Xcloud.id

Produk: PPPK

  • Istana Ungkap Sri Mulyani Ikut Usulkan Bimo & Djaka Jadi Dirjen

    Istana Ungkap Sri Mulyani Ikut Usulkan Bimo & Djaka Jadi Dirjen

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ikut mengusulkan langsung Bimo Wijayanto dan Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Usulan tersebut ditetapkan dalam surat tertulis Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Hasan pun memastikan bahwa pemilihan keduanya sebagai pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan sudah sesuai prosedur hukum.

    “Secara prosedur (Bimo dan Djaka) diusulkan oleh Menteri Keuangan. Ada usulan dari Menkeu saya lupa apakah 13-14 Mei. Pokoknya ada usulan dari Menteri Keuangan,” kata Hasan kepada jurnalis di istana, Senin kemarin (26/5/2025).

    Terkait dengan meritokrasi pemilihan pejabat di Kementerian Keuangan, Hasan menegaskan pemilihan Dirjen di Kementerian Keuangan juga bagian dari hak prerogatif pemerintah untuk menempatkan orang-orang yang dianggap mampu untuk menjalankan hal-hal yang diinginkan oleh Presiden.

    “Dan secara prosedur ini kan berdasarkan usulan dari Menteri Keuangan juga. Jadi prosedurnya kan sudah ditempuh semua, prosedur minta berhentinya sudah ditempuh, prosedur pemberhentian juga sudah ditempuh, pengusulannya oleh Menteri Keuangan,” paparnya.

    “Dan untuk Eselon 1A memang surat keputusan pengangkatannya dari Presiden. Seperti Deputi di kantor saya, Deputi itu surat keputusannya juga keputusan Presiden. Dirjen-dirjen itu pengangkatannya keputusan Presiden. Jadi kira-kira seperti itu,” tambah Hasan.

    Terkait dengan latar belakang kedua pejabat tersebut, Hasan mengemukakan ini bukan pertama kalinya, pejabat tinggi setingkat eselon I kementerian bukan pegawai karier di instansi tersebut. Dia mencontohkan ada Hilmar Farid yang merupakan orang di luar kementerian yang pernah menjabat eselon I, dia pernah jadi Dirjen Kebudayaan di Kemendikbud.

    Seperti diketahui, Bimo merupakan mantan Asisten Deputi Investasi di Kemenko Marves dan Djaka, Dirjen Bea Cukai Kemenkeu, sebelumnya adalah purnawirawan TNI. Hasan pun memastikan surat pemberhentian Djaka sebagai prajurit sudah keluar sejak 6 Mei 2025. Maka dari itu, Djaka kini statusnya bukan lagi tentara, namun sipil yang ditunjuk jadi pejabat tinggi di kementerian.

    “Sekarang ya Letjen Djaka itu statusnya purnawirawan, sama-sama sipil, dan statusnya PPPK yang menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai,” tegas Hasan.

    (haa/haa)

  • Terbesar dalam Sejarah, Kementerian Ini Lantik 71 Ribu PPPK

    Terbesar dalam Sejarah, Kementerian Ini Lantik 71 Ribu PPPK

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Agama Nasaruddin Umar hari ini melantik 71.336 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Formasi 2024 Kementerian Agama, Senin (26/5/2025). PPPK tersebut merupakan yang terbesar dalam sejarah Kementerian Agama (Kemenag).

    Adapun, PPPK ini berasal dari satuan kerja Kemenag seluruh Indonesia, pusat maupun daerah. Kelulusan PPPK Kementerian Agama Formasi 2024 ini mencapai 99,92 % dari jumlah 89.781 formasi yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    Menteri Nasaruddin Umar mengucapkan selamat kepada seluruh PPPK yang telah dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Dia berpesan agar PPPK dapat menjadi ASN Kementerian Agama yang berkepribadian bersih, berperilaku dan berkomunikasi yang baik di kehidupan sehari-hari, termasuk bijak dalam menggunakan media sosial, sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat yang lain.

    “Sebagai bagian dari Kementerian Agama, PPPK harus turut memahami dan mengimplementasikan Trilogi Kerukunan Umat Beragama. Dalam hal ini ada tiga aspek yang ditekankan, yaitu: cinta manusia kepada Tuhan, cinta sesama manusia, dan cinta kepada alam,” tegasnya.

    Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto, dalam sambutannya, mengatakan ASN saat ini dituntut untuk adaptif terhadap perubahan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berkomitmen terhadap etika dan integritas.

    “Birokrasi bukan soal siapa kita, tapi tentang apa yang kita wariskan melalui pelayanan,” ujarnya.

    ASN di lingkungan Kemenag pun menurutnya memiliki peran yang luas. Tidak hanya memperkuat birokrasi, namun para ASN di Kemenag dituntut untuk turut menjaga nilai-nilai kebangsaan, kerukunan umat beragama, dan moderasi dalam kehidupan sosial.

    Tak hanya seremonial, pelantikan PPPK di lingkup Kemenag juga dibarengi dengan aksi peduli lingkungan. Para PPPK terlantik diwajibkan menanam satu pohon di lingkungan kerja, satuan pendidikan keagamaan, atau rumah ibadat.

    Purwadi menyambut baik simbolisasi penanaman pohon dalam pelantikan tersebut. Langkah kecil ini menurutnya dapat merefleksikan prinsip penting bahwa pelayanan tidak hanya menyentuh manusia, tapi juga menjaga alam.

    “Inilah yang disebut ekoteologi, harmoni antara pengabdian spiritual dan tanggung jawab ekologis,” paparnya.

    (haa/haa)

  • Wali Kota Mojokerto Buka Orientasi P3K 2025

    Wali Kota Mojokerto Buka Orientasi P3K 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggelar orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) formasi tahun 2025. Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Mojokerto pada 26–28 Mei 2025 ini dibuka langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

    Dalam sambutannya, Ning Ita (sapaan akrab, red) menyampaikan pesan penting kepada seluruh peserta untuk mensyukuri jabatan yang telah diraih dengan cara bekerja secara optimal demi kemajuan daerah. “Syukuri jabatan yang sudah didapatkan ini dengan mendedikasikan pikiran, energi, dan waktu untuk Kota Mojokerto,” ungkapnya, Senin (26/5/2025).

    Menurutnya, hal tersebut adalah wujud syukur terbaik yang harus dilakukan. Ning Ita juga menegaskan bahwa status sebagai P3K terikat oleh perjanjian kerja yang dievaluasi secara berkala. Evaluasi tersebut sepenuhnya bergantung pada kinerja selama masa kontrak.

    “Tunjukkan kontribusi terbaik. Apakah layak untuk terus dilanjutkan sebagai P3K, atau justru harus tereliminir karena kinerja yang tidak optimal. Tantangan dunia kerja saat ini tidak lagi sekadar soal ijazah, namun lebih kepada kompetensi dan pengalaman. Wali Kota pun memberikan apresiasi kepada para peserta.

    “Kepada para P3K untuk menjadi pribadi yang berintegritas dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pengamalan nilai-nilai BerAKHLAK dalam tugas sehari-hari sangat penting. BerAKHLAK bukan hanya untuk dihafal, tetapi diamalkan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai ASN maupun ketika sudah di luar jam kerja,” katanya.

    Selama tiga hari pelaksanaan orientasi, para peserta menerima materi penguatan nilai-nilai dasar dan manajemen ASN, serta bela negara yang disampaikan langsung oleh para narasumber dari TNI. [tin/but]

  • Penyerahan SK Pengangkatan CPNS dan PPPK, Mas Dhito: Jangan Terjebak di Zona Nyaman

    Penyerahan SK Pengangkatan CPNS dan PPPK, Mas Dhito: Jangan Terjebak di Zona Nyaman

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dapat bekerja dengan hati dan integritas untuk melayani masyarakat.

    Pesan itu disampaikan Mas Dhito dalam sambutannya secara virtual di acara penyerahan surat keputusan pengangkatan CPNS dan PPPK formasi tahun 2024 di Convention Hall, Simpang Lima Gumul, Jumat (23/5/2025).

    Mas Dhito menyampaikan CPNS maupun PPPK yang telah menerima SK pengangkatan diharapkan tidak lama dalam beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Pasalnya masih banyak pekerjaan yang telah menanti, seperti penuntasan angka kemiskinan ekstrem, stunting, maupun peningkatan pelayanan kesehatan.

