Produk: PKL

  • Bandung dan Krisis Transportasi Umum: Setengah Hati Menuju Perbaikan

    Bandung dan Krisis Transportasi Umum: Setengah Hati Menuju Perbaikan

    JABAR EKSPRES – Di awal tahun 2025, masyarakat Bandung disambut dengan kabar menggembirakan: beroperasinya Metro Jabar Trans, layanan transportasi baru yang mencakup enam rute utama di wilayah Cekungan Bandung.

    Bus tersebut melayani rute Leuwipanjang – Soreang, Kota Baru Parahyangan – Alun-Alun Bandung, BEC – Bale Endah, Leuwipanjang – Dago, Dago – Jatinangor, dan Leuwipanjang – Majalaya. Namun, kabar ini juga datang bersamaan dengan berita duka dari sektor transportasi nasional.

    Trans Jogja dan Trans Metro Dewata resmi menghentikan operasinya pada 31 Desember 2024, menyusul berakhirnya subsidi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjenhubdat). Sejak awal, pengelolaan transportasi umum di Indonesia memang masih setengah hati.

    BACA JUGA: Komisi III DPRD Banjar Ingatkan Wali Kota Terpilih Terkait Rencana Pembangunan Ekonomi

    Pengamat Transportasi Publik, Djoko Setijowarno menilai, masih banyak layanan angkutan umum yang sebelumnya digagas melalui subsidi pusat, kini terhenti karena kurangnya dukungan pemerintah daerah.

    “Menyelenggarakan angkutan umum bukan sekadar opsi, tetapi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti halnya pendidikan dan kesehatan,” ujar Akademisi dari Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu, diterima Jabar Ekspres, Jumat (24/1).

    Menurutnya, permasalahan transportasi umum di Bandung terus menjadi isu yang krusial. Meski hadirnya Metro Jabar Trans memberikan harapan baru, kota ini masih menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem transportasi yang terintegrasi.

    BACA JUGA: Antisipasi Getok Parkir di Momen Libur Panjang, Kebun Binatang Bandung Siapkan Titik-titik Berpengelola

    Terlebih lagi kemacetan masih menjadi momok, menjadikannya salah satu kota termacet di Asia. “Pangsa pengguna transportasi umum di Bandung masih sangat rendah, kurang dari 20 persen,” ujar Djoko.

    Bahkan angka tersebut jauh tertinggal dibandingkan Singapura dan Tokyo yang sudah melampaui 50 persen. Penyebabnya beragam, mulai dari minimnya armada yang memadai hingga kurangnya fasilitas pendukung seperti halte yang nyaman.

    Dia menyarankan Bandung mampu belajar dari daerah lain yang sukses menjaga keberlanjutan transportasi umum, seperti Trans Semarang, Trans Padang, dan Trans Koetaradja. Kota-kota tersebut telah berhasil menjadikan transportasi umum sebagai prioritas anggaran daerah.

    BACA JUGA: Rentan Menjamur di Momen Libur Panjang, Satpol PP Beberkan Strategi Pengawasan PKL Lewat Hal Ini!

  • Awas, Ini Titik Lokasi yang Rawan Macet di Puncak Bogor Saat Liburan

    Awas, Ini Titik Lokasi yang Rawan Macet di Puncak Bogor Saat Liburan

    Jakarta, Beritasatu.com – Titik lokasi kemacetan di Puncak Bogor sering kali menjadi tantangan utama bagi para wisatawan yang hendak menikmati keindahan alam kawasan ini. Jalur yang seharusnya memberikan pengalaman menyenangkan justru dipenuhi oleh antrean kendaraan, terutama pada akhir pekan dan musim liburan.

    Berbagai faktor seperti meningkatnya volume kendaraan, aktivitas wisatawan yang berhenti sembarangan, hingga minimnya fasilitas pendukung di sepanjang jalur utama, turut memperburuk kondisi lalu lintas di titik-titik tersebut.

    Titik-titik lokasi yang rawan kemacetan di Puncak Bogor penting untuk diketahui saat momen liburan. Oleh sebab itu, berikut beberapa titik lokasi yang rawan macet di kawasan Puncak:

    1. Simpang Gadog

    Simpang Gadog adalah gerbang utama menuju kawasan Puncak yang menjadi titik bertemunya kendaraan dari berbagai arah, termasuk kendaraan dari tol Jagorawi dan jalur alternatif dari Ciawi. Kemacetan sering terjadi di sini karena banyak kendaraan yang harus menunggu di lampu merah serta kendaraan yang memutar arah di area ini.

    Ditambah lagi, jumlah kendaraan yang melintasi Simpang Gadog meningkat tajam pada akhir pekan dan libur panjang, sehingga antrean kendaraan dapat mengular hingga beberapa kilometer.

