Xcloud.id

Produk: PKL

  • Warga Keluhkan Pencurian Hingga Begal Marak Usai Posko Keamanan di Batu Ampar Jaktim Dibongkar

    Warga Keluhkan Pencurian Hingga Begal Marak Usai Posko Keamanan di Batu Ampar Jaktim Dibongkar

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, KRAMAT JATI – Pembongkaran teras posko keamanan terpadu di Jalan Batu Ampar III, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur membuat tingkat kriminalitas meningkat.

    Sejak dua bulan setelah pembongkaran yang dilakukan pihak Kelurahan Batu Ampar, dan kini posko keamanan terpadu tak lagi dijaga petugas gabungan tiga pilar berbagai kasus kejahatan terjadi.

    Ketua RW 03 Batu Ampar, Abdullah mengatakan usai pembongkaran teras posko keamanan terpadu tersebut kasus pencurian sepeda motor (Curanmor) dan begal terjadi di wilayahnya.

    “Setelah dibongkar kerawanan meningkat. Di wilayah RW 03 itu pas bulan puasa lalu saja ada tiga kasus pencurian sepeda motor, di wilayah RW 04 ada satu,” kata Abdullah, Kamis (10/4/2025).

    Padahal sebelum pembongkaran dan posko masih dijaga petugas tiga pilar dari Bhabinkamtibmas, Babinsa, Pokdar Kamtibmas, dan warga hampir tidak ada gangguan keamanan di RW 03.

    Beda dengan sekarang setelah teras posko dibongkar pihak Kelurahan Batu Ampar dengan alasan karena kerap dijadikan tempat nongkrong, dan berjualan pedagang kaki lima (PKL).

    Bahkan pada Rabu (9/4/2025) sekira 05.30 WIB seorang pemuda warga RW 03 menjadi korban pencurian disertai kekerasan atau begal hingga mengalami luka bacok di tangan dan kaki.

    KETUA RW BICARA – Ketua RW 03 Batu Ampar, Abdullah saat memberi keterangan di Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (10/4/2025). Abdullah menyinggung soal posko kemanan yang dibongkar pihak kelurahan.

    “Kalau sebelum-sebelumnya enggak ada Curanmor, enggak ada tawuran. Kemarin Rabu pagi saja di Jalan Batu Ampar I, ada warga dibacok tangan sama kakinya, handphone diambil,” ujarnya.

    Abdullah menuturkan hingga kini tidak mengetahui pasti alasan pihak Kelurahan Batu Ampar membongkar teras posko keamanan terpadu di Jalan Batu Ampar III yang dibangun warga secara swadaya.

    Menurutnya sebelum pembongkaran pihak Kelurahan Batu Ampar tidak memberikan informasi apapun kepada pengurus lingkungan, maupun tokoh agama di wilayah RW 03 Batu Ampar.

    Bagi warga pembongkaran teras posko keamanan terpadu tersebut janggal karena selama ini berfungsi sebagai tempat petugas gabungan tiga pilar untuk mencegah gangguan keamanan.

    “Dulu kalau ada anak-anak bawa motor geber-geber lewat pasti langsung ditegur, sekarang bagaimana. Setelah dibongkar posko enggak ada lagi yang jaga, pindah-pindah enggak tentu,” tuturnya

    Pihak Kelurahan Batu Ampar membenarkan adanya pembongkaran bagian depan teras posko keamanan terpadu untuk mencegah gangguan keamanan di Jalan Batu Ampar III.

    Lurah Batu Ampar, Rusman Rusli mengatakan pembongkaran bagian depan teras dilakukan berdasar aduan warga lewat cepat respon masyarakat (CRM) ke pihak kelurahan.

    “Itu terkait bangunan liar yang berdiri di atas tanah untuk penataan kawasan unggulan Kelurahan Batu Ampar. Atas aduan warga yang mengganggu kenyamanan lalu lintas,” kata Rusli.

    Menurutnya berdasar aduan warga, bagian depan posko keamanan terpadu kerap digunakan untuk tempat nongkrong dan berdagang sehingga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Batu Ampar III.

    Pihak Kelurahan Batu Ampar mengklaim pembongkaran bangunan liar bagian depan teras posko keamanan terpadu pun sudah mendapat izin dari tokoh masyarakat sekitar.

    Pernyataan ini berbeda dengan keterangan Ketua RW 03 Batu Ampar, Abdullah yang mengaku bahwa dia dan tokoh agama di wilayah Batu Ampar tidak mengetahui alasan pembongkaran.

    Rusli menuturkan bangunan posko keamanan terpadu di Jalan Batu Ampar III sedianya juga merupakan bangunan liar karena berada di atas saluran air, sebagaimana tempat usaha lain.

    “Saya meminta Poskamdu (posko keamanan terpadu) tidak dibongkar. Tadinya tidak dibongkar (terasnya), tapi karena selalu nongkrong, jualan liar akhirnya saya minta ditata lagi,” tuturnya.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Disbudpar Kudus mulai berlakukan tiket non tunai di semua objek wisata

    Disbudpar Kudus mulai berlakukan tiket non tunai di semua objek wisata

    Pembayaran tiket menggunakan QRIS di 20 loket wisata ini untuk memudahkan wisatawan membeli tiket

    Kudus (ANTARA) – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, per 2 April 2025 mulai memberlakukan pembayaran non tunai atau melalui aplikasi Kode Respons Cepat Standar Indonesia (QRIS) di semua objek wisata yang dikelola Pemkab Kudus.

    “Pembayaran tiket menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di 20 loket wisata yang dikelola Pemkab Kudus ini untuk memudahkan wisatawan membeli tiket,” kata Kepala Disbudpar Kudus Mutrikah di Kudus, Kamis.

    Selain itu, kata dia, program digitalisasi retribusi di sejumlah objek wisata juga menindaklanjuti instruksi yang dicanangkan oleh Bupati Kudus Sam’ani Intakoris sebagai bagian dari upaya mendongkrak penerimaan asli daerah (PAD) serta menekan potensi kebocoran.

    Menurut dia, model pembayaran secara digital sangat membantu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena tidak perlu repot membawa uang tunai untuk masuk ke objek-objek wisata yang dikelola pemerintah.

