Xcloud.id

Produk: PPPK

  • Seleksi CPNS 2025 untuk SMA SMK Dibuka Juli 2025? Simak Formasi hingga Gajinya!

    Seleksi CPNS 2025 untuk SMA SMK Dibuka Juli 2025? Simak Formasi hingga Gajinya!

    PIKIRAN RAKYAT – Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2025 tengah menjadi topik hangat di kalangan masyarakat. Antusiasme muncul karena proses seleksi CPNS 2024 hampir selesai.

    Hal ini ditandai dengan masuknya tahap usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).

    Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), pengangkatan CPNS 2024 direncanakan paling lambat berlangsung pada Juni 2025.

    Sementara itu, pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 dijadwalkan pada Oktober 2025.

    Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, mengungkapkan bahwa pemerintah berencana membuka 300.000 hingga 400.000 formasi baru di berbagai instansi pemerintahan.

    Formasi ini tersebar di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, sehingga memberikan peluang luas bagi para pencari kerja. Bagi calon peserta CPNS, penting untuk mulai mempersiapkan diri sejak dini.

    Meski belum ada kepastian resmi soal kapan pendaftaran dibuka, seleksi CPNS 2025 diperkirakan dimulai sekitar Juli 2025.

    Oleh karena itu, pelamar disarankan mulai mencari informasi mengenai formasi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka.

    Formasi dan Gaji CPNS 2025 untuk Lulusan SMA/SMK

    Khusus bagi lulusan SMA dan SMK, tersedia sejumlah formasi yang tetap dibuka di tahun 2025, bahkan dengan tawaran gaji yang cukup menarik. Berikut beberapa di antaranya:

    1. Kejaksaan Agung

    Penjaga Tahanan  Gaji: Rp5.660.000–Rp7.060.000 per bulan

    2. Kemenkumham

    Penjaga Tahanan Gaji: Rp5.660.000–Rp7.060.000 per bulan

    3. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)

    Penata Laksana Penyehatan Lingkungan (Gaji: Rp5.000.000–Rp10.000.000 per bulan) Pemadam Kebakaran (Gaji: Rp5.000.000–Rp10.000.000 per bulan) Pengendali Ekosistem Hutan (Gaji: Rp5.000.000–Rp10.000.000 per bulan)

    4. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

    Teknis Kesehatan Ikan Pemula (Gaji: Rp5.300.000–Rp5.800.000 per bulan) Teknisi Akuakultur Pemula (Gaji: Rp5.300.000–Rp5.800.000 per bulan)

    5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

    Pengamat Gunung Api Pemula Gaji: Rp6.530.000–Rp7.200.000 per bulan

    Dengan peluang yang terbuka lebar dan gaji yang menjanjikan, para calon peserta CPNS diharapkan dapat memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, mulai dari memahami formasi hingga mempersiapkan dokumen dan kemampuan menghadapi seleksi. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jadwal CPNS 2025 Rilis? Ini Portal Resmi dan 30 Instansi dengan Peluang Lolos Tertinggi

    Jadwal CPNS 2025 Rilis? Ini Portal Resmi dan 30 Instansi dengan Peluang Lolos Tertinggi

    PIKIRAN RAKYAT – Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 menjadi salah satu informasi yang paling ditunggu oleh masyarakat.

    Namun hingga pertengahan April 2025, pemerintah belum memastikan kapan pendaftaran CPNS 2025 akan dibuka melalui portal SSCASN.

    Alasan Jadwal CPNS 2025 Belum Dirilis

    Kementerian PAN-RB menjelaskan bahwa saat ini pemerintah masih fokus menyelesaikan proses pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024.

    Pengangkatan yang sebelumnya direncanakan berlangsung antara Februari hingga Maret 2025, kini diundur menjadi paling lambat Juni 2025 untuk CPNS, dan Oktober 2025 untuk PPPK.

    Penundaan ini disebabkan karena ketidaksesuaian waktu antara tanggal pengangkatan dan tanggal mulai bekerja yang tercantum dalam Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

    Hal ini menyebabkan Calon ASN harus menunggu lebih lama untuk mulai bekerja. Selain itu, pemerintah juga sedang memetakan ulang kebutuhan aparatur sipil negara di berbagai instansi.

