Produk: PPPK

  • Khofifah Serahkan Bantuan ke ASN Pemprov Jatim Terdampak Kebakaran Grahadi

    Khofifah Serahkan Bantuan ke ASN Pemprov Jatim Terdampak Kebakaran Grahadi

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menggelar apel bersama seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Senin (8/9/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, gubernur perempuan pertama di Jatim ini menyerahkan bantuan ganti rugi bagi ASN yang terdampak kebakaran di Gedung Negara Grahadi saat aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu.

    Bantuan tersebut diberikan kepada Erwin Sugiarta staf Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) senilai Rp20 juta, Doni staf Biro Umum Rp10 juta dan Wahyu staf Biro Umum Rp5,5 juta.

    Untuk diketahui, Erwin sendiri sepeda motornya menjadi sasaran pembakaran massa demo di depan Grahadi sisi timur pada 29 Agustus lalu. Sementara Wahyu kehilangan tabungan yang rencananya digunakan untuk tahlilan 40 hari ibunya.

    “Jadi, yang terkonfirmasi Erwin, memang ada bangkai motornya. Saya minta didata, ternyata banyak. Ada juga Pak Wahyu, itu tabungannya untuk 40 hari Ibunya itu juga terbakar,” katanya.

    Apel ini sengaja digelar untuk menandai berakhirnya pemberlakuan flexible working arrangement bagi seluruh ASN pascaaksi unjuk rasa masyarakat akhir Agustus lalu.

    Didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono dan jajaran Kepala OPD Jatim, Khofifah mengatakan pengaturan kerja memang dibuat lebih fleksibel tujuannya agar keselamatan pegawai bisa lebih terjaga utamanya di daerah yang potensial rawan keamanan.

    “Hari ini kita memulai kembali kerja full time sesuai dinamika penugasan di masing-masing institusi dimana saudara bertugas. Kalau kemarin ada flexible working arrangement, sekarang kembali bekerja seperti normalnya,” tegasnya.

    Khofifah menambahkan, untuk penugasan dan tanggung jawab masing-masing titik kerja ada risiko tertentu dan ada waktu yang memang tidak bisa dibatasi pada jam kerja.

    “Itu yang sedang kita exercise bersama tim TAPD dikomandani oleh Sekda. Kalau ada penyesuaian nanti disesuaikan dengan semua regulasi yang ada. Salah satu yang mengalami penyesuaian dan pengurangannya agak siginifikan adalah Sekda,” lanjutnya.

    “Artinya, kita sedang menghitung disparitas penerimaan di antara kita semua,” imbuhnya.

    Tak hanya itu, dalam kesempatan ini, Khofifah juga menyampaikan kabar gembira bagi PPPK di lingkungan Pemprov Jatim. Per bulan Februari 2026 mendatang, PPPK akan mendapatkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) 50 persen dari kelas jabatan.

    “Karena harus ada kinerjanya dulu, maka terhitung mulai Februari maka P3K akan mendapatkan TPP di 2026 sebesar 50 persen dari kelas jabatan,” tuturnya.

    Khofifah mengatakan bahwa tujuan dari peningkatan pendapatan bagi PPPK adalah bagaimana beban tugas berseiring dengan reward yang diperoleh masing-masing ASN Pemprov Jatim.

    “Kami berupaya untuk bisa memberikan apresiasi dari semua kinerja dan beban tugas diantara semua personel yang ada di Pemprov Jatim,” imbuhnya.

    Di akhir, Gubernur Khofifah juga berkesempatan mengadakan silaturahmi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jatim, Baju Tri Haksoro yang memasuki purna tugas. [tok/beq]

  • Khofifah ingatkan ASN hati-hati berucap dan berinteraksi digital

    Khofifah ingatkan ASN hati-hati berucap dan berinteraksi digital

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk berhati-hati dalam berucap, bertindak, maupun berinteraksi, khususnya di media digital pada era saat ini.

    “Hari ini kehati-hatian harus lebih dijaga mulai berucap, bertindak dan berinteraksi. Apa yang kita lihat ini tiba-tiba kemudian ada parameter-parameter serta indikator nilai yang kemudian muncul dan memiliki keserupaan perspektif,” katanya di Surabaya, Senin.

