BGN Pastikan Gaji SPPI hingga Ahli Gizi MBG Cair Minggu Depan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)
Dadan Hindayana
memastikan gaji Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjabat Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) cair minggu depan.
Pasalnya, proses administrasi pencairan
gaji SPPI
sudah selesai sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) diprediksi keluar pada Senin mendatang.
“Sehingga alhamdulillah sudah selesai proses administrasinya. Mungkin Senin sudah mulai ada SPM dan Insya Allah minggu depan selesai,” kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Dadan mengungkapkan, gaji yang dibayarkan adalah gaji tiga bulan sejak program
Makan Bergizi Gratis
(MBG) digulirkan pada awal Januari 2025.
Tak hanya SPPI,
pencairan gaji
ini pun mencakup gaji ahli gizi dan akuntan.
“Iya semua (SPPI yang belum dibayar), tiga bulan. Tiga bulan akan selesai sebelum Lebaran termasuk ahli gizi dan akuntan. Insya Allah selesai,” ucap dia.
Lebih lanjut Dadan mengungkapkan, pembayaran gaji memang sempat terkendala mengingat SPPI belum diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (SPPK).
Dadan bilang, pengangkatan PPPK paling cepat baru dilaksanakan pada April.
Dengan demikian, pembayaran gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa serta merta dilakukan karena status tersebut.
Saat ini, pihaknya telah menggunakan metode lain untuk pembayaran gaji sehingga gaji SPPI, ahli gizi, hingga akuntan bisa dicairkan.
“Kemudian akhirnya, karena SPM lama, kemudian kita menggunakan jasa penggunaan lain. Tapi kemudian dalam pembayarannya rupanya kan ada banyak metode nih, mulai dari penyaluran satu sampai tujuh,” jelas Dadan.
“Kalau dua yang digunakan itu artinya kita kontak satu-satu, pembayarannya satu-satu. Nah, ini akan memakan waktu lama sehingga kita ubah ke 6,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah menunjuk SPPI untuk menjalankan program
makan bergizi gratis
bagi anak-anak sekolah.
Dikutip dari Kompas TV, Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional Ikeu Tanziha mengatakan, para lulusan SPPI akan ditugaskan dalam kelompok-kelompok kecil untuk bekerja di unit layanan makan bergizi gratis.
SPPI sendiri adalah kumpulan sarjana dari berbagai perguruan tinggi yang sebelumnya telah mengikuti Pendidikan Dasar dan Latihan Militer (Diksarmil) bersama TNI.
Dengan keterlibatan SPPI, pemerintah berharap program makan bergizi gratis ini dapat terlaksana dengan lebih efektif, memberikan manfaat yang maksimal bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak Indonesia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Produk: PPPK
-
/data/photo/2025/03/03/67c572115b78b.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "BGN Pastikan Gaji SPPI hingga Ahli Gizi MBG Cair Minggu Depan")
BGN Pastikan Gaji SPPI hingga Ahli Gizi MBG Cair Minggu Depan
-
Oreo Berbagi Kebaikan dengan Dukungan Pendidikan untuk anak Yatim
JABAR EKSPRES – Melalui program “Oreo Berbagi Serunya Berilmu”, PT Mondelez Indonesia Manufacturing memberikan donasi sebesar 2,5 persen keuntungan penjualan untuk mendukung pendidikan.
Donasi diberikan dengan target total penerima manfaat 1500 anak yatim piatu dan membantu mereka mewujudkan mimpi masa depan melalui penyerahan alat bantu belajar.
BACA JUGA: Abadikan Momen Ramadhan, Produk Xiaomi Diskon Gede-gedean, Ini Dia Daftarnya!
Zaenal Abidin selaku Direktur PT Mondelez Indonesia Manufacturing menjelaskan, program ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Mondelez Indonesia, melalui brand Oreo untuk menyebarkan semangat kebaikan dengan menciptakan lebih banyak momen kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia.
“Sebagai produk yang diproduksi di Indonesia, tepatnya di Cikarang, dan menjadi pusat produksi yang memenuhi kebutuhan 40 negara di Asia Pasifik, Timur Tengah, termasuk Jepang, Australia dan Selandia Baru,’’ujar Zaenal dalam keterangan rilisnya.
