Xcloud.id

Produk: PNBP

  • APJII Wanti-wanti Konsistensi Kecepatan Layanan Program Internet Murah 100 Mbps

    APJII Wanti-wanti Konsistensi Kecepatan Layanan Program Internet Murah 100 Mbps

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) mengkhawatirkan konsistensi kecepatan internet dalam program internet murah 100 Mbps seharga Rp100.000. Dari sisi ongkos dan teknologi, terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan.

    Sekjen APJII Zulfadly Syam mengatakan harga paket Rp100.000 untuk 100 Mbps hanya akan dapat tercapai dengan instalasi infrastruktur di tempat yang tepat. Masyarakat dengan daya beli rendah, akan sulit mendapat layanan tersebut meski harganya terbilang relatif murah dibandingkan harga layanan internet lainnya.

    Selain itu, kata Zul, masalah lainnya adalah bagaimana nanti operator atau pemenang ini benar-benar menata frekuensinya, mengingat frekuensi memiliki kapasitas tampung yang terbatas. Jika terlalu padat penggunanya,  trafik akan tersendat dan melambat.

    Di sisi lain, operator pemenang lelang harus mencari pelanggan sebanyak-banyaknya agar tetap cuan dengan harga layanan yang berkisar Rp100.000-Rp150.000.

    “Kuantiti yang sedemikian besar akan melemahkan dari frekuensi itu sendiri. Nah, jadi apakah ini akan tercapai? Jawaban saya ya dan tidak. Tetapi apakah akan bisa sustain dan menguntungkan provider? Nah, ini kita masih belum tahu,” kata Zul kepada Bisnis, Rabu (19/2/2025).

    Dia juga mengatakan bahwa ISP pemenang 1,4 GHz juga harus berhitung mengenai ongkos, karena hal ini sangat berpengaruh pada harga yang diberikan kepada masyarakat.

    APJII menilai Indonesia membutuhkan broadband wireless access atau fixed broadband melalui wireless, karena di beberapa daerah itu memang kesulitan membangun serat optik.

    Meski demikian untuk menjalankan BWA, dibutuhkan serat optik, sehingga keduanya saling terhubung.

    “Jadi, kalau tidak pakai fiber optic itu akan kelimpungan sendiri nanti itu. Jadi, ISP existing sebenarnya bisa menjadikan ini sebagai sebuah solusi di daerah-daerah yang memang sulit membangun fiber optic dari rumah ke rumah,” kata Zul.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa tujuan utama dari seleksi pita frekuensi 1,4 GHz adalah menghadirkan layanan internet tetap (fixed broadband) yang terjangkau bagi masyarakat.

    Inisiatif ini diharapkan dapat menyediakan akses internet cepat di perumahan dengan biaya yang ramah di kantong, alih-alih mengejar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang lebih tinggi. Dalam proses seleksi pita frekuensi, pemerintah berpotensi memperoleh PNBP. 

    Sebagai contoh, pada seleksi pita 2,1 GHz sebelumnya, negara berhasil meraup Rp605,05 miliar per tahun dari pemenang lelang. Dengan kewajiban pembayaran tambahan sebanyak dua kali pada tahun pertama, total pendapatan yang diperoleh mencapai sekitar Rp1,82 triliun.

    Menanggapi potensi PNBP dari seleksi 1,4 GHz, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memberikan angka pasti karena besaran PNBP baru dapat ditentukan setelah proses seleksi atau evaluasi selesai.

    “Saat ini, fokus kami bukan pada perolehan PNBP setinggi-tingginya, tetapi lebih kepada penggelaran layanan akses internet ke rumah-rumah (fixed broadband) dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat,” ujar Wayan.

  • Menkeu laporkan soal efisiensi anggaran saat rapat dengan DPD

    Menkeu laporkan soal efisiensi anggaran saat rapat dengan DPD

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat ditemui usai rapat dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Selasa (18/2/2025). (ANTARA/Imamatul Silfia)

    Menkeu laporkan soal efisiensi anggaran saat rapat dengan DPD
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 17:57 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan soal efisiensi anggaran pemerintah saat rapat dengan Komite IV DPD RI.

