Xcloud.id

Produk: PNBP

  • Meta Bangun Kabel Laut Indonesia-Jepang, ASKALSI Soroti Keamanan Data

    Meta Bangun Kabel Laut Indonesia-Jepang, ASKALSI Soroti Keamanan Data

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Kabel Laut Seluruh Indonesia (ASKALSI) menanggapi langkah Meta Inc., induk perusahaan Facebook dan Instagram, yang resmi meluncurkan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Candle. Infrastruktur bawah laut ini akan menghubungkan Indonesia dengan Jepang, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Singapura, dan ditargetkan rampung pada 2028.

    Sekretaris Jenderal ASKALSI Resi Y. Bramani mengatakan, kehadiran kabel laut tersebut membawa sejumlah manfaat bagi Indonesia, terutama dalam peningkatan kapasitas konektivitas internasional.

    “Keuntungan bagi Indonesia yang pasti bandwidth yang tersedia untuk gateway internasional semakin besar. Bagi customer tentunya akan senang dengan harapan bandwidth yang melimpah ini bisa mengurangi harga,” kata Resi kepada Bisnis pada Senin (6/10/2025).

    Namun, resi menilai pembangunan SKKL Candle juga membawa tantangan tersendiri bagi industri dalam negeri. 

    “Bagi operator SKKL Indonesia yang terhubung ke Singapura akan menambah persaingan. Sementara untuk negara akan memperoleh PNBP dan Pajak [antara lain PBB sektor lainnya],” ujarnya.

    Dia juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap aliran data yang melewati kabel laut tersebut, mengingat kepemilikannya berada di tangan entitas asing. 

    “Yang perlu menjadi perhatian terhadap data yang melewati SKKL tersebut, yang notabene-nya SKKL itu milik entitas asing,” imbuhnya .

    Candle sendiri memiliki panjang sekitar 8.000 kilometer dengan kapasitas hingga 570 Tbps. Kabel ini digadang mampu memperkuat konektivitas digital bagi jutaan masyarakat dan pelaku bisnis di Indonesia.

    Selain proyek Candle, Meta juga mengumumkan penyelesaian kabel Bifrost yang kini menghubungkan Indonesia, Singapura, Filipina, dan Amerika Serikat, serta pembaruan pada kabel Echo dan Apricot yang akan memperluas akses internet berkecepatan tinggi di kawasan Asia-Pasifik.

    “Investasi Meta pada infrastruktur kabel bawah laut ini merupakan bagian dari komitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dan memastikan masyarakat dapat menikmati layanan Meta, AI, dan teknologi terbaru dengan koneksi yang andal dan cepat,” tulis Meta dalam keterangan resminya, dikutip Senin (6/10/2025).

    Meta menjelaskan, wilayah Asia-Pasifik merupakan rumah bagi lebih dari 58% pengguna internet dunia yang sangat bergantung pada infrastruktur digital global. Karena itu, perusahaan berkomitmen membangun jaringan berkapasitas besar dan berketahanan tinggi untuk menghadirkan konektivitas yang stabil dan mendukung pengembangan teknologi berbasis AI.

    Pada awal tahun ini, Meta juga memperkenalkan Project Waterworth, proyek kabel bawah laut paling ambisius yang ditargetkan menghubungkan lima benua termasuk Asia pada akhir dekade ini. Melalui berbagai proyek kabel bawah laut seperti Candle, Bifrost, Echo, dan Apricot, Meta berharap dapat memperkuat konektivitas digital global serta menyalurkan produk, layanan, dan teknologi AI ke miliaran pengguna di kawasan Asia-Pasifik.

    Meta menambahkan, Candle dikembangkan bersama sejumlah perusahaan telekomunikasi regional dengan menggunakan teknologi kabel 24 pasang serat optik terbaru, yang menawarkan bandwidth setara dengan kabel unggulan Meta sebelumnya, Anjana.

    Sejak 2021, Meta dan mitranya telah berkomitmen meningkatkan kapasitas lintas Pasifik hingga 70% melalui dua proyek utama, Bifrost dan Echo. Kabel Bifrost kini telah aktif menghubungkan Singapura, Indonesia, Filipina, dan Amerika Serikat, dengan rencana ekstensi ke Meksiko pada 2026. Sementara itu, Echo memiliki kapasitas 260 Tbps antara Guam dan California, dan akan membuka jalur konektivitas tambahan ke Asia.

