Xcloud.id

Produk: PPPK

  • THR ASN Sudah Cair Rp23,38 Triliun, Sri Mulyani Desak Pemda Percepat Penyaluran

    THR ASN Sudah Cair Rp23,38 Triliun, Sri Mulyani Desak Pemda Percepat Penyaluran

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya/THR bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN pusat maupun daerah mencapai sekitar Rp23,38 triliun per 17 Maret 2025 pukul 16.00 WIB. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan untuk ASN di lingkup pemerintah pusat telah terealisasikan senilai Rp11,57 triliun untuk 1.911.420 pegawai. 

    “Kami telah merealisasi 94,73% dari target pembayaran yang akan menerima THR sebanyak 2.017.715 pegawai/personil pemerintah pusat,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Buddhi Direktorat Jenderal Pajak, Selasa (18/3/2025).

    Secara perinci, THR untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencapai Rp6,24 triliun yang telah dibayarkan kepada 734.005 pegawai. 

    THR untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah cair Rp377,37 miliar untuk 98.843 pegawai. Sementara untuk Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) telah Sri Mulyani salurkan senilai Rp489,93 miliar untuk 146.385 pegawai. 

    Adapun tambahan penerimaan berupa THR bagi Kepolisian RI (Polri) mencapai Rp808,4 miliar untuk 457.241 personil polisi. Untuk TNI, sejumlah Rp2,66 triliun telah masuk ke rekening 474.946 personil. 

    Secara keseluruhan, satuan kerja (satker) yang bertanggung jawab mengeksekusi pembayaran THR, sebanyak 8.826 satker atau 99,71% dari total satker telah mencairkan THR. 

    Melihat dari sisi Kementerian/Lembaga (K/L), seluruhnya telah melaksanakan pembayaran THR sejak Senin (17/3/2025). 

    Sri Mulyani juga memberikan THR kepada pada pensiunan ASN maupun TNI melalui PT Taspen dan PT Asabri yang masing-masing senilai Rp10,19 triliun dan Rp1,37 triliun. 

    Sementara Sri Mulyani mencatat realisasi yang masih minim di pemerintah daerah (pemda), yakni senilai Rp242,19 miliar. Dari 542 pemda, baru 11 daerah yang melaksanakan pembayaran THR. 

    Untuk itu, dirinnya mengimbau pemerintah di seluruh daerah untuk segera merealisasikan pembayaran THR dalam minggu ini. 

    “Saya rasa untuk daerah memang mereka perlu segera. Beberapa langkah yang perlu diselesaikan melalui penerbitan peraturan kepala daerah dan kemudian bisa merealisasikan THR-nya. Jadi ini maslah proses, kita harapkan bisa segera direalisir pada minggu ini,” tutupnya. 

    Adapun, telah menyiapkan anggaran senilai Rp65,9 triliun untuk kebutuhan Tunjangan Hari Raya/THR bagi seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, hakim, serta pensiunan. 

    Perkiraan kebutuhan anggaran THR adalah sekitar Rp17,7 triliun untuk ASN Pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. 

    Kemudian pada BA BUN, Bendahara Negara telah mengalokasikan sekitar Rp12,4 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun. Selanjutnya, kebutuhan untuk ASN Daerah adalah sekitar Rp19,3 triliun. 

    Bagi ASN Daerah, dapat pula diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari APBD TA 2025 yang dialokasikan sekitar Rp16,5 triliun, dengan menyesuaikan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah serta sesuai ketentuan yang berlaku. 

  • Pemkab Bima Alokasikan Rp 46,3 Miliar untuk THR ASN, Cair Pekan Ini Regional 19 Maret 2025

    Pemkab Bima Alokasikan Rp 46,3 Miliar untuk THR ASN, Cair Pekan Ini Regional 19 Maret 2025