    “Telah kami sampaikan apa saja yang menjadi prioritas-prioritas pemerintah dari postur anggaran 2025, juga yang terkait dengan efisiensi anggaran yang sedang kita lakukan,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat ditemui usai rapat di Kompleks DPD RI, Jakarta, Selasa.

    Secara umum, rapat itu diagendakan untuk membahas capaian kinerja 2024 dan program kerja tahun 2025 Kementerian Keuangan, termasuk proyeksi APBN Perubahan tahun 2025 serta pengawasan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi mulanya menetapkan rapat digelar secara terbuka untuk umum. Namun, usai dia menyampaikan pengantar, akses terhadap rapat ditutup.

    Setelah rapat, Suahasil menyampaikan kepada awak media bahwa pihaknya mengelaborasikan kebijakan efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

    Terkait rencana efisiensi hingga Rp750 triliun (44 miliar dolar AS) yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Suahasil mengatakan angka itu diperoleh dari efisiensi yang dilakukan dalam tiga putaran.

    Efisiensi pertama, menurutnya, sudah dilakukan lewat penyisiran anggaran pada tahun sebelumnya. Efisiensi kedua merupakan arahan Inpres 1/2025. Kemudian efisiensi ketiga nantinya akan melibatkan BUMN.

    Namun, Suahasil enggan merinci penggunaan dana hasil efisiensi.

    Ditemui terpisah, Nawardi mengaku mendukung rencana efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

    Namun, ia meminta pemerintah untuk tetap memperhatikan penyaluran anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Kami di DPD mendukung penghematan, asalkan, seperti yang disampaikan Menkeu dan Wamenkeu bahwa penghematan ini tidak menyentuh program sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Dana bantuan sosial, pendidikan, beasiswa, semuanya utuh,” ujar dia.

    Sumber : Antara

  • Energi Baru Terbarukan RI Masih Minim Digarap, Ini Buktinya

    Energi Baru Terbarukan RI Masih Minim Digarap, Ini Buktinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penasihat Khusus Presiden Urusan Energi Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan energi baru terbarukan (EBT) belum digarap secara maksimal, bahkan baru mencapai 0,36% dari potensi yang ada. Kementerian ESDM mencatat, kapasitas terpasang dari EBT baru mencapai 14.385 MW dari total potensi 3.687.000 MW.

    Beberapa potensi EBT yang dimiliki Indonesia yakni panas bumi, air, bioenergi, angin, surya laut, gasifikasi batu bara hingga nuklir. Tercatat sub-sektor EBTKE menyumbang Rp 2,8 triliun kepada negara melalui PNBP.

    “Jadi belum banyak (yang dikembangkan) dan kita berharap nantinya dikembangkan menurut UU No 30/2007,” kata Purnomo dalam acara Special Dialogue Swasembada Energi CNBC Indonesia di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Dia menegaskan, energi baru terbarukan bisa lebih berkelanjutan apabila dikelola dengan baik. Dengan begitu, harapannya Indonesia bisa mencapai swasembada energi dan menjadi bagian dalam agenda transisi energi.

    “Energi baru terbarukan mengubah pola produksi distribusi dan konsumsi,” ujarnya.

    Secara keseluruhan, sektor energi memberikan kontribusi besar pada perekonomian Indonesia, yang tercermin dari setoran PNBP senilai Rp 269,6 triliun. Tercatat sektor migas dan minerba menjadi penyumbang yang paling besar, masing-masing Rp 110,9 triliun dan Rp 140,5 triliun.

    (rah/rah)

  • Ada Danantara, DPD Minta Sri Mulyani Revisi Target PNBP 2025 – Page 3

    Ada Danantara, DPD Minta Sri Mulyani Revisi Target PNBP 2025 – Page 3

    Namun, dengan pembentukan BP Danantara, status BUMN yang dikelola oleh badan ini akan berubah. Mereka tidak lagi dianggap sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, yang artinya penerimaan dari dividen BUMN yang dikelola Danantara tidak lagi dapat dihitung sebagai bagian dari PNBP.

