Produk: PKL

  • Ricuh Penertiban PKL di Alun-alun Bogor, Pedagang Tolak Dagangan Disita

    Ricuh Penertiban PKL di Alun-alun Bogor, Pedagang Tolak Dagangan Disita

    Bogor

    Penertiban PKL di alun-alun Kota Bogor sempat diwarnai ricuh. Pedagang dan Petugas Satpol PP terlibat adu mulut hingga saling dorong.

    Momen penertiban PKL itu viral di media sosial. Dilihat pada Senin (20/10/2025), petugas Satpol PP terlibat adu mulut dengan sejumlah pria diduga pedagang.

    Sejumlah pedagang sempat naik ke truk Satpol PP dan mengeluarkan peralatan berdagang yang sempat diamankan. Tindakan tersebut sempat dicegah, namun pedagang mengamuk dan terlibat adu mulut hingga saling dorong dengan petugas.

    Kasiops Satpol PP Kota Bogor Surya Dharma mengatakan, peristiwa dalam video terjadi pada Minggu (19/10/2025). Surya menyebut pedagang menolak ditertibkan dan melawan petugas.

    “Iya itu kejadiannya kemarin sore. Jadi PKL melawan dan ngga mau ditertibkan. Kebetulan saya yang pimpin operasi penertiban kemarin,” kata Surya ketika dimintai konfirmasi.

    “PKL yang ditertibkan karena mereka berjualan di tempat yang dilarang. Ini bukan sekali, kita selalu pantau terutama saat weekend, mereka sudah diingatkan berkali-kali,” kata Surya.

    “(PKL) Menolak ditertibkan karena mereka bingung mungkin mau usaha di mana, tapi tempat yang kemarin itu memang dilarang berjualan,” imbuhnya.

    “Pascakejadian PKL tetap kami bersihkan. Jumlah (PKL yang ditertibkan) puluhan, rata-rata semuanya kuliner, sebagian ada lapak mainan. (Keberadaan) PKL mengganggu akses untuk pejalan kaki, baik yang berkunjung ke alun-alun maupun ke Stasiun Bogor, terang Surya.

    (sol/idn)

  • Penghuni Indekos Solo Dikejutkan Pelajar PKL Asal Wonogiri Gantung Diri di Kamar Mandi

    Penghuni Indekos Solo Dikejutkan Pelajar PKL Asal Wonogiri Gantung Diri di Kamar Mandi

    Liputan6.com, Jakarta Seorang remaja berusia 17 tahun asal Wonogiri, Jawa Tengah ditemukan meninggal dunia dalam kondisi gantung diri di indekos yang terletak di kawasan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jumat (17/10/2025). Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

    Kapolsek Banjarsari AKBP Pardjono menjelaskan, kronologi bermula ketika teman sekamar korban mendengar korban masuk ke kamar mandi sekira pukul 05.30 WIB. Hingga pukul 08.20 WIB, saksi yang baru bangun masih mendengar suara gemericik air dari arah kamar mandi.

    Lantas, sekira pukul 08.30 WIB, teman-teman korban mencoba membuka pintu kamar mandi yang terkunci dari dalam.

    “Akhirnya saksi membuka ventilasi bawah kemudian melihat kaki korban tergantung kemudian ketiga saksi langsung keluar kamar untuk meminta tolong,” kata Pardjono.

    Korban ditemukan tewas tergantung di kamar mandi dengan kondisi pintu terkunci dari dalam. Polisi kemudian mengamankan sejumlah barang yang digunakan korban untuk mengakhiri hidupnya.

    “Setelah dibuka ternyata korban gantung diri, sudah meninggal dunia. Saat ditemukan kondisi masih lengkap (pakaian), pakai kerudung (gantung dirinya),” ujar Kapolsek banjarsari.

    Korban merupakan pelajar asal Wonogiri yang sedang menjalani praktik kerja lapangan (PKL) di Kota Solo. Petugas memastikan tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban.

    “Tidak ditemukan tindak kekerasan pada korban. Selanjutnya untuk jenazah dibawa ke RSUD Dr. Moewardi untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Inafis Polresta Solo,” ucapnya.

