Xcloud.id

Produk: PPPK

  • CASN 2025 Dibuka Khusus PPPK, Ini Daftar Instansinya

    CASN 2025 Dibuka Khusus PPPK, Ini Daftar Instansinya

    JAKARTA – Pemerintah akan kembali membuka pelaksanaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2025. Namun, seleksi kali ini akan difokuskan pada formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tiga instansi.

    Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Badan Kepegawaian Negara (BKN) Wisudo Putro Nugroho mengatakan, instansi yang membuka seleksi PPPK tahun ini adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kejaksaan Agung, dan Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Seleksi CASN tahun 2025 dilaksanakan khusus untuk formasi PPPK pada tiga instansi berikut Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kejaksaan Agung, dan Badan Gizi Nasional,” ujar Wisudo saat dihubungi VOI, Sabtu, 26 Juli.

    Sementara itu, untuk Kementerian Sosial, Wisudo menjelaskan proses seleksi masih menunggu mekanisme lanjutan dari kementerian terkait. Meski demikian, BKN belum merilis jadwal resmi pelaksanaan seleksi CASN 2025.

    BKN mengimbau masyarakat agar selalu merujuk pada informasi resmi dari masing-masing instansi maupun portal resmi BKN untuk mendapatkan informasi valid terkait proses seleksi CASN.

    Selaras dengan hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini menyampaikan pemerintah belum menetapkan kepastian waktu dan formasi lengkap untuk seleksi CASN 2025.

    Menurutnya, proses penghitungan kebutuhan aparatur sipil negara masih berlangsung, terutama karena bertambahnya jumlah kementerian menjadi 48 unit.

    Hingga saat ini, seleksi CASN 2025 belum dibicarakan secara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Fokus utama Kementerian PANRB saat ini adalah melakukan penataan kelembagaan dan jabatan pasca terbentuknya kementerian baru.

    Dengan demikian, masyarakat diimbau bersabar dan menunggu pengumuman resmi mengenai tahapan dan formasi lengkap seleksi CASN 2025.

  • Sudah Ada Instansi Membuka Pendaftaran Seleksi PPPK, BKN Minta Warga Terus Memantau

    Sudah Ada Instansi Membuka Pendaftaran Seleksi PPPK, BKN Minta Warga Terus Memantau

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan klarifikasi terbaru terkait pengadaan ASN di indonesia.

    Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho, menyampaikan bahwa hingga saat ini, seleksi CPNS 2025 belum dibahas oleh panitia seleksi nasional (Panselnas).

    Akan tetapi, Wisudo menjelaskan bahwa seleksi ASN tahun 2025 saat ini masih fokus pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di sejumlah instansi.

    Sejumlah instansi yang sudah membuka pendaftaran untuk seleksi PPPK, antara lain Kejaksaan Agung dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

    “Pendaftaran seleksi PPPK Kejaksaan RI 2025, contohnya, telah dibuka pada 2-24 Juli 2025. Sejauh ini, seleksi PPPK hanya untuk beberapa instansi tersebut, dan Panselnas belum membahas seleksi CPNS 2025,” kata Wisudo, seperti dikutip dari detikEdu, Sabtu (26/7/2025).

    Selain itu, Wisudo menambahkan bahwa saat ini tengah dilakukan pembahasan terkait pengadaan ASN untuk Kementerian Sosial 2025.

    Namun, pengadaan ini belum final dan masih menunggu mekanisme lebih lanjut.

    Wisudo mengimbau agar masyarakat terus memantau pengumuman resmi dari kanal instansi terkait.

    Dalam kesempatan terpisah, ASN BKN Mia Kurniati mengonfirmasi melalui Q&A #20 di kanal YouTube #ASNPelayanPublik bahwa saat ini belum ada kebijakan resmi terkait pengadaan CPNS 2025.

    Ia menjelaskan, saat ini pemerintah masih fokus menyelesaikan proses CASN tahun 2024 yang masih berlangsung. (jpg)

  • Pemprov Sumsel Usulkan 6.120 PPPK Paruh Waktu ke BKN

    Pemprov Sumsel Usulkan 6.120 PPPK Paruh Waktu ke BKN

    Jakarta –

    Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru melayangkan surat Usulan Rekomendasi PPPK Paruh Waktu ke Badan Kepegawain Negara (BKN) RI dan Kemenpan RI sebanyak 6.120 Formasi. Upaya ini untuk memberikan peluang bagi Pegawai Non ASN yang telah ikut seleksi PPPK Tahap I dan II namun tidak mendapatkan formasi.