    Pemkab Bima Alokasikan Rp 46,3 Miliar untuk THR ASN, Cair Pekan Ini
    Tim Redaksi
    BIMA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten
    Bima
    , Nusa Tenggara Barat (NTB), mengalokasikan anggaran sebesar Rp 46,3 miliar untuk membayar
    Tunjangan Hari Raya
    (THR) bagi ASN di tahun 2025.
    Anggaran tersebut akan dicairkan paling lambat pekan ini dengan sasaran 6.182 orang PNS dan 3.848 orang PPPK di semua unit kerja.
    Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bima,
    Aries Munandar
    , mengatakan, pembayaran THR ini sesuai Peraturan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembayaran THR dan Peraturan Bupati Bima Nomor 6 Tahun 2025.
    “Pekan ini Pemkab Bima akan mencairkan THR bagi ASN dan PPPK tahun 2025 yang mengabdi di semua unit kerja,” kata Aries dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (19/3/2025).
    Aries menyampaikan, pembayaran THR bagi PNS akan dibagikan sesuai jenjang golongan dengan total anggaran Rp 31,37 miliar.
    Rinciannya, 1.173 orang pegawai golongan IV akan mendapatkan alokasi senilai Rp 10,81 miliar.
    Kemudian, 3.833 pegawai golongan III senilai Rp 18,36 miliar, 568 pegawai golongan II Rp 2,16 miliar, dan 8 pegawai golongan I senilai Rp 25,49 juta.
    Selain itu, pihaknya juga mengalokasikan anggaran Rp 14,66 miliar untuk membayar THR bagi 3.848 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Bima.
    “Besaran THR yang akan dibayar Maret 2025 ini berdasarkan atas gaji bulan Februari 2025,” jelasnya.
    Disinggung apakah THR tetap diberikan bagi ASN yang malas, Aries menegaskan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa pegawai yang malas atau tingkat kehadirannya rendah tidak diberikan hak untuk menerima.
    Menurutnya, semua pegawai di lingkungan Pemkab Bima tetap diberikan haknya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    “Berbeda dengan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang mengacu kepada tingkat kehadiran ASN setiap bulannya,” ungkapnya.
    Aries berharap
    tunjangan hari raya
    ini bisa dimanfaatkan setiap PNS dan PPPK dengan optimal, terutama untuk menunjang kebutuhan keluarga saat bulan puasa dan menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah.
    “Manfaatkan THR ini sebaik-baiknya secara optimal selama bulan puasa dan menjelang hari raya,” kata Aries Munandar.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah

    Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah

    Liputan6.com, Bandung – Pemerintah Jawa Barat (Jabar) menyambut baik mekanisme baru penyaluran tunjangan profesi guru aparatur sipil negara (ASN) di daerah.

    Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman menghadiri Peluncuran Mekanisme Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah Langsung ke Rekening Guru bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Wahyu Mijaya di Plaza Insan Berprestasi, kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Jakarta, Kamis (13/3/2025) sore.

    “Saya kira ini sebuah terobosan dari pemerintah sebagai wujud dari perhatian terhadap guru melalui penyerahan tunjangan langsung ke rekening guru,” ujar Herman dicuplik dalam siaran medianya ditulis Bandung, Jumat (14/3/2025).

    Herman mengatakan proses transfer langsung ke rekening guru merupakan sebuah terobosan yang baik dari pemerintah pusat.

    Dengan mekanisme ini, penyaluran tunjangan diharapkan semakin cepat karena dana tunjangan tak lagi mampir kas daerah sehingga mengurangi hambatan birokrasi.

    “Baru saja saya bersama Pak Kadis Pendidikan mewakili Bapak Gubernur Jawa Barat menghadiri acara peluncuran mekanisme baru penyerahan tunjangan guru ASN daerah secara langsung melalui rekening guru,” ungkap Herman.

    Herman menyebut perubahan skema penyaluran ini pun tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 4 Tahun 2025 sebagai Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No 45 Tahun 2023.

    Aturan tersebut mengenai petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru ASN daerah.

    “Tunjangan untuk guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024,” kata Herman.

    Hal ini memastikan pula bahwa guru mendapatkan haknya, serta sebagai bukti komitmen pemerintah atas kesejahteraan guru.

    Herman menegaskan bahwa masa depan anak -anak bangsa tentu sangat tergantung dari sektor pendidikan, maka guru sebagai ujung tombak suksesnya pendidikan perlu mendapat atensi.

    “Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa salah satu prioritas pembangunan manusia adalah bidang pendidikan. Bahkan alokasi anggarannya di APBN mendapatkan besaran yang paling tinggi. Demikian juga di Jawa Barat, Bapak Gubernur memberikan perhatian serius bagi pembangunan pendidikan  berkarakter,” tambah Herman.