    Khofifah menyampaikan pesan tersebut saat memimpin apel bersama ASN di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono dan jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

    Dalam kesempatan itu, ia menyerahkan bantuan ganti rugi kepada ASN terdampak kebakaran Gedung Negara Grahadi akibat aksi demonstrasi pada 29 Agustus lalu, yakni Erwin Sugiarta staf Biro Administrasi Pimpinan Rp20 juta, Doni staf Biro Umum Rp10 juta, dan Wahyu staf Biro Umum Rp5,5 juta.

    “Jadi yang terkonfirmasi Erwin, memang ada bangkai motornya. Saya minta didata, ternyata banyak. Ada juga Pak Wahyu, itu tabungannya untuk 40 hari Ibunya itu juga terbakar,” ujarnya.

    Apel tersebut sekaligus menandai berakhirnya pemberlakuan pengaturan kerja fleksibel atau flexible working arrangement bagi ASN Pemprov Jatim yang sebelumnya diberlakukan pasca unjuk rasa masyarakat di Surabaya akhir Agustus.

    “Hari ini kita memulai kembali kerja full time sesuai dinamika penugasan di masing-masing institusi dimana Saudara bertugas. Kalau kemarin ada flexible working arrangement, sekarang kembali bekerja seperti normalnya,” kata Khofifah.

    Ia menambahkan, beban tugas dan tanggung jawab di tiap titik kerja memiliki risiko tertentu yang kadang tidak bisa dibatasi oleh jam kerja, sehingga kini tengah dilakukan perhitungan disparitas penerimaan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

    Selain itu, Khofifah juga membawa kabar gembira bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK/ P3K) di lingkungan Pemprov Jatim yang akan mulai menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP) 50 persen dari kelas jabatan pada Februari 2026.

    “Karena harus ada kinerjanya dulu, maka terhitung mulai Februari maka P3K akan mendapatkan TPP di 2026 sebesar 50 persen dari kelas jabatan,” katanya.

    Ia menegaskan peningkatan pendapatan ini bertujuan agar beban tugas berseiring dengan penghargaan (reward) yang diterima ASN Pemprov Jatim, sehingga seluruh kinerja dapat diapresiasi secara adil.

    Lebih lanjut, Khofifah mengingatkan ASN untuk menjaga akhlak dalam memanfaatkan teknologi digital. Karena itu, ia menggagas kajian bulanan “Nasoihul Jaelani” atau Mutiara Nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jaelani yang berisi 31 ajaran tentang kejujuran, kesederhanaan, sabar, syukur, dan ikhlas.

    “Saya minta itu nanti jadi kajian bulanan. Satu bulan sekali satu jam. Nanti Wakil Gubernur yang mengomandoi. Pertama di kajian dibahas soal akhlak, bagaimana akhlak dengan digital IT. Jadi sekarang bukan hanya dari lisan tapi jari-jari ini juga harus berakhlak. Eranya ini adalah akhlak memberseiringi digital IT,” ujarnya.

    Khofifah berharap penguatan akhlak ini bisa menjadi ruh dalam diri ASN untuk menata hati, cara berpikir, dan bertindak di tengah dinamika kehidupan.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perjuangan Syahrizal Fahru Rosyid, Pustakawan Lebak yang Tempuh 6 Jam Setiap Hari demi Jaga Akses Literasi
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        7 September 2025

    Perjuangan Syahrizal Fahru Rosyid, Pustakawan Lebak yang Tempuh 6 Jam Setiap Hari demi Jaga Akses Literasi Regional 7 September 2025

