untuk udang. Ada juga di Gresik, Tangerang, Bulukamba, dan Karawang untuk komoditas bandeng. Harapannya langkah-langkah ini menjadi pendorong produktivitas perikanan budidaya secara nasional,” ungkap Gemi.

    Untuk hasil perikanan budi daya sendiri, sejauh ini telah menyentuh angka 8,48 juta ton dengan rincian 3,3 juta ton dari ikan, dan 5,14 juta ton dari hasil rumput laut.

    Dia memastikan kondisi kemarau yang melanda sejumlah wilayah tidak berpengaruh signifikan pada geliat produksi pembudidaya. Menurutnya, tambak-tambak yang ada di daerah masih teraliri dengan cukup sehingga dapat terus berproduksi.

    Ini tak lepas dari sejumlah langkah antisipasi telah disiapkan, di antaranya dengan menggandeng Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastruktur pengairan, dan realisasi program pengelolaan irigasi tambak partisipatif (PITAP) yang sudah 100%.

    (prf/ega)