Xcloud.id

Produk: PNBP

  • Sektor Penting Kemendiktisaintek Terkena Efisiensi Anggaran, Total Rp 14,3 Triliun, Ini Daftarnya – Halaman all

    Sektor Penting Kemendiktisaintek Terkena Efisiensi Anggaran, Total Rp 14,3 Triliun, Ini Daftarnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiksaintek) terkena dampak efisiensi anggaran sebesar Rp14,3 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp56,6 triliun di 2025. 

    Beberapa poin penting yang terkena efisiensi di antaranya tunjangan dosen baik PNS maupun non PBS, bantuan operasional untuk PTN, PTS, bahkan hingga proyek Sekolah Garuda yang menjadi program Prabowo Subianto.

    Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro menjelaskan dari total efisiensi, anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai tidak terkena efisiensi.

    “Pagu awal untuk gaji dan tunjangan pegawai itu Rp13,512 triliun memang tidak kena efisiensi oleh Dirjen Anggaran, sehingga kami tetap usulkan sejumlah itu,” kata Satryo dalam rapat dengan Komisi X DPR RI, Rabu (12/2/2025).

    Satryo menjelaskan ada beberapa anggaran yang terkena efisiensi. Berikut daftarnya:

    Tunjangan dosen non-PNS: pagu awal Rp2,7 triliun, terkena efisiensi 25 persen atau Rp676 miliar
    Beasiswa program KIP kuliah: pagu awal Rp14,6 triliun, terkena efisiensi 9% atau Rp1,3 triliun
    Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI): pagu awal Rp164,7 miliar, terkena efisiensi 10% atau sebesar Rp19,47 miliar.
    Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIk): pagu awalnya Rp213,73 miliar, terkena efisiensi 10% atau sebesar Rp21,3 miliar
    Beasiswa KNB (Kerja Sama Negara Berkembang): pagu awal Rp85,348 miliar, diefisiensi 25% atau Rp21 miliar.
    Beasiswa dosen dan tenaga pendidikan dalam dan luar negeri: pagu awalnya Rp236,8 miliar, diefisiensi sebesar 25 persen atau Rp59 miliar.
    Program Sekolah Unggul Garuda: pagu awal Rp2 triliun, diefisiensi 60 persen atau Rp1,2 triliun.
    Bantuan operasional  perguruan tinggi negeri (BOPTN): pagu awal Rp6,018 triliun, diefisiensi 50 persen atau sebesar Rp3 triliun. 
    Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (BPPTNBH): pagu awal Rp2,37 triliun, efisiensi 50 persen menjadi Rp1,18 triliun, diusulkan restrukturisasi sebesar 30 persen oleh Kemendikti jadi Rp711 miliar.
    Pusat unggulan antar perguruan tinggi (PUAPT): pagu awal Rp250 miliar, diefisiensi 50 persen atau sebesar Rp125 miliar.
    Bantuan kelembagaan PTS: pagu awal Rp365,3 miliar, diefisiensi 50 persen, atau sebesar Rp182 miliar.
    Program lainnya: pagu awal Rp1,9 triliun, diefisiensi 43 persen atau Rp832 miliar.

    Satryo mengatakan untuk poin program lainnya meliputi perjalanan dinas, belanja barang, belanja modal dan sebagainya.

    Beberapa sumber dana non rupiah murni atau dana pinjaman dan investasi, juga terkena efisiensi, di antaranya:

    SBSN: pagu awal sebesar Rp1,53 triliun, diefisiensi 47 persen atau Rp927 miliar
    PLN: pagu awal sebesar Rp688 miliar, diefisiensi 30 persen atau sebesar Rp20& miliar
    PNBP: pagu awal Rp839 miliar, diefisiensi 62 persen atau Rp520 miliar
    BLU: pagu awal Rp8 triliun, diefisiensi 44 persen atau Rp3,5 triliun
    Lainnya (RMP dan HLN): pagu awal Rp49 miliar, diefisiensi 17 persen atau sebesar Rp8 miliar.

    “Jadi total yang akan dilakukan efisiensi oleh Kemendiktisaintek jumlah sebesar Rp6,785 trilium dari Rp14,3 triliun yang diusulkan oleh Dirjen Anggaran. Ini belum termasuk tunjangan kinerja dosen, PNS, sebesar Rp2,5 triliun yang sudah didapat lampu hijau dari Kemenkeu untuk dibayarkan,” kata dia.