    Selain itu, area sekitar Simpang Gadog dipenuhi oleh pedagang kaki lima dan warung makan, yang sering menjadi pemberhentian sementara para pengendara. Hal ini semakin memperparah kondisi lalu lintas di kawasan ini. Untuk mengatasi kemacetan di Simpang Gadog, petugas lalu lintas biasanya memberlakukan sistem satu arah (one way), namun hal ini tetap memerlukan koordinasi yang baik agar efektif.

    2. Mini Mania

    Mini Mania, yang terletak di sekitar Taman Safari Indonesia, adalah salah satu tempat wisata populer yang sering menjadi penyebab kemacetan. Banyak wisatawan yang tertarik mengunjungi Mini Mania karena daya tariknya yang unik berupa miniatur berbagai ikon dunia. Namun, lokasi parkir yang terbatas membuat banyak kendaraan terpaksa berhenti di pinggir jalan, sehingga arus lalu lintas menjadi tersendat.

    Selain itu, banyaknya kendaraan besar seperti bus wisata yang mengangkut rombongan pengunjung juga menjadi tantangan. Bus-bus ini kerap sulit bermanuver di jalan yang relatif sempit, sehingga menimbulkan penumpukan kendaraan di belakangnya. Bagi wisatawan yang ingin menghindari kemacetan di area ini, disarankan untuk datang lebih pagi atau memanfaatkan area parkir alternatif yang telah disediakan.

    3. Cipayung

    Cipayung adalah salah satu kawasan yang menjadi tempat istirahat favorit bagi wisatawan menuju Puncak. Di sepanjang jalan ini, banyak terdapat warung makan, kafe, serta toko oleh-oleh yang menarik perhatian pengunjung untuk berhenti sejenak. Namun, kendaraan yang parkir sembarangan di pinggir jalan sering kali membuat arus lalu lintas tersendat, apalagi saat musim liburan.

    Selain itu, kawasan ini juga sering menjadi lokasi transit bagi bus wisata yang membawa rombongan. Hal ini menambah volume kendaraan yang melewati jalur tersebut. Jika Anda berencana berhenti di Cipayung, sebaiknya pilih tempat parkir yang tidak menghalangi jalan agar tidak menambah kemacetan di area ini.

    4. Megamendung

    Kawasan Megamendung sering kali menjadi salah satu titik macet karena tingginya aktivitas wisatawan. Banyaknya vila, hotel, serta restoran di area ini membuat lalu lintas menjadi padat, terutama saat check-in dan check-out tamu yang sering kali terjadi bersamaan. Selain itu, terdapat beberapa pasar tradisional kecil yang membuat kendaraan melambat saat melewati area ini.

    Kemacetan juga sering disebabkan oleh aktivitas warga lokal yang berlalu lalang, ditambah dengan pedagang kaki lima yang membuka lapak di sepanjang jalan. Meski petugas telah berupaya menertibkan aktivitas ini, volume kendaraan yang tinggi tetap menjadi tantangan utama di Megamendung.

    5. Hankam

    Hankam adalah salah satu titik sempit di jalur Puncak yang sering menjadi penyebab kemacetan. Kawasan ini dilalui banyak kendaraan besar, seperti bus pariwisata, yang sering kali sulit melintasi jalur sempit di area tersebut. Kondisi ini semakin diperburuk oleh minimnya lahan parkir, sehingga banyak kendaraan berhenti sembarangan di pinggir jalan.

    Selain itu, aktivitas warga sekitar seperti pasar tumpah dan pedagang keliling membuat arus lalu lintas semakin tidak terkendali. Untuk mengatasi kemacetan di Hankam, disarankan bagi pengendara untuk memanfaatkan waktu perjalanan di luar jam-jam sibuk, seperti pagi hari atau setelah jam makan siang.

    6. Pasar Cisarua

    Pasar Cisarua adalah salah satu penyebab utama kemacetan di jalur Puncak. Aktivitas jual beli yang ramai sepanjang hari menarik banyak pengunjung, baik wisatawan maupun warga lokal. Banyak kendaraan yang berhenti di sekitar pasar untuk membeli kebutuhan atau sekadar mencicipi makanan lokal, sehingga arus lalu lintas menjadi tersendat.

    Selain itu, kendaraan besar seperti truk pengangkut barang juga sering terlihat melintas di kawasan ini, yang membuat kondisi lalu lintas semakin padat. Petugas lalu lintas biasanya melakukan pengaturan tambahan di area ini pada jam-jam tertentu, namun jumlah kendaraan yang tinggi tetap menjadi tantangan.

    7. Tugu

    Tugu Puncak merupakan salah satu tempat ikonik yang sering dijadikan lokasi berfoto oleh wisatawan. Aktivitas wisatawan yang berhenti di pinggir jalan untuk mengambil foto atau menikmati pemandangan sering kali menghambat laju kendaraan. Hal ini terutama terjadi pada akhir pekan, ketika jumlah pengunjung meningkat drastis.

