Produk: PKL

  • Penertiban Depan Pasar Bangil Dimulai, Pedagang Liar Dipindah ke Lokasi Alternatif

    Penertiban Depan Pasar Bangil Dimulai, Pedagang Liar Dipindah ke Lokasi Alternatif

    Pasuruan (beritajatim.com) – Aktivitas di depan Pasar Bangil mulai ditata ulang setelah kawasan tersebut lama dipadati pedagang liar serta aktivitas bongkar muat. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menilai kondisi itu membuat arus kendaraan tersendat setiap hari.

    Penertiban resmi diberlakukan pada 24 November 2025 dengan mengacu pada Perda 11/2005 tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Langkah ini menjadi fokus utama Disperindag untuk mengembalikan fungsi jalan di salah satu titik terpadat Bangil.

    Kepala UPT Pasar Disperindag Kabupaten Pasuruan, Iwan Wahyudi, menegaskan bahwa seluruh aktivitas seperti berjualan, parkir, hingga bongkar muat dilarang berada di depan pasar. Menurutnya, imbauan sudah disosialisasikan kepada pedagang selama beberapa hari terakhir.

    “Papan larangan sudah kami pasang sejak pekan lalu,” ujar Iwan. Ia mengatakan bahwa pedagang malam maupun pagi telah menerima pemberitahuan lengkap mengenai aturan baru itu.

    Sebagai solusi, pemerintah menyiapkan dua lokasi alternatif bagi pedagang yang sebelumnya berjualan di area terlarang. Lokasi yang dipilih adalah Kampung Planet (eks Terminal Bangil) serta area Kios Selatan atau Kios Mangga.

    Dua lokasi itu dinilai lebih aman dan tidak mengganggu lalu lintas utama. Iwan menyebut bahwa langkah ini memberikan ruang bagi pedagang untuk tetap berjualan dengan cara yang lebih tertib. “Ini bukan tindakan represif, tapi penataan,” tegasnya. Ia memastikan penertiban dilakukan secara humanis dan tetap mengedepankan kenyamanan pedagang.

    Pemkab juga menargetkan terciptanya pasar yang lebih bersih, tertib, dan sehat sehingga minat belanja masyarakat dapat meningkat. Penataan ini menjadi bagian dari instruksi bupati untuk memperbaiki wajah pusat-pusat perdagangan.

    Disperindag turut mengantisipasi potensi munculnya pedagang baru yang mencoba menempati kembali area depan pasar. Koordinasi dengan Satpol PP diperkuat mengingat keterbatasan jumlah personel pengawasan pasar. “Pemantauan bersama akan terus dilakukan,” ujar Iwan. Ia berharap kawasan depan Pasar Bangil dapat terjaga dari keberadaan pedagang liar secara berkelanjutan. (ada/kun)

  • DPRD Jakarta Pesimis Perda Larangan Penjualan Rokok Bisa Diterapkan: Jangan Jadi Ide Gagah-gagahan

    DPRD Jakarta Pesimis Perda Larangan Penjualan Rokok Bisa Diterapkan: Jangan Jadi Ide Gagah-gagahan

    Sebelumnya, menurut Dewan Pembina Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ngadiran pasal-pasal larangan penjualan rokok yang difinalisasi Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Pansus Raperda KTR) DPRD DKI Jakarta dikhawatirkan berdampak pada mata pencaharian pedagang.

    “Pasal larangan penjualan rokok radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, sampai perluasan kawasan tanpa rokok di pasar rakyat sama saja dengan menghilangkan mata pencaharian pedagang pasar yang semakin hari semakin tergerus,” kata Ngadiran dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (20/11/2025).

    Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini memiliki total 153 pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya. Dari jumlah itu, 146 pasar masih aktif operasional, sementara tujuh pasar lainnya telah dialihfungsikan dengan jumlah pedagang tercatat sebanyak 110.480 orang.

    “Ada seratus ribuan pedagang yang terdampak langsung dengan larangan-larangan Ranperda KTR ini. Pedagang itu kan aset pasar yang harusnya dilindungi, diberdayakan, bukan ditekan dengan aturan yang tidak adil,” ucap Ngadiran.

    Ngadiran menyebut, APPSI mendesak Pemprov dan DPRD DKI Jakarta agar pasar tradisional atau pasar rakyat dikecualikan dari kategori ‘Tempat Umum’ dalam penerapan KTR secara total.

    Senada, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI), Ali Mahsun juga menyampaikan permohonannya agar Bapemperda DPRD DKI Jakarta segera meninjau ulang dan menunda pengesahan Raperda KTR yang dinilai bisa berdampak pada ekonomi pedagang kecil.