    Dari 20 loket objek wisata dikelola oleh dua UPTD, yakni UPTD Pengelola Objek Wisata serta UPTD Museum dan Taman Budaya.

    Adapun 20 loket objek wisata tersebut, yakni Aula Gedung Kesenian dan Taman Budaya, Hotel Graha Muria, Portal Colo, Pondok Wisata, Taman Ria, Parkir Khusus Colo, Taman Krida Wisata, Museum Kretek, Ember Tumpah, Waterpark, Waterpool, Mandi Bola, Gantangan, Terapi Ikan, Trampolin, hingga Mini Movie.

    Kemudian, ada juga retribusi PKL Taman Krida, retribusi PKL Taman Menara, retribusi PKL Seputar Colo, hingga retribusi PKL Museum Kretek.

    Sebelum diberlakukan, kata dia, selain mengajukan barkode ke Bank Jateng dan Bank Indonesia (BI) dalam mendukung pembayaran retribusi secara non tunai sebagai mitra juga memberikan pelatihan terhadap petugas.

    “Untuk sosialisasi kepada masyarakat sudah dimulai, termasuk melibatkan media di Kudus. Tentunya akan terus dilakukan agar masyarakat nantinya terbiasa dengan pembayaran non tunai,” ujarnya.

    Disbudpar juga melakukan sosialisasi melalui flyer digital yang disebarkan melalui media sosial, selain pula melalui tatap muka langsung.

    Upaya lain yang sedang dipersiapkan, yakni menyiapkan kartu elektronik untuk masuk objek wisata yang sudah terisi saldonya, sebagai alternatif masyarakat yang tidak memiliki elektronik banking atau mobile banking.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Targetkan Trotoar Inklusif, Pemkot Bandung Bakal Tertibkan Bangunan Semi Permanen hingga PKL

    Targetkan Trotoar Inklusif, Pemkot Bandung Bakal Tertibkan Bangunan Semi Permanen hingga PKL

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bakal segera lakukan penertiban bangunan semi permanen, di seluruh trotoar yang ada di Kota Kembang.

    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyebut, hal ini sebagai upaya pihaknya dalam menghadirkan trotoar inklusif, dan mengembalikan fungsi trotoar sebagai hak pejalan kaki.

    “Di atas trotoar tidak boleh ada bangunan semi-permanen, semua bangunan semi-permanen di atas trotoar akan digusur, itu sudah pasti,” kata Farhan, Rabu (9/4/2025).

    BACA JUGA:Proyek Trotoar di Kota Bandung Dibuat Asal Jadi? Begini Alasan Kadisnya!

    Diakui Farhan, Pemkot Bandung kini tengah merancang susunan peraturan yang mengatur kebijakan tersebut. Hal ini guna memastikan tak ada kendala saat pelaksanaan program.

    “Cuma masalahnya memang saya belum berlakukan. Tapi ini pengumuman saja, siap-siap akan ada keluar peraturan seperti itu,” ujarnya.

    Disinggung soal Pedagang Kaki Lima (PKL), lanjut Farhan, pihaknya bakal mempertahankan zona peruntukan dan bukan peruntukan yang tersebar di berbagai wilayah Kota Kembang.

    Namun, Farhan menegaskan, tak boleh ada satupun PKL yang berjualan selama 24 jam. Selain itu, setiap PKL dilarang menyimpan gerobaknya meskipun lokasi tersebut berada di zona peruntukan.

    BACA JUGA:Teror Trotoar, Mirisnya Proyek Tahunan di Kota Bandung yang Belum Rampung

    “Masalah zona untuk PKL tetap kita pertahankan kita akan review, ditambah dengan jam buka tutup tidak boleh ada PKL 24 jam,” ungkapnya.

    “Jualan boleh, tapi tidak boleh menetap, jadi tidak boleh 24 jam. bag-bagan tidak boleh disimpen di trotoar, bag-bagan bawa pulang,” tambahnya.

    Kendati demikian, Farhan mengungkapkan, pihaknya akan kembali menelaah segala peraturan guna realisasi sesuai target yang diharapkan di lapangan.

    “Kita akan kembali lagi ke meja meneliti dan menelah kembali apa saja yang bisa kita lakukan terhadap peraturan,” pungkasnya. (Dam)

  • Teras Cihampelas Bakal Kembali Direvitalisasi, Tiga Aspek Berikut Jadi Perhatian Pemkot Bandung

    Teras Cihampelas Bakal Kembali Direvitalisasi, Tiga Aspek Berikut Jadi Perhatian Pemkot Bandung

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bakal kembali merevitalisasi kawasan Teras Cihampelas, guna menggeliatkan kembali roda perekonomian di kawasan tersebut.

    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menuturkan, fokus perhatian nantinya bakal dilakukan meliputi aspek ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum), Infrastruktur, dan perbaikan segala sarana prasarana pendukung di kawasan tersebut.

    “Pemerintah kota Bandung dalam hal Teras Cihampelas akan melakukan tiga fungsi dasar. Satu, menjaga keamanan 24 jam. Dua, memastikan infrastrukturnya berjalan dan berfungsi dengan baik,” kata Farhan di Terminal Cicaheum Kota Bandung, Selasa (8/4).

    “Terus ada ide liftnya akan diganti menjadi eskalator kayaknya itu ide bagus. Kemudian, yang pasti lampu dan toilet nyala,” lanjutnya.

    BACA JUGA:Pedagang Teras Cihampelas Tagih Janji Wali Kota Bandung Terkait Revitalisasi

    Disinggung soal PKL sendiri, Kata Farhan, pihaknya bakal memberikan akses penuh kepada Koperasi Pedagang Teras Cihampelas guna mengatur segala jenis PKL di kawasan ini.

    “Ya, itu diatur aja masing-masing. Silakan mengatur diri sendiri. Karena kan sudah ada Koperasi Pengelola, jadi nanti Koperasi Pengelola akan menyampaikan usulan program kepada kami,” ujarnya.

    Namun dengan catatan, segela jenis aktifitas para PKL tidak boleh melanggar peraturan yang telah tertuang di dalam Perda maupun Perwal, juga tidak boleh mengganggu ketertiban umum.