    Selain itu, jalan di sekitar Tugu cenderung sempit dan sering menjadi lokasi pemberhentian kendaraan umum. Wisatawan yang turun-naik kendaraan di area ini semakin memperburuk kemacetan. Jika Anda ingin berhenti di Tugu, sebaiknya gunakan tempat parkir resmi untuk menghindari gangguan lalu lintas.

    8. Gunung Mas

    Gunung Mas adalah kawasan perkebunan teh yang menjadi daya tarik utama wisata Puncak. Banyak wisatawan yang berhenti di pinggir jalan untuk berfoto atau menikmati pemandangan, sehingga menyebabkan kemacetan di area ini. Kondisi jalan yang relatif sempit membuat kendaraan yang berhenti di sisi jalan mengganggu arus lalu lintas.

    Selain itu, lokasi wisata di Gunung Mas sering menjadi tujuan rombongan besar seperti keluarga atau komunitas, yang membuat area ini semakin ramai. Disarankan bagi wisatawan untuk memanfaatkan tempat parkir yang telah disediakan agar tidak menghambat kendaraan lain yang melintas.

    Kemacetan di titik-titik rawan Puncak Bogor ini memang menjadi tantangan bagi para wisatawan, tetapi hal ini bukan alasan untuk melewatkan pesona alam dan pengalaman seru yang ditawarkan kawasan ini. Dengan mengenali titik-titik kemacetan, wisatawan dapat lebih siap dalam menghadapi situasi di perjalanan.

  • PKL Rentan Menjamur di Libur Panjang, Satpol PP Beberkan Hal Ini!

    PKL Rentan Menjamur di Libur Panjang, Satpol PP Beberkan Hal Ini!

    JABAR EKSPRES – Kerap menjamur di lokasi strategis tempat wisata saat momen libur panjang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) beberkan strategi penegakan Pedagang Kaki Lima (PKL) lewat penepatan Peraturan Daerah (Perda) terbaru.

    Diakui Kepala Satpol PP Kota Bandung, Rasdian, pihaknya bakal mengimplementasikan Perda PPRD-PKL Nomor 4 Tahun 2011 yang didalamnya dimuat terkait perwal terbaru berkenaan dengan penegakan para PKL.

    Menurutnya, penegakan sudah tidak mengacu pada sistem zonasi yakni merah, hijau, maupun kuning. Tetapi berubah menjadi zona peruntukan dan bukan peruntukan.

    BACA JUGA:Zona Bebas PKL, Ujian Ketegasan Pemkot Bandung Jelang Libur Panjang

    “Nah sekarang implementasi dari Perda 4 2011, tentang penataan PPRD-PKL, dan ada perwal terbaru. Perdanya udah diubah tuh, nanti perdanya bukan zona merah, kuning, hijau lagi. Jadi itu peruntukan dan bukan peruntukan,” katanya, Jumat (24/1).

    Namun, kata dia, pihaknya tengah menunggu kepastian kapan perda tersebut bakal diimplementasikan guna pengawasan ataupun penegakan para PKL liar.

    “Cuman implementasinya masih di bagian hukum nanti seperti apa gitu,” ujarnya.

    Disinggung soal perda yang bakal digunakan antisipasi menjamurnya PKL di momen libur panjang, pihaknya mengacu tetap bakal mengawal regulasi sesuai perda yang berlaku.

    BACA JUGA:Waspadai Lonjakan Gepeng dan PKL pada Momen Libur Panjang, Satpol PP Kota Bandung Bakal Lakukan Pengawasan

    “Jadi kita masih menggunakan yang lama juga, sesuai perda yang berlaku. Berarti untuk momen libur panjang ini, berarti yang dipakai masih perda yang lama,” ungkapnya.

    Menurutnya, Alun-Alun Bandung jadi salah satu tempat yang kerap terjadi peningkatan para PKL. Sehingga, pihaknya telah menurunkan personil guna melakukan pengawasan di lokasi tersebut.

    “Paling di Asia Afrika itu yang kebanyakan, disitu sudah banyak pasukan saya, nanti pasti suruh ke dalam dia, pindah ke basement,” pungkasnya. (Dam)

  • DPRD Pamekasan Siapkan Langkah Taktis Tata dan Berdayakan PKL

    DPRD Pamekasan Siapkan Langkah Taktis Tata dan Berdayakan PKL

    Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, menyiapkan langkah taktis dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), khususnya mereka yang membuka lapak di area terlarang.

    Langkah tersebut diambil setelah melakukan koordinasi bersama bersama stakeholder terkait, khususnya mitra Komisi II DPRD Pamekasan, termasuk juga koordinasi dan serap aspirasi bersama perwakilan PKL.