    “Dengan posisi ini, saya berharap bapak ibu Komisi X bisa memperjuangkan supaya pemotongan tidak Rp14,3 tetapi menjadi hanya Rp6,78,” tandas dia.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo secara resmi mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

    Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk efisiensisebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, Presiden Prabowo Subianto menginisiasikan arahan efisiensi anggaran agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat.

    Di antaranya, program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan.

     

     

  • Sri Mulyani janji akan terus perbaiki sistem Coretax

    Sri Mulyani janji akan terus perbaiki sistem Coretax

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Mandiri Investment Forum 2025 (MIF) di Jakarta, Selasa (11/2/2025). (ANTARA/Imamatul Silfia)

    Sri Mulyani janji akan terus perbaiki sistem Coretax
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 11 Februari 2025 – 15:34 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji pihaknya akan terus memperbaiki sistem Coretax yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

    “Saya tahu ada keluhan soal Coretax. Kami akan terus melakukan perbaikan,” kata Sri Mulyani dalam kegiatan Mandiri Investment Forum 2025 (MIF) di Jakarta, Selasa.

    Dia melanjutkan, membangun sistem yang kompleks seperti Coretax dengan 8 miliar transaksi bukan perkara mudah.

    “Ini bukan alasan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kami akan terus melakukan perbaikan agar Indonesia memiliki sistem pengumpulan pajak yang terdigitalisasi serta lebih andal dalam mencatat serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan hukum,” ujarnya.

    Di sisi lain, dia juga mengatakan Kementerian Keuangan telah menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama dalam mengatasi kebocoran serta penghindaran pajak.

    Area yang menjadi fokus peningkatan Kemenkeu termasuk mengintegrasikan pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi satu kekuatan bersama. Dengan begitu, wajib pajak akan memiliki data yang konsisten dan dapat memenuhi kewajibannya tanpa adanya tumpang tindih data atau pengulangan proses.

    “Hal ini juga akan menciptakan layanan yang jauh lebih baik, sehingga biaya kepatuhan bagi wajib pajak dapat berkurang secara signifikan,” kata dia lagi.

    Sementara itu, DJP dan DPR sepakat untuk menjalankan sistem Coretax secara paralel dengan sistem perpajakan yang lama.

    Skenario tersebut antara lain fitur layanan yang selama ini sudah dijalankan secara paralel, yaitu pelaporan SPT Tahunan sebelum tahun pajak 2025 dengan menggunakan e-Filing melalui laman Pajak.go.id, dan penggunaan aplikasi e-Faktur Desktop bagi wajib pajak PKP tertentu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

    Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat ditemui usai RDP di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin, meminta DJP untuk memitigasi implementasi Coretax yang masih terus disempurnakan agar tidak mengganggu kolektivitas penerimaan pajak.

    Hal itu termasuk menyempurnakan sistem teknologi Coretax serta memperkuat aspek keamanan siber.

    Komisi XI juga meminta DJP untuk tidak mengenakan sanksi terhadap wajib pajak yang terkendala oleh sistem Coretax.

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani Ungkap ‘Titah’ Prabowo: Tutup Kebocoran dan Kerek Penerimaan Pajak

    Sri Mulyani Ungkap ‘Titah’ Prabowo: Tutup Kebocoran dan Kerek Penerimaan Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah menerima titah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengerek penerimaan pajak yang digunakan untuk membiayai belanja negara. 

    Hal tersebut dirinya sampaikan di hadapan para investor dalam Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 di Hotel Fairmont, Selasa (11/2/2025). 

    “Presiden sendiri mengarahkan kami untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama dalam menangani kebocoran, penggelapan, hingga penghindaran pajak,” ujarnya. 

    Terdapat beberapa area yang akan menjadi fokus utama Kemenkeu, termasuk mengintegrasikan pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi kekuatan bersama.

    Dengan demikian Wajib Pajak (WP) akan dapat memiliki data yang konsisten dan akan menciptakan layanan yang jauh lebih baik sehingga tidak akan ada pengulangan data serta biaya kepatuhan. 

    Dalam melaksanakan titah collecting more, pemerintah akan terus membuat APBN menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai kesejahteraan ekonomi. 

    Selain melalui reformasi perpajakan yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah juga memperkuat Coretax, Customs-Excise Information System and Automation (CEISA), dan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak. 