BACA JUGA: PPPK dan CASN tidak Terima Gaji Selama 3 Bulan, Gara-Gara Pengangkatan Tertunda!
Menurutnya, Oreo senantiasa tumbuh berkembang bersama keluarga Indonesia selama 30 tahun. Pihaknya berkomitmen memberikan berbagai keseruan yang dihadirkan dalam cemilan untuk menciptakan momen kebersamaan keluarga Indonesia.
Dengan bekal pendidikan, peluang untuk meraih kehidupan yang layak di masa depan akan menjadi lebih besar dan menjadi kekuatan untuk memajukan bangsa di masa depan.
BACA JUGA: Mobil Listrik Murah Asal Vietnam VinFast Dibandrol Rp 200 Jutaan!
Dengan rasa bangga dan terharu bahwa kami juga mengantarkan program Oreo Berbagi Serunya Berilmu kepada anak-anak panti asuhan. Oreo ingin mengambil peran dengan memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anak yatim piatu.
‘’Hal ini sesuai dengan tujuan brand Oreo yaitu Menciptakan Momen Seru Kebersamaan, khususnya di momen belajar layaknya seorang anak yang tumbuh di keluarga utuh,” jelas Zaenal.
BACA JUGA: Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Pemalsuan Minyakita!
Sementara itu, Apresiasi dan dukungan pun diberikan oleh Vivi Andriani, S.T., M.Sc. selaku Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia atas dibukanya rangkaian program “Oreo Berbagi Serunya Berilmu” yang ditujukan untuk mendukung pendidikan anak yatim piatu di berbagai wilayah Indonesia.
-
Dede Yusuf: CASN dan CP3K Akan Diangkat pada 2025
Jakarta, Beritasatu.com – Politisi Dede Yusuf memberikan apresiasi kepada pemerintah yang akan mengangkat seluruh calon aparatur sipil negara (CASN) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CP3K) pada 2025.
“Untuk teman-teman CASN dan CP3K yang saat ini bertanya-tanya mengapa pengangkatan mereka harus mundur atau dijadwalkan ulang, percayalah kami di Komisi II DPR berjuang keras untuk menuntaskan masalah ini, khususnya untuk CASN dan CP3K hasil seleksi 2024,” ujar Dede Yusuf dikutip dari Instagram miliknya, Kamis (20/3/2025).
Menurut Dede Yusuf, saat ini ada sekitar 1,2 juta CASN dan CP3K yang masih menunggu kepastian mengenai pengangkatan mereka sebagai abdi negara.
“Pada saat rapat di Komisi II, kami meminta agar pengangkatan ini bisa dilakukan sesegera mungkin. Namun, saat ada wacana pengangkatan serentak, banyak protes yang muncul dari masyarakat,” lanjutnya
“Kami mendengar masukan tersebut, dan setelah diskusi lebih lanjut, pimpinan Komisi II akhirnya berembuk dan melakukan konsultasi dengan pemerintah,” tuturnya.
Dede Yusuf memastikan pengangkatan CASN dan CP3K dipastikan akan dilakukan pada 2025.
“Alhamdulillah, keputusan sudah dikeluarkan oleh Presiden, yang dibacakan oleh mensesneg dan menpanrb semua pengangkatan akan dilakukan pada 2025,” tambahnya.
Dede Yusuf menegaskan, seluruh pengangkatan CASN dan CP3K dijadwalkan pada tahun 2025 ini, dengan rincian sebagai berikut, CASN akan diangkat paling lambat pada Juni 2025, sementara CP3K paling lambat pada Oktober 2025.
“Jadi, tidak ada lagi pengangkatan pada 2026. Semua pengangkatan CASN dan CP3K akan dilakukan pada 2025. Kami juga memastikan bahwa bagi yang sudah siap, mereka bisa diangkat lebih awal, tergantung pada formasi dan data yang ada di kementerian serta kelembagaan Pemerintah lainnya yang saat ini sedang disusun,” terangnya.
Sebagai wakil ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, mengingatkan agar kepala daerah tidak lagi mengangkat pegawai honorer untuk mempercepat pengangkatan CASN dan CP3K di daerah masing-masing.