    “Setelah berdiskusi panjang lebar bersama perwakilan PKL, akhirnya kita sepakat untuk kembali pada regulasi yang ada. Baik regulasi dari Perda (Peraturan Daerah) maupun Perbup (Peraturan Bupati) tentang PKL,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan, Moh Faridi, Jum’at (24/1/2025).

    Terlebih dalam regulasi tersebut, juga dijelaskan secara gamblang seputar penataan hingga pemberdayaan PKL. “Perda Nomor 4 Tahun 2021 dan Perbup Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, serta Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi,” ungkapnya.

    “Dalam regulasi itu, juga dijabarkan secara gamblang seputar titik atau lokasi yang bisa atau diperkenankan untuk ditempati para PKL. Termasuk juga adanya retribusi sebesar Rp 1 ribu per hari untuk para PKL,” imbuhnya.

    Dari berbagai masukkan hingga opsi yang dibahas dalam koordinasi, baik bersama mitra terkait maupun perwakilan PKL. Pihaknya menyampaikan beberapa langkah konkrit yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk penataan dan pemberdayaan PKL kedepan.

    “Beberapa langkah taktis yang kita sepakati, di antaranya semua PKL harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) sehingga bisa menjadi PKL resmi yang mendapatkan hak-hak dari pemerintah. Termasuk juga tidak menempati area Arek Lancor,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga menyampaikan beberapa opsi penting yang dapat menjamin kelancaran penataan maupun pemberdayaan bagi para PKL.

    “Langkah lainnya berupa Food Colony Pamekasan (Jl Kesehatan), bisa dikelola oleh tim koordinasi atau dengan nama unit pelaksana teknis (UPT) yang beranggotakan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), akademisi dan PKL,” pungkasnya. [pin/beq]

  • Intimidasi Wartawan, Oknum PKL di Pamekasan Diperiksa Polisi

    Intimidasi Wartawan, Oknum PKL di Pamekasan Diperiksa Polisi

    Pamekasan (beritajatim.com) – Polres Pamekasan, memastikan sudah melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku Intimidasi terhadap wartawan JTV Madura, Abdurrahman Fauzi saat sedang menjalankan tugas peliputan di area Monumen Arek Lancor Pamekasan, beberapa waktu lalu.

    Pemeriksaan tersebut dilakukan di Ruang Unit III Satreskrim Polres Pamekasan, Jl Stadion 81 Pamekasan, Kamis (23/1/2025) kemarin. “Kami sudah memanggil terlapor berinisial A untuk dimintai keterangan terkait dugaan ancaman dan intimidasi yang dilaporkan wartawan JTV Madura,” kata Kasi Humas Polres Pamekasan, AKP Sri Sugiarto, Jum’at (24/1/2025).

    “Selain memintai keterangan dari terlapor (inisial A), kami juga memeriksa beberapa saksi di antaranya dari salah satu petugas Satpol-PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Pamekasan, yang kebetulan berada di lokasi saat kejadian,” ungkapnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga secara resmi sudah memintai keterangan tambahan dari pelapor. “Jadi sampai saat ini kami masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Selain memeriksa terlapor dan saksi, kami juga memeriksa terlapor,” jelasnya.

    “Bahkan jika diperlukan, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi lainnya. Tapi jika data dan keterangan yang ada sudah dirasa cukup, kami akan segera menentukan langkah lanjutan,” tegasnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga komitmen menyelesaikan kasus tersebut secara profesional. Bahkan semua pihak yang terlibat, baik terlapor maupun saksi, akan diperiksa secara menyeluruh. “Kami berharap semua pihak dapat mendukung proses hukum yang sedang berlangsung. Kami akan bekerja maksimal menuntaskan kasus ini sesuai prosedur,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, kasus tersebut bermula ketika Abdurrahman Fauzi melaporkan seorang oknum Pedagang Kaki Lima (PKL) yang diketahui berinisial A ke Mapolres Pamekasan, Senin (13/1/2025) lalu.

    Laporan tersebut dipicu karena insial A diduga melakukan Intimidasi dan mengancam saat meliput penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satpol-PP Pamekasan, di sisi utara Area Arek Lancor Pamekasan, Sabtu (11/01/2025) lalu.

    Terlebih kasus tersebut juga sempat menjadi atensi dari sejumlah pihak, terlebih saat proses kejadian juga tengah berlangsung upaya penertiban PKL oleh Satpol-PP yang mangkal dan membuka lapak di area terlarang, termasuk di antaranya di Area Arek Lancor Pamekasan. [pin/kun]

  • Viral Puluhan Ijazah Siswa SMKN 3 Depok Ditahan Karena Tunggak Iuran, Ini Penjelasan Kepala Sekolah – Halaman all

    Viral Puluhan Ijazah Siswa SMKN 3 Depok Ditahan Karena Tunggak Iuran, Ini Penjelasan Kepala Sekolah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, DEPOK- Ijazah puluhan siswa SMKN 3 Depok, Sukmajaya, Jawa Barat, viral ditahan karena tunggakan iuran.