    Proses ini mencakup evaluasi kompetensi yang dibutuhkan agar sesuai dengan tantangan pemerintahan di masa depan. Oleh karena itu, formasi CPNS 2025 belum bisa dipastikan.

    Bocoran Formasi CPNS 2025

    Formasi yang akan dibuka pada seleksi CPNS 2025 diperkirakan akan bergantung pada sisa formasi kosong dari tahun 2024.

    Ditambah lagi, jumlah kementerian di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran lebih banyak dibanding sebelumnya. Hal ini membuka peluang adanya lebih banyak formasi yang tersedia pada tahun 2025.

    Portal Resmi Pendaftaran CPNS 2025

    Masyarakat diimbau untuk selalu mengakses informasi resmi agar terhindar dari hoaks. Berikut daftar portal resmi seleksi CPNS 2025:

    30 Instansi Pusat dengan Peluang Lolos Tertinggi

    Bagi calon pelamar yang ingin meningkatkan peluang lolos, mempertimbangkan instansi dengan jumlah peminat rendah bisa menjadi strategi yang cerdas.

    Berikut adalah 30 instansi pusat dengan pelamar CPNS 2024 paling sedikit menurut data dari BKN:

    Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Sekretariat Jenderal Komnas HAM Sekretariat Jenderal MPR Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Sekretariat Jenderal WANTANNAS Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Badan Informasi Geospasial Badan Narkotika Nasional Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaga Administrasi Negara Badan Keamanan Laut RI Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Siber dan Sandi Negara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Badan Kepegawaian Negara Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Luar Negeri Perpustakaan Nasional RI Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arsip Nasional Republik Indonesia Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Perdagangan

    Dengan mempertimbangkan instansi yang jumlah pelamarnya lebih sedikit, peluang untuk lolos seleksi bisa lebih besar.

    Pastikan untuk selalu mengikuti perkembangan resmi agar tidak ketinggalan jadwal dan informasi penting lainnya. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • MenPANRB dorong instansi percepat penetapan NIP CASN 2024

    MenPANRB dorong instansi percepat penetapan NIP CASN 2024

    Kami membutuhkan komitmen konkret dari instansi untuk segera menyusun dan menandatangani Surat Keputusan pengangkatan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendorong komitmen kepala instansi pusat dan daerah agar segera mempercepat pemberkasan dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) calon aparatur sipil negara (CASN) Tahun Anggaran 2024.

    Kementerian PANRB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penetapan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi TA 2024 secara virtual, Rabu.

    “Kami membutuhkan komitmen konkret dari instansi untuk segera menyusun dan menandatangani Surat Keputusan pengangkatan,” kata Rini dalam keterangannya terkait rakor yang dihadiri oleh seluruh instansi pusat maupun pemerintah daerah yang membuka formasi CASN TA 2024 itu.

    Dia juga mengimbau agar instansi menyediakan anggaran serta sarana dan prasarana pendukung. Dari sisi lain, Rini mengingatkan agar instansi tidak lagi melakukan rekrutmen pegawai non-ASN atau sejenisnya.

    Berdasarkan data BKN per 19 Maret 2025, jumlah CASN TA 2024 yang diperkirakan akan diangkat, yakni CPNS sebesar 179.025 orang, dan PPPK tahap I sebanyak 677.593 orang.

    Masih ada sekitar 328.515 peserta yang diproyeksikan akan diangkat sebagai PPPK melalui seleksi tahap II, yang mana proses seleksi masih berjalan.

    Berdasarkan estimasi terakhir, pemerintah akan mengangkat lebih dari 1,1 juta CASN TA 2024, baik CPNS maupun PPPK tahap I dan II. “Perlu dicatat bahwa angka-angka tersebut masih bersifat estimasi karena proses seleksi dan pemberkasan masih berjalan,” jelasnya.