“Gunakan dan manfaatkan mereka yang telah lolos seleksi pada seleksi 2024 kemarin. Semoga ini menjadi kabar baik bagi teman-teman semua, dan dapat bermanfaat. Tetap semangat,” tutup Dede Yusuf yang memastikan pengangkatan CASN dan CP3K akan dilakukan pada 2025.
-
Percepatan pengangkatan CASN 2024
Jumat, 21 Maret 2025 11:00 WIB
Pemerintah mempercepat proses pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024. Percepatan itu berlaku baik untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
-
Cara Daftar KJMU 2025 bagi Mahasiswa di DKI Jakarta, Ini Syarat Penerima dan Jadwal Seleksinya – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Inilah cara daftar KJMU 2025 bagi mahasiswa di DKI Jakarta, lengkap dengan syarat dan jadwal seleksi pendaftarannya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) kembali membuka pendaftaran KJMU 2025 (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul).
Pendaftaran KJMU 2025 terbuka bagi mahasiswa di DKI Jakarta yang lolos seleksi Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (PTN/PTS) jalur reguler dari keluarga yang tidak mampu.
Dilansir dari Instagram Dinas Pendidikan DKI Jakarta (@disdikdki), terkait program KJMU 2025, Pemprov DKI Jakarta akan menambah kuota mahasiswa penerima dari 15 ribu menjadi 20 ribu mahasiswa.
Baik calon mahasiswa maupun yang telah berstatus mahasiswa di PTN atau PTS semua berhak mendaftar KJMU 2025.
Lantas, apa saja syarat daftar KJMU 2025?
Selengkapnya, simak syarat, cara daftar dan jadwal seleksi KJMU 2025, merujuk Instagram resmi P4OP Dinas Pendidikan Jakarta, berikut ini.
Syarat Penerima KJMU 2025
1. Berdomisili dan memiliki KTP serta KK DKI Jakarta
2. Terdaftar dalam DTKS dan/atau warga binaan sosial pada panti sosial Dinas Sosial
3. Tidak menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan/atau APBD
Syarat Daftar KJMU 2025
1. Calon Mahasiswa Penerima KJMU 2025:
Dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri/swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya
Dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenag
Dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul di DKI Jakarta2. Mahasiswa Penerima KJMU 2025:
Dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri/swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya
Dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenag
Dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul di DKI Jakarta
Pengajuan paling lama pada semester 4Cara Daftar KJMU 2025
Merujuk pada tahapan pendaftaran KJMU yang telah dibuka sebelumnya, berikut langkah-langkahnya:
1. Isi formulir pendaftaran dari sekolah SMA asal
2. Buka laman resmi p4op.jakarta.go.id/kjmu
3. Upload kelengkapan dokumen usulan, seperti:
Surat permohonan kepada Gubernur
Scan kartu mahasiswa/surat keterangan sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi
Scan KK Scan KTP
Scan kartu hasil studi (khusus bagi pendaftaran lanjutan KJMU)4. Upload surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan sebagai warga DKI Jakarta dan anggota keluarga dalam 1 KK tidak ada yang berstatus sebagai:
ASN (PNS/PPPK)
TNI/Polri
Anggota MPR RI
Anggota DPR RI Anggota DPD RI
Anggota DPRD Provinsi
Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pegawai tetap BUMN
Pegawai tetap BUMD5. Upload surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan bahwa orangtua/wali tidak memiliki kendaraan roda empat/mobil atau tidak memiliki aset berupa tanah/bangunan dengan nilai NJOP diatas Rp 1 miliar, serta keluarga tidak mengonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 liter.
6. Upload surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan pada saat ini tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan/atau APBD.
7. Tunggu hasil seleksi dan pengumuman penerima.
Jadwal Seleksi Pendaftaran KJMU 2025
17 s.d. 27 Maret 2025: Pendaftaran Online Melalui Laman p4op.jakarta.go.id/kjmu, menggunakan akun mahasiswa
17 Maret s.d. 9 April 2025: Verifikasi Sekolah
17 Maret s.d. 15 April 2025: Verifikasi Perguruan Tinggi
16 s.d. 17 April 2025: Verifikasi Dinas Pendidikan
21 April s.d. Mei 2025: Penetapan Penerima Melalui Keputusan Gubernur(Tribunnews.com/Muhammad Alvian Fakka)
-
Sri Mulyani Telah Realisasikan Pembayaran THR Capai Rp24,84 Triliun
JAKARTA – Kementerian Keuangan melaporkan hingga 19 Maret 2025 pukul 16.00 WIB, realisasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025 sebesar Rp24,84 triliun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pejabat, TNI/Polri, dan pensiunan.