    Puluhan wali murid dan alumni mendatangi SMKN 3 Depok, Sukmajaya mengambil ijazah yang sempat ditahan, Kamis (24/1/2025).

    Kepala Sekolah SMKN 3 Depok, Samsuri membantah penahanan ijazah tersebut.

    Samsuri berdalih, orangtua siswa sendirilah yang belum datang ke sekolah mengambil ijazah anaknya.

    “Istilah penahanan ijazah tidak ada, hanya orang tua itu sebenarnya belum pernah datang ke sekolah untuk mengambil ijazah,” kata Samsuri, Jumat (24/1/2025).

    Samsuri menjelaskan, orang tua bisa mengambil ijazah anak-anaknya meski tidak didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

    “Sebenarnya selama ini walaupun nggak pakai itu pasti difasilitasi toh hak dia, jadi tidak ada istilah sekolah menahan ijazah,” ungkapnya.

    Sedangkan, terkait tunggakan orang tua siswa, Samsuri menilai, iuran tersebut atas keselamatan komite sekolah.

    “Kalau memang orang tua merasa masih memiliki kewajiban terus belum ada, akhirnya nggak datang untuk ambil ijazah,” ungkapnya.

    “Itu tidak betul bukan tunggakan tapi mereka ada kewajiban selama bersekolah, istilahnya sesuai dengan kesepakatan waktu rapat komite, itu yang menentukan bukan sekolah komite itu misalnya ada LSP, PKL, dan sebagainya, itu yang menentukan bukan sekolah,” sambungnya.

    Puluhan Ijazah ditahan 

    Diberitakan sebelumnya, puluhan wali murid dan alumni mendatangi SMKN 3 Depok, Sukmajaya mengambil ijazah yang sempat ditahan, Kamis (24/1/2025).

    Penahan ijazah tersebut sempat viral dan menjadi polemik di media sosial (medsos) hingga akhirnya pihak sekolah memberikannya.

    Orangtua murid, berinisial L mengaku, ijazah anaknya ditahan pihak sekolah karena masih memiliki tunggakan iuran.

    “Karena aku belum punya uang, ada tunggakan, kalau nggak salah 2,8 juta,” kata L.

    Pihak SMKN 3 Depok berdalih, L belum melunasi sumbangan pembangunan di awal sekolah.

    “Sebenarnya nggak ada nominal ke SPP, cuma waktu pertama masuk SMK ini obrolannya sumbangan,” ujarnya.

    Jumlah uang yang dibebankan ke wali murid juga tak tanggung-tanggung, tiap orang dibebankan biaya hingga Rp8,4 juta.

    “Kalau dinominalkan kelas 10 sampai kelas 12 itu sekitar 8,4 juta kurang lebih. Itu sudah termasuk PKL, wisuda pokoknya seragam, udah semua segitu, cuma bisa dicicil,” ujarnya.

    Nasib serupa juga dialami, Rony, ia tak dapat mengambil ijazah anaknya karena belum melunasi sumbangan sekolah dengan nominal Rp 6 juta.

    “Pas mau ngambil, ditotalkan Rp 6 juta, tapi enggak tahu yang lain, saya baru bayar Rp 100 ribu,” ungkapnya.

    Roni mengaku tak mampu membayar nominal yang disodorkan pihak sekolah, hingga berujung ijazah anaknya ditahan. 

    “Aduh enggak bisa kalau Rp 6 juta yang 2 juta aja saya nggak bisa,” pungkasnya. (m38)

    Penulis: M. Rifqi Ibnumasy

     

  • Pj. Sekda Pamekasan Tegaskan Penertiban PKL Bukan Larangan Masyarakat Berjualan

    Pj. Sekda Pamekasan Tegaskan Penertiban PKL Bukan Larangan Masyarakat Berjualan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menegaskan bahwa penertiban dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan merupakan langkah untuk menjaga ketertiban umum serta memastikan arus lalu lintas tetap lancar.

    Penertiban ini menyasar PKL yang membuka lapak di pusat kota Pamekasan, khususnya di area Monumen Arek Lancor. Para pedagang direlokasi ke salah satu Sentra PKL, yaitu Food Colony Pamekasan yang terletak di Jl Kesehatan Pamekasan.

    Kegiatan relokasi dan penertiban tersebut dipimpin langsung oleh Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Ach Faisol, bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pamekasan, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pada Senin (20/1/2025).

    “Penertiban dan penataan ini kami lakukan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat. Terlebih selama ini pemerintah sudah menyediakan kawasan khusus bagi PKL, salah satunya Food Colony yang dirancang dengan konsep yang lebih modern dan terintegrasi,” ujar Ach Faisol.

