Xcloud.id

Produk: PPPK

  • Kasus HIV/AIDS di Cimahi Didominasi Usia Produktif dan Remaja

    Kasus HIV/AIDS di Cimahi Didominasi Usia Produktif dan Remaja

    JABAR EKSPRES – Tingginya kasus HIV/AIDS di Kota Cimahi menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi. Sepanjang tahun 2024, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cimahi mencatat 46 warga terjangkit virus berbahaya tersebut.

    Ironisnya, mayoritas pengidap HIV/AIDS berasal dari kalangan usia produktif dan remaja. Dari total kasus baru tersebut, 6 kasus di antaranya ditemukan pada usia 15-19 tahun, 10 kasus pada usia 20-24 tahun, dan 26 kasus pada usia 25-49 tahun.

    “Sebagai wali kota, saya menyadari bahwa penanggulangan HIV/AIDS bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat, lembaga-lembaga terkait, dan sektor swasta,” ujar Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, baru-baru ini.

    BACA JUGA:Honda Vario Riders Club (HVRC) Bandung Rayakan Ulang Tahun ke-18

    Dicky menegaskan pentingnya evaluasi terhadap program yang sudah berjalan serta merumuskan langkah-langkah baru yang lebih efektif.

    “Kolaborasi antar sektor harus terus diperkuat, agar setiap langkah yang kita ambil membawa dampak positif bagi penurunan angka kasus HIV/AIDS di Kota Cimahi,” katanya.

    Ia juga menekankan perlunya pendidikan berbasis informasi yang benar untuk mengurangi kesalahan informasi di masyarakat.

    “Mari kita bersama-sama berupaya mengurangi penyebaran HIV/AIDS, memberi dukungan kepada pengidapnya, serta menghilangkan stigma dan diskriminasi,” jelas Dicky.

    BACA JUGA:Ini Aturan Kelulusan dan Perangkingan Seleksi PPPK 2024

    “Saya yakin kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat, lebih peduli, lebih inklusif, dan mewujudkan Kota Cimahi yang bebas dari HIV/AIDS,” tandasnya.

    Sementara menurut Kepala Dinkes Kota Cimahi, Mulyati, menambahkan bahwa literasi kesehatan masyarakat harus terus ditingkatkan, terutama di kalangan remaja.

    “Masalah HIV/AIDS menjadi fenomena serius di bidang kesehatan. Kita harus meningkatkan literasi kesehatan masyarakat, terutama tentang pencegahan HIV/AIDS, agar tidak semakin meluas,” ucap Mulyati.

    Kolaborasi lintas sektor dan peningkatan kesadaran masyarakat dinilai menjadi kunci untuk mengatasi fenomena gunung es ini di Kota Cimahi. (Mong)

  • Ini Aturan Kelulusan dan Perangkingan Seleksi PPPK 2024

    Ini Aturan Kelulusan dan Perangkingan Seleksi PPPK 2024

    JABAR EKSPRES – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 periode 1 sedang berlangsung dan dijadwalkan akan berakhir pada 19 Desember 2024. Pengumuman hasil kelulusan akan dilakukan mulai dari 24 hingga 31 Desember 2024.

    Bagi peserta yang mengikuti seleksi ini, memahami aturan kelulusan dan perangkingan sangat penting untuk meningkatkan peluang lolos. Aturan ini telah dijelaskan dalam Keputusan Menpan RB Nomor 347 untuk PPPK Teknis, Nomor 348 untuk PPPK Guru, dan Nomor 349 untuk PPPK Tenaga Kesehatan.

    Baca Juga : Link Verval Ijazah di Info GTK Kemendikbud untuk PPPK 2024, Cek Dokumen yang Dibutuhkan Disini

    Prioritas Kelulusan PPPK 2024

    Berikut adalah prioritas kelulusan pada seleksi PPPK 2024 yang perlu diketahui:

    PPPK Guru dan Bidan PendidikGuru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada tahun 2021 namun belum mendapatkan formasi.Lulusan D4 Bidan Pendidik tahun 2023.Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK II)

    Mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai tenaga honorer kategori II memiliki prioritas kedua dalam seleksi ini.

    Tenaga Non-ASN Terdata di BKN

    Tenaga Non-ASN yang sudah tercatat dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Tenaga Non-ASN Aktif di Instansi Pemerintah

    Tenaga Non-ASN yang masih aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi Guru di instansi daerah.