  • Bupati Tuban Minta Maaf Tak Bisa Penuhi Permintaan PKL, Tegaskan Penataan Alun-Alun demi Kepentingan Bersama

    Bupati Tuban Minta Maaf Tak Bisa Penuhi Permintaan PKL, Tegaskan Penataan Alun-Alun demi Kepentingan Bersama

    Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyampaikan permohonan maaf kepada para pedagang kaki lima (PKL) yang menuntut untuk kembali berjualan di kawasan Alun-Alun Tuban. Ia menegaskan, penataan kawasan tersebut merupakan upaya menjaga kepentingan bersama agar ruang publik tetap tertib, nyaman, dan dinikmati seluruh warga.

    “Kami mengapresiasi semua bentuk keinginan teman-teman PKL, artinya Tuban ini bukan milik satu atau dua orang saja. Kalau ditanya solusi dari pemerintah apa ya kami sudah menyampaikan, sejak lama PKL itu berada di Alun-Alun jaman dahulu kita sudah menyiapkan kios,” ujar Mas Lindra, sapaan akrab Bupati Tuban, usai menghadiri rapat paripurna, Jumat (17/10/2025).

    Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan lokasi alternatif bagi PKL, seperti di lapangan Kebonsari dan kawasan Pantai Boom Tuban. Selain itu, selama 10 bulan terakhir, para pedagang mendapatkan pendampingan dan pelatihan agar mampu menyesuaikan diri dengan tren pasar dan menarik minat pembeli.

    “Kita juga memberikan tempat yang dekat yaitu di Pantai Boom, lalu apakah Pantai Boom itu tertata dengan baik atau tidak, itu bentuk komitmen kita bersama,” terang Mas Lindra.

    Menurutnya, penataan wajah baru Alun-Alun Tuban sudah lama dinantikan masyarakat. Karena itu, meski memahami aspirasi para PKL, ia berharap mereka juga menghormati kepentingan publik yang lebih luas.

    “Saya menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya kalau memang dirasa belum memberikan pelayanan yang terbaik, tetapi kami semua berniatan untuk menjembatani seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban,” tegasnya.

    Di sisi lain, kebijakan ini menuai beragam tanggapan. Nadia, warga Tuban, mengaku senang dengan kondisi Alun-Alun Tuban saat ini yang lebih tertata dan bersih.

    “Sekarang jadi lebih bersih, tertata rapi, sesekali saya lari-lari di sini karena tempatnya nyaman,” ujarnya.

    Namun, ada juga warga yang menyoroti dampak ekonomi bagi para PKL. Syafi’i, warga Kecamatan Semanding, menilai pemindahan ke Pantai Boom bisa mengurangi pendapatan pedagang.

    “Ya setuju-setuju aja sih Alun-Alun Tuban kayak gini bagus, tapi ya kasihan memang, kalau awalnya jualan di Alun-Alun sehari untung Rp100 ribu di Boom bisa Rp50 ribu, misalnya,” katanya. [dya/beq]

  • Kerap dijadikan parkir liar, petugas tata trotoar di Kembangan Jakbar

    Kerap dijadikan parkir liar, petugas tata trotoar di Kembangan Jakbar

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 30 petugas gabungan menata trotoar di Jalan Srengseng Raya, RW 08 Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, Kamis, lantaran kerapdijadikan lokasi parkir liar dan pedagang kaki lima (PKL).

    Penataan itu bagian dari rencana revitalisasi yang akan dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat, di mana area tersebut akan dimanfaatkan untuk penghijauan pedestarian.

    “Sesuai gambar Rekomtek (Rekomendasi Teknis) dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) DKI Jakarta bahwa lahan di sini akan diperuntukkan penghijauan. Maka, sebelum pekerjaan dilakukan kita coba tata,” ujar Lurah Srengseng, Adith Pratama di Jakarta, Kamis.

    Adapun penataan dilakukan dengan pembersihan dan pematangan lahan, sehingga lahan tidak kembali diokupasi oleh parkir liar dan PKL.

    Adapun pekerjaan penataan dilaksanakan secara bertahap, di mana pembersihan ditargetkan rampung hari ini.

    “Selanjutnya nanti Sudin Tamhut akan masuk melakukan penataan. Mungkin satu atau dua pekan sudah selesai,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Satuan Pelaksana (Satpel) Tamhut Kecamatan Kembangan, Agustinus Asayuda menjelaskan, trotoar yang akan ditata sebagai lokasi penghijauan itu memiliki luas sekitar 98 meter persegi (m2).