    Perjuangan Syahrizal Fahru Rosyid, Pustakawan Lebak yang Tempuh 6 Jam Setiap Hari demi Jaga Akses Literasi
    Tim Redaksi
    LEBAK, KOMPAS.com –
    Suasana Perpustakaan Saidjah Adinda Rangkasbitung siang itu terasa tenang. Di antara suara pelan lembaran buku yang dibalik dan langkah ringan pengunjung, tampak seorang pustakawan muda sibuk menata buku-buku yang baru dikembalikan.
    Dia adalah Syahrizal Fahru Rosyid (30), sosok di balik pelayanan koleksi di perpustakaan kebanggaan Kabupaten Lebak, Banten.
    Dengan senyum ramah, Rizal—sapaan akrabnya—membagikan kisah perjalanan hidup dan pengabdiannya sebagai pustakawan.
    Sejak kecil, Rizal sudah akrab dengan buku, namun bukan dari perpustakaan, melainkan dari hadiah orang tuanya.
    “Waktu SD enggak ada perpustakaan, SMP ada tapi enggak difungsikan. Guru pun nggak pernah mengarahkan murid untuk berkunjung,” kenang Rizal saat ditemui di Perpustakaan Saidjah Adinda, Kamis (4/9/2025).
    Ketertarikannya pada dunia literasi baru tumbuh serius saat kuliah.
    Ia memilih Ilmu Perpustakaan di Universitas Diponegoro, pilihan yang jarang diambil teman seangkatannya.
    “Menurut saya, semua pekerjaan pasti ada bidang ilmunya. Kalau ada jurusannya berarti pasti ada prospek kerjanya,” ujarnya.
    Sejak 2019, Rizal menjadi pustakawan honorer di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak.
    Meski telah kembali ke tanah kelahiran, ia tinggal di Cakung, Jakarta Timur, bersama istri dan anaknya.
    Setiap hari, ia menempuh perjalanan sekitar 6 jam pulang-pergi menggunakan KRL, berangkat pukul 04.30 pagi dan tiba kembali di rumah sekitar pukul 20.00 malam.
    “Capek itu pasti, enam jam di perjalanan. Tapi saya sudah memilih jalannya, jadi ya dijalani saja,” ujarnya.
    Meski melelahkan, Rizal tetap konsisten. Baginya, akses bacaan masyarakat Lebak jauh lebih penting daripada kenyamanan pribadi.
    Selama bertahun-tahun, Rizal harus bertahan dengan gaji honorer yang terbatas, bahkan kerap tidak cukup untuk menutupi biaya transportasi harian.
    “Ya namanya honorer, gajinya terbatas. Kalau dihitung-hitung, ongkos perjalanan sehari-hari cukup besar juga. Tapi karena sudah jalan yang dipilih, ya dinikmati saja,” tuturnya.
    Namun, semangatnya tak pernah surut. Ia dua kali lolos sertifikasi pustakawan, bahkan meraih penghargaan Pustakawan Terbaik Provinsi Banten. Sejak 2023, ia akhirnya berstatus ASN PPPK.
    Di perpustakaan, Rizal menangani hampir semua layanan: mulai dari katalogisasi, klasifikasi, hingga membantu pengunjung mencari koleksi melalui sistem otomasi.
    Bagian yang paling ia sukai adalah interaksi dengan pengunjung.
    “Kalau masyarakat datang, kita harus bisa memahami kebutuhan informasinya. Tugas pustakawan bukan hanya menyimpan buku, tapi juga memastikan buku itu sampai ke pembaca yang tepat,” tegasnya.
    Menurut Rizal, jumlah pustakawan di Lebak masih belum ideal. Ia berharap ada formasi CPNS dan PPPK lebih banyak untuk lulusan Ilmu Perpustakaan.
    “Perpustakaan itu sama pentingnya seperti sekolah atau rumah sakit. Kalau sekolah butuh guru, rumah sakit butuh dokter, maka perpustakaan juga butuh pustakawan,” katanya.
    Rizal melihat bahwa minat baca masyarakat sebenarnya tinggi, tetapi aksesnya masih terbatas, terutama di sekolah-sekolah.
    “Jadi bukan minatnya yang rendah, tapi akses bukunya yang masih kurang,” ujarnya.
    Perpustakaan Saidjah Adinda sendiri kini memiliki lebih dari 20.000 judul buku, dengan total 40.000 eksemplar.
    Koleksinya beragam: dari buku agama, sejarah, novel, hingga referensi akademik.
    Fasilitasnya mencakup ruang baca anak, audio visual, dan layanan perpustakaan keliling yang menjangkau desa-desa.
    Rata-rata, 1.000 pengunjung datang setiap bulan, tak hanya dari Lebak, tapi juga dari Tangerang, Serang, dan daerah lainnya.
    Bagi Rizal, keberhasilan perpustakaan bukan diukur dari jumlah koleksi atau kunjungan semata, tapi dampaknya pada generasi muda.
    “Saya ingin anak-anak Lebak merasakan fungsi perpustakaan sejak kecil. Kalau saya dulu baru mengenalnya saat kuliah,” katanya.
    Ia berharap perpustakaan bisa menjadi ruang aman, tempat belajar, dan sumber inspirasi, bukan sekadar tempat meminjam buku.
    “Harapan saya, semakin banyak anak-anak yang gemar membaca. Karena dari situlah masa depan mereka bisa terbuka,” ucapnya.
    Kini, di antara rak-rak buku yang hening, Rizal tetap teguh mengabdi. Bagi dia, menjadi pustakawan bukan sekadar pekerjaan, tetapi panggilan untuk menjaga nyala api literasi di tanah kelahirannya.
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menag: Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS Naik Jadi Rp2 Juta

    Menag: Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS Naik Jadi Rp2 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA-Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa tunjangan profesi guru Non PNS naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. 