    Jika seorang pelamar tidak berhasil mengisi lowongan formasi penuh waktu, mereka dapat dipertimbangkan untuk menjadi PPPK paruh waktu.

    Sistem Perangkingan Seleksi PPPK 2024

    Perangkingan dilakukan berdasarkan prioritas dan nilai total yang diperoleh dari seleksi kompetensi. Berikut adalah simulasi proses perangkingan:

    Formasi Jabatan: Tersedia 25 formasi untuk satu jabatan.Eks THK II: Ada beberapa peserta Eks THK II yang mendaftar dan lulus seleksi.Tenaga Non-ASN Terdata di BKN: Sebanyak 50 tenaga Non-ASN yang terdata dalam database BKN juga mendaftar untuk jabatan tersebut.Tenaga Non-ASN Non-Database BKN: Terdapat 20 tenaga Non-ASN yang tidak terdata di database BKN tetapi aktif bekerja di instansi tersebut dan memiliki pengalaman minimal dua tahun.

    Baca Juga : Cek Jadwal Tes PPPK 2024 Periode I dan Cara Cetak Kartu Ujiannya

    Dalam kasus ini, formasi akan diisi sebagai berikut:

  • 1.091 Tenaga Honorer Berebut 158 Formasi PPPK di Tasikmalaya Bandung 11 Desember 2024

    1.091 Tenaga Honorer Berebut 158 Formasi PPPK di Tasikmalaya Bandung 11 Desember 2024

    1.091 Tenaga Honorer Berebut 158 Formasi PPPK di Tasikmalaya
    Tim Redaksi
    TASIKMALAYA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 1.091
    tenaga honorer
    asal Kota
    Tasikmalaya
    , Jawa Barat, akan bersaing untuk memperebutkan 158 lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024.
    Penjabat (Pj) Wali Kota Tasikmalaya,
    Asep Sukmana
    , mengungkapkan bahwa jumlah formasi yang tersedia sangat tidak ideal, mengingat kuota yang diberikan kepada Kota Tasikmalaya sangat sedikit.
    “Kalau ideal saya rasanya belum, jumlahnya tak ideal. Cuma kan sekarang kita dengan keterbatasan formasi kita ikuti saja. Mungkin nanti suatu waktu, karena ini kan bertahap, suatu waktu bisa masuk dalam waktu ideal,” jelas Asep di salah satu gedung di Jalan Letnan Harun, Kota Tasikmalaya, pada Rabu (11/12/2024).
    Asep juga meminta semua peserta seleksi untuk berikhtiar sebaik mungkin dalam bersaing dengan rekan-rekan honorer lainnya.
    “Soalnya, perbandingan jumlah kuota formasi dengan peserta para honorer hanya 1 berbanding 10 orang. Kalau itu pun hasilnya ada yang lulus, ada yang tidak lulus, itu mah takdir yah. Yang penting mereka sudah berusaha dengan cara-cara positif,” tambahnya.
    Pemerintah Kota Tasikmalaya mengaku hanya memfasilitasi proses seleksi PPPK bagi tenaga honorer meskipun kuotanya terbatas.
    “Kami dari pemerintah daerah mungkin mempersiapkan sebagaimana aturan untuk pelaksanaan kegiatan seleksi ini. Tentunya kami memberikan motivasi kepada teman-teman,” kata Asep.
    Formasi kuota PPPK di Kota Tasikmalaya terdiri dari tenaga honorer bidang teknis sebanyak 47 orang, guru sebanyak 71 orang, dan tenaga kesehatan sebanyak 40 orang.
    Pelaksanaan seleksi PPPK di Kota Tasikmalaya ini juga akan dilakukan bersamaan dengan beberapa daerah lainnya di Priangan Timur, Jawa Barat.
    “Jumlah formasi (Kota Tasikmalaya) yang dibutuhkan belum ideal karena keterbatasan, tapi ini bertahap dan bakal membuka perekrutan kembali. Kota Tasikmalaya pun jadi tuan rumah seleksi PPPK bagi daerah se-Priangan Timur seperti tahun-tahun sebelumnya,” tutup Asep.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PPDI siap kawal kebijakan Presiden Prabowo hingga tingkat desa

    PPDI siap kawal kebijakan Presiden Prabowo hingga tingkat desa

    Apa saja program-program beliau lewat desa, akan kami jalankan sesuai dengan aturan yang ada.