    Hal tersebut Berdasarkan surat nomor 800/10555/BKD.I/2025 dalam usulan rekomendasi PPPK Paruh Waktu Pemprov Sumsel yang telah ditandatanganinya.

    Kepala BKD, H Ismail Fahmi mengatakan bahwa benar surat yang diusulkan sudah ditandatangani oleh Gubernur Sumsel Herman Deru untuk usulan rekomendasi PPPK Paruh Waktu.

    Ismail menjelaskan terdapat Pegawai Non ASN yang telah ikut seleksi PPPK Tahap I dan II namun tidak mendapatkan formasi.

    Adapun jumlah Pegawai Non ASN yang telah ikut tahapan seleksi PPPK yang belum mendapatkan formasi sebanyak 6.120 orang di antaranya pelamar tenaga kesehatan 2 orang, pelamar tenaga teknis 3.615 orang, pelamar jabatan tampungan 378 orang dan pelamar tenaga guru 2.125 orang.

    Sebelumnya pada audiensi yang telah dilakukan oleh Pegawai Non ASN Pemprov Sumsel di Ruang Tamu Sekda beberapa waktu lalu, Sekda Sumsel Edward Candra mengatakan PPPK merupakan program pemerintah yg bertujuan untuk menyelesaikan persoalan honorer.

    Edward memastikan Pemprov Sumsel tidak tinggal diam dan tentu akan mendukung dalam rangka penyelesaian honorer ini.

    “Pak Gubernur tidak tinggal diam tentu akan mendorong dan men-support ini. Kita sudah ikuti aturan tidak menerima honorer, mengikuti seleksi PPPK dan optimalisasi, semua kita ikuti aturan,” tutupnya.

    (prf/ega)

  • Kapan Pendaftaran Guru PPPK Dibuka? Ini Informasi Akurat dari Kemendikdasmen dan Kemenpan-RB

    Kapan Pendaftaran Guru PPPK Dibuka? Ini Informasi Akurat dari Kemendikdasmen dan Kemenpan-RB

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Profesi guru tergolong dalam kelompok Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memiliki peran strategis dalam dunia pendidikan.

    Informasi resmi terkait pendaftaran rekrutmen untuk guru PPPK 2025 menjadi salah satu hal yang sangat dinantikan, terutama bagi guru honorer.

    PPPK merupakan Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja.

    Statusnya memang bukan PNS, tetapi memiliki hak dan kewajiban yang hampir sama, termasuk gaji, tunjangan, dan perlindungan hukum.

    PPPK lazimnya direkrut untuk posisi tertentu seperti guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, dan yang lainnya.

    Lalu, kapan pendaftaran rekrutmen guru PPPK atau guru honer tahun 2025? Cek bocorannya di sini.

    Sejauh ini pemerintah belum memberikan informasi resmi mengenai kepastian kapan dilaksanakan pengadaan seleksi guru PPPK.

    Seperti yang disampaikan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTKP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nunuk Suryani bahwa hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai rekrutmen guru PPPK 2025.

    Dikarenakan, semua kepastian terkait seleksi ini diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Nunuk menyebut, dengan belum adanya kepastian dari pendaftaran PPPK ini membuat pihaknya juga harus menunda rekrutmen guru Bimbingan Konseling (BK).

    Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Rini Widyantini menyatakan rekrutmen Calon ASN (CASN) Tahun 2025 termasuk guru honorer masih belum bisa dilaksanakan.

  • Dilantik jadi ASN-PPPK, 1.271 TKHL diharap junjung tinggi etika birokrasi bersih

    Dilantik jadi ASN-PPPK, 1.271 TKHL diharap junjung tinggi etika birokrasi bersih

    Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.

    Dilantik jadi ASN-PPPK, 1.271 TKHL diharap junjung tinggi etika birokrasi bersih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 15:35 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 1.271 orang tenaga kerja harian lepas (TKHL) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (25/7), diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Boyolali.

    Bupati Boyolali Agus Irawan menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi I Tahun 2024 dan SK Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) periode 1 Agustus 2025.

    Asisten Administrasi Umum  Sekretaris Daerah, Purwanto mengatakan, ASN penerima SK PPPK Formasi I Tahun 2024 adalah TKHL yang masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan lolos seleksi uji kompetensi serta memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPPK. Terdiri  539 guru, 3 tenaga kesehatan dan 729 tenaga teknis.

    Sementara PNS yang menerima SK naik pangkat periode TMT 1 Agustus 2025, sebanyak 61 orang .Terdiri  20 orang golongan IV, 36 orang golongan III dan 5 orang golongan II.