Adapun realisasi anggaran untuk THR tersebut terdiri dari alokasi untuk pembayaran bagi Aparatur Negara pada Pemerintah Pusat senilai Rp13,26 triliun untuk 2.060.759 pegawai/personel dan Pensiunan yang sebesar Rp11,58 triliun untuk 3.582.220 pensiunan.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro merincikan realisasi pembayaran THR untuk Aparatur Negara pada Pemerintah Pusat terdiri dari Pembayaran THR PNS sebesar Rp7,39 triliun untuk 806.664 pegawai.
Kemudian, pembayaran THR PPPK sebesar Rp412,9 miliar untuk 108.412 pegawai, pembayaran THR Anggota POLRI sebesar Rp1,89 triliun untuk 482.052 personil/pegawai.
Berikut untuk pembayaran THR Prajurit TNI sebesar Rp2,95 triliun untuk 488.584 personil/pegawai, dan pembayaran THR PPNPN sebesar Rp608 miliar untuk 175.047 pegawai.
“Secara keseluruhan jumlah satker yang sudah dibayarkan sebanyak 8.852 satker (100 persen) dari 8.852 satker. Jumlah KL yang sudah mengajukan THR sebanyak 97 K/L (100 persen) dari 97 K/L,” ujarnya kepada VOI, Kamis, 20 Maret.
Sementara itu, Deni menyampaikan pembayaran THR pensiunan dilakukan pencairan SP2D ke bank penyalur pada tanggal 17 Maret 2025 dan akan disalurkan ke masing-masing penerima.
Deni menambahkan realisasi pembayaran THR Pensiunan yang telah disalurkan ke rekening pensiunan sebesar Rp11,58 triliun untuk 3.582.220 pensiunan atau 98,31 persen dari target penyaluran.
Adapun, rincian realisasi pembayaran THR Pensiunan untuk PT Taspen sebesar Rp10,20 triliun untuk 3.098.214 pensiunan atau 98,46 persen dari target dan PT Asabri sebesar Rp1,38 triliun untuk 484.006 pensiunan atau 97,35 persen dari target.
Adapun target pembayaran THR pensiunan sebesar Rp11,786 triliun untuk 3.643.828 pensiunan, dengan rincian PT Taspen sebesar Rp10,35 triliun untuk 3.146.637 pensiunan dan PT Asabri sebesar Rp1,43 triliun untuk 497.191 pensiunan.
Sementara itu, Deni menyampaikan sampai dengan saat ini, realisasi pembayaran THR ASN Daerah telah mencapai 59 Pemda atau 10,89 persen dari 542 Pemda dengan jumlah sebesar Rp1,62 triliun untuk 323.671 pegawai.
JAKARTA – Kementerian Keuangan melaporkan hingga 19 Maret 2025 pukul 16.00 WIB, realisasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2025 sebesar Rp24,84 triliun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pejabat, TNI/Polri, dan pensiunan.
Adapun, realisasi anggaran untuk THR tersebut terdiri dari alokasi untuk pembayaran bagi Aparatur Negara pada Pemerintah Pusat senilai Rp13,26 triliun untuk 2.060.759 pegawai/personel dan Pensiunan yang sebesar Rp11,58 triliun untuk 3.582.220 pensiunan.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro merincikan realisasi pembayaran THR untuk Aparatur Negara pada Pemerintah Pusat terdiri dari Pembayaran THR PNS sebesar Rp7,39 triliun untuk 806.664 pegawai.
Kemudian, pembayaran THR PPPK sebesar Rp412,9 miliar untuk 108.412 pegawai, pembayaran THR Anggota POLRI sebesar Rp1,89 triliun untuk 482.052 personel/pegawai.
Berikut untuk pembayaran THR Prajurit TNI sebesar Rp2,95 triliun untuk 488.584 personel/pegawai, dan pembayaran THR PPNPN sebesar Rp608 miliar untuk 175.047 pegawai.