    Solo (ANTARA) – Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menyatakan siap mengawal kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto hingga tingkat desa.

    “Kami akan mengawal walaupun lewat desa,” kata Ketua PPDI Jawa Tengah Herry Purnomo usai berkunjung ke kediaman presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, Selasa.

    Herry mengatakan bahwa PPDI siap mendukung sepenuhnya pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    “Apa saja program-program beliau lewat desa, akan kami jalankan sesuai dengan aturan yang ada,” katanya.

    Pada pertemuannya dengan Jokowi kali ini, pihaknya menerima nasihat dari Jokowi, salah satunya terkait dengan menjaga persatuan.

    “Tentunya yang penting kita bersatu, saling komunikasi, membangun komunikasi yang baik. Pesannya cuma itu,” katanya.

    Pada pertemuannya dengan Jokowi, PPDI juga membawa aspirasi soal kejelasan status mereka.

    “Kami minta kejelasan status perangkat desa. Kami tidak meminta ASN atau PPPK. Kami meminta kejelasan status sebagai aparatur perangkat desa,” katanya.

    Melalui bantuan Jokowi, dia berharap kejelasan status tersebut dapat ditindaklanjuti meski keputusan tersebut berada di tangan Kemendagri dan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Menurut dia, soal kejelasan status tersebut penting ditindaklanjuti guna pastikan status perangkat desa.

    “Pemecatan sepihak masih banyak, terutama yang di luar Jawa. Pemberhentian perangkat desa sepihak masih merajalela tanpa prosedur. Kalau sudah ada status APD, ada nomor induk ‘kan tidak semena-mena,” katanya.

    Dewan Pembina PPDI Jateng Fatchurrohman Nugroho menyebutkan banyak pelajaran yang dapat diambil selama pemerintahan Jokowi.

    “Harapan kami pemerintahan Prabowo-Gibran akan meneruskan pemerintahan Jokowi, dan akan menjadikan Indonesia lebih baik ke depan,” katanya.

    Pewarta: Aris Wasita
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Partisipasi Masyarakat Jawa Barat Anjlok!

    Partisipasi Masyarakat Jawa Barat Anjlok!

    JABAR EKSPRES – Tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Jawa Barat (Jabar) dikabarkan mengalami penurunan atau anjlok yang cukup signifikan.

    Bahkan menurut laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar, tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada 2024 kemarin khususnya pada pemilihan gubernur (Pilgub) tercatat hanya mencapai 65,97 persen dari target yang ditentukan sekitar 76 persen.

    “Sudah di hitung itu sekitar 65,97 persen, ini pasti turun (dibanding target yang ditentukan),” ucap Ketua KPU Jabar, Ahmad Nur Hidayat, Senin (19/12) malam.

    Diketahui, pada Pilkada 2024 khususnya Pilgub kemarin, KPU Jabar hanya mencatat sebanyak 23.703.785 masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya.

    BACA JUGA:Bantuan KJP Plus Tahap 4 Sudah Cair! Cek Penerima Bantuan dan Besaran Dana untuk Anak Sekolah

    Hal ini berbanding jauh dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap atau DPT yang mencapai hingga 35.925.960 orang.

    “Makannya ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi kami untuk menaikan kembali (partisipasi masyarakat) di periode mendatang,” ungkap Ahmad.

    “Insyaallah ini akan kami jadikan evaluasi untuk hal-hal yang bisa kita tingkatkan pada periode yang akan datang,” sambungnya.

    Pengamat Politik Sebut ada Beberapa Faktor Penyebab Turunnya Partisipasi Masyarakat di Pilkada 2024

    BACA JUGA:6 Rekomendasi Aplikasi Investasi Terbaik 2024 Diawasi OJK, Cara Mudah Dapat Penghasilan

    Sementara itu, Pengamat Politik UNPAD, Firman Manan menilai turunnya tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada kali ini disebabkan oleh beberapa faktor.

    Faktor yang pertama, kata Firman, yakni berkaitan dengan waktu yang terlalu berdekatan antara Pilpres, Pileg, dan Pilkada.