    Rini menekankan bahwa kebijakan afirmasi pengangkatan pegawai non-ASN hanya berlaku hingga pengadaan CASN 2024, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Setelahnya, seluruh pengadaan ASN akan dilaksanakan secara murni berdasarkan sistem merit, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

    “Hal ini dilakukan bukan untuk menutup akses, tetapi justru sedang membuka ruang yang lebih adil, transparan, dan kompetitif bagi seluruh warga negara untuk menjadi bagian dari birokrasi yang profesional,” ujar Rini.

    Untuk itu, ia meminta agar seluruh tahapan pengangkatan CASN ini diselesaikan sesuai tenggat waktu. Seperti yang sudah dipublikasikan sebelumnya, pengangkatan CPNS dipercepat paling lambat pada Juni 2025.

    Sementara PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat pada Oktober 2025. Penyelesaian pengangkatan ini dilakukan sesuai kesiapan masing-masing instansi.

    Melalui rakor ini, Rini berharap terbentuk kesamaan persepsi antar-instansi terkait urgensi dan teknis percepatan pengangkatan CASN TA 2024. Rakor ini juga menciptakan sinergi pusat dan daerah dalam menyelesaikan seluruh tahapan administrasi secara cepat, tepat, dan akuntabel.

    Rini berharap agar seluruh instansi pusat dan daerah menyampaikan komunikasi publik yang tepat dan menyeluruh agar masyarakat mendapat informasi yang utuh dan tidak simpang siur.

    “Semua instansi dapat bergerak serempak, agar target pengangkatan Juni dan Oktober 2025 benar-benar tercapai,” tegasnya.

    Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menjabarkan statistik penetapan NIP atau NIPPPK. Secara nasional, dari 542 instansi yang mengadakan seleksi CPNS, instansi yang telah menerbitka NIP sebanyak 374 instansi, serta 32 instansi telah menerbitkan SK pengangkatan.

    “Sementara dari 612 instansi yang membuka formasi PPPK tahap I, 436 diantaranya sudah terbit NIP, dan 44 instansi sudah menerbitkan SK pengangkatan,” papar Zudan.

    Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian PANRB dan BKN atas percepatan pengangkatan ini. Menurutnya, kebijakan ini memerlukan pertimbangan yang matang, kebijakan fiskal, hingga mitigasi yang tepat.

    Dia menjelaskan yang dilakukan Kementerian PANRB ini sejalan dengan Asta Cita poin 7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

    “Melalui Asta Cita butir 7 menegaskan komitmen melaksanakan reformasi birokrasi dan rekrutmen ASN secara profesional dan berdasar sistem merit,” pungkas Putranto.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Senyum Ceria Ribuan Pegawai PPPK Garut Terima SK Pengangkatan, Kapan Daerah Lain Menyusul?

    Senyum Ceria Ribuan Pegawai PPPK Garut Terima SK Pengangkatan, Kapan Daerah Lain Menyusul?

    Liputan6.com, Garut – Ribuan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), nampak ceria setelah mendapatkan surat keputusan pengangkatan mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda Garut, Jawa Barat. Kapan daerah lain menyusul ?

    “Ini momen bahagia yang sangat ditunggu ribuan rekan kita yang telah menunggu lama,” ujar Sekda Garut Nurdin Yana, selepas acara penyerahan SK pengangkatan CPNS dan PPPK di Lapangan Otista Garut, Selasa (15/4/2025).

    Menurutnya, penyerahan SK ribuan pegawai PPPK di lingkungan Pemda Garut, langsung menjadi luapan kegembiraan bagi mereka yang telah menunggu lama.

    “Penyerahan SK PPPK Garut ini nomor tiga setelah Bekasi dan Tasikmalaya,” ujar dia.

    Dengan adanya SK itu, seluruh dinas wajib mengalokasikan anggaran penggajian PPPK termasuk pegawai paruh waktu. “Semua dinas pasti telah menganggarkan, kalau tidak (diberikan) ada sanksi administrasi, indikasinya ke mana uangnya,” ujar dia.

    Untuk PPPK yang baru dilantik, Pemda Garut telah mengalokasikan anggaran hingga Rp 76 miliar lebih untuk menggaji mereka, termasuk bagi pegawai paru waktu.