    Bahkan, keberadaan Food Colony dinilai mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat, baik pedagang maupun pembeli. “Apalagi fasilitas yang tersedia di Food Colony juga cukup representatif, area parkir luas, ada juga tempat bermain anak hingga zona khusus PKL,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Ach Faisol menegaskan bahwa langkah ini bukanlah larangan bagi masyarakat untuk berjualan, melainkan penataan lokasi yang lebih baik. “Jadi penertiban ini bukan berarti kami melarang masyarakat untuk berjualan, kami hanya melakukan pemindahan lokasi agar aktivitas jual beli dapat berjalan lebih teratur, serta tidak mengganggu lalu lintas,” tegasnya.

    Pemkab Pamekasan telah menyiapkan empat lokasi sebagai Sentra PKL di wilayah tersebut. Keempat titik ini menjadi alternatif bagi PKL yang sebelumnya membuka lapak di area terlarang, termasuk di area Monumen Arek Lancor.

    Adapun empat lokasi Sentra PKL tersebut adalah Food Colony di Jl Kesehatan, Sae Rassa di Jl Dirgahayu, Sae Salera di Jl Niaga, serta Sentra PKL Eks PJKA di Jl Trunojoyo. Semua lokasi ini dirancang dengan fasilitas yang representatif dan berada di pusat keramaian, sehingga diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi aktivitas PKL di Pamekasan. [pin/beq]

  • Pj Sekda Pamekasan Pimpin Relokasi PKL Arek Lancor ke Food Colony

    Pj Sekda Pamekasan Pimpin Relokasi PKL Arek Lancor ke Food Colony

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melakukan relokasi dan menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di area Arek Lancor, menuju Sentra PKL di Food Colony Pamekasan, Jl Kesehatan, Senin (20/1/2025).

    Relokasi dan penertiban tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Ach Faisol bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pamekasan, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

    “Penertiban ini kita lakukan berdasar regulasi yang ada, dan penertiban ini kita lakukan bukan untuk melarang atau menghalang-halangi masyarakat berjualan. Tapi tempat berjualannya kita pindah ke Food Colony,” kata Ach Faisol.

    Terlebih keberadaan Food Colony Pamekasan, juga dijadikan sebagai salah satu titik Sentral PKL guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat umum, termasuk bagi para PKL. “Food Colony memang kita siapkan untuk mereka (PKL), dan sudah kita tata sebaik mungkin,” ungkapnya.

    “Foot Colony juga sudah kita setting sebaik mungkin, di mana tempat parkir, tempat mainan dan lainnya. Apalagi Food Colony juga dikonsep dengan prinsip Drive Thru, di mana masyarakat dapat membeli menggunakan motor atau mobil dengan cara memutar,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga sangat bertatap seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemkab Pamekasan, termasuk masyarakat secara umum agar bersama-sama memiliki komitmen tertib demi kenyamanan bersama.

    “Jadi kami berharap sekaligus mengimbau semua OPD, dan tentunya masyarakat secara umum agar tidak melakukan pembelian bagi para PKL di Arek Lancor. Sehingga langkah (penertiban) yang kita lakukan memiliki hasil dan tujuan yang jelas,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Diapresiasi Prabowo hingga Gibran, Kades Buwang Kini Punya Julukan yang Berbeda, Karya Sudah 60 Buah

    Diapresiasi Prabowo hingga Gibran, Kades Buwang Kini Punya Julukan yang Berbeda, Karya Sudah 60 Buah

    TRIBUNJATIM.COM – Kades bernama Buwang memiliki bakat terpendam yang membuatnya mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo.

    Kini, Buwang bukan lagi disebut Pak Kades namun sudah sebagai pencipta lagu.

    Bakat terpendam tersebut berkaitan dengan lagu yang ia ciptakan khusus untuk Prabowo dan Gibran.

    Tanpa disangka, Buwang yang mengaku tak suka bernyanyi itu, kini sudah menciptakan 60 lagu.

    Ke-60 lagunya itu, diciptakan dalam waktu tujuh bulan dan dikerjakan di rumah produksinya, Muziku Indonesia.

    Itu rumah cukup sederhana dengan berukuran 7×12 meter, dan berada di ujung salah satu gang di desanya.

    Rumah itu disulap jadi studio mini, dengan dilengkapi keyboard, dan perangkat digital untuk kebutuhan tim konten kreator-nya, Novi Anggara.

    Buwang Suharjah, Kades Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang sudah ‘masuk’ ke Istana.

    Pasalnya, Buwang Suharjah telah menciptakan lagu khusus untuk Presiden Prabowo Subianto, yang berjudul “Presidenku”.

    Lagu Itu diviralkan sehari sebelum Prabowo Subianto dilantik menggantikan Jokowi.

    Yang menyanyikan lagu itu adalah Eika Safitri, penyanyi remaja besutan Buwang Suharjah yang saat ini namanya meroket.

