Xcloud.id

Produk: PPPK

  • 2.108 Peserta Ikuti Seleksi PPPK Tahap II Pemkab Bojonegoro, Rebutkan 1.507 Formasi

    2.108 Peserta Ikuti Seleksi PPPK Tahap II Pemkab Bojonegoro, Rebutkan 1.507 Formasi

    Bojonegoro (beritajatim.com)– Sebanyak 2.108 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.

    Seleksi kompetensi mulai digelar sejak Sabtu (10/5/2025) dan akan berakhir besok, Kamis (15/5/2025). Sebanyak 2.108 peserta tersebut akan memperebutkan 1.507 formasi yang tersedia dalam rekrutmen PPPK tahap II tahun anggaran 2024.

    Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Aparatur BKPP Bojonegoro, Daniar Surya Adi Permana menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi ini merupakan tindak lanjut dari surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1291/B-KS.04.01/SD/K/2025 tentang perpanjangan pendaftaran seleksi PPPK Tahap II.

    “Sebanyak 2.108 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi berdasarkan hasil pasca sanggah yang diumumkan pada 28 Februari 2025. Mereka tersebar di berbagai lokasi ujian di beberapa kota,” jelas Daniar, Selasa (13/5/2025).

    Seleksi ini dilaksanakan sesuai ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh BKN. Para peserta diimbau untuk mengikuti seluruh tahapan dengan tertib dan mempersiapkan diri secara optimal agar bisa lolos dalam seleksi kompetensi PPPK tahap lanjutan. [lus/but]

    Adapun rincian lokasi ujian seleksi kompetensi PPPK Tahap II untuk peserta dari Pemkab Bojonegoro adalah sebagai berikut:

    Titik Lokasi Surabaya 1: 1.902 peserta
    Titik Lokasi BKN Semarang II: 45 peserta
    Titik Lokasi Kanreg I BKN Yogyakarta: 155 peserta
    Titik Lokasi Kanreg III BKN Bandung: 4 peserta
    Titik Lokasi Kanreg X BKN Denpasar: 1 peserta
    Titik Lokasi BKN Lampung I: 1 peserta

  • 27 Tahun Mengabdi, Paine Diangkat Jadi PPPK Lamongan Jelang Pensiun

    27 Tahun Mengabdi, Paine Diangkat Jadi PPPK Lamongan Jelang Pensiun

    Lamongan (beritajatim.com) – Perasaan haru menyelimuti Paine (57), warga Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan/Kabupaten Lamongan, yang akhirnya diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah 27 tahun mengabdi sebagai tenaga honorer.

    Paine resmi menerima surat keputusan pengangkatan sebagai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Rabu (14/5/2025), dalam acara yang digelar di Pendopo Lokatantra.

    “Saya bekerja itu 27 tahun jadi tukang bersih-bersih di sini, di pendopo. Kerja sejak pemerintahan Bupati Lamongan Masfuk sampai Pak Yuhronur, dan selama bekerja saya nikmati,” ungkap Paine usai menerima SK dari Bupati Lamongan.

    Perjalanan panjang pengabdiannya dimulai dari tugas sebagai petugas kebersihan, lalu beralih ke bagian dapur Pendopo Lokatantra. Ia mengenang masa awal bekerja dengan gaji hanya Rp300 ribu, namun tetap menjalani tugas dengan ikhlas dan penuh ketekunan.

    Kini, menjelang masa pensiun yang tinggal 1,5 tahun, Paine merasa diangkatnya ia sebagai PPPK merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan loyalitasnya selama ini.

    “Saya akan tetap bekerja dengan baik, dan berharap nanti saat pensiun bisa tenang,” ucapnya penuh syukur.

    Diketahui, jumlah ASN formasi 2024 yang resmi diangkat sebanyak 2.122 orang. Terdiri dari 501 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 1.621 PPPK, yang meliputi 1.467 tenaga teknis, 11 tenaga kesehatan, dan 143 guru. [fak/beq]

  • 2.122 ASN Baru Diharapkan Siap Perkuat Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan

    2.122 ASN Baru Diharapkan Siap Perkuat Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan resmi menyerahkan keputusan pengangkatan kepada 2.122 Aparatur Sipil Negara (ASN) formasi 2024, di Alun-alun Lamongan, Rabu (14/5/2025).