    Adapun sistem kabel Apricot, sepanjang 12.000 kilometer, kini telah menghubungkan Jepang, Taiwan, dan Guam, serta akan diperluas ke Filipina, Indonesia, dan Singapura. Proyek ini melengkapi Bifrost dan Echo dengan tambahan kapasitas hingga 290 Tbps, memperkuat jaringan digital lintas kawasan Asia-Pasifik.

  • Sistem Pertanahan Indonesia Gunakan Blockchain dan Sertifikat Digital Mulai 2028 – Page 3

    Sistem Pertanahan Indonesia Gunakan Blockchain dan Sertifikat Digital Mulai 2028 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan layanan pertanahan di Indonesia akan sepenuhnya berbasis digital pada tahun 2028. Sistem baru ini akan mengandalkan teknologi blockchain dan smart contract untuk menjamin keamanan serta transparansi data kepemilikan tanah.

    “Mulai 2028, layanan pertanahan diharapkan sudah fully digital dengan penerapan blockchain pertanahan dan smart contract,” ujar Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) ATR/BPN Asnaedi, dikutip dari Antara, Senin (6/10/2025).

    Transformasi digital pertanahan sebenarnya sudah dimulai sejak 2024 dengan penerapan Sertifikat Elektronik di seluruh Kantor Pertanahan. Tahun 2025, inovasi berlanjut melalui layanan Peralihan Hak Atas Tanah Elektronik yang hampir diterapkan di seluruh provinsi.

    Mulai 2026, sertifikat tanah cetak akan menjadi opsi tambahan, sementara sertifikat digital akan menjadi standar utama. Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko pemalsuan sertifikat yang selama ini merugikan masyarakat.

    Selain itu, ATR/BPN tengah menyiapkan Generative Artificial Intelligence (AI) Pertanahan. Sistem ini akan mengintegrasikan seluruh peraturan dan petunjuk teknis, sehingga mampu membantu pengambilan keputusan sekaligus berpotensi menambah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

     

  • Mau perpanjang SIM? Ini lima lokasi SIM Keliling di Jakarta

    Mau perpanjang SIM? Ini lima lokasi SIM Keliling di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya membuka pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di lima lokasi berbeda di Jakarta pada Senin.

    Melalui akun X resmi @tmcppoldametro, diinformasikan layanan tersebut buka mulai pukul 08.00 sampai 14.00 WIB.

    Layanan SIM Keliling ini hanya diperuntukkan bagi Anda yang memiliki SIM A atau SIM C dengan masa berlaku yang akan habis. Untuk SIM B maupun SIM yang masa berlakunya telah habis, maka Anda harus mendatangi kantor Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM.

    Masyarakat yang hendak mengakses layanan tersebut diminta agar membawa dokumen berupa SIM yang akan diperpanjang dan KTP, masing-masing disertakan fotokopi.

    Saat di lokasi gerai, pemohon juga akan diminta untuk mengisi formulir serta mengikuti tes kesehatan dan tes psikologi.

    Biaya perpanjangan, sesuai dengan PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku untuk Polri adalah Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C.

    Selain biaya tersebut, pemohon juga perlu membayar biaya tambahan untuk tes psikologi sebesar Rp37.500 dan biaya asuransi sebesar Rp50.000.

    Berikut lima lokasi SIM Keliling di Jakarta yang dapat diakses oleh masyarakat pada Senin.

    1. Jakarta Timur di Mall Grand Cakung;
    2. Jakarta Utara di LTC Glodok;
    3. Jakarta Selatan di Kampus Trilogi Kalibata;
    4. Jakarta Barat bertempat di Lobby Selatan Mall Ciputra;
    5. Jakarta Pusat di Kantor Pos Lapangan Banteng.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ATR: Mulai 2028 layanan pertanahan sepenuhnya digital

    Kementerian ATR: Mulai 2028 layanan pertanahan sepenuhnya digital

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan mulai tahun 2028 layanan pertanahan diharapkan sudah sepenuhnya digital (fully digital).