    “Iya, dapat apresiasi dari Pak Prabowo atas lagu itu,” ujar Buwang Suharjah kepada SURYAMALANG.COM, Minggu (19/01/2025), seperti dikutip TribunJatim.com, Senin (20/1/2025).

    Viralnya lagu “Presidenku” itu, bukan cuma diapreasi oleh Presiden Prabowo Subianto, namun juga sudah dilihat jutaan orang.

    Itu berarti Buwang dengan sendiri juga bisa terbantu untuk mempromosikan desanya, Sitirejo.

    Sebab, video klip lagu itu berisi landscape atau bentang alam desanya dan lifescape atau bentang hidup warganya.

    “Itu berisi harapan warga buat Pak Presiden Prabowo yang didukung rakyat, agar bisa mensejahterahkan rakyat Indonesia.”

    “Bahkan, lagu Presidenku itu juga dipakai mengisi TikTok tim Gibran saat pelantikan Pak Presiden Prabowo, dan juga ada gambarnya Pak Jokowi,” ungkapnya, bangga.

    Kades yang berhasil membuat Prabowo dan Gibran kagum (Suryamalang.com)

    “Hasil dari menciptakan lagu itu, saya sudah dapat royalti, dan kami bagi bertiga, dengan penyanyi dan tim kreator.”

    “Uang dari royalti saya itu buat membantu kegiatan saya sebagai Kades dan juga buat sewa rumah ini, serta beli peralatan di studio ini juga,” tutur pria berusia 49 tahun, yang kelahiran Desa Sitirejo.

    Luar biasa talenta Buwang itu. Meski, bukan penyanyi, bahkan mengaku tak bisa menyanyi, namun semua lagu ciptaannya itu kini viral dan diminati pasar.

    “Tak semua pelatih sepak bola hebat itu berawal dari jadi pemain top.”

    “Bahkan, ada pemain sepak bola hebat, ya tak bisa jadi pelatih top,” ujarnya berkelakar.

    Mengapa lagu ciptaannya langsung diminati pasar, menurut Buwang, karena jenis musiknya dibikin untuk selera anak jaman now.

    Yakni musiknya jenis ambyar atau campur-campur, ada pop keroncong, yang diarasmen dengan orkestra, akuistik, bahkan juga agak berbau ke-Banyuwangi-an. Itu seperti lagu Mars Desa, “Nyawiji Bangun Deso”.

    Menurut Buwang, itu lagu jingle desa yang ada pertama kali di Indonesia, namun langsung booming.

    Isinya sangat sufistik, yakni manunggalnya antara kawulo atau rakyat dengan pimpinan.

    Makanya, jika didengarkan, pikiran orang bisa mengembara ke langit sap tujuh karena tak ada lagi hamba dan Sang Kholik, yang ada adalah nyawiji atau menyatunya antara ciptaan dan Sang Pencipta.

    “Nggak menyangka saya, lagu mars desa, Nyawiji Bangun Deso itu viral.”

    “Itu saya buat saat sudah hampir pagi. Saya nongkrong di desa orang, dengan menatap ke arah persawahan, tiba-tiba muncul inspirasi lirik lagu itu,” tuturnya.

     Setelah liriknya jadi, Buwang menyuruh Eika Safitri, pelajar SMK 11 Kota Malang, yang sedang PKL (praktik kerja lapangan) di desanya, untuk menyanyikannya.

    Menurutnya, tiga bulan lalu, Eika, yang gadis asal Kelurahan Bakalan Krajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang itu belum jadi penyanyi terkenal seperti sekarang.

    Saat itu, dia cuma suka menyanyi, sehingga harus dipoles dulu. Akhirnya, Eika kini jadi penyanyi yang cukup punya nama.

    Bahkan, saat ini Buwang dan timnya, bukan lagi yang mencari sponsor.

    Sebab, banyak perusahaan besar dan ternama di negeri ini, yang menawari endorse buat mempromosikan produk.

    Seperti perusahaan jamu untuk orang masuk angin, dan produk kecantikan seperti skincare.

    Dari royaltinya itu, tak semuanya dimasukkan saku celana kainnya, namun sebagian besar juga buat membantu kegiatannya sebagai Kades yang ingin memajukan desanya.

    Kades di Malang.

    Termasuk, banyak produk UMKM warganya, juga di-endorse-nya.

    “Untuk menambah trust Pak Buwang, sebagai song writer, kini kami sudah dapat label atau lisensi internasional, di London,” tutur Anggara, tim konten kreator Buwang.

    Sementara, Achmad Andi SH, anggota dewan empat periode dari Nasdem mengaku kenal baik dengan Buwang.

    Sosoknya asyik dan menyenangkan karena orangnya tulus dan tanpa pamrih, serta sangat sederhana.

