Xcloud.id

Produk: PPPK

  • Anggota DPR dukung Sekolah Rakyat ditambah asal nasib guru diperjelas

    Anggota DPR dukung Sekolah Rakyat ditambah asal nasib guru diperjelas

    penyebaran tenaga pendidik yang mumpuni masih belum merata. Selain itu, masih ditemui beberapa kendala terkait wali asuh maupun kendala terkait dana operasional

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mendukung upaya pemerintah dalam menambah jumlah Sekolah Rakyat di berbagai daerah, asalkan nasib tenaga pendidik atau para guru untuk diperjelas, termasuk insentifnya.

    Dia mengatakan guru di Sekolah Rakyat berstatus sebagai kontrak PPPK “jalur Kementerian Sosial” dengan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, karena itu keberhasilan Sekolah Rakyat tak hanya kuantitas dan kualitas, tapi juga kejelasan status guru.

    “Perlu ada pengelolaan berkelanjutan agar program tidak hanya sekedar bertambah jumlah sekolah, tetapi juga menjaga kualitas layanan pendidikan dan perlindungan sosial bagi siswa maupun tenaga pendidik,” kata Dini di Jakarta, Senin.

    Pada prinsipnya, dia pun mendukung setiap langkah pemerintah daerah maupun pusat dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi rumah tangga miskin dan miskin ekstrem sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

    Sekolah Rakyat, kata dia, dinilai mampu menjadi katalis dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis, asrama, dan fasilitas lengkap yang ditanggung negara. Rekruitmen berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan verifikasi lapangan, menurut dia, menekan risiko inclusion dan exclusion error, meminimalisir kesalahan data penerima bantuan sosial.

    Namun, berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR, dia mengatakan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat tak terlepas dari pemenuhan kapasitas guru yang memadai dengan kurikulum yang kompleks.

    “Sedangkan penyebaran tenaga pendidik yang mumpuni masih belum merata. Selain itu, masih ditemui beberapa kendala terkait wali asuh maupun kendala terkait dana operasional,” kata legislator yang membidangi urusan keagamaan dan sosial tersebut.

    Untuk itu, dia berkomitmen akan terus melakukan fungsi pengawasan, evaluasi, dan memberikan rekomendasi kebijakan agar program Sekolah Rakyat benar-benar menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan, bukan menambah beban baru.

    Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan perkembangan terbaru program Sekolah Rakyat yang ditargetkan mencapai 65 unit pada akhir bulan ini.

    Gus Ipul, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9), menyebutkan, dalam satu hingga dua hari ke depan akan ada 16 titik Sekolah Rakyat yang mulai beroperasi, sementara sekitar 40-an unit lainnya ditargetkan menyusul pada akhir September.

    “insya Allah satu sampai dua hari lagi akan ada 16 titik yang mulai beroperasi, sisanya nanti 40-an itu nanti di akhir September,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ribuan Honorer di Ponorogo Resmi Diangkat Jadi PPPK

    Ribuan Honorer di Ponorogo Resmi Diangkat Jadi PPPK

    Ponorogo (beritajatim.com) – Kabar gembira datang bagi ribuan tenaga honorer di Kabupaten Ponorogo. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menegaskan bahwa seluruh tenaga honorer kini telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh maupun paruh waktu, sesuai database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    “Berdasarkan database BKN, seluruh honorer sudah diangkat menjadi PPPK, baik penuh maupun paruh waktu,” kata Kabid Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data, dan Sistem Informasi ASN BKPSDM Ponorogo, Ahmad Zamroni, Senin (22/9/2025).

    Zamroni menjelaskan, proses pengangkatan PPPK dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, sebanyak 378 pegawai telah menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan pada akhir Juli 2025. Selanjutnya, tahap kedua dengan jumlah 241 SK dijadwalkan akan diserahkan pada akhir September 2025.

    Selain itu, terdapat 1.823 tenaga honorer yang masuk kategori PPPK paruh waktu. Mereka saat ini masih dalam proses pengisian daftar riwayat hidup (DRH) sebagai salah satu syarat administrasi.

