Xcloud.id

Produk: PPPK

  • Sri Mulyani Beri Sinyal THR PNS Cair 100%, Ini Komponennya

    Sri Mulyani Beri Sinyal THR PNS Cair 100%, Ini Komponennya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hak PNS berupa tunjangan hari raya atau THR Idulfitri 2025 akan dibayar secara penuh alias 100%, sebagaimana pada tahun lalu.

    “Segera [disalurkan THR-nya, red]. Insyaallah [100%],” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Sri Mulyani belum memberikan perincian lebih lanjut terkait pencairan THR tahun ini karena peraturannya masih dalam proses penyelesaian. 

    Termasuk di dalam ketentuan tersebut perincian komponen THR beserta gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS). 

    Mengacu pada ketentuan tahun lalu dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 14/2024, penerima THR terdiri atas PNS dan CPNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, wakil menteri, serta staf khusus di lingkungan kementerian dan lembaga. 

    Pada tahun lalu juga, pemerintah secara 100% memberikan tunjangan profesi guru/dosen, tunjangan kehormatan profesor, atau tambahan penghasilan guru bagi guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan. 

    Sebelumnya, pada 2020 hingga 2023, pemerintah belum memberikan THR secara penuh karena mempertimbangkan kondisi keuangan negara. 

    Baru pada 2024 lalu, pemerintah kembali membagikan THR dan gaji ke-13 secara penuh kepada seluruh ASN. 

    Pada tahun lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan anggaran senilai Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR bagi ASN pusat dan daerah. Bendahara negara mengirimkan uang THR untuk daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024. 

    Sementara untuk tahun ini, masih menunggu pengumuman yang biasanya disampaikan oleh menteri keuangan, menteri PAN-RB, dan menteri dalam negeri.

    Berikut komponen THR bagi ASN/Pejabat/TNI/Polri mengacu pada ketentuan 2024: 

    -Gaji pokok tunjangan jabatan/umum  

    -Tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga dan pangan) 

    -100% tunjangan kinerja bagi ASN pusat atau dengan nama lain bagi daerah 

    -100% tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan kehormatan professor, atau tambahan penghasilan guru 

    Komponen pensiun dan penerima pensiun mengacu ketentuan 2024: 

    -Pensiun pokok  

    -Tunjangan keluarga  

    -Tunjangan pangan 

    -Tambahan penghasilan

  • Setahun Kerja Tanpa Digaji di Instansi Pemerintah, Wanita Palembang Jadi Korban Penipuan Lolos PPPK – Halaman all

    Setahun Kerja Tanpa Digaji di Instansi Pemerintah, Wanita Palembang Jadi Korban Penipuan Lolos PPPK – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, Palembang – Seorang wanita asal Palembang, yang dikenal dengan inisial AS, mengalami penipuan dengan modus menjanjikan kelulusan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    AS kehilangan uang sebesar Rp40 juta setelah terjerat dalam janji palsu tersebut.

    AS menceritakan bahwa pada tahun 2023, ia dikenalkan kepada terlapor bernama BN dan EK oleh seorang teman lamanya, R.

    “R mengatakan bahwa BN dan EK bisa meloloskan seleksi PPPK di salah satu instansi pemerintah Kota Palembang,” ungkap AS pada Jumat, 7 Februari 2025.

    Untuk bisa mengikuti seleksi PPPK, AS diminta untuk membayar Rp40 juta dan bekerja sebagai honorer di instansi tersebut sambil menunggu seleksi yang dijadwalkan pada September 2024.

    Namun, pada 1 Agustus 2024, ketika AS meminta surat keterangan sebagai honorer, ia terkejut mengetahui bahwa statusnya hanya sebagai magang.

    “Setelah saya konfirmasi kepada R, yang mengaku sebagai PNS di Kabupaten Ogan Komering Ulu, dia menjanjikan akan mengeluarkan surat pernyataan status honorer,” jelas AS.

    Janji yang Tak Ditepati

    Pada 2 Agustus 2024, R menandatangani surat perjanjian di rumah AS, berjanji akan mengembalikan uang Rp40 juta pada Oktober 2024.

    Namun, hingga saat ini, uang tersebut belum dikembalikan, dan R juga tidak dapat dihubungi serta memblokir kontak AS.

