CPNS 2024 Diangkat Paling Lambat Juni, PPPK Oktober 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah mengumumkan bahwa pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) bakal dipercepat.
Bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS), mereka akan diangkat paling lama Juni 2025.
“Pertama, pengangkatan CASN dipercepat yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat bulan Juni 2025,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Adapun untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (
PPPK
), imbuh Prasetyo, pengangkatannya akan diselesaikan paling lambat Oktober 2025.
“Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian/lembaga dan instansi terkait,” kata Prasetyo.
Sebelumnya, Kemenpan-RB mengumumkan bahwa pengangkatan
CASN 2024
menjadi ASN dilaksanakan serentak pada 1 Oktober 2025, sedangkan PPPK tahap I dan tahap II dilaksanakan serentak Maret 2026.
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenpan-RB Aba Subagja mengatakan, pengangkatan secara serentak ini bertujuan agar semua CASN yang telah dinyatakan lulus seleksi bisa mulai bekerja pada waktu yang sama.
“Jadi mereka teman-teman nanti akan bekerja di waktu yang sama. Jadi serentak,” imbuhnya.
Namun, kebijakan ini diprotes oleh para CASN 2024 yang telah lolos. Sebab, sebagian dari mereka telah
resign
dari perusahaan lama.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Produk: PPPK
-
/data/photo/2025/02/20/67b734e5637b7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 CPNS 2024 Diangkat Paling Lambat Juni, PPPK Oktober 2025 Nasional
-

DPR: Pemerintah umumkan kepastian pengangkatan CASN 2024 Senin siang
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pemerintah akan menyampaikan pengumuman terkait kepastian pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 pada Senin siang.
Dia menyebut pengumuman akan disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Zudan Arif Fakrulloh.
“Saya tadi sudah mendapatkan konfirmasi bahwa pada hari ini pukul 13.00 atau pukul 14.00 pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri PANRB, dan Kepala BKN yang akan memberikan pengumuman kepada media,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan bahwa pihak DPR telah melakukan pertemuan dengan pemerintah beberapa waktu lalu dalam rangka memberikan masukan terkait keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Oktober 2025 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Maret 2026.
“Dalam pertemuan itu kami minta supaya pemerintah mempercepat pendataan, melakukan simulasi-simulasi untuk kemudian bisa dipercepat,” ujarnya.
Dari hasil pertemuan itu, dia menyebut pemerintah telah menyampaikan bahwa pengangkatan CASN secara serentak akan dilakukan pada 2025.
Namun terkait kepastian waktunya, Dasco menyerahkan hal itu kepada pemerintah untuk memberikan pengumuman langsung.
“Namun CPNS-nya apakah setelah lebaran, pada bulan apa, dan kemudian PPPK-nya secara bertahap paling lambat pada bulan apa di 2025, tentunya pihak pemerintah yang berwenang akan menjawab ini,” kata dia.
Sebelumnya, Kamis (13/3), Presiden RI Prabowo Subianto memastikan bahwa perkembangan pengangkatan CASN 2024 sedang diurus oleh pemerintahannya.
“Ya, lagi diurus semuanya,” kata Prabowo ditemui di Plaza Insan Berprestasi di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta Pusat.
Adapun pemerintah sebelumnya menyesuaikan atau menunda pengangkatan CPNS, dari sebelumnya yang direncanakan sekitar pertengahan 2025 menjadi Oktober 2025.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa hal itu dilakukan dalam rangka memperbaiki tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN hingga penataan ASN nasional secara menyeluruh.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025 -

Kabar Terbaru Pengangkatan CPNS dan PPPK, SE KemenPAN-RB Berpotensi Direvisi
Di sisi lain, ia pun memahami jika ada pihak-pihak yang menyebutkan ada penundaan. Hal itu karena sedari awal dimulainya tahapan, para pendaftar CPNS mendapatkan informasi yang lengkap sampai dengan pengangkatan.