    “Kalau memang selama itu tidak melanggar peraturan, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban silahkan saja,” ucapnya.

    BACA JUGA:Menunggu Nasib Pulihnya Teras Cihampelas di Era Wali Kota Bandung Terpilih

    Pengawasan nantinya bakal dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung dan Aparat Penegak Hukum (APH). Di sisi lain, pihaknya juga berencana bakal merevitalisasi para pelaku bisnis di kawasan Cihampelas.

    “Satpol PP dan Kewilayahan. Dan kita tentu kerjasama dengan APH. Sambil saya juga akan melihat kemungkinan untuk merevitalisasi bisnis yang ada di Cihampelas,” ungkapnya.

    Dirinya berharap, dalam satu tahun ke depan pergeliatan ekonomi di kawasan Teras Cihampelas bakal kembali hidup, berbarengan dengan selesainya revitalisasi tempat wisata ikon Kota Bandung tersebut.

    “Mudah-mudahan dalam waktu kurang dari satu tahun, kita sudah menemukan kembali Teras Cihampelas yang kinclong,” pungkasnya. (Dam)

  • Tren Naik Turun Pemudik Lebaran, Bagaimana Tahun Ini?

    Tren Naik Turun Pemudik Lebaran, Bagaimana Tahun Ini?

    Bisnis.com, JAKARTA – Mudik Lebaran 2025 agaknya tampak berbeda jika dibandingkan dengan momen pada perayaan Idulfitri pada tahun-tahun sebelumnya.

    Pasalnya, setelah masa pandemi Covid-19 pada 2020, tren realisasi para pemudik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, pada tahun ini trennya mulai mengalami penurunan.

    Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat arus mudik Lebaran 2025 dimulai pada 21 Maret 2025 hingga 11 April 2025. Puncak arus mudik pun terjadi pada 28 Maret 2025, sedangkan puncak arus balik diprediksi jatuh pada esok hari atau 6 April 2025. 

    Pada puncak arus mudik atau H-3 Idulfitri, pergerakan masyarakat harian di sejumlah moda transportasi sempat mencapai level tertingginya selama masa angkutan Lebaran 2025. Pergerakan tertinggi berada di moda angkutan udara atau pesawat yang mencapai 303.468 penumpang.

    Kemudian, penumpang angkutan penyeberangan tercatat menyentuh level 297.342 penumpang dan kereta api sebanyak 247.611 penumpang. Adapun angkutan laut sekitar 115.993 penumpang. 

    Perbedaan hanya ada pada angkutan bus di mana pergerakan tertinggi jatuh pada H-4 Idulfitri atau 27 Maret 2025 sebesar 300.793 orang.

    Adapun sampai dengan H+1 Idulfitri atau 1 April 2025, jumlah penumpang angkutan umum secara akumulasi tercatat turun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, jumlah penumpang angkutan umum secara akumulasi sejak 21 Maret—1 April 2025 baik kereta api, udara, laut, penyeberangan dan bus sebesar 12,1 juta penumpang.

    Jumlah itu turun dari akumulasi 2024 yakni 12,5 juta penumpang atau terjadi penurunan sebesar 3,57%. Penurunan utamanya terjadi pada moda angkutan laut, penyeberangan dan bus. Moda kereta api dan udara tercatat masih naik dari periode 2024.

    Berbeda dengan moda angkutan umum, jumlah pemudik dengan moda angkutan pribadi pada 2025 masih tercatat naik dari 2024. Berdasarkan data yang dihimpun posko Angkutan Lebaran Kemenhub, jumlah penumpang angkutan pribadi dari 21 Maret hingga 1 April 2025 tercatat sebanyak 47,1 juta orang atau naik dari tahun sebelumnya 44,1 juta. Kenaikan itu sebesar 6,85%.

    Adapun Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengamini penurunan jumlah pemudik tahun ini. Dia menilai penurunan utamanya terjadi pada angkutan bus, sebagaimana terlihat di empat terminal seperti Pulo Gebang, Tanjung Priok, Kalideres dan Poris.

    Menurut Djoko, pemudik banyak yang masih memilih moda sepeda motor. Dia juga melihat tren yang berbeda tahun ini, di mana masyarakat mudik tanpa dibarengi dengan belanja.

    “Bisa juga orang mudik yang penting kumpul tetapi tidak belanja. Buktinya di daerah juga kuliner-kuliner tidak seramai dulu, hotel-hotel juga enggak marak,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (5/4/2025).

    Djoko memandang penurunan jumlah pemudik turut disebabkan oleh faktor ekonomi. Misalnya, kalangan aparatur sipil negara (ASN) menahan belanjanya saat mudik Lebaran karena penghasilannya yang tidak setinggi dulu lagi.

    Hal itu diketahui lantaran efisiensi anggaran pemerintahan yang diberlakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran kementerian.

    Konsekuensinya, kata Djoko, ASN yang biasanya mendapatkan tambahan penghasilan dari seminar, diskusi maupun dinas ke luar kota kini harus menahan belanja saat momen Lebaran.

    “Hanya dapat gaji saja. Ya terus mau apa? Berat mereka itu. Kalau pejabatnya eselon 2 dan 3 dapat tunjangan. Apalagi eselon 1. Coba yang staf-stafnya, belum lagi [swasta, red] yang kena PHK atau yang honorer-honorer itu. Terasa mereka,” terang akademisi Universitas Unika Soegijapranata itu.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut bahwa penurunan pendapatan menjadi penyebab utama sepinya pergerakan mudik.

    “Sekarang ini, pendapatan sedang turun, terutama di pedagang kaki lima, sektor informal, dan UMKM,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (6/4/2025).

    Bagi kelompok ini, kata Bhima, omzet yang merosot berarti lebaran tanpa mudik adalah keputusan rasional. Namun, bukan hanya sektor informal. Kalangan pekerja formal pun kini lebih berhati-hati.

    Meski masih menerima Tunjangan Hari Raya (THR), banyak yang memilih menyimpan dana tersebut sebagai cadangan darurat pasca-Lebaran.