    “Saya magang sejak tahun 2024 tanpa digaji. Sudah dua kali saya mengikuti seleksi PPPK,” keluh AS.

    AS menduga bahwa ada korban lain selain dirinya.

    “Dari informasi yang saya himpun, ada tiga korbannya,” tambahnya.

    Kepala SPKT Polrestabes Palembang, AKP Hery, membenarkan adanya laporan dari AS.

    “Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait laporan ini,” ujarnya.

    (Sripoku.com/Andi Wijaya)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • 6 Penjelasan Istana dan Kemenpan-RB soal Jadwal Pengangkatan CASN yang Diundur Nasional

    6 Penjelasan Istana dan Kemenpan-RB soal Jadwal Pengangkatan CASN yang Diundur Nasional

    Penjelasan Istana dan Kemenpan-RB soal Jadwal Pengangkatan CASN yang Diundur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Pemerintah resmi menunda pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2024.
    CPNS akan diangkat pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK dijadwalkan pada 1 Maret 2026.
    Padahal, berdasarkan jadwal awal, peserta yang lolos seleksi CPNS 2024 seharusnya sudah diangkat atau mendapatkan Nomor Identitas Pegawai (NIP) pada Maret 2025.
    Sementara, peserta yang lolos PPPK 2024 tahap 1 dijadwalkan diangkat pada Februari 2025, dan tahap 2 pada Juli 2025.
    “Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini dalam rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
    Lantas, apa penjelasan pemerintah terkait penundaan ini?
     
    Meski ada penundaan, Rini memastikan, semua pelamar yang lulus CASN akan tetap diangkat, baik calon pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
    “Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN,” ujar Rini.
    Terpisah, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengeklaim, penundaan pengangkatan CASN 2024 bukan karena efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
    Katanya, hal itu sebelumnya juga telah disampaikan oleh Menpan-RB.
    “Tidak benar. Menpan-RB juga sudah jelaskan bahwa bukan karena itu (efisensi anggaran),” ujar Hasan kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).
    Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto, menyebutkan, salah satu alasan utama penundaan ini adalah untuk menyeragamkan Tanggal Mulai Tugas (TMT) bagi CPNS dan PPPK.
    “Selama ini TMT antara instansi satu dengan yang lain berbeda. Ada yang lebih cepat diangkat, ada yang lebih lama,” kata Haryomo.
    Sementara, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN-RB, Aba Subagja mengatakan, keputusan penundaan ini merupakan kesepakatan pemerintah dan DPR.
    “Jadi yang paling penting adalah bahwa penyesuaian jadwal ini adalah kesepakatan pemerintah dengan DPR. Kami ingin pengangkatan bisa dilakukan secara serentak agar lebih teratur,” ujar Aba dalam keterangannya.
    Aba meminta peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus tidak khawatir dengan adanya penundaan ini. 
    “Bagi yang sudah lulus SKD dan SKB serta telah diumumkan lulus, mereka tetap aman. Kepastian untuk diangkat itu sudah pasti,” kata Aba.
    Meski demikian, Aba mengaku pihaknya memahami kekhawatiran CASN yang sudah telanjur mundur dari tempat mereka bekerja. 
    Namun, menurtunya, penundaan jadwal pengangkatan CASN ini justru dapat memberi waktu kepada para CASN beradaptasi sebelum memasuki pemerintahan.
    “Kami memaklumi kondisi ini, apalagi bagi mereka yang sudah berkeluarga. Namun, waktu ini bisa digunakan untuk belajar dan memahami budaya birokrasi, termasuk nilai-nilai ASN,” ujar Aba.
    Aba pun mengaku mendapat banyak laporan mengenai para CASN yang telah meninggalkan pekerjaan mereka dengan harapan segera diangkat.
    “Jadi kita juga dapat masukanlah ya, bagaimana ketika ketemu tadi sudah bekerja di instansi swasta dan karena memang ada kewajiban dia keluar karena memang sudah ada jadwal tadi, lalu keluar. Lalu ini ada waktu,” kata dia.
    Senada dengan Aba, Haryomo juga menegaskan, penundaan ini bertujuan agar para CPNS lebih siap saat resmi diangkat.
    “Kami ingin saat 1 Oktober tiba, mereka sudah paham birokrasi, tugas yang akan dijalankan, serta aturan disiplin ASN. Jangan sampai butuh waktu lama untuk beradaptasi setelah pengangkatan,” tegas Haryomo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Modus Jahat Guru Olahraga Cabuli 8 Siswanya

    Modus Jahat Guru Olahraga Cabuli 8 Siswanya

    Liputan6.com, Sikka – Seorang guru sekolah dasar (SD) berinisial KAR (42), asal Wolomotong, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), diduga mencabuli 8 siswinya.