     

    Hendak Selfie di Tengah Sungai Serayu, Remaja di Cilacap Hilang Tenggelam

  • Tunjangan Guru Dikirim Langsung ke Rekening, Puan Minta Data Diawasi

    Tunjangan Guru Dikirim Langsung ke Rekening, Puan Minta Data Diawasi

    Jakarta –

    Ketua DPR Puan Maharani menyambut baik kebijakan pemerintah terkait pemberian tunjangan bagi guru aparatur sipil negara (ASN) yang akan langsung ditransfer ke rekening pribadi guru tanpa melalui pemerintah daerah (Pemda). Kendati demikian ia mengatakan mesti ada pengawasan yang ketat terkait penyaluran itu.

    “Meski begitu, kebijakan ini tidak boleh hanya dipandang sebagai langkah teknis administratif, melainkan harus dikawal dengan mekanisme yang jelas agar tidak menimbulkan permasalahan baru terkait transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan sistem pembayaran tunjangan bagi guru ASN,” kata Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/3/2025).

    Pemberian tunjangan bagi guru ASN daerah dan PPPK yang sebelumnya disalurkan melalui Pemda menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik kini langsung ditransfer oleh Kementerian Keuangan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan menghindari keterlambatan pencairan dana kepada 1,47 juta guru akibat administrasi yang berbelit. Namun tanpa sistem yang kuat, Puan menilai, kebijakan ini dapat menimbulkan tantangan baru dalam aspek transparansi dan akuntabilitas.

    “Meski transfer tunjangan langsung ke rekening guru terdengar sebagai solusi yang lebih praktis, namun ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah. Yaitu pengawasan terhadap ketepatan data penerima,” ujar Puan.

    “Tanpa verifikasi dan sistem validasi yang kuat, ada potensi kesalahan dalam data penerima tunjangan, baik karena ketidaksesuaian data guru aktif, perubahan status kepegawaian, maupun kemungkinan adanya kesalahan administratif dalam sistem keuangan negara,” sambungnya.

    Ia mengingatkan pemerintah untuk memastikan bahwa mekanisme pembayaran tunjangan dapat berjalan secara adil. Program ini diharapkan bisa berkelanjutan untuk menjamin kesejahteraan para guru yang memiliki peran krusial dalam mencerdaskan bangsa.

    Selain itu, kata Puan, perlu ada mekanisme pengawasan yang jelas agar dana benar-benar diberikan kepada yang berhak tanpa menghilangkan kontrol atas kinerja dan tanggung jawab guru ASN. Kebijakan ini, menurutnya, juga harus didukung dengan sistem digital yang aman dan bebas dari potensi kebocoran data maupun penyelewengan.

    “Pemerintah harus menjamin bahwa sistem pencairan langsung ini akan tetap berfungsi secara optimal tanpa kendala teknis atau kendala birokrasi di kemudian hari,” tegas perempuan pertama sebagai Ketua DPR RI tersebut.

    “Penting juga pembaharuan data penerima secara berkala dan terbuka untuk diaudit guna mencegah penyimpangan atau ketidaktepatan dalam pencairan tunjangan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap guru ASN yang menerima tunjangan telah melalui sistem verifikasi yang ketat dan akurat,” ujarnya.

    Ketua DPP PDIP ini mewanti pemerintah agar sistem pencairan tunjangan bebas dari serangan siber. Ia tak ingin hal itu menjadi kendala di kemudian hari.

    “Pemerintah harus menjamin bahwa sistem ini bebas dari risiko serangan siber yang dapat mengganggu pencairan tunjangan bagi guru ASN,” ungkap Puan.

    Ia juga mendukung kebijakan pemerintah yang tetap memberikan tunjangan profesi guru non-PNS yang dinaikkan dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per orang, per bulan. Termasuk pemberian bantuan sebesar Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu untuk guru honorer non sertifikasi.

    “Selain guru ASN, guru-guru swasta, honorer, dan santri guru di pesantren juga sangat berjasa dalam layanan pendidikan Indonesia. Negara harus memberikan apresiasi atas kontribusi mereka,” imbuhnya.