    “Kalau setelah lebaran kena PHK bagaimana? Banyak yang akhirnya menunda mudik,” lanjut Bhima.

    Bhima menjelaskan bahwa transportasi menjadi sektor yang paling terdampak. Tiket pesawat, bus, kereta, hingga kapal laut biasanya melonjak karena permintaan tinggi saat mudik. Penurunan jumlah pemudik artinya lesunya pemasukan dari sektor ini.

    “Begitu juga sektor perhotelan, makanan-minuman, hingga industri oleh-oleh yang omzetnya saat Lebaran bisa menutup biaya operasional sepanjang tahun,” imbuhnya.

    Menurutnya, ketika mudik sepi, banyak pengusaha di daerah yang “gigit jari”. Tenaga kerja di sektor ini pun ikut menanggung dampak. Bagi banyak daerah yang mengandalkan momentum Lebaran untuk mendorong pendapatan asli daerah, kondisi ini jelas memprihatinkan.

    Oleh sebab itu, Bhima menilai bahwa solusinya ada pada kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada perlindungan daya beli masyarakat.

    Bhima menambahkan bahwa Ramadan dan Lebaran merupakan periode konsumsi rumah tangga tertinggi dalam setahun. Jika momentum ini hilang, maka pertumbuhan ekonomi nasional pun terancam stagnan. 

    “Jangan ada kebijakan yang mendistorsi konsumsi. Diskon tarif listrik harus diperpanjang hingga akhir tahun. Bantuan sosial harus tepat sasaran dan diperkuat,” tegas Bhima.

  • Ini Kategori Mi Instan-Bumbu Dapur Paling Tak Sehat di Aturan Baru Singapura

    Ini Kategori Mi Instan-Bumbu Dapur Paling Tak Sehat di Aturan Baru Singapura

    Jakarta –

    Lebih dari satu warga Singapura meninggal setiap jam karena serangan jantung. Hal ini didasari riwayat kondisi seseorang, termasuk kolesterol tinggi hingga tekanan darah tinggi.

    Menteri Kesehatan Singapura menilai kondisi tersebut jelas berkaitan dengan tingginya konsumsi garam dan lemak. Ada 23 subkategori makanan kemasan yang kemudian regulasinya akan diperketat, bukan hanya saat penjualan tetapi saat mengiklankan produknya.

    Pasalnya, empat dari 10 produk yang dibeli warga Singapura saat ini berada di kelas D ‘Nutrigrade’ atau sangat tidak sehat, termasuk salah satunya mi instan. Sebanyak 82 persen mi instan yang dijual di Singapura masuk pada makanan level C dan D.

    “Iklan untuk produk berlabel D akan dilarang,” kata Kementerian Kesehatan atau Ministry of Health (MOH) Singapura, dikutip dari CNA.

    Garam, saus, bumbu, mi instan, dan minyak goreng harus diberi kelas A, B, C, atau D berdasarkan kandungan natrium, gula, dan lemak jenuhnya.

    Kelas A adalah untuk makanan dengan kadar natrium, gula, atau lemak jenuh terendah. Sebaliknya, yang tertinggi diberi kelas D.

    Produk akan diberi kelas berdasarkan zat gizi yang menjadi perhatian dengan kadar tertinggi. Misalnya, jika suatu produk memiliki kadar natrium C dan kadar lemak jenuh dalam kelas D, kelas akhir penentuan produk akan dimasukkan pada level D.

    Label tersebut kemudian akan menyorot zat gizi yang menjadi perhatian, yang dalam hal ini adalah lemak jenuh.

    Subkategori produk yang berbeda akan memiliki ambang batas berbeda untuk pemberian level, serta harus dibandingkan dengan produk lain dalam kategori yang sama.

    Untuk produk yang dinilai C atau D, tanda Nutri-Grade harus dipajang di bagian depan kemasan produk.

    “Untuk memberi pelaku industri waktu yang cukup untuk melakukan reformulasi produk mereka, pelabelan akan mulai berlaku pada pertengahan 2027. MOH mendukung perumusan kembali produk yang lebih sehat dengan hibah,” jelas otoritas terkait.

    Ong mengatakan kementerian memutuskan setiap subkategori produk akan memiliki serangkaian level ambang batasnya sendiri untuk natrium atau lemak jenuh karena ada berbagai macam produk yang digunakan untuk masakan berbeda, dan digunakan dalam jumlah berbeda.

    “Tidak mungkin untuk menilai kecap manis, kecap asin, dan kecap ikan berdasarkan serangkaian ambang batas yang sama, mengingat perbedaan yang melekat pada kandungan natrium dan gulanya, dan yang lebih penting, perbedaan yang melekat pada cara kita menggunakan saus tersebut,” katanya.

    “Jika kita membiarkan setiap saus menggunakan ambang batas yang sama, bahan seperti kecap ikan yang secara inheren memiliki kandungan natrium tinggi dan digunakan dengan hemat, akan dikutuk untuk dinilai D dengan sedikit harapan untuk perbaikan. Produsennya juga tidak akan memiliki insentif untuk melakukan perbaikan.”

    Dia mengatakan dengan menetapkan tingkat ambang batas yang berbeda untuk setiap kategori saus, konsumen memiliki dasar untuk memilih versi yang lebih sehat sementara industri akan memiliki insentif untuk reformulasi praktis dan progresif.

    Health Promotion Board (HPB), badan pemerintah Singapura untuk mempromosikan gaya hidup sehat, juga melibatkan operator makanan dan minuman serta pedagang kaki lima untuk mendorong mereka beralih ke bahan-bahan yang rendah natrium. Ini adalah bagian dari gerakan “Kurangi Garam, Perbanyak Rasa” yang diluncurkan pada 2023, bertujuan untuk mengurangi asupan natrium warga Singapura hingga 15 persen.

    Dorongan untuk mengurangi asupan natrium mengikuti perang melawan diabetes untuk mengurangi konsumsi gula di Singapura.

    Pelabelan Nutri-Grade dan kampanye kesehatan masyarakat membantu menurunkan konsumsi gula. Total asupan gula harian berkurang dari 60 gram pada 2018 menjadi 56 gram pada 2022.