    Kasi Humas Polres Sikka, Iptu Yermi Soludale mengatakan kasus pencabulan ini sudah dilaporkan keluarga korban beberapa hari lalu.

    “Pelaku sudah ditahan di sel tahanan Mapolres Sikka. Dia berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ujarnya, Selasa 4 Maret 2025.

    Ia mengatakan, delapan korban itu dicabuli dengan cara dicium dan diraba di kemaluannya. Delapan korban itu berinisial, FNY (8), FYW (11), MMNN (11), MNDT (10), MPDC (8), TDC (9), WD (13), YKN (11).

    Menurut Yermi, usai berbuat cabul, guru pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) itu mengancam korban untuk mengurangi nilai mata pelajaran.

    Keluarga korban yang mendapat informasi itu akhirnya mendatangi Polres Sikka guna melaporkan ulah guru bejat itu.

    “Pelakunya sudah ditahan. Kami masih menunggu hasil visum et repertum,” tutupnya.

     

    Ratusan Santri Ponpes El Bayan Cilacap Vaksin Covid-19, Kita Jaga Kiai

  • Jadwal Pengangkatan CASN 2024 Disesuaikan, Ini Tanggal Resminya

    Jadwal Pengangkatan CASN 2024 Disesuaikan, Ini Tanggal Resminya

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah bersama Komisi II DPR telah menyepakati penyesuaian jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada 5 Maret 2025.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menjelaskan proses pengangkatan serentak memerlukan ketelitian dan koordinasi agar berjalan dengan baik.

    “Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini membutuhkan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” ujar Rini, Jumat (7/3/2025).

    Rini mengungkapkan selama ini, terhitung mulai tanggal (TMT) pengangkatan ASN di setiap instansi berbeda-beda. Oleh karena itu, Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengupayakan pengangkatan serentak dengan jadwal sebagai berikut:

    CPNS 2024: 1 Oktober 2025PPPK 2024 (Seleksi Tahap 1 dan 2): 1 Maret 2026

    Keputusan ini bertujuan untuk memberikan kepastian bagi peserta seleksi CASN 2024 yang telah dinyatakan lulus maupun yang masih menjalani tahapan seleksi.

    Dalam kebijakan terbaru, pemerintah menegaskan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk dalam program efisiensi. Anggaran untuk pegawai non-ASN yang telah terdaftar dalam database BKN juga telah disiapkan oleh masing-masing instansi, sebagaimana arahan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB.

    Untuk mendukung proses ini, BKN tengah menyiapkan road map pengangkatan serentak CASN 2024 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan peserta seleksi. Penyesuaian jadwal ini dilakukan setelah melalui berbagai pertimbangan, baik dari sisi teknis, administrasi, maupun kesiapan anggaran. Rini pun memastikan bahwa seluruh instansi telah diarahkan untuk mengalokasikan anggaran bagi tenaga non-ASN selama proses pengadaan PPPK 2024 berlangsung.

  • Petisi Tolak Penundaan Pengangkatan CPNS, Pemerintah: Tak Akan Nganggur, BKN: Dilantik Serentak – Halaman all

    Petisi Tolak Penundaan Pengangkatan CPNS, Pemerintah: Tak Akan Nganggur, BKN: Dilantik Serentak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Petisi menolak penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 viral di media sosial (medsos).

    Link petisi tolak pengangkatan CPNS dan PPPK itu muncul setelah keputusan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunda pengangkatan CPNS dan PPPK 2024.

    Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 akan dilakukan pada bulan Oktober 2025 dan Maret 2026.