    “Nasib para guru sudah mulai banyak diperhatikan. Di Kementerian Agama kami meningkatkan 700% sertifikasi atau pendidikan profesi guru yang selama ini susah. Dan kita tambah kesejahteraan guru (Non PNS), tadinya hanya 1,5 juta, sekarang menjadi 2 juta per bulan,” dilansir laman resmi Kemenag, Sabtu (8/9/2025). 

    Menag menekankan pentingnya profesi guru. Dia menyebut bahwa guru adalah pelayan umat sekaligus pelayan bangsa. 

    “Saya seorang guru. Bapak saya seorang guru. Saya sering mengatakan guru itu luar biasa. Guru-guru kita banyak.” kata Menag.

    Menurutnya, profesi ASN, baik guru maupun pegawai di kementerian, adalah pekerjaan yang harus dijalani dengan penuh pengabdian.

    “Semuanya kita harus menganggap profesi bagi wali negeri atau ASN itu adalah profesi yang sangat penting. Pelayan umat. Pelayan warga bangsa. Itu suatu yang paling tinggi,” tuturnya.

    Menag juga menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru melalui tunjangan dan sertifikasi adalah bentuk prioritas pemerintah dalam memperhatikan nasib tenaga pendidik.

    “Nah jadi inilah prioritas saya. Itu sedikit sekali, bahkan kadang tidak ada pengangkatan. Nah ini kemarin kita tambahkan sertifikasi [pendidikan profesi] guru itu 700%,” tambahnya. 

    Kementerian Agama, terus berkomitmen menghadirkan langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru.

    Tahun ini, misalnya, sebanyak 227.147 guru non-PNS menerima kenaikan tunjangan profesi. Jika sebelumnya mereka memperoleh Rp1,5 juta per bulan, kini jumlahnya bertambah Rp500 ribu sehingga menjadi Rp2 juta per bulan.

    Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada peningkatan kompetensi. Saat ini lebih dari 102 ribu guru madrasah dan guru pendidikan agama tengah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan. 

    Bila ditotal, sepanjang 2025 ada 206.411 guru yang menjalani program penting ini. Padahal, pada 2024 hanya 29.933 yang ikut PPG. Adapun, PPG bukan hanya sekadar pelatihan, tetapi juga menjadi syarat utama bagi guru untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

    Dalam tiga tahun terakhir, Kementerian Agama juga telah membuka jalan lebih luas bagi para pendidik honorer. Sebanyak 52.000 guru honorer berhasil diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

  • Tenaga PPPK Bakal Terjun ke Kopdes Merah Putih, Segini Jumlahnya 4 jam yang lalu

    Tenaga PPPK Bakal Terjun ke Kopdes Merah Putih, Segini Jumlahnya

    4 jam yang lalu

  • Honorer Tak Perlu Khawatir, Pemerintah Jamin Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Lebih Sederhana

    Honorer Tak Perlu Khawatir, Pemerintah Jamin Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Lebih Sederhana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Proses pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk honorer yang akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, hingga 5 September belum dilakukan.

    Itu artinya, jika mengacu jadwal yang telah ditetapkan pemerintah, maka pengisian DRH tinggal menyisahan 10 hari tersisa, atau hingga 15 September mendatang.

    Meski belum ada proses pengisian DRH, namun honorer tidak perlu khawatir. Pasalnya, pemerintah memastikan proses pengisian DRH PPPK Paruh Waktu akan lebih sederhana.

    Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kudus, Putut Winarno. Dia menyebut saat ini, jadwalnya baru selesai pengajuan usulan kebutuhan untuk PPPK paruh waktu.

    “Pengisian DRH PPPK paruh waktu setelah penetapan usulan paruh waktu,” kata Putut Winarno dilansir JPNN, Jumat (5/9).

    Walaupun petunjuk pengisian DRH PPPK paruh waktu belum keluar, tetapi bila dilihat bahwa paruh waktu ini dari tenaga non-ASN, Winarno yakin persyaratan dan mekanismenya pasti lebih sederhana.