    “Mulai tahun 2028, layanan pertanahan diharapkan sudah fully digital dengan penerapan blockchain pertanahan dan smart contract,” ujar Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN Asnaedi dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Transformasi digital dalam layanan pertanahan di Kementerian ATR/BPN sendiri, secara signifikan pengembangannya sudah dimulai sejak 2024. Langkah itu ditandai dengan mulainya seluruh Kantor Pertanahan menerapkan Sertifikat Elektronik.

    Dia mengatakan, memasuki 2025 inovasi berkembang dengan adanya layanan Peralihan Hak Atas Tanah Elektronik yang hampir diterapkan di seluruh provinsi.

    Mulai 2026 mendatang, sertifikat cetak atau konvensional akan menjadi pilihan, sebab seluruh sertifikat tanah nantinya akan berbentuk digital.

    Transformasi ini, kata Asnaedi, dilakukan salah satunya agar tidak ada lagi sertifikat kertas yang rawan dipalsukan dan merugikan masyarakat.

    Kementerian ATR/BPN juga tengah menyiapkan Generative Artificial Intelligence (AI) Pertanahan untuk mengintegrasikan seluruh peraturan dan petunjuk teknis dalam satu sistem yang cerdas.

    Asnaedi mengatakan, keberadaan AI akan mendukung keputusan dan berpotensi menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Menurut dia, generasi milenial (Y) dan Z memiliki peran strategis dalam upaya transformasi digital layanan pertanahan. Gen Y dan Z punya keseimbangan antara hard skill dan soft skill sehingga bisa menghasilkan inovasi layanan yang dibutuhkan masyarakat.

    “Kita berharap munculnya Gen Y dan Z yang matang secara ilmu, keterampilan, kepercayaan diri, dan kemauan kuat ini menjadi fondasi untuk menjadi motor penggerak transformasi digital ATR/BPN. Teman-teman semua yang ada di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) merupakan bagian dari generasi tersebut,” katanya.

    Dirinya berharap, Taruna/i STPN sebagai bagian dari Gen Y dan Z saat ini dapat mewujudkan transformasi digital yang telah dicanangkan. Terlebih, STPN juga tengah bersiap diri untuk bertransformasi menjadi Politeknik.

    “Dengan transformasi Sekolah Tinggi Pertanahan menjadi Politeknik, diharapkan Taruna/i akan lebih percaya diri, kreatif, dan siap menjadi bagian dari masa depan ATR/BPN dan bangsa Indonesia,” ujar Asnaedi.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Mahmudah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengusaha Logistik: Cek Fisik Jalur Hijau Bea Cukai Tak Efektif Kerek Penerimaan

    Pengusaha Logistik: Cek Fisik Jalur Hijau Bea Cukai Tak Efektif Kerek Penerimaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai langkah cek fisik jalur hijau oleh Bea Cukai di pelabuhan bukanlah cara yang efektif untuk menambah pundi-pundi kas negara melalui penerimaan negara dari kepabeanan.

    Ketua Umum ALI Mahendra Rianto memandang bahwa meningkatkan penerimaan negara melalui penegakan hukum dapat dilakukan dengan menambah jumlah mesin pemindai kontainer. 

    Dengan alat pemindai canggih yang lebih banyak, arus kontainer yang diperiksa otomatis akan lebih banyak dan mempercepat waktu tunggu barang (dwelling time). 

    “Sudah bukan zamannya lagi periksa fisik. Alat-alat canggih sekarang sudah banyak. Cuma kan banyak alasan, apakah rusak, ataukah jumlahnya cuma sedikit [alatnya]. ” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (5/10/2025). 

    Untuk diketahui, jalur hijau merujuk pada sistem pelayanan serta pengawasan dengan tidak melakukan pemeriksaan fisik terhadap pengeluaran barang impor. Namun, pemeriksaan tetap dilakukan melalui penilaian dokumen dan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). 

    Jalur hijau ditujukan untuk importir dengan risiko sedang yang mengimpor barang dengan risiko rendah, serta importir dengan risiko rendah yang mengimpor barang dengan risiko rendah atau sedang.

    Mahendra menganalogikan, kapal-kapal yang membawa kontainer sama halnya dengan seseorang yang akan membayar di supermarket. 