“Setiap proses tahapan seleksi itu dari awal sudah diumumkan. Setiap proses atau tahapan seleksi itu sudah diumumkan. Sehingga, ketika sudah ada kesimpulan rapat seperti itu mereka mempertanyakan kok ditunda,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini
“Padahal, kalau kita ikuti rapat, justru sebenarnya, kita ingin mempercepat dari skenarionya Kemenpan-RB itu semua di akhir 2025,” tambahnya.
Meskipun demikian, ia mendorong agar KemenPAN-RB segera mengangkat CPNS atau CPPPK yang instansinya sudah melengkapi administrasi, tanpa harus menunggu pengangkatan serentak di Oktober 2025 dan Maret 2026.
“Dengan seperti ini saya bilang, kalau memang proses yang sudah ada ini berjalan terus dan sudah hampir selesai, karena tinggal mendapatkan NIP, pengisian DRH-nya sudah, pengusulan NIP-nya sudah, kalau memang itu sudah tuntas segera di-SK-kan saja. Pengangkatan mereka tidak perlu menunggu Oktober 2025 atau Maret 2026,” tegas jebolan Fisipol UGM ini.
“Termasuk juga CPPPK tahap I. Kalau memang sudah semua ya sudah di-SK-kan segera saja. Tidak perlu menunggu tahap duanya selesai atau Maret 2026,” harapnya.
Karena itu, ia pun berharap agar MenPAN-RB segera mengubah SE tersebut tanpa harus mengangkat secara serentak jika instansi sudah siap.
“Mudah-mudahan pemerintah dengan aspirasi dari Komisi II, termasuk aspirasi dari teman-teman CPNS dan CPPPK itu mau mendengar dan mengubah kebijakan. Ya mudah-mudahan bisa diubah karena kan sebenarnya semangat kita itu mempercepat. Kesimpulan kita dan keinginan para anggota kan itu semangatnya mempercepat,” pungkasnya.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4388794/original/030955300_1681099731-ilustrasi_THR.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
THR 2025 Pensiunan Bakal Cair Mulai Hari Ini Senin 17 Maret 2025, Simak Rincian dan Besarannya! – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Kabar baik bagi para pensiunan PNS, TNI, dan Polri, Tunjangan Hari Raya atau THR 2025 sudah di depan mata.
Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa pencairan THR untuk ASN, termasuk PNS, PPPK, TNI, Polri, dan pensiunan, akan dimulai pada hari ini, Senin (17/3/2025).
Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh 9,4 juta penerima yang terdiri dari seluruh aparatur negara di pusat dan daerah.
Dalam konferensi pers yang diadakan pada Selasa 11 Maret 2035 lalu, Prabowo menjelaskan, besaran pemberian THR dan gaji ke-13 untuk ASN pusat, TNI, Polri, dan hakim terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja.
“Sementara untuk ASN daerah, komponen pemberiannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing,” ucap Prabowo.
PT Taspen (Persero) juga memastikan pencairan THR Lebaran 2025 bagi para pensiunan akan dimulai pada tanggal yang sama.
Sekitar 3 juta lebih peserta pensiun akan menerima THR untuk menyambut Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.
Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 mengenai pemberian THR kepada penerima pensiun dan tunjangan tahun 2025.
“PT Taspen berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dan meningkatkan kesejahteraan bagi peserta,” ujar Corporate Secretary Taspen Henra.
Diharapkan, pencairan THR ini dapat meningkatkan daya beli dan menopang pertumbuhan ekonomi menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H.
Besaran THR Lebaran 2025 didasarkan pada komponen yang dibayarkan pada bulan Februari 2025.
Komponen THR meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Penyaluran dilakukan melalui KPPN sesuai mekanisme yang berlaku.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani membeberkan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) senilai Rp 29,328 triliun, akan cari pada Jumat pekan ini senilai Rp 29,328 triliun.