    Selain menjadi penghijauan untuk mengurangi polusi, keberadaan area buffer itu juga akan mempercantik kawasan.

    “Kami akan coba hasilnya nanti seestetik mungkin. Makanya yang ditanam nanti pohon Tabebiya Pink,” kata Agustinus.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Jakpus tertibkan PKL di Jalur Transjakarta Tanah Abang 2

    Pemkot Jakpus tertibkan PKL di Jalur Transjakarta Tanah Abang 2

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat menertibkan pedagang kaki lima (PKL) dan parkir liar di area sekitar jalur Transjakarta Halte Tanah Abang 2 dalam rangka menjaga keamanan, dan ketertiban umum.

    “Kita lihat sendiri banyaknya PKL yang menggunakan trotoar, termasuk parkir liar, serta angkutan umum yang berhenti sembarangan menimbulkan keresahan bagi warga, jadi kita tertibkan supaya lebih nyaman,” kata Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat TP Purba di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, penertiban dilakukan oleh 100 petugas gabungan dan menyasar PKL di sepanjang Jalan Jati Baru Raya, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

    Purba mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan wali kota untuk menertibkan jalur perlintasan Transjakarta.

    Untuk sanksi yang diberikan hanya sebatas teguran, tetapi tidak menutup kemungkinan akan diberikan surat peringatan dan tindak pidana ringan (tipiring) bagi para pelanggar.

    “Harapannya, dengan dilakukan penertiban ini seluruh masyarakat dapat bersama menjaga ketertiban sehingga timbul rasa nyaman bagi sesama pengguna jalan,” ujarnya.

    Sementara itu, Wakil Camat Gambir Nuralamsyah menyampaikan apresiasi dalam mendukung program pemerintah untuk menjaga keamanan, dan ketertiban umum.

    “Saya harap tidak hanya dari pihak pemerintah, tetapi juga perlu adanya kolaborasi semua pihak untuk menjaga ketertiban di wilayah Stasiun Tanah Abang,” katanya.

    Untuk petugas gabungan yang terlibat dalam penertiban itu terdiri dari Satpol PP, Sudin Perhubungan, Bina Marga, dan TNI-Polri.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Latihan Gandrung Sewu 2025 Membawa Dampak Berkah bagi Para Pedagang di Stadion Diponegoro

    Latihan Gandrung Sewu 2025 Membawa Dampak Berkah bagi Para Pedagang di Stadion Diponegoro

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Mendekati hari H pelaksanaan gelaran event akbar Gandrung sewu 2025, seluruh penari semakin giat berlatih di Stadion Diponegoro. Dampak positif dari perhelatan ini juga membawa berkah ekonomi bagi masyarakat setempat, terutama para pedagang kecil di sekitar lokasi latihan.

    Selama latihan berlangsung, area sekitar stadion tampak dipadati oleh penjual yang menjajakan dagangannya, menciptakan suasana pasar dadakan yang ramai dan riuh.

    Kehadiran ribuan penari dan pendamping yang antusias membuat perputaran ekonomi di lokasi tersebut meningkat drastis. Para pedagang menyambut gembira dan berharap latihan ini bisa menjadi ladang rezeki yang menguntungkan.

    Banyaknya orang yang berlalu-lalang secara otomatis meningkatkan daya beli produk yang mereka jual, jauh melampaui hari-hari biasa.

    Salah satu pedagang yang merasakan dampak positif ini adalah Indri, seorang penjual makanan ringan. Warga Kelurahan Sobo ini sudah dua kali berjualan di lokasi latihan gabungan Gandrung Sewu.

    “Saya sangat bersyukur dengan adanya kegiatan ini, dagangan saya yang terjual sangat lumayan,” ungkap Indri.

    Indri mengaku, jualan di latihan hari pertama sangat tinggi di banding hari kedua. “Sedikit banyaknya penjualan sangat saya syukuri supaya menjadi berkah.” Jelas Indri.

    Penjualan yang lumayan ini membuat Indri dan pedagang lainnya termotivasi untuk terus berjualan setiap kali ada latihan.