    HPB merekomendasikan pembatasan gula tidak lebih dari 10 persen dari asupan energi harian, yaitu sekitar 50 gram, atau 10 sendok teh gula, berdasarkan diet 2000 kalori.

    (naf/kna)

  • 2 Juta Wisatawan Serbu Malioboro Selama Libur Lebaran

    2 Juta Wisatawan Serbu Malioboro Selama Libur Lebaran

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Kawasan Malioboro kembali menjadi magnet utama bagi para wisatawan selama libur Lebaran 2025. Berdasarkan data People Counting dari sistem Smart Province Yogyakarta, tercatat ratusan ribu orang memadati jantung wisata Kota Gudeg ini setiap harinya, mulai Senin (31/3/2025) hingga Sabtu (5/4/2025).

    Lonjakan jumlah pengunjung mulai terasa sejak hari pertama Lebaran, Senin (31/3/2025), dengan total 145.472 orang tercatat melintasi kawasan Malioboro. Angka ini melonjak signifikan pada hari kedua Lebaran (1/4/2025) mencapai 265.392 pengunjung.

    Puncak kunjungan terjadi pada Kamis (3/4/2025), dengan rekor 476.231 wisatawan memenuhi kawasan pedestrian ikonik tersebut. Meskipun jumlahnya sedikit menurun pada Jumat (4/4/2025), Malioboro tetap ramai dikunjungi dengan 462.332 orang dan hingga Sabtu (5/4/2025), kawasan ini masih dipadati oleh 377.429 wisatawan.

    Secara keseluruhan, selama enam hari masa libur Lebaran, lebih dari 2,1 juta orang tercatat mengunjungi Malioboro. Antusiasme wisatawan ini membuktikan bahwa Malioboro tetap menjadi destinasi favorit untuk mengisi waktu libur, khususnya pada momen spesial seperti Lebaran.

    Tingginya angka kunjungan turut berdampak positif bagi para pelaku usaha di sekitar Malioboro, mulai dari pedagang kaki lima, pelaku UMKM, hingga penyedia jasa transportasi.

    Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui sistem Smart Province, terus memantau aktivitas pengunjung demi menjaga kenyamanan dan keamanan selama masa liburan.

    Sistem People Counting yang terpasang di sejumlah titik strategis berfungsi untuk mencatat jumlah orang yang melintas secara real-time.

    Dengan tingginya arus wisatawan, Pemda DIY mengimbau masyarakat serta para pelaku usaha untuk tetap menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan, agar Malioboro senantiasa menjadi destinasi unggulan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

  • Mengais kehidupan dari rumah orang mati

    Mengais kehidupan dari rumah orang mati

    Jakarta (ANTARA) – Hijau teduh rumput kuburan, rendah perdu pepohonan, kilau hitam batu nisan dan warna-warni pakaian para peziarah terlihat sejauh mata memandang di area Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Pasar Baru Barat, Jakarta Pusat siang itu.

    Lebih dekat dengan para peziarah, sebagian dari mereka menangis, menabur bunga, menyiram air mawar, berdoa lalu menangis lagi. Sebagian lagi hanya duduk merenung, menatap kosong ke arah persinggahan terakhir kerabat yang mereka cintai.

    Sementara itu di sepanjang jalan yang membelah area TPU Karet Pasar Baru Barat, pedagang kaki lima dan pedagang asongan berjejer menawarkan dagangannya. Sebagian besar menjual bunga tabur dan air mawar, sebagian lagi menjual gorengan, air mineral dan masih banyak lagi.

    Jika memandang lebih jauh ke luar pagar TPU, hanya akan terlihat gedung-gedung biru menjulang tinggi, berusaha menyaingi langit Jakarta. Entah apa yang dilakukan orang-orang di dalamnya.

    Pemandangan yang tidak asing setiap kali lebaran tiba, pemandangan pekuburan di tengah jantung kota, Selasa (1/4).

    Di tengah syahdu kunjungan para peziarah, puluhan pria terlihat berlalu-lalang dari kuburan yang satu ke kuburan lain. Mereka membawa sapu lidi dengan panjang sekitar 70 sentimeter.

    Pakaian mereka lusuh lantaran bergumul dengan tanah kuburan. Setiap kali dedaunan jatuh ke kuburan tertentu, segera mereka bersihkan. Setiap orang macam tahu benar kuburan mana yang harus dibersihkan. Kuburan yang dibersihkan pun nampak berumput rapih, terawat dan tidak tumbuh liar.

    Dadang, pria paruh baya itu duduk beristirahat di bawah sebuah pohon kamboja. Ia mengenakan baju dan celana hitam yang warnanya sudah mulai memudar. Ada juga topi kupluk di kepalanya untuk menghalau terik.

    Dadang (50 tahun), seorang perawat kubur di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Pasar Baru Barat beristirahat usai bekerja, Selasa (1/4/2025) siang. ANTARA/Risky Syukur

    Sebuah tas kecil dilintangkan ke depan dadanya. Cincin batu akik putih besar melingkar pada jari manis tangan kirinya. Demikian pun sandal jepit berwarna hitam ia pakai sebagai alas kaki.

    Di hadapannya, tepat di atas sebuah kuburan, tergeletak sapu lidi dan penggunting rumput yang digunakan Dadang untuk merawat kuburan.

    Pandangannya kosong, letih membersihkan kuburan-kuburan yang hari itu dikunjungi oleh ribuan peziarah. Ia tau pekerjaannya belum selesai lantaran hari belum gelap dan masih ada kuburan yang harus ia bersihkan. Namun, tidak ada salahnya beristirahat sejenak.

    Pria berusia 50 tahun itu berasal dari Karawang, Jawa Barat. Setiap hari Kamis, Dadang berangkat menggunakan sepeda motor dari rumahnya menuju TPU Karet Pasar Baru Barat. Kemudian pada hari Minggu, Dadang kembali pulang ke rumahnya.

    Lantaran tak ada tempat menginap di kawasan TPU, Dadang dan para perawat kuburan lainnya kerap beristirahat dan tidur di sela-sela kuburan. Jika hujan turun, mereka melipir ke parkiran TPU hanya agar tidak kebasahan.

