Produk: PKL

  • Disperdagin dan Baznas Kota Kediri Bangkitkan PKL Alun-Alun

    Disperdagin dan Baznas Kota Kediri Bangkitkan PKL Alun-Alun

    Kediri (beritajatim.com) – Sebagai salah satu bentuk perhatian Pemerintah Kota Kediri terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Alun-Alun Kota Kediri dan terdampak berhentinya proses pembangunan, hari ini (8/5/2-24) Pemkot Kediri melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian berkolaborasi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Kediri memberikan bantuan modal kepada 74 PKL, dimana masing-masing PKL menerima Rp400.000.

    Diberikannya batuan modal dari Baznas ini, menurut Kepala Disperdagin Kota Kediri Wahyu Kusuma merupakan salah satu dari banyaknya bentuk perhatian Pemkot Kediri terhadap keberadaan PKL alun-alun. Wahyu mengatakan bahwa pihaknya sebelumnya telah meninjau secara langsung dan mensurvey keadaan para PKL.

    “Seperti yang kita tahu, sejak Alun-Alun Kota Kediri dilakukan renovasi, para PKL ini direlokasi ditempat sementara dan ternyata kondisinya cukup memprihatinkan,”ujarnya.

    Akibat kondisi tersebut, banyak pedagang yang mengalami penurunan omset, kerugian bahkan hingga gulung tikar. Guna membangkitkan kembali PKL alun-alun tersebut, Wahyu mengatakan bahwa Pemkot Kediri melalui pihaknya tengah berupaya memberikan bantuan mulai dari bantuan modal usaha hingga mengratiskan restribusi kebersihan dan listrik.

    Disperdagin dan Baznas Kota Kediri Bangkitkan PKL Alun-Alun

    “Bantuan-bantuan ini sesuai permintaan teman-teman PKL. Memang ada beberapa yang bisa kita penuhi dengan APBD namun ada beberapa yang tidak bisa. Salah satunya yang tidak bisa adalah bantuan modal yang kita kerjasamakan dengan Baznas ini,”ujarnya.

    Lebih lanjut Wahyu mengatakan bahwa Disperdagin juga akan membantu dan memprioritaskan PKL alun-alun untuk menerima bantuan modal usaha yang bersumber dari DBHCHT di tahun ini, bagi yang belum menerima di tahun 2023 lalu.

    Terakhir Wahyu berharap agar bantuan-bantuan dari Pemkot Kediri ini bisa sedikit membantu dan meringankan PKL alun-alun dalam membangun usahanya. “Semoga dengan bantuan ini bisa membantu PKL alun-alun untuk bangkit,”tegasnya.

    Dikesempatan yang sama, Ketua Baznas Kota Kediri Dawud Syamsuri mengatakan bahwa Baznas Kota Kediri memang memiliki program yang sejalan dengan kegiatan bantuan modal bagi PKL. “Karena Baznas dan Disperdagin memiliki program yang selaras dan kebetulan PKL alun-alun ini sedang membutuhkan bantuan, kita berkolaborasi menyalurkan bantuan modal ini,”ujarnya

    Tujuan diberikannya bantuan ini, juga dijelaskan Dawut, dimana kegiatan ini bertujuan untuk penguatan modal dan memovitasi PKL yang terdampak pembangunan alun-alun. “Dengan adanya penguatan modal ini, kami berharap PKL alun-alun bisa terus menjalankan usahanya,”pungkasnya.

    Dawut juga menjelaskan bahwa bantuan modal dari Baznas ini berasal dari muzzaki yang membayar zakat di Baznas Kota Kediri. Zakat tersebut digunakan untuk membantu mengentaskan kemiskinan di Kota Kediri.

    Lebih lanjut Dawut mengatakan bahwa total keseluruhan PKL yang mengajukan bantuan sebanyak 81 PKL, namun setelah melalui seleksi KTP, hanya 74 PKL yang bisa memperoleh bantuan modal dari Baznas Kota Kediri. “Sesuai yang telah diajurkan Pemerintah, Baznas Kota Kediri mengutamakan bantuan modal ini untuk PKL berKTP Kota Kediri saja. Dimana per orang menerima Rp.400.000,”jelasnya.

    Sementara itu, Subagyono salah satu PKL alun-alun mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan modal usaha ini. Ia mengaku bahwa sejak relokasi PKL alun-alun omsetnya dan PKL lainnya mengalami penurunan yang cukup besar bahkan tidak sedikit yang sudah meminjam uang untuk modal usaha dan adapula yang sudah gulung tikar.

    “Kami sangat berterimakasih dan bersyukur diberikan bantuan-bantuan ini. Terimakasih Disperdagin sudah mendengarkan keluh kesah kami, sehingga bantuan dari Baznas ini bisa kami terima,”ungkapnya.

    Subagyono berharap Pemkot Kediri bisa segera melanjutkan pembangunan alun-alun agar para PKL bisa kembali berjualan dengan layak dan memperoleh omset seperti sediakala. [nm/kun]

  • Lahannya Dibangun Panggung Ekraf, PKL Stadion Ponorogo Mulai Boyongan

    Lahannya Dibangun Panggung Ekraf, PKL Stadion Ponorogo Mulai Boyongan

    Ponorogo (beritajatim.com) – Pembangunan panggung ekonomi kreatif (ekraf) rencananya menempati lahan yang dipakai pedagang kaki lima (PKL) di barat Stadion Batoro Katong Ponorogo. Para pedagang pun, sesuai kesepakatan akan mulai awal bulan ini melakukan boyongan ke tempat relokasi di Taman Klonosewandono.

    Pantauan wartawan beritajatim.com, sebagian pemilik dagangan sudah mulai membongkar lapak mereka. Ada yang membongkar kanopi, ada pula yang mengangkut berbagai perabotan seperti kursi dan meja menggunakan mobil pikap. Namun, dari 30 lapak yang ada di barat Stadion Batoro Katong, ada sejumlah PKL yang bertahan tetap berdagang di tempat tersebut.

    “Hari ini yang membongkar memang tidak semua, ini saya sempatkan untuk jualan dulu,” kata Nita Rahayu (40), salah satu PKL di barat Stadion Batoro Katong, Rabu (01/05/2024).

    Nita mengungkapkan bahwa batas akhirnya hari ini, yang penting hari ini dibongkar. Sehingga, setelah jualan nanti, lapak miliknya akan dibongkar. Ia ingin memanfaatkan waktu yang tinggal sehari ini, untuk berjualan.

    “Katanya tidak apa-apa. Yang penting nanti setelah jualan mulai dibongkar,” katanya.

    Sejujurnya, kata Nita dirinya berat untuk meninggalkan lapak PKL yang ada di barat Stadion Batoro Katong. Ia merasa 5 tahun belakangan ini, sudah nyaman. Apalagi, pelanggan yang ke warungnya sudah banyak. Terlebih, di tempat yang barunya nanti harus mulai dari nol lagi. Sehingga, diharapkan setelah pembangunan panggung ekraf nanti, para PKL ini dikembalikan ke sekitaran panggung.

    “Ya mau gimana lagi, ini juga lahan milik pemerintah, nurut saja pindah. Tetapi nanti setelah selesai dibangun, ya teman-teman PKL dikembalikan lagi di sekitar lokasi panggung,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, awal bulan Mei 2024, pedagang kaki lima (PKL) di kawasan barat stadion Batoro Katong Ponorogo akan dipindah. Pemindahan itu, imbas dari rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo akan membangun panggung ekonomi kreatif (ekraf) di lokasi yang saat ini digunakan oleh 30 PKL itu berjualan. Kepastian mendapatkan tempat yang lebih baik pun menjadi keinginan PKL sebelum mereka keluar dari kawasan barat stadion kebanggan kota reog tersebut.

    “Saat bulan puasa lalu, kita sudah diajak rapat. Ada pemberitahuan bahwa akan dipindah, sebab lokasi saat ini yang digunakan berjualan itu, akan dibangun panggung ekraf,” kata Agus Purwanto, Ketua Paguyuban Pramujaya (Pedagang Kaki Lima Jalan Pramuka Jaya).

    Semula, pembangunan panggung ekraf yang semula direncanakan di eks pasar lanang, kini diganti ke tempat yang baru. Tempat baru yang dimaksudkan yakni di kawasan Stadion Batoro Katong. Tepatnya di lokasi pedagang kaki lima (PKL) berjualan atau barat Stadion Batoro Katong. Kemacetan yang nantinya ditimbulkan di sekitar pasar lanang, menjadi alasan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Ponorogo mengganti lokasi pendirian panggung ekraf yang merupakan bantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

    “Lokasi pembangunan panggung ekraf bantuan dari Kemenparekraf, kita pindah ke kawasan Stadion Batoro Katong. Sehingga tidak jadi menggunakan lahan eks pasar lanang,” kata Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Ponorogo, Judha Slamet Sarwo Edi.

    Perubahan lokasi pembangunan panggung ekraf itu, sudah dipertimbangkan betul oleh Disbudparpora Ponorogo. Kepadatan arus lalu lintas di Jalan Haji Oemar Said (HOS) Cokroaminoto nantinya akan menjadi kendala tersendiri, jika panggung itu tetap dibangun di lokasi eks pasar lanang. Sebab, lokasinya berada di pojokan jalan HOS Cokroaminoto.

    “Dikhawatirkan jika ada cara pertunjukan kesenian maupun budaya yang digelar di panggung ekraf, kemacetan akan tercipta di ruas-ruas jalanan itu,” katanya. (end/ian)

  • Rekom DPRD Jember untuk Bupati Hendy (1): Mulai dari Investasi Sampai Penataan PKL

    Rekom DPRD Jember untuk Bupati Hendy (1): Mulai dari Investasi Sampai Penataan PKL

    Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyodorkan 25 rekomendasi untuk Bupati Hendy Siswanto sebagai tanggapan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023.

    Seluruh rekomendasi itu dibacakan Mufid, legislator Partai Kebangkitan Bangsa, dalam sidang paripurna di gedung parlemen, Kamis (25/4/2024). DPRD Jember meminta pemerintah daerah merumuskan kembali strategi pembangunan melalui program yang lebih memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sebagai sektor pertumbuhan ekonomi primer.

    Pemkab Jember juga diminta memperhatikan ekonomi inklusif yang menciptakan peluang ekonomi yang adil bagi semua masyarakat melalui pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. “Tumbuh pesatnya perkembangan Jember merupakan momentum bagi pemerintah untuk merumuskan dan memperjelas kebijakan dan program peningkatan investasi,” kata Mufid.

    Investasi disarankan untuk diarahkan pada sektor ekonomi yang dominan dan mampu menyerap lapangan usaha yang besar. “Bukan investasi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan sebagian masyarakat. Hal ini dilihat bahwa investasi tidak memiliki efek apapun dalam pengurangan kemiskinan, pengguran dan ketimpangan,” kata Mufid.

    DPRD Jember meminta pemerintah daerah agar menata kembali pembangunan kota yang ramah terhadap publik, baik dari sisi penggunaan fasilitas publik, transportasi publik, terutama dalam mendukung geliat Jember sebagai barometer kota pendidikan di Jawa Timur.

    Mufid mendesak jargon kolaborasi dibumikan bupati dengan lebih mempertegas lagi semangat program dan kegiatan. “Terutama dalam mengatasi persoalan pendidikan, karena riilnya progress peningkatan target capaian pendidikan pemerintah tidak bisa berjalan sendiri,” jelasnya.

    Dalam sektor kesehatan, DPRD Jember merekomendasikan dilakukannya akselerasi pencapaian cakupan jaminan pelayan kesehatan (UHC atau Universal Health Coverage) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. “Dengan target prioritas warga yang benar – benar membutuhkan untuk mendapatkan fasilitas jaminan layanan kesehatan,” kata Mufid.

    Pemkab Jember juga disarankan mengoptimalkan perbaikan layanan kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit rujukan milik pemerintah, sebagai prioritas bagi pasien rujukan yang didanai sistem jaminan kesehatan yang bersumber dari APBD.

    “Optimalkan percepatan penurunan stunting sebagaimana peraturan presiden dan arahan dari Kementerian Dalam Negeri, melalui evaluasi capaian delapan aksi konvergensi stunting sebagaimana dijelaskan dalam hasil evaluasi kami,” kata Mufid.

    Parlemen juga mendesak Pemkab Jember agar lebih serius dalam mengakselerasi penyusunan kebijakan penataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Benar-benar optimalkan peran Tim Kordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), dan tidak memperlakukan TKPRD sebaga alat stempel yang hanya dibutuhkan tanda tangannya untuk persetujuan izin tata ruang,” kata Mufid.

    Pemkab Jember juga diminta segera menata dan menertibkan pedagang kaki lima yang melanggar penggunaan fasilitas publik.

    Dalam urusan kemiskinan, DPRD Jember meminta pemerintah daerah segera mendata dan memutakhirkan data kemiskinan daerah secara berkala enam bulan sekali sesuai dengan ketentuan. “Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mengoptimalkan koordinasi penanganan kemiskinan, serta memperbaiki kualitas data dan program yang lebih tepat sasaran,” kata Mufid.

    Penanganan yang lebih tepat sasaran bisa dilaksanakan dengan memfungsikan peran koordinasi lintas sektoral melalui Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di bawah kepeimpinan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlama. Targetnya tentu saja menekan kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen tahun ini.

    Dalam hal ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Jember disarankan untuk serius melakukan terobosan dan inovasi program yang efektif dan efisien untuk menyerap tenaga kerja dan mengatasi pengangguran. DPRD juga meminta pemerintah lebih serius dalam program penanganan permasalahan hubungan industrial dengan lebih meningkatkan kolaborasi dengan serikat pekerja, atau assosiasi buruh.

    “Tingkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam peran mediasi untuk hubungan industrial. Pemerintah harus lebih tegas dalam memberlakukan pemenuhan upah minimum regional pada perusahan-perusahan yang beroperasi di Jember,” kata Mufid.

    Pemerintah Kabupaten Jember diminta segera mengimplementasikan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran dengan membuat peraturan daerah dan pusat pelayanan terpadu, baik di tingkat daerah maupun desa yang menjadi kantong-kantong pekerja migran.

    “Pemerintah Kabupaten Jember harus serius dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Gender melalui pangarusutamaan gender di setiap organisasi perangkat daerah, baik untuk pendataan, perencananaaan program, serta peningkatan anggaran,” kata Mufid. [wir]

  • Nasdem: Alun-alun Jember Kumuh, Itu ‘Penghargaan Terbaik’ untuk Bupati Hendy

    Nasdem: Alun-alun Jember Kumuh, Itu ‘Penghargaan Terbaik’ untuk Bupati Hendy

    Jember (beritajatim.com) – Partai Nasional Demokrat mengkritik keras kondisi alun-alun kota Kabupaten Jember, Jawa Timur. Selama masa kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto, alun-alun cenderung tak terawat.

    “Sekarang ini ‘penghargaan terbaik’ untuk Pak Haji Hendy adalah alun-alun. Kumuh. Itu ‘penghargaan terbaik’,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Jember Marsuki Abdul Ghafur, Rabu (24/4/2024).

    Kritik memang banyak ditujukan kepada perawatan alun-alun Jember. Sejak beberapa tahun lalu, alun-alun Jember menjadi lokasi berjualan ratusan pedagang kaki lima. Selain itu rumputnya tak terawat, dan kesan kumuh muncul.

    Berdasarkan data Satpol PP Jember pada 2023, saat ini ada 248 orang PKL yang berjualan di di alun-alun sejak 2 November 2022. Sebanyak 39 orang di antaranya adalah pedagang kopi keliling, 55 orang pedagang mainan dan aksesoris, 134 orang pedagang makanan dan minuman.

    Komisi B pernah meminta Satuan Polisi Pamong Praja Jember dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk menertibkan PKL. “Ada tamu dari kabupaten lain yang menyampaikan soal PKL yang semrawut. Kami cek. Ini berada di depan pendapa, berhadapan persis. Kata orang Jawa: ‘nyulek mata’ (menyolok mata),” kata Sekretaris Komisi B David Handoko Seto melakukan inspeksi ke alun-alun, Kamis (3/8/2023).

    Bupati Hendy sendiri memang mempersilakan alun-alun dijadikan pusat kegiatan untuk menggerakan perekonomian mikro kecil dan menengah. “Kok seperti pasar alun-alun sekarang? Iya, memang seperti pasar. Kita kemarin masih pandemi Covid. Kita butuh makan,” katanya, diberitakan Beritajatim.com, Senin (17/7/2023).

    Selain kumuhnya alun-alun, Marsuki juga mengkritik lemahnya kebijakan di sektor pertanian. “Tidak ada kebijakan yang signifikan dan menyentuh sektor pertanian,” katanya.

    Marsuki memandang 94 penghargaan yang diterima Pemkab Jember selama 2023 tak perlu dibanggakan berlebihan. “Saya bisa meminta penghargaan. Mohon maaf, zaman Presiden SBY saat mendapat penghargaan petani tebu seluruh Indonesia. Kalau hanya penghargaan, tindaklanjutnya apa,” katanya.

    Saat ini DPRD Jember tengah menyusun rekomendasi untuk menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jember Tahun Anggaran 2023. Rencananya, sidang paripurna akan dilangsungkan di gedung parlemen, Kamis (25/4/2024). [wir]

  • PKB Mengevaluasi Kinerja Bupati Hendy: Infrastruktur Bagus, Kota Jember Kok Kumuh

    PKB Mengevaluasi Kinerja Bupati Hendy: Infrastruktur Bagus, Kota Jember Kok Kumuh

    Jember (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengevaluasi kinerja Bupati Hendy Siswanto dalam memimpin Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada periode 2021-2024. PKB menilai di tengah keberhasilan, ada kelemahan yang harus diperbaiki.

    “Apapun kita harus mengakui, semua pemerintahan ada plus dan minus. Mungkin dalam hal pembangunan infrastruktur seperti jalan, apapun harus kita akui, bahwasanya di era pemerintahan Pak Hendy ada perbaikan. Berbeda dengan pemerintahan dulu. Dirasakan masyarakat,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi, Rabu (24/4/2024).

    “Cuma, pembangunan infrastruktur juga mengorbankan pembangunan yang lain, karena jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember terbatas. Bagai sebuah balon, dipencet di sini, menggelembung di sana,” kata Ayub.

    Beberapa sektor pembangunan yang harus dikorbankan karena Bupati Hendy lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan antara lain banyaknya gedung sekolah rusak yang belum diperbaiki. Bupati Hendy sendiri pernah menyatakan, dari 2.854 lembaga pendidikan, kurang lebih ada 437 lembaga yang kondisi ruang kelasnya rusak atau rusak berat.

    “Ini tetap menjadi konsentrasi untuk prioritas perbaikan di tahun berikutnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” kata Bupati Hendy Siswanto, diberitakan Beritajatim.com (19/11/2023).

    Ayub juga mencontohkan kumuhnya kota Jember saat ini. “Penataan pedagang kaki lima dan bagaimana kondisi alun-alun. Coba lihat, alun-alun kumuh,” katanya.

    PKB Jember menghargai raihan 94 penghargaan oleh Pemkab Jember sepanjang 2023. “Tapi kita ini kadang melihat sesuatu dengan trofi, tapi tidak dirasakan masyarakat. Tidak usah jauh-jauh. Jember ini lalulintasnya semrawut, Ini butuh perbaikan,” kata Ayub.

    Ayub menyodorkan tim nasional sepak bola Indonesia sebagai analogi. “Pelatih Shin Tae-Yong belum mendapatkan trofi bergengsi. Tapi kita lihat permainan timnas kita semakin baik. Jadi kualitasnya dulu. Trofi dengan sendirinya akan hadir, apabila kualitas diperbaiki,” katanya.

    Saat ini DPRD Jember tengah menyusun rekomendasi untuk menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jember Tahun Anggaran 2023. Rencananya, sidang paripurna akan dilangsungkan di gedung parlemen, Kamis (25/4/2024).

    Ayub berpesan agar Bupati Hendy tak terlalu membanggakan penghargaan yang diterimanya. “Mohon maaf, seorang pemimpin jangan bangga dengan penghargaan. Itu kewajiban seorang pemimpin untuk melayani masyarakat. Contoh: opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, itu kewajiban. Ngapain dibanggakan,” katanya. [wir]

  • Pindah Imbas Pembangunan Panggung Ekraf, Ini Keinginan PKL Stadion Batoro Katong Ponorogo

    Pindah Imbas Pembangunan Panggung Ekraf, Ini Keinginan PKL Stadion Batoro Katong Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Tanggal 1 Mei 2024 nanti, Lokasi PKL di barat stadion yang digadang-gadang akan menjadi lokasi pembangunan panggung ekraf.  Adapun di lokasi yang saat ini digunakan oleh 30 PKL itu berjualan.

    Kepastian mendapatkan tempat yang lebih baik pun menjadi keinginan PKL sebelum mereka keluar dari kawasan barat stadion kebanggan kota reog tersebut.

    “Saat bulan puasa lalu, kita sudah diajak rapat. Ada pemberitahuan bahwa akan dipindah, sebab lokasi saat ini yang digunakan berjualan itu, akan dibangun panggung ekraf,” kata Agus Purwanto, Ketua Paguyuban Pramujaya (Pedagang Kaki Lima Jalan Pramuka Jaya), Selasa (23/04/2024).

    Rencana relokasi jualan itu, sebenarnya membaut para pedagang bimbang, antara setuju dan tidak setuju. Namun, Agus menyadari bahwa tanah tempat dirinya dan teman-temannya berjualan itu memang aset Pemkab Ponorogo. Ia sekali lagi berharap, pemindahan ke tempat yang baru itu lebih baik. Dia juga ingin, pemindahan lokasi jualan itu juga bersifat sementara. Nanti, kalau pembangunan panggung ekraf sudah jadi, 30 PKL ini bisa kembali jualan di sekitar panggung.

    “Diharapkan ya pemindahannya ini sementara, nanti dikembalikan lagi di sekitar panggung ekraf kalau sudah jadi,” katanya.

    Lokasi pemindahan jualan 30 PKL ini, rencananya di taman kota atau Taman Klonosewandono. Sebenarnya, pedagang mempunyai opsi pindah di bagian utara atau belakang lokasi jualan saat ini. Namun, opsi itu belum bisa dipenuhi. Sebab, dimungkinkan lokasi itu nantinya menjadi tempat untuk material pembangunan.

    “Tanggal 1 Mei nanti diminta mulai pindah. Rencananya ya dipindah ke taman kota yang berada di timur GOR Singodimedjo itu,” pungkasnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, pembangunan panggung ekraf yang semula direncanakan di eks pasar lanang, kini diganti ke tempat yang baru. Tempat baru yang dimaksudkan yakni di kawasan Stadion Batoro Katong. Tepatnya di lokasi pedagang kaki lima (PKL) berjualan atau barat Stadion Batoro Katong. Kemacetan yang nantinya ditimbulkan di sekitar pasar lanang, menjadi alasan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Ponorogo mengganti lokasi pendirian panggung ekraf yang merupakan bantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

    “Lokasi pembangunan panggung ekraf bantuan dari Kemenparekraf, kita pindah ke kawasan Stadion Batoro Katong. Sehingga tidak jadi menggunakan lahan eks pasar lanang,” kata Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Ponorogo, Judha Slamet Sarwo Edi.

    Perubahan lokasi pembangunan panggung ekraf itu, sudah dipertimbangkan betul oleh Disbudparpora Ponorogo. Kepadatan arus lalu lintas di Jalan Haji Oemar Said (HOS) Cokroaminoto nantinya akan menjadi kendala tersendiri, jika panggung itu tetap dibangun di lokasi eks pasar lanang. Sebab, lokasinya berada di pojokan jalan HOS Cokroaminoto.

    “Dikhawatirkan jika ada cara pertunjukan kesenian maupun budaya yang digelar di panggung ekraf, kemacetan akan tercipta di ruas-ruas jalanan itu,” katanya.[end/aje]

  • PKL di Alun-Alun Trunojoyo Sampang Kocar Kacir Melihat Razia Satpol PP

    PKL di Alun-Alun Trunojoyo Sampang Kocar Kacir Melihat Razia Satpol PP

    Sampang (beritajatim.com) – Lantaran melanggar Peraturan Daerah (Perda) karena berjualan di luar jam 12.00 WIB-24.00 WIB, sebanyak 4 gerobak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di alun-alun Trunojoyo, Kabupaten Sampang, diangkut oleh Satpol-PP.

    Kepala Bidang (Kabid) Terantibun Satpol PP setempat, Suaidi Asyikin mengatakan, bahwa himbauan atau sosialisasi tentang waktu berjualan berdasarkan aturan telah disampaikan ke pedagang beberapa bulan yang lalu dan disepakati. Namun, beberapa pedagang melanggar hingga dilakukan tindakan tegas.

    “Kami melakukan penindakan dan menertibkan 4 gerobak yang dibiarkan oleh pemiliknya di Alun-Alun Trunojoyo,” terangnya, Senin (22/4/2024).

    Suaidi menambahkan, penindakan itu sebagai sanksi, gerobak PKL yang diamankan akan diamankan sampai pemiliknya mengurus persyaratan pengambilan.

    “Bagi pedagang yang ingin mengambil gerobaknya, harus ada rekomendasi dari 3 OPD yakni, DLH, Disperindag dan Satpol pp,” imbuhnya.

    Sekedar diketahui, saat petugas datang tidak hanya empat gerobak yang diamankan namun sejumlah PKL juga kocar kacir menghindari razia petugas dan tidak berjualan. [sar/ian]

  • Sambut Pemudik, JLS Blitar Harus Bersih dari PKL

    Sambut Pemudik, JLS Blitar Harus Bersih dari PKL

    Blitar (beritajatim.com) – Jalur Lintas Selatan (JLS) Serang-Tambakrejo Kabupaten Blitar diprediksi bakal menjadi jalur mudik untuk warga lokal pada Hari Raya Idul Fitri 2024 ini. Pemerintah Kabupaten Blitar pun mempersilahkan warga untuk menggunakan JLS tersebut untuk mudik.

    Untuk memperlancar arus mudik di JLS, Pemkab Blitar pun melarang para pedagang kaki lima berjualan di bahu jalan. Hal itu dilakukan demi mencegah terjadinya kemacetan serta potensi kecelakaan yang ditimbulkan oleh penumpukan kendaraan.

    Keberadaan PKL di JLS dikhawatirkan bisa menimbulkan kemacetan serta penumpukan kendaraan, sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan.

    “Tentunya itu tidak boleh ya, karena membahayakan juga dan telah diimbau untuk tidak berjualan di bahu atau tepi jalan,” kata Agus Santosa, Kadishub Kabupaten Blitar, Selasa (02/04/24).

    JLS Serang-Tambakrejo Kabupaten Blitar sendiri diprediksi bakal menjadi jalur mudik favorit warga pada lebaran tahun ini. Pasalnya JLS Serang-Tambakrejo Kabupaten Blitar memang menawarkan pemandangan eksotik laut selatan jawa.

    Dengan adanya suguhan pemandangan alam yang eksotik tentu bakal menarik minat dari pengendara dan pedagang kaki lima untuk berjualan di jalur selatan jawa tersebut. Hal inilah yang akan diantisipasi oleh Pemkab Blitar selama mudik lebaran tahun 2024 ini.

    “Tentunya kami akan lakukan patroli secara rutin untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.

    JLS Serang-Tambakrejo Kabupaten Blitar ini memiliki panjang 12,7 Kilometer. Jalur Pansela ini menghubungkan dua kecamatan yakni Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo dengan Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto.

    Dulu jarak tempuh ke dua kecamatan ini kurang lebih 2 jam. Namun sekarang dengan adanya JLS, jarak tempuh ke dua kecamatan itu hanya sekitar 10-15 menit saja.

    Jalur ini pun menawarkan akses yang cepat. Sehingga diprediksi bakal banyak warga yang akan menggunakan jalur ini pada momen mudik lebaran 2024.

    “Sebetulnya kalau PKL itu akan akan diberikan lokasi-lokasi khusus tapi masih dalam kajian lebih mendalam,” tutupnya.

    Sejauh ini hanya JLS Serang-Tambakrejo yang telah terhubung di Kabupaten Blitar. Sementara LOT JLS yang lain masih dalam proses pengerjaan seperti Serang-Sumbersih, hingga Sumbersih-Ringingrejo. [owi/aje]

  • Shinta Nuriyah Diberi Kado Puisi Oleh Penyandang Disabilitas Jombang

    Shinta Nuriyah Diberi Kado Puisi Oleh Penyandang Disabilitas Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Shinta Nuriyah Wahid atau istri mendiang KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendapat kado puisi dari penyandang disabilitas asal Jombang, Stela. Pembacaan puisi tersebut saat mantan ibu negara itu menghadiri buka bersama dengan kelompok marginal di Kota Santri.

    Menjadi tuan rumah buka bersama yang bertempat di ‘Gubuk Iwak Segoro’ ini adalah Spekal (Serikat Pedagang Kaki Lima) Jombang. Sedangkan undangan yang hadir dari kelompok difabel, PSMTI (Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa Indonesia), peguyuban tukang becak, serta umat non-muslim. Undangan yang hadir mencapai 250 orang.

    Sebelum acara dimulai, Stela maju ke depan dengan menaiki kursi roda. Gadis berjilbab ini kemudian membaca larik-larik puisi yang sudah dibawa. Tidak sampai 20 menit Stela membacakan puisinya. Warga Kecamatan Diwek ini mendapat aplaus dari hadirin. Termasuk mendapat apresiasi dari mantan Ibu Negara tersebut.

    Stela kemudian kembali ke tempat duduknya. Dalam kesempatan itu, istri mendiang Gus Dur ini menyampaikan pesan-pesan perdamaian. Shinta Nuriyah juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. “Momen Ramadhan ini mari kita jadikan untuk menguatkan tali persatuan,” ujar Shinta Nuriyah.

    Santunan anak yatim oleh Spekal Jombang

    Ketua Spekal Jombang Joko Fatah Rokhim menambahkan, selain buka bersama yang dihadiri oleh mantan Ibu Negara. Pihaknya juga memberikan santunan kepada puluhan anak yatim. Setiap anak mendapatkan paket sembako dan uang tunai. Penyerahan secara simbolis diserahkan oleh istri Gus Dur itu.

    “Semoga apa yang kita lakukan ini bisa meringankan beban anak yatim di Jombang. Ada 50 anak yatim yang hadir. Juga dihadiri oleh komunitas abang becak dan kelompok marginal lainnya,” pungkas Joko Fatah. [suf/kun]

  • BPBD Jatim Dirikan Tenda Pengungsian di Pulau Bawean Gresik

    BPBD Jatim Dirikan Tenda Pengungsian di Pulau Bawean Gresik

    Surabaya (beritajatim.com) – Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto menyatakan pihaknya mendirikan tenda pengungsian di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik pasca gempa 6,5 M pada Jumat (22/3/2024). Tepatnya di RS Umar Mas’ud Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean.

    Gatot mengungkapkan hingga Sabtu (23/3/2024) pukul 09.07 WIB pagi ini telah terjadi 160 kali gempa susulan. Dia pun meminta masyarakat tetap waspada dan tidak panik.

    “Kami minta masyarakat tidak panik dan tetap mengikuti arahan petugas dan aparat yang berwenang di lapangan. Juga, jangan percaya berita-berita hoax yang berseliweran di sosial media. Ini karena ada video kejadian gempa lama Cianjur yang beredar di tengah masyarakat. Hingga saat ini, gempa tidak berpotensi tsunami. Tetap waspada dan berhati-hati,” tegas Gatot kepada beritajatim.com.

    Perkembangan Kejadian Pasca Gempa Tuban Sabtu, 23 Maret 2023 pukul 06.00 WIB:

    Gempa Bumi – 132 km Timur Laut Tuban (Update)
    Kronologi
    Kekuatan : 6.0 SR
    Tanggal : 22-Maret-2024
    Waktu Gempa : 11:22:45 WIB
    Lintang : 5.74 LS
    Bujur : 112.32 BT
    Kedalaman : 10 Km
    Gempa tidak berpotensi Tsunami.

    -Telah terjadi gempa susulan yang berdurasi selama ±30 detik dengan data seperti berikut,
    Kekuatan : 6.5 SR
    Tanggal : 22-Maret-2024
    Waktu Gempa : 15:52:58 WIB
    Lintang : 5.76 LS
    Bujur : 112.33 BT
    Kedalaman : 10 Km
    Gempa tidak berpotensi Tsunami.

    Gempa Susulan / Aftershock:
    Hingga pkl. 09.07 WIB, telah terjadi gempa susulan sebanyak 160 kali.

    Lokasi
    132 km Timur Laut Tuba

    Korban
    Luka Ringan: 2 jiwa,
    1) Nama: Hasi’ah (P/71)
    Alamat: Ds. Tambak, Kec. Tambak, Kab. Gresik
    Keterangan: Sobek dibagian kepala tertimpa genting roboh

    2) Nama: Mohayaroh (P/28)
    Alamat: Tanah Merah 2-B/7-B, Rt 003/Rw 004, Kel. Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya
    Keterangan: Luka dibagian kaki tertimpa material

    Dampak
    Kab. Gresik
    1) Kec. Sangkapura
    a. Ds. Sungairujing
    -Sekolah: 1 unit (SMAN 1 Sangkapura)
    -Kantor Desa: 1 unit (Kantor Desa Sungairujing)
    b. Ds. Kotakusuma
    -Sekolah: 1 unit (SD Muhammadiyah 1)
    c. Ds. Dekatagung
    -Rumah rusak ringan: 3 unit
    d. Ds. Sangkapura
    -Ponpes: 1 unit
    e. Ds. Gunung Teguh
    -Rumah rusak ringan: 15 unit
    -Masjid : 2 unit
    f. Ds. Patarselamat
    -Rumah rusak ringan: 2 unit
    g. Ds. Sawahmulya
    -Rumah sakit rusak: 1 unit
    2) Kec. Tambak
    a. Ds. Telukjatidawang
    -Rumah rusak ringan: 4 unit
    -Rumah rusak berat: 1 unit
    b. Ds. Kelompanggubug
    -Rumah rusak ringan: 1 unit
    -Rumah rusak sedang: 3 unit
    -Rumah rusak berat: 1 unit
    c. Ds. Pekalongan
    -Rumah rusak ringan: 11 unit
    -Rumah rusak sedang: 7 unit
    -Rumah rusak berat: 1 unit
    d. Ds. Tambak
    -Rumah rusak ringan: 1 unit
    e. Ds. Gejeg
    -Rumah rusak sedang: 2 unit
    3) Kec. Duduksampeyan
    a. Ds. Wadak Kidul
    -Rumah rusak ringan: 1 unit
    4) Kec. Gresik
    Gedung perkantoran rusak: 1 unit

    Kab. Tuban
    1) Ds. Glagah, Kec. Soko
    -Rumah rusak berat: 1 unit
    2) Ds. Ngadirejo & Banjararum Kec. Rengel
    -Rumah rusak ringan: 2 unit
    3) Ds. Klampok, Kec. Semanding
    -Kandang ayam: 1 unit
    4) Ds. Dagangan, Kec. Parengan
    -Balai Desa (tidak terpakai) rusak: 1 unit
    5). Ds. Kutorejo, Kec. Tuban
    -Tempat ibadah rusak (Klenteng): 1 unit
    6) Ds. Boncong, Kec. Bancar
    -Rumah rusak ringan: 1 unit
    7) Ds. Lajolor, Kec. Singgahan
    -Rumah rusak ringan: 1 unit
    8) Ds. Palang, Kec. Palang
    -Rumah rusak ringan: 1 unit
    9) Ds. Sumberagung, Kec. Plumpang
    -Kandang: 1 unit
    10) Ds. Kedungrejo, Kec. Kerek
    -Rumah rusak berat: 1 unit

    Kota Surabaya
    1) Ds. Tambakrejo, Kec. Simokerto
    -Rumah sakit: 1 unit (RSUD M. Soewandhie)
    -Rumah rusak ringan : 1 unit
    2) Ds. Mulyorejo, Kec. Mulyorejo
    -Rumah sakit: 1 unit (RS Unair)
    -Sepeda Motor: 2 unit (+)
    3) Kec. Genteng
    a. Ds. Kapasari
    -Rumah rusak ringan: 1 unit
    b. Ds. Ketabang
    -Gedung rusak: 1 unit (Gedung Sawunggaling Jimerto)
    4) Ds. Pacarkeling, Kec. Tambaksari (+)
    -Rumah Sakit: 1 unit (RS Husada Utama)

    Kab. Lamongan
    1) Kec. Karangbinangun
    a. Ds. Blawi
    -Masjid rusak: 1 unit
    -Rumah sakit: 1 unit (RS. Intan Medika)
    b. Ds. Palangan
    -Rumah rusak ringan: 1 unit
    2) Ds. Parengan, Kec. Maduran
    -Kendaraan roda 2: 1 unit
    3) Kec. Glagah
    a. Ds. Konang
    -Rumah rusak ringan: 4 unit
    b. Ds. Karangturi
    -Rumah rusak ringan: 1 unit
    -Balai Desa: 1 unit
    c. Ds. Morocalan
    -Balai Desa: 1 unit

    Kab. Bojonegoro
    1) Ds. Kuncen, Kec. Padangan
    -Kantor desa: 1 unit (Kantor Kecamatan)

    Kab. Pamekasan
    1) Dsn. Masaran, Ds. Panaguan, Kec. Larangan
    -Rumah Rusak Sedang: 1 Unit

    Kab. Sidoarjo (+)
    1) RT 16 / RW 08, Ds. Buncitan, Kec. Sedati
    -Rumah rusak ringan: 1 unit

    Total Dampak Kerusakan
    -Rumah rusak ringan: 52 unit (+)
    -Rumah rusak sedang: 13 unit
    -Rumah rusak berat: 5 unit
    -Sekolah: 2 unit
    -Rumah sakit: 5 unit (+)
    -Ponpes: 1 unit
    -Kantor Desa: 5 unit
    -Tempat ibadah: 3 unit
    -Kandang ternak: 2 unit
    -Gedung: 1 unit
    -Sepeda Motor: 2 unit

    Upaya
    -Pusdalops PB BPBD Prov. Jatim melanjutkan koordinasi dengan Agen Bencana, BMKG, serta Pusdalops PB BPBD Kab./Kota terkait melalui WAG.
    -Pusdalops PB BPBD Prov. Jatim melanjutkan koordinasi dengan Pusat Krisis Kesehaatan Regional Jawa Timur.
    -Personil TRC PB BPBD Prov. Jatim telah berhasil mendirikan tenda pengungsi sebanyak 2 unit di RS. Unair.
    -Agen Bencana dan BPBD Kab./Kota yang terdampak melanjutkan assessment pada wilayah masing-masing.
    -Agen Bencana dan BPBD Kab./Kota yang terdampak melanjutkan menghimbau warga untuk tetap waspada dan berkoordinasi dengan BPBD Prov. Jatim.
    -BPBD Kab. Lamongan mendirikan Tenda Darurat di RS Muhamadiyah Babat untuk mengantisipasi adanya gempa susulan kembali terjadi.
    -BPBD Kab. Gresik mengirimkan personel menuju Pulau Bawean dengan membawa:
    1) 1 Tenda Pengungsi
    2) 100 lembar terpal
    3) 75 Dus Makanan Siap Saji
    4) 2 Unit Motor Trail
    -BPBD Prov. Jawa Timur akan memberikan bantuan menuju Pulau Bawean, Kab. Gresik:
    1) Siap saji 50 dus
    2) Air mineral 50 dus
    3) Terpal 200 lembar
    4) Lauk pauk 50 dus
    5) Sembako 100 paket
    6) Matras 100 pcs
    7) Selimut 200 pcs

    [tok/beq]