    Latihan Gandrung Sewu ini menjadi momentum emas yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mikro di Banyuwangi. Mereka menjajakan makanan dan minuman mulai yang ringan hingga yang berat.

    Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Taufik Rohman, menyadari fenomena positif ini. Ia mengamati langsung bagaimana area Stadion Diponegoro dipenuhi oleh para pedagang kaki lima yang memanfaatkan momen keramaian.

    Hal ini menunjukkan bahwa sebuah acara budaya besar mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata hingga ke tingkat akar rumput. Menurut Taufik, perputaran ekonomi di sekitar stadion sangat terlihat.

    “Saya melihat area Stadion Diponegoro sangat banyak pelapak yang menggelar lapaknya. Ini momen bagus yang harus dimanfaatkan oleh para pelaku kreatif di Banyuwangi khususnya,” kata Taufik.

    Taufik juga menekankan pentingnya sinergi antara kegiatan seni dan ekonomi. Kegiatan budaya seperti Gandrung Sewu tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    Hal tersebut menjadi bukti bahwa seni dan budaya dapat menjadi sektor produktif yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Dengan adanya latihan gabungan ini, warga Banyuwangi tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi bagian dari mata rantai ekonomi yang saling menguntungkan. Para pedagang mendapat rezeki, sementara peserta latihan dan penonton dapat menikmati jajanan dan barang yang ditawarkan,” pungkas Taufik. [tar/ian]

  • Serikat Buruh Khawatirkan Potensi Korupsi di Program Magang Nasional
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        13 Oktober 2025

    Serikat Buruh Khawatirkan Potensi Korupsi di Program Magang Nasional Nasional 13 Oktober 2025

    Serikat Buruh Khawatirkan Potensi Korupsi di Program Magang Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh (KSP-PB) menyoroti potensi penyimpangan dalam Program Magang Nasional yang akan diluncurkan pemerintah.
    Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan pihaknya khawatir program ini bisa menjadi ladang korupsi baru bagi lembaga pelatihan kerja (LPK) atau lembaga penyalur peserta magang.
    “Itulah yang sekarang belum kita bongkar nih sumber korupsi. Siapa penyalur pemagangan? LPK-LPK, lembaga pelatihan atau pendidikan ketenagakerjaan?” ujar Said dalam konferensi pers KSP-PB yang disiarkan secara daring, Senin (13/10/2025).
    Said kemudian menyinggung sejumlah kasus korupsi yang pernah terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), di antaranya terkait izin tenaga kerja asing (TKA) dan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
    “Di Kemenaker ini kan sudah ada korupsi di TKA, izin TKA. Udah korupsi kemarin izin sertifikat K3. Ini belum dibongkar, nih. Periksa itu izin tentang membolehkannya pemagangan dan outsourcing. Itu lebih besar, dugaan sementara ini sumber korupsinya,” tutur Said.
    Dia menambahkan, potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program magang bisa semakin besar karena jumlah lembaga pelatihan yang terlibat mencapai puluhan ribu di seluruh Indonesia.
    “Karena jumlahnya puluhan ribu LPK-LPK tadi. Ini belum kebongkar aja, nih, ya,” ucap Said.
    Dalam kesempatan itu, Said juga menyoroti pelaksanaan program magang nasional untuk sarjana yang tak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan.
    Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, kata Said, program pemagangan hanya diperuntukkan bagi pelajar atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan dan memerlukan praktik kerja lapangan (PKL), bukan bagi lulusan baru.
    “Undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia, baik Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Cipta Kerja, maupun yang diputuskan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024, menyebut pemagangan itu untuk orang sekolah. Mau lulus kuliah, mau lulus SMK, mereka praktik kerja lapangan,” tutur Said.
    Namun, Said berpandangan bahwa pelaksanaan aturan tersebut justru telah diselewengkan oleh pemerintah, terutama oleh Kemenaker.
    “Cuma di dalam praktiknya, diselewengkan oleh pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan,” jelas Said.
    Said juga menyoroti kapasitas pimpinan Kemenaker dalam memahami persoalan ketenagakerjaan.
    “Makanya Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan tidak mengerti tentang tenaga kerjaan. Tapi saya menduga mereka tahu ada sumber korupsi,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mengatakan program Magang Nasional tahap pertama akan dimulai pada 20 Oktober mendatang dengan menyasar 20.000 peserta yang baru lulus sarjana atau diploma (
    fresh graduate
    ).
    Teddy mengungkapkan, pada tahap awal, program ini akan menyasar 20.000 peserta.
    Dirinya mengecek kesiapan pelaksanaan Program Magang Nasional dan rapat bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) seperti dilihat dalam unggahan Instagram resmi Sekretariat Kabinet, pada Sabtu (11/10/2025).
    “Anda bayangkan tanggal 20 Oktober, beliau-beliau sudah kerja sama dengan berbagai ribuan perusahaan, tanggal 20 Oktober nanti langsung bekerja,” kata Teddy, lewat akun Instagram @sekretariat.kabinet, Sabtu.
    Teddy mengatakan program magang nasional tahap pertama ini akan menyasar 20.000 peserta.
    Namun, jumlah peserta
    fresh graduate
    akan ditambah secara berkala hingga mencapai ratusan ribu di seluruh Indonesia.
    “Jadi, bulan Oktober sebagai awal gelombang pertama 20.000, tentunya segera kita buka lagi bisa 20.000, 30.000, sampai ratusan ribu,” ujar dia.
    Selain mendapat pengalaman kerja, Teddy menyebut para lulusan baru juga akan mendapat uang saku yang disesuaikan dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di masing-masing daerah.
    Seskab memastikan program ini akan dikawal dan dicek agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kisah Sukses Perempuan Bukittinggi Lestarikan Oleh-oleh Lewat DANA Bisnis

    Kisah Sukses Perempuan Bukittinggi Lestarikan Oleh-oleh Lewat DANA Bisnis

    Jakarta

    Bukittinggi dikenal sebagai salah satu kota wisata unggulan di Sumatera Barat. Dari panorama Jam Gadang, wisata alam Ngarai Sianok, hingga jejak kolonial. Kota ini selalu menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun asing.

    Pada 2024, tercatat ada 764.640 wisatawan yang mengunjungi objek wisata berbayar di Bukittinggi, dengan kontribusi PAD mencapai Rp17,5 miliar. Tingginya arus wisata ini membuat industri oleh-oleh tumbuh subur.

    Menurut laporan tim detik.com (Juli, 2024), oleh-oleh khas Bukittinggi yang populer meliputi Sanjai (keripik singkong), Karak Kaliang (keripik bentuk angka delapan), Karamai (kue tradisional) dan Kerupuk Jangek (kerupuk kulit). Ragam buah tangan ini dapat dibeli di pusat oleh-oleh seperti Pasateh dan sekitar Pasar Atas, Bukittinggi.

    Seorang ibu rumah tangga usia 45 tahun asal Bukittinggi, Imelda Mustika melihat tren berbeda di kotanya.

    “Saat ini oleh-oleh didominasi oleh sektor kuliner atau berupa makanan. Oleh-oleh berupa kerajinan tangan sudah makin sedikit. Di Pasar pun sudah mulai jarang yang jual,” ujar Imelda dalam keterangannya, Rabu (8/10/2025).

    Di tengah ramainya dominasi kuliner tersebut, Imelda justru melihat celah besar untuk menghadirkan kembali souvenir kerajinan tangan yang mulai jarang ditemui.

    Bagi Imelda, membangun Azqi Souvenir bukan hanya soal mencari nafkah, melainkan juga menjaga identitas kotanya.

    “Di tengah ramainya oleh-oleh berupa makanan, saya melihat peluang sekaligus ingin melestarikan kerajinan tangan dalam berupa souvenir Bukittinggi,” tambahnya.

    Namun sebelum sampai di titik ini, perjalanan usahanya penuh jatuh bangun dari meninggalkan pekerjaan kantoran, ikut mengelola bisnis suami di Palembang, hingga akhirnya pulang ke kampung halaman di Bukittinggi untuk memulai kembali.

    Lestarikan Oleh-oleh Khas Bukittingi lewat UMKM

    Pada tahun 2017, Imelda dan suami terpaksa menutup bisnis yang dirintisnya selama tujuh tahun dan memulai dari awal lagi di Bukittinggi. Kegagalan itu menjadi titik balik yang membawa mereka pulang ke Bukittinggi.