    “Kami menolak pasal-pasal yang mengatur jual beli rokok di dalam Raperda, DKI Jakarta. Baik itu jual rokok eceran maupun zonasi 200 meter dari sentra pendidikan, pelarangan pemajangan dan larangan merokok di area pasar, toko, dan rumah makin.Kami hadir hari ini mengetuk hati nurani wakil rakyat. Ini urusan perut!,” kata Ali.

    Ia menjelaskan, jika aturan tersebut dipaksakan untuk oleh DPRD DKI Jakarta, maka mata kehidupan rakyat kecil bakal makin terberangus. Dia berharap, anggota dewan dapat mendengar aspirasi pedagang.

    “Tolong hati nurani nya wakil rakyat, agar tidak memaksakan kehendak. Jangan atas nama kekuasaan, ego pribadi dan kelompok membuat keputusan yang menyusahkan nasib rakyat,” ucap dia.

  • Bapemperda Akui Akan Sulit Terapkan Raperda KTR di Masyarakat 
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        21 November 2025

    Bapemperda Akui Akan Sulit Terapkan Raperda KTR di Masyarakat Megapolitan 21 November 2025

    Bapemperda Akui Akan Sulit Terapkan Raperda KTR di Masyarakat
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Penerapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dinilai berpotensi menghadapi kendala besar di lapangan.
    Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, menyebut sejumlah pasal dalam aturan tersebut sulit diimplementasikan, terutama bagi pedagang kecil.
    Salah satu aturan yang dianggap bermasalah adalah larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.
    Jhonny menilai ketentuan tersebut berpotensi tidak sinkron dengan kondisi faktual pedagang yang sudah lebih dulu beroperasi di lokasi tertentu.
    “Sangat sulit nanti mengatur pedagang. Bagaimana jika usaha mereka lebih dahulu ada dari sekolah? Nah, makanya saya sampaikan di Rapat Bapemperda tadi,” ujar Jhonny kepada wartawan, Jumat (21/11/2025).
    Ia menegaskan perlunya kajian ulang terhadap sejumlah aturan yang berpotensi memicu konflik horizontal antara pedagang kecil dan aparat penegak hukum.
    Jhonny juga mengingatkan bahwa peraturan dengan daya paksa lemah berisiko menjadi aturan yang tidak berjalan optimal.
    “Perda ini bisa tumpul. Tidak perlu diatur sebegitunya. Siapa juga yang bisa menegakkannya? Satpol PP? Jangan jadi ide gagah-gagahan di lapangan, tapi tercabut dari realita,” ucap Jhonny.
    Pernyataan Jhonny muncul setelah adanya aksi protes pedagang kaki lima (PKL) dan sejumlah pengusaha yang mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis (20/11/2025).
    Para pedagang membawa spanduk bertuliskan “Tolak
    Raperda KTR
    DKI Jakarta yang Membunuh Ekonomi Kerakyatan!” dan “Lawan! Ini Soal Isi Perut Rakyat!”.
    Dewan Pembina Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ngadiran, meminta pemerintah mengecualikan pasar rakyat dari kategori tempat umum dalam Raperda.
    Ia menyebut ada 153 pasar milik Pemda DKI, dengan 146 pasar masih aktif dan dihuni sekitar 110.480 pedagang.
    “Pasal larangan penjualan rokok radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, sampai perluasan
    kawasan tanpa rokok
    di pasar rakyat, sama saja dengan menghilangkan mata pencaharian pedagang pasar yang semakin hari semakin tergerus,” kata Ngadiran.
    Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima, Ali Mahsun, juga meminta DPRD meninjau ulang dan menunda pengesahan Raperda yang dinilai menekan ekonomi rakyat kecil.
    Saat ini, Raperda KTR telah dinyatakan rampung oleh Pansus KTR. Selanjutnya, proses legislasi beralih ke Bapemperda untuk peninjauan ulang dan evaluasi pasal-pasal yang dinilai bermasalah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9
                    
                        Jokowi Pidato Bahasa Inggris di Bloomberg New Economy Forum, Banggakan Infrastruktur, QRIS hingga Gojek
                        Nasional