    Bupati Boyolali Agus Irawan mengucapkan selamat dan penghargaan kepada seluruh ASN yang menerima SK pada hari ini. Menurutnya, ini bukan hanya formalitas administratif, namun pengakuan atas integritas, dedikasi dan profesionalisme ASN selama ini sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

    Pihaknya juga mengajak kepada seluruh ASN baik PNS maupun PPPK untuk terus meningkatkan kompetensi, bekerja dengan semangat, kolaboratif dan menjunjung tinggi etika birokrasi yang bersih, transparan dan juga akuntabel.

    “Mari kita tunjukkan bahwa birokrasi kita bukan hanya hadir sebagai struktur tetapi juga sebagai energi penggerak perubahan, ASN harus menjadi motor utama dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” kata Agus seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sarwoto. 

    Bupati berjanji akan menepati janji kampanyenya kepada seluruh PPPK dan PNS di lingkungan Pemkab Boyolali untuk memberikan kenyamanan, namun ia tetap mengawasi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

    “Tidak akan ada tekanan, tidak akan ada intimidasi, kita akan mendekatkan domisili Bapak Ibu semuanya biar bisa bekerja lebih nyaman, biar bisa memberikan pelayanan yang maksimal, tapi dengan kenyamanan yang kita berikan kita menuntut kerja keras Bapak Ibu semua dan pelayanan prima kepada seluruh warga Kabupaten Boyolali.” ujar Agus.

    Salah satu PPPK yang menerima SK, Sri Kustini mengaku bersyukur atas pengangkatannya. 

    “Terimakasih Pemerintah Boyolali untuk penghargaan kepada kami yang sudah lama mengabdi, saya pribadi akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik di dunia penyiaran radio LPPL Merapi FM sebagai media informasi Pemerintah kepada masyarakat.” ungkapnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemerhati Pendidikan Harap Formasi Guru Dibuka di Seleksi CPNS 2025

    Pemerhati Pendidikan Harap Formasi Guru Dibuka di Seleksi CPNS 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 dikabarkan segera dibuka.

    Apa saja formasinya?

    Hingga kini, belum ada formasi CPNS 2025. Pasalnya, informasi mengenai CPNS 2025 hingga kini belum ada informasi resmi.

    Meski begitu, Pemerhati Pendidikan, Suarman berharap formasi guru diadakan. Jika memang seleksi CPNS 2025 dibuka.

    “Berdasarkan hasil perjuangan PGRI pusat, pasti sangat menaruh harapan Penuh untuk dibuka CPNS untuk guru,” kata eks Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Makassar dua periode itu kepada fajar.co.id, Jumat (25/7/2025).

    Saat ini, ia mengungkapkan PGRI memperjuangkan agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjq (PPPK) untuk menjadi PNS.

    “Walaupun sementara ini PGRI berjuang untuk pengalihan PPPK untuk menjadi PNS,” terangnya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum mengumumkan melalui kanal resminya. Kepala Badan Kepala Negara (BKN), Prof Zudan Arif Fakrulloh, juga mengaku belum tahu apakah CPNS 2025 dibuka atau tidak.

    “Belum tahu,” singkat Zudan melalui pesan WhatsApp kepada Fajar.co.id, Kamis, (24/7/2025).

    Meski begitu, website Situs Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menginformasikan seleksi ASN segera dibuka. Bahkan menyerukan untuk menyiapkan dokumen.

    Adapun pendaftar seleksi CPNS 2025 dapat mulai mengecek informasi lengkap proses pendaftaran seleksi CPNS melalui situs resmi https://sscasn.bkn.go.id.

    Pada situs resmi tersebut, telah terpampang dengan narasi sebagai berikut:

    “Persiapan Seleksi ASN 2025 Telah Dimulai! Segera Persiapkan Dokumen Anda dan Ikuti Informasi Resmi dari BKN dan Instansi Terkait,” demikian keterangan di laman SSCASN. (Arya/Fajar)

  • Menpan-RB Ungkap Estimasi Pendaftaran Formasi CPNS 2025, Ada Kebutuhan 400.000 Posisi

    Menpan-RB Ungkap Estimasi Pendaftaran Formasi CPNS 2025, Ada Kebutuhan 400.000 Posisi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sejauh ini belum mengumumkan secara resmi pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2025.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menyebutkan tampaknya pendaftaran CPNS 2025 belum bisa dibuka pemerintah.

    “Tahun ini nampaknya belum bisa dibuka dulu,” ungkap Rini.