    Apabila konter yang tersedia banyak untuk melakukan pembayaran dan memindai harga, tak akan ada antrean panjang. 

    Mahendra menyayangkan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Terlebih, kesiapan pemeriksaan terhadap jalur hijau—di samping jalur merah yang juga wajib dicek fisik—belum tentu memadai dan dikhawatirkan menimbulkan antrean, serta memperpanjang dwelling time. 

    Mengutip situs resmi Indonesia National Single Window (INSW), dwelling time di pelabuhan-pelabuhan Indonesia rata-rata selama 2,47 hari berdasarkan data per Agustus 2025.  

    Untuk itu, Mahendra meminta agar pemerintah tidak mengambil kebijakan yang berlawanan dengan yang sudah dilakukan sebelumnya. Cukup dengan menambah dan memperbanyak alat pindai canggih di seluruh pelabuhan. 

    “Penambahan PNBP itu sederhana, tambah saja alat pemeriksaan yang modern, yang bisa mendeteksi apapun yang ada di dalam kontainer. Sama kayak di pelabuhan udara [bandara]” tambahnya. 

    Sementara saat ini, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia telah menggunakan sistem Hi-Co Scan. 

    Mengutip laman resmi Kementerian Perhubungan, teknologi ini memungkinkan pemeriksaan dan pemindaian barang yang lebih cepat dan akurat sehingga diharapkan dapat mengurangi waktu antrean dan meningkatkan produktivitas di pelabuhan. Selain itu, data yang dihasilkan oleh sistem ini juga dapat mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

    Sebelumnya, wacana pemeriksaan fisik jalur hijau terlontar dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Harapannya, penegakan hukum dan kepatuhan di bidang kepabeanan dapat membantu penerimaan negara yang ditargetkan lebih tinggi tahun depan. 

    “Jalur ini biasanya enggak diperiksa. Sekarang kita randomize sehari berapa biji, 10 atau lebih, dites random, jadi enggak bisa main-main lagi,” jelasnya. 

    Dirinya juga memastikan hal tersebut tidak akan mengganggu dwelling time maupun kelancaran bongkar muat barang di pelabuhan. Purbaya malah mencurigai importir yang mengkritisi rencananya tersebut.

    “Makanya saya random sampel, enggak akan terus-terusan banyak. Mereka ketakutan nyembunyiin apa tuh?” kata Purbaya sambil tertawa.

  • Kementan jalin sinergi dengan Pemkab Probolinggo optimalkan pertanian

    Kementan jalin sinergi dengan Pemkab Probolinggo optimalkan pertanian

    Alhamdulillah, ini yang kami tunggu. Kami ingin melihat apa saja yang bisa kita kelola bersama, mulai dari tebu, kopi hingga komoditas lain seperti padi, jagung dan tembakau,

    Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) – Kementerian Pertanian menjalin sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur untuk mengoptimalkan lahan pertanian guna mendukung swasembada pangan.

    “Kami tengah menjalin sinergi dengan Pemkab Probolinggo guna mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian yang selama ini belum tergarap secara maksimal,” kata Tenaga Ahli Menteri Pertanian Mohammad Aly Shobat saat mengunjungi rumah pribadi Bupati Probolinggo Mohammad Haris di Desa Karangbong, Kecamatan Pajarakan, Jumat.

    Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan difokuskan pada pengembangan komoditas pertanian unggulan, sehingga pihaknya akan bekerja sama untuk memperbanyak bibit, baik bibit padi, tebu, kopi, cabai maupun tanaman hortikultura lainnya.

    “Insya Allah, upaya itu akan membawa keberkahan bagi tanah Kabupaten Probolinggo sekaligus menambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk Indonesia,” tuturnya.

    Ia mengatakan, pertemuan lanjutan dalam bentuk rapat koordinasi akan segera digelar dalam waktu dekat dan kemungkinan minggu depan akan ada rapat lanjutan di Kantor Bupati Probolinggo, yang kemungkinan akan langsung dipimpin oleh Bupati Probolinggo untuk pembahasan yang lebih serius dan mengerucut.