    (dwr/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • DPR RI minta kepala daerah segerakan pengangkatan CASN-PPPK

    DPR RI minta kepala daerah segerakan pengangkatan CASN-PPPK

    Makassar (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI HM Taufan Pawe meminta kepala daerah merespons keputusan hasil revisi percepatan pengangkatan dan pelantikan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) segera dilaksanakan.

    “Ini merupakan hasil perjuangan Komisi II. Saya berharap semua kepala daerah di Sulsel, apa yang menjadi keputusan bapak Presiden Prabowo untuk dilakukan percepatan,” katanya di sela acara Safari Ramadhan AMPG di Makassar, Selasa.

    Menurutnya, tidak ada alasan pemerintah daerah memperlambat proses pengangkatan dan pelantikan CASN maupun PPPK, mengingat pemerintah pusat telah memutuskan percepatan pengangkatan CASN pada Juni 2025 dan PPPK paling lambat Oktober 2025.

    Di tempat yang sama, Bupati Kabupaten Barru Andi Ina Kartika Sari menyatakan, hasil keputusan dari Pemerintah Pusat harus segera dilaksanakan . Meski demikian, pihaknya masih tetap menunggu perkembangan selanjutnya.

    “Alhamdulillah, kita bersyukur (ada putusan). Dan kemarin sudah disampaikan secara langsung bahwa PPPK dan CASN itu semua sudah ada waktu atau sudah ada jelas waktunya (percepatan pengangkatan),” katanya.

    Mantan Ketua DPRD Provinsi Sulsel ini menegaskan, sesuai dengan hasil keputusan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Nasional dan ditindaklanjuti Sekretariat Negara, maka harus dijalankan.

    “Kalau kita (Pemda Barru), namanya sudah menjadi keputusan, maka haruslah kita jalankan, tidak bisa tidak dijalankan, karena itu terkait dengan kesejahteraan mereka baik PPPK maupun CASN. Kalau saya di Barru, siap menjalankan apapun menjadi keputusan pemerintah pusat,” ucapnya.

    Sebelumnya, pemerintah menunda proses pengangkatan CASN dan PPPK dari semula Maret 2025 ditunda untuk CASN pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026. Namun belakangan mendapat reaksi dari publik, akhirnya diputuskan percepatan pengangkatan CASN yakni Juni 2025 dan PPPK Oktober 2025.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengangkatan CPNS-PPPK 2024 Ditunda, Ini Alasan MenPANRB Rini Widyantini

    Pengangkatan CPNS-PPPK 2024 Ditunda, Ini Alasan MenPANRB Rini Widyantini

    PIKIRAN RAKYAT – Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 ditunda, hal ini telah resmi diumumkan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan alasan penundaan pengangkatan CPNS-PPPK 2024 karena permintaan 213 instansi yang tidak siap.

    Keputusan ini tentu saja menimbulkan polemik dari para peserta yang telah lulus seleksi. Mereka menanyakan alasan dari penundaan pengangkatan.

    Berikut beberapa alasan yang menjadi dasar penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 beserta penjelasan lebih lanjut mengenai dampaknya.

    Alasan Ditunda Pengangkatan CPNS-PPPK 2024

    Keputusan ditundanya pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 sudah disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama dengan Menteri PANRB.

    Keputusan tersebut menyebutkan pengangkatan CPNS diangkat paling lambat pada Oktober 2025, sedangkan untuk PPPL dijadwalkan pada Maret 2026. Berikut alasannya:

    Menyesuaikan jadwal pengangkatan di seluruh instansi agar bisa serentak. Menyesuaikan data formasi, jabatan, dan penempatan bertujuan untuk memastikan pegawai ditempatkan sesuai kebutuhan. Memberikan waktu tambahan bagi instansi yang masih menyelesaikan pengadaan CPNS dan PPPK. Mengoptimalkan usulan formasi dari instansi pemerintah agar distribusi CPNS dan PPPK lebih efektif dan tepat sasaran. Percepatan Jadwal Pengangkatan

    Meskipun sempat ditunda, akhirnya Rini Widyantini mengungkapkan bahwa pengangkatan CPNS akan dipercepat paling lambat Juni 2025 sedangkan pengangkatan PPPK paling lambat bulan Oktober 2025 yang semula pada Maret 2026.