    Bersama BKN, Kemenpan RB sejauh ini masih menyelesaikan proses rekrutmen CPNS 2024.

    “Itu kan butuh waktu. Kan ribuan atau jutaan. Jadi sampai saat ini kami masih fokus menyelesaikan CASN 2024,” ungkap Rini.

    Padahal, seleksi CPNS 2024 telah memasuki masa pengangkatan dan sesuai jadwal paling lambat pada Juni 2025.

    Selanjutnya untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dan II akan segera selesai sesuai jadwal paling lambat pada bulan Oktober 2025.

    Meski demikian, Menteri PAN-RB, Rini Widyantini sempat memberikan gambaran soal peluang dibukanya pendaftaran CPNS 2025.

    Setidaknya kata dia, ada kebutuhan untuk mengisi sekitar 300.000 sampai dengan 400.000 posisi yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan.

    “Yang pertama adalah pemetaan terkait kebutuhan jabatan di kementerian dan lembaga. Adanya beberapa kementerian baru dalam Kabinet Merah Putih saat ini juga menjadi salah satu faktor jumlah formasi CPNS 2025 yang akan dibuka,” jelas Menteri Rini.

    “Lalu yang kedua posisi yang belum terisi dari seleksi sebelumnya di CPNS 2024. Posisi saat ini, para CPNS 2024 sedang dalam tahap pengangkatan,” urainya lagi. (Pram/fajar)

  • DPD Perjuangkan Nasib PPPK Paruh Waktu, Pengangkatan Rampung Paling Lambat Oktober 2025

    DPD Perjuangkan Nasib PPPK Paruh Waktu, Pengangkatan Rampung Paling Lambat Oktober 2025

    FAJAR.CO.ID — Pertemuan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memberi angin segar bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah diangkat maupun dalam proses pengangkatan.

    Wakil Ketua Komite I DPD RI, Muhdi, mengaku akan terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPANRB untuk memperjuankan aspirasi PPPK.

    “Kami koordinasi dengan MenpanRB dan BKN agar semuanya benar-benar diselesaikan tahun 2025. Dari 1,17 juta formasi ASN PPPK, pengangkatannya diselesaikan paling lambat Oktober 2025. Kalaupun setelah Oktober hanya untuk pengangkatan ASN PPPK paruh waktu, tetapi tetap di tahun 2025,” kata Muhdi.

    Penjelasan tentang tenggat waktu pengangkatan PPPK itu disampaikan Komite I DPD usai pertemuan langsung dengan Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7).

    Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah itu pun mengakui banyaknya keluhan dari PPPK di daerah, termasuk dari daerah pemilihan Jawa Tengah yang dilaporkan kepadanya.

    “Di antaranya adalah relokasi/mutasi guru ASN PPPK formasi 2021, 2022; pengangkatan ASN PPPK formasi 2024; termasuk menyangkut pengangkatan PPPK paruh waktu; dan pencantuman gelar,” ucapnya.

    DPD RI mendorong agar pengangkatan honorer yang tidak mendapatkan formasi menjadi PPPK Paruh Waktu bisa selesai Oktober 2025.

    “Kami mendorong agar yang paruh waktu diupayakan selesai Oktober 2025 juga, setidak-tidaknya tidak jauh dari Oktober, paling tidak tetap di 2025. Karena kami khawatir akan muncul tuntutan-tuntutan setelah yang dapat formasi sudah semua menerima SK (surat keputusan).” ujar.

  • Alarm Kesehatan ASN Jakarta: Ribuan Alami Masalah Kejiwaan dan Obesitas Megapolitan 18 Juli 2025

    Alarm Kesehatan ASN Jakarta: Ribuan Alami Masalah Kejiwaan dan Obesitas Megapolitan 18 Juli 2025