    “Status Danantara inilah yang membuat perusahaan BUMN yang dikelola Danantara bukan lagi kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga tidak ada lagi yang namanya pendapatan dari PNBP dari BUMN tersebut,” ujarnya.

    Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam menghitung dan merencanakan penerimaan negara, terutama dari sektor PNBP yang sebelumnya diandalkan dari dividen BUMN.

    Oleh karena itu, Ahmad Nawardi menegaskan pentingnya Kemenkeu melakukan revisi terhadap proyeksi PNBP dalam APBN 2025 untuk memperhitungkan perubahan tersebut.

    “Karena itu Kemenkeu keperlu merevisi penerimaan PNBP dalam Undang-Undang PBN Penerimaan Negara, harus ada solusi pengganti penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari dividen BUMN,” usulnya.

    Selain itu, diperlukan solusi pengganti untuk menyokong penerimaan negara bukan pajak yang sebelumnya berasal dari dividen BUMN.

    Meski demikian, Nawardi tetap percaya bahwa target pendapatan yang ditetapkan dalam APBN 2025 telah memperhitungkan berbagai faktor, termasuk kapasitas ekonomi, investasi, dan daya saing usaha dalam mendukung penghitungan basis perpajakan.

    Namun, ia juga mengingatkan bahwa tantangan tak terduga, baik dalam skala besar maupun kecil, perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan ekonomi negara ke depan.

    “Selanjutnya, isu aktual yang hangat tapi belum saya yakin belum memperhitungkan tantangan skala kecil dan besar yang datang secara tiba-tiba,” katanya.

     

  • Thomas Djiwandono Irit Bicara soal Prabowo Hemat Anggaran Rp750 Triliun, Hanya Ingin Bahas di Kemenkeu

    Thomas Djiwandono Irit Bicara soal Prabowo Hemat Anggaran Rp750 Triliun, Hanya Ingin Bahas di Kemenkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono memilih irit bicara ketika ditanya terkait efisiensi anggaran yang pamannya—Presiden Prabowo Subianto—lakukan hingga Rp750 triliun.

    Thomas juga enggan berbicara lebih banyak terkait penghematan yang dilakukan sebanyak tiga putaran tersebut. 

    “Di Kemenkeu, di Kemenkeu kita bicara [penghematan Rp750 triliun],” ujarnya sembari menuju mobil usai menghadiri acara Indonesia Data and Economic (IDE) Katadata 2025 di Hotel St. Regis, Selasa (18/2/2025).

    Padahal, penghematan tersebut mencakup anggaran dari BA Bendahara Umum Negara (BUN), maupun dividen BUMN yang merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana penghematan anggaran akan lebih besar dari jumlah saat ini yang senilai Rp306,69 triliun, melainkan mencapai Rp750 triliun. Prabowo menjelaskan penghematan dilakukan melalui tiga tahapan.

    Pertama, penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, dan berhasil menghemat Rp300 triliun dari BA BUN.  

    Penghematan putaran kedua sejumlah Rp308 triliun berasal dari penyisiran APBN sampai ke satuan 9, namun Rp58 triliun diantaranya akan dikembalikan ke 17 K/L. Putaran terakhir, berasal dari dividen BUMN Rp300 triliun, namun Rp100 triliun dikembalikan untuk modal kerja.  

    “Jadi totalnya kita punya Rp750 triliun [setara US$44 miliar],” ungkapnya dalam HUT ke-17 Gerindra di Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Sementara Dari hasil penghematan tersebut, Prabowo berencana menggunakan US$24 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).  

    Sementara sisanya, Prabowo ingin menyerahkan US$20 miliar kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).  

    “24 [miliar dolar] terpaksa saya pakai, untuk apa? Untuk makan bergizi,” ujar Prabowo.