    “PPPK paruh waktu ini wajib segera melengkapi persyaratan, mulai dari SKCK, surat keterangan sehat, hingga dokumen lain yang ditentukan. Kalau tidak dilengkapi, bisa dianggap gugur atau mengundurkan diri,” tegas Zamroni.

    Dengan langkah ini, Ponorogo menjadi salah satu daerah yang menyelesaikan status kepegawaian tenaga honorer sesuai arahan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi para tenaga honorer yang selama bertahun-tahun mengabdi di instansi pemerintah. [end/beq]

  • Anggaran Terbebani, Pemkot Blitar Batasi Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

    Anggaran Terbebani, Pemkot Blitar Batasi Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar mengambil langkah hati-hati dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, atau yang akrab disapa Mas Ibin, menegaskan bahwa pembatasan ini dilakukan demi menjaga stabilitas anggaran daerah yang kondisinya kini sudah terbebani oleh belanja pegawai.

    Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan. Syauqul Muhibbin membeberkan bahwa beban gaji pegawai di APBD Kota Blitar saat ini sudah mencapai 36%, jumlah tersebut sudah jauh melampaui batas maksimal yang disarankan, yaitu 30%.

    “Secara keterpenuhan pegawai sebenarnya sudah lumayan banyak. Kalau memaksakan mengusulkan banyak, nanti khawatirnya pemerintah tidak mampu memberikan tunjangan kinerja,” Ucap Wali Kota Blitar, Sabtu (20/09/2025).

    Dengan beban gaji pegawai yang telah mencapai 36%, maka dalam rekrutmen PPPK paruh waktu ini, Pemkot Blitar akan memfokuskan pada instansi yang benar-benar kekurangan personel, dan pengangkatan mereka didasarkan pada masa pengabdian yang sudah lama. Sementara untuk jalur pendaftaran reguler, kebutuhan pegawainya sudah cukup terpenuhi.

    “Kami memprioritaskan di tempat-tempat yang sangat memerlukan. Utamanya untuk tenaga yang sudah lama mengabdi,” imbuhnya.

    Wali Kota Blitar kembali menekankan bahwa pertimbangan anggaran menjadi kunci utama dalam rekrutmen pegawai. Jika beban belanja pegawai terus membengkak, Wali Kota Blitar khawatir alokasi dana untuk program pembangunan akan berkurang.

    “Semua orang tentu ingin diangkat. Tapi kalau lembaga belum benar-benar membutuhkan, dampaknya ke anggaran,” ujar Mas Ibin.

    Jika beban gaji pegawai terus membengkak, maka yang menjadi korban adalah pembangunan. Dengan tingginya biaya beban gaji, maka bisa dipastikan porsi anggaran untuk pembangunan juga akan turun. (owi/ian)

  • 66 PPPK di Banyuwangi Resmi Terima SK, Bupati Ipuk Ingatkan Kinerja Harus Inovatif

    66 PPPK di Banyuwangi Resmi Terima SK, Bupati Ipuk Ingatkan Kinerja Harus Inovatif

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Sebanyak 66 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuwangi resmi menerima surat keputusan (SK) pengangkatan. Mereka terdiri dari tenaga kesehatan dan teknis yang lolos seleksi PPPK tahap II tahun 2024.

    “Seluruh PPPK harus punya peran besar terhadap pembangunan daerah. Setelah resmi jadi ASN, kinerja harus semakin ditingkatkan,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Jumat (19/9/2025).

    Kepada para penerima SK, Ipuk menegaskan pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam menjalankan tugas. Ia mendorong agar setiap pegawai mampu mendukung percepatan program pembangunan daerah.

    “PPPK harus inovatif. Semuanya harus bekerja sesuai prioritas,” pesan Ipuk.

    Ia juga meminta seluruh pegawai tidak berhenti meningkatkan kompetensi di era digital. “Tingkatkan terus kompetensi dan kualitas diri kalian. Manfaatkan digitalisasi untuk mengakselerasi kinerja,” tambahnya.