    “Jangan merasa nyaman, jangan merasa bermalas-malasan. Karena begitu sudah diangkat dan mulai bekerja pasti nanti akan terbentuk yang namanya zona nyaman dan terjebak di zona nyaman itu.” kata Mas Dhito.

    Mas Dhito menekankan menjadi tugas pegawai di pemerintah Kabupaten Kediri untuk bisa bekerja melayani masyarakat. Pihaknya tak menginginkan ada pegawai yang bermalas-malasan karena sudah merasa tidak bekerja pun tetap mendapatkan gaji.

    “Jangan sampai mindsetnya seperti itu, karena apa yang telah didapatkan itu adalah uang yang dibayarkan oleh masyarakat dan mereka berharap ada timbal baliknya,” tambahnya.

    CPNS di Kabupaten Kediri senang terima SK Pengangkatan

    Mas Dhito sendiri dalam sambutannya meminta maaf tidak bisa menghadiri acara tersebut secara langsung karena tengah cuti untuk menjalankan ibadah haji. Bupati muda ini berharap 768 orang pegawai yang menerima SK pengangkatan dapat bekerja dengan nyaman dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar.

    Secara detail, 768 orang pegawai yang menerima SK pengangkatannya siang itu untuk formasi CPNS sebanyak 139 orang. Rinciannya tenaga kesehatan 28 orang dan tenaga teknis 111 orang. Sementara untuk formasi PPPK ada 629 orang, dengan rincian guru 95 orang, tenaga kesehatan 21 orang dan tenaga teknis 513 orang.

    Mereka akan mulai melaksanakan tugas terhitung 2 Juni 2025. Khusus bagi CPNS mereka akan menjalani orientasi selama empat hari di Balai Pengambangan Kompetensi ASN di Kecamatan Tarokan dan dilanjutkan kegiatan magang selama dua minggu di kecamatan.

    Tujuan kegiatan magang di kecamatan ini supaya mereka mendapatkan pengetahuan yang luas mengenai isu-isu prioritas daerah dan tidak hanya terpaku pada tugas pokok. Setelah orientasi bagi CPNS selesai akan dilanjutkan PPPK.

    Sejalan dengan Mas Dhito, Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa yang hadir langsung di lokasi berpesan kepada seluruh pegawai untuk tidak menjadi pribadi yang berbeda setelah menerima SK pengangkatan CPNS dan PPPK.

    “Jangan sampai panjenengan yang telah mendapatkan amanah dan dapat sedikit tambahan rezeki menjadi berbeda dari yang dulu dikenal baik keluarga maupun lingkungan,” pesan Mbak Dewi. [ADV PKP/nm]

  • Terima SK dari Bupati Blitar, 865 ASN Langsung Terima Gaji Bulan Juni

    Terima SK dari Bupati Blitar, 865 ASN Langsung Terima Gaji Bulan Juni

    Blitar (beritajatim.com) – Bupati Blitar, Rijanto menyerahkan surat keputusan (SK) 865 aparatur sipil negara (ASN) di Pendopo Ronggo Hadinegoro. Ratusan ASN yang menerima SK ini terdiri dari 29 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 836 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    Bupati Blitar, Rijanto berpesan kepada ratusan CPNS dan PPPK yang menerima SK pengangkatan agar langsung bekerja dan memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar itu berharap SK ini bisa menjadi cambuk bagi para ASN untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

    “Sebagai pegawai, tugasnya melayani masyarakat. Kami meminta kepada ratusan CPNS dan PPPK, agar bisa melayani masyarakat dengan maksimal,” kata Rijanto, Jumat (23/05/2025)

    Semantara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar, Budi Hartawan menjelaskan bahwa setiap CPNS dan PPPK yang sudah menerima SK pengangkatan bisa menghadap ke perangkat daerah atau unit penempatan masing-masing.

    Ratusan ASN ini pun akan segera dibuatkan surat pernyataan bersedia melaksanakan tugas. Para ASN tersebut juga akan mulai mendapat perhitungan gaji pada bulan Juni mendatang.

    “Saya minta teman-teman segera menghadap ke perangkat daerah atau unit penempatan masing-masing. Supaya bisa menerima surat pernyataan melaksanakan tugas dan bulan Juni dapat diperhitungkan gajinya,” ujar Budi.