-

Naik Motor Bonceng Tiga, Calon PPPK 2024 Tewas Dilindas Truk Gandeng di Kendari – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, KENDARI – Cita-cita menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kandas.
Seorang wanita yang lolos PPPK tahun 2024 dan tinggal menunggu SK pengangkatan tewas kecelakaan.
Korban inisial DE (33) asal Desa Lelamo, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara (Butur), Sultra.
DE meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Sabtu (15/3/2025).
Saat kejadian, korban bersama temannya dan seorang anak 8 tahun berboncengan mengendarai sepeda motor.
Ketiganya bergerak dari arah perempatan kampus Universitas Halu Oleo Kendari.
Di jalur yang sama, dari arah belakang terdapat mobil truk gandeng.
Saat berada di Jalan Jendral AH Nasution, motor yang dikendari korban melebar ke kanan, hingga ditabrak truk gandeng tersebut.
Saat ditabarak, korban DE saat itu dibonceng, masuk ke bawah kolong truk hingga dilindas.
Korban tewas di lokasi kejadian, sedangkan dua korban lain yakni DM (22) dan DAL (8) selamat.
Kasat Lantas Polresta Kendari, AKP Syahrul, mengungkapkan pengendara truk dan barang bukti telah diamankan.
“Mobil dan sopir sementara kami amankan, untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ungkapnya, Minggu (16/3/2025).
Calon PPPK di Kendari Tak Berdaya Dilindas Truk, Tewas di Lokasi Kejadian
Seorang wanita di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) bersimbah darah dan tak berdaya dilokasi kejadian usai mengalami kecelakaan lalu lintas (lakalantas) diduga dilindas truk.
Insiden naas ini terjadi pada Sabtu (15/3/2025) di Jalan Jendral AH Nasution, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sultra.
Dari video yang diterima TribunnewsSultra.com, tubuh seorang wanita yang adalah calon PPPK ini terbaring tengkurap di atas aspal jalan.
Wanita pengendara motor tersebut mengenakan hijab hitam, baju merah mudah dan celana hitam panjang.
Korban terbaring tepat di depan mobil truk gandeng berwarna hijau.
Pada bagian kepala bersimbah darah yang ditutupi sebuah helm.
Terdapat satu wanita lainnya histeris melihat jasad tersebut, sedangkan warga lain sibuk merekam peristiwa tersebut.
Salah satu saksi A menuturkan penyebab korban mengalami kecelakaan lalu lintas.
“Korban berboncengan dengan temannya, mungkin karena jalan licin membuatnya tergelincir hingga dilindas truk gandeng,” ungkapnya pada Sabtu (15/3/2025).
Ia menambah jasad korban masih tergeletak di lokasi kejadian menunggu pihak lalu lintas, sehingga kemacetan di jalur tersebut tak terhindarkan. (tribun network/thf/TribunSultra.com)
-

Ini Pemilik Hotel Fairmont Jakarta, Lokasi Rapat Panitia Kerja Revisi UU TNI: Layanan Bintang 5+ – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI dan TNI untuk merevisi Undang-Undang (UU) TNI digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025) menuai sorotan masyarakat.
Pasalnya, rapat yang digelar di hotel mewah secara tertutup tersebut kontras dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Sebelumnya, hotel Fairmont sempat menjadi lokasi menginap calon anggota DPR RI saat akan dilantik sebagai anggota DPR RI.
Nah, berikut sejumlah fakta terkait hotel Fairmont termasuk juga pemiliknya.
Mengutip situsnya, hotel dirancang untuk melebihi standar bintang lima dan layanan yang diberikan, hotel ini menawarkan akomodasi yang terdiri dari 108 Sky Suite yang menawarkan apartemen untuk tamu yang menginap dalam jangka waktu lama.
Presidential Suite (303 meter per segi) juga merupakan salah satu kamar terewah di Jakarta dengan fasilitas berupa iPad, ruang tamu, ruang makan, dekorasi mewah bergaya Bali, lukisan karya Affandi, ruang kerja, dan ruang fitness canggih.