“Secara keseluruhan jumlah satker yang sudah dibayarkan sebanyak 8.852 satker (100 persen) dari 8.852 satker. Jumlah KL yang sudah mengajukan THR sebanyak 97 K/L (100 persen) dari 97 K/L,” ujarnya kepada VOI, Kamis, 20 Maret.
Sementara itu, Deni menyampaikan pembayaran THR pensiunan dilakukan pencairan SP2D ke bank penyalur pada tanggal 17 Maret 2025 dan akan disalurkan ke masing-masing penerima.
Deni menambahkan realisasi pembayaran THR Pensiunan yang telah disalurkan ke rekening pensiunan sebesar Rp11,58 triliun untuk 3.582.220 pensiunan atau 98,31 persen dari target penyaluran.
Adapun rincian realisasi pembayaran THR Pensiunan untuk PT Taspen sebesar Rp10,20 triliun untuk 3.098.214 pensiunan atau 98,46 persen dari target dan PT Asabri sebesar Rp1,38 triliun untuk 484.006 pensiunan atau 97,35 persen dari target.
Target pembayaran THR pensiunan sebesar Rp11,786 triliun untuk 3.643.828 pensiunan, dengan rincian PT Taspen sebesar Rp10,35 triliun untuk 3.146.637 pensiunan dan PT Asabri sebesar Rp1,43 triliun untuk 497.191 pensiunan.
Sementara itu, Deni menyampaikan sampai dengan saat ini, realisasi pembayaran THR ASN Daerah telah mencapai 59 Pemda atau 10,89 persen dari 542 Pemda dengan jumlah sebesar Rp1,62 triliun untuk 323.671 pegawai.
-
BKN terbitkan jadwal terbaru penetapan NIP CASN 2024
Jakarta (ANTARA) – Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menerbitkan jadwal penetapan nomor induk pegawai atau NIP kebutuhan calon aparatur sipil negara tahun anggaran 2024 untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara.
Jadwal terbaru penetapan NIP calon aparatur sipil negara (CASN) ini telah disampaikan kepada seluruh instansi pusat dan daerah melalui Surat Kepala BKN Nomor: 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 tentang Penetapan Nomor Induk ASN Kebutuhan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dikutip di Jakarta, Rabu.
Kelanjutan proses penetapan usul NIP dan terhitung mulai tanggal (TMT) hingga pengangkatan CASN 2024 ini dilakukan sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1249/M.SM.01.00/2025.
Melalui surat Kepala BKN tersebut diatur bahwa proses pengangkatan CPNS dan PPPK hasil seleksi tahun 2024 yang belum ditetapkan NIP-nya tetap dilanjutkan sampai keputusan pengangkatan diterbitkan.
Dalam hal proses pengangkatan CPNS, peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus dan memenuhi syarat akan diangkat menjadi CPNS paling lambat terhitung mulai tanggal 1 Juni 2025 dan usul penetapan NIP CPNS paling lambat 10 Mei 2025.
Penetapan TMT pengangkatan CPNS adalah satu bulan berikutnya dari usul penetapan NIP yang masuk ke BKN.
Dalam hal usul penetapan NIP yang sudah masuk ke BKN sampai dengan akhir Februari 2025 tetapi belum ditetapkan pertimbangan teknisnya, maka TMT pengangkatan CPNS-nya adalah tanggal 1 Maret 2025.
Sementara untuk peserta seleksi PPPK yang mengisi alokasi kebutuhan tahun anggaran 2024 diangkat menjadi PPPK dan melaksanakan perjanjian kerja paling lambat tanggal 1 Oktober 2025, di mana usul penetapan nomor Induk PPPK paling lambat tanggal 10 September 2025.
Adapun penetapan TMT pengangkatan PPPK adalah tanggal 1 bulan berikutnya dari usul penetapan Nomor Induk PPPK yang masuk BKN.
Kemudian dalam hal usul penetapan Nomor Induk PPPK yang sudah masuk ke BKN sampai dengan akhir Februari 2025 tetapi belum ditetapkan pertimbangan teknisnya maka TMT pengangkatan PPPK-nya adalah tanggal 1 Maret 2025.
Oleh karena itu, Kepala BKN Zudan Arif menegaskan bagi instansi yang sudah menerima pertimbangan teknis penetapan NIP CPNS atau PPPK agar melanjutkan prosesnya sampai dengan pengangkatan dan/atau penandatanganan perjanjian kerja.