    9 Jokowi Pidato Bahasa Inggris di Bloomberg New Economy Forum, Banggakan Infrastruktur, QRIS hingga Gojek Nasional

    Jokowi Pidato Bahasa Inggris di Bloomberg New Economy Forum, Banggakan Infrastruktur, QRIS hingga Gojek
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 RI Joko Widodo memamerkan kinerja pemerintahannya dalam satu dekade saat berpidato di Bloomberg New Economy Forum yang digelar di Singapura, Jumat (21/11/2025).
    Salah satunya, pembangunan proyek
    infrastruktur
    dasar. Menurut
    Jokowi
    , membangun sebuah perekonomian bukanlah sebuah hal yang mudah, namun perubahan diperlukan.
    Jokowi mengingatkan, tanpa infrastruktur yang kuat, ekonomi tidak dapat tumbuh.
    “Perubahan memang tidak pernah mudah, tetapi perubahan itu perlu. Ketika pertama kali menjadi Presiden, saya punya pertanyaan sederhana. Bagaimana kita bisa membangun ekonomi yang kuat untuk 280 juta penduduk? Kita tahu tidak ada jalan pintas,” kata Jokowi berbahasa Inggris, dikutip dari YouTube
    Bloomberg
    Economic Forum, Jumat.
    “Oleh karena itu, kami fokus pada hal-hal dasar, membangun jalan raya, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, dan jaringan digital,” imbuh dia.
    Mantan Wali Kota Solo ini menyampaikan, bukan hanya jalan dan jembatan, Indonesia juga telah membuat kemajuan pesat dalam infrastruktur digital.
    Selama 10 tahun memimpin Indonesia, pemerintah juga telah membangun pusat data, meluncurkan satelit baru, memperluas jaringan digital, dan meningkatkan konektivitas di seluruh negeri.
    “Kami memperkenalkan regulasi yang mendorong bisnis dan startup lokal untuk berkembang,” ujar dia.
    Hari ini, kata Jokowi, ia memiliki alasan kuat mengapa membangun infrastruktur dan memperkenalkan regulasi sangat penting sebelum beralih ke ekonomi cerdas.
    Pertama, karena infrastruktur menyediakan fondasi bagi konektivitas, arus data, dan integrasi teknologi.
    Infrastruktur merupakan tulang punggung terbaik yang menggerakkan ekonomi cerdas.
    Kedua, dengan regulasi yang tepat, ekosistem ini dapat tumbuh lebih kuat dan lebih cepat, memungkinkan inovasi, teknologi, dan kewirausahaan untuk berkembang bersama. Hal ini lah yang membuat peluang-peluang baru lahir.
    “Startup Indonesia seperti Gojek, Tokopedia, Halodoc, dan Traveloka tumbuh karena ekosistem yang mendukung mereka. QRIS Indonesia menjadikan pembayaran digital mudah dan universal. Saat ini, seorang pedagang kaki lima di desa kecil menggunakan sistem yang sama dengan perusahaan besar di Jakarta,” tandas Jokowi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Di Balik Keindahan Monas, PKL Bertahan Hidup Sambil Terus Kucing-kucingan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        21 November 2025

    Di Balik Keindahan Monas, PKL Bertahan Hidup Sambil Terus Kucing-kucingan Megapolitan 21 November 2025