Signature Suite terdiri dari 3 kamar dengan ukuran 129 meter per segi dan 2 kamar dengan ukuran 172 meter per segi, yang masing-masing memiliki 1 dan 2 kamar tidur.
Juga tersedia 380 kamar hotel terdiri dari Fairmont Room (49 meter per segi), Deluxe Room (65 meter per segi ), Fairmont Suite (113 meter per segi).
Tempat tidur mewah dan kamar mandi yang elegan terinspirasi spa Jepang.
Ada juga kamar dengan kategori Fairmont Gold yang mengusung konsep ‘hotel dalam hotel’ dan memberikan akses eksklusif ke Gold Lounge di lantai 21.
Sebagai hotel mewah, bangunan ini memiliki akses langsung ke Plaza Senayan dan perkantoran Sentral Senayan melalui terowongan bawah tanah.
Dengan lokasinya yang strategis di pusat kota, Fairmont juga menyediakan fasilitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Terdapat ruangan seluas 3.500 meter per segi, termasuk Grand Ballroom seluas meter per segi.
Fairmont Jakarta menyediakan berbagai pilihan restoran untuk memenuhi selera kuliner yang beragam yakni 1945 Restaurant – Restoran bersertifikat halal yang menyajikan masakan Indonesia modern, Peacock Lounge – Terkenal dengan layanan afternoon tea yang elegan.
Kemudian K22 Bar yakni Bar rooftop dengan pemandangan kota yang spektakuler, cocok untuk menikmati koktail di malam hari.
Tamu dapat menikmati berbagai fasilitas untuk bersantai maupun keperluan bisnis, termasuk Willow Stream Spa yang menawarkan berbagai perawatan untuk relaksasi dan penyegaran tubuh, Pusat Kebugaran yang dilengkapi dengan peralatan olahraga modern.
Juga kolam renang di luar ruangan yang nyaman untuk bersantai.
Diketahui Fairmont Hotels & Resort, jaringan manajemen hotel yang sudah mendunia dan beberapa hotel yang dikelola seperti Raffles-Singapura, Savoy-London, The Plaza-New York.
Hotel Fairmont Hotel diketahui mulai beroperasi tahun 2015.
Ruang tamu untuk kamar akomodasi bertarif Rp 5 juta semalam di Fairmont Jakarta. (TRIBUNNEWS.COM/ DANIEL NGANTUNG)
Pemilik Hotel Fairmont Jakarta
Dirangkum dari berbagai sumber, pemilik Fairmont Hotel Jakarta ini adalah PT Senayan Trikarya Sempana (STS).
PT STS ini menguasai kawasan Senayan Square.
Pengembangan kawasan Senayan Square dimulai sejak tahun 1991 sesuai perjanjian Build, Operate, and Transfer (BOT) selama 40 tahun yang dilakukan antara Senayan Trikarya Sempana dan PPK GBK (Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno).
STS bertanggung jawab sebagai pengembang dan operator Senayan Square yang terdiri dari beberapa fasilitas, antara lain Plaza Senayan, Plaza Senayan Arcadia, Sentral Senayan I, II, III (menara perkantoran), Apartemen Plaza Senayan, dan hotel Fairmont.
Proyek pertama Senayan Square yang diresmikan yakni Pusat Perbelanjaan Plaza Senayan (1996), Gedung Perkantoran Sentral Senayan I 1(1997) dan Apartemen Plaza Senayan, A&B (1998).
Setelah 8 tahun, tepatnya 2006 proyek Plaza Senayan Arcadia (2005) diresmikan, lalu Gedung Perkantoran Sentral Senayan II (2008), Gedung Perkantoran Sentral Senayan III (2010), Apartemen Plaza Senayan, C&D (2012).
PT STS merupakan perusahaan pengembangan patungan yang terdiri dari Kajima Overseas Asia, anak usaha dari Kajima Corporation, Jepang (90 persen saham) dan PPPK GBK (10% saham).
Kala peresmian, Shuichi Oishi, Presiden Direktur PT Senayan Trikarya Sempana mengatakan, hotel ini akan memanjakan para tamu dengan semua layanan dan fasilitas yang diharapkan dari sebuah hotel internasional bintang 5+ dan membidik tamu-tamu kelas high end.
Alasan Rapat Kerja di Hotel Mewah
Rapat Panitia Kerja (Panja) revisi Undang-Undang (UU) TNI yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025) menuai sorotan masyarakat.
Sebab, rapat yang digelar di hotel mewah secara tertutup tersebut kontras dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Indra Iskandar mengatakan, rapat tersebut sesuai Tata Tertib (Tatib) DPR Pasal 254, yang memungkinkan penyelenggaraan rapat dengan urgensi tinggi di luar gedung parlemen dan atas seizin pimpinan DPR.
“Ya jadi kita bicara aturan dulu gitu ya, aturan berkaitan dengan rapat-rapat dengan urgenitas tinggi itu dimungkinkan untuk tidak di Gedung DPR,” kata Indra saat dihubungi pada Sabtu (15/3/2025).
Menurut Indra, pemilihan Hotel Fairmont dilakukan setelah pihak sekretariat menjajaki beberapa hotel.
Dari lima hingga enam hotel yang dipertimbangkan, hanya Fairmont yang tersedia dan memenuhi kebutuhan teknis Panja revisi UU TNI.
“Nah teman-teman sekretariat itu memang menjajaki beberapa hotel, ada 5-6 hotel ya, tetapi yang available itu satu ya, pertimbangannya yang available dengan format Panja RUU ini,” ujar Indra.
Selain itu, Indra menuturkan bahwa Fairmont memiliki kerja sama dengan DPR melalui government rate sehingga biayanya tetap sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku.”Yang kedua adalah hotel yang punya kerjasama government rate dengan kita yang harganya terjangkau dengan SBM kita,” ucapnya.
Panja revisi UU TNI bersifat maraton dan berlangsung hingga dini hari, sehingga membutuhkan lokasi dengan fasilitas istirahat yang memadai.
“Karena ini sifatnya maraton dan simultan dengan urgenitas tinggi, memang harus dilakukan di tempat yang ada tempat istirahat,” ungkap Indra.
Diketahui, Komisi I DPR dan pemerintah memang tengah kebut membahas revisi UU tentang TNI.
Revisi tersebut mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga. (Tribunnews.com/Fersianus Wakuu/esy)
-
/data/photo/2025/03/16/67d646f6e35c6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
10 Kado Pahit dari Negara di Akhir Pengabdian Pak Guru Rasyid Surabaya
Kado Pahit dari Negara di Akhir Pengabdian Pak Guru Rasyid
Tim Redaksi
SUMENEP, KOMPAS.com
– Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) resmi menunda pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (
PPPK
) hingga bulan Maret tahun 2026.
Keputusan ini menjadi kado pahit di akhir pengabdian Pak Abdur Rasyid (59) dalam dunia pendidikan.
Kenyataannya, meski telah mengajar sejak tahun 1980-an, Pak Rasyid tidak akan pernah merasakan senangnya “diurus” oleh negara.
Pak Rasyid sudah dinyatakan lulus PPPK tahap 1 tahun 2024. Akan tetapi, dia terancam tidak bisa dilantik.
Sebab, terhitung sejak bulan Desember 2025, usianya genap 60 tahun dan dia harus pensiun.
Sejak saat itu, Pak Rasyid akan menjadi pensiunan “swasta” yang tidak punya hak secara administrasi untuk menerima “kebaikan” apa pun dari negara.
Pada bulan Maret 2026 mendatang, Pak Rasyid hanya akan menjadi penonton ketika PPPK yang telah lulus seperti dirinya akan diambil sumpah.