    Alarm Kesehatan ASN Jakarta: Ribuan Alami Masalah Kejiwaan dan Obesitas
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Hasil pemeriksaan
    kesehatan
    aparatur sipil negara (
    ASN
    ) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI
    Jakarta
    mengungkap fakta memprihatinkan.
    Sebanyak 15 persen ASN diketahui mengalami gangguan kejiwaan, dan lebih dari 60 persen mengalami
    obesitas
    .
    Temuan ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas
    Kesehatan
    (Dinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, dalam acara peluncuran kampanye kesehatan “Jakarta BERJAGA 2.0” di Balai Kota, Jumat (18/7/2025).
    “Ada yang punya
    masalah kejiwaan
    . Dan ini angkanya tidak kecil, yaitu 15 persen,” kata Ani.
    Masalah kesehatan ini terungkap melalui program skrining kesehatan menyeluruh yang dilakukan Pemprov DKI selama tahun 2024.
    Pemeriksaan menyasar ribuan ASN yang terdiri dari lebih dari 65.000 pegawai, mencakup PNS, CPNS, dan PPPK.
    Selain isu kesehatan mental, Ani menyebut kondisi kesehatan fisik ASN juga menjadi sorotan.
    Sebanyak 62 persen ASN terdeteksi obesitas, sementara 15,4 persen lainnya mengalami kelebihan berat badan (overweight).
    “Hipertensi ditemukan pada 27,6 persen pegawai, dan diabetes mellitus pada 5,7 persen,” jelas Ani.
    Menurutnya, tingginya prevalensi masalah kesehatan ini menjadi alarm serius, mengingat ASN tidak hanya berfungsi sebagai pelayan publik, tetapi juga panutan masyarakat.
    Untuk merespons kondisi tersebut, Pemprov DKI meluncurkan kampanye Jakarta BERJAGA 2.0, singkatan dari Bergerak, Bekerja, Berolahraga, dan Bahagia.
    Kampanye ini ditujukan untuk membangun kesadaran hidup sehat di kalangan birokrasi.
    “Kesehatan beraktivitas adalah bagian dari menciptakan kesehatan jiwa,” ujar Ani.
    Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, dalam acara yang sama menegaskan komitmennya untuk mendorong gaya hidup sehat di lingkungan Pemprov.
    Rano menginstruksikan seluruh ASN agar rutin berolahraga setiap Jumat pagi.
    “Saya wajibkan setiap Jumat pagi kita berolahraga bersama di sini. Agar kita bisa semangat kerja, dan tentu produktivitas meningkat,” kata Rano.
    Ia menekankan bahwa program ini tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial belaka, melainkan harus menjadi gerakan kolektif dan berkelanjutan.
    “Kita mulai dari sini. Ini bukan hanya soal program, tapi kesadaran. Tidak ada gunanya kita sejahtera kalau kita tidak sehat,” tegasnya.
    Peluncuran kampanye BERJAGA 2.0 mencerminkan pendekatan preventif Pemprov DKI terhadap kesehatan ASN.
    Dalam konteks pelayanan publik, kesehatan jiwa dan fisik pegawai menjadi pondasi utama untuk menciptakan pemerintahan yang produktif, responsif, dan profesional.
    Imbauan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar menjadikan kesehatan pegawai sebagai prioritas pun kembali ditegaskan.
    “ASN harus jadi contoh, baik dalam kinerja maupun gaya hidup,” pungkas Ani.
    (Reporter: Lidia Pratama Febrian | Editor: Faieq Hidayat)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: Lewat GEBUK JUDOL, OVO Gaungkan Perang Lawan Judi Online

    Video: Lewat GEBUK JUDOL, OVO Gaungkan Perang Lawan Judi Online

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Visionet Internasional (OVO) menginisiasi Gerakan Bareng Ungkap Judi Online (GEBUK JUDOL), sebuah inisiatif yang mengajak masyarakat Indonesia untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam memerangi praktik judi online di Tanah Air. Inisiatif ini pertama kali diluncurkan pada November 2024 dan bertujuan untuk memperkuat sinergi multistakeholders, termasuk dengan masyarakat, demi menciptakan ruang digital yang aman dan bebas praktik ilegal. OVO juga bekerja sama dengan PPATK untuk melaporkan serta memblokir akun yang disalahgunakan dan situs yang terbukti terlibat judi online.

    Langkah ini menjadi bagian dari komitmen OVO dalam mendukung pemerintah Indonesia untuk memberantas judi online. Melalui optimalisasi teknologi, OVO selalu memastikan proses Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) untuk verifikasi pengguna, memblokir akun yang terindikasi sebagai bandar judi online, serta rutin melaporkan transaksi keuangan mencurigakan sebagai bagian dari upaya pencegahan yang lebih luas lagi. OVO juga secara aktif melakukan patroli siber untuk menyusur situs, aplikasi, atau platform serta transaksi yang terlibat dalam aktivitas judi online. Semua tindakan tersebut merupakan bagian dari strategi proaktif OVO untuk memperkuat sistem keamanan digitalnya serta melindungi pengguna dari risiko kejahatan finansial.

    Selengkapnya saksikan dialog Maria Anneke bersama Deputi Analis dan Pemeriksaan PPPK dan Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputram di CNBC Indonesia, Jumat (18/07/2025).