    Budi pun menjelaskan secara rinci tentang formasi pengangkatan ASN pada tahun 2024 kemarin. Pada seleksi CASN tahun 2024, jumlah formasi CPNS yang disediakan sebanyak 46. Namun yang terisi hanya 29 formasi.

    Kemudian jumlah formasi PPPK yang disediakan sebanyak 1.128. Namun yang terisi hanya 836 formasi. Terdiri dari 7 tenaga guru, 22 tenaga kesehatan, dan 807 tenaga kesehatan. Dengan demikian, maka pada seleksi CASN di Kabupaten Blitar tahun 2024 masih menyisakan 17 formasi CPNS dan 292 formasi PPPK yang kosong dan belum terisi.

    “Sejumlah formasi yang tidak terisi karena ada formasi yang memang tidak ada pendaftar. Lalu ada juga formasi yang ada pendaftar, tapi tidak lolos passing grade,” bebernya. (owi/ian)

  • 625 ASN Baru Terima SK Pengangkatan, Bupati Banyuwangi Dorong Optimalisasi Teknologi untuk Akselerasi Kinerja

    625 ASN Baru Terima SK Pengangkatan, Bupati Banyuwangi Dorong Optimalisasi Teknologi untuk Akselerasi Kinerja

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Sebanyak 625 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dari Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Penyerahan SK dilakukan pada Jumat (23/5/2025) untuk memperkuat jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

    Dalam arahannya, Bupati Ipuk menekankan pentingnya peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung peningkatan kinerja ASN di era digital. Ia menginginkan ASN yang mampu bekerja keras dan tidak mudah mengeluh dalam menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan daerah.

    “Banyuwangi butuh ASN yang pekerja keras dan tidak banyak mengeluh untuk membantu menuntaskan masalah pembangunan. Saya minta ASN tidak hanya bekerja biasa-biasa saja. Semuanya harus bekerja sesuai prioritas. Manfaatkan digitalisasi untuk mengakselerasi kinerja,” tegas Ipuk di hadapan ratusan ASN baru.

    Ipuk juga mengajak para ASN untuk segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan budaya organisasi yang telah berjalan di Pemkab Banyuwangi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai kunci percepatan pelayanan publik.

    “Jadilah ASN yang adaptif dan inovatif, bisa cepat menyesuaikan budaya kerja yang sudah berjalan di Pemkab Banyuwangi. ASN juga harus bisa bekerja lintas batas. Semua harus bisa berkolaborasi tanpa sekat-sekat antar OPD,” tambahnya.

    Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, merinci bahwa dari total 625 ASN baru tersebut, 544 orang merupakan tenaga PPPK dan 81 orang adalah CPNS. Mereka adalah peserta yang berhasil lolos pada seleksi CPNS dan PPPK periode pertama formasi tahun 2024.

    “Untuk CPNS terdiri atas tenaga teknis dan kesehatan. Sementara PPPK terdiri atas tenaga kesehatan, pendidikan, dan teknis,” jelas Ilzam.

    Ilzam menyebutkan, kekurangan tenaga ASN di Banyuwangi masih cukup tinggi, mencapai sekitar 6.000 orang. Setiap tahun, rata-rata 700 ASN pensiun, dengan sekitar 70 persen berasal dari tenaga pendidik. Oleh sebab itu, Pemkab Banyuwangi akan terus membuka formasi baru, terutama untuk tenaga guru dan kesehatan.

    “Jumlah pensiun kita rata-rata 700-an orang per tahun, dimana 70 persennya dari tenaga guru. Maka, untuk pengadaan CPNS ke depan kita akan prioritaskan untuk formasi guru dan tenaga kesehatan,” ujarnya.

    Guna menyiasati kekurangan ASN, Ilzam menjelaskan bahwa saat ini Pemkab menerapkan sistem squad, di mana antar OPD saling mendukung dan berbagi tugas dalam menjalankan program prioritas pemerintah daerah.

    “Sementara ini, untuk menutup kekurangan tenaga, kita sikapi dengan sistem squad. Yakni antar OPD saling mensupport, sehingga semua program kita keroyok bareng-bareng,” pungkasnya. [alr/suf]

  • 15 Peserta Seleksi PPPK Ponorogo Gugur karena Tak Hadir Tes CAT di Madiun

    15 Peserta Seleksi PPPK Ponorogo Gugur karena Tak Hadir Tes CAT di Madiun

    Ponorogo (beritajatim.com) – Sebanyak 15 peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari Kabupaten Ponorogo dipastikan gugur setelah tidak hadir dalam tahapan tes berbasis Computer Assisted Test (CAT) yang digelar di Wisma Haji Kota Madiun pada 14–15 Mei 2025.