“Kebijakan pemerintah seperti tidak pernah berpihak pada saya,” kata Pak Rasyid dengan nada pasrah, Minggu (16/3/2025).
Sehari-hari, Pak Rasyid menjadi guru kelas dan guru agama di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 Tambaagung Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten
Sumenep
, Jawa Timur.
Setiap bulan, dia hanya menerima insentif dari sekolah senilai Rp 150.000.
Tentu saja gaji itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan istri yang hanya seorang ibu rumah tangga dan anak angkatnya yang kini berada di pondok pesantren.
“Saya hanya mendapatkan Rp 150.000 per bulan di sini (sekolah),” terang Pak Rasyid kepada
Kompas.com
, Minggu (16/3/2025).
Selama bertahun-tahun menjadi tenaga pendidik, dirinya tidak pernah mendapat insentif apa pun, baik dari pusat maupun daerah.
Namun, dia tidak mendapatkan itu dengan alasan yang tidak pernah dia ketahui hingga saat ini.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep sempat mengalokasikan dana insentif khusus Guru Kategori 2 (K2) yang diserahkan setiap bulan. Namun, kabar baik itu belum juga berpihak padanya.
Pemkab Sumenep beralasan bahwa Pak Rasyid sudah memasuki masa pensiun.
Padahal, setiap kali ada peluang untuk mendapatkan insentif sebagai tenaga pendidik, Pak Rasyid selalu berusaha menyelesaikan semua persyaratan yang diwajibkan baginya.
“Andai saya ekonomi stabil, saya bisa memaklumi. Tapi sekarang ekonomi lemah, ya Allah. Apalagi yang bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga?” keluhnya.
Pada tahun 2023, Pak Rasyid dinyatakan lulus saat mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk Kategori 2 (K2).
PPG K2 merupakan salah satu program PPG Dalam Jabatan (Daljab), yang memberikan kesempatan kepada guru yang belum memiliki sertifikat pendidik untuk mendapatkannya.
Namun, meskipun dinyatakan lulus PPG, insentif dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk dirinya tetap tidak cair.
Satu-satunya kendala karena tidak mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo.
“Terus yang menjadi harapan saya apalagi?” tanya Pak Rasyid dengan suara bergetar.
Sebelum dinyatakan lulus sebagai PPPK anggaran tahun 2024, Pak Rasyid sudah berkali-kali mengikuti tes sebagai pegawai negeri. Namun, hasilnya tidak pernah sesuai kehendak hati.
Di samping itu, meski saat ini sudah dinyatakan lulus PPPK, Pak Rasyid tetap merasa kecewa.
Selain karena pengangkatannya ditunda dan terancam tidak bisa diambil sumpah, juga karena pemerintah seakan tidak memperhatikan tenaga honorer seperti dirinya.
Menurut Pak Rasyid, rekrutmen PPPK tahun anggaran 2024 ini dinilai sudah keliru sejak awal.
Karena pemerintah menyamaratakan tenaga honorer yang baru bertugas 2 tahun dengan dirinya yang sudah puluhan tahun mengabdi.
“Saya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi,” tutup Pak Rasyid.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Berita politik sepekan, kunjungan Sekjen PKV hingga Panja RUU TNI
Jakarta (ANTARA) – Selama sepekan (10-15 Maret), berbagai peristiwa politik telah diberitakan Kantor Berita ANTARA mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) di Istana hingga Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) merampungkan 40 persen pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.
1. Presiden Prabowo terima kunjungan Sekjen PKV To Lam di Istana Merdeka
Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan resmi dari Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.
Sekjen PKV To Lam dan rombongan tiba di Istana Merdeka, Jakarta, sekitar pukul 16.45 WIB.
Selengkapnya baca di sini.