    Keputusan ini diambil setelah berkoordinasi dengan berbagai pihak, hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran proses pengangkatan.

    Diharapkan proses pengangkatan CPNS dan PPPK dapat lebih efisien, adil, dan transparan, sehingga dapat memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk berkontribusi di pemerintahan.

    Kesimpulannya pengangkatan CPNS-PPPK 2024 semula mengalami penundaan hingga Oktober 2025 dan Maret 2026. Namun, hal ini dilakukan untuk menyelesaikan berbagai kendala dalam penataan CPNS dan PPPK.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Istri Laporkan Suami Polisi usai Dipaksa Aborsi Janin Anak, Tak Percaya Alasan Biaya: Dia Selingkuh

    Istri Laporkan Suami Polisi usai Dipaksa Aborsi Janin Anak, Tak Percaya Alasan Biaya: Dia Selingkuh

    TRIBUNJATIM.COM – Seorang istri polisi melaporkan suaminya sendiri seorang anggota Polres Situbondo karena diduga selingkuh.

    Istri polisi itu melaporkan tabiat suaminya yang kerap main tangan.

    Tak hanya KDRT, istri sah APP (23) juga menyebutkan suaminya memaksa agar ia mengaborsi kandungan.

    Anak kedua yang tengah dikandung oleh istri tersebut telah diaborsi menggunakan obat.

    APP mencurigai suaminya berbohong dengan dalih tak bisa membiayai hidup dua anak.

    APP menyebut suaminya telah berselingkuh dan kerap membiayai selingkuhannya tersebut.

    Oknum anggota Polres Situbondo, berinisial DED (26), dilaporkan istri resminya ke Propam Polres Situbondo atas dugaan melakukan kekerasan dan memaksanya melakukan aborsi anak kedua.

    Istri sah berinisial APP (23), warga Desa Wonoplitahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, itu menyatakan, aksi kekerasan dilakukan di Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo Kota sejak 2024.

    Saat dihubungi, dia mengaku sering mendapatkan kekerasan dari DED sejak awal pernikahannya. Aksi kekerasannya dilakukan di tangan, kaki, dan punggung korban.

    “Dia (DED) saya laporkan KDRT dan perselingkuhan di Polres,” katanya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (18/3/2025), seperti dikutip TribunJatim.com.

    Dia juga menjelaskan terkait pemaksaan aborsi yang dilakukan pelaku kepadanya.

    APP mengaku dipaksa untuk meminum kapsul penggugur janin yang sebenarnya tidak ingin dilakukannya.

    “Saya tidak mau menggugurkan janin saya, tetapi suami saya saat itu mendesak saya secara terus-menerus sehingga terpaksa saya minum. Setelah minum, saya mengalami panas demam yang akhirnya menyebabkan keguguran. Saya sedih, sebenarnya sudah tidak berbentuk janin tetapi sudah berbentuk manusia,” ucapnya.

    Dugaan pemaksaan aborsi yang dilakukan DED kepada APP terjadi pada Maret 2024.

    Polres Situbondo tempat istri polisi melaporkan kelakuan suaminya yang memaksa aborsi. (Kompas.com)

    Sesudah melakukan aborsi, korban dibawa ke rumah sakit.

    Namun, selama perawatan, dia tidak ditemani pelaku hingga pulang.

    “Setelah aborsi, saya ada di rumah sakit. Selama perawatan, dia tidak menemani dan sampai pulang, saya pulang sendiri pakai Gojek,” katanya.

    Korban juga menyatakan alasan pelaku memaksanya untuk aborsi adalah karena tidak memiliki biaya.

    Jarak anak pertama dengan kedua selisih 10 bulan.

    Namun, korban tidak percaya dengan alasan tersebut karena pelaku memiliki hubungan gelap dengan perempuan lain.

    “Dia memiliki selingkuhan di Situbondo, saya dikirimi foto dan video saat mereka hubungan selayaknya suami istri,” katanya.

    Korban melaporkan pelaku ke Propam Polres Situbondo dengan nomor STTLP/B/272/XII/2024/SPKT/POLRESSITUBONDO/POLDAJATIM pada Desember 2024.