    “Yang jelas kami sudah menganggarkan untuk seluruh formasi, termasuk kalau pun ada pegawai paruh waktu,” kata dia.

    Meskipun terbilang besar anggaran yang harus dirogoh Pemda Garut untuk menggaji PPPK, namun Nurdin memastikan hal itu tidak mengganggu pelayanan masyarakat, termasuk hadirnya efisiensi pemerintah.

    “Penganggaran PPPK dilakukan sebelum kebijakan efisiensi hadir, efisiensi juga hanya menyasar perjalanan dinas, acara seremoni, sementara gaji dan program kerja tidak terganggu,” kata dia.

    Sebelumnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), berencana melakukan penundaan pemberian SK mereka sebagai ASN. Alasannya, beberapa daerah di Jawa Barat belum siap untuk mengalokasikan anggaran belanja mereka untuk penggajian PPPK termasuk pegawai paruh waktu.

     

  • Program Apotek Desa, IAI: Perlu Kepastian Tata Kelola, Regulasi, dan Studi Kelayakan – Halaman all

    Program Apotek Desa, IAI: Perlu Kepastian Tata Kelola, Regulasi, dan Studi Kelayakan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) memberikan dukungan penuh terhadap program Apotek Desa yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

    Program ini dinilai sebagai langkah strategis dan brilian dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih merata hingga ke pelosok desa.

    “Dalam Inpres tersebut, disebutkan bahwa Koperasi Merah Putih akan melaksanakan kegiatan termasuk pendirian Apotek Desa/Kelurahan di 80.000 desa dan kelurahan se-Indonesia,” ujar Ketua Umum PP IAI, apt. Noffendri Roestam, S.Si, dalam rapat pengurus harian di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Apt Noffendri menekankan bahwa IAI sangat mendukung gagasan ini, namun mengingatkan pentingnya tata kelola yang baik agar program tidak mangkrak.

    Karena itu, PP IAI menggelar rapat khusus untuk menghimpun masukan, solusi, dan strategi implementasi Apotek Desa yang efektif.

    Dukungan juga datang dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyarankan agar tidak perlu membuat regulasi baru, melainkan cukup mengoptimalkan fasilitas kesehatan yang sudah ada seperti puskesmas, pustu, dan posyandu.

    “Tugas kami di IAI adalah menyiapkan tenaga apoteker yang siap mendukung program ini,” tegas apt. Noffendri.

    Ketua Hisfarkesmas PP IAI, apt. Maria Ulfah, menyambut baik rencana penambahan apoteker di puskesmas sebagai angin segar.

    Ia menegaskan bahwa sebagai penanggung jawab di apotek, hanya apoteker yang memiliki kompetensi untuk memenuhi standar pelayanan, mengelola pengadaan obat, serta menangani sistem keuangan dan e-katalog versi 6 yang kompleks.

    “Tenaga Vokasi Farmasi (TVF) bisa mendukung, tapi penanggung jawab tetap harus apoteker,” tegasnya.

    Wakil Ketua Umum Bidang Halal dan JKN, apt. Abdul Rahem, menyoroti belum jelasnya bentuk operasional Apotek Desa.

    Ia mengingatkan agar apotek tetap dijalankan sesuai regulasi, yaitu sebagai sarana praktik kefarmasian oleh apoteker.

    Senada dengan itu, apt. Nasrudin, Wakil Ketua Umum Bidang Advokasi dan Regulasi, meminta agar standar pelayanan dan manajemen obat tidak diabaikan.

    Sementara itu, apt. Dettie Yuliati, Wakil Ketua Umum Bidang Kerjasama, berharap Apotek Desa tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi tetap mengedepankan aspek pelayanan.

    Ketua Hisfarma, apt. Surya Wahyudi, menambahkan pentingnya studi kelayakan dalam penerapan program ini.

    “Tidak semua desa bisa langsung memiliki Apotek Desa. Kita harus lihat kesiapan masing-masing desa,” ujarnya. Hisfarma siap mendukung studi kelayakan dan sistem manajemen keuangan hingga layanan farmasi klinik.