2. Presiden imbau perusahaan transportasi daring beri mitra pengemudi THR
Presiden Prabowo Subianto mengimbau perusahaan transportasi berbasis aplikasi memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada mitra pengemudinya dalam bentuk uang tunai pada Idul Fitri 2025.
Presiden mengatakan para pengemudi dan kurir daring atau online memberikan kontribusi penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia.
Selengkapnya baca di sini.
3. Menko Polkam sebut kenaikan pangkat Seskab Teddy Indra sesuai prosedur
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan pemberian kenaikan pangkat kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dari mayor menjadi letnan kolonel telah sesuai prosedur yang diatur TNI.
“Saya sampaikan bahwa kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet Saudara Letnan Kolonel Infanteri Teddy Indra Wijaya ini telah melalui mekanisme yang berlaku di TNI. Tidak ada yang menyalahi,” kata Budi Gunawan saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Kamis.
Selengkapnya baca di sini.
4. Panja DPR dan pemerintah rampungkan pembahasan 40 persen DIM RUU TNI
Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) meliputi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah telah merampungkan pembahasan 40 persen dari 92 Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM RUU TNI.
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan pembahasan RUU TNI telah dilakukan sejak Jumat (14/3) hingga saat ini dan masih akan berlangsung hingga Minggu (16/5).
Selengkapnya baca di sini.
5. Dasco: Pekan depan pemerintah akan putuskan soal pengangkatan CPNS
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa paling lambat pekan depan pemerintah akan menyampaikan keputusan tentang percepatan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan,” kata Dasco setelah kunjungan kerja ke Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat.
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025 -

Pengangkatan CPNS dan PPPK Batal Diundur? Begini Kata Pemerintah
PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah akhirnya buka suara soal isu penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024. Kabar ini memicu beragam respons dari masyarakat, terutama para peserta seleksi yang sudah menunggu kepastian.
Lantas, apakah pengangkatan CPNS dan PPPK benar-benar diundur? Berikut penjelasan lengkap dari pemerintah.
Keputusan Resmi Jadwal Pengangkatan CPNS dan PPPK
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pemerintah akan mengumumkan keputusan resmi mengenai percepatan atau penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK paling lambat pekan depan.
“Kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan,” ucapnya saat kunjungan kerja di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat 14 Maret 2025.
Sufmi Dasco Ahmad menambahkan bahwa DPR sudah memberi masukan kepada pemerintah agar pengangkatan dipercepat dan seluruh formasi dapat terisi pada tahun 2025.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 sedang dalam proses finalisasi.
“Ya, lagi diurus semuanya,” ujarnya sambil memberikan gestur jempol, menandakan bahwa proses tersebut terus berjalan.
Namun kenyataannya, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memutuskan untuk menunda pengangkatan CPNS dan PPPK. Awalnya dijadwalkan pertengahan 2025, kini mundur menjadi Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK.
Kenapa Pengangkatan Diundur?
Penundaan ini bukan tanpa alasan. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal bertujuan untuk mengoptimalkan pengisian formasi yang masih jauh dari target.
“Karena formasi belum terisi lengkap, kami bisa melakukan optimalisasi formasi dengan penyesuaian jadwal ini,” katanya.
Zudan Arif merinci bahwa formasi CPNS Tahun Anggaran 2024 seharusnya mencapai 246.390 orang, namun baru terisi 179.090 orang atau 72,69 persen. Sementara formasi PPPK dari target 1.006.153 orang, baru terisi 677.638 orang atau 67,3 persen.
Selain optimalisasi formasi, ada beberapa alasan lain yang membuat pemerintah memutuskan menunda pengangkatan:
Banyaknya Permintaan Penundaan dari Instansi
Zudan mengungkapkan bahwa 207 instansi — sekitar 34,38 persen dari total 602 instansi — mengajukan permohonan penundaan atau pengunduran pengangkatan. Permintaan ini terkait dengan pengunduran tes serta perpanjangan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).