  • Rapat Sri Mulyani dengan DPD Mendadak Tertutup usai Singgung Danantara hingga Utang Negara

    Rapat Sri Mulyani dengan DPD Mendadak Tertutup usai Singgung Danantara hingga Utang Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Rapat kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dilakukan secara tertutup di Gedung B DPD, kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (18/2/2025).

    Padahal sebelumnya, Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menyatakan bahwa rapat yang diagendakan membahas kinerja 2024 dan program kerja 2025 Kemenkeu, proyeksi APBN-P Tahun 2025 hingga PNBP, dinyatakan terbuka.

    “Rapat kerja Komite IV DPD RI membahas Capaian Kinerja 2024 dan Program Kerja Tahun 2025 Kementerian Keuangan, isu-isu aktual di bidang keuangan dan pengawasan atas UU No. 9/2018 tentang PNBP, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” ujarnya saat membuka rapat, Selasa (18/2/2025).

    Rapat terpantau mulai pukul 10.14 WIB dan dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu.

    Rapat yang juga disiarkan melalui kanal YouTube DPD RI terpantau hanya berlangsung selama 13 menit dan 10 detik, sebelum siaran tersebut dimatikan. Bahkan, kini siaran YouTube tersebut sudah tidak tersedia di kanal milik DPD.

    Menurut sumber yang berada di lokasi rapat, Sri Mulyani meminta agar rapat tersebut dilakukan secara tertutup.

    Dalam penjelasan pengantar, Ketua Komite IV DPD Ahmad Nawardi menyinggung terkait penerimaan negara yang perlu diperhitungkan kembali setelah 65 BUMN digabung di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    “Status Danantara inilah yang membuat perusahaan BUMN yang dikelola Danantara bukan lagi kekayaan negara yang dipisahkan sehingga tidak ada lagi yang namanya pendapatan dari PNBP dari BUMN tersebut,” jelas Ahmad.

    Oleh karena itu, pihaknya merasa perlu merevisi PNBP dalam Undang-Undang PNBP dan harus mencari solusi pengganti penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari dividen BUMN.

    Bukan hanya soal itu, Ahmad juga menyoroti terkait sistem inti perpajakan atau Coretax yang baru meluncur pada 1 Januari 2025. Pasalnya, menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak, selama Januari 2025 hanya berhasil menerbitkan 20 juta faktur pajak dari Januari 2024 yang mencapai 60 juta faktur pajak.

    DPD mewanti-wanti penerimaan pajak di masa pelaporan ini tidak akan mencapai target dan berdampak pada kebutuhan pembiayaan negara.

    Ahmad juga menyinggung terkait efisiensi anggaran yang dilakukan di tengah penerimaan negara yang dibayang-bayang tidak capai target, akan membuat defisit anggaran semakin lebar.

    “Ibu Menteri yang saya hormati, jika target penirimaan negara tak tercapai dan belanja tidak dikurangi sejak awal, defisit akan semakin melebar,” lanjutnya.

    Di sisi lain, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk membayar pokok utang maupun bunga utang yang totalnya sekitar Rp1.352 triliun.

  • LMAN himpun PNBP tertinggi di 2024 hingga mencapai Rp4,49 triliun

    LMAN himpun PNBP tertinggi di 2024 hingga mencapai Rp4,49 triliun

    Alhamdulillah, di tahun 2024, capaian PNBP kami yang tertinggi selama LMAN berdiri, yaitu Rp4,49 triliun.

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menghimpun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi pada tahun 2024, yakni mencapai Rp4,49 triliun.

    “Alhamdulillah, di tahun 2024, capaian PNBP kami yang tertinggi selama LMAN berdiri, yaitu Rp4,49 triliun,” kata Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI RI, di Jakarta, Senin.

    Nilai itu setara dengan realisasi 215,80 persen dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp2,08 triliun.

    Rinciannya, pendapatan dari pengelolaan badan milik negara (BNM) mencapai Rp1,05 triliun atau 116,78 persen dari pagu Rp898,82 miliar.

    Kemudian, pendapatan jasa advisory sebesar Rp2,22 miliar atau 184,72 persen dari target Rp1,2 miliar.

    Pendapatan jasa perbankan tercatat mencapai Rp3,43 triliun atau 291,20 persen dari target Rp1,18 triliun.

    Basuki menjelaskan realisasi yang tinggi ini diperoleh dari dasar saldo yang besar dan suku bunga perbankan yang tinggi.

    “Kalau kita lihat saldo 2024 dengan asumsi tingkat suku bunga masih tinggi, insya Allah nanti akan lebih tinggi lagi,” kata dia lagi.

    Sementara itu, realisasi belanja tercatat sebesar Rp152,08 miliar atau 93,87 persen dari target Rp162,02 miliar.

    Belanja pengelolaan aset tercatat mencapai Rp41,43 miliar atau 96,85 persen dari pagu Rp42,78 miliar, legislasi dan litigasi terealisasi Rp348,32 juta atau 78,58 persen dari target Rp443,3 juta, serta pengelolaan keuangan dan umum Rp8,69 miliar atau 78,75 persen dari pagu Rp11,04 miliar.

    Lalu, pengelolaan komunikasi terealisasi Rp5,68 miliar atau 82,38 persen dari pagu Rp6,9 miliar, pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia (SDM) Rp95,18 miliar atau 95,42 persen dari pagu Rp99,74 miliar, pengelolaan risiko dan pengawasan Rp182,54 juta atau 90,85 persen dari target Rp200,92 miliar, serta pengelolaan sistem informasi Rp569,28 juta atau 62,18 persen dari pagu Rp915,57 miliar.

    Dengan demikian, terdapat surplus sebesar Rp4,33 triliun dari realisasi belanja dan pendapatan. Surplus ini menambah jumlah saldo kas LMAN yang sebelumnya tercatat sebesar Rp17,81 triliun menjadi Rp22,14 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kebijakan Baru DHE SDA Berlaku 1 Maret, Devisa Bisa Tembus US$ 100 M

    Kebijakan Baru DHE SDA Berlaku 1 Maret, Devisa Bisa Tembus US$ 100 M

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memperkirakan devisa hasil ekspor (DHE)  akan bertambah sebesar US$ 80 miliar, bahkan bisa mencapai US$ 100 miliar pada 2025. Hal ini menyusul penerapan kebijakan baru terkait DHE sumber daya alam (SDA) yang mulai berlaku pada 1 Maret 2025.

    Diketahui, Presiden Prabowo mengumumkan kebijakan baru terkait devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (17/2/2025).

    “Apabila kebijakan ini berlaku selama 12 bulan penuh, pendapatan devisa diperkirakan akan melebihi US$ 100 miliar,” ucap Prabowo di Istana Negara, Senin (17/2/2025).

    Selain menetapkan kebijakan terkait DHE SDA, pemerintah tetap memberikan ruang bagi para eksportir untuk menjaga keberlangsungan usaha dengan mengizinkan penggunaan DHE SDA yang ditempatkan dalam rekening khusus untuk beberapa keperluan.

    Beberapa keperluan itu mencakup penukaran ke rupiah di bank yang sama guna menjalankan operasional dan menjaga keberlangsungan usaha, pembayaran dalam bentuk valuta asing atas kewajiban pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan kewajiban lainnya kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

    Dalam regulasi ini, pemerintah juga menetapkan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor bagi eksportir yang tidak mematuhi peraturan pemerintah tersebut.

    Sementara itu, kewajiban penempatan DHE SDA bagi sektor pertambangan, minyak, dan gas bumi tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023.

    Kebijakan DHE SDA ini mulai berlaku pada 1 Maret 2025, dan pemerintah akan terus menerapkan strategi-strategi baru guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
     

  • SIM Keliling masih ada di lima lokasi di Jakarta

    SIM Keliling masih ada di lima lokasi di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) –

    Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pada Senin masih ada di lima lokasi di Jakarta.