    Pemerintah merespons keluhan sejumlah peserta CPNS yang keburu resign dari tempat kerja yang lama, namun terpaksa menunggu karena proses pengangkatan menjadi abdi negara ditunda.

    Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB, Ada Subagja, mengatakan Kementerian PANRB dan BKN akan membekali CPNS yang telah resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan lama.

    Dia menjelaskan, Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto berencana akan berkoordinasi dengan biro-biro kepegawaian, biro-biro SDM, supaya waktu luang ini bisa dimanfaatkan juga untuk pembinaan.

    Hal itu disampaikan dalam video tanya jawab pada kanal YouTube Kementerian PANRB yang diunggah Kamis (6/3/2025) malam.

    Untuk itu, dia meminta kepada para CPNS supaya bisa mempersiapkan diri masuk ke budaya birokrasi, budaya ber-AKHLAK, dan sebagainya.

    Rencananya, pembekalan akan diadakan secara tatap muka maupun daring.

    “Mungkin ada juga (CPNS, Red) yang sudah berkeluarga, barangkali ya, kami memaklumi juga. Akan tetapi, proses ini mungkin bisa dimanfaatkan juga untuk bagian dari pembelajaran ketika mereka masuk ke birokrasi. Itu kan bisa lebih memudahkan regulasi. Banyak yang harus kita pelajari, termasuk hak dan kewajiban,” ujarnya dalam video itu yang dilihat pada Jumat (7/3/2025).

    Sementara itu, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mengatakan alasan pemunduran jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 ini disesuaikan, karena perhitungan terhitung mulai tanggal (TMT) antarinstansi selama ini tidak sama.

    Menurut dia, sehingga ada yang sudah bekerja karena usulan dari instansi satu cepat, ada yang belum karena memang belum ditetapkan SK-nya.

    “Kami tidak ingin terjadi seperti itu,” kata Haryomo pada kanal YouTube Kementerian PANRB, Kamis (6/3/2025).

    Dia berharap mereka yang melamar untuk formasi tahun 2024 ini diangkatnya juga harusnya sama, bekerja sama.

    “Mulai diangkat sama, mulai digaji sama, sehingga disepakati untuk CPNS tidak ada lagi TMT yang berbeda-beda, yaitu disepakati 1 Oktober 2025,” tambahnya.

    LINK PETISI

    Aksi penolakan keras terhadap keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang baru akan melantik serentak para calon aparatur sipil negara (CASN) hasil seleksi tahun 2024 ke 1 Oktober 2025 menggema di media sosial.

    Sementara, Kemenpan RB akan melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap I dan tahap II serentak pada Maret 2026.

    Reaksi netizen menolak keputusan tersebut menggema di media sosial X dengan ramai-ramai memposting gambar pita hitam dengan tulisan #SaveCASN2024

    #TolakKebijakanTMTSerentak. Netizen menganggap kebijakan tersebut justru mempersulit hidup para calon ASN yang sudah ikut seleksi tahun 2024 dan dinyatakan lulus. Saat ini, mereka yang lolos seleksi banyak yang masih menganggur alias tidak bekerja.

    “Hidup kami sudah sulit jangan persulit lagi dengan kebijakan mendadak ini pak/bu,” kata akun @ilufficecream dikutip, Jumat (7/3/2025).

    “Nggak mikirin orang yang sudah resign dan nggak punya sumber pendapatan lain,” kata akun @singgiibanggii.

    Selain hashtag Tolak Kebijakan TMT Serentak di media sosial X (Twitter) juga menggema hashtag CASN. Hampir 4000 netizen merespons hashtag tersebut.

    Seperti diketahui, keputusan tentang jadwal pelantikan tersebut mengacu kesepakatan dalam rapat di Komisi II DPR RI pada Rabu (5/3/2025).

    Selain itu, selama ini perhitungan terhitung mulai tanggal (TMT) untuk pengangkatan CPNS atau PPPK tidak sama antar instansi satu dengan lainnya.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widiantini, membantah pengangkatan CASN menjadi ASN dan pengangkatan PPPK mundur karena masalah efisiensi anggaran.

  • KemenPANRB Beberkan Alasan Tunda Pengangkatan CASN Seleksi 2024

    KemenPANRB Beberkan Alasan Tunda Pengangkatan CASN Seleksi 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) menegaskan bahwa penyesuaian jadwal pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 dilakukan untuk keseragaman para calon ASN. 

    Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB, Aba Subagja, menjelaskan bahwa keputusan tersebut berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah dengan Komisi II DPR. Adapun, hal yang menjadi pertimbangan adalah soal penyelesaian tenaga non-ASN, meninmbang ada dua tahapan. 

    “Ada tahap 1, ada tahap 2. Tahap 2 ini sebetulnya ada juga teman-teman kemarin yang tidak masuk di tahap 1. Kita berikan kesempatan di tahap 2. Bahkan sampai dua kali perpanjangan, sehingga mungkin ini juga kita ingin bahwa nanti pengangkatannya itu bisa serentak dan tahap 2 itu juga sudah bisa kita selesaikan,” ujarnya YouTube Badan Kepegawaian Negara (BKN) dikutip pada Jumat (7/3/2025).

    Selain itu, Dia menyebut bahwa langkah ini dilakukan untuk penataan-penataan bagi ASN. Terkait kekhawatiran masyarakat soal ketidakpastian status kelulusan, Aba menegaskan bahwa peserta yang telah lulus seleksi tetap aman dan akan diangkat.

    “Jadi bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus SKB, SKD, SKB gitu ya, dan kemudian juga sudah diumumkan mereka lulus, mereka tetap aman posisinya. Jadi tetap kepastian untuk diangkat itu, itu sudah pastilah,” paparnya. 

    Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto, menjelaskan bahwa selama ini terdapat perbedaan waktu pengangkatan antara instansi satu dengan lainnya. Dengan kebijakan baru ini, pengangkatan CPNS akan dilakukan serentak pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK pada 1 Maret 2026.

    Lanjutnya, dijelaskan bahwa Pengangkatan CPNS dan PPPK memiliki Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yang berbeda antar instansi. Hal ini menyebabkan sebagian sudah mulai bekerja karena usulan instansi yang lebih cepat, sementara lainnya belum, lantaran SK pengangkatan belum ditetapkan

    “Nah kita tidak ingin terjadi seperti itu. Kalau bisa, mereka yang melamar untuk formasi tahun 2024 ini, diangkatnya juga harusnya sama,” ujarnya. 

    Untuk itu, BKN akan menyusun roadmap teknis agar seluruh CASN yang telah dinyatakan lulus dapat diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing pada TMT yang sama.

  • BKN: Roadmap pengangkatan serentak CASN 2024 rampung minggu depan

    BKN: Roadmap pengangkatan serentak CASN 2024 rampung minggu depan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN) RI Zudan Arif mengatakan bahwa roadmap pengangkatan serentak calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 ditargetkan selesai pada minggu depan.

    “Kami menyesuaikan dengan arahan Ibu MenPANRB (Rini Widyantini) dan minggu depan selesai,” kata Zudan saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Ia pun mengaku bahwa saat ini BKN sedang dalam proses pembuatan roadmap pengangkatan serentak CASN 2024. Kendati demikian, dia tak mengungkapkan lebih lanjut terkait isi dari roadmap itu.

    “Sedang berproses ini,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang menyiapkan roadmap pengangkatan serentak calon aparatur sipil negara (CASN) 2024.

    “Sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan seluruh peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus, termasuk juga bagi peserta yang saat ini masih mengikuti proses seleksi,” kata Rini saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Dia menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Untuk itu, Kementerian PANRB dan BKN ingin memastikan pengangkatan serentak CPNS TMT (terhitung mulai tanggal) pada 1 Oktober 2025 dan PPPK (baik seleksi tahap 1 maupun tahap 2) pada 1 Maret 2026.

    Rini menegaskan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024 merupakan keputusan bersama antara pemerintah dengan DPR RI.

    Pemerintah telah menyelenggarakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di 2024 dengan formasi 248.970 untuk CPNS, dan 1.017.111 untuk PPPK.

    Seleksi CPNS telah dilakukan mulai Agustus 2024. Kemudian, PPPK tahap I mulai September 2024, dan PPPK tahap II pada Januari 2025.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kapan THR Pensiunan PNS Cair dan Berapa Besarannya?