Penataan Tenaga Non-ASN Secara Menyeluruh
Penundaan juga bertujuan untuk menata ulang tenaga non-ASN, baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu. Zudan menegaskan bahwa jumlah tenaga non-ASN sangat besar sehingga perlu penataan serentak agar tidak tumpang tindih.
“Ini mengingat jumlahnya sangat besar sehingga harus kami tata secara bersama-sama,” ucapnya.
Penyesuaian Penempatan ASN
Penundaan ini juga bagian dari strategi pemerintah dalam memastikan ASN yang diangkat nantinya bisa ditempatkan sesuai kebutuhan program prioritas pembangunan.
Apa Dampaknya bagi Calon ASN?
Dengan penundaan ini, calon ASN harus bersabar lebih lama. Meski begitu, ada sisi positif dari kebijakan ini. Penundaan memungkinkan pemerintah merapikan pendataan dan memastikan formasi benar-benar terisi optimal.
Bagi sektor pendidikan dan kesehatan yang paling banyak membutuhkan tenaga baru, penataan ini diharapkan membuat distribusi pegawai lebih merata dan sesuai kebutuhan di tiap daerah.
Pemerintah juga menjanjikan pengangkatan akan dilakukan serentak setelah semua formasi terisi. Ini diharapkan menciptakan pemerataan kesempatan bagi seluruh peserta yang sudah lolos seleksi.
‘Sabar dan Tetap Siap!’
Meskipun pengangkatan mundur, Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR terus mengawal percepatan pengangkatan. Dia berharap hasil rapat dengan pemerintah pekan depan bisa memberikan kabar baik.
“Kami ingin seluruh formasi CPNS dan PPPK ini bisa terisi penuh di 2025. Kita akan terus dorong itu,” katanya.
Bagi para peserta yang sudah lolos seleksi, penundaan ini memang mengecewakan. Namun, dengan formasi yang lebih rapi dan pengangkatan serentak, peluang penempatan yang lebih adil dan sesuai kebutuhan di lapangan juga semakin besar.
Kini tinggal menunggu keputusan final dari pemerintah — apakah ada kemungkinan percepatan atau tetap mengikuti jadwal baru yang sudah ditetapkan.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-

Update Kejelasan Pengangkatan PPPK dan CPNS, DPR Pastikan Digelar Pekan Depan?
IKIRAN RAKYAT – Pemerintah dikabarkan akan mempercepat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024. Sudah adakah kepastian tanggal?
Terbaru, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan jawaban terkait isu percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024. Ia mengatakan, paling lambat keputusan tentang percepatan akan diumumkan pekan depan.
Hal ini diungkapkan Dasco setelah kunjungan kerja ke Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat, 14 Maret 2025.
“Kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan,” kata dia, dikutip Sabtu, 15 Maret 2025.
Beberapa hari lalu, Dasco menyampaikan bahwa DPR telah memberikan masukan kepada pemerintah berdasarkan hasil rapat Komisi II DPR.
Mereka meminta agar pemerintah melaksanakan simulasi untuk mempercepat proses pendataan dan merapikan sistem pendataan yang ada.
Dia juga menjelaskan bahwa DPR menginginkan agar pengangkatan CPNS dan PPPK dapat dipercepat dan dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2025.
Kata Prabowo Soal Nasib CPNS dan PPPK 2024
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memastikan bahwa proses pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) untuk tahun 2024 sedang ditangani oleh pemerintahannya.
“Ya, lagi diurus semuanya,” kata Prabowo ditemui di Plaza Insan Berprestasi di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta Pusat, Kamis.
Presiden selanjutnya memberikan isyarat dengan gestur jempol, yang menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengangkatan CASN 2024 memang sedang dalam proses penyusunan.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan atau menunda pengangkatan CPNS, yang awalnya direncanakan pada pertengahan 2025, kini dijadwalkan pada Oktober 2025.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN dan untuk melakukan penataan menyeluruh terhadap ASN nasional. ***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News