    “Ini kan tidak dialami di pilkada sebelumnya. Dan kenapa itu jadi pengaruh? Karena perhatian publik termasuk media, parpol , pemilih itu pada Pilpres (kemarin). Sehingga isu-isu terkait pilkada agak tertinggal, jadi tidak menarik perhatian publik,” ucapnya saat dikonfirmasi.

    Selain waktu yang berdekatan, Firman juga menyebut adanya kejenuhan dari masyarakat.

    BACA JUGA:Berapa Gaji PPPK Paruh Waktu? Segini Besarannya

    “Nah yang ke tiga, itu bisa saja terkait dengan (calon) kandidatnya yang tidak memenuhi ekspektasi publik atau kemudian tidak kompetitif, seperti Jawa Barat,” katanya.

    Maka dengan adanya hal ini, Firman menuturkan kedepannya KPU harus segera melakukan evaluasi khususnya terkait dengan jarak atau waktu pelaksanaan agar tingkat partisipasi di periode selanjutnya dapat mengalami peningkatan.

  • Berapa Gaji PPPK Paruh Waktu? Segini Besarannya

    Berapa Gaji PPPK Paruh Waktu? Segini Besarannya

    JABAR EKSPRES – Pemerintah memperkenalkan PPPK Paruh Waktu sebagai solusi untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi tenaga honorer, kira-kira berapa besaran gajinya?

    Apa itu PPPK Paruh Waktu? Ini adalah skema baru di mana kamu tetap berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), tapi dengan jam kerja lebih fleksibel. Jadi, nggak perlu lagi ada rasa cemas soal kehilangan pekerjaan.

    Program ini memberi solusi bagi kita yang sebelumnya bekerja sebagai tenaga honorer. Dengan status baru sebagai PPPK Paruh Waktu, posisi kita lebih dihargai dibandingkan sebelumnya.

    Nggak hanya itu, kamu juga punya kesempatan untuk diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu setelah evaluasi kinerja dan memenuhi persyaratan administrasi tertentu.

    Jam Kerja Lebih Fleksibel

    Salah satu keuntungan dari PPPK Paruh Waktu adalah fleksibilitas. Kamu hanya bekerja sesuai jadwal yang disepakati, tanpa harus berada di kantor sepanjang hari.

    BACA JUGA: Ditransfer Rp250.000 dari 1 Tugas Termudah di Aplikasi Penghasil Uang 2024

    Jadi, buat yang punya tanggung jawab lain di luar pekerjaan, skema ini benar-benar membantu.

    Bagaimana dengan Gaji PPPK Paruh Waktu

    Pertanyaan besar tentu soal gaji. Jangan khawatir, meski bekerja paruh waktu, gaji PPPK tetap mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan.

    BACA JUGA: Reward Saldo DANA Rp200.000 Gratis Langsung Cair Khusus User Baru

    Berikut rinciannya:

    Gaji Pokok: Dihitung berdasarkan golongan dan masa kerja.Tunjangan Keluarga: Diberikan untuk kamu yang sudah menikah dan memiliki anak.Tunjangan Jabatan: Untuk yang menduduki posisi tertentu.

    Memang, gaji PPPK Paruh Waktu lebih rendah dibandingkan PPPK Penuh Waktu karena jam kerja yang lebih sedikit.

    Tapi, ini tetap jadi kabar baik, terutama karena kita masih mendapat tunjangan keluarga dan jabatan, yang sebelumnya nggak ada saat berstatus honorer.

  • Begini Perhitungan Nilai Tertinggi PPPK 2024 Agar Lolos Seleksi

    Begini Perhitungan Nilai Tertinggi PPPK 2024 Agar Lolos Seleksi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengumuman hasil seleksi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 direncanakan dilakukan pada 24-31 Desember.

    Kini peserta sedang dalam tahap pelaksanaan tes dan menunggu live score untuk bisa membandingkan hasil dengan peserta lainnya.

    Untuk bisa lolos, peserta harus memiliki nilai yang tinggi. Ketentuan penilaian seleksi PPPK diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPAN-RB) RI Nomor 347 Tahun 2024.

    Bobot Nilai PPPK 2024

    Berdasarkan aturannya,pembobotan nilai untuk seleksi kompetensi dan wawancara PPPK 2024 yakni dirinci sebagai berikut ini.