    Bupati Ipuk menyebut, selain 66 PPPK yang telah diangkat, Banyuwangi juga tengah memproses pengangkatan ribuan tenaga honorer. “Ada 4.909 honorer yang kita usulkan menjadi PPPK paruh waktu. Saat ini mereka tengah melakukan pemberkasan untuk pengusulan penetapan Nomor Induk ke BKN,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, merinci bahwa 66 PPPK yang mendapatkan SK terdiri atas 55 tenaga kesehatan dan 11 tenaga teknis. Mereka adalah peserta yang lolos pada seleksi penerimaan PPPK periode kedua formasi tahun 2024.

    “Untuk tahap dua ini tidak ada formasi guru. Karena formasi guru sudah terpenuhi pada tahap I lalu,” ungkap Ilzam.

    Adapun total pendaftar pada seleksi PPPK tahap II lalu mencapai 2.179 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 66 peserta yang dinyatakan lolos dan resmi menerima SK pengangkatan sebagai ASN PPPK. [tar/ian]

  • Heboh SKCK Palsu di Makassar, Propam Dalami Peran Pemohon hingga Oknum Polisi

    Heboh SKCK Palsu di Makassar, Propam Dalami Peran Pemohon hingga Oknum Polisi

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kasi Propam Polrestabes Makassar, Kompol Ramli, menyebut bahwa pihaknya saat ini masih mendalami oknum yang terlibat dalam pembuatan SKCK palsu.

    “Kita masih dalami ini. Itu anggota dia memang membantu mengurus tapi bukan dia yang memalsu,” ujar Ramli, Jumat (19/9/2025).

    Dikatakan Ramli, selain menyelidiki dugaan keterlibatan oknum anggotanya, ia juga mendalami pemohon yang mendapatkan SKCK palsu.

    “Jadi inimi kita yang dalami karena termasuk itu yang si pembuat yang minta tolong dibuatkan SKCK masih diperiksa ini,” sebutnya.

    Ramli membeberkan bahwa sejauh ini hanya satu oknum yang diduga terlibat dalam pembuatan SKCK palsu.

    “Satu orang ji. Jadi keterlibatannya kita untuk pelaku pembuat SKCK belum bisa kita ini, belum, dia masih sebatas perantara ji,” terangnya.

    Lanjut Ramli, oknum anggota tersebut tidak menerima sepeserpun uang dari pemohon yang mendapatkan SKCK palsu.

    “Tidak dapatki uang dari itu (warga Sri) dia (Bripak E) semata-mata mau membantu karena memang kan sibuk, banyak antrean itu,” Ramli menuturkan.

    “Sudahmi kuambil keterangannya (oknum anggota). Iya itu yang ramai sekarang, bersamaan semua itu hari. Empat itu (korban),” tandasnya.

    Sebelumnya, dugaan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) palsu untuk syarat pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu viral di Makassar.

    Kasat Intelkam Polrestabes Makassar, Kompol Asdar, membenarkan adanya laporan terkait SKCK yang diduga tidak asli.

    Dikatakan Asdar, kasus tersebut sementara dalam penyelidikan oleh Satintel, Propam, dan Satreskrim.

  • Zulhas Gaspol Koperasi Merah Putih Demi Ketahanan Pangan

    Zulhas Gaspol Koperasi Merah Putih Demi Ketahanan Pangan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan gaspol memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) se-Provinsi Sumatera Utara. Rapat yang digelar di Kantor Gubernur Sumut ini dihadiri jajaran pemerintah provinsi, para bupati dan wali kota, serta Satgas Nasional KDKMP.

    Zulkifli Hasan menegaskan bahwa koperasi harus menjadi penggerak ekonomi rakyat sekaligus pilar ketahanan pangan daerah. Pemerintah pun menyiapkan langkah konkret, termasuk pelatihan dan penugasan dua hingga tiga orang PPPK di setiap koperasi agar bisa langsung beroperasi.

    “Koperasi ini bukan sekadar papan nama. Kita siapkan SDM yang siap kerja supaya manfaatnya cepat dirasakan masyarakat,” ujar Zulhas dalam keterangan resmi, Jumat (19/9/2025).

    Rakortas menghasilkan beberapa kesepakatan penting: penguatan SDM melalui pelatihan dan penugasan PPPK, sinkronisasi program pusat dan daerah untuk pendampingan serta pendanaan berkelanjutan, dan penetapan target waktu beserta mekanisme evaluasi agar operasional koperasi berjalan tepat sasaran.

    “Kita ingin koperasi hadir di setiap desa dan kelurahan sebagai tempat warga berdaya dan ekonomi lokal bergerak. Untuk Sumatera Utara, siap gaspol jadi motor ketahanan pangan,” tambah Zulkifli Hasan.

    Melalui Rakortas ini, pemerintah menegaskan komitmen menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai motor ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara. Untuk diketahui, suasana pertemuan berlangsung hangat dan cair, setiap aspirasi kepala daerah didengar dan langsung ditindaklanjuti.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bupati Bondowoso Prioritaskan Pendidikan dan Penguatan Pariwisata dalam P-APBD 2025

    Bupati Bondowoso Prioritaskan Pendidikan dan Penguatan Pariwisata dalam P-APBD 2025

    Bondowoso (beritajatim.com) – Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menegaskan sektor pendidikan dan penguatan pariwisata menjadi prioritas utama dalam Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) 2025. Penegasan ini disampaikan saat menanggapi pandangan umum Fraksi PDIP dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (18/9/2025).

    Abdul Hamid menjelaskan peningkatan mutu pendidikan ditempuh secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, penerapan pembelajaran mendalam (PM), hingga integrasi koding dan kecerdasan artifisial (KKA) di seluruh satuan pendidikan. Selain itu, pemenuhan sarana prasarana sekolah dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.

    “Program sekolah ramah anak dan penguatan karakter sudah diterapkan. Pencegahan bullying dilakukan bersama pihak sekolah, orang tua, hingga aparat penegak hukum,” tegasnya.

    Terkait tenaga honorer K2, ia menyebut seluruh nama dalam database BKN sudah diusulkan untuk diangkat sebagai PPPK paruh waktu dan kini telah memperoleh penetapan dari Kementerian PAN RB.

    Selain pendidikan, sektor pariwisata juga menjadi perhatian serius, khususnya Ijen Unesco Global Geopark. Menurut Abdul Hamid, Bondowoso telah melaksanakan tahapan sesuai rekomendasi asesor untuk menghadapi revalidasi pada 2026.

    “Hasil evaluasi Badan Pengelola Geopark Jawa Timur menyatakan bahwa Pengurus Harian Ijen Geopark (PHIG) Bondowoso adalah yang terbaik dan paling siap menghadapi revalidasi,” ungkapnya.

    Sementara itu, menanggapi catatan Fraksi PDIP mengenai data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Abdul Hamid menegaskan bahwa data lengkap sudah tercantum dalam lampiran Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

    Sebelumnya, Fraksi PDIP melalui juru bicara Sofi Indriasari menyoroti sejumlah isu strategis dalam P-APBD 2025, mulai dari kesehatan dengan program UHC, peningkatan mutu pendidikan, pengangkatan tenaga honorer K2, hingga pengelolaan potensi pariwisata. [awi/beq]

  • Masa Pensiun Aman, 5.000 PPPK Ikut Program Taspen – Page 3

    Masa Pensiun Aman, 5.000 PPPK Ikut Program Taspen – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan bahwa penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) telah mendapat persetujuan pemerintah.

    “PPPK atas perintah Bapak Presiden sudah disetujui Mendagri dan Menpan RB, dua atau tiga orang per koperasi,” ujar Zulhas dikutip dari Antara, Kamis (18/9/2025).

    Jumlah PPPK yang ditempatkan di tiap koperasi maksimal tiga orang dan minimal dua orang. Penempatan akan diprioritaskan bagi putra-putri daerah setempat. Ia menegaskan, gaji PPPK tersebut tidak dibebankan ke desa atau koperasi, melainkan ditanggung oleh negara melalui APBD maupun APBN.

    “Kalau gaji PPPK itu dari APBD atau APBN. Jadi kalau ditanya gajinya (di koperasi) tidak ada,” jelas Zulhas.

    Menurutnya, PPPK masih bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari keuntungan koperasi. “Kalau usahanya untung 100 persen, 20 persen untuk pembangunan desa, 30 persen untuk pengurus, dan 50 persen untuk pengembangan usaha,” tambahnya.

    Jika kebutuhan tenaga PPPK di suatu daerah lebih dari tiga orang, Zulhas menyarankan agar pemerintah daerah dapat mengajukan kembali ke Kementerian PANRB.

    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Menpan RB dan BKN terkait penempatan PPPK maupun PPPK paruh waktu. “Jadi 16 ribu Kopdes MP kita prioritaskan, kita tempatkan segera PPPK-nya, dan alurnya dipercepat,” kata Bima Arya.

  • Panduan Lengkap Pendaftaran CPNS via SSCASN: Persiapan Rekrutmen ASN 2025/2026 – Page 3

    Panduan Lengkap Pendaftaran CPNS via SSCASN: Persiapan Rekrutmen ASN 2025/2026 – Page 3

    SSCASN adalah platform digital resmi yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memfasilitasi pendaftaran dan seleksi calon ASN di Indonesia secara terpusat dan daring. Sistem ini diluncurkan pada tahun 2018 dengan tujuan menyederhanakan alur seleksi, meningkatkan efisiensi, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen.

    Fungsi utamanya adalah menciptakan proses seleksi yang terpadu dan efisien, di mana seluruh tahapan dapat dipantau dan dikelola secara terpusat. Melalui portal sscasn bkn go id, pelamar dapat mengakses informasi formasi, mengunggah dokumen persyaratan, memilih formasi yang diinginkan, hingga memantau hasil setiap tahapan seleksi.

    Selain CPNS dan PPPK, SSCASN juga digunakan untuk pendaftaran Sekolah Kedinasan sebagai jalur khusus bagi calon ASN. Sistem ini menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dan teknologi pengenalan wajah (face recognition) untuk memastikan objektivitas dan mencegah kecurangan. Nilai seleksi bahkan dapat diakses secara real-time dan disiarkan langsung melalui platform seperti YouTube, memastikan proses seleksi yang terbuka.

  • Taspen Life komitmen hadirkan program untuk kesejahteraan ASN

    Taspen Life komitmen hadirkan program untuk kesejahteraan ASN

    Jakarta (ANTARA) – PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life) komitmen menghadirkan program kesejahteraan yang terstruktur bagi aparatur sipil negara (ASN), khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk masa pensiun yang lebih sejahtera.

    “Taspen Life menegaskan untuk terus hadir sebagai mitra terpercaya dalam mendukung kesejahteraan ASN diseluruh Indonesia serta selalu menjaga komitmennya untuk tetap profesional, memenuhi kewajiban kepada seluruh peserta dan menjunjung tinggi prinsip good corporate governance,” kata Plt. Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Taspen R. Bayu Irawan dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

    Bayu menyampaikan pada Kamis hari ini, Taspen Life juga telah menandatangani kesepakatan bersama (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam memastikan para PPPK memiliki program kesejahteraan yang dapat mendukung terciptanya rasa aman hingga masa pensiun.

    “Kerja sama ini adalah wujud kepedulian Taspen Life dan Pemerintah Kabupaten Lamongan bagi para PPPK yang berjumlah lebih dari 5.000 orang agar memiliki perlindungan dan perencanaan keuangan yang mampu memberikan ketenangan dan kesejahteraan di saat memasuki masa pensiun,” ujarnya.

    Kerja sama ini ditandatangani di Gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dan dilakukan langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama R. Bayu Irawan.

    Bayu mengharapkan kerja sama tersebut dapat menjadi teladan bagi pemerintah daerah lain untuk bersama-sama menghadirkan program kesejahteraan yang terstruktur bagi ASN, khususnya PPPK untuk bisa menghadirkan perlindungan yang berkesinambungan dan juga perencanaan keuangan untuk masa pensiun yang lebih sejahtera.

    Kegiatan itu sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kolaborasi berkelanjutan yang telah dijalankan Taspen Group dengan berbagai pemerintah daerah di Indonesia.

    Sebelumnya untuk area Jawa Timur, Taspen Life telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya yang sukses melibatkan lebih dari 6.000 PPPK dalam program kesejahteraan.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.