Ia juga mengimbau para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi pusat dan daerah untuk tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN sesuai dengan Surat Menteri PANRB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024.
“BKN akan mengawal PPK instansi untuk memastikan proses pengangkatan CPNS dan PPPK dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” kata Zudan.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan untuk mempercepat pengangkatan CASN untuk formasi tahun 2024. CPNS akan diangkat bulan Juni 2025, sedangkan PPPK akan diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober 2025.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025 -
Komisi II minta pemda tetap bayar gaji honorer CPNS dan CPPPK
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong meminta kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk tetap membayar gaji honorer yang lulus calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) pada tahun 2024 sampai terhitung mulai tanggal (TMT) pengangkatan mereka sebagai aparatur sipil negara (ASN).
“Kami meminta pemda dan kementerian lembaga agar tidak menghilangkan hak-hak honorer yang telah lulus CPNS maupun PPPK,” kata Bahtra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, hal itu penting karena gaji tersebut sangat membantu honorer yang telah lulus CPNS dan PPPK dalam mengurus pengangkatan mereka.
“Terutama honorer yang CPPPK, ‘kan mereka paling lambat diangkat pada bulan Oktober 2025 sehingga gaji itu akan sangat dibutuhkan oleh mereka dalam fase menunggu dan mengurus pengangkatan mereka hingga paling lambat Oktober 2025,” tambah wakil rakyat yang membidangi dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan untuk mempercepat pengangkatan CASN untuk formasi tahun 2024. CPNS akan diangkat bulan Juni 2025, sedangkan PPPK akan diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober 2025.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025 -
MenPANRB-Mendagri: PPK pusat-daerah percepat pengangkatan CASN 2024
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah untuk mempercepat pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian/lembaga/pemda.
Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menetapkan percepatan pengangkatan CASN 2024.
“K/L/pemda agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan, agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Untuk melakukan pengangkatan CASN, setiap K/L/pemda harus menuntaskan sejumlah persyaratan. Pertama, telah melakukan proses seleksi bagi peserta yang telah mendaftar, mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus.
Kedua, bagi CPNS, instansi telah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai (NIP) dari Kepala BKN (proses pemberkasan). Ketiga, bagi PPPK, instansi telah mengusulkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan nomor induk PPPK/NI PPPK (proses pemberkasan).
Keempat, instansi telah mendapatkan penerbitan NIP CPNS/NI PPPK diterima PPK. Kelima, peserta telah membuat surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi.
Keenam, instansi telah menyiapkan anggaran (tertuang dalam DIPA K/L/D), sarana dan prasarana untuk mengangkat CASN.
Sesuai arahan Presiden, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) paling lambat Juni 2025 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling lambat Oktober 2025.
“Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah siap segera dapat melakukan penyelesaian,” ujarnya.
Kementerian PANRB dan BKN sesuai arahan Presiden mempersilakan dan akan memfasilitasi pengangkatan selama K/L/pemda masing-masing saat ini telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan.
Tidak lupa, Rini menuturkan bahwa Presiden menegaskan kepada seluruh K/L/pemda untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam manajemen ASN.
Sejak tahun 2005 pemerintah telah memberikan banyak afirmasi untuk pengangkatan tenaga honorer / non- ASN untuk menjadi ASN. “Karenanya, terkait dengan proses penerimaan PPPK 2024, kebijakan ini diharapkan merupakan kebijakan afirmasi terakhir dan selesai di tahun ini,” tegas Rini.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada pemerintah daerah menekankan agar seluruh arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pengangkatan CASN harus segera ditindaklanjuti agar tidak berimbas pada proses administrasi dan anggaran.
“Bapak Presiden memberikan petunjuk agar perlu segera dilakukan analisis dan simulasi. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota perlu segera melakukan rapat internal dengan BKPSDM/BKD dan seluruh OPD terkait, supaya simulasinya sesuai target di Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk PPPK, semakin cepat diselesaikan semakin baik,” tambah Tito.
Dia juga menegaskan bahwa penataan pegawai non-ASN tidak akan bisa terselesaikan jika tidak ada keterlibatan aktif dari pemerintah daerah. Sejak UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya untuk mengisi jabatan ASN.