    Seleksi kompetensi teknis:

    jawaban benar bernilai (5)
    salah bernilai (0)
    tidak menjawab bernilai (0)

    Seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural dan wawancara akan mendapat paling rendah 1 dan paling tinggi 4. Jika tidak menjawab akan bernilai 0.

    Perhitungan Skor PPPK 2024

    Skor tertinggi atau nilai akumulatif yang bisa didapatkan peserta seleksi PPPK 2024 yakni 670.

    Adapun rincian penilaian seleksi PPPK yang meliputi seleksi kompetensi dan wawancara yakni sebagai berikut:

    Seleksi kompetensi teknis: 450 poin
    Seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural: 180 poin
    Wawancara: 40 poin

    Pelamar jabatan fungsional guru yang memiliki sertifikat pendidik yang terdaftar dalam PDDikti akan mendapat nilai tambahan paling tinggi 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis.

    Sedangkan untuk pelamar jabatan Pengelola Umum Operasional, skor tertinggi yang bisa didapatkan yakni 445 poin dengan rincian:

    Seleksi kompetensi teknis: 225 poin
    Seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural: 180 poin
    Wawancara: 40 poin

    Cara Cek Live Score PPPK 2024

  • Hari Terakhir Pendaftaran, Ribuan Honorer di Kabupaten Pasuruan Berebut Jadi PPPK

    Hari Terakhir Pendaftaran, Ribuan Honorer di Kabupaten Pasuruan Berebut Jadi PPPK

    Pasuruan (beritajatim.com) – Sebanyak 3.535 pelamar PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dinyatakan lolos seleksi administrasi. Mereka kini telah mengikuti seleksi kompetensi yang akan berakhir pada Senin (9/12/2024).

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pasuruan, Ninuk Ida Suryani, mengatakan bahwa seleksi kompetensi ini akan dilaksanakan dalam beberapa sesi mengingat jumlah peserta yang cukup banyak. “Kami berharap semua peserta bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin,” ujarnya.

    Ninuk menjelaskan bahwa rekrutmen PPPK tahap pertama ini memang diprioritaskan bagi pegawai honorer yang telah mengabdi di Pemkab Pasuruan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian status kepegawaian bagi tenaga non-ASN. “Tentu harapan kami semua pelamar bisa lolos agar status mereka bisa naik menjadi PPPK,” imbuhnya.

    Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menyambut baik pelaksanaan seleksi PPPK ini. Ia menilai bahwa ini adalah kesempatan emas bagi ribuan pegawai non-ASN di Kabupaten Pasuruan. “Kami sangat mendukung upaya pemerintah daerah dalam memberikan kepastian status kepegawaian bagi para honorer,” kata Samsul.

    Samsul juga memastikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran untuk gaji para PPPK yang nantinya lolos seleksi. “Masalah anggaran sudah tidak menjadi kendala lagi,” tegasnya.

    Diketahui, alokasi anggaran untuk belanja pegawai di Kabupaten Pasuruan cukup besar, meskipun sempat menjadi perdebatan. Namun, pemerintah pusat telah memberikan izin khusus untuk daerah yang melakukan rekrutmen PPPK. (ada/kun)

  • Perjuangan Peserta PPPK di Banyuwangi, Ikut Ujian dalam Ambulans Usai Melahirkan

    Perjuangan Peserta PPPK di Banyuwangi, Ikut Ujian dalam Ambulans Usai Melahirkan

    Liputan6.com, Banyuwangi – Meski dalam masa pemulihan karena baru saja melahirkan, Titin, salah satu peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Banyuwangi, memiliki tekad kuat untuk ikut ujian. Dengan tetap dipantau tenaga medis, Titin diperbolehkan mengikuti ujian meski di dalam ambulans.

    Titin merupakan staf Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman (PU CKPP) UPTD Kecamatan Genteng sejak tahun 2014. Dia mengikuti ujian di dalam ambulans karena dalam masa pemulihan usai melahirkan anak ke dua.

    “Saya sudah 10 tahun 11 bulan bekerja sebagai THL di Dinas PU CKPP Banyuwangi. Karena itu saya tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mengikuti ujian PPPK kali ini,” kata Titin

    Titin menceritakan saat mengikuti proses pendaftaran PPPK ia tengah hamil tua. Satu minggu sebelum jadwal tes Computer Assisted Test (CAT), ia harus menjalani persalinan secara normal. Namun, ternyata usai melahirkan ia harus dirawat di rumah sakit karena kondisi yang masih membutuhkan penyembuhan.