    Sementara Bupati Probolinggo Mohammad Haris mengatakan, tekadnya untuk menghidupkan kembali kejayaan pertanian Kabupaten Probolinggo, terutama dalam hal swasembada gula karena memiliki catatan sejarah sebagai salah satu wilayah penghasil gula terbaik di Indonesia, yang kini ingin dikembalikan kejayaannya melalui sinergi lintas lembaga.

    “Alhamdulillah, ini yang kami tunggu. Kami ingin melihat apa saja yang bisa kita kelola bersama, mulai dari tebu, kopi hingga komoditas lain seperti padi, jagung dan tembakau,” tuturnya.

    Ia menilai sektor pertanian dan perkebunan masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Probolinggo, terutama jika mendapat dukungan langsung dari pemerintah pusat.

    “Koordinasi aktif dengan Kementerian Pertanian diharapkan dapat mempercepat program strategis, termasuk modernisasi pertanian dan pemberdayaan petani lokal,” katanya.

    Haris mengatakan Kabupaten Probolinggo dulu pernah menjadi daerah swasembada gula, sehingga pihaknya ingin mengembalikan masa keemasan itu, meski nantinya butuh proses panjang dan kolaborasi banyak pihak.

    “Langkah awal yang akan ditempuh pemerintah daerah adalah fokus pada pembibitan unggul, edukasi bagi petani dan alih teknologi,” ujarnya.

    Ia menekankan pentingnya adaptasi terhadap inovasi dan teknologi pertanian modern agar sektor itu lebih produktif dan efisien, sehingga petani harus siap menghadapi perubahan dan teknologi harus didorong masuk ke lini pertanian supaya hasilnya maksimal.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhub tegaskan komitmen wujudkan tata kelola transparan dan akuntabel

    Menhub tegaskan komitmen wujudkan tata kelola transparan dan akuntabel

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan komitmen mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel melalui pengelolaan keuangan negara yang baik, bersih, serta berintegritas demi meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung pembangunan transportasi berkelanjutan.

    “Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara,” kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia menekankan hal itu pada Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2024, yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (2/10).

    “Kami menegaskan bahwa seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Perhubungan akan segera mengambil tindakan nyata,” ujarnya.

    Dikatakannya, penguatan sistem pengawasan internal akan terus dilakukan, demikian pula perbaikan tata kelola penerimaan negara bukan pajak serta pengelolaan belanja dan aset negara agar lebih transparan dan akuntabel.

    Komitmen ini, lanjut Menhub, diwujudkan melalui penguatan sistem pengawasan internal, perbaikan tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pengelolaan belanja, serta pencatatan aset dan persediaan secara lebih tertib dan transparan.

    “Upaya ini membuahkan hasil, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kemenhub,” ucapnya.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DBH Migas 2026 Disunat, Bojonegoro Hanya Terima Rp941 M dari Sektor Energi

    DBH Migas 2026 Disunat, Bojonegoro Hanya Terima Rp941 M dari Sektor Energi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dipastikan hanya menerima dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp3,29 triliun pada 2026. Jumlah ini turun Rp1,46 triliun dibanding alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp4,75 triliun.

    TKD dari pemerintah pusat terdiri atas sejumlah komponen, yakni Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa (DD), Dana Insentif Fiskal, Dana Hibah ke Daerah, Dana Otonomi Khusus, serta Dana Keistimewaan. Dari beberapa pos tersebut, penurunan paling signifikan terjadi pada DBH, khususnya DBH minyak bumi.

    Pada 2025, Pemkab Bojonegoro menerima DBH minyak bumi Rp1,93 triliun. Namun tahun depan, jumlah itu anjlok menjadi Rp941 miliar.

    “Untuk DBH SDA menurun bisa juga karena harga komoditas yang turun walaupun produksinya naik, atau sebaliknya,” kata Kepala KPPN Bojonegoro, Teguh Ratno Sukarno, Kamis (2/10/2025).

    Selain DBH minyak bumi, DBH pajak juga terpangkas tajam dari Rp975 miliar pada 2025 menjadi Rp302 miliar di 2026. Beberapa alokasi DAK Non Fisik turut berkurang, di antaranya Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan PAUD, Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Puskesmas, serta Bantuan Keluarga Berencana.