    Di Balik Keindahan Monas, PKL Bertahan Hidup Sambil Terus Kucing-kucingan
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Kerapian kawasan Monumen Nasional (Monas) kembali dipertanyakan setelah deretan pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang asongan memenuhi akses masuk IRTI Monas, Jakarta Pusat.
    Di tengah gencarnya penataan oleh Pemprov DKI, kerumunan pedagang justru menjadi pemandangan yang kontras dengan wajah Monas yang semakin tertata.
    Deru kendaraan dari Jalan Medan Merdeka tak mampu meredam riuhnya suasana di pintu masuk Monas siang itu. Wisatawan datang silih berganti, ada yang membawa anak kecil berlari menuju gerbang, ada pula yang sibuk berfoto dengan latar Monumen Nasional.
    Namun, di balik keriuhan itu, pemandangan lain langsung mencuri perhatian,  yaitu pedagang asongan dan PKL yang memadati kiri-kanan jalur masuk. Meski beberapa tahun terakhir Monas terlihat lebih rapi, para pedagang tetap bermunculan—bertahan, berpindah, bahkan kucing-kucingan dengan petugas.
    Sejumlah wisatawan mengaku tidak keberatan dengan kehadiran pedagang, karena mereka merasa terbantu. Namun, mereka juga menilai kondisi pintu masuk menjadi semrawut.
    Rama (26) pekerja swasta yang datang bersama temannya dari Bandung, mengaku terkejut sekaligus bingung melihat pemandangan pedagang yang ia jumpai.
    “Masuk dari pintu utara, kiri-kanan langsung ada pedagang duduk. Saya enggak terlalu terganggu, mengerti ini tempat ramai. Tapi kalau pengunjung banyak, jadi agak sempit,” ujar Rama, Kamis (20/11/2025).
    Ia melihat beberapa pedagang tampak waspada seolah takut razia. Meski begitu, ia tetap membeli minuman karena akses ke IRTI cukup jauh.
    “Jujur membantu. Kalau harus ke IRTI itu jauh,” katanya.
    Menurut dia, penataan kawasan Monas perlu konsisten, tidak terlalu steril namun tidak juga dibiarkan semrawut.
    Cinta (38), pengunjung lain asal Bekasi, merasakan hal serupa. Ia tidak mempermasalahkan pedagang minuman atau mainan anak, tetapi jalur masuk menjadi kacau.
    “Beberapa kali saya mesti menepi karena kerumunan kecil di depan pedagang es krim,” ujarnya.
    Ia melihat petugas Satpol PP lewat, tetapi pedagang tampak tetap bertahan.
    “Kasihan juga kalau mereka harus kucing-kucingan terus,” ungkapnya.
    Ferdy (19) juga menilai pedagang adalah hal biasa, tetapi merasa terganggu ketika ada pedagang yang mengikuti sambil menawarkan barang.
    “Beberapa pedagang nawarin minum sambil ngikutin sedikit. Itu agak mengganggu,” katanya.
    Ia turut mendengar keluhan pedagang soal razia dan berharap aturan lebih manusiawi diberlakukan.
    Tati (47), pedagang minuman yang sudah lebih dari sepuluh tahun berjualan di sekitar Monas, mengaku tidak punya pilihan selain duduk di pintu masuk.
    “Kalau jauh sedikit saja, pembeli enggak nengok. Saya enggak punya modal buat sewa kios,” katanya.
    Ia membawa dua kantong besar berisi air mineral, teh botol, dan kopi sachet.
    “Kalau hujan, bubar. Kalau razia, baru buka sedikit sudah disuruh pindah,” ujarnya.
    Penertiban sering membuatnya tertekan. Menurut dia, aturan penertiban ketat membuat pedagang seperti harus hidup di bawah tekanan.
    “Enggak pernah marah sama petugas. Mereka cuma jalankan tugas. Tapi tolong kasih kami tempat khusus dekat pintu,” katanya.
    Pada momentum tertentu seperti demonstrasi di sekitar Patung Kuda, Tati memanfaatkan keramaian itu untuk berjualan. Setelah demo berakhir, biasanya dia akan kembali ke Monas.
    Pedagang lain Rudi (41) menjual camilan dan mainan anak, pernah punya lapak di dekat IRTI. Namun sejak renovasi beberapa tahun lalu, ia tak bisa lagi masuk ke dalam.
    “Kata pengelola nanti ada penataan UMKM. Tapi sampai sekarang enggak jelas,” ucapnya.
    Setiap razia, ia mengangkat barang dagangannya dan berpindah ke balik tiang atau tembok untuk menghindari penyitaan. Ia menilai Monas seharusnya bisa menata pedagang, bukan menghilangkan mereka.
    “Pengunjung juga beli kok. Artinya kami ada manfaatnya,” katanya.
    Nana (32), pedagang permen kapas, mengaku tidak bisa lari saat razia karena barang jualannya besar.
    “Jadi saya pura-pura enggak jualan,” ujarnya pelan.
    Ia mengakui malu saat digusur di depan umum, namun kebutuhan keluarga membuat ia tetap kembali setiap hari.
    Adapun Kamal (58) pedagang es krim dorong, mengaku termasuk yang paling kesulitan saat penertiban.
    “Gerobak saya berat. Enggak mungkin kabur. Jadi saya duduk diam saja. Habis petugas pergi, saya buka lagi,” kata pria berusia 58 tahun itu sambil tertawa pahit.
    Ia mengakui keberadaan gerobaknya memang mempersempit jalur masuk. Namun ia hanya berharap ada titik yang disediakan pemerintah.
    “Kami enggak bandel. Kami cuma hidup,” ujarnya.
    Sukma (63), pedagang senior, mengatakan hanya membutuhkan tempat kecil untuk berjualan tanpa diusir. Monas baginya adalah satu-satunya sumber pendapatan.
    “Di seberang halte pernah saya coba jualan. Tapi enggak ada yang beli. Jadi balik lagi,” katanya.
    Kepala UPK Monas, Muhammad Isa Sanuri, menegaskan pedagang tidak diperbolehkan berjualan di dalam maupun di pintu masuk kawasan Monas.
    “Pedagang tidak ada yang masuk kawasan Monas. Tidak boleh ada transaksi jual beli,” ujarnya.
    Satu-satunya area yang legal untuk kegiatan usaha adalah Lenggang Jakarta. Isa menyebut koordinasi dengan Satpol PP dilakukan secara rutin, khususnya dengan Satpol PP Kecamatan Gambir.
    Penertiban memang kerap dilakukan, bahkan pada 2 Juli 2025 terjadi kericuhan kecil antara PKL dan petugas.
    Kepala Satpol PP Jakarta Pusat saat itu, Tumbur Parluhutan Purba, menegaskan bahwa pihaknya wajib menjaga kawasan tetap steril.
    “Ada sedikit cekcok karena PKL tidak mengindahkan petugas. Tapi kami lakukan penghalauan semaksimal mungkin, baik stasioner maupun mobile,” ujarnya waktu itu.
    Pantauan
    Kompas.com
    pada Kamis siang menunjukkan pintu masuk Monas tampak semrawut. Jalur pedestrian di sisi pagar berubah menjadi “pasar kecil” spontan.
    Pedagang duduk di pot beton, gerobak es krim mangkal di pilar gerbang, dan jajanan anak digantung di bilah bambu.
    Di satu sisi, wisatawan tampak terbantu. Di sisi lain, papan larangan berdagang yang terpasang jelas tidak membuat pedagang berhenti.
    Ketika petugas berseragam lewat, pedagang cepat gelisah—ada yang menunduk, ada yang mengemas dagangannya sebagian. Kontras antara ketegasan aturan dan kerasnya kebutuhan hidup tampak nyata.
    Papan larangan berdagang dipasang jelas di dekat pintu, tetapi tidak membuat pedagang berhenti beraktivitas.
    “Ya tetap saja namanya cari rezeki,” kata Kamal.
    Monas, ikon wajah Ibu Kota, memperlihatkan tarik-menarik yang belum selesai, yakni wisatawan menginginkan kenyamanan, pengelola menuntut ketertiban, sementara pedagang membutuhkan ruang untuk bertahan hidup.
    Hingga solusi permanen ditemukan, pemandangan pedagang memenuhi pintu masuk Monas tampaknya masih akan menjadi bagian dari denyut kawasan tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakil Bapemperda DKI nilai larangan jual rokok sulit diimplementasikan