    Kapolres Situbondo AKBP Rezi Dharmawan membenarkan adanya laporan. Pihaknya sedang memproses kasus tersebut dan berharap yang bersangkutan bisa bersabar menunggu hasil penyelidikan.

    “Kasus tersebut sedang berjalan dengan baik, laporan pidana dan kode etiknya,” katanya.

    Sementara itu di tempat lain, seorang ASN memicu warga membakar Mapolsek.

    Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga depresi setelah dituduh polisi mencuri ponsel.

    ASN tersebut sampai melakukan aksi nekat. 

    Setelah peristiwa itu, ASN yang dikenal baik oleh tetangga itu membuat warga geram.

    Hingga akhirnya warga menggeruduk dan membakar mapolsek.

    Kasubsi Humas Polres Lombok Utara Ipda Made Wiryawan membenarkan adanya peristiwa kericuhan di Polsek Kayangan, namun belum mengetahui penyebab kejadian tersebut.  

    Made Wiryawan belum memberi penjelasan terkait pemicu kemarahan warga sampai merusak kantor Polsek Kayangan pada Senin (17/3/2025).

    “Iya benar ada kejadian itu (kericuhan), soal penyebabnya kami belum tahu, informasinya masih simpang siur,” kata Wiryawan via WhatsApp, Selasa (18/3/2025).

    Sementara itu, dari informasi yang dihimpun Tribun Lombok, insiden ini diduga dipicu kemarahan warga karena ada satu warga mengalami depresi hingga akhiri hidup setelah diperiksa polisi.

    Sore hari sebelumnya, warga atas nama Rizkil Watoni, seorang ASN, staf Bidang Tata Ruang DPUPP-PKP dikabarkan akhiri hidup. 

    Diduga dia menghabisi nyawa sendiri karena depresi dituduh mencuri handphone di salah satu toko modern.

    Terduga pelaku diduga stres setelah keluar dari tahanan sementara. 

    Usai menjalani pemeriksaan di Polsek Kayangan, terduga pelaku pulang dan semakin tertekan sampai nekat menghabisi nyawa sendiri.  

    Sebelum akhiri hidup dia sempat bercerita kepada keluarga bahwa dia tidak mencuri, tapi salah ambil barang saat belanja. 

    Mendengar cerita ini, warga yang mengenal korban sebagai anak yang baik kemudian melampiaskan kemarahan dengan menyerbu kantor polisi.

    Warga menyerang kantor Polsek Kayangan Lombok Utara. Warga juga membakar kendaraan yang ada di markas polisi tersebut. 

    Hingga saat ini belum ada keterangan dari pihak kepolisian terkait insiden tersebut. 

    Tribun Lombok masih berusaha mendapatkan keterangan terkait hal ini. 

    Sosok ASN Rizkil Watoni

    Sang ayah Nasruddin menceritakan, Rizkil Watoni adalah sosok pemuda baik yang menjadi tulang punggung keluarga. 

    Dia merupakan pemuda yang gigih dan berprestasi.

    Setelah lulus SMA ia merantau menjadi Pekerja Migran untuk mencari biaya kuliah. 

    Akhirnya dia mendapatkan beasiswa di salah satu kampus di Malang, Jawa Timur. 

    Pada 2023, ia lulus menjadi ASN PPPK, menjadi staf teknis di Dinas PUPR Kabupaten Lombok Utara.  

    Meski sudah menjadi ASN, untuk menopang beban hidup keluarga Rizkil Watoni juga berjualan es keliling setelah pulang dari kantornya. 

    Di kampung, ia dikenal sebagai pemuda yang taat ibadah. 

    Dengan kejadian ini, pihak keluarga merasa begitu terpukul.

    Kini, Nasruddin dan pihak keluarga berharap agar oknum polisi yang diduga menekan mental anaknya diberhentikan dari instansi kepolisian.

    Begitu juga dengan pelaku yang memviralkan video isi CCTV di toko modern tersebut agar dapat ditindak. 

    “Harapan kami, kami bisa mendapatkan keadilan, oknum aparat yang kami duga menekan anak kami hingga depresi diberhentikan dari kepolisian, lalu yang viralin video itu ditangkap,” tegas Nasruddin.

