Xcloud.id

Produk: Rumput laut

  • Kaltara Buka Karpet Merah Investor Korea Selatan, Proyek Pertanian dan Perikanan Jadi Bidikan

    Kaltara Buka Karpet Merah Investor Korea Selatan, Proyek Pertanian dan Perikanan Jadi Bidikan

    TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) membuka peluang investasi besar bagi investor asing.

    Hal ini dikatakan Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, saat menerima delegasi investor IATEA asal Korea Selatan untuk membahas kerja sama strategis di sektor pertanian, perikanan, dan pengolahan pangan.

    Pertemuan di kantor Gubernur Kaltara itu membahas rencana pengembangan produksi dan pengolahan stevia, gandum, rumput laut, hingga penerapan teknologi unggulan Korea Selatan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pangan.

    “Kaltara sangat terbuka terhadap investasi yang mampu mendorong nilai tambah ekonomi daerah. Daerah kita memiliki keunggulan sumber daya alam yang kuat, khususnya di tiga sektor utama, yakni pertanian, perikanan, dan peternakan,” kata Gubernur Zainal, Kamis, 28 Desember.

    “Selain itu, daerah kita juga memiliki lahan pertanian yang luas dan terus berkembang. Kami baru saja melaksanakan panen raya di Krayan yang menghasilkan beras Adan organik, tanpa bahan kimia, dan memiliki nilai jual tinggi,” sambung dia.

    Selain pertanian, lanjut Zainal, potensi perikanan laut dan air tawar juga menjadi daya tarik utama. Apalagi, komoditas seperti udang windu dan kepiting bakau disebut telah menembus pasar ekspor dan masih memiliki ruang pengembangan yang besar.

    “Investasi kelapa juga strategis dengan ratusan hektare kebun kelapa produktif di Kaltara. Komoditas ini dinilai memiliki prospek bisnis yang menjanjikan, kebutuhan pasar Malaysia juga tinggi”

    Gubernur menegaskan, Pemprov Kaltara siap memberikan dukungan penuh bagi investor yang serius mengembangkan usaha di Bumi Benuanta.

    “Pertemuan ini keseriusan Kaltara membuka pintu kerja sama internasional untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi daerah sebagai kawasan strategis baru di Indonesia,” ujar dia.

  • Pendidikan & Riset Jadi Fondasi Ekonomi

    Pendidikan & Riset Jadi Fondasi Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pendidikan tinggi dan riset merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

    Peningkatan signifikan kualitas sumber daya manusia, riset, dan inovasi menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045. Isu ini mengemuka di tengah tantangan brain drain, yakni keluarnya talenta terbaik Indonesia ke luar negeri yang berisiko mengurangi daya saing inovasi nasional.

    Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, menyatakan bahwa pendidikan tinggi dan riset merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

    “Tanpa investasi pada ide dan inovasi, pertumbuhan ekonomi akan berhenti pada kondisi steady state,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/12/2025).

    Stella menyampaikan hal itu dalam acara Human Development Synergy Forum: Kemitraan Multi-Pihak untuk Memperkuat Kebijakan Ekosistem Pendidikan dan Riset Nasional.

    Acara tersebut digelar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama dengan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia dan Yayasan Bicara Data Indonesia di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

    Secara keseluruhan, isu utama dalam forum ini adalah mendorong pergeseran paradigma menuju brain gain dengan menarik talenta untuk kembali dan berkontribusi, serta brain circulation melalui pembangunan jejaring kolaborasi riset dan transfer pengetahuan dengan diaspora. Perubahan ini selaras dengan visi Presiden Prabowo tentang penguatan SDM, sains, dan pendidikan.

    Lebih lanjut, Stella mengatakan, mengacu pada teori pertumbuhan ekonomi Paul Romer, investasi pada sumber daya manusia, pengetahuan, dan inovasi memberikan efek yang signifikan terhadap perekonomian.

    Menurutnya, kenaikan investasi riset sebesar 10% dapat meningkatkan PDB sekitar 0,2% dalam jangka pendek dan hingga 0,9% dalam jangka panjang.

    Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, anggaran untuk riset pada 2025 mencapai Rp3,2 triliun atau meningkat 218% ketimbang Rp1,47 triliun tahun sebelumnya. Peningkatan terbesar ini karena Mendiktisaintek mendapatkan dana riset dari LPDP yang bisa disalurkan langsung kepada universitas.