    Berbeda dengan pengisian DRH CPNS yang nota benenya adalah fresh graduate, sehingga lebih banyak persyaratan dan mekanismenya.

    “Kalau PPPK paruh waktu kebanyakan honorer yang sudah berumur, makanya dibuat sederajat. Jika terlalu kompleks pasti akan membingungkan teman-teman honorer senior,” terangnya.

    Sementara itu, Destri Irianto, pengurus Forum Honorer Jawa Timur mengaku sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

    BKD masih menunggu penetapan kebutuhan formasi PPPK paruh waktu dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, yang kalau dijadwal maksimal 4 September.

  • Wamenag Sebut Perpindahan Wewenang Haji akan Selesai Tahun Ini
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        5 September 2025

    Wamenag Sebut Perpindahan Wewenang Haji akan Selesai Tahun Ini Nasional 5 September 2025

    Wamenag Sebut Perpindahan Wewenang Haji akan Selesai Tahun Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafi’i menegaskan bahwa persiapan pemindahan wewenang haji akan segera dituntaskan pada tahun ini.
    Penegasan tersebut ia sampaikan setelah Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama K/L di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025) lalu.
    “Untuk masalah wewenang haji, setelah UU disahkan kemarin, kami akan terus mendorong penyempurnaan tata kelolanya, dan akan diselesaikan tahun ini,” tegas Romo usai rapat.
    Setelah disahkannya perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, proses perpindahan wewenang dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji kini memasuki tahap selanjutnya.
    “Pemerintah terus berupaya agar proses transisi ini dapat diselesaikan secepatnya,” kata Syafi’i.
    Pengalihan wewenang ini juga mencakup berbagai aspek, mulai dari pegawai, fasilitas haji, hingga alokasi anggaran.
    Seluruh aspek tersebut akan dialihkan pengelolaannya ke Kementerian Haji yang diharapkan dapat bekerja lebih maksimal dan fokus dalam melayani jemaah haji.
    “Mulai dari pegawai, embarkasi, anggaran, semua yang termasuk sumber daya dan aset terkait Ibadah Haji dan Umrah akan berpindah wewenang ke Kementerian Haji,” jelasnya.
    Wamenag juga menanggapi terkait pengajuan tambahan Rancangan Anggaran untuk Kementerian Agama TA 2026. Penambahan ini digunakan untuk anggaran pegawai.
    Sebab, Kemenag baru saja menerima 88.416 ASN baru, terdiri atas CPNS dan PPPK tahap I.
    “Untuk penambahan pagu anggaran Kemenag TA 2026, kami mengajukan penambahan karena Kemenag baru saja menerima pegawai baru yang cukup banyak dibandingkan lembaga lainnya, jadi perlu anggaran lebih,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wali Kota Uus peringatkan PPPK agar tidak main judi online

    Wali Kota Uus peringatkan PPPK agar tidak main judi online

    Jakarta (ANTARA) – Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto memperingatkan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah tersebut agar tidak main judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol).

    “Saya minta, yang nama judol, yang namanya pinjol, hindari. Itu akan menjadi penyakit utama,” kata Uus saat memberikan pengarahan kepada 81 PPPK tahun 2024 tahap I, di Ruang Pola, kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis.

    Menurut Uus, judol dan pinjol berpengaruh langsung kepada kinerja pegawai dan dapat berakhir dengan pemecatan.

    “Efeknya bisa panjang bahkan sampai pemecatan, karena pelakunya sering tidak masuk kerja menghindari teror tagihan,” kata Uus.

    Karena itu, Uus meminta unit terkait atau bagian kepegawaian untuk memeriksa apakah ada PPPK dan ASN yang terlibat judol maupun pinjol.

    “Nanti cek ini PPPK yang masuk ke sini, ya mungkin nanti bisa dicek ada yang pinjol, judol enggak. Pinjol ini penyakit, pinjaman uang enggak seberapa, tapi tuntutannya luar biasa,” kata Uus.

    Masalahnya, lanjut Uus, bukan hanya ketidakmampuan membayar, tapi efek psikisnya.

    “Setiap hari dan setiap waktu dikejar tagihannya. Nantinya akan mengakibatkan enggan membuka seluler lantaran takut dengan tegihan sehingga mulai meninggalkan kantor dan pekerjaannya,” kata Uus.

    “Selanjutnya apa yang terjadi? Catatan tidak hadir sekian hari, ditinggal setiap hari. Ujungnya, ada peringatan 1, 2, 3,” katanya.

