Xcloud.id

Produk: PPPK

  • Menteri PANRB: Seleksi PPPK jaring aparatur negara berintegritas

    Menteri PANRB: Seleksi PPPK jaring aparatur negara berintegritas

    Pemerintah berkomitmen penuh untuk menghadirkan aparatur sipil negara yang kompeten, berintegritas, dan melayani masyarakat.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berguna untuk menjaring aparatur negara yang kompeten dan berintegritas, serta mengajak peserta untuk berkompetisi secara sehat.

    “Pemerintah berkomitmen penuh untuk menghadirkan aparatur sipil negara yang kompeten, berintegritas, dan melayani masyarakat,” kata Rini Widyantini saat meninjau seleksi kompetensi PPPK di Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta, Selasa, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta.

    Melalui seleksi PPPK ini, kata dia, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada tenaga non-ASN untuk mengabdi di birokrasi

    Kanreg I BKN Yogyakarta menyelenggarakan rangkaian seleksi PPPK pada tanggal 22 April hingga 10 Mei 2025. Sebanyak 7.886 peserta mengikuti rangkaian seleksi ini.

    Untuk menghasilkan aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten, menurut dia, tahap seleksi adalah momen yang menentukan.

    Menteri PANRB lantas mengajak peserta seleksi untuk percaya pada kemampuan sendiri, berkompetensi secara sehat, serta menjaga kejujuran dalam tiap tahap seleksi.

    Bagi Rini, keberhasilan peserta bukan hanya tentang nilai di atas kertas, tetapi tentang sikap, semangat, dan integritas yang ditunjukkan peserta hari ini. Seleksi ini adalah sebagai cermin komitmen untuk mengabdi pada bangsa dan negara.

    Kepada peserta, Menteri PANRB menyampaikan bahwa yang terpenting adalah menunjukkan dedikasi, kejujuran, dan semangat pantang menyerah.

    “Semoga dari tempat ini lahir aparatur-aparatur yang siap membawa perubahan positif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia tercinta,” ujarnya.

    Peserta seleksi PPPK Tahap II ini tetap menggunakan computer assisted test (CAT) seperti rekrutmen CASN sebelumnya. CAT menutup segala celah yang memungkinkan adanya kecurangan dengan nilai yang bisa dilihat secara real-time.

    Rini mengapresiasi kepada panitia dan seluruh jajaran BKN karena telah mempersiapkan seleksi ini dengan baik.

    “Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dan jajaran BKN yang telah bekerja keras mempersiapkan seleksi ini dengan profesional, transparan, dan akuntabel,” katanya.

    Dengan adanya seleksi ini, dia berharap mampu memenuhi kuota formasi. Seleksi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera menyelesaikan pengangkatan CASN pada tahun anggaran 2024.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • 10 Sultan Hamengku Buwono X Mengeluh ke DPR karena ASN di Pemda DIY Kurang, Tak Ada Pelamar Nasional

    10 Sultan Hamengku Buwono X Mengeluh ke DPR karena ASN di Pemda DIY Kurang, Tak Ada Pelamar Nasional

    Sultan Hamengku Buwono X Mengeluh ke DPR karena ASN di Pemda DIY Kurang, Tak Ada Pelamar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengeluhkan jumlah ASN di Pemda DIY yang masih kurang.
    Hal tersebut disampaikan Sultan saat rapat dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
    “Jumlah total ASN Pemda DIY sebanyak 9.153 orang. Jumlah ini belum memenuhi kebutuhan ASN di DIY. Oleh karena itu, tahun 2024 DIY mengajukan kebutuhan PNS dan PPPK,” ujar Sultan.
    Sultan mengungkapkan, Pemda DIY mengajukan formasi CPNS sebanyak 378 orang, sedangkan PPPK 2.617 orang.
    Dia mengatakan, semua tenaga honorer yang tercantum dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah disetujui 100 persen.
    “Keputusan pengangkatan CPNS sebanyak 318 orang ditetapkan pada 30 April 2025, dan telah disetujui oleh MenPAN-RB. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan proses rekrutmen ASN CPNS dan PPPK,” ujar dia.
    Hanya saja, kata Sultan, sebanyak 60 formasi CPNS dinyatakan kosong karena tidak ada pelamar.
    Selain itu, formasi tersebut juga kosong karena pelamar tidak memenuhi
    passing grade
    atau mengundurkan diri saat pemberkasan.
    “Sebanyak 60 formasi CPNS kosong. Karena terdapat formasi yang tidak dilamar, tidak memenuhi
    passing grade
    , atau mengundurkan diri saat pemberkasan,” imbuh Sultan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Jateng Telepon Bupati Arief Rohman, Gunakan Susi Air untuk Aktifkan Bandara Ngloram Blora