    Kapan THR Pensiunan PNS Cair dan Berapa Besarannya?

    Jakarta –

    Pemerintah telah memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025 untuk Aparatur Sipil Negara atau ASN (PNS/PPPK) cair. Selain kepada ASN, THR biasanya diberikan juga kepada TNI/Polri, serta para pensiunan PNS.

    Mengacu tahun 2024, ketetapan THR PNS dan pensiunan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Namun untuk tahun ini pemerintah belum mengeluarkan PP yang mengatur soal THR Lebaran Idulfitri.

    Tahun lalu berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2024, THR harus dibayarkan paling lambat 10 hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri. Pemerintah sendiri memprediksi Lebaran Idul Fitri jatuh pada tanggal 31 Maret 2025 atau 1 April 2025.

    Lantas berapa nilai THR yang diterima pensiunan ASN berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2024?

    Terkait besaran THR PNS dan pensiunan sebenarnya tidak disebutkan secara langsung nominal yang akan diterima. Sebab besaran THR yang diberikan akan berpedoman pada besaran komponen penghasilan.

    Artinya setiap penerima THR akan menerima nominal yang berbeda-beda, tergantung pada besaran komponen penghasilan mereka. Berikut komponen THR 2024 untuk pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan.

    – Pensiunan pokok.

    – Tunjangan keluarga.

    – Tunjangan pangan.

    – Tunjangan penghasilan pensiun.

    – Bagi guru dan dosen, terdapat tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen sebesar 100%.

    Besaran THR Pensiunan PNS tahun 2024

    Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu komponen untuk besaran THR untuk pensiunan PNS adalah gaji pokok pensiun. Terakhir besaran gaji pensiunan sendiri diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024.

    Berdasarkan aturan itu, berikut besaran gaji pokok pensiun PNS:

    – PNS Golongan I antara Rp 1.560.800-Rp 2.014.900.

    – PNS Golongan II antara Rp 1.560.800-Rp 2.865.000.

    – PNS Golongan III antara Rp 1.560.800-Rp 3.597.800.

    – PNS Golongan IV antara Rp 1.560.800-Rp 4.425.900.

    Artinya besaran THR pensiun PNS 2024 berkisar antara Rp 1.560.800-Rp 4.425.900 tergantung pada Golongan terakhir saat menjabat. Besaran ini juga belum termasuk tunjangan melekat lainnya.

    (ily/fdl)

  • Menteri PANRB: BKN siapkan roadmap pengangkatan serentak CASN 2024

    Menteri PANRB: BKN siapkan roadmap pengangkatan serentak CASN 2024

    “Sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan seluruh peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus, termasuk juga bagi peserta yang saat ini masih mengikuti proses seleksi,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang menyiapkan roadmap pengangkatan serentak calon aparatur sipil negara (CASN) 2024.

    “Sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan seluruh peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus, termasuk juga bagi peserta yang saat ini masih mengikuti proses seleksi,” kata Rini saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Dia menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Untuk itu, Kementerian PANRB dan BKN ingin memastikan pengangkatan serentak CPNS TMT (terhitung mulai tanggal) pada 1 Oktober 2025 dan PPPK (baik seleksi tahap 1 maupun tahap 2) pada 1 Maret 2026.

    Rini menegaskan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024 merupakan keputusan bersama antara pemerintah dengan DPR RI.

    “Bagi peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus seleksi akan tetap diangkat sebagai PNS maupun PPPK sebagaimana jadwal yang telah disepakati antara pemerintah dengan DPR RI,” ujarnya.

    Dirinya menyebut penyesuaian ini dilakukan karena beberapa kendala yang dihadapi. Pertama, selama ini dalam penetapan TMT pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda.

    Kedua, data tentang formasi, jabatan, dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Ketiga, beberapa instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan.

    Keempat, terdapat usulan formasi dari instansi pemerintah yang perlu dimaksimalkan dan sebagainya.

    Pemerintah telah menyelenggarakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di 2024 dengan formasi 248.970 untuk CPNS, dan 1.017.111 untuk PPPK.

    Seleksi CPNS telah dilakukan mulai Agustus 2024. Kemudian, PPPK tahap I mulai September 2024, dan PPPK tahap II pada Januari 2025.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025