    Wakil Bapemperda DKI nilai larangan jual rokok sulit diimplementasikan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menilai pasal-pasal pelarangan penjualan rokok dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sulit untuk diimplementasikan.

    Hal ini, kata dia, termasuk pasal yang melarang penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

    “Sangat sulit nanti mengatur pedagang. Bagaimana jika usaha mereka lebih dahulu ada dari sekolah? Makanya saya sampaikan di Rapat Bapemperda,” kata Johnny di Jakarta, Jumat.

    Dia juga memproyeksikan pasal pelarangan itu dapat berujung bentrok antara pedagang dengan aparat penegak hukum.

    “Perda ini bisa tumpul. Tidak perlu diatur sebegitunya. Siapa juga yang bisa menegakkannya? Satpol PP? Jangan jadi ide gagah-gagahan tapi tercabut dari realita,” ujar Johnny.

    Sebelumnya, sejumlah pedagang kaki lima, pedagang pasar dan pedagang warteg membentangkan spanduk penolakan Raperda KTR di depan Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis (20/11).

    Dewan Pembina Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran mengatakan pihaknya tegas menyatakan penolakan terhadap pasal-pasal pelarangan penjualan yang telah difinalisasi oleh Panitia Khusus (Pansus) Raperda KTR DPRD DKI Jakarta.

    “Pasal larangan penjualan rokok radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, sampai perluasan kawasan tanpa rokok di pasar rakyat sama saja dengan menghilangkan mata pencaharian pedagang pasar yang semakin hari semakin tergerus,” ungkap Ngadiran.

    Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki 153 pasar yang dikelola oleh Perumda Pasar Jaya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 146 pasar masih aktif beroperasi, sedangkan tujuh pasar lainnya telah dialihfungsikan. Sementara itu, jumlah pedagang pasar itu mencapai 110.480 orang.

    “Ada seratus ribuan pedagang yang terdampak langsung dengan larangan-larangan Raperda KTR ini. Pedagang itu kan aset pasar yang harusnya dilindungi, diberdayakan,” tutur Ngadiran.

    Oleh karena itu, dia menambahkan APPSI mendesak Pemprov dan DPRD DKI agar pasar tradisional atau pasar rakyat dikecualikan dalam kategori “Tempat Umum” pada penerapan Raperda KTR secara secara keseluruhan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • FGD Peningkatan Coverage Jamsostek, Wali Kota Kediri Tekankan Penguatan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan

    FGD Peningkatan Coverage Jamsostek, Wali Kota Kediri Tekankan Penguatan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi pekerja di Kota Kediri, Rabu (19/11/2025), di Harris Hotel and Conventions Malang.

    Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Kediri menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kediri untuk terus hadir memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja, terutama pekerja rentan dan pekerja sektor informal. “Tentunya, upaya ini tidak mungkin dapat diwujudkan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi, komunikasi, dan kerja sama yang solid antara organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, kelurahan, hingga instansi vertikal lainnya, termasuk BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Mbak Wali.

    Lebih lanjut, Wali Kota Kediri menyampaikan bahwa saat ini Pemkot Kediri tengah memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem, penataan data berbasis kelurahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui visi Kediri Mapan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah risiko munculnya kemiskinan baru ketika tulang punggung keluarga mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia tanpa perlindungan jaminan sosial.

    Di lapangan, masih banyak pekerja rentan seperti pemulung, tukang becak, buruh harian lepas, pedagang kaki lima, pekerja disabilitas, pengambil sampah, hingga pekerja sosial keagamaan yang belum terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, kelompok ini memiliki tingkat risiko ekonomi paling tinggi.

    Pada saat yang sama, Wali Kota termuda ini menegaskan bahwa Pemkot Kediri juga sedang mendorong kesiapan menghadapi transformasi ekonomi kawasan, termasuk penguatan sektor ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas SDM di kelurahan. Menurutnya, seluruh proses pembangunan tersebut membutuhkan jaring perlindungan sosial yang kuat agar berjalan inklusif.

    “Kita semua memahami bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar administrasi kepesertaan. Ia adalah tameng ekonomi keluarga. Dengan jaminan kecelakaan kerja hingga pengobatan tanpa batas dan santunan kematian sebesar 42 juta rupiah, kita mencegah satu musibah berubah menjadi kemiskinan baru,” tegasnya.

    Melalui FGD ini, Wali Kota Kediri berharap seluruh pihak dapat menyelaraskan langkah, memperkuat strategi, serta memastikan bahwa manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. “Target UCJ sebesar 59,27% di tahun 2025, tidak hanya angka, tetapi representasi dari keluarga-keluarga yang hidup lebih aman dan sejahtera,” pungkasnya.

    Hadir dalam kegiatan ini Pj. Sekretaris Daerah Kota Kediri Ferry Djatmiko, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Kediri Hery Purnomo, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kediri Muhamad Abdurrohman Sholih, para Kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, camat se-Kota Kediri, serta tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • SMK RUS Kudus Buktikan Kualitas Animasi Pelajar Indonesia

    SMK RUS Kudus Buktikan Kualitas Animasi Pelajar Indonesia

    KUDUS – Sebagai bagian dari perkembangan industri animasi Indonesia, pendidikan vokasi memegang peran penting dalam membangun talenta muda yang kompeten dan berdaya saing global. Di tengah pesatnya kebutuhan tenaga kreatif, SMK Raden Umar Said (RUS) Kudus menjadi salah satu institusi pendidikan yang berfokus pada penguatan kompetensi animasi dan industri kreatif digital.

    Sejak ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan (Center of Excellence) pada tahun 2021, sekolah ini menunjukkan komitmen besar dalam menghubungkan dunia pendidikan dengan kebutuhan nyata industri.

    Dengan pendekatan teaching factory, integrasi industri, dan pembelajaran berbasis proyek, SMK RUS Kudus berhasil menghadirkan lingkungan belajar yang menyerupai ekosistem kerja profesional. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya berbagai karya animasi yang tak hanya selesai di ruang kelas, tetapi juga tayang di televisi nasional dan bekerja sama dengan klien internasional.

    Rico Andriansyah, Koordinator Program Keahlian Animasi 3D menjelaskan bagaimana salah satu IP unggulan bernama Wakaki Bow Kids berhasil tayang di televisi nasional dan terus berkembang setiap tahunnya. Ia juga menjelaskan latar belakang karakter serta proses produksinya. Hal ini diungkapkannya dalam acara Media Gathering Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BLDF). 

    “Wakaki Bow menceritakan petualangan anak-anak Indonesia. Ada Kibo dari Papua, Wakalin dari Kalimantan, tapi ceritanya kami modifikasi menjadi fantasi. Durasi tiap episode 7 menit, dan kalau aset sudah siap, satu episode bisa selesai dalam satu bulan,” jelasnya, saat ditemui di SMK RUS Kudus, Jawa Tengah pada Rabu, 19 November 2025.

    Rico menegaskan bahwa IP menjadi jawaban ketika proyek dari klien sedang tidak stabil.

    “Kami tidak bergantung penuh pada proyek luar. Wakaki Bow ini contoh IP yang kami buat sendiri lalu kami jual lisensinya. Ada juga merchandise yang menjadi pemasukan tambahan,” katanya.

    Dalam setahun, studio milik sekolah mampu mengerjakan 5–15 proyek, baik dari dalam maupun luar negeri.

    “Jumlahnya campur. Dari dalam negeri sekitar 60%, dari luar negeri 40%. Proyek besar kami antara lain Viaferis dari Irlandia dan Pororo, yang pengerjaannya bisa sampai dua tahun,” jelas Rico.

    Terkait manfaat bagi siswa, Rico menyampaikan sistem beasiswa berbasis performa.

    “Anak-anak dapat biasiswa tergantung performa. Selain itu, biaya operasional di 3D itu tinggi, jadi siswa sudah mendapat subsidi besar. Mentor dari industri hadir setiap hari, sehingga kualitas karya harus setara level profesional,” bebernya.

    Tentang penggunaan AI dalam produksi, Rico menegaskan bahwa mereka sudah memanfaatkannya secara internal.

    “AI kami gunakan untuk mempercepat produksi. Kami punya tim programmer yang mengembangkan AI sendiri. Tapi bukan sebagai hasil final, hanya bagian dari proses,” paparnya.

    David Ragdusa Putroho, Guru 3D Animasi menjelaskan proses seleksi siswa baru yang cukup ketat dan terstruktur.

    “Pendaftaran biasanya dibuka lebih awal dari sekolah lain. Seleksi meliputi administrasi, tes wawancara, dan tes menggambar. Wawancaranya dilakukan oleh guru serta mentor industri,” imbuhnya.

    Ia juga memaparkan perbedaan pola belajar dibanding sekolah umum.

    “Di HIRUS Animation, praktik dua hari penuh setiap minggu. Pelajaran umum tetap ada, tapi banyak yang dikolaborasikan dengan animasi. Misalnya matematika untuk menghitung gerakan bola atau pendulum,” imbuhnya.

    Kendala dalam mengajar juga tidak luput dari perhatian.

    “Kesulitan muncul ketika anak masuk karena keinginan orang tua, bukan minat pribadi. Namun untuk siswa yang memang sudah punya minat, prosesnya jauh lebih mudah,” tuturnya.

    Terkait AI, David melihatnya sebagai alat, bukan ancaman.

    “AI hanya kami gunakan sedikit, biasanya untuk ide cerita atau timeline. Kami tekankan bahwa AI itu produk manusia. Hasil karya manual tetap punya rasa yang berbeda,” paparnya.

    Hazza, salah satu siswa yang menjalani PKL selama satu tahun membagikan pengalamannya mengikuti program PKL di studio animasi sekolah.

    “PKL di sini selama satu tahun. Saya memilih tempat ini karena takut kalau di tempat lain malah tidak mengerjakan bidang saya. Saya ingin mengembangkan kemampuan menggambar,” ungkapnya.

    Ia bercerita bagaimana minatnya pada menggambar tumbuh dari kebiasaan menonton anime dan dukungan teman-teman. Hambatan dalam proses pun dijadikan pembelajaran.

    “Kesulitan saya biasanya soal pose dan gesture natural. Tapi hambatan bukan penghalang, justru batu loncatan untuk maju,” imbuhnya.

    Sebelum mendapatkan proyek, ia mengikuti pelatihan intensif tiga bulan.

    “Kami dilatih gesture dan anatomi. Karena dalam proyek, klien membutuhkan style yang tepat. Setelah itu barulah kami mengerjakan proyek-proyek dari klien,” ungkap Hazza.

    Motivasi yang disampaikan untuk generasi muda cukup mendalam.

    “Masa depan itu hanyalah masa lalu yang diulang-ulang. Kalau ingin mahir, ulangi latihanmu terus menerus. Begitu juga saya dalam menggambar.” ucapnya.

  • Koalisi UMKM serahkan petisi tolak Raperda KTR ke DPRD DKI Jakarta

    Koalisi UMKM serahkan petisi tolak Raperda KTR ke DPRD DKI Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Koalisi UMKM Jakarta telah menyerahkan petisi penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ke DPRD DKI Jakarta.