    Tak ingin berhenti berusaha, Imelda bergabung dengan usaha souvenir kerajinan tangan khas Bukittinggi milik teman dekatnya.

    “Waktu itu masih ada beberapa kompetitor lain yang menjual souvenir serupa. Persaingannya terasa, tapi justru itu membuat saya belajar banyak,” kenangnya.

    “Sekarang, di 2025, tinggal dua saja, saya dan teman saya. Usaha kerajinan tangan memang makin jarang, dan bagi saya ini sekaligus peluang untuk bertahan dan melestarikannya.,” sambung Imelda.

    Dari pengalaman tersebut, Imelda kian percaya diri. Ia merasa tak cukup hanya menjadi bagian dari usaha orang lain.

    “Kalau terus-menerus ikut orang, keuntungannya tidak seberapa,” ujarnya.

    Dengan tekad itu, ia pun memberanikan diri membuka usaha souvenir sendiri, dengan jangkauan pasar yang lebih luas. Meski awalnya sulit, Imelda mencoba menjajaki produk ke beberapa toko di pusat oleh-oleh besar namun banyak menerima penolakan.

    Akhirnya saya dan suami mencoba mendekati pedagang souvenir kaki lima di depan hotel dan ditemui titik terang. Para pedagang kaki lima depan hotel mau membeli putus dan kerap melakukan pesanan berulang.

    Tantangan lain timbul saat pandemi melanda di tahun 2020. Industri wisata yang menjadi tumpuan bisnis oleh-oleh lumpuh total.

    “Saat itu hotel tutup dan tidak ada turis yang datang sehingga pesanan itu sama sekali tidak ada. Saya dan suami bingung harus bagaimana karena usaha ini merupakan mata pencarian kami,” kata Imelda.

    Demi bertahan hidup, Imelda sempat mencoba usaha lain. Namun, setelah pandemi berangsur reda, ia kembali memfokuskan diri untuk menumbuhkan Kembali Azqi Souvenir.

    Titik balik hadir pada tahun 2023 ketika Imelda mengenal program SisBerdaya. Imelda mendaftarkan dua bisnis sekaligus dan yang terpilih adalah Azqi Souvenir.

    “Saya ingin belajar juga sehingga dapat mengembangkan bisnis saya dan jangkauan pasar yang semakin luas. Di SisBerdaya saya belajar banyak sekali mulai dari teknologi, cara mengelola cashflow, perencanaan bisnis hingga memanfaatkan teknologi salah satunya penggunaan sistem pembayaran digital. Disitulah saya mengenal ada namanya DANA Bisnis,” jelasnya.

    Adopsi Teknologi Demi Efisiensi

    Foto: DANA

    Sebelumnya Imelda mengandalkan uang tunai dan transfer bank dalam setiap transaksi sehingga pencatatannya lumayan rumit.

    “Karena saya dan suami mengurus pesanan sekaligus produksi juga jadi saya kadang menunda pencatatan. Lebih dari itu, kadang cukup kesulitan karena harus mencatat dari berbagai sumber. Kini pencatatan jadi lebih rapi dikarenakan saya bisa lihat Riwayat Transaksi di aplikasi sehingga saya bisa tau berapa penjualan bersih dan juga memudahkan budgeting operasional bisnis juga,” kata Imelda.

    Selain itu, Imelda juga mengaku terbantu menggunakan DANA Bisnis dikarenakan tidak ada biaya tambahan dan semuanya transparan. Seiring dengan berkembangnya Azqi Souvenir, Imelda juga melibatkan ibu-ibu sekitar tempat tinggalnya untuk membantu produksi.

    “Kalau orderan lagi rame, saya suka ajak mereka. Lumayan jadi ada manfaat kegiatan bersama, sambil ngobrol sambil bekerja,” ujarnya.

    Kini Azqi Souvenir semakin ramai pesanan dan dikenal. Produk Azqi Souvenir sudah berhasil masuk ke salah satu toko oleh-oleh di jalur wisata utama Bukit Tinggi. Tidak berhenti sampai sini, Imelda memiliki harapan dan mimpi untuk bisnisnya.