    Pengangkatan ASN formasi 2024 meliputi 501 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 1.621 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang terdiri dari 1.467 teknis, 11 tenaga kesehatan dan 143 guru.

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyampaikan bahwa keputusan ini menjadi dasar legalitas dan pijakan awal dalam pelaksanaan tugas ASN.

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu juga menekankan pentingnya peran ASN baru dalam memperkuat kinerja pelayanan publik di Lamongan.

    “Kehadiran ASN baru ini diharapkan menambah energi baru dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Pak Yes.

    Orang nomor satu di Kota Soto mengungkapkan, pengangkatan ASN juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjalankan 15 program prioritas yang mencakup sektor pelayanan publik, kesehatan, hingga sosial.

    Pak Yes menambahkan, Pemkab Lamongan terus mendorong pengelolaan pemerintahan yang memenuhi standar internasional, dibuktikan dengan capaian predikat A dalam evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), serta kemajuan dalam efisiensi anggaran dan kemudahan layanan publik.

    “Ini bersifat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Mohammad Nalikan, merinci bahwa dari total kebutuhan ASN tahun 2024 sebanyak 3.666 formasi, baru terisi 2.122 posisi. Sisanya akan dilengkapi pada pengangkatan PPPK periode kedua.

    “Formasi tahun ini terdiri dari 1.467 tenaga teknis, 11 tenaga kesehatan, dan 143 guru. Setelah ini akan dilakukan orientasi untuk menumbuhkan jiwa korsa dan pemahaman tugas ASN,” ucap Nalikan. [fak/aje]

  • Anggota DPR RI Khozin Minta Pemkab Jember Tidak Tutup Mata Soal PPPK

    Anggota DPR RI Khozin Minta Pemkab Jember Tidak Tutup Mata Soal PPPK

    Jember (beritajatim.com) – Muhammad Khozin, anggota DPR RI Komisi II dari Partai Kebangkitan Bangsa, meminta pemerintah daerah untuk memikirkan nasib pegawai honorer yang tidak lolos seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    Pemkab Jember telah menyelenggarakan dua tahap seleksi penerimaan PPPK. Seleksi tahap pertama diikuti 6.643 orang peserta dan meluluskan 1.851 orang peserta. Seleksi tahap kedua diikuti 2.662 orang peserta yang memperebutkan 148 formasi.

    “Memang antara minat dan ketersediaan formasi agak jomplang. Ketersediaan formasi tahap kedua hanya 148,” kata Khozin di sela-sela kegiatan meninjau lokasi tes PPPK di gedung Balai Serba Guna Jember, Senin (12/5/2025) bersama Bupati Muhammad Fawait.

    Menurut Khozin, peserta yang tidak lolos seleksi akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu atau dengan skema lain yang bisa diakomodasi pemerintah daerah. “Tapi dengan tetap mengacu pada ruang fiskal yang ada,” katanya.

    Pemkab Jember tidak boleh lagi merekrut pegawai honorer dengan berakhirnya tes PPPK tahap kedua ini. “Tapi di sisi yang lain, secara kemanusiaan, pemda tidak boleh tutup mata. Karena ada lapangan pekerjaan yang kemudian tertutup. Mereka punya keluarga,” kata Khozin.

    “Dengan ekonomi seperti saat ini yang tidak menentu, ketersediaan lapangan kerja juga tidak cukup mudah ditemui. Ini apa menjadi pekerjaan rumah bersama,” kata Khozin.