    “Tercatat ada 15 peserta Calon PPPK Ponorogo yang tidak hadir untuk CAT di Wisma Haji Madiun,” ujar Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi ASN BKPSDM Ponorogo, Ahmad Zamroni, Sabtu (17/5/2025).

    Zamroni mengatakan belum mengetahui secara pasti alasan ketidakhadiran para peserta tersebut. Padahal, menurutnya, pelaksanaan tes berlangsung dalam kondisi yang terjangkau dan kondusif. Bahkan, ada peserta yang datang dengan menggunakan kursi roda tetap mengikuti seluruh rangkaian tes.

    “Ini menunjukkan bahwa semangat dan komitmen itu faktor penting,” tegasnya.

    Ia menambahkan, ketidakhadiran peserta menyebar hampir di setiap sesi. Dalam dua hari pelaksanaan, tiap sesi terdapat satu hingga lima peserta yang absen. Meskipun tidak ada sanksi administratif bagi peserta yang tidak hadir, ketidakhadiran itu otomatis menggugurkan mereka dari proses seleksi.

    “Namun otomatis mereka tidak bisa lolos seleksi karena tidak mengikuti CAT,” jelas Zamroni.

    Seleksi CAT di Kota Madiun merupakan bagian dari pelaksanaan nasional yang tersebar di berbagai titik lokasi (tilok). BKPSDM Ponorogo kini masih menunggu hasil peserta asal Ponorogo yang mengikuti tes di lokasi lain seperti Tilok Semarang dan Samarinda.

    “Hasil akhirnya akan diumumkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai jadwal nasional. Kami menunggu proses rekapitulasi dari seluruh titik,” pungkasnya. [end/beq]

  • Sanksi Tegas Menanti ASN Magetan yang Nongkrong di Warkop Saat Jam Kerja

    Sanksi Tegas Menanti ASN Magetan yang Nongkrong di Warkop Saat Jam Kerja

    Magetan (beritajatim.com) – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Magetan, Winarto, menegaskan pentingnya kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas, terutama terkait larangan nongkrong di warung kopi (warkop) saat jam kerja.

    Ia mengingatkan bahwa ASN harus menjadi teladan dalam mematuhi aturan dan menjaga integritas pelayanan publik.

    “Kami sudah mengingatkan, khususnya pada teman-teman yang berstatus ASN atau PNS. Kita harus tertib dan disiplin, apalagi pada jam kerja. Nongkrong di warung kopi saat jam kerja benar-benar sangat-sangat dilarang,” tegas Winarto.

    Ia mengakui bahwa aktivitas sarapan atau singgah sejenak masih dapat ditoleransi selama tidak melanggar aturan dan tidak dilakukan berlama-lama. Namun, jika sudah berada pada jam kerja dan dengan sengaja digunakan untuk nongkrong, maka hal itu dianggap sebagai pelanggaran disiplin.

    “Kalau hanya mampir sarapan, kami rasa masih bisa ditoleransi. Tapi kalau nongkrong saat jam kerja, kami himbau kepada seluruh ASN, PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), dan anggota Korpri untuk benar-benar membenahi diri,” ujarnya.

    Winarto juga menekankan bahwa tugas dan tanggung jawab ASN sangat banyak, dan ketidakdisiplinan dapat merugikan masyarakat serta mencederai kepercayaan publik.

    “Jangan sampai ada pandangan negatif dari masyarakat. Jalankan peraturan yang ada, bekerja dengan tertib dan disiplin. Tidak ada istilah work from anywhere di Magetan, kecuali dalam kondisi tertentu seperti libur panjang,” tambahnya.

    Terkait sanksi, Winarto menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah menyiapkan mekanisme penegakan aturan. ASN yang kedapatan melanggar akan dikenai sanksi bertahap mulai dari peringatan lisan hingga sanksi tertulis, yang dapat berujung pada tindakan disipliner sesuai aturan kepegawaian.