    Koalisi UMKM Jakarta terdiri dari pedagang kaki lima (PKL), warung kelontong, warteg, asongan hingga kopi keliling.

    “Kita sudah bikin koalisi, sudah sepakat untuk ‘Jaga Jakarta’, untuk menolak Raperda KTR,” kata Ketua Korda Jakarta Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara) Izzudin Zidan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

    Petisi Penolakan Ranperda KTR ini dibawa saat audiensi dengan pimpinan Bapemperda DPRD DKI Jakarta sebagai bukti penyatuan aspirasi lintas komunitas pelaku usaha.

    Tak hanya ke Bapemperda, petisi penolakan juga akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar Raperda KTR dapat ditunda pengesahannya.

    “Harapan kami ditunda sampai nanti waktunya kita sosialisasikan lagi kepada para pelaku usaha untuk kita tinjau ulang, kita sosialisasi, kita kasih tahu akan ada peraturan daerah mengatur KTR ini,” kata Zidan.

    Sementara itu, Sekjen Komunitas Warung Niaga Nusantara (Kowartami), Salasatun Syamsiyah mengatakan, kehadiran Perda KTR dikhawatirkan bakal menjadi peluang pungutan liar (pungli) oknum tertentu.

    Salasatun khawatir, pelaku usaha warteg dikenakan biaya-biaya lain di luar ketentuan agar usahanya tidak dijatuhi sanksi dari penegakan Perda KTR.

    “Dievaluasi kembali untuk rumah makan, warteg, tolong. Suara kami dari warteg-warteg ini didengar betul,” ujar Salasatun.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Semeru Status Awas, Gubernur Jatim Khofifah: Semoga Warga Selamat Semua

    Semeru Status Awas, Gubernur Jatim Khofifah: Semoga Warga Selamat Semua

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa meminta masyarakat agar lebih berhati-hati dan menjaga radius aman dari erupsi Gunung Semeru yang sudah berstatus Awas (Level IV).

    “Semoga semua terkendali dan warga selamat semua. Mohon saling berkoordinasi. (Masyarakat dan petugas) hindari merekam dengan jarak yang tidak aman,” kata Khofifah di akun resmi IG pribadinya @khofifah.ip, Rabu (19/11/2025) malam.

    “Saudaraku, perkembangan kejadian pada hari Rabu, 19 November 2025 pukul 17.30 WIB terkait aktivitas Gunung Api Semeru – Kab. Lumajang sesuai laporan BPBD Jatim :

    – Pada hari Rabu, 19 November 2025 pkl. 14.13 WIB, telah terjadi Awan Panas Guguran (APG) pada Gunung Api Semeru, Kab. Lumajang.

    – Pada pkl. 17.00 WIB, kenaikan Tingkat Aktivitas Gunung Semeru dari Level III (Siaga) ke Level IV (Awas).

    – Awan panas guguran masih berlangsung, dengan amplitudo maksimum 34 mm.

    – Awan panas guguran dengan jarak luncur 14 km dari puncak gunung.

    – Awan panas guguran cenderung mengarah ke Utara. – Akses di Jembatan Gladak Perak ditutup,” paparnya.

    Khofifah meminta kepada masyarakat mengikuti arahan pihak berwenang. Saat ini telah disiapkan lokasi pengungsian di Balai Desa Oro Oro Ombo dan SD Oro Oro Ombo 03 serta Balai Desa Penanggal untuk warga area Gunung Sawur. Lokasi ada di Kec. Pronojiwo, Kec. Candipuro & Kec. Rowokangkung.

    Dampak yang ditimbulkan adalah aroma belerang di lokasi setempat menyebabkan gangguan kenyamanan dan pernapasan bagi warga setempat.

    Upaya yang dilakukan saat ini antara lain Pusdalops PB BPBD Prov. Jatim melanjutkan koordinasi dengan PPGA Semeru dan BPBD Kab. Lumajang terkait perkembangan aktivitas Gunung Api Semeru.

    Kemudian, Tim BPBD Kab. Lumajang melanjutkan monitoring aktivitas Gunung Api Semeru di sekitar lokasi kejadian. – TRC BPBD Kab. Lumajang melanjutkan patroli dan membantu mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman.

    Serta, TRC BPBD Kab. Lumajang membantu mengatur pergerakan lalu lintas warga di sekitar lokasi terdampak agar proses evakuasi berjalan lancar dan aman. TRC BPBD Kab. Lumajang juga mendistribusikan masker kepada warga setempat. Dan, TRC BPBD Kab. Lumajang melakukan penyisiran warga di area Gunung Sawur. (tok/ted)