    Gubernur Jateng Telepon Bupati Arief Rohman, Gunakan Susi Air untuk Aktifkan Bandara Ngloram Blora

    TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Setelah resmi menjadikan Bandara Ahmad Yani Semarang berstatus internasional per 25 April 2025 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2025, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi kini bakal fokus mengaktifkan dua bandara perintis yaitu Bandara Dewandaru Jepara dan Bandara Ngloram Blora.

    Menanggapi hal itu, Bupati Blora, Arief Rohman telah berkomunikasi dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

    “Pak Gubernur sudah telepon saya.”

    “Ini lagi pembahasan final.”

    “Kemungkinan maskapainya adalah Susi Air, untuk kami aktifkan kembali.”

    “Kami masih menunggu untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait tahapan finalisasi tersebut,” jelasnya saat ditemui seusai pelantikan PPPK di Alun-alun Blora, Selasa (29/4/2025).

    Lebih lanjut, Arief Rohman berharap, dengan rencana pengaktifan kembali Bandara Ngloram bisa berdampak pada sektor perekonomian di Blora.

    “Semoga bisa membuka akses untuk Investasi di Blora.”

    “Tentunya juga dari sektor pariwisata di Blora.”

    “Pak Gubernur sedang mencoba untuk itu seperti beberapa kota seperti Jepara, Blora, dan Cilacap.”

    “Yang di Purbalingga juga mau diaktifkan untuk bandaranya,” terangnya.

    Sebagai informasi, Bandara Ngloram Blora diresmikan kembali pada akhir 2021 dengan dana APBN Rp132 miliar. (*)

  • Pemkab Blora Lantik 1.245 PPPK dan CPNS, Gaji Mulai 1 Mei 2025

    Pemkab Blora Lantik 1.245 PPPK dan CPNS, Gaji Mulai 1 Mei 2025

    TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Pemkab Blora menggelar Penandatanganan Perjanjian Kerja dan Pengambilan Sumpah atau Janji Jabatan Fungsional PPPK serta Penyerahan Keputusan Pengangkatan CPNS Formasi 2024, di Alun-alun Blora, Selasa (29/4/2025).

    Kegiatan ini diikuti ribuan peserta.

    Mereka dilantik langsung Bupati Blora Arief Rohman.

    Kepala BKPSDM Kabupaten Blora, Heru Eko Wiyono merinci ada 1.245 orang yang dilantik.

    “Yang dilantik ada 1.245 orang.”

    “Terdiri 1.048 PPPK, sedangkan CPNS yang ikut penyerahan SK ada 197,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Heru menyampaikan, untuk gaji PPPK yang baru dilantik terhitung per 1 Mei 2025.

    “Untuk PPPK ini gajinya per 1 Mei 2025, karena Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) 1 Mei 2025.”

    “Jadi mulai 5 sampai 7, khusus PPPK melakukan penandatanganan perjanjian kerja.”

    “Perjanjian kerjanya 5 tahun,” jelasnya.

    Sementara itu, Bupati Blora, Arief Rohman menginstruksikan agar para pegawai yang baru dilantik untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

    “Alhamdulillah kami sudah mengangkat lebih dari 1.000 orang.”

    “Tentunya kami berharap mereka memberikan kinerja pengabdian, yang terbaik untuk Kabupaten Blora,” paparnya. (*)

  • Syarat Masuk Sekolah Rakyat yang Dibangun untuk Keluarga Kurang Mampu

    Syarat Masuk Sekolah Rakyat yang Dibangun untuk Keluarga Kurang Mampu

    Bisnis.com, PADANG – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyatakan siswa yang akan ikut dalam program sekolah rakyat merupakan dari kondisi keluarga kurang mampu karena dalam proses administrasi dilakukan secara teliti dan sesuai fakta.