    Sri Mulyani juga memaparkan di depan para investor, bahwa pemerintah akan terus mendorong peningkatan rasio pajak, menyesuaikan dengan sistem pajak digital dan global, reformasi pengelolaan sumber daya alam dan aset milik negara, serta memberikan insentif fiskal yang terukur untuk akselerasi investasi. 

    Bendahara negara tersebut pun menyadari bahwa reformasi pajak perlu terus dilakukan karena rasio pajak terhadap PDB masih cukup rendah. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto pada 2024 tercatat hanya 10,08%. Angka tersebut lebih rendah dari realisasi tax ratio tahun sebelumnya yang mencapai 10,31%.

    “Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kami sekarang berinvestasi di beberapa sistem seperti Cortex dan CEISA,” tutur Sri Mulyani. 

  • Penerbangan Singapura-Labuan Bajo picu peningkatan investasi

    Penerbangan Singapura-Labuan Bajo picu peningkatan investasi

    Direktur Destinasi Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Konstant M Nandus. (ANTARA/Gecio Viana)

    BPOLBF: Penerbangan Singapura-Labuan Bajo picu peningkatan investasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 11 Februari 2025 – 07:42 WIB

    Elshinta.com – Direktur Destinasi Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Konstant M Nandus mengatakan penambahan penerbangan internasional rute Singapura-Labuan Bajo semakin memicu peningkatan investasi di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. 

    “Kalau misalnya wisatawan asing masuk bisa dipastikan arus investasi ke depan akan berkembang dan ini juga menjadi perhatian pusat untuk infrastruktur, suprastruktur dan lainnya di sini,” kata Konstant saat dihubungi di Labuan Bajo, Senin. 

    Bandar Udara (Bandara) Internasional Komodo Labuan Bajo kembali menambah rute internasional yang dilayani maskapai penerbangan Jetstar Airways dengan rute Singapura-Labuan Bajo-Singapura. Penerbangan langsung ini akan dilakukan pada 20 Maret 2025 mendatang. 

    Konstant mengatakan penambahan rute penerbangan internasional itu juga akan meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara ke destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) Labuan Bajo dan sekitarnya. 

    Selain itu, peningkatan kunjungan akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi pemerintah daerah maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 

    “Ini pasti berkah, bahwa segmen wisata di sini adalah pasar asing, bisa saja ketika di musim low session, bisa jadi di sini tidak terlalu kosong, karena ada wisatawan lokal dan asing,” katanya. 

    Ia menilai kesiapan destinasi wisata di Labuan Bajo sudah cukup baik, terlebih Balai Taman Nasional Komodo (TNK) yang telah memperkenalkan aplikasi Siora yang mempermudah wisatawan. 

    “Sekarang TNK sudah menggunakan aplikasi Siora, kedepan kita tidak bisa elak lagi kemajuan teknologi mengharuskan kita menggunakan teknologi itu karena memberikan kemudahan kepada wisatawan, orang bisa saja pesan tiket masuk begitu masuk ke Labuan Bajo begitu mau terbang dari Singapura atau Amerika dia sudah bisa pesan tiket, kemudahan ini yang dicari,” katanya. 

    Ia juga meminta masyarakat di daerah itu untuk menjaga lingkungan sekaligus menjaga kebersihan guna meningkatkan kualitas destinasi maupun Labuan Bajo sebagai daerah wisata. Kesadaran akan pentingnya kebersihan perlu ditingkatkan kepada seluruh lapisan masyarakat dan ditanamkan sejak dini kepada masyarakat di daerah itu. 

    “Kalau kita bicara tidak hanya sampah pada hilir, tapi jarang kita bicara di hulu, di titik hulu yang dimaksudkan ini bagaimana memberikan kesadaran kepada orang bahwa sampah tidak bagus, maka sebetulnya diperlukan gerakan besar yang melibatkan sekian banyak orang dan stakeholder untuk melakukan gerakan kesadaran mulai dari TK hingga SMA,” katanya. 

    Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mencatat jumlah kunjungan wisatawan sepanjang tahun 2024 mencapai 411.349 orang. Jumlah wisatawan ini terdiri atas wisatawan nusantara sebanyak 181.586 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 229.763 orang. 