    Meski banyak komponen yang dikurangi, sejumlah pos anggaran justru mengalami peningkatan. DAU naik dari Rp995 miliar menjadi Rp1,22 triliun pada 2026. Tambahan anggaran ini dialokasikan untuk belanja yang tidak ditentukan penggunaannya, termasuk kebutuhan PPPK, kelurahan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

    Kenaikan signifikan juga terjadi pada DAK Fisik, dari Rp524 juta pada 2025 melonjak menjadi Rp39 miliar tahun depan, atau bertambah Rp38,6 miliar. DAK ini diperuntukkan bagi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan.

    Teguh menjelaskan, turunnya DBH SDA disebabkan ketentuan dalam Undang-undang APBN 2026 yang hanya memperhitungkan 50 persen dari perkiraan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

    Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menegaskan pihaknya akan mengawal kebijakan tersebut. “Kalau pemotongan murni maka tidak ada harapan untuk kekurangannya dibayarkan di tahun yang akan datang, tapi kalau penundaan kita masih punya harapan untuk dibayarkan di tahun yang akan datang,” ujarnya.

    Sebagai langkah lanjut, DPRD berencana mendatangi Kementerian Keuangan untuk meminta kejelasan. Pasalnya, Bojonegoro merupakan daerah penghasil yang menyumbang sekitar 30 persen produksi minyak bumi nasional. [lus/beq]

  • Dana Transfer Daerah 2026 untuk Bojonegoro Anjlok Rp1,46 Triliun

    Dana Transfer Daerah 2026 untuk Bojonegoro Anjlok Rp1,46 Triliun

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro diproyeksikan harus bersiap mengencangkan ikat pinggang pada tahun 2026 mendatang. Pasalnya, alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dipastikan turun signifikan, terutama dari sektor andalan daerah, yakni minyak dan gas (migas).

    Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro, Teguh Ratno Sukarno, mengungkapkan, total Transfer ke Daerah (TKD) untuk Bojonegoro pada tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp3,29 triliun. Jumlah itu anjlok Rp1,46 triliun dibandingkan alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp4,75 triliun.

    “Kami sampaikan alokasi dana transfer pusat ke daerah (TKD) untuk Kabupaten Bojonegoro tahun 2026, yang memang dialokasikan turun,” ujar Teguh Ratno Sukarno, Kamis (2/10/2025).

    Komponen Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi faktor utama penyebab turunnya TKD Bojonegoro. Pada tahun 2025, Bojonegoro menerima DBH sebesar Rp2,92 triliun. Namun, pada 2026 jumlahnya merosot drastis menjadi hanya Rp1,24 triliun, atau berkurang sekitar Rp1,68 triliun.

    Teguh menjelaskan bahwa penurunan ini tidak lepas dari adanya perubahan kebijakan dalam Undang-Undang APBN 2026. “Sesuai ketentuan di UU APBN 2026, alokasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) diperhitungkan hanya 50 persen dari perkiraan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” jelasnya.

    Kebijakan baru ini berbeda dari mekanisme perhitungan sebelumnya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Selain faktor regulasi, Teguh menambahkan dinamika pasar komoditas global juga ikut memengaruhi besaran DBH.

    “Untuk DBH SDA, penurunan juga bisa disebabkan oleh harga komoditas yang turun walaupun produksinya naik, atau sebaliknya,” tambahnya.

    Penurunan alokasi dana transfer tidak hanya dialami Bojonegoro. Secara nasional, APBN 2026 menetapkan alokasi TKD sebesar Rp693 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan alokasi TKD pada APBN 2025 yang mencapai Rp848 triliun, atau turun sekitar Rp155 triliun.

    Dana TKD sendiri merupakan gabungan dari berbagai komponen, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga Dana Desa, yang selama ini menjadi penopang utama anggaran daerah di Indonesia. [lus/beq]

  • Silmy Karim Umumkan Hasil Panitia Seleksi Dirjen Imigrasi

    Silmy Karim Umumkan Hasil Panitia Seleksi Dirjen Imigrasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, mengumumkan hasil seleksi Calon Direktur Jenderal Imigrasi.

    Ketiga nama tersebut adalah Yuldi Yusman, Ibnu Ismoyo, dan Ahmad Purbaja. Pengumuman ini merupakan hasil akhir Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Tim Panitia Seleksi Nomor PANSEL JPT/09/2025-11 pada 12 September 2025 yang mencakup posisi Dirjen Imigrasi.