    Penjelasan Polisi

    Sementara itu saat dikonfirmasi terkait dugaan oknum polisi yang menekan korban sampai depresi, Kasubsi Humas Polres Lombok Utara Ipda Made Wiryawan belum memberikan jawaban.  

    Terpisah, Kapolda NTB Irjen Hadi Gunawan, pada malam kejadian penyerangan markas, turun ke lokasi untuk mengecek kondisi. 

    Saat ini Polda NTB tengah menyelidiki pemicu penyerangan tersebut.

    Untuk diketahui, Mapolsek Kayangan di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), dirusak dan dibakar oleh sejumlah orang, Senin, (17/3/2025), pukul 18.30 Wita.

    Berdasarkan informasi yang diterima Tribunnews dari Siaga Ops II Polda NTB, perusakan itu diduga dilakukan oleh warga Dusun Lokok Are, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan.

    Perusakan itu disebut dikoordinir oleh seorang warga yang bernama Hamdan.

    Menurut video yang didapatkan Tribunnews, terlihat ada sejumlah orang yang membawa benda panjang yang terlihat seperti tongkat.

    Benda itu tampak dihantamkan ke jendela untuk memecahkan kaca.

    Kemudian, terlihat ada api besar yang berkobar di dekat pagar. 

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Sri Mulyani cairkan THR Rp20,86 triliun ke ASN pusat dan pensiunan

    Sri Mulyani cairkan THR Rp20,86 triliun ke ASN pusat dan pensiunan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt/pri.

    Sri Mulyani cairkan THR Rp20,86 triliun ke ASN pusat dan pensiunan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 18 Maret 2025 – 16:12 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merealisasikan pencairan tunjangan hari raya (THR) senilai Rp20,86 triliun kepada aparatur sipil negara (ASN) pusat dan pensiunan per 17 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.

    Dikutip dari keterangan di Jakarta, Selasa, Sri Mulyani merinci pembayaran THR kepada ASN pusat telah menjangkau 1.541.373 penerima dengan nilai mencapai Rp9,36 triliun.

    Pencairan THR itu mencakup berbagai komponen pegawai pemerintah, termasuk pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), anggota Polri, prajurit TNI, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN).

    THR PNS yang telah dibayarkan berjumlah Rp5,11 triliun untuk 568.148 pegawai, sedangkan untuk PPPK sebesar Rp251,48 miliar bagi 65.836 pegawai.

    Sementara itu, THR bagi anggota Polri mencapai Rp1,64 triliun untuk 416.039 personil dan THR prajurit TNI sebesar Rp2,02 triliun untuk 389.805 personil.

    Adapun THR PPNPN tercatat sebanyak Rp333,13 miliar bagi 101.545 pegawai.

    Hingga Senin (17/3) sore, sebanyak 7.476 satuan kerja (satker) atau 84 persen dari total 8.852 satker telah menerima pembayaran.

    Untuk realisasi THR pensiunan, pencairan tercatat mencapai Rp11,5 triliun untuk 3.558.716 pensiunan atau 97,66 persen dari target.

    Pembayaran dilakukan melalui PT Taspen sebesar Rp10,16 triliun untuk 3.090.496 pensiunan dan melalui PT Asabri sebesar Rp1,33 triliun untuk 468.220 pensiunan.

    Dengan pencairan THR ini, Sri Mulyani berharap daya beli masyarakat meningkat sehingga turut mendorong aktivitas ekonomi, terutama menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri.

    Pemerintah terus memastikan kelancaran penyaluran THR agar dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh para penerima dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

    Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran senilai Rp49,4 triliun untuk THR ASN tahun 2025.

    Perkiraan kebutuhan anggaran THR adalah sekitar Rp17,7 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri.

    Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), telah dialokasikan sekitar Rp12,4 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun.

    Selanjutnya, kebutuhan untuk ASN daerah adalah sekitar Rp19,3 triliun.

    Sumber : Antara

  • Cek Rekeningmu Sekarang! Sri Mulyani sudah Cairkan THR untuk ASN Pusat dan Pensiunan

    Cek Rekeningmu Sekarang! Sri Mulyani sudah Cairkan THR untuk ASN Pusat dan Pensiunan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kabar baik untuk ASN pusat dan pensiunan, sebab Menkeu Sri Mulyani sudah mencairkan THR Rp20,86 T.