    Dia menyebutkan di dalam proses mendirikan sekolah, menentukan tenaga pendidik, hingga anak-anak yang dinilai layak menjadi siswa di sekolah rakyat, dilakukan melalui sejumlah tahapan. Sehingga nantinya di dalam pelaksanaan, kualitas pendidikan di sekolah rakyat setara dengan sekolah pada umumnya.

    “Sekolah rakyat ini bentuk komitmen pemerintah memberikan hak kepada anak-anak di negeri ini mendapatkan pendidikan. Makanya dalam menjalankan program ini kami benar-benar validasi datanya dari usulan yang ada, dengan cara melihat fakta kondisi keluarga dari siswa itu. Jika sesuai syarat, semuanya sesuai prosedur, maka berhak untuk jadi siswa sekolah rakyat,” katanya di Padang, Selasa (29/4/2025).

    Dia menjelaskan adapun proses yang dilakukan itu mulai dari administrasi yang kemudian mengacu kepada Data tunggal sosial ekonomi (DTSEN), serta adanya kunjungan ke rumah calon siswa sekolah rakyat, untuk mengetahui kondisi ekonomi keluarga.

    “Nanti ada tes kesehatan juga. Bila seluruh tahapan sudah dilakukan, dan dinilai memenuhi syarat, dan Wali Kota atau Bupati setuju, bismilah sekolah rakyat pun dimulai,” ujarnya.

    Menteri yang akrab disapa Gus Ipul ini menyampaikan mengingat besar harapan Presiden Prabowo agar sekolah rakyat berjalan sesuai harapan, maka perlu bagi pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta turut membangun kemitraan dengan pihak perguruan tinggi, agar visi dan misi adanya sekolah rakyat tersebut bisa satu persepsi.

    “Makanya kami datang ke sini (Padang) untuk koordinasi dengan kepala daerah, dan jangan sampai melanggar prosedur, atau KKN,” tegasnya.

    Gus Ipul juga menjelaskan terkait progres sekolah rakyat yang kini tengah terus dimatangkan kesiapannya untuk dimulai di tahun 2025 ini, telah ada 500 kepala sekolah yang layak untuk menjadi kelapa sekolah rakyat, yang nantinya ditempatkan di seluruh daerah di Indonesia.

    Tidak hanya kepala sekolah, dalam penempatan tenaga pendidik, juga akan memilih guru yang berstatus ASN hingga PPPK paruh dan penuh waktu, dan mereka merupakan SDM yang berdomisili di sesuai wilayah keberadaan sekolah rakyat.

    Selain itu syarat lainnya, kata Gus Ipul, untuk mendirikan sekolah rakyat ini minimal ada lahan 7-8 hektare lebih yang bertujuan untuk pembangunan sekolah rakyat tersebut. Dengan adanya luasan lahan itu, selain membangun secara fisik untuk sekolah, nantinya juga akan dibangun sarana dan prasarana pendukung lainnya.

    “Makanya soal syarat mendirikan sekolah rakyat ini akan dilakukan langsung Kementerian PU,” jelasnya.

    Dikatakannya dalam rencana pembangunan sekolah rakyat ini, sebanyak 100 titik sekolah dari pemerintah dan 100 titik nya lagi akan dikolaborasikan dengan pihak swasta. Artinya sekolah rakyat ini, akan diperuntukan bagi SD, SMP, SMA.

    “Jadi untuk tahap ini kami berharap minimal satu kabupaten dan kota di Indonesia ini punya sekolah rakyat,” harapnya.

    Mensos Gus Ipul menyampaikan kondisi terkini telah ada sebanyak 53 titik sekolah rakyat di seluruh Indonesia akan dimulai pada tahun ajaran baru 2025/2026, dan terdapat dua titik diantaranya berada di Sumbar.

    Seiring telah adanya 53 titik itu, pihak Kemensos saat ini juga masih terus melakukan pengecekan ke seluruh daerah di Indonesia terkait kesiapan sekolah rakyat. 