    Stella menyampaikan bahwa pemerintah memiliki gagasan untuk membangun research university yang kuat dengan kualitas riset yang mumpuni, dan tidak hanya jumlah publikasi.

    Dia mencontohkan dampak ekonomi universitas riset global, seperti Stanford University, yang menghasilkan manfaat ekonomi tahunan sekitar US$2,7 triliun dan menciptakan jutaan lapangan kerja.

    “Ini bukan opini, melainkan fakta ekonomi,” katanya.

    Dia menggarisbawahi pula pentingnya strategi spesialisasi riset untuk mengejar ketertinggalan. “Jangan investasi kecil-kecil di semua bidang. Kita harus pintar mengatur investasi riset untuk spesialisasi di mana Indonesia punya niche,” katanya.

    Misalnya rumput laut. Indonesia adalah penghasil rumput laut tropis terbesar di dunia dengan nilai pasar sebesar US$12 miliar. Namun, pemanfaatannya belum optimal karena saat ini Indonesia masih menjual bahan mentah.

    Bagi Stella, isu penting lainnya soal riset dan inovasi adalah dukungan industri. Berdasarkan paparannya, di Eropa, swasta berkontribusi 59% terhadap dana riset, Amerika Serikat 63%, sementara China, Korea Selatan, dan Jepang lebih dari 75%.

    “Kita harus meyakinkan swasta bahwa investasi terhadap riset di universitas akan menghasilkan profit tinggi karena industri berbasis teknologi dan ide saintifik memiliki profit margin tertinggi,” ujarnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat, menyebut akar persoalan daya saing inovasi Indonesia. Dia mengutip pandangan OECD yang menilai sistem pembelajaran Indonesia masih didominasi rote learning, yakni menghafal pengetahuan tanpa kemampuan menerapkan.

    Pola tersebut pada gilirannya menghasilkan inert knowledge yang merujuk kepada pengetahuan yang tidak terkonversi menjadi inovasi dan solusi nyata.

    “Kita masih memproduksi pengetahuan, belum mengaplikasikannya,” ujar Ojat seraya memberikan penekanan soal perlunya pergeseran menuju pembelajaran berbasis critical thinking serta sesuai dengan kebutuhan industri.

    Menurut data Global Innovation Index 2024 yang dirilis World Intellectual Property Organization (WIPO). Indonesia berada di peringkat 55 dari 139 negara, turun satu peringkat dari tahun sebelumnya.

    Posisi ini menempatkan Indonesia di urutan keenam di ASEAN, jauh tertinggal dari Singapura (peringkat 5), Malaysia (34), Vietnam (44), Thailand (45), dan Filipina (50).

    Peringkat input inovasi Indonesia berada di posisi 60, sementara output inovasi di peringkat 59. Hal tersebut menunjukkan kesenjangan antara kapasitas riset dan hasil yang berdampak ekonomi.

    Executive Director Yayasan Bicara Data Indonesia (YBDI), Yenny Bachtiar, menekankan bahwa tantangan brain drain tidak seharusnya dimaknai sebagai kehilangan semata, melainkan peluang untuk membangun brain gain melalui kemitraan yang terarah dan berkelanjutan.

    “Kebijakan pendidikan dan riset harus dibangun dari data yang akurat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

    Yenny menegaskan peran data sebagai “alat navigasi” kebijakan agar riset tidak berhenti di publikasi, melainkan berujung pada solusi pembangunan.

    Dari perspektif global, Program Manager Friedrich-Ebert Stiftung (FES), Rina Julvianty, menilai investasi berkelanjutan pada pendidikan, riset, dan inovasi—yang ditopang kemitraan multipihak—merupakan fondasi daya saing bangsa.

    Adapun FES memposisikan diri sebagai jembatan antara riset dan kebijakan publik, menghubungkan praktik baik internasional dengan kebutuhan nasional.

    Forum ini secara khusus menghadirkan dua dialog kebijakan, yakni Sesi bertajuk Brain Drain: Membangun Kemitraan Global dalam Pendidikan dan Riset untuk Masa Depan Indonesia, serta Benchmarking Kemitraan Global Dalam Pendidikan dan Riset.

  • Budidaya Jadi Tulang Punggung Pemenuhan Protein Nasional

    Budidaya Jadi Tulang Punggung Pemenuhan Protein Nasional

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memaparkan capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan sepanjang 2025. Di tahun ini, KKP fokus pada pengendalian perikanan tangkap serta percepatan pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan.

    Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP TB Haeru Rahayu menjelaskan, tantangan utama sektor perikanan adalah pemenuhan kebutuhan protein nasional di tengah pertumbuhan populasi yang pesat.

    Indonesia diproyeksikan memiliki jumlah penduduk lebih dari 300 juta jiwa dalam lima tahun mendatang, sehingga kebutuhan pangan berbasis ikan akan meningkat signifikan.

    “Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan perikanan tangkap. Penangkapan harus dikendalikan agar ekosistem laut tetap terjaga. Karena itu, perikanan budidaya menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan protein nasional,” ujar Haeru dikutip Selasa (16/12/2025).

    Untuk menjawab tantangan tersebut, KKP menjalankan lima kebijakan utama berbasis blue economy.

    Pertama, memperkuat kawasan konservasi laut guna menjaga kesehatan ekosistem dan biodiversitas.
    Kedua, penangkapan ikan terukur berbasis kuota agar pemanfaatan sumber daya ikan tetap berkelanjutan.
    Ketiga, pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat secara berkelanjutan.
    Keempat, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
    Kelima, penguatan gerakan partisipasi nelayan dalam menjaga kebersihan laut, termasuk pengendalian sampah plastik.

     

    Menurut Haeru, filosofi blue economy menempatkan ekonomi sebagai panduan, namun tetap menjadikan kelestarian lingkungan sebagai fondasi utama.

    “Kalau laut sehat, biodiversitas akan terjaga. Dari situ kita bisa memanen secara bijak tanpa merusak,” katanya.

    Dalam pengembangan perikanan budidaya, KKP memfokuskan kebijakan pada lima komoditas prioritas, yakni udang, rumput laut, ikan nila (tilapia), kepiting, dan lobster.

    Kelima komoditas tersebut dipilih karena memiliki pasar yang tersedia, teknologi budidaya yang semakin dikuasai, serta harga yang kompetitif di pasar global.

    Secara posisi global, Indonesia saat ini berada di peringkat lima besar produsen dunia untuk beberapa komoditas tersebut. Rumput laut dan tilapia bahkan telah menempati posisi kedua dunia. KKP menargetkan peningkatan produktivitas agar setidaknya satu hingga dua komoditas bisa menjadi “champion” global.

     

     

     

  • KKP Beberkan Produksi Perikanan RI, Segini Angkanya!

    KKP Beberkan Produksi Perikanan RI, Segini Angkanya!

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat produksi ikan budi daya mencapai 5,02 juta ton hingga triwulan III-2025. Produksi ikan ini sudah mencapai 96,95% dari total target 2025 sebesar 5,17 juta ton.

    Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb. Haeru Rahayu tetap optimistis produksi perikanan nasional bisa mencapai target 5,17 juta ton, mengingat masih ada triwulan IV yang belum terdata.

    “Yang pertama hingga triwulan III di tahun ini ya produksi ikan kita mencapai 5,02 juta ton. Sudah 96,95% ini ya. Triwulan IV itu kan dimulai bulan dari apa itu? Oktober, November, dan Desember. Kita tinggal menghitung mudah-mudahan 5,17 juta ton ini bisa tercapai,” ujar Haeru saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

    Selain ikan, produksi rumput laut mencapai 8,2 juta ton, setara 94,97% dari target 8,63 juta ton. Komoditas ikan yang paling banyak produksi pada 2025 cukup bervariasi, di antaranya udang, ikan kakap, dan ikan bandeng.

    Wilayah yang paling besar berkontribusi dalam produksi ikan nasional tersebar di berbagai daerah dan komoditas, seperti Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi yang banyak produksi ikan tilapia.

    “Sebenarnya kalau udang itu, Aceh saja. Kalau nggak salah, posisinya yang ke-6. Aceh dan Sumut yang ke-9. NTB nomor-1. Ini contoh udang. Tilapia yang paling banyak itu ada di Jawa. Disusul NTB, kemudian Sulawesi. Ini contoh,” jelas Haeru.

    Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan telah melampaui dari target, yakni mencapai Rp 198 miliar.

    “Kemudian PNBP kita juga luar biasa ini. Walaupun kita PNBP-nya itu tidak seperti eselon I yang lain, tetapi kita berdasarkan apa istilahnya hasil samping dari UPT yang kita miliki. Sudah bisa mencapai atau melebihi target 391,55%,” terangnya.

    Produksi Perikanan Tangkap

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menyampaikan produksi perikanan tangkap mencapai 6,5 juta ton hingga triwulan III-2025. Pihaknya menargetkan produksi perikanan tangkap mencapai 7,8 juta ton.

    “Khusus produksi perikanan tangkap nasional di mana kita lihat tahun 2024 kurang lebih produksi tangkapan kita 7,8 juta ton dan di saat sekarang sampai per hari ini masih 6,562 juta ton, tapi prognosa kita nanti di angka 7,85 juta sampai akhir Desember 2025,” ujar Latif.

    Latif mengatakan, di sejumlah negara, produksi perikanan budi daya lebih tinggi dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap, misalnya di Vietnam produksi perikanan tangkap 3 juta ton, sementara produksi perikanan budi daya 20 juta ton dalam setahun.

    “Di China, lebih ekstrem lagi, penangkapannya diturunkan betul hanya sampai 2 juta, tapi budi daya hampir 60 juta. Indonesia masih perikanan tangkap lebih tinggi daripada budi daya. Kenapa harus dilakukan? untuk menjaga sustainability daripada perikanan itu sendiri dikelola dengan baik,” terang Latif.

    PNBP di sektor perikanan tangkap mencapai Rp 1,02 triliun. Ia menargetkan capaian PNBP pada 2025 sebesar Rp 1,19 triliun.

    “Tahun 2023 capaian PNBP ini Rp 731 miliar, kemudian kemarin 2024 itu Rp 1,05 triliun. Tahun 2025 Rp 1,027 triliun, tapi estimasi kita sampai Rp 1,19 triliun sekian di akhir tahun,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: Misi Mengembalikan Kejayaan Perikanan Indonesia

    Halaman 2 dari 2

    (rea/ara)

  • Bappebti Ungkap Peran Vital SRG dalam Tingkatkan Sistem Logistik Nasional

    Bappebti Ungkap Peran Vital SRG dalam Tingkatkan Sistem Logistik Nasional

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) turut meningkatkan efektivitas sistem logistik nasional melalui Sistem Resi Gudang (SRG).

    Kepala Bappebti, Tirta Karma Senjaya menjelaskan SRG dapat memberikan informasi stok secara akurat dan real time melalui Information System Warehouse Receipt (ISWARE) yang dikelola oleh Pusat Registrasi SRG. Hadirnya SRG menjadi solusi atas kebutuhan sinkronisasi manajemen dan pemantauan stok di lapangan agar dapat meningkatkan daya saing nasional.

    Resi Gudang adalah dokumen atau surat bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. SRG berkaitan dengan kegiatan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.

    Adapun SRG yang tersebar di berbagai sentra produksi di Indonesia lantas menjadi pilihan strategis bagi petani dan pelaku usaha untuk menunda penjualan pada saat harga sedang turun. Mereka nantinya dapat menjual komoditas tersebut pada saat harga telah membaik.

    Tirta menambahkan, Resi Gudang juga dapat digunakan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank, sehingga kegiatan produksi dapat terus berjalan.

    “Dengan mekanisme tersebut, SRG memiliki peran penting dalam perdagangan komoditas di Indonesia sebagai mekanisme tunda jual (manajemen stok), alternatif pembiayaan bagi pemilik komoditas, efisiensi rantai pasok, serta instrumen pengendalian harga komoditas dan persediaan nasional,” ungkap Tirta dalam keterangannya, Jumat (12/12/2025).

    Tirta menegaskan saat ini, komoditas yang dapat disimpan dalam gudang SRG diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga, atas Permendag Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang dapat Disimpan dalam SRG.

    Terdapat 27 komoditas SRG, antara lain beras, gabah, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah dan, ikan. Kemudian, pala, ayam karkas beku, gula kristal putih, kedelai, tembakau, kayu manis, agar, karagenan, mocaf, pinang, dan tapioka.

    Sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang SRG sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, SRG menjadi strategi yang efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Melalui SRG, pemberian kredit bagi pelaku usaha dapat difasilitasi dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang.

    Tirta berharap implementasi SRG yang optimal dan berkelanjutan mampu mendukung stabilisasi harga dan ketersediaan barang dengan memfasilitasi penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Selain itu, SRG berperan dalam upaya pengendalian harga dan persediaan nasional yang dilakukan oleh pemerintah.

    Adapun saat ini, Bappebti telah membangun 123 gudang SRG di 105 kabupaten/kota yang tersebar pada 25 provinsi di Indonesia. Implementasi ini kian intensif melalui pemanfaatan gudang-gudang swasta.

    Hingga November 2025, nilai SRG telah mencapai Rp1,89 triliun dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp928,6 miliar. Adapun komoditas yang paling banyak tersimpan di gudang SRG antara lain bawang merah, beras, gabah, gula, ikan, kedelai, kopi, rumput laut, tembakau, dan tapioka.

    Dengan sebaran gudang yang luas tersebut, SRG memberikan dampak signifikan sebagai instrumen manajemen stok komoditas nasional.SRG juga menjadi pusat logistik yang mendukung rantai pasok mulai dari tingkat desa kota/kabupaten, nasional, hingga pasar internasional.

    Plt. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan Pasar Lelang Komoditas (PLK), Matheus Hendro Purnomo menegaskan SRG amat tepat untuk dijadikan salah satu jawaban terhadap tantangan sistem logistik nasional.

    “Visi sistem logistik nasional yaitu terwujudnya sistem yang terintegrasi. Dari sini, SRG menjadi instrumen yang dapat menjawab tantangan tersebut. Gudang-gudang yang tersebar dari wilayah timur hingga barat Indonesia terintegrasi melalui ISWARE dan dari sana dapat diketahui stok komoditas pangan nasional hingga potensi ekspornya,” jelas Hendro.

    Meskipun demikian, penerapan SRG masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Pelaksanaan SRG harus didukung berbagai lembaga, antara lain pengelola gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Uji Mutu, serta lembaga pembiayaan dan asuransi yang belum tersedia di setiap daerah.

    Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat tentang SRG yang kurang optimal, sulitnya menciptakan pengelola gudang SRG yang kompeten, mandiri, dan profesional juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan SRG.

    “Tantangan lainnya terkait kelengkapan fasilitas penunjang gudang SRG, seperti pengering, RMU, dan sarana angkut. Sementara itu, di beberapa gudang SRG yang telah memiliki fasilitas penunjang tersebut, kondisinya telah rusak dan perlu segera diperbaiki. Dukungan pemerintah daerah juga perlu terus didorong demi optimalisasi peran SRG di Indonesia,” imbuh Hendro.

    Di sisi lain, Sekretaris Bappebti, Ivan Fithriyanto menyampaikan adanya beberapa faktor kunci dalam memastikan implementasi SRG berjalan optimal dan berkelanjutan, salah satunya dukungan infrastruktur. Hal ini menyangkut aspek budi daya, panen, pascapanen hingga pemasaran seperti sarana pengolahan, gudang, dan transportasi.

    “Potensi SRG yang sangat besar harus dioptimalkan melalui berbagai langkah. Sinergi pemerintah pusat dan daerah serta keterlibatan aktif kelembagaan terkait SRG menjadi kunci utama dalam optimalisasi SRG. Selain itu, baik pemilik komoditas maupun Pengelola Gudang SRG harus memiliki kepastian jaringan pemasaran, termasuk dengan kehadiran off taker atau stand by buyer,” ungkap Ivan.

    Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengelola Gudang SRG Indonesia (SINNERGI), Nana Sukatna menjelaskan SRG di Indonesia memiliki manfaat bagi petani maupun pelaku usaha komoditas yang terlibat di dalamnya.

    Ia menilai SRG merupakan salah satu wujud pemberdayaan ekonomi rakyat karena didukung oleh ekosistem yang lengkap. SRG juga mampu menjadi alternatif skema perdagangan komoditas di samping sistem jual beli konvensional yang telah lama dikenal masyarakat.

    “Penguatan literasi kepada masyarakat termasuk kepada pengelola gudang SRG harus terus dilakukan. Pengelola gudang perlu memiliki tekad untuk mengembangkan SRG melalui pengelolaan yang profesional dan mandiri. Jenis komoditas yang dapat disimpan di SRG serta kapasitas gudang juga perlu ditingkatkan agar peran dan manfaat SRG di Indonesia makin optimal,” pungkas Nana

    (akn/ega)

  • AgenBRILink Perkuat Inklusi Keuangan, Permudah Akses Layanan Perbankan bagi Masyarakat di Perbatasan

    AgenBRILink Perkuat Inklusi Keuangan, Permudah Akses Layanan Perbankan bagi Masyarakat di Perbatasan

    FAJAR.CO.ID, SEBATIK — Keberadaan layanan keuangan yang mudah dijangkau menjadi kebutuhan penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Melalui layanan branchless banking yakni AgenBRILink, BRI kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat inklusi keuangan hingga ke kawasan 3T (Terdepan, Tertinggal dan Terluar).

    Komitmen tersebut tercermin melalui kiprah Muhammad Yusuf, mitra AgenBRILink yang beroperasi di Desa Liangbunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sejak mulai menjalankan usahanya sebagai AgenBRILink pada 2017, Yusuf konsisten menghadirkan layanan perbankan yang dekat, cepat, dan terjangkau bagi warga.

    “Alhamdulillah perkembangan AgenBRILink di sini sangat bagus, karena masyarakat menilai kehadiran kami sangat memudahkan mereka, mengingat BRI Unit letaknya sangat jauh. Jadi, AgenBRILink selain menjadi solusi praktis, juga menjadi sumber penghasilan tambahan bagi saya,” ucapnya.

    Sebagaimana diketahui, Pulau Sebatik merupakan pulau Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Komoditas seperti kelapa sawit dan hasil laut menjadi penopang utama aktivitas ekonomi di kawasan ini. Di Desa Liangbunyu, kondisi tersebut terlihat jelas dari mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani rumput laut dan petani kelapa sawit, dua sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga setempat.

    Perputaran ekonomi yang berjalan setiap hari ini membuat kebutuhan layanan transaksi keuangan cepat makin meningkat. “Warga di sini kan beraktivitas dari pagi hingga sore, kemudian dari hasil panen rumput laut dan sawit cukup juga cukup rutin, sehingga kebutuhan transaksi masyarakat cukup bervariasi. Mulai dari setor–tarik tunai dan transfer, pembayaran tagihan, dan pembelian pulsa,” ungkap Yusuf.

  • AgenBRILink Perkuat Inklusi Keuangan, Permudah Akses Layanan Perbankan bagi Masyarakat di Perbatasan

    AgenBRILink Perkuat Inklusi Keuangan, Permudah Akses Layanan Perbankan bagi Masyarakat di Perbatasan

    FAJAR.CO.ID, SEBATIK — Keberadaan layanan keuangan yang mudah dijangkau menjadi kebutuhan penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Melalui layanan branchless banking yakni AgenBRILink, BRI kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat inklusi keuangan hingga ke kawasan 3T (Terdepan, Tertinggal dan Terluar).

    Komitmen tersebut tercermin melalui kiprah Muhammad Yusuf, mitra AgenBRILink yang beroperasi di Desa Liangbunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sejak mulai menjalankan usahanya sebagai AgenBRILink pada 2017, Yusuf konsisten menghadirkan layanan perbankan yang dekat, cepat, dan terjangkau bagi warga.

    “Alhamdulillah perkembangan AgenBRILink di sini sangat bagus, karena masyarakat menilai kehadiran kami sangat memudahkan mereka, mengingat BRI Unit letaknya sangat jauh. Jadi, AgenBRILink selain menjadi solusi praktis, juga menjadi sumber penghasilan tambahan bagi saya,” ucapnya.

    Sebagaimana diketahui, Pulau Sebatik merupakan pulau Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Komoditas seperti kelapa sawit dan hasil laut menjadi penopang utama aktivitas ekonomi di kawasan ini. Di Desa Liangbunyu, kondisi tersebut terlihat jelas dari mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani rumput laut dan petani kelapa sawit, dua sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga setempat.

    Perputaran ekonomi yang berjalan setiap hari ini membuat kebutuhan layanan transaksi keuangan cepat makin meningkat. “Warga di sini kan beraktivitas dari pagi hingga sore, kemudian dari hasil panen rumput laut dan sawit cukup juga cukup rutin, sehingga kebutuhan transaksi masyarakat cukup bervariasi. Mulai dari setor–tarik tunai dan transfer, pembayaran tagihan, dan pembelian pulsa,” ungkap Yusuf.

  • AgenBRILink Perkuat Inklusi Keuangan, Permudah Akses Layanan Perbankan bagi Masyarakat di Perbatasan

    AgenBRILink Perkuat Inklusi Keuangan, Permudah Akses Layanan Perbankan bagi Masyarakat di Perbatasan

    FAJAR.CO.ID, SEBATIK — Keberadaan layanan keuangan yang mudah dijangkau menjadi kebutuhan penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Melalui layanan branchless banking yakni AgenBRILink, BRI kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat inklusi keuangan hingga ke kawasan 3T (Terdepan, Tertinggal dan Terluar).

    Komitmen tersebut tercermin melalui kiprah Muhammad Yusuf, mitra AgenBRILink yang beroperasi di Desa Liangbunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sejak mulai menjalankan usahanya sebagai AgenBRILink pada 2017, Yusuf konsisten menghadirkan layanan perbankan yang dekat, cepat, dan terjangkau bagi warga.

    “Alhamdulillah perkembangan AgenBRILink di sini sangat bagus, karena masyarakat menilai kehadiran kami sangat memudahkan mereka, mengingat BRI Unit letaknya sangat jauh. Jadi, AgenBRILink selain menjadi solusi praktis, juga menjadi sumber penghasilan tambahan bagi saya,” ucapnya.

    Sebagaimana diketahui, Pulau Sebatik merupakan pulau Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Komoditas seperti kelapa sawit dan hasil laut menjadi penopang utama aktivitas ekonomi di kawasan ini. Di Desa Liangbunyu, kondisi tersebut terlihat jelas dari mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani rumput laut dan petani kelapa sawit, dua sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga setempat.

    Perputaran ekonomi yang berjalan setiap hari ini membuat kebutuhan layanan transaksi keuangan cepat makin meningkat. “Warga di sini kan beraktivitas dari pagi hingga sore, kemudian dari hasil panen rumput laut dan sawit cukup juga cukup rutin, sehingga kebutuhan transaksi masyarakat cukup bervariasi. Mulai dari setor–tarik tunai dan transfer, pembayaran tagihan, dan pembelian pulsa,” ungkap Yusuf.

  • AgenBRILink Hadirkan Layanan Keuangan Terjangkau untuk Warga Perbatasan di Sebatik

    AgenBRILink Hadirkan Layanan Keuangan Terjangkau untuk Warga Perbatasan di Sebatik

    Pulau Sebatik sendiri merupakan wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Aktivitas ekonomi di pulau ini banyak bertumpu pada komoditas kelapa sawit dan hasil laut. Di Desa Liangbunyu, kondisi tersebut terlihat dari mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani rumput laut dan petani kelapa sawit, dua sektor yang menjadi penopang ekonomi rumah tangga masyarakat.

    Kegiatan ekonomi yang bergerak setiap hari membuat kebutuhan transaksi keuangan yang cepat semakin meningkat. “Warga di sini kan beraktivitas dari pagi hingga sore, kemudian dari hasil panen rumput laut dan sawit cukup juga cukup rutin, sehingga kebutuhan transaksi masyarakat cukup bervariasi. Mulai dari setor–tarik tunai dan transfer, pembayaran tagihan, dan pembelian pulsa,” ungkap Yusuf.

    Setelah delapan tahun menjadi AgenBRILink, Yusuf berharap usahanya terus berkembang. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada BRI atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi agen, sehingga dapat membantu kebutuhan transaksi keuangan masyarakat di sekitarnya.

    Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan bahwa AgenBRILink di kawasan perbatasan sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal, mendukung literasi dan inklusi keuangan yang menjadi agenda nasional.

    “Layanan keuangan yang dekat dan mudah dijangkau membuat aktivitas keuangan warga menjadi lebih efisien. Sementara bagi agen seperti Yusuf, peran ini turut memperkuat pendapatan dan mendorong perputaran uang di lingkungan sekitar,” ungkap Dhanny.

    Inisiatif ini juga mendukung Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari bawah untuk mendorong pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Begitupun pada Asta Cita ketiga, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas dan mendorong kewirausahaan.

    Sebagai informasi, Hingga akhir September 2025 BRI telah memiliki sekitar 1,2 juta AgenBRILink yang tersebar di seluruh Indonesia, layanan tersebut menjangkau 66.648 desa atau setara dengan 80% dari total desa di Tanah Air.

  • 5 Kebiasaan Makan Siang Warga Jepang yang Bikin Tubuh Sehat, Mau Coba?

    5 Kebiasaan Makan Siang Warga Jepang yang Bikin Tubuh Sehat, Mau Coba?

    Jakarta –

    Makan siang di Jepang mungkin terlihat sederhana, tetapi di baliknya ada sejumlah kebiasaan kecil yang berpengaruh besar pada kesehatan jangka panjang. Rutinitas ini mudah ditiru, tidak membutuhkan peralatan khusus, dan cocok untuk kehidupan yang sibuk.

    Kebiasaan tersebut tumbuh dari budaya makan yang terlihat di kantor, sekolah, hingga rumah, dan ikut memengaruhi cara tubuh mengelola energi, stres, serta pencernaan. Dikutip dari Times of India, berikut penjelasannya.

    1. Porsi kecil, kesadaran lebih besar

    Banyak menu makan siang di Jepang menggunakan mangkuk kecil atau kotak bento bersekat. Ukurannya membantu mengontrol porsi tanpa terasa membatasi. Setiap pilihan makanan jadi lebih diperhatikan sehingga kecenderungan makan berlebihan berkurang. Cara ini membantu menjaga kenyamanan lambung, membuat energi lebih stabil sepanjang hari, dan mencegah rasa ‘kantuk berat’ setelah makan siang terlalu besar.

    2. Fokus pada warna, bukan kalori

    Pola makan Jepang sering menghadirkan lima atau lebih warna dalam satu piring. Aturan visual sederhana ini otomatis menghadirkan sayuran, rumput laut, makanan fermentasi, biji-bijian, dan protein tanpa lemak. Variasi ini mendukung kesehatan usus dan memberikan asupan nutrisi yang lebih seimbang, sekaligus membuat makan siang terasa lengkap tanpa harus bergantung pada saus berat atau gorengan.

    3. Makanan hangat untuk pencernaan yang lebih nyaman

    Miso sup hangat, nasi kukus, dan sayuran yang dimasak ringan menjadi pilihan umum saat makan siang. Makanan hangat membantu merilekskan saluran cerna dan mengurangi kembung, terutama saat bekerja. Banyak pekerja kantoran juga memilih teh hangat setelah makan dibandingkan minuman dingin. Kebiasaan ini membantu tubuh tetap segar dan mencegah rasa penuh yang tidak nyaman.

    4. Makan dalam suasana tenang

    Waktu makan siang di Jepang umumnya berlangsung dalam suasana yang tenang. Ponsel disingkirkan, percakapan tidak terlalu ramai, dan orang makan dengan tempo lebih pelan. Ritme ini mengaktifkan mode ‘rest and digest’, membuat pencernaan bekerja lebih optimal, penyerapan nutrisi meningkat, dan pikiran terasa lebih jernih. Bahkan beberapa menit makan dengan tenang bisa menurunkan stres lebih baik dibandingkan makan sambil scrolling.

    5. Jalan kaki setelah selesai makan

    Kebiasaan berjalan kaki singkat setelah makan sangat umum, baik di kantor, sekolah, maupun di sekitar stasiun. Penelitian menunjukkan berjalan 10-15 menit setelah makan membantu mengontrol gula darah dan memperbaiki sirkulasi. Karena banyak warga Jepang memang mengandalkan jalan kaki sebagai bagian dari rutinitas harian, kebiasaan ini terbentuk secara alami. Langkah kecil ini dapat membantu mencegah rasa lemas dan kantuk di sore hari.

    Halaman 2 dari 2

    (suc/suc)