    Dilansir dari Antaranews, Sri Mulyani Indrawati telah merealisasikan pencairan tunjangan hari raya (THR) senilai Rp20,86 triliun kepada aparatur sipil negara (ASN) pusat dan pensiunan per 17 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.

    Menurut keterangan yang dikutip pada hari Selasa, Bendahara RI itu merinci pembayaran THR kepada ASN pusat telah menjangkau 1.541.373 penerima dengan nilai mencapai Rp9,36 triliun.

    Apa saja komponennya?

    Pencairan THR itu mencakup berbagai komponen pegawai pemerintah, termasuk pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), anggota Polri, prajurit TNI, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN).

    THR PNS yang telah dibayarkan berjumlah Rp5,11 triliun untuk 568.148 pegawai, sedangkan untuk PPPK sebesar Rp251,48 miliar bagi 65.836 pegawai.

    Sementara itu, THR bagi anggota Polri mencapai Rp1,64 triliun untuk 416.039 personil dan THR prajurit TNI sebesar Rp2,02 triliun untuk 389.805 personil.

    Adapun THR PPNPN tercatat sebanyak Rp333,13 miliar bagi 101.545 pegawai.

    Dengan pencairan THR ini, Sri Mulyani berharap daya beli masyarakat meningkat sehingga turut mendorong aktivitas ekonomi, terutama menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri.

  • Penantian Panjang Guru Honorer di Bandung Barat Pupus, Curhat ke Bupati Jeje Sulit

    Penantian Panjang Guru Honorer di Bandung Barat Pupus, Curhat ke Bupati Jeje Sulit

    JABAR EKSPRES – Rasa sedih, sakit dan kecewa terus dirasakan oleh 889 guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun di berbagai wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB).

    Bagaimana tidak, pasca diterbitkannya Kepmenpan RB Nomor 15 dan 16 Tahun 2025 sempat menjadi angin segar bagi mereka. Namun, harapan itu pupus setelah Pemda KBB hanya menyediakan kuota 40 orang untuk PPPK.

    Para guru honorer ini, menaruh harapan besar kepada Pemkab Bandung Barat yang sudah menyanggupi penambahan kuota PPPK demi membuka kesempatan kepada tenaga honorer negeri yang sudah lulus passing grade tapi tertunda karena formasi tidak tersedia.

    BACA JUGA: PWI Bandung Barat Kecam Dugaan Intimidasi Wartawan oleh Ajudan Jeje Ritchie

    Langkah itu diambil sebagai solusi untuk menyelesaikan nasib mereka yang selama ini masih menggantung.

    “Kami menaruh harapan besar kepada Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail untuk bisa memperbaiki masa depan para guru honorer,” ungkap Nurjaman (36), salah seorang guru honorer, Selasa (18/3/2025).

    Selain menjadi guru honorer, Nurjaman juga menjabat sebagai Ketua Forum Persatuan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Bandung Barat. Menurutnya, organisasi ini sudah bersurat resmi agar bisa audensi dengan orang nomor satu di Kabupaten Bandung Barat (KBB) ini.

    BACA JUGA: Sungai Cimeta Meluap, Puluhan Rumah di Cipatat Bandung Barat Terendam Banjir

    Namun, hingga saat ini, pihaknya belum mendapat jawaban pasti dari orang nomor satu di Bandung Barat.

    “Kami sudah menyurati pak bupati pada 24 Februari 2025 lalu. Tapi memang sampai hari ini belum mendapat jawaban. Mudah-mudahan saja ada jawaban, sehingga kami bisa menyampaikan aspirasi ke pak bupati,” katanya.

    Menurutnya, surat resmi dilayangkan tidak hanya ke Bupati Bandung Barat, tapi juga ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) KBB, namun belum ada respons maupun jawaban hingga saat ini.

    “Tapi sama, baik pak bupati maupun PGRI KBB belum memberikan jawaban atas surat yang kami layangkan. Padahal kami hanya sekadar menyampaikan nasib kami, tak lebih dari itu,” keluh guru honorer asal Cikalongwetan ini.