    “Kami yakin semua ASN sudah memahami aturan. Jadi kami minta kesadaran untuk benar-benar menegakkan disiplin,” pungkasnya. [fiq/aje]

  • Ratusan PNS Tenaga Pendidik di Bojonegoro Berkurang pada Tahun 2025

    Ratusan PNS Tenaga Pendidik di Bojonegoro Berkurang pada Tahun 2025

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memprediksi jumlah guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) akan menurun pada 2025, menyusul 271 tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun. Secara keseluruhan, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro mencatat 424 PNS akan pensiun tahun ini.

    Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Aparatur BKPP Bojonegoro, Daniar Surya Adi Permana, merinci bahwa selain guru, pensiun juga akan dialami oleh 26 tenaga kesehatan dan 127 pegawai teknis lain. “Kami telah menyiapkan formasi pengganti untuk menjaga kontinuitas layanan publik,” ujarnya, Kamis (15/5/2025).

    Sebagai antisipasi kekosongan kursi PNS, Pemkab Bojonegoro telah menerbitkan 3.129 Surat Keputusan (SK) pengangkatan ASN, terdiri atas 635 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 2.494 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Daniar menegaskan, pengisian kursi guru akan diprioritaskan melalui jalur PPPK agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal.

    “Dengan kekuatan tenaga pendidik baru dari PPPK, diharapkan tidak ada gangguan pada layanan pendidikan meski terjadi pensiun massal,” kata Daniar.

    Langkah strategis ini sekaligus menjawab tantangan demografi PNS di Bojonegoro dan memastikan sektor pendidikan serta layanan publik lainnya tetap prima di tengah transisi kepegawaian. Selain itu, saat ini seleksi PPPK tahap II Pemkab Bojonegoro juga masih berjalan. Sebanyak 2.108 peserta kini mengikuti tahapan tes hari terakhir.

    Sebanyak 2.108 peserta tersebut akan memperebutkan 1.507 formasi yang tersedia dalam rekrutmen PPPK tahap II tahun anggaran 2024. [lus/kun]

  • Bupati Situbondo Serahkan 455 SK CPNS dan PPPK, 5.200 Orang Tunggu Giliran

    Bupati Situbondo Serahkan 455 SK CPNS dan PPPK, 5.200 Orang Tunggu Giliran

    Situbondo (beritajatim.com) – Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyerahkan petikan surat leputusan (SK) 455 penerima calon [egawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di halaman kantor Pemerintah Kabupaten Situbomdo, Jawa Timur, Rabu (14/5/2025).

    Dari 455 penerima SK, 16 orang di antaranya adalah CPNS, 330 PPPK tenaga guru, 34 PPPK tenaga kesehatan, dan 75 PPPK tenaga teknis. “Ini baru 455, masih ada 5.200 lagi yang akan diangkat bertahap,” kata Rio.

    Ada sembilan orang penerima SK termuda, kelahiran 1997. “Sedangkan yang tertua adalah seorang guru berusia 56 tahun 6 bulan,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Situbondo, Samsuri.

    CPNS penerima SK harus menjalani masa kerja minimal satu tahun tanpa kesalahan fatal sebelum pengambilan sumpah. “Sementara untuk PPPK, setelah menerima petikan keputusan bupati, langsung bekerja di tempatnya masing-masing,” kata Samsuri.

    Rio berencana membuka lowongan CPNS baru untuk mengisi kekosongan jabatan. “Sirkulasi sedang dihitung,” katanya.

    Rio berharap CPNSdan PPPK bekerja jujur, amanah, dan berorientasi pada kemajuan daerah. “Karakternya harus dinamis, inform sama investasi, semuanya,” katanya.

    Sementara untuk para guru, Rio berpesan untuk menerapkan metode pengajaran terbaik dan inovatif. Sementara itu tenaga kesehatan diminta memastikan pelayanan kesehatan yang inklusif dan maksimal bagi masyarakat.

    Rio tak ingin mendengar ada rumah sakit daerah dan puskesmas yang menolak pasien. “”Mulai dari puskesmas, rumah sakit, tidak boleh menolak,” katanya.

    Pemkab Situbondo akan menggelar pelatihan khusus untuk mendukung kinerja aparatur sipil negara. Dia berkomitmen meningkatkan kapasitas aparatur. [wir]