    Dadang telah bekerja menjadi perawat kuburan sejak 1991, mulai dirinya masih bujang hingga kini Dadang punya tiga istri dan beberapa orang anak. Tak Dadang ceritakan apakah mereka tinggal serumah atau sudah pisah.

    Ia pun mengaku tidak pernah mengalami kejadian horor atau menakutkan. Bagi Dadang, kejadian di film-film horor ternyata tidak lebih horor dari pada tidak punya pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Demikian pun waktu istirahatnya jauh lebih berharga dari pada sekadar rasa takut.

    Pada awal-awal Dadang bekerja, pekerjaan menggali kubur juga ia lakoni, namun kini pekerjaan itu sudah diambil alih oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta. Demikian kini Dadang hanya bekerja merawat kuburan, merapikan rumput dan menyapu dedaunan gugur.

    Adapun dari ribuan kuburan di TPU Pasar Baru Barat, Dadang bersama sejumlah kawannya mengaku kebagian merawat sekitar 50-an petak kubur.

    Pekerjaan yang dilakoni Dadang mewajibkannya menginap untuk menjaga kubur-kubur yang dirawatnya. Meskipun tidak ada yang bakal mencuri batu nisan, Dadang mesti siaga lantaran ahli waris atau penyewa kuburan bisa datang kapan saja, pagi atau sore hari, sehingga kuburan harus tetap bersih.

    Biasanya Dadang akan menawari jasanya kepada ahli waris atau kerabat orang yang sudah meninggal terkait biaya perawatan. Dari satu kuburan, Dadang bisa mendapat hingga Rp35 ribu per bulan.

    Para peziarah mengunjungi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Pasar Baru Barat beristirahat usai bekerja, Selasa (1/4/2025) siang. ANTARA/Risky Syukur

    Hasil negosiasi pun kerap kali berakhir tidak seperti yang diharapkan Dadang dan kawan-kawan. Dadang mengaku kadang ada ahli waris yang pelit dan tak sudi membayar sesuai harga yang ditawarkan Dadang.

    Namun dengan sekian banyak dinamika pekerjaannya itu, Dadang tetap mampu membiayai kebutuhan hidup keluarganya.

    Entah sampai kapan fisik Dadang yang telah berusia 50 tahun itu tetap bisa bermotoran dari Karawang menuju Jakarta, lalu ke Karawang lagi, lalu ke Jakarta lagi, begitu terus.

    Jam menunjukkan pukul 14.00 WIB, hujan gerimis jatuh dari TPU Karet Pasar Baru Barat. Sebagian peziarah bertahan di kuburan kerabat mereka, sebagian lagi sontak melipir, beranjak dari area kuburan untuk mencari tempat berteduh.

    Berbeda dengan para peziarah, Dadang dan kawan-kawan malah kembali membersihkan kuburan. Entah itu cara mereka untuk mempromosikan pekerjaannya, ataukah hanya waktu ziarah yang bertepatan dengan waktu mereka bekerja.

    Sejumlah peziarah yang bermurah hati pun nampak membagikan uang kepada para perawat kuburan yang kebetulan lewat. Bentuk sederhana dari amal dan doa yang berjalan beriringan.

    Barang kali para peziarah itu berpikir bahwa mereka hanya sesekali mengunjungi makam kerabatnya, namun para perawat makam benar-benar tinggal di tempat itu.

    Hujan gerimis semakin tidak bersahabat. Para peziarah mulai meninggalkan area TPU. Namun para perawat kuburan masih di sana, kembali mengais rupiah, merawat rumah orang-orang yang sudah meninggal dunia.

    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

  • Libur Lebaran, Kota Tua Dipenuhi Warga yang Berwisata Megapolitan 2 April 2025

    Libur Lebaran, Kota Tua Dipenuhi Warga yang Berwisata Megapolitan 2 April 2025

    Libur Lebaran, Kota Tua Dipenuhi Warga yang Berwisata
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tempat wisata
    Kota Tua
    ,
    Jakarta
    Utara, ramai dikunjungi warga di hari libur
    Lebaran
    Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.
    Pantauan di Taman Fatahillah, Kawasan Kota Tua, Jakarta Utara, Rabu (2/4/2025) sekitar pukul 15.00 WIB, masyarakat sudah memenuhi area wisata tersebut.
    Banyak warga yang datang membawa keluarganya, termasuk anak-anak. Tak sedikit juga ada wisatawan asing datang berkunjung.
    Pantauan
    Kompas.com
     sejak turun dari kereta di Stasiun Jakarta Kota, masyarakat berbodong-bondong berjalan ke arah Kota Tua.
    Di sepanjang jalan dari stasiun kereta menuju area Kota Tua juga sudah ramai pedagang kaki lima yang berjualan.
    Bukan hanya pedagang makanan dan minuman, banyak juga penjual pernak-pernik seperti mainan anak dan suvenir lainnya.
    Selain itu, ada juga jasa foto, jasa lukis wajah, hingga jasa foto bersama perempuan dengan kostum “Noni Belanda”.
    Tepat di halaman Taman Fatahillah, terdapat juga jasa penyewaan sepeda. Tampak, banyak warga yang menyewa sepeda berkeliling area setempat.
    Banyak juga wisawatan yang berfoto bersama hingga masuk dalam museum yang ada di area Kota Tua.
    Adapun di area Kota Tua memang ada banyak museum sejarah di antaranya Museum Fatahillah, Museum Bank Indonesia, hingga Museum Wayang.
    Salah seorang warga bernama Satria (25) dari Bogor, Jawa Barat, mengatakan bahwa dirinya sengaja memilih liburan ke Kota Tua di momen libur Lebaran tahun ini.
    “Soalnya kalau di Bogor kan gitu-gitu aja, sekali-kali main ke Jakarta. Ramai kalau lagi libur
    lebaran
    tapi ya jadi enak jalan-jalannya banyak makanan banyak hiburan juga,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Angka Pemudik Turun, Waketum Kadin: Daya Beli Masyarakat Tidak Baik-baik Saja – Halaman all

    Angka Pemudik Turun, Waketum Kadin: Daya Beli Masyarakat Tidak Baik-baik Saja – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, menyampaikan saat ini daya beli masyarakat tidak baik-baik saja. Hal ini terpotret dari menurunnya angka pemudik sebesar 24 persen.