    Adapun, pengumuman ini dapat diakses pada tautan https://pansel.kemenimipas.go.id/pengumuman.

    Proses seleksi terbuka ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-1/Seskab/D-6/04/2025 tanggal 23 April 2025 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian JPT Utama dan JPT Madya di Kementerian/Provinsi/Lembaga serta Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor R-230/M/SDK/PA.01.03/07/2025 tanggal 3 Juli 2025 tentang Pengisian JPT Madya di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

    Tim Pansel Calon Dirjen Imigrasi diketuai oleh Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim. Sementara itu, anggota Pansel terdiri dari Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Asep Kurnia; Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yan Sultra Indrajaya; Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia di Sekretariat Kabinet Kementerian Sekretariat Negara, Purnomo Sucipto; Deputi Bidang Pelayanan Publik di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Otok Kuswandaru; Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Riyatno; serta akademisi, Harkistuti Harkrisnowo.

    “Proses seleksi ini didasarkan atas asas transparansi, dilaksanakan secara ketat, berbasis merit, terbuka, dan kompetitif untuk menjaring
    figur pimpinan yang memiliki integritas, kompetensi, dan rekam jejak yang baik,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (1/10/2025).

    Proses pelaksanaan seleksi Calon Dirjen Imigrasi dilaksanakan selama dua bulan, dimulai pada 22 Juli 2025 hingga 23 September 2025. Tahapan seleksi meliputi seleksi administrasi, uji kompetensi teknis, uji kompetensi manajerial dan sosial kultural, wawancara, tes kesehatan serta penilaian rekam jejak.

    “Tiga orang terpilih tersebut adalah peserta dengan akumulasi nilai tertinggi yang dinilai pada setiap tahapan seleksi. Jadi memang yang lolos adalah kandidat-kandidat terbaik,” ujarnya.

    Jabatan Direktur Jenderal Imigrasi memiliki posisi yang sangat strategis dan krusial bagi negara, sehingga Panitia Seleksi (Pansel) memastikan proses penjaringan dan seleksi dilakukan secara terbuka dan transparan.

    Pentingnya posisi ini juga tercermin dari sejarahnya, di mana tokoh nasional yang dikenal berintegritas tinggi, seperti mantan Kapolri Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso, pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi dalam perjalanan
    kariernya.

    Imigrasi berperan dalam mengatur dan mengawasi perlintasan orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, seiring dengan volume pelintas yang terus menunjukkan tren peningkatan signifikan selama beberapa tahun terakhir.

    Pada 2022 tercatat sebanyak 19.439.983 jumlah orang yang masuk dan keluar Indonesia. Jumlah ini kembali meningkat dengan 41.666.999 perlintasan di tahun 2023 dan sebanyak 46 juta perlintasan pada 2024.

    Sementara itu dalam periode 1 Januari hingga 30 September 2025 terdapat 39,5 juta perlintasan. Jika dikomparasikan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama (35,6 juta perlintasan), jumlah perlintasan Indonesia di tahun 2025 sampai triwulan ketiga
    meningkat sebanyak 10.79%.

    Selain itu, Imigrasi juga menjadi instansi penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan track record peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2021, total PNBP Imigrasi sebesar Rp1,4 triliun, tahun 2022 sebesar Rp4,6 triliun, tahun 2023 sebesar Rp7,6 triliun dan tahun 2024 sebesar Rp9 triliun.

    Sementara itu, selama periode 1 Januari s.d. 30 September 2025, PNBP Ditjen Imigrasi mencapai Rp7,7 triliun. Jika dibandingkan tahun 2024 untuk periode yang sama, terdapat kenaikan sebesar Rp1,17 triliun atau sekitar 17,8%.

    “Proses seleksi Direktur Jenderal Imigrasi adalah bagian dari upaya kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kami berharap pimpinan yang terpilih nantinya dapat membawa Ditjen Imigrasi semakin baik sehingga pengawasan orang asing dan pelayanan publik menjadi optimal,” jelas Silmy.

    Selanjutnya, ketiga nama Calon Direktur Jenderal Imigrasi akan disampaikan kepada Presiden RI