    “Jadi dua titik yang telah siap melaksanakan sekolah rakyat di Sumbar itu ada di Kota Padang dan Solok. Dua daerah tersebut dinyatakan layak untuk melaksanakan program sekolah rakyat,” sebutnya.

  • Wamendagri Ribka Ingatkan Pengangkatan PPPK di Daerah Harus Sesuai Jadwal

    Wamendagri Ribka Ingatkan Pengangkatan PPPK di Daerah Harus Sesuai Jadwal

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengingatkan kepada pemerintah daerah bahwa pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) harus mengacu pada mekanisme yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

    Ribuan Haluk menyampaikan hal tersebut dalam rapat bersama Komisi II DPR di Jakarta, pada Senin, 28 April 2025.

    Ribka mengatakan bahwa jadwal Pengangkatan CPNS paling lambat dilaksanakan pada Juni 2025, sementara PPPK paling lambat Oktober 2025.

    “Jadwal Pengangkatan CPNS paling lambat Juni 2025. Sedangkan PPPK paling lambat Oktober 2025. Ini jadi catatan untuk para gubernur kita semua harus mengacu pada arahan dari Menpan RB,” kata Ribka.

    Menurutnya masih ada ditemukan di daerah melakukan pengangkatan untuk pegawai. Padahal penyelesaian pegawai honorer kategori K1 dan kategori K2 telah tuntas secara nasional.

    Meski Ribka tidak merinci daerah mana saja yang disinyalir tidak mengikuti ketentuan tersebut.

    “Ada juga kita lihat di daerah mengangkat juga PPPK, padahal ini sudah selesai K1, K2, ini sudah selesai tapi juga ada yang mengangkat dan bahkan ada juga yang belum usulkan,” katanya.

    Oleh sebab itu dia mendorong dalam rapat tersebut agar pimpinan dapat mendalami mengenai isu yang terjadi di daerah tersebut terkait pengangkatan pegawai.

    “pimpinan rapat dan komisi II bisa melakukan pendalaman terkait isu di daerah tentang pengangkatan di luar dari PPPK dan K2 untuk daerah daerah provinsi lainnya,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wamendagri Sebut Pengangkatan CPNS 2024 dan PPPK Sudah Ditetapkan, Ingatkan Daerah Ikuti Ketentuan – Page 3

    Wamendagri Sebut Pengangkatan CPNS 2024 dan PPPK Sudah Ditetapkan, Ingatkan Daerah Ikuti Ketentuan – Page 3

    Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaporkan, ada sebanyak 1.967 orang lulusan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2024 yang mengundurkan diri. Alasannya beragam, mulai dari hasil optimalisasi hingga merasa gaji sebagai PNS sedikit.

    Secara nasional, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, total semustinya ada 16.167 formasi CPNS 2024 yang kosong. Namun karena langkah optimalisasi, setidaknya hanya 12 persen dari jumlah tersebut yang tidak terisi.

    “Setelah diisi dengan optimalisasi ada 1.967 yang mengundurkan diri, 12 persen. Alhamdulillah masih ada 88 persen yang tadinya kosong menjadi terisi,” kata Zudan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Selasa (22/4/2025).

    Adapun optimalisasi merupakan kebijakan yang dibuat oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), untuk memitigasi agar tidak terjadi kekosongan formasi. Dengan cara menarik peserta CPNS 2024 dengan nilai tertinggi mendekati kuota kelulusan, untuk mengisi formasi yang tak terisi.

    “Misalnya, di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Dikti ini sebagian besar dosen. Misalnya mendaftar pada dosen sosiologi di Universitas Negeri Jember. Formasinya 2, yang bersangkutan ranking 3 dan 4. Maka dia tidak lulus,” papar Zudan.

    “Kemudian di Universitas Nusa Cendana ada jurusan Sosiologi, yang melamar tidak ada. Maka 2 orang nilai terbaik secara sistem dikirim ke Nusa Cendana. Jadi menjadi lulus karena formasi di Universitas Nusa Cendana kosong,” terangnya.

  • 1.957 CPNS Mundur, Komisi II Sebut Musibah Nasional

    1.957 CPNS Mundur, Komisi II Sebut Musibah Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen CPNS. Pasalnya, pengunduran diri 1.957 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) disebut sebagai musibah nasional. 

    Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad mengatakan mundurnya 1.957 orang itu akibat tata kelola penerimaan CPNS yang tidak profesional.

    “Mayoritas CPNS mundur karena lokasi penempatan yang jauh dari domisili,” ujarnya dikutip Sabtu (26/4/2025).

    Menurutnya, peristiwa tersebut terjadi karena kebijakan tidak melalui pertimbangan yang matang, tidak melalui kajian dan tidak belajar dari kebijakan solutif seperti sistem zonasi dalam penerimaan siswa atau pelajar.

    Dia menyoroti Peraturan Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021 dimana CPNS yang mengundurkan diri dilarang mengikuti seleksi ASN pada periode berikutnya. Sejumlah lembaga negeri seperti BIN, TNI, dan Polri mengenakan sanksi denda atau ganti rugi bagi CPNS yang mengundurkan diri.

    “Kejadian ini nampak memposisikan rakyat selaku pemegang hak konstitusional untuk memeroleh status ASN sebagai korban kebijaksanaan yang tidak profesional,” katanya. 

    Selain itu, rendahnya gaji ASN juga menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian serius.

    Komisi II DPR pun mendesak Menteri PANRB untuk melakukan evaluasi total terhadap kebijakan rekrutmen ASN. 

    Ali mengingatkan agar Menpan RB lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan, mengingat DPR pun pernah terkena dampak dari kebijakan ASN, seperti saat penundaan pengangkatan PPPK dan PNS.

  • Pemkab Mojokerto Angkat 432 ASN Formasi 2024

    Pemkab Mojokerto Angkat 432 ASN Formasi 2024

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto secara resmi menyerahkan petikan keputusan Bupati terkait pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024. Petikan SK Bupati Mojokerto tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra bertepatan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-29.

    Dalam upacara tersebut, penyerahan keputusan pengangkatan CPNS dan PPPK dilakukan secara simbolis di hadapan 85 peserta upacara di halaman Pemkab Mojokerto. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan atas percepatan pengadaan CASN oleh Kepala Kantor Regional II BKN kepada Bupati Mojokerto.

    Gus Barra (sapaan akrab, red) mengatakan, jika pada tahun 2024 ini, Kabupaten Mojokerto mengangkat sebanyak 85 orang CPNS dan 347 orang PPPK. Pengangkatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat struktur pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan ASN di Kabupaten Mojokerto,” ungkapnya, Jumat (25/4/2025).

    Yakni tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Apartur Sipil Negara (ASN) yang unggul menjadi salah satu kebutuhan penting dalam melaksanakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Gus Barra juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan manajemen ASN yang sesuai dengan regulasi, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

    “Kami sampaikan bahwa proses seleksi dan pengangkatan ASN tidak dipungut biaya atau gratis, semua proses dilaksanakan secara transparan dan akuntabel,” katanya.

    Masih dalam rangkaian peringatan Hari Otoda ke-29, Gus Barra juga menyampaikan sambutan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tema besar yang diangkat dalam peringatan tahun ini adalah “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045.”

    Sambutan tersebut menyoroti pentingnya penyelarasan visi serta kebijakan antara pemerintah di semua tingkat, mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat, agar pembangunan berjalan efektif dan merata. Hal ini ditekankan kembali oleh Gus Barra di hadapan jajaran Forkopimda dan ASN yang hadir.

    “Penting bagi Pemerintah Daerah untuk tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal agar Indonesia dapat berkembang secara adil dan merata,” tegasnya.

    Dengan pengangkatan ASN dan semangat kolaborasi yang digaungkan, Kabupaten Mojokerto terus menegaskan komitmennya dalam mendukung pemerintahan yang efektif serta mendukung agenda besar Indonesia Emas 2045. [tin/ian]

  • Walkot Semarang Lantik 2.324 PPPK dan 4 Pejabat Fungsional

    Walkot Semarang Lantik 2.324 PPPK dan 4 Pejabat Fungsional

    Jakarta –

    Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti secara resmi melantik 2.324 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 4 pejabat fungsional dokter ahli utama. Pelantikan ini berlangsung di Halaman Balai Kota Semarang, Jumat (25/4).