    Sebelumnya, Bandar Udara (Bandara) Internasional Komodo Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menambah rute internasional yang dilayani maskapai penerbangan Jetstar Airways dengan rute Singapura-Labuan Bajo-Singapura.

    “Penerbangan langsung pada 20 Maret 2025,” kata kata Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Komodo Labuan Bajo Ceppy Triono dihubungi di Labuan Bajo. 

    Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo pada tahun 2024 lalu telah melayani rute internasional dengan Rute Kuala Lumpur-Labuan Bajo-Kuala Lumpur oleh maskapai penerbangan AirAsia.

    Ia menjelaskan maskapai Jetstar Asia Airways itu melakukan penerbangan internasional sebanyak dua kali dalam seminggu.

    “Rencananya rute Singapura-Labuan Bajo-Singapura, dua kali dalam seminggu yakni di hari Kamis dan Minggu,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Efisiensi APBN 2025, Ini Alokasi Dana yang Anggarannya Tidak Boleh Dipangkas

    Efisiensi APBN 2025, Ini Alokasi Dana yang Anggarannya Tidak Boleh Dipangkas

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Hampir semua kementerian mengalami efisiensi anggaran, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Meski begitu, ada beberapa alokasi anggaran yang tidak diperbolehkan untuk dipotong. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menjelaskan, pemerintah telah menetapkan pos-pos anggaran prioritas yang harus tetap dipenuhi.

    Menurut dia, beberapa anggaran yang tetap harus dipertahankan meskipun ada efisiensi meliputi, pinjaman hibah luar negeri (PHLN), surat berharga syariah negara (SBSN), gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), dan anggaran untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “Pinjaman hibah luar negeri, SBSN, kemudian juga gaji, sama PNBP. Ini yang tidak boleh diotak-atik. Ini yang harus tetap ada semuanya,” ujar Diana, dikutip Senin (10/2/2025) terkait kebijakan pemangkasan anggaran yang merupakan efisiensi APBN 2025.

    Selain itu, berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan, ada beberapa anggaran lain yang juga tidak boleh terkena pemotongan, yaitu belanja Infrastruktur, pemeliharaan fasilitas dan aset negara, serta cadangan untuk bencana alam.

    “Belanja infrastruktur, pemeliharaan, dan anggaran bencana harus tetap ada. Tidak mungkin anggaran bencana tidak dicadangkan. Begitu juga dengan pembayaran utang yang harus tetap diprioritaskan,” tambahnya.

    Dengan adanya kebijakan efisiensi APBN 2025, beberapa program akan mengalami pemangkasan. Namun, pemerintah tetap memastikan anggaran strategis tetap berjalan sesuai rencana untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    Kebijakan pemangkasan anggaran yang merupakan efisiensi APBN 2025, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara lebih efektif tanpa mengganggu program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.

  • BPKB Elektronik Mulai Maret untuk Mobil Baru, Motor Kapan?

    BPKB Elektronik Mulai Maret untuk Mobil Baru, Motor Kapan?

    Jakarta –

    Mulai Maret 2025, mobil baru bakal mendapat BPKB elektronik. Lalu kapan motor akan mendapat BPKB elektronik?

    Pemilik mobil baru, mulai Maret 2025 akan mendapatkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) elektronik. Kasubdit BPKB Ditregiddent Korlantas Polri Kombes Pol Sumardji menjelaskan, sebagai awalan memang BPKB elektronik ini akan berlaku untuk kendaraan roda empat. Sementara roda dua untuk waktu yang belum ditentukan, masih akan menggunakan BPKB lama.

    “Belum (roda dua pakai BPKB elektronik), kami menyesuaikan anggaran,” jelas Sumardji kepada detikOto belum lama ini.

    Ke depan kata Sumardji, BPKB elektronik ini akan memudahkan proses mutasi. Mutasi kendaraan ke luar daerah tak lagi lama seperti saat masih menggunakan BPKB konvensional.

    “Jangka panjangnya e-BPKB akan digunakan sebagai sarana kemudahan proses mutasi keluar,” lanjut Sumardji.

    Soal biaya, kata Sumardji, tidak akan ada perubahan masih sama dengan biaya penerbitan BPKB lama.

    Itu artinya, biaya penerbitan BPKB baru masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Polri. Dalam aturan tersebut tertulis biaya penerbitan BPKB maupun ganti kepemilikan akan dikenakan biaya Rp 225 ribu untuk kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga. Sementara untuk kendaraan roda empat, biaya penerbitan baru dan ganti kepemilikan sebesar Rp 375 ribu.

    BPKB elektronik nantinya akan berbentuk seperti e-paspor yang dilengkapi dengan chip untuk menyimpan data kendaraan.

    “Kalau dulu BPKB dengan paper yang cukup lebar. Nanti kecil seperti paspor di situ ada chip yang berisi data-data kendaraan lengkap. Jika hilang cukup kita akses dengan mudah untuk bisa dicetak kembali,” tambah Sumardji.

    (dry/din)

  • BPKB Elektronik Buat Mobil Baru Berlaku Maret 2025, Segini Biayanya

    BPKB Elektronik Buat Mobil Baru Berlaku Maret 2025, Segini Biayanya

    Jakarta –

    BPKB Elektronik mulai diberlakukan Maret 2025 khusus untuk mobil baru. Lalu berapa biayanya?

    Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) akan tersedia dalam format elektronik. Namun belum semua kendaraan mendapat BPKB elektronik. Kasubdit BPKB Ditregiddent Korlantas Polri Kombes Pol Sumardji menyebut, BPKB elektronik berlaku mulai Maret 2025 khusus untuk mobil baru.

    Sementara untuk kendaraan roda dua, Sumardji menjelaskan masih akan menggunakan BPKB konvensional. Soal biaya, kata Sumardji, tidak akan ada perubahan masih sama dengan biaya penerbitan BPKB lama.

    “Biaya tidak ada perubahan,” jelas Sumardji saat dikonfirmasi detikOto, Jumat (7/1/2025).

    Biaya BPKB Elektronik

    Sebagai informasi, biaya penerbitan BPKB baru masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Polri.

    Di situ tertulis biaya penerbitan BPKB maupun ganti kepemilikan akan dikenakan biaya Rp 225 ribu untuk kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga. Sementara untuk kendaraan roda empat, biaya penerbitan baru dan ganti kepemilikan sebesar Rp 375 ribu.

    BPKB elektronik nantinya akan berbentuk seperti e-paspor yang dilengkapi dengan chip untuk menyimpan data kendaraan.

    “Kalau dulu BPKB dengan paper yang cukup lebar. Nanti kecil seperti paspor di situ ada chip yang berisi data-data kendaraan lengkap. Jika hilang cukup kita akses dengan mudah untuk bisa dicetak kembali,” tambah Sumardji.

    Adapun keberadaan BPKB elektronik akan memudahkan pemilik kendaraan. Di dalam BPKB elektronik terdapat identitas pemilik kendaraan dengan lengkap. Penerapan BPKB elektronik juga akan membuat proses mutasi kendaraan jadi lebih cepat. Bahkan diklaim prosesnya tak lebih dari satu hari. Seperti diketahui, sebelumnya proses mutasi atau duplikasi BPKB hilang harus memakan waktu berbulan-bulan.

    Di dalam BPKB elektronik itu sudah terintegrasi dengan beberapa hal seperti histori kendaraan, data kendaraan, hingga bisa terkoneksi dengan NFC di smartphone.

    (dry/rgr)

  • ESDM Ungkap Nasib Proyek Pipa Gas Cisem Rp2,7 Triliun di Tengah Efisiensi Prabowo

    ESDM Ungkap Nasib Proyek Pipa Gas Cisem Rp2,7 Triliun di Tengah Efisiensi Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memastikan pemotongan anggaran untuk kementerian/lembaga tak berdampak pada pembangunan proyek infrastruktur pipa gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap II maupun Dumai-Sei Mangkei (Dusem).

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memotong anggaran belanja kementerian/lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan total Rp306 triliun tahun ini.

    Menurut Yuliot, efisiensi anggaran yang tengah dijalankan oleh pemerintah itu tak akan berpengaruh pada pembangunan infrastruktur. Sebab, penghematan hanya dilakukan terhadap anggaran belanja kementerian/lembaga, termasuk Kementerian ESDM.

    Sementara, proyek pipa gas bumi Cisem Tahap II maupun Dumai-Sei Mangkei sebagian besar bakal berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM.

    “Rencana dari penerimaan negara bukan pajak itu sebagian bisa dimanfaatkan kembali. Jadi, untuk pemanfaatan itu adalah pembangunan infrastruktur,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (7/2/2025).

    Dia menuturkan, ketersediaan gas, terutama di Sumatera dan Batam sangat tinggi. Karenanya, harus ada percepatan proyek infrastruktur pipa supaya bisa gas termanfaatkan.

    Yuliot mengatakan sudah ada penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN untuk membangun pipa gas ruas Dumai-Sei Mangkei. Namun, proyek itu masih belum tereksekusi.

    “Kalau tidak dilakukan percepatan, biaya listrik yang ditanggung oleh industri kan semakin tinggi, jadi daya saing kita akan semakin tergerus,” sebut dia.

    Oleh karena itu, Yuliot mengatakan bahwa pemerintah bakal mempercepat proyek instalasi pipa gas bumi Dusem dan Cisem. Dengan begitu, ketersediaan gas di hulu bisa termanfaatkan secara optimal, terutama oleh sektor industri.

    “Jadi, pemerintah berusaha bagaimana percepatan pembangunan jaringan gas yang ada di Sumatra, termasuk aliran ke Batam. Untuk di Jawa juga sama, kita lakukan percepatan untuk Cisem,” tutur Yuliot.

    Pemerintah memulai proyek Pipa Gas Cisem Tahap II (Batang-Kandang Haur Timur) pada September 2024 lalu. Hal tersebut ditandai dengan pengelasan perdana (first welding) oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah.

    Penandatanganan kontrak Cisem II yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) itu telah dilakukan pada Agustus 2024. Adapun, kontrak senilai Rp2,8 triliun itu telah ditandatangani oleh pemenang lelang yaitu KSO PT Timas Suplindo – PT Pratiwi Putri Sulung. 

    Proyek tahap kedua Pipa Cisem yang sudah diresmikan itu bakal membentang sepanjang 245 km dari Batang hingga Kandang Haur Timur.

  • Jabatan Mentereng Isa Rachmatarwata, Pernah Dipuji Sri Mulyani Orang Terkaya RI

    Jabatan Mentereng Isa Rachmatarwata, Pernah Dipuji Sri Mulyani Orang Terkaya RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata sebagai tersangka kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

    Perjalanan karier Isa diketahui banyak berada di Kemenkeu, maupun menjadi komisaris di sejumlah BUMN.

    Sekadar informasi, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI Abdul Qohar menyampaikan pihaknya telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Isa sebagai tersangka.

    “Yang bersangkutan saat ini menjabat Dirjen Anggaran pada Kemenkeu RI,” ujarnya di Kejagung, Jumat (7/2/2025).

    Qohar menyampaikan, Isa ditetapkan sebagai tersangka atas kaitannya sebagai Kepala Biro Asuransi pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) 2006-2012.

    Profile Jabatan Isa Rachmatarwata

    Dilansir dari situs resmi Kemenkeu, pria kelahiran Jombang, 30 Desember 1966 itu pernah mengenyam pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB) serta University of Waterloo, Kanada. 

    Karier Isa di Kemenkeu dimulai di Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan di bagian direktorat Dana Pensiun pada 1991. 

    Pada 2006, Isa diangkat sebagai Kepala Biro Perasuransian di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK/ menjadi Otoritas Jasa Keuangan). Pada masa inilah penyidik Jampidsus Kejagung menduga Isa terlibat korupsi Jiwasraya. 

    Kemudian, pada 2013 Isa sempat diperbantukan di Badan Kebijakan Fiskal. Pada tahun yang sama, dia dilantik menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal. 

    Selang empat tahun kemudian atau 2017, Isa resmi menjadi eselon I setingkat Dirjen. Pada saat itu, dia diangkat menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Jabatan itu dipegangnya sampai 2021. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah berkelakar bahwa Isa merupakan orang terkaya di Indonesia. 

    Sebab, Isa mengelola dan mengawasi aset negara yang nilainya mencapai lebih dari Rp10.000 triliun. Namun, kekayaan tentu aset tersebut bukanlah aset pribadi Isa. Kelakar itu disampaikan ketika memberi arahan calon ASN baru di lingkungan Kementerian Keuangan, Rabu (17/2/2021). 

    “Pak Isa, Direktur Jenderal Kekayaan Negara [DJKN]. Nah, ini orang paling kaya di seluruh Indonesia,” ujar Sri Mulyani, Rabu (17/2/2021).

    Kini, Isa dipercaya menjadi Direktur Jenderal Anggaran dan dilantik pada 12 Maret 2021. 