    Sementara itu, Bupati Fawait berkomitmen untuk memperjuangkan dan menyuarakan nasib para pegawai PPPK Pemkab Jember. “Saya ingin yang ikut seleksi diterima semua. Tapi kan kewenangan sekali lagi ada di pemerintah pusat,” katanya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember Suko Winarno, mengatakan, peserta yang tidak lulus tes karena keterbatasan formasi, masih berpeluang menjadi PPPK paruh waktu. Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025.[wir]

  • Bupati Fawait Ingin Semua Peserta Tes PPPK Pemkab Jember Diterima

    Bupati Fawait Ingin Semua Peserta Tes PPPK Pemkab Jember Diterima

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait berkomitmen untuk memperjuangkan semua peserta tes penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap kedua untuk penempatan di Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Karena ini jadi kewenangan pusat, kami akan terus menyampaikan aspirasi. Saya ingin yang ikut seleksi diterima semua. Tapi kan kewenangan sekali lagi ada di pemerintah pusat,” kata Fawait, usai meninjau pelaksanaan tes seleksi PPPK di gedung Balai Serba Guna, Senin (12/5/2025).

    “Namun komitmen saya sebagai bupati, akan terus menyuarakan dan memperjuangkan,” tambah Fawait yang meninjau kegiatan seleksi itu bersama Muhammad Khozin, anggota DPR RI Komisi II dari Daerah Pemilihan Jember dan Lumajang.

    Fawait senang karena Khozin juga berkomitmen untuk menyuarakan dan memperjuangkan nasib tenaga honorer yang menjadi peserta seleksi PPPK di Jember.

    Rekrutmen PPPK tahap kedua Pemkab Jember diselenggarakan pada 12-16 Mei 2025, yang diikuti 2.662 orang peserta. Mereka bersaing memperebutkan 148 formasi. Sementara itu untuk tahap pertama diikuti 6.643 orang peserta, dan 1.851 orang di antaranya dinyatakan lolos seleksi.

    Sementara itu Muhammad Khozin hadir untuk melakukan pemantauan dan evaluasi, karena Jember menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan tes PPPK empat pemerintah kabupaten, yakni Pemkab Jember sendiri, Pemkab Lumajang. Pemkab Bondowoso, dan Pemkab Situbondo.

    “Memang antara minat dan ketersediaan formasi agak jomplang. Ketersediaan formasi tahap kedua hanya 148. Possibility lolosnya satu berbanding 30-40,” kata Khozin.

    Di tengah efisiensi anggaran, Khozin menilai, perlu banyak kreativitas antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengakomodasi tenaga honorer yang berstatus PPPK penuh waktu dan paruh waktu. [wir]

  • 364 ASN Bakal Terima SK, Pemkab Pacitan Anggarkan Rp20 Miliar untuk Gaji

    364 ASN Bakal Terima SK, Pemkab Pacitan Anggarkan Rp20 Miliar untuk Gaji

    Pacitan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pacitan mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar dari APBD untuk membiayai gaji ratusan aparatur sipil negara (ASN) baru yang akan segera mulai bekerja.

    Total sebanyak 364 ASN yang terdiri dari 87 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 277 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan pada 22 Mei 2025.

    Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pacitan, Daryono, menyatakan bahwa anggaran tersebut telah dialokasikan dalam komponen belanja wajib dan rutin sebagai bagian dari total belanja pegawai tahun 2025 yang mencapai Rp786 miliar.

    “Anggaran ini dipersiapkan untuk memenuhi hak pegawai yang akan mulai aktif bekerja pada bulan depan. Kami pastikan alokasinya sesuai porsinya,” ujarnya ditulis Senin(12/5/2025)

    Saat ini, para ASN baru telah menerima Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Setelah penyerahan SK oleh Bupati Pacitan pada 22 Mei mendatang, mereka akan langsung menempati formasi-formasi yang selama ini kosong, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan tenaga teknis.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pacitan, Rudy Haryanto, menyampaikan bahwa pengangkatan ASN baru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan publik.

    “Dengan bergabungnya ratusan ASN baru, kami berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama di sektor-sektor vital,” ujarnya. [tri/aje]

  • Durasi Masa Kontrak PPPK Pemkab Jember Kini Hanya Dua Tahun

    Durasi Masa Kontrak PPPK Pemkab Jember Kini Hanya Dua Tahun

    Jember (beritajatim.com) – Masa kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang lulus seleksi tahap pertama hanya berdurasi dua tahun. Sebelumnya masa kontrak PPPK Pemkab Jember berdurasi lima tahun.

    Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember telah menyelesaikan tanda tangan kontrak untuk 1.851 orang PPPK tahun anggaran 2024 tahap pertama. Terbanyak formasi pendidikan, yakni 738 orang. Masa kontrak mereka terhitung per Maret 2025 hingga Maret 2027.

    “Sebetulnya yang diterima 1.852 orang. Tapi satu orang mengundurkan diri karena alasan kedua dan jarak domisili dengan lokasi kerja,” kata Kepala BKPSDM Jember Suko Winarno, Sabtu (10/5/2025).

    Mengapa hanya dua tahun? “Menurut evaluasi, lima tahun terlalu lama. Jadi dua tahunan, untuk mempercepat proses evaluasi pegawai bersangkutan,” kata Suko.

    Setelah BKPSDM kelar menangani kontrak, bupati akan menerbitkan surat keputusan (SK). “Mereka nantinya bekerja sesuai dengan SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas), sesuai penempatan yang tertera dalam SK,” kata Suko.

    Pemkab Jember berkomitmen penempatan PPPK paling lambat Oktober 2025 dan untuk 228 orang calon pegawai negeri sipil pada Juli 2025.

    Suko berharap para PPPK bersabar. “Kami masih memproses. Masih ada NIP (Nomor Induk Pegawai) dua orang yang masih menunggu penetapan Badan Kepegawaian Nasional,” katanya.

    Total peserta PPPK tahap pertama adalah 6.643 orang. Peserta yang tidak lulus tes tahap pertama karena keterbatasan formasi, masih berpeluang menjadi PPPK paruh waktu. Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025.

    “Tapi kami masih menunggu hasil pelaksanaan tes tahap dua,” kata Suko. Rekrutmen PPPK tahap kedua diselenggarakan pada 12-16 Mei 2025, yang diikuti 2.662 orang peserta. Mereka bersaing memperebutkan 148 formasi. [wir]

  • Cium Tangan Kakak yang Ikut Tes PPPK, Bupati Situbondo: Tidak Ada Privelege

    Cium Tangan Kakak yang Ikut Tes PPPK, Bupati Situbondo: Tidak Ada Privelege

    Situbondo (beritajatim.com) – Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo memastikan tidak ada pengistimewaan terhadap kakaknya yang menjadi peserta tes penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

    Hal ini disampaikan Rio usai menemui tenaga honorer asal Situbondo yang hendak mengikuti tes PPPK tahap kedua di Gedung Serbaguna Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur Kamis (8/5/2025).

    Rio sempat mencium tangan sang kakak, Yusuf Rico Orizanto, sebelum tes dimulai. “Semua ikut tes, termasuk kakak saya yang sudah 14 tahun bekerja di rumah sakit. Tidak ada previlege,” kata Rio lepada wartawan.

    Ada 2.419 tenaga honorer asal Situbondo yang mengikuti tes tersebut. Rio menyemangati mereka dengan menegaskan tak ada perlakuan khusus untuk siapapun. “Saya ingin mereka lolos dengan hasil bagus dan kembali bekerja dengan semangat baru sebagai PPPK,” katanya.

    Rio berpesan kepada semua peserta untuk berusaha sambil berdoa dan bertawakal. Dia juga sempat membercandai peserta yang berseragam putih dan hitam. “Dari belakang sudah kayak SPG toko. Semoga terus semangat,” katamya disambut tawa peserta.

    Sementara untuk pegawai honorer yang tidak dapat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) karena tak memenuhi syarat, Rio memiliki gagasan untuk memekerjakan mereka dalam kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih.

    Rio telah menemui Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi untuk menyampaikan gagasan tersebut. “Beliau sangat setuju dengan ide ini. Mereka punya pengalaman di pemerintahan, meski baru dua tahun bekerja atau ada yang lima enam tahun,” katanya.