    Apoteker Siap ke Desa, Asal Dijamin Kesejahteraan

    Tantangan besar lainnya adalah ketersediaan apoteker di wilayah desa. Apt. Noffendri optimis bahwa banyak apoteker muda bersedia bekerja di desa jika ada jaminan kesejahteraan dan keamanan.

    Mengacu pada Permenkes No. 74 Tahun 2016, peran apoteker sangat vital hingga ke lini paling bawah, termasuk melalui home care dan farmasi klinik.

    Agar program berjalan optimal, IAI mengusulkan tujuh langkah strategis yakni program Tugas Khusus Apoteker Desa untuk lulusan baru, bekerja sama dengan APTFI,  formasi CPNS/PPPK dengan mencantumkan nama desa, bukan hanya kecamatan.

    Penguatan edukasi kesehatan melalui program Dagusibu, integrasi Layanan Primer (ILP) untuk memperkuat sistem layanan berbasis desa, kolaborasi dengan Pustu, penambahan apoteker di samping bidan/perawat.

    Kemitraan BPJS langsung dengan Pustu/Apotek Desa, tidak hanya puskesmas, revitalisasi Program Obat Serbu (Serba Seribu) agar obat murah dan berkualitas bisa tersedia, didukung oleh BUMN Indofarma dan BPOM.

    “Kami yakin, dengan sinergi semua pihak, Apotek Desa bisa jadi tonggak sejarah baru layanan kesehatan di Indonesia,” kata apt Noffendri. (*)

  • Solusi Invalid Code saat Aktivasi MFA ASN Digital

    Solusi Invalid Code saat Aktivasi MFA ASN Digital

    JABAR EKSPRES – Badan Kepegawaian Negara (BKN) kini menerapkan sistem keamanan baru untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yaitu dengan mewajibkan penggunaan Multi-Factor Authentication (MFA). Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan data akun ASN Digital melalui aplikasi seperti Google Authenticator atau FreeOTP.

    Namun, banyak pengguna mengalami kendala saat mengaktifkan MFA, khususnya munculnya pesan “Invalid Authenticator Code”. Jika Anda termasuk yang menghadapi masalah ini, tenang saja! Berikut panduan lengkap dan solusi jitu agar proses login berjalan lancar.

    Baca juga : Gagal Aktivasi MFA di MyASN? Begini Cara Mengatasi Invalid Authenticator Code

    Cara Login ke Portal ASN Digital Menggunakan MFA

    Unduh dan Siapkan Aplikasi AuthenticatorInstal aplikasi Google Authenticator atau FreeOTP melalui Play Store atau App Store.Pastikan aplikasi sudah dikonfigurasi dengan akun Anda.Aktivasi MFA di Portal ASN DigitalKunjungi situs resmi [asn.bkn.go.id] dan login.Pilih menu Aktivasi MFA, lalu ikuti petunjuk untuk menambahkan akun ke aplikasi authenticator, baik dengan memindai QR code atau memasukkan kode manual.Masukkan Kode OTPBuka aplikasi Authenticator dan salin kode 6 digit yang muncul.Masukkan kode tersebut ke kolom verifikasi pada portal ASN. Ingat, kode ini hanya berlaku selama 30 detik, jadi harus cepat dan tepat!

    Baca juga : Solusi Mengatasi Invalid Authenticator Code Ketika Aktivasi Akun MFA ASN Digital di Versi Terbaru

    Bila kode OTP Anda ditolak sistem, kemungkinan ada beberapa penyebab teknis yang sering tidak disadari. Berikut langkah mengatasinya:

    Sinkronisasi Waktu PerangkatPastikan pengaturan waktu dan zona waktu pada ponsel Anda diatur otomatis.Kode OTP sangat sensitif terhadap waktu—perbedaan beberapa detik saja bisa membuatnya invalid.Gunakan Kode TerbaruJangan masukkan kode yang sudah tampil beberapa detik lalu.Tunggu hingga kode baru muncul, lalu langsung masukkan tanpa menunggu terlalu lama.Logout dan Coba Login KembaliKadang sistem perlu “reset”. Coba keluar dari portal, tunggu beberapa menit, lalu login kembali menggunakan kode OTP terbaru.