    “Hari ini adalah hari yang sangat istimewa terutama ketika kita akan melakukan prosesi pelantikan, tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya. Namun, keluarga baru Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang ini, tetap bersemangat meneruskan acara. Ini menjadi penanda bahwa perjuangan panjang dan pengabdian panjenengan untuk Kota Semarang tidaklah sia-sia,” ujarnya Agustina dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

    Dari total yang dilantik, sebanyak 2.324 orang di antaranya merupakan PPPK yang lolos seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahap I formasi tahun 2024 dengan rincian 48 tenaga pendidik, 32 tenaga kesehatan, dan 2.244 tenaga teknis; sedangkan 4 orang lainnya terdiri atas 3 pejabat fungsional dokter ahli madya dan 1 pejabat fungsional dokter gigi ahli madya yang diangkat ke dalam jabatan fungsional ahli utama.

    Agustina mengatakan pelantikan ini menjadi awal dari tanggung jawab besar sebagai aparatur negara. Menurutnya, PPPK yang dilantik adalah wajah-wajah yang tidak asing yang selama ini sudah mengabdikan diri sekian lama dan keberhasilan ini tidak terlepas dari perjuangan, ketekunan, pengabdian serta doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah.

    “Ini bentuk pengakuan negara kepada panjenengan dan momentum pelantikan ini menjadi semangat baru bagi Pemkot Semarang untuk membangun Kota Semarang sekaligus sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas pelayanan publik kepada masyarakat,” imbuhnya.

    Dia mengucapkan selamat kepada para PPPK maupun pejabat fungsional yang telah dilantik dan diambil sumpahnya. Selaku pembina kepegawaian, Wali Kota Semarang juga menyampaikan rasa bangga atas pencapaian seluruh peserta yang telah melewati proses seleksi ketat, bahkan sempat tertunda pengangkatannya, hingga akhirnya resmi menjadi bagian dari ASN Pemkot Semarang.

    Pada kesempatan tersebut, Agustina menekankan tiga hal yang perlu dimiliki seorang ASN yakni pentingnya menjaga integritas dan nama baik Kota Semarang sebab secara tidak langsung, para ASN yang dilantik hari initelah menjadi duta dan wajah dari Kota Semarang.

    Kedua, terus berinovasi karena dunia terus berubah dan teknologi berkembang pesat. Masyarakat makin kritis dan menuntut pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien, maka ASN pun tidak boleh stagnan, harus terus belajar, adaptif, dan jangan berhenti untuk mencoba hal baru.

    Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang, Joko Hartono, di tempat yang sama menyebutkan bahwa pelantikan PPPK hari ini tidak sekadar perjalanan panjang non-ASN yang telah mengabdi di Pemkot Semarang, melainkan juga secara kuantitas yang terbanyak se-Jawa Tengah dan DIY.

    “Alhamdulillah, per-1 Mei mendatang, para PPPK ini sudah aktif bekerja dan akan ditempatkan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Mereka telah banyak mengabdi untuk kota ini, bahkan ada yang lebih dari 31 tahun. Ini adalah kali pertama bagi mereka mengenakan seragam Korpri,” ungkap Joko.

    Pihaknya mengucapkan selamat kepada seluruh PPPK yang telah dilantik dan selamat bergabung dengan keluarga besar Pemkot Semarang serta berharap kepada seluruh PPPK mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

    Momen pelantikan tersebut juga menjadi hal yang paling ditunggu, salah satunya oleh salah seorang peserta bernama Ihdina (27). Perempuan ini menyampaikan rasa syukurnya karena bisa diterima menjadi PPPK setelah mengabdi di Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Setda Kota Semarang selama 8 tahun dan perjuangannya kini membuahkan hasil.

    “Alhamdulillah akhirnya hari yang ditunggu-tunggu oleh saya dan teman-teman non-ASN tiba. Saya sangat bersyukur sekali bisa menjadi ASN. Terima kasih saya ucapkan kepada pemerintah yang sudah memikirkan kami. Semoga setelah ini, kami bisa bekerja lebih maksimal dan lebih bersemangat lagi,” tuturnya.

    (akd/akd)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini