Produk: PKL

  • HKN 2024, Hery Antasari Atensi Program Kesehatan di Kota Bogor

    HKN 2024, Hery Antasari Atensi Program Kesehatan di Kota Bogor

    JABAR EKSPRES – Memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2024 ke-60, Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, mengingatkan dan mengajak para insan kesehatan serta masyarakat Kota Bogor untuk mengantisipasi dampak perubahan cuaca dan musim penghujan.

    Saat ini, hampir seluruh wilayah dilanda curah hujan dengan intensitas cukup tinggi disertai angin kencang, sehingga berpotensi menimbulkan bencana sekaligus menjadi ancaman kesehatan yang perlu diwaspadai.

    Hery menegaskan, ada banyak hal yang perlu diperhatikan memasuki musim penghujan saat ini.

    “Saat ini kita memasuki musim penghujan, tentu banyak sekali perhatian yang perlu dilakukan dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat dan juga kesehatan diri kita,” ujarnya saat memimpin apel di Plaza Balai Kota Bogor pada Selasa, 12 November 2024.

    BACA JUGA:Satpol PP Kota Bandung Lakukan Penertiban Bangunan Liar dan PKL di Cibiru

    “Mari kita jaga kesehatan, mari kita waspada, dan mari kita laksanakan program-program yang berkaitan dengan kesehatan di Kota Bogor,” imbuh Hery.

    Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan antisipasi dan mitigasi risiko terkait kondisi cuaca saat ini.

    Retno menekankan, bahwa sinergi dan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan sangat penting untuk mendukung program kesehatan, sesuai tema HKN tahun 2024 yaitu ‘Gerak Bersama, Sehat Bersama.’

    Selain meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kesehatan, Retno menambahkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Bogor akan meningkatkan pelaksanaan skrining atau deteksi dini penyakit, yang menjadi program prioritas Kota Bogor.

    BACA JUGA:Fasilitas Publik di Cimahi Alami Kerusakan Akibat Hujan dan Angin Kencang, Ini Kata BPBD

    “Kota Bogor sedang menggalakkan deteksi dini dan skrining pada semua usia, terutama usia produktif, melalui inovasi yang hanya dimiliki Kota Bogor yaitu Pamong Walagri khusus bagi ASN Kota Bogor, serta Paguyuban Salapan yang menyasar sembilan kelompok sasaran bagi semua usia produktif,” terang Retno.

    Sementara itu, untuk pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, Kota Bogor menjalankan program unggulan, yaitu Aksi Geulis, yang telah diapresiasi di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional.

  • Satpol PP Kota Bandung Lakukan Penertiban Bangunan Liar dan PKL di Cibiru

    Satpol PP Kota Bandung Lakukan Penertiban Bangunan Liar dan PKL di Cibiru

    JABAR EKSPRES – Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Bandung, bersama Forkopimcam dan aparat kewilayahan melakukan penertiban bangunan liar dan Pedagang Kaki Lima (PKL), pada Selasa (12/11) di kawasan Cibiru dan Panyileukan, Kota Bandung.

    Dalam operasi tersebut, lebih dari 300 personel terlibat, terdiri dari anggota Satpol PP, Polsek, Koramil, serta aparat kelurahan.

    Titik penertiban dimulai dari Bunderan Cibiru. Danki 1 Satpol PP Kota Bandung, Pardiman Hendri, menyampaikan, banyak pelanggaran yang ditemukan.

    BACA JUGA: Fasilitas Publik di Cimahi Alami Kerusakan Akibat Hujan dan Angin Kencang, Ini Kata BPBD

    Diantaranya bangunan liar (bangli) yang berdiri di atas trotoar, saluran air, serta PKL yang mengganggu kenyamanan lalu lintas. Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah area di depan Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung, yang selama ini ramai dengan PKL roda.

    “Pelanggaran yang kami temukan antara lain bangunan liar di atas trotoar, saluran air, dan PKL yang mengganggu fasilitas umum,” ujar Pardiman kepada Jabar Ekspres, di sela-sela penertiban.

    Menurut Pardiman, proses penertiban berjalan lancar dan aman, serta didukung oleh koordinasi yang baik antara pihak terkait.

    BACA JUGA: Catatan Pengamat Politik Unpad untuk Debat Pilkada Jabar

    Selain penertiban bangunan liar dan PKL, Satpol PP juga menindak alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan, mengingat saat ini masih dalam masa kampanye Pemilu.

    Penertiban dilakukan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku. Sebelumnya, Satpol PP telah mengeluarkan Surat Peringatan pertama yang berlaku selama tiga hari.

    Jika dalam waktu tersebut pelanggaran tidak juga diperbaiki, maka langkah penertiban akan diambil.

    BACA JUGA: Lewat Debat Terbuka, Acep-Gita Ingin Hapus KKN di Jabar

    “Kami juga menghimbau kepada warga Kota Bandung, terutama yang berada di Cibiru dan Panyileukan, untuk tidak membangun kembali atau melanggar aturan setelah kami tertibkan. Kami akan terus memantau,” pungkasnya.

  • Distribusi dinilai tidak merata, cagub Ahmad Luthfi akan hapus Kartu Tani 

    Distribusi dinilai tidak merata, cagub Ahmad Luthfi akan hapus Kartu Tani 

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Debat Publik ke-2 Pilgub Jawa Tengah

    Distribusi dinilai tidak merata, cagub Ahmad Luthfi akan hapus Kartu Tani 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Minggu, 10 November 2024 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Calon Gubernur Nomor Urut 2, Ahmad Luthfi akan menghapus Kartu Tani karena dianggap sistem distribusinya kurang sempurna. 

    Hal tersebut ia sampaikan dalam debat kedua Pilgub Jawa Tengah 2024 di Majapahit Convention (MAC), Semarang, Jawa Tengah pada Minggu (10/11) malam yang mengangkat tema ‘Membangun Infrastruktur dan Ketahanan Pangan Jawa Tengah dalam Menghadapi Perubahan Iklim dan Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat’.

    “Baik terima kasih ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, pupuk di Jawa Tengah cukup, bukan kurang. Di Indonesia Kementerian telah menyiapkan 40 juta ton ditambah 40 juta ton cukup,” ujar Ahmad Luthfi.

    Menurut Luthfi yang tidak berjalan dengan baik adalah sistem pendistribusiannya. 

    “Yang tidak cukup adalah pendistribusiannya kurang tepat sasaran. Dari mulai proses distribusi kemudian ke PKL baru ke petani apa yang salah?,” kata Ahmad Luthfi.

    Luthfi mengaku apabila terpilih dalam Pilgub Jateng pada 27 November 2024 maka ia akan menghapus Kartu Tani. “Ke depan apabila saya dan Gus Yasin menjadi Gubernur (Wakil Gubernur) kartu Tani akan saya hapuskan,” tegasnya. 

    Penghapusan Kartu Tani di Provinsi Jawa Tengah tersebut kata Ahmad Luthfi penting untuk meningkatkan produktivitas petani. “Untuk apa (dihapuskan)? Untuk (memperbaiki) tata kelola pupuk yang sekarang carut-marut bukan tepat sasaran,” tanyanya. 

    Ia menjelaskan mekanisme di Kartu Tani yang kurang tepat dan justru membuat petani sulit mendapatkan pupuk. 

    “Ini yang perlu dibetulin mekanisme pendistribusian pupuk di wilayah Jawa Tengah,” ujar mantan Kapolda Jateng ini.

    Sebagaimana diketahui, untuk mendapatkan kartu tani, satu di antara syaratnya adalah petani harus memiliki luas usaha maksimal 2 ha untuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. 

    “Masalahnya, mayoritas petani di Jawa Tengah  adalah petani penggarap yang tidak memiliki lahan,” paparnya.

    Menanggapi isu pencabutan Kartu Tani tersebut Calon Wakilnya Gubernur Jawa Tengah Nomor Urut 1 Hendar Prihadi mengaku memang selama ini pupuk terjadi permasalahan yang krusial.

    “Saya sepakat dengan apa yang dikatakan pak Luthfi tentang pupuk, bener sekali, ini adalah PR,” kata mantan Wali Kota Semarang tersebut.

    Problem pupuk dijelaskan dia kerap menjadi masalah ketika petani memasuki masa tanam tidak ada maupun sulit untuk dibeli.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pramono Anung Janji Tak Akan Gusur PKL jika Terpilih Jadi Gubernur Jakarta
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 November 2024

    Pramono Anung Janji Tak Akan Gusur PKL jika Terpilih Jadi Gubernur Jakarta Megapolitan 10 November 2024

    Pramono Anung Janji Tak Akan Gusur PKL jika Terpilih Jadi Gubernur Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon gubernur Jakarta nomor urut 3,
    Pramono Anung
    , menegaskan komitmennya untuk tidak menggusur pedagang kaki lima (PKL) jika terpilih pada
    Pilkada Jakarta
    2024.
    Pernyataan ini disampaikan Pramono saat berkampanye di Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (10/11/2024).
    “Nanti kalau saya jadi gubernur Jakarta bagi warga, saya akan menerapkan prinsip begini yang penting tertib, tidak ada penggusuran terutama untuk PKL,” kata Pramono dalam sambutannya.
    Pramono menyatakan, fokus utamanya adalah pada pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memastikan para PKL mau diatur dan tertib.
    Ia berjanji akan memberikan fasilitas bagi PKL agar dapat berdagang dengan baik dan teratur.
    “Buat kaki lima yang penting pemberdayaan dan mau diatur dengan baik sehingga mereka kita fasilitasi dan mereka kita beri ruang untuk bisa bekerja dengan baik,” tambahnya.
    Pramono juga menanggapi adanya kekhawatiran bahwa ia akan menyingkirkan PKL jika menjadi gubernur.
    “Saya mendengar bahwa seakan-akan kalau kita memimpin (Jakarta), PKL akan dipinggirkan, itu enggak. Saya sudah menyampaikan secara terbuka,” tegas Pramono.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Alasan Pengamen "Online" Dilarang Beroperasi di Yogyakarta…
                
                    
                        
                            Yogyakarta
                        
                        5 November 2024

    Alasan Pengamen "Online" Dilarang Beroperasi di Yogyakarta… Yogyakarta 5 November 2024

    Alasan Pengamen “Online” Dilarang Beroperasi di Yogyakarta…
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Satuan Polisi Pamong Praja (
    Satpol PP
    ) Kota
    Yogyakarta
    menegaskan alasan di balik peneguran dan razia terhadap
    pengamen online
    yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2024.
    Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogyakarta, Dodi Kurnianto, menyampaikan bahwa dalam Perda tersebut dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk di trotoar, badan jalan, di atas kendaraan umum, dan di fasilitas umum lainnya.
    “Satu orang di Jalan Mangkubumi (terjaring razia), sudah kami berikan teguran lisan untuk mereka menghentikan aktivitasnya. Sudah kami tertibkan,” ujar Dodi saat dihubungi, Selasa (5/11/2024).


    Dodi menjelaskan bahwa para pengamen online ini bekerja secara perorangan, dengan area operasi yang tidak hanya terbatas di Titik Nol, tetapi juga di Jalan Mangkubumi, Kota Yogyakarta.
    Saat ditanya mengenai jumlah pendapatan yang diperoleh oleh pengamen online, Dodi mengaku bahwa Satpol PP Kota Yogyakarta belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut.
    “Belum tahu sampai detail, yang jelas aktivitas kami hentikan karena mengganggu fungsi trotoar. Iya kami teguran, kalau diulangi lagi bisa sampai ke yustisi,” ucapnya.
    Dia juga menyampaikan bahwa fenomena ngamen
    online
    baru muncul di Kota Yogyakarta dalam 3 hingga 4 hari terakhir.
    Sebelumnya, pengamen online mulai marak, sehingga Satpol PP Kota Yogyakarta melakukan patroli di platform TikTok.
    “Betul (memantau TikTok), kami juga memantau di media sosial lain,” kata Dodi, Senin (4/11/2024).
    Selain memantau media sosial, Satpol PP Kota Yogyakarta juga menerima laporan melalui kanal aduan di Pemkot Yogyakarta.
    “Semua informasi yang kiranya bertentangan dengan aturan kita tindak lanjuti,” jelasnya.
    Dodi menekankan bahwa tindakan terhadap para pengamen dilakukan karena mereka melanggar aturan penggunaan trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki.
    “Kita juga tahu ada aktivitas jualan oleh PKL di trotoar, itu pun dalam konteks yang sudah diizinkan oleh pihak yang berwenang memberikan izin,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi sebut Solo perlu lebih konsentrasi dalam penataan SDM

    Jokowi sebut Solo perlu lebih konsentrasi dalam penataan SDM

    Jokowi bertemu dengan pasangan Respati Ardi-Astrid Widayani di Solo, Jawa Tengah, Senin (3/11/2024) petang. ANTARA/Aris Wasita

    Jokowi sebut Solo perlu lebih konsentrasi dalam penataan SDM
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 November 2024 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut Solo perlu konsentrasi dalam penataan sumber daya manusia (SDM) agar siap menghadapi persaingan kerja.

    “Sekarang memang fisik kan juga hampir selesai. Ada berapa titik yang masih perlu ditata sebagai kota yang baik,” katanya usai wedangan bersama calon wali kota dan dan wakil wali kota Surakarta nomor urut dua Respati Ardi-Astrid Widayani di Solo, Jawa Tengah, Senin petang (4/11).

    Oleh karena itu, menurut Jokowi mestinya saat ini pembangunan lebih konsentrasi ke sumber daya manusia (SDM).

    “Utamanya mempersiapkan mereka untuk lapangan kerja,kesempatan kerja. Kebutuhan rakyat akan banyak ke sana,” katanya.

    Disinggung soal sosok pemimpin bagi Kota Solo, dikatakannya, Solo memerlukan pemimpin-pemimpin muda dalam mengantisipasi segala perubahan zaman.

    “Bisa go internasional, bisa go global, bisa menjawab tantangan perubahan karena perubahan ini cepat sekali. Disrupsi teknologi, perubahan-perubahan global, gelombang-gelombang ekonomi, gelombang-gelombang geopolitik yang itu tidak hanya berdampak pada negara tapi juga berdampak pada daerah, baik interaksi sosialnya, ekonominya, semuanya berdampak sehingga harus ngerti semuanya,” katanya.

    Pada pertemuan tersebut, Jokowi banyak menceritakan soal pengalamannya saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.

    “Dalam menata pasar tradisional, menata pedagang kaki lima, menata kota, mengelola birokrasi, dan lain-lainnya. Terutamanya juga menyiapkan annual event, event-event tahunan itu akan mendatangkan wisatawan untuk datang ke Kota Solo,” katanya.

    Menurut dia, hal itu dibutuhkan karena Solo tidak memiliki kekayaan alam yang bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi.

    Sumber : Antara

  • Terima Deklarasi Dukungan dari PKL, Pramono Diminta Tak Lakukan Penggusuran

    Terima Deklarasi Dukungan dari PKL, Pramono Diminta Tak Lakukan Penggusuran

    Jakarta

    Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menghadiri acara deklarasi dukungan dari Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) dan para UMKM. Pramono diminta tidak melakukan penggusuran ketika menertibkan PKL.

    “Hal yang paling prinsip yang diminta adalah jangan ada pengusuran, permintaan untuk pemberdayaan dan saya secara prinsip menyetuju itu,” kata Pramono seusai acara deklarasi di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

    Pramono mengatakan bahwa UMKM adalah salah satu motor utama penggerak ekonomi di Jakarta. Dirinya menyebut bahwa kebersihan Jakarta penting, namun UMKM harus diberdayakan.

    “Tetap kebersihan Jakarta menjadi utama, tetapi UMKM juga harus diberdayakan,” katanya.

    Selain itu, Pramono juga diminta agar membangun kawasan ekonomi khsusus berbasis PKL. Pramono mengatakan akan memikirkan hal tersebut.

    “Jadi tadi ada permintaan dari UMKM dan APKLI untuk kawasan ekonomi khusus berbasis PKL,” tuturnya.

    (ial/dek)

  • Pemilik Toko Tandatangani Petisi Tolak PKL di Pasar Tumpah Bogor, Ini Alasannya – Page 3

    Pemilik Toko Tandatangani Petisi Tolak PKL di Pasar Tumpah Bogor, Ini Alasannya – Page 3

    Dadang, warga Ciwaringin mengatakan tidak hanya warga yang protes dengan keberadaan pasar tumpah. Pemilik ruko di sepanjang Jalan Merdeka juga menolak keberadaan pedagang dan PKL.

    “Setidaknya sudah ada 9 pemilik ruko yang tanda tangani petisi tolak pasar tumpah. Mereka keberatan dengan pedagang dan PKL yang dibawa kelompok Jufri. Mereka jengkel karena pedagang tersebut membuat lokasi ruko mereka jadi kumuh,” kata Dadang.

    Untuk itu, warga Ciwaringin meminta aparat Satpol PP tegas terhadap PKL liar dan kios liar di Jalan Merdeka.

    Dadang menyampaikan, apabila Satpol PP tidak menertibkan PKL dan kios liar tersebut, warga mengancam akan menggelar aksi demo.

    Asep warga Ciwaringin lainnya mengungkap pasca kejadian bentrok, Polresta Bogor Kota langsung bergerak menangkap pelaku pungli. Sebagian dari pedagang pasar juga sudah pindah ke lokasi yang ditentukan yaitu Pasar Mawar

    “Kami sebagai warga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada anggota TNI dan Polri, karena dengan keberadaan posko kondisi di sekitar sudah lebih kondusif,” ujarnya.

    Hanya saja, keberadaan posko gabungan yang sudah berakhir. Asep khawatir anak buah Jufri yang masih berkeliaran terus memprovokasi pedagang untuk tetap bertahan berjualan di pasar tumpah.

    “Bangunan itu sudah bertahun-tahun disegel oleh Pemkot, tetapi oleh Kelompok Jufri mereka membuat lapak dan ķios,” ujarnya.

    Hal yang sama juga dikhawatirkan oleh Yayan (40), warga sudah bersepakat untuk gelar aksi demo, jika aparatur tidak bisa mengambil langkah tegas membongkar lapak dan kios PKL. Yayan berujar akan bersama ratusan warga lain turun demo ke lokasi kios.

    “Kami hanya minta ketegasan dari aparatur dalam bersikap, jangan mereka takut dengan Preman. Masa harus warga yang kembali turun untuk mengusir mereka ? kami sudah taat bayar pajak, tapi apa yang kami dapat,” kata Yayan.

     

  • 8
                    
                        Politik "Makan Siang" ala Prabowo
                        Megapolitan

    8 Politik "Makan Siang" ala Prabowo Megapolitan

    Politik “Makan Siang” ala Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto mengundang ketua umum dan sekretaris jenderal (sekjen) partai-partai politik untuk makan siang bersama di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (1/11/2024) siang.
    Pertemuan ini diadakan sehari setelah Prabowo bertemu calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, di sebuah restoran Padang di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024).
    Pertemuan makan siang tersebut berlangsung selama lebih dari 2,5 jam, dimulai pukul 13.00 WIB.
    Pada saat yang sama, Ridwan Kamil bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di kediaman Jokowi di Solo, usai bertemu Prabowo pada malam sebelumnya.
    Gaya politik makan siang ini pernah diterapkan oleh Jokowi dalam beberapa kesempatan, termasuk saat mengumpulkan tiga bakal calon presiden pada 2023 di Istana Merdeka.
    Pada makan siang 30 Oktober 2024 tersebut, ketiga capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, hadir lengkap.
    Jokowi sudah menggunakan cara ini sejak menjabat sebagai wali kota Solo. Pada 2014, ia berhasil membujuk 989 pedagang kaki lima di Taman Banjarsari untuk pindah ke Pasar Klitikan tanpa menimbulkan aksi massa atau bentrokan.
    Menurut informasi, sebelum pemindahan itu, Jokowi mengundang para pedagang dari paguyuban PKL Monumen 45 Taman Banjarsari untuk makan siang sebanyak 54 kali, yang diikuti dengan perundingan yang akhirnya membuat para pedagang setuju untuk pindah.
    Ketika menjadi gubernur DKI Jakarta, Jokowi menggunakan cara serupa untuk menyelesaikan masalah dengan warga, seperti saat melakukan penataan Pasar Tanah Abang dan mengajak warga Petukangan, Jakarta Selatan, yang bersengketa terkait proyek jalan tol lingkar luar Jakarta (JORR) W2.
    Seolah mengikuti langkah Jokowi, Prabowo mengajak elite partai politik makan siang bersama di Istana Merdeka.
    Dalam pertemuan makan siang tersebut, tujuh perwakilan partai hadir, termasuk Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
    Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi hadir mewakili Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
    Prabowo, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para petinggi Partai Gerindra, memimpin pertemuan tersebut yang berlangsung selama hampir dua jam, dari pukul 13.00 WIB hingga para ketua umum meninggalkan Istana sekitar pukul 14.50 WIB.
    Usai makan siang, para ketua umum dan sekjen partai menyatakan bahwa tidak ada pembahasan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
    Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyebut bahwa pertemuan tersebut hanya membahas kerja sama antara partai politik dengan pemerintah untuk mendukung pemerintahan Prabowo.
    Prabowo juga menawarkan pertemuan rutin untuk membicarakan berbagai kebijakan dan ide pemerintah.
    “Beliau menawarkan mungkin akan ada pertemuan rutin antara seluruh ketua umum parpol koalisi untuk membahas kebijakan-kebijakan yang masih perlu digodok oleh presiden untuk bisa dilaksanakan sebagai kebijakan pemerintah,” kata Paloh, Jumat.
    Paloh membantah bahwa pertemuan ini membahas Pilkada maupun dukungan sejumlah kader Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang berpihak pada pasangan calon lain di Pilkada Jakarta, yaitu Pramono Anung-Rano Karno.
    Pramono Anung dan Rano Karno diusung oleh PDI-P, sementara PKB berkoalisi dengan KIM Plus untuk mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta.
    Senada, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa setiap partai KIM Plus memiliki perhatian yang sama untuk memenangkan kandidat mereka masing-masing.
    “Saya pikir masing-masing partai punya
    concern
    untuk memenangkan pasangannya,” ujarnya.
    Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menambahkan bahwa Prabowo ingin mendengar masukan dari para ketum parpol dalam diskusi yang berlangsung santai dan penuh canda.
    Ia menyebut tidak ada pembahasan terkait Pilkada atau pertemuan Prabowo dengan Ridwan Kamil pada malam sebelumnya.
    Prabowo berencana mengadakan pertemuan rutin dengan ketua umum partai politik setiap Jumat, sesuai dengan jadwal yang memungkinkan.
    “Harapannya ini bisa menjadi pertemuan rutin setiap Jumat bagi yang berkesempatan hadir,” ujar Muzani.
    Prabowo diketahui memiliki agenda kunjungan ke luar negeri selama 15-16 hari pada November, sehingga pertemuan akan disesuaikan dengan kesibukannya.
    Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menuturkan, politik makan siang yang dilakukan Prabowo bukan serta merta mengikuti Presiden Jokowi.
    Ia beranggapan, politik makan siang sudah menjadi budaya atau kultur politik secara umum orang Indonesia. Biasanya, pembicaraan apapun termasuk pembicaraan politik dibicarakan dalam sebuah jamuan makan.
    “Memang pembicaraan-pembicaraan apapun gitu ya termasuk pembicaraan politik itu biasanya dibicarakan dalam sebuah jamuan makan, bisa makan malam, bisa makan siang atau sarapan pagi,” ucap Adi, Sabtu (2/11/2024).
    Menurut Adi, para pemimpin sejak dahulu sudah membicarakan hal-hal yang serius di tempat makan.
    Bukan hanya oleh Jokowi saat bertemu ketua umum partai atau Prabowo, tapi juga saat figur-figur kunci ketika bertemu presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.
    “Itu juga dalam suasana perjamuan makan. Ataupun, misalnya, pemimpin-pemimpin yang lain juga melakukan hal yang serupa. Itu artinya memang bahwa politik itu tidak melulu dibicarakan dalam ruang-ruang yang formal dan serius seperti forum-forum besar, seperti auditorium,” jelas Adi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Bogor Tata PKL di Alun-alun, Uji Coba Night Market hingga Akhir Pekan

    Pemkot Bogor Tata PKL di Alun-alun, Uji Coba Night Market hingga Akhir Pekan

    Jakarta

    Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan penataan kawasan di area Alun-alun Kota Bogor. Pemerintah melakukan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) yang sudah berjualan sejak lama di alun-alun.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan, penataan dilakukan melalui konsep pasar malam atau ‘night market’ yang diuji coba sejak Jumat (1/11) hingga Minggu (3/11).

    “Konsep night market dipilih karena Alun-Alun Kota Bogor tidak memiliki pusat kuliner untuk menempatkan para PKL, seperti di kawasan Jalan Suryakencana dan Sukasari,” kata Syarifah, Sabtu (2/11/2024).

    Pihaknya berkoordinasi dengan PKL, serta dinas-dinas terkait lainnya untuk mengelola night market tersebut. Dengan adanya itu, PKL tidak bisa berjualan di trotoar maupun badan jalan hingga pukul 17.00 WIB.

    “Untuk PKL yang berjualan di atas trotoar atau di badan jalan di luar waktu night market, yang berlangsung sejak pukul 17.00 WIB hingga 00.00 WIB, tidak akan ditoleransi dan akan langsung ditertibkan,” imbuhnya.

    Untuk kuliner di siang hari, pedagang asongan masih diperbolehkan berjualan. PKL maupun pedagang asongan tersebut merupakan yang sudah terdata oleh Pemkot yang berjualan di area Alun-Alun Kota Bogor.

    Uji coba night market tersebut dilakukan guna melihat, mengkaji, dan mengevaluasi dampaknya terhadap arus lalu lintas di sekitar alun-alun. Sebab, selama pelaksanaan akan ada rekayasa lalu lintas dan pengaturan lalu lintas.

    “Nanti dalam rapat evaluasi, banyak hal yang bisa kami ambil informasinya dari hasil uji coba ini. Pertama, terkait pengaturan lalu lintas, kami percaya kepada Satlantas Polresta, Dishub, dan pihak lainnya terkait pengaturan lalu lintas,” pungkasnya.

    (rdh/whn)