    “Saya bercita-cita bahwa Azqi Souvenir ini bisa menjadi brand besar sehingga punya franchise sendiri. Kalau bisa dikenal brand oleh-oleh khas Bukit Tinggi,” tutupnya.

    (anl/ega)

  • Raperda KTR Bikin Hidup Makin Sulit

    Raperda KTR Bikin Hidup Makin Sulit

    JAKARTA – Sejumlah pedagang mendatangi Gedung DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan kekecewaan atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR).

    Mereka menilai sejumlah pasal dalam rancangan itu memberatkan dan berpotensi mematikan mata pencaharian rakyat kecil.

    Yono, salah satu pedagang di kawasan Pasar Minggu, mengaku keberatan dengan rencana penerapan zonasi larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sekolah serta perluasan kawasan tanpa rokok hingga ke warteg, toko kelontong, dan pasar tradisional.

    “Aduh, sekarang makin susah. Jualan rokok itu bantu banget muterin dagangan lain. Kalau dilarang, ya habis sudah,” ungkap Yono, Selasa, 7 Oktober.

    Senada, Andi, pedagang asal Tanjung Priok, menuturkan kekhawatirannya jika aturan itu tetap diberlakukan. Menurutnya, daya beli masyarakat sudah menurun, sementara pedagang masih harus berhadapan dengan syarat perizinan yang makin rumit.

    “Kalau makin diribetin aturan begini, kebutuhan sehari-hari makin susah dipenuhi,” ujarnya.

    Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun menegaskan aksi ini merupakan kelanjutan dari deklarasi penolakan pedagang terhadap Raperda KTR beberapa pekan lalu. Ia menilai proses penyusunannya terkesan terburu-buru dan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi pedagang kecil.

    “Kami minta DPRD lebih sensitif. Pendapatan yang kami dapat hari ini untuk hidup besok. Jangan sampai aturan ini menekan ekonomi rakyat kecil,” tegas Ali.

    Ali juga mengingatkan agar DPRD tidak gegabah menetapkan kebijakan yang justru menggerus usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi ibu kota.

    Aksi pedagang diterima oleh Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, dari Fraksi PDI Perjuangan. Ia memastikan masukan dari pedagang akan menjadi pertimbangan penting dalam tahap finalisasi Raperda KTR.

    “Kami pahami kondisi ekonomi di lapangan sedang berat. Suara pedagang kecil, UMKM, dan warung akan kami pertimbangkan untuk mencari jalan tengah yang win-win,” ujar Jhonny.

  • Sedih! PKL Tuban Mengadu ke Pemkab karena Dagangan Tak Laku Usai Direlokasi

    Sedih! PKL Tuban Mengadu ke Pemkab karena Dagangan Tak Laku Usai Direlokasi

    Tuban (beritajatim.com) – Ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Tuban gelar aksi di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban bersama mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban.

    Dalam aksi tersebut, para PKL membawa gerobak dagangannya di depan kantor Pemkab Tuban sebagai bentuk kekecewaannya karena tidak laku.

    Salah seorang pedagang Siwalan Misri (48) asal Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban sambil menangis mengungkapkan kekecewaannya karena dilarang berjualan di kawasan Alun-Alun Tuban. “Saya sudah gak jualan beberapa bulan, bahkan saya ngasong saja gak dibolehkan sama Satpol PP,” ujar Misri. Selasa (07/10/2025).

    Sementara itu, Ketua Paguyuban PKL di Tuban, Sujud juga menyampaikan ada yang meninggal usai pedagang direlokasi, karena sampai berbulan-bulan tidak berjualan. “Itu ibu Emi yang meninggal mendadak karena kepikiran, jualannya tidak laku, tidak punya uang, sedangkan harus menghidupi anak-anaknya,” terang Sujud.

    Ia berharap kondisi PKL yang semakin memprihatinkan agar diberikan solusi dan diperbolehkan jualan lagi di kawasan Alun-Alun Tuban.

    Sebagai informasi, sejak di revitalisasi Alun-Alun Tuban, para PKL dipindah di kawasan Pantai Boom Tuban. Namun, semakin hari kondisinya sepi, hingga massa menuntut apabila tidak diberikan solusi akan memaksa berjualan di kawasan Alun-Alun Tuban pada hari sabtu dan minggu. [dya/kun]