    Kalau sudah seperti itu pasti dipecat, paling mudah sekarang memecat ASN apalagi PPPK. “Maka itu, hindari yang namanya pinjol. Kalau butuh uang dan lain-lain, saya bilang sesuaikan kebutuhan hidup dengan kemampuan yang ada,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Bantul Usulkan 3.000 Tenaga Harian Lepas Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu
                
                    
                        
                            Yogyakarta
                        
                        28 Agustus 2025

    Pemkab Bantul Usulkan 3.000 Tenaga Harian Lepas Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu Yogyakarta 28 Agustus 2025

    Pemkab Bantul Usulkan 3.000 Tenaga Harian Lepas Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com – 
    Pemerintah Kabupaten Bantul, melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), telah mengusulkan pengangkatan 3.000 Tenaga Harian Lepas (THL) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
    Usulan ini kini tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
    Plt. Kepala BKPSDM Bantul, Isa Budi Hartomo menyampaikan BKPSDM melakukan mapping ada belasan nama yang dicoret karena berbagai faktor seperti pindah, hingga meninggal dunia.
    “Ada 3.000 lebih (THL) yang kami usulkan jadi PPPK paruh waktu. Jumlah ini setelah maaping ternyata ada yang pindah, meninggal atau resign, untuk jumlahnya belasan orang,” kata Isa saat dihubungi wartawan melalui telepon Kamis (28/8/2025).
    RIbuan THL yang diusulkan ini sebagian besar non tenaga kesehatan dan guru. Sebab, dari bidang itu sebagian besar sudah berstatus PPPK.
    “Untuk yang paling banyak dari tenaga teknis,” kata dia.
    Isa mengatakan, pihaknya tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait penerimaan PPPK paruh waktu.
    “Untuk yang menentukan pemerintah pusat, sudah usul dan tinggal menunggu penetapan saja,” kata dia.
    Perlu diketahui, untuk penetapan kebutuhan oleh Menteri PANRB yang semula 21–30 Agustus digeser menjadi 26 Agustus–4 September 2025. Begitu pula pengumuman alokasi kebutuhan, dari sebelumnya 22 Agustus–1 September menjadi 27 Agustus–6 September 2025.
    Adapun untuk pengisian daftar riwayat hidup (DRH) bagi calon PPPK paruh waktu dimulai 28 Agustus hingga 15 September. Sedangkan penetapan Nomor Induk (NI) PPPK paruh waktu dijadwalkan berlangsung sampai 30 September 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dinantikan Aparatur Sipil Negara, Komisi II Desak Pemerintah Segera Sahkan RPP Manajemen ASN

    Dinantikan Aparatur Sipil Negara, Komisi II Desak Pemerintah Segera Sahkan RPP Manajemen ASN

    Fajar.co.id, Jakarta — Aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) disebut sangat menantikan RPP Manajemen ASN menjadi peraturan pemerintah yang sah.

    Hal itu diungkap Komisi II DPR RI pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dan Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB RI, Aba Subagja, Senin (25/8/2025).

    Komisi II mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan regulasi tersebut karena sangat dinantikan oleh seluruh ASN.

    “Kami menekankan agar RPP Manajemen ASN segera ditetapkan Presiden Prabowo,” kata Aria Bima selaku pimpinan Komisi II DPR RI yang memimpin jalannya rapat.

    Politisi PDIP itu menjelaskan, regulasi tersebut sangat penting sebagal payung hukum tata kelola ASN, termasuk pengisian jabatan, sistem merit, manajemen talenta, serta digitalisasi ASN sesuai amanat UU 20 Tahun 2023.

    Bahkan, dia menyebut, kalangan honorer sangat berharap dengan RPP Manajemen ASN akan memuluskan mereka menjadi ASN.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (AP3KI) Nur Baitih mengatakan, RPP Manajemen ASN tidak hanya ditunggu oleh PNS dan PPPK, tetapi juga honorer.

    Apalagi, cukup banyak yang tidak diusulkan pejabat pembina kepegawaian (PPK) menjadi PPPK maupun PPPK paruh waktu.

    “Honorer ingin diangkat PPPK dengan kontrak kerja hingga batas usia pensiun. PPPK menginginkan ada dana pensiun dan pengembangan karier,” ujar Bunda Nur, Selasa (26/8/2025).

    Dia melanjutkan, ada harapan agar PNS dan PPPK benar-benar setara sehingga tidak ada lagi dikotomi antara keduanya.