  • Link dan Panduan Lengkap Aktivasi MFA di ASNdigital BKN go id

    Link dan Panduan Lengkap Aktivasi MFA di ASNdigital BKN go id

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah meluncurkan sistem ASN Digital terpadu untuk memudahkan para ASN. 

    Di dalamnya telah terintegrasi berbagai layanan manajemen ASN, seperti SIASN, MyASN, MOLA, Helpdesk BKN, e-Kinerja, dan Simpegnas.

    Supaya bisa mengakses semua layanan terpadu tersebut, PNS dan PPPK perlu memahami langkah-langkah mengaktifkan multi-factor authentication (MFA) di asndigital.bkn.go.id. 

    Panduan Lengkap Aktivasi MFA ASN DIgital

    Berikut cara mengaktifkan MFA ASN Digital:

    1. Pertama, unduh dan pasang aplikasi Google Authenticator di ponsel.

    2. Buka website resmi melalui browser di komputer atau laptop: KLIK DI SINI. 

    3. Klik logo BKN dan pilih opsi Login.

    4. Masukkan username dan password akun MyASN.

    5. Pilih pop-up “Aktifkan MFA (OTP)” untuk melanjutkan ke laman SIASN.

    6. Masukkan username dan password akun SSO ASN.

    7. Laman aktivasi MFA akan muncul.

    8. Buka aplikasi Google Authenticator di ponsel dan klik ikon tambah.

    9. Kamera pemindai akan muncul, pindai kode QR untuk aktivasi MFA yang muncul di layar komputer dengan menggunakan Google Authenticator di ponsel.

    10. Kode verifikasi atau OTP akan muncul di Google Authenticator.

    11. Masukkan kode OTP pada kolom “One-time code” di laman aktivasi MFA.

    12. Beri nama pada kolom Device name, lalu klik Submit. MFA ASN Digital akan berhasil diaktifkan.

    13. Untuk mengaktifkan MFA, kunjungi LAMAN INI dan login menggunakan kode verifikasi dari Google Authenticator.

    Dengan mengikuti langkah-langkah ini, sistem MFA ASN Digital akan siap digunakan. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Simak, Panduan Cara Aktifkan MFA ASN Digital untuk PNS dan PPPK

    Simak, Panduan Cara Aktifkan MFA ASN Digital untuk PNS dan PPPK

    Liputan6.com, Bandung – Ancaman terhadap keamanan data digital saat ini semakin jadi perhatian dan tidak jarang terus meningkat. Mulai dari berbagai sektor terus mengembangkan perlindungan digital termasuk untuk di lingkungan pemerintahan.

    Salah satunya Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperkenalkan sistem baru yang memiliki tujuan dalam meningkatkan perlindungan terhadap data para Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Sistem tersebut diperkenalkan pada April 2025 dengan nama fitur Multi-Factor Authentication (MFA). Fiturnya wajib untuk diaktifkan bagi seluruh PNS dan PPPK ketika mengakses layanan digital ASN.

    Kepala BKN, Prof Zudan Arif Fakrulloh menuturkan fitur MFA ASN merupakan sistem keamanan yang mensyaratkan lebih dari satu bentuk verifikasi saat pengguna mengakses layanan digital BKN.

    Penambahan sistem verifikasinya mempunyai tujuan untuk melindungi data strategis yang dikelola oleh BKN dan instansi pemerintah terkait. Kemudian penting menjaga integritas dan kerahasiaan data kepegawaian negara.

    “Saat ini, data menjadi aset berharga yang mendorong inovasi dan efisiensi di berbagai sektor. Data bukan sekadar angka dan statistik, tetapi aset strategis yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan,” katanya mengutip dari situs BKN.

    Setelah diperkenalkan para PNS dan PPPK yang belum mengaktifkan MFA dianjurkan untuk segera mengikuti prosedur yang ditetapkan agar memastikan akun mereka terlindungi dengan baik.

  • Cara Daftar Online CPNS 2025 Lewat SSCASN BKN: Cek di Sini Panduan Lengkapnya – Page 3

    Cara Daftar Online CPNS 2025 Lewat SSCASN BKN: Cek di Sini Panduan Lengkapnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2025. Pendaftaran CPNS 2025 akan dilakukan secara online melalui situs resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) BKN, yaitu sscasn.bkn.go.id.

    Proses pendaftaran ini akan melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari pembuatan akun hingga pengisian berkas persyaratan. Informasi lebih lengkap mengenai jadwal dan formasi CPNS 2025 akan diumumkan resmi oleh BKN melalui situs bkn.go.id dan sscasn.bkn.go.id.

    Bagi kamu yang tertarik menjadi bagian dari ASN, penting untuk mempersiapkan diri sejak dini. Pastikan kamu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan memahami alur pendaftaran secara menyeluruh.

    Jangan sampai ketinggalan informasi penting, karena proses pendaftaran CPNS memiliki tenggat waktu yang ketat. Website sscasn.bkn.go.id akan menjadi portal utama untuk mengikuti seluruh proses seleksi.

    Kehadiran situs sscasn.bkn.go.id telah memudahkan proses pendaftaran CPNS dan PPPK. Sistem online ini dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses seleksi, serta meminimalisir potensi kecurangan.

    Pengalaman penerimaan CPNS Badan POM 2024 dan Otorita IKN 2024 menunjukkan bagaimana situs ini berperan penting dalam proses rekrutmen, mulai dari pengumuman hingga pengisian data diri.

    Oleh karena itu, penting untuk selalu memantau situs tersebut untuk mendapatkan informasi terbaru dan teraktual.

     

  • Pastikan Pengangkatan CASN Dipercepat, Dasco: Kita Sudah Perjuangkan

    Pastikan Pengangkatan CASN Dipercepat, Dasco: Kita Sudah Perjuangkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan proses pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN), baik calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), akan dipercepat. Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan antara DPR dan pemerintah setelah melalui serangkaian pertemuan intensif.

    “Kita sudah perjuangkan dan dipercepat,” ujar Dasco kepada wartawan, Selasa (8/4/2025).

    Sebelumnya, Dasco bersama sejumlah anggota DPR telah melakukan dialog intensif dengan pihak pemerintah. Hasilnya, pemerintah akhirnya mengumumkan percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK pada Senin (17/3/2025).

    “Saya sudah dapat konfirmasi pada hari ini pukul 13.00 atau 14.00 WIB, pemerintah yang diwakili oleh Kementerian PANRB, mensesneg, dan kepala BKN akan mengumumkan kepada media terkait percepatan pengangkatan CASN,” kata Dasco di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Sebelum ada kesepakatan, pemerintah melalui Surat Edaran Kementerian PANRB sempat menetapkan pengangkatan CPNS dilakukan serentak pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026. Namun, Dasco meminta agar pendataan dan simulasi dipercepat sehingga proses pengangkatan dapat dimajukan.

    “Alhamdulillah, waktu itu pemerintah menyampaikan akan mengusahakan agar pengangkatan CPNS dan PPPK dilakukan serentak pada 2025. Terkait bulan pastinya, pemerintah yang akan menentukan,” jelas Dasco yang juga merupakan politisi Fraksi Partai Gerindra.

    Dalam konferensi pers resmi yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian PANRB, pemerintah menyatakan pengangkatan CPNS formasi 2024 ditargetkan selesai paling lambat pada Juni 2025, sementara PPPK diselesaikan paling lambat Oktober 2025.

    Pemerintah juga menegaskan seluruh instansi wajib menerapkan prinsip meritokrasi, khususnya dalam pengangkatan PPPK 2024. Kebijakan afirmatif ini akan menjadi yang terakhir, selanjutnya rekrutmen CASN akan kembali dilakukan melalui mekanisme reguler, yakni seleksi ujian.

    “Pengangkatan (CASN) ini harus disesuaikan dengan kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, analisis dan simulasi perlu dilakukan agar jadwal percepatan dapat terlaksana sesuai target,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers tersebut.