    Isa diketahui tidak hanya memiliki jabatan di kementerian tersebut. Dia kini diketahui menjabat salah satu Komisaris di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. 

    Sebelumnya, Isa juga diketahui pernah menjabat Komisaris di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 

    Riwayat Kasus 

    Kini, Isa resmi menjadi tersangka Kejagung. Namun, Bisnis mencatat bahwa Isa pernah beberapa kali dipanggil untuk diperiksa di sejumlah kasus dugaan korupsi. 

    Di Kejagung, Isa pernah juga diperiksa di kasus korupsi proyek menara pemancar atau base transreceiver station (BTS) 4G pada Juni 2023. Kasus itu diketahui menjerat mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. 

    Kemudian, pada 2024, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah memeriksa Isa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi produksi batu bara per metric tonne dan pencucian uang yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari atau RW. 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut, penyidik KPK mendalami keterangan Isa soal penerimaan negara bukan pajak (PNBP) produksi batu bara di Kutai Kartanegara. 

    “Saksi dimintakan keterangannya terkait dengan PNBP dari Produksi Batubara di Kab. Kutai Kartanegara,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024). 

  • Anggaran Dipangkas, KLH Andalkan PNBP Rp1,18 Triliun

    Anggaran Dipangkas, KLH Andalkan PNBP Rp1,18 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan mengandalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2025 yang ditargetkan senilai Rp1,18 triliun.

    Hal ini seiring dengan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan efisiensi anggaran, termasuk KLH.

    Perlu diketahui, KLH/BPLH harus memangkas anggaran hingga Rp396,49 miliar pada 2025 sehingga menjadi Rp683,28 miliar dari semula Rp1,07 triliun.

    Sekretaris Menteri LH/Sekretaris Utama BPLH Rosa Vivien Ratnawati mengaku sejalan adanya efisiensi anggaran, maka KLH akan mencari sumber pendanaan lain termasuk dari PNBP.

    Kendati demikian, Rosa juga tak menampik bahwa program kerja yang telah disusun KLH akan mengalami perubahan target.

    “Kita terus bekerja karena kita juga punya sumber lain misalnya PNBP. Bahwa kita ada target PNBP sekitar Rp1,18 triliun,” kata Rosa saat ditemui di Kantor KLH, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Selain itu, Rosa mengeklaim bahwa nantinya KLH juga masih memiliki sumber pendanaan lain mulai dari donor dan dari negara-negara sahabat.

    “Jadi kita tetap maju terus walaupun ada efisiensi nggak masalah,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Rosa menambahkan bahwa efisiensi anggaran mayoritas berdampak pada perjalanan dinas, rapat, hingga seminar. Nantinya, KLH akan melakukan penyesuaian pertemuan melalui daring (online).

    Bahkan, dia juga mengeklaim fasilitas gedung di kantor KLH seperti listrik dipastikan aman meski terjadi efisiensi anggaran.

    “Mungkin harus ada efisiensi dan penyesuaian tapi sepanjang sekarang masih belum terdampak untuk KLH,” ungkapnya.

    Sebelumnya, dalam Komisi XII pada Rabu (5/2/2025), Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan bahwa KLH akan memangkas anggaran senilai Rp396,49 miliar. Namun, dia juga menjelaskan bahwa nantinya KLH akan menargetkan PNBP di tahun ini senilai Rp1,18 triliun.

    “Berdasarkan arahan bapak Presiden [Prabowo Subianto], dilakukan realokasi dan efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres 1/2025 dan Surat Menkeu S-37/MK.02/2025,” kata Hanif.

    Jika dirinci, efisiensi anggaran ini terdiri dari blokir perjalanan dinas 524 dengan total Rp162,71 miliar, blokir belanja lainnya Rp233,79 miliar dari anggaran Kementerian LH/BPLH dan BRGM.

    Selanjutnya, anggaran belanja operasional BRGM tidak diblokir sebesar Rp28 miliar untuk membiayai proses likuidasi dan penyelesaian BRGM.

    Efisiensi ini, kata dia, dibatasi pada hal sebagai berikut, di antaranya tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.

    Kemudian, identifikasi efisiensi anggaran dari belanja operasional dan belanja non operasional. Serta, Identifikasi efisiensi anggaran dari hln, PNBP-BLH, dan SBSN.