“Jadi amanat Undang-Undang (ASN) untuk tidak lagi mengangkat tenaga non-ASN harus diindahkan. Jadi saat ini kita selesaikan yang sudah ada (terdata dalam data base BKN), tidak boleh ada lagi pengangkatan honorer/tenaga non ASN ke depan,” jelasnya.
Berdasarkan data per 28 Februari 2025, jumlah CASN TA. 2024 yang diperkirakan akan diangkat yaitu CPNS sebanyak 179.090, PPPK Tahap I sebanyak 677.638, dan PPPK Tahap II sebanyak 328.515.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menuturkan pada tanggal 18 Maret BKN telah menerbitkan surat Nomor: 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 kepada PPK Instansi Pusat dan Daerah terkait Penetapan Nomor Induk ASN Kebutuhan Tahun Anggaran 2024.
“Semua permohonan penetapan Nomor Induk yang sudah disiapkan oleh daerah agar segera dikirimkan dan instansi yang sudah menerima Pertek (Pertimbangan Teknis) tolong segera diterbitkan keputusan pengangkatannya, karena Juni adalah batas akhir untuk CPNS dan Oktober untuk PPPK,” pungkas Zudan.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025 -
Pengangkatan CASN Tidak Bisa Terburu-buru
PIKIRAN RAKYAT – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) harus dianalisis lebih lanjut dan tidak terburu-buru. Ia menganggap hal ini karena ASN merupakan tulang punggung bangsa yang akan melayani publik.
Tidak sama dengan jabatan politikus yang umumnya hanya menjabat selama beberapa tahun, ASN akan bertanggungjawab pada negara lebih lama hingga puluhan tahun. Maka dari itu, pemerintah perlu melakukan peninjauan ASN lebih lanjut yang sesuai dengan kebutuhan negara.
“CASN itu kan pelayan publik, pelayan masyarakat. Jadi ‘backbone’-nya bangsa kita. Kalau mau jujur, orang (jabatan) politik seperti saya, itu lima tahun bisa hilang. Jangankan lima tahun, enam bulan, tiga bulan juga bisa hilang. Tapi ASN, dia akan berpuluh-puluh tahun di situ,” tutur Hasan dikutip dari laman Antara pada Senin, 17 Maret 2025, malam.
Dalam mengkaji penempatan jabatan CASN yang sesuai dengan kebutuhan negara, pemerintah telah mengembalikan kepada kesiapan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah (pemda).
“Karena memang kemudian pemerintah punya rencana, tapi ada masukan-masukan dari masyarakat, nah ini harus dikaji, harus dirumuskan, harus dibuatkan simulasinya sesuai apa enggak dengan kebutuhan. Sesuai apa enggak dengan pelayanan publik nantinya. Ketika kita sudah ketemu formulasinya, kemudian baru bisa diumumkan,” ujar Hasan.
Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya telah mempercepat tanggal pengangkatan CASN tahun 2024 yang akan jatuh paling lambat pada Juni 2025. Sementara itu, pegawai pemerintah sesuai dengan perjanjian kerja (PPPK) akan diangkat pada Oktober 2025.
“Maka sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden, Bapak Presiden kemudian mengambil keputusan dan telah menyetujui untuk memberikan arahan sebagai berikut. Pertama pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni tahun 2025, sedangkan untuk PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober tahun 2025,” jelas Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi saat menghadiri konferensi pers Pengangkatan CASN 2024 yang bertepatan di Kantor Kementerian PANRB di Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.
Dalam upaya ini, Prabowo meminta kementerian, lembaga, dan pemda terkait untuk mengedepankan nilai-nilai meritokrasi dalam proses pengangkatan ASN dan penerimaan PPPK 2024.
Adapun tujuan penerapan nilai ini karena disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dibandingkan peluang lapangan pekerjaan. Presiden meminta layanan masyarakat dapat terpenuhi dengan optimal dan bermanfaat secara luas.
“Kebijakan ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir untuk proses penerimaan PPPK tahun 2024 ini sehingga diharapkan selanjutnya pengangkatan ASN dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tentunya sesuai dengan kebutuhan,” ucap Hadi.***(Talitha Azalia Nakhwah)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News