    “Penyebabnya adalah daya beli masyarakat kita yang sedang tidak baik baik saja,” ujar Sarman saat dihubungi, Rabu (2/4/2025).

    Selain itu, kata dia, masyarakat juga tengah melakukan penghematan. Misalnya, untuk mengantisipasi biaya masuk sekolah pada tahun ajaran baru bulan Juni nanti. Beberapa indikator lainnya, juga disebabkan menurunnya perekonomian kelas menengah.

    “Kondisi kelas menengah baru kita juga yang semakin menurun yang selama ini merupakan penggerak ekonomi kita,” tutur Sarman.

    Informasi mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), juga turut mempengaruhi psikologis masyarakat. Kini, warga lebih berhati-hati dan selektif dalam berbelanja.

    Sarman juga menyoroti realisasi Rp 67,1 triliun uang layak edar (ULE) untuk kebutuhan masyarakat pada periode Ramadan dan Idul Fitri atau hanya terserap sekitar 37 persen dari total yang disediakan Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 180,9 triliun hingga Senin (17/3/2025).

    “Tentu ini mengurangi perputaran uang,” tambahnya.

    Sarman meminta kepada pemerintah menjadikan Lebaran 2025 pembelajaran untuk tahun berikutnya. Misalnya, terkait pengumuman diskon tarif pesawat, kereta api, dan transportasi lainnya.

    “Sebaiknya diumumkan jauh-jauh hari sehingga masyarakat bisa membuat perencanaan,” tutur Sarman.

    Setelah momen Lebaran, ucap Sarman, pemerintah harus menggenjot daya beli masyarakat dengan menjaga stabilitas harga-harga pangan, gas, dan listrik. Penyaluran barbagai bantuan sosial juga harus tepat waktu dan tepat sasaran.

    “Termasuk mengevaluasi kembali pemangkasan anggaran seperti perjalanan dinas, seminar dan forum di hotel semakin selektif agar berbagai sektor usaha sektor pariwisata dapat semakin produktif,” tutur Sarman.

    Sarman juga menyoroti sejumlah kementerian teknis di bidang perekonomin harus lebih ‘lincah’ untuk menggerakkan perekonomian. Terutama, harus berorientasi bagaimana agar daya beli masyarakat semakin meningkat dan target pertumbuhan ekonomi tercapai.

    Berdasarkan, jajak pendapat Kompas pada 4-7 Maret 2025 menangkap fenomena ini. Berwisata masuk dalam lima besar aktivitas favorit untuk mengisi waktu pada hari libur Lebaran.

    Sebanyak 26,8 persen responden mengatakan bahwa berwisata menjadi salah satu kegiatan yang akan mereka lakukan pada Lebaran tahun ini. Berwisata merupakan aktivitas favorit tertinggi ketiga setelah silaturahmi (71,9 persen) dan menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah (38,8 persen).

    Sekalipun masih menjadi aktivitas pilihan saat Lebaran, gairah wisata masyarakat di tahun ini terbilang menurun. Saat ditanyakan secara spesifik ke mana responden akan berwisata, hanya 56,2 persen responden yang menjawab tujuan wisata mereka. Sementara, 43,8 persen lainnya dengan tegas menyatakan tidak akan berwisata pada libur Lebaran tahun ini.

    Minat wisata ini terpantau menurun dibandingkan Lebaran 2024. Tahun lalu, dalam jajak pendapat serupa yang dilakukan Litbang Kompas terpotret bahwa sedikitnya 71 persen responden menyatakan sudah memiliki rencana untuk berwisata.

    Hanya 28,6 persen responden yang memutuskan tidak berwisata. Bahkan, Statistik Wisatawan Nusantara 2024 oleh BPS mencatat, perjalanan wisatawan Nusantara saat itu mencapai puncak tertingginya pada saat Idul Fitri.

    Turunnya minat wisata pada Lebaran tahun ini juga menjadi perhatian banyak pihak, khususnya para pelaku usaha di bidang pariwisata.

    Angka Pemudik Turun, Ekonomi UMKM Lesu

    Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia Ali Mahsun, melihat ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ikut lesu, karena jumlah pemudik lebaran 2025 yang menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya.

    Ali melihat turunnya angka pemudik bisa jadi peringatan untuk pemerintah. Apalagi, ini terjadi meski diskon tarif tol, pesawat, hingga mudik gratis diberikan oleh pemerintah.

    “Kenyataan ini harus jadi warning bagi pemerintah,” ujar Ali saat dihubungi Rabu (2/4/2025).

    Seharusnya, kata Ali, mudik lebaran jadi peak season atau periode waktu di mana permintaan untuk produk atau layanan meningkat secara signifikan sehingga terjadi lonjakan perekonomian nasional.

    “Namun kenapa lebaran 2025 terjadi penurunan drastis pemudik sebesar 24 perseb? Banyak faktor yang jadi penyebabnya,” kata Ali.

    Menurutnya, saat ini perputaran ekonomi rakyat UMKM makin lesu akibatkan daya beli masyarakat melemah. Kemudian, lebih dari 9,8 juta kelas menengah jatuh miskin dan mereka perketat ikat pinggang atau efisiensi ditengah makin beratnya beban hidup.

    “Faktor lain, melonjaknya pengangguran akibat PHK marak dimana-mana sebelum dan jelang ramadhan 2025,” tutur Ali.

    Sebagian pelaku UMKM memilih tidak mudik lebaran 2025 daripada kehabisan modal usaha pasca lebaran. Dan, penggelontoran berbagai subsidi, bantuan sosial dan diskon tiket belum mampu mendongkrak jumlah pemudik kebaran 2025.

    “Turunnya pemudik lebaran 2025 hingga 24 persen akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian harus jadi lampu kuning bagi pemerintah untuk memberikan solusi tercepat dongkrak perputaran ekonomi rakyat, juga perekonomian nasional,” sambungnya.