    Layanan ini hanya untuk mengurus perpanjangan SIM yang masih berlaku.Informasi yang dihimpun melalui akun X resmi @tmcppoldametro di Jakarta, Senin, bahwa layanan tersebut buka mulai pukul 08.00 sampai 14.00 WIB.

    Untuk mengakses layanan SIM Keliling, pemohon diminta membawa SIM yang akan diperpanjang dan KTP, masing-masing disertakan fotokopi. Saat di lokasi gerai pemohon akan diminta untuk mengisi formulir serta mengikuti tes kesehatan dan tes psikologi.

    Kembali diingatkan bahwa layanan ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Sementara bagi pemegang SIM yang masa berlakunya telah habis, wajib mengajukan permohonan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

    Untuk biaya perpanjangan, sesuai dengan PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku untuk Polri adalah Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A dan Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C.

    Selain biaya tersebut, pemohon juga perlu membayar biaya tambahan untuk tes psikologi sebesar Rp37.500 dan biaya asuransi sebesar Rp50.000.

    Pengendara yang tidak dapat memperlihatkan SIM yang masih berlaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 288 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Sanksi maksimal yang bisa dikenakan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

    Berikut lokasi pelayanan SIM keliling yang berada di DKI Jakarta hari ini:

    1. Jakarta Utara di LTC Glodok

    2. Jakarta Selatan di Kampus Trilogi Kalibata

    3. Jakarta Barat bertempat di Mall Citraland

    4. Jakarta Timur berada di Mall Grand Cakung

    5. Jakarta Pusat di Kantor Pos Lapangan Banteng

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lokasi SIM Keliing Jakarta Hari Ini Senin 17 Februari 2025

    Lokasi SIM Keliing Jakarta Hari Ini Senin 17 Februari 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Ingin memperpanjang SIM tapi malas antri di Samsat? Tenang saja, layanan SIM keliling Jakarta hadir untuk memudahkan Anda. Dengan layanan ini, Anda bisa memperpanjang SIM di lokasi yang lebih dekat dengan rumah atau tempat kerja.

    Jadwal SIM Keliling Jakarta 17 Februari 2025

    Untuk memudahkan Anda, berikut adalah lokasi-lokasi SIM keliling Jakarta hari ini:

    Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

    Jakarta Utara: LTC Glodok

    Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata

    Jakarta Barat: Mall Citraland

    Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

    Layanan SIM keliling ini umumnya beroperasi mulai pukul 08.00 WIB hingga 14.00 WIB.

    Mengapa Memanfaatkan Layanan SIM Keliling?

    – Tidak perlu antri panjang di Samsat.

    – Anda bisa sambil beraktivitas lain di sekitar lokasi SIM keliling.

    – Lokasi SIM keliling biasanya dipilih di tempat yang mudah diakses.

    Jadwal dan lokasi SIM Keliling.

    Syarat dan Dokumen yang Dibutuhkan

    Untuk memperpanjang SIM melalui layanan SIM keliling, Anda perlu membawa beberapa dokumen persyaratan, seperti:

    – SIM asli yang masih berlaku (atau SIM yang sudah habis masa berlakunya)

    – KTP asli

    – STNK (jika ada)

    – Bukti pembayaran PNBP (dapat dibayarkan di lokasi)

    – Surat keterangan sehat dari dokter (jika diperlukan)

    Tips Mengikuti Layanan SIM Keliling

    Agar terhindar dari antrean panjang, sebaiknya datang lebih awal. Pastikan semua dokumen persyaratan sudah disiapkan sebelum datang.

    Pastikan Anda mengetahui lokasi SIM keliling yang terdekat dengan tempat tinggal Anda. Selalu patuhi protokol kesehatan yang berlaku, seperti memakai masker dan menjaga jarak.

    Pentingnya Memperpanjang SIM Tepat Waktu

    Mengingat pentingnya SIM sebagai dokumen resmi yang menunjukkan kemampuan seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor, maka perpanjangan SIM harus dilakukan sebelum masa berlakunya habis.

    Jika Anda terlambat memperpanjang SIM, Anda akan dikenakan denda dan harus mengurus proses perpanjangan SIM baru.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News