    “Karena saya merasa masih belum memungkinkan untuk beraktivitas dengan normal maka saya izin ke panitia seleksi PPPK untuk mengikuti ujian di dalam ambulans. Alhamdulillah diizinkan,” kata Titin.

    Titin mendapat jadwal Minggu siang (8/12/2024). Ujian tersebut berlangsung di Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi.

    Ia berangkat dari rumahnya ditemani sejumlah anggota keluarga dari Desa Tulungrejo Glenmore.

    Sampai di lokasi ujian, tim panitia BKPP Banyuwangi dan tim CAT Badan Kepegawaian Nasional (BKN), segera menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan ujian tersebut di dalam ambulans. Titin menjalani tes menggunakan fasilitas laptop yang disediakan oleh panitia. Ia juga didampingi langsung oleh pengawas dari tim CAT BKN.

    “Alhamdulillah saya bisa melaksanakan ujian dengan lancar. Dengan masa kerja saya yang sudah lebih dari 10 tahun saya sangat berharap bisa lolos sebagai PPPK,” ujar Titin yang mendaftar pada formasi teknis Penata Layanan Operasional di Dinas PU CKPP.

  • OJK Sebut Dukung Program Pemerintah dalam Perluasan Pembiayaan ke UMKM

    OJK Sebut Dukung Program Pemerintah dalam Perluasan Pembiayaan ke UMKM

    JABAR EKSPRES – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa sektor jasa keuangan berperan penting untuk mendukung program pemerintah melalui perluasan akses pembiayaan ke usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Jakarta, Minggu (8/12) mengatakan kontribusi sektor jasa keuangan kami harap tidak terbatas pada pencapaian angka pertumbuhan yang baik, namun juga dibutuhkan langkah konkret industry industry jasa keuangan untuk mendukung program pemerintah.

    Kontribusi sektor jasa keuangan tersebut di antaranya inisiatif perluasan akses pembiayaan bagi UMKM sebagai ekosistem pendukung (supporting ecosystem) Makan Bergizi Gratis (MBG), akselerasi green finance dan dukungan pembangunan skema/instrument keuangan yang dibutuhkan untuk mendukung hilirisasi dan mendukung 3 juta rumah tiap tahun.

    BACA JUGA: Tips Jitu Menjual Uang Koin Kuno agar Laku Mahal dan Diminati Kolektor

    Pernyataan tersebut, Mahendra sampaikan di acara Dialog Akhir Tahun 2024 Dewan Komisioner OJK dengan Industri Jasa Keuangan (IJK) yang digelar pada 2-3 Desember 2024 di Jakarta.

    Di acara tersebut, industry juga memberikan masukan agar ekosistem properti turut diperhatikan secara komprehensif, termasuk produsen semen, baja dan bahan kontruksi lainnya dalam mendukung program 3 juta rumah.

    Mahendra menjelaskan pendalaman pasar dan likuiditas mata uang asing sangat penting untuk menangkap peluang hirilisasi serta memfasilitasi investasi perusahaan multinasional ke Indonesia.

    BACA JUGA: Kapan iPhone 16 Masuk ke Indonesia? Catat Jadwalnya

    Diketahui, Dialog Akhir Tahun OJK dengan Industri Jasa Keuangan merupakan kegiatan yang dilakukan setiap tahun sebagai forum komunikasi langsung dengan Dewan Komisioner OJK dengan pimpinan industry jasa keuangan.

    Acara tersebut selalu digelar secara rutin sejak Desember 2022 dan telah berlangsung sebanyak 3 kali.

    Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lajut serangkaian Focu Grup Discussion sectoral selama bulan Oktober 2024 yang menjadi sarana mendengar masukan teknis dari pelaku industry jasa keuangan.

    BACA JUGA: Viral Perjuangan Seorang Peserta Seleksi PPPK 2024, Kontraksi Tak Halangi Semangatnya!

    ‘’Kami menangkap harapan industry agar OJK melanjutkan diskusi dengan action penyempurnaan kebijakan ke depan,’’ tuturnya.