    Ada kurang lebih 600 orang pegawai honorer Pemkab Situbondo yang tidak diterima menjadi PPPK dan saat ini dirumahkan. Sebagian sudah tua dan memasuki masa pensiun, dan sebagian lagi berusia muda. [wir]

  • 2.419 Peserta Ikut Tes PPPK termasuk Kakak Kandung Bupati Situbondo Surabaya 8 Mei 2025

    2.419 Peserta Ikut Tes PPPK termasuk Kakak Kandung Bupati Situbondo Surabaya 8 Mei 2025

    2.419 Peserta Ikut Tes PPPK termasuk Kakak Kandung Bupati Situbondo
    Tim Redaksi
    SITUBONDO, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, melaksanakan tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada Kamis (8/5/2025).
    Sebanyak 2.419 peserta berkompetisi untuk lolos dalam seleksi tersebut.
    Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, berharap agar semua peserta mengikuti seleksi dengan persiapan yang matang.
    “Kehadiran saya memberi dukungan kepada 2.419 tenaga honorer yang berlangsung di Jember, itu saja ingin memberikan dukungan supaya hasilnya bagus dan kembali semangat bekerja,” ujarnya.
    Rio menambahkan bahwa setelah proses tes PPPK selesai, mereka yang lolos akan diterima dengan baik oleh seluruh pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
    Dia berharap semua pegawai dapat bekerja sama untuk memberikan pelayanan maksimal.
    Menariknya, dalam 2.419 peserta tersebut, terdapat kakak kandung Bupati, yaitu Yusuf Riko Orizanto, yang merupakan pegawai honorer di Rumah Sakit Umum Situbondo.
    “Ini juga ada kakak kandung saya ikut tes PPPK, sudah 14 tahun bekerja, tetap ikut tes dan tidak ada previlage,” kata Rio.
    Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Situbondo, Syamsuri, menjelaskan bahwa kegiatan tes PPPK ini akan dilaksanakan selama tiga hari.
    Setiap hari terdapat satu sesi yang diikuti oleh 300 orang peserta.
    “Dalam satu sesi ada tiga ratus orang, setiap hari ada tiga sesi, sudah masuk tahap dua namun ini masih seleksi kompetensi, masih ada tahap berikutnya,” tuturnya.
    Dengan pelaksanaan tes ini, diharapkan dapat menghasilkan pegawai yang berkualitas untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Situbondo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggaran Kemenhub Bertambah Rp 9 Triliun, Ini Alokasi Pemakaiannya – Page 3

    Anggaran Kemenhub Bertambah Rp 9 Triliun, Ini Alokasi Pemakaiannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – DPR RI telah menyetujui tambahan pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 2025 sekitar Rp 9 triliun lebih, dari Rp 17,72 triliun menjadi Rp 26,29 triliun. 

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, tambahan anggaran ini untuk memastikan serta mengoptimalkan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau di seluruh wilayah Indonesia. 

    “Tambahan anggaran sebagian besar untuk subsidi, kemudian public service obligation (PSO), serta PPPK. Kemudian ada juga anggaran luncuran dari 2024,” ujar Menhub Dudy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/5/2025).

    Dalam rapat kerja ini dibahas pula pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kemenhub pada semester I 2024, dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Lalu, terdapat 32 temuan dan 71 rekomendasi pada Laporan Keuangan 2023. 

    Menhub mengatakan, saat ini 69 persen atau 49 rekomendasi telah ditindaklanjuti. Ke depan akan dilakukan percepatan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

    “Beberapa langkah yang dilakukan Kemenhub untuk mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK RI di antaranya mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada unit kerja terkait, pemantauan tindak lanjut ke lokasi sesuai rekomendasi, pembahasan dengan seluruh unit kerja Eselon I kantor pusat, serta koordinasi dengan stakeholder atau instansi terkait,” tuturnya. 

    Angkutan Perintis Tetap Disubsidi

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan subsidi transportasi publik dan angkutan perintis tetap menjadi prioritas meskipun pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Menhub Dudy Purwagandhi memastikan efisiensi anggaran di Kemenhub dilakukan dengan selektif dan tetap mengutamakan sektor transportasi yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama kelompok rentan.

    “Subsidi untuk transportasi publik dan angkutan perintis tetap kami prioritaskan agar aksesibilitas masyarakat tidak terganggu,” ujar Menhub beberapa waktu lalu.