    Pertumbuhan Ekonomi triwulan I 2025 Hanya 5,03 Persen

    Center of Economic and Law Studies (Celios) memaparkan sejumlah indikator pelemahan daya beli saat Lebaran 2025 melemah. Apa saja indikatornya?.

    Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda menerangkan, terdapat beberapa indikator penyebab melemahnya daya beli. Misalnya, karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang marak terjadi. 

    Pada Januari 2025, terjadi penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) hingga 0,4 persen (month-to-month) dibandingkan IKK Desember 2024.

    “Situasinya cukup anomali. Jika kita mengacu pada periode 2022 hingga 2024, biasanya terjadi kenaikan IKK di bulan Januari karena ada optimisme konsumen di awal tahun. Kondisi keyakinan konsumen melemah juga terjadi di bulan Februari 2025,” ujar Huda saat dihubungi, Rabu (2/4/2025).

    Data lainnya juga menunjukkan hal yang serupa dimana ada penurunan angka Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Januari 2025. Pada Desember 2024, angka IPR sebesar 222 poin dan angka IPR turun menjadi 211,5 di Januari 2025.

    “Jika kita tengok pergerakan di Desember 2023 ke Januari 2024 masih bergerak positif. Artinya, konsumen yang tidak yakin akan perekonomian tahun 2025, mendorong penjualan eceran kita juga turun. Akibatnya, daya beli masyarakat kian terperosok di awal tahun 2025,” imbuh Huda.

    Dengan kondisi tersebut Huda menyampaikan bahwa perputaran uang di momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri akan melemah dibandingkan dengan tahun lalu.

    Tambahan Jumlah Uang yang Beredar (JUB) dalam artian sempit (M1) di momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2025, akan melemah sebesar -16,5 persen dibandingkan momen yang sama di tahun 2024.

    “Tambahan uang beredar hanya di angka Rp114,37 triliun. Sedangkan tahun 2024, tambahan uang beredar ketika momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri mencapai Rp136,97 triliun,” terang Huda.

    Uang Beredar

    Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menambahkan dengan penurunan tambahan uang beredar di momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun ini, maka berdampak pada pembentukan PDB secara nasional yang tidak optimal.

    “Berdasarkan modelling yang dilakukan Celios pada tahun 2024, tambahan PDB akibat adanya momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri mencapai Rp168,55 triliun. Sedangkan tahun 2025 hanya Rp140,74 triliun atau turun 16,5 persen,” katanya.

    Sedangkan keuntungan pengusaha hanya Rp84,19 triliun, jauh di bawah tambahan pendapatan tahun lalu yang mencapai Rp100,83 triliun.

    Indikator lain yang memotret pelemahan daya beli masyarakat adalah menurunnya porsi simpanan perorangan yang hanya mencapai 46,4 persen terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK).

    Hal ini tidak pernah terjadi di awal pemerintahan sebelumnya. Pada awal periode Jokowi-JK, simpanan perorangan porsinya 58,5 persen dan Jokowi-Amin sebesar 57,4 persen.

    Pertumbuhan Ekonomi Stagnan

    Merosotnya porsi tabungan perorangan, mengindikasikan masyarakat cenderung bertahan hidup dengan menguras simpanan, karena upah riil terlalu kecil, tunjangan berkurang, dan ancaman PHK masih berlanjut.

    “Dengan berbagai indikator perekonomian tersebut, Celios memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2025 hanya 5,03 persen (year-on-year). Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 yang mencapai 5,11 persen,” lanjut Bhima.

    Perkiraan pertumbuhan memperhitungkan dampak dari momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2025 yang secara siklus mendorong konsumsi rumah tangga lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2024. 

    Namun, faktor seasonal yang di ikuti pembagian THR tetap tidak mampu membuat ekonomi tumbuh lebih tinggi. Bahkan dikhawatirkan ekonomi bakal melambat paska lebaran, karena tidak ada lagi motor penggerak konsumsi yang signifikan.

    “Belanja pemerintah yang sedang efisiensi besar-besaran juga berpengaruh ke consumer confidences. Pelemahan kurs rupiah juga menambah kehati-hatian dari masyarakat untuk membelanjakan uangnya,” ujar Bhima.

    Hotel Sepi

    Okupansi atau jumlah hunian hotel yang terisi pada periode libur lebaran 2025 ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun lalu.

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan penurunan okupansi kali ini kisarannya mencapai 20 persen jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini terjadi di beberapa daerah tujuan wisata, seperti Yogyakarta, Bali dan Solo.

    “(Penurunan okupansi hotel) seperti diduga lebih rendah dari tahun lalu. Saya tadi sempat telpon beberapa daerah Solo, Jogja, Bali memang turun,” tutur Hariyadi ditemui usai menghadiri halal bihalal di kediaman rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di kawasan Widya Chandra Jakarta, Selasa (1/4).

    Ia menduga, penurunan okupansi hotel disebabkan daya beli masyarakat masih melemah tahun ini. Pasalnya, masa hunian hotel pada lebaran tahun ini lebih singkat bila dibandingkan tahun lalu.

    Hariyadi mencatat, rata-rata  waktu tinggal masyarakat di hotel hanya hingga h-2 lebaran saja, atau lebih pendek dan tidak menghabiskan waktu hingga libur selesai pada 7 Maret 2025.

    “Misalnya di Solo hanya sampai tanggal 4, tanggal 5 langsung check out, di Jogja tanggal 6. Bali turun juga nggak full sampai tanggal 7,” jelasnya.

    Lebih lanjut, untuk mengembalikan kondisi okupansi hotel setidaknya ke kondisi yang normal, ia berharap ada peranan pemerintah dalam eksekusi anggaran. Pasalnya, pasca adanya efisiensi anggaran, konsumsi perhotelan dari pemerintah menurun.

    Padahal pasar pemerintah untuk industri hotel masih cukup besar yakni mencapai 40 persen. Menurutnya, peranan pemerintah juga sangat penting agar hotel-hotel tidak banyak yang tutup, dan akhirnya berdampak pada PHK karyawan.

    “Jadi, kalau pemerintah tidak melakukan eksekusi untuk spending, pasti akan banyak yang tutup lagi (hotel),” ungkapnya.