    Menurutnya, bahkan mungkin satu-satunya kades yang kemana-mana naik sepeda motor yang asapnya sudah menghitam karena memang tak ada mobil di rumahnya.

    “Wes, dia itu sudah selesai dengan hidupnya. Dia itu orang hebat, bisa apa saja, dan bisa menyembuhkan berbagai penyakit karena jago akupunktur (terapi pengobatan tradisional).”

    “Top dia itu. Pak Bupati (Muhammad Sanusi) harus mengapresiasinya, dengan  diberi penghargaan khusus.”

    “Misalnya, sebagai kades yang punya banyak talenta dan patut ditiru kades lain,” tutur Andi, yang tak henti-hentinya memuji kesederhanaan dan ketulusan Buwang.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Warga RI Mulai Waswas, Ini Daftar Pekerjaan Terancam PHK Massal

    Warga RI Mulai Waswas, Ini Daftar Pekerjaan Terancam PHK Massal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketakutan manusia akan digantikan sistem kecerdasan buatan (AI) sudah sampai ke Indonesia. Hal tersebut diungkap laporan Jobstreet bertajuk ‘Decoding Global Talent 2024: GenAI Edition’.

    Dalam laporan tersebut, Jobstreet melakukan survei terhadap karyawan di Indonesia. Hasilnya, sebagian besar responden percaya bahwa pekerjaan mereka akan terdampak AI dalam 5 tahun ke depan. Sehingga mereka perlu untuk mempelajari keahlian baru.

    Lebih spesifik, sebanyak 38% responden menyebut sebagian pekerjaan mereka akan berubah gara-gara AI. Sementara 30% lainnya mengatakan bahwa pekerjaan mereka akan sepenuhnya berubah.

    Kemudian, 22% merasa pekerjaan mereka tidak akan terpengaruh. Terakhir, 10% merasa pekerjaan mereka akan hilang akibat makin masifnya penggunaan AI. Artinya, ada kekhawatiran badai PHK akan terjadi saat AI mengganti profesi mereka. 

    Selain itu, laporan Jobstreet mengungkap 1 dari 2 pekerja d Indonesia pernah menggunakan AI baik untuk kebutuhan pekerjaan ataupun pribadi.

    Sebagian besar sudah menggunakan AI secara rutin. Namun belum sebanyak pengguna AI di negara Asia Tenggara lainnya.

    Laporan Jobstreet menunjukan 97% responden Indonesia bersedia melakukan reskilling untuk tetap kompetitif di pasar tenaga kerja. Lebih tinggi dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya maupun global.

    Sepanjang 2023, 40% responden Indonesia melakukan reskilling secara rutin setiap minggu, dibandingkan 32% di Asia Tenggara.

    Sebagai informasi, survei global ini mencakup lebih dari 180 negara dan melibatkan 150,735 responden, termasuk 19,154 tenaga kerja Indonesia.

    Laporan ini memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana kecerdasan buatan telah merevolusi lanskap pekerjaan. 

    15 Pekerjaan Terancam PHK Massal

    Sebelumnya, riset Forum Ekonomi Dunia (WEF) periode 2023-2027 menyebutkan sekitar 83 juta lapangan pekerjaan akan menghilang. Sejumlah profesi diperkirakan punah dan pekerjanya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena tergerus perkembangan teknologi yang semakin masif.

    Dalam risetnya berjudul Future of Work 2023, terungkap bahwa 23% tenaga kerja pada sejumlah industri diperkirakan akan berubah. Semua itu terjadi hanya dalam kurun waktu lima tahun saja.

    Risiko perkembangan teknologi tak hanya terkait hilangnya pekerjaan. Namun, bakal ada beberapa pekerjaan baru yang akan muncul selama periode tersebut.

    Salah satu industri yang akan mengalami perubahan drastis adalah media, hiburan, dan olahraga. Sekitar 23% pekerjaan bakal lenyap karena tergantikan dengan kemunculan profesi baru.

    Hal serupa juga akan terjadi pada lebih 23% pekerjaan di bidang pemerintahan, komunikasi digital dan teknologi informasi, real estat, layanan keuangan, serta transportasi dan rantai pasok.

    Berdasarkan laporan WEF, berikut 15 daftar pekerjaan yang perlahan menuju punah hingga periode 2027 mendatang:

    1. Teller bank

    2. Petugas pos

    3. Kasir dan loket

    4. Data entry

    5. Sekretaris dan administrasi

    6. Staf pencatat stok (stock-keeping)

    7. Staf akuntansi, pembukuan, dan payroll

    8. Legislator dan pejabat pemerintahan

    9. Staf statistik, asuransi, dan keuangan

    10. Sales door-to-door, pedagang kaki lima, dan penjual koran

    11. Satpam

    12. Manajer kredit dan pinjaman

    13. Penyelidik dan pemeriksa klaim

    14. Penguji software

    15. Relationship manager

    (fab/fab)