Xcloud.id

Produk: PKL

  • Pantai Kamali, Destinasi Wisata Alam di Jantung Kota Baubau

    Pantai Kamali, Destinasi Wisata Alam di Jantung Kota Baubau

    Liputan6.com, Kendari – Pantai Kamali berada di Baubau, Sulawesi Tenggara. Pantai ini telah menjadi ikon kebanggaan Kota Baubau karena memiliki keindahan yang luar biasa.

    Pantai Kamali telah menjadi destinasi wisata utama bagi para pencinta pantai saat berkunjung ke Pulau Buton. Tak hanya menjadi incaran wisatawan, penduduk setempat juga kerap bepergian ke pantai ini untuk sekadar berkumpul dan bersenda gurau dengan orang terdekat.

    Mengutip dari laman Indonesia Kaya, salah satu ikon di pantai ini adalah keberadaan patung naga yang berukuran cukup besar. Bahkan, patung ini juga menjadi ikon Kota Baubau.

    Pantai Kamali dibagi menjadi tiga area utama, yakni area barat, timur, dan tengah. Area di wilayah barat pantai ditujukan sebagai tempat parkir yang didominasi oleh para pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam dagangan.

    Selanjutnya di wilayah timur pantai, terdapat area yang dimanfaatkan oleh para pedagang yang berdagang di malam hari. Sementara area tengah pantai terdapat ikon Kota Baubau berupa patung naga.

    Patung tersebut merepresentasikan kekuatan, kejayaan, dan kegigihan dari Kerajaan Buton tempo dulu. Area tengah pantai inilah yang sekaligus menjadi pusat seluruh aktivitas di Pantai Kamali.

     

  • Pilar Kembali Bersihkan Sampah dan Bongkar Lapak PKL di Depan Plaza Ciputat – Page 3

    Pilar Kembali Bersihkan Sampah dan Bongkar Lapak PKL di Depan Plaza Ciputat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menertibkan kawasan Pasar Ciputat terus berlanjut. Kali ini Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, kembali turun membersihkan sampah dan PKL di depan Plaza Ciputat.

    Pilar menyusuri trotoar depan Plaza yang sebelumnya sudah ditertibkan. Ketika masih ada tumpukan sampah, Pilar langsung membersihkan dibantu Satpol PP dan petugas Dinas Lingkungan Hidup.

    Tampak Pilar sempat emosi Ketika melihat warga yang menyimpan tumpukan kardus di trotoar. Dia langsung intruksikan untuk dibersihkan dan diangkut ke kantor Satpol PP.

    Pilar dan rombongan juga membongkar dan mengangkut lapak PKL yang disimpan di bawah flyover.

    “Langkah tegas harus terus kita lakukan. Sudah berulang kali kita tertibkan. Dan kita akan terus fokus tertibkan kawasan Plaza dan Pasar Ciputat,” ujar Pilar Saga Ichsan.

    Ia melihat banyak oknum PKL yang membandel. “Kita adu kuat-kuat sama PKL. Kalau mereka masih jualan di bahu jalan, kita akan bongkar dan angkut lagi. Mereka akan rugi terus karena melanggar,” tegasnya.

    Pasar Ciputat yang sudah ditertibkan kembali ditinjau. Penumpukan sampah yang sempat dikeluhkan warga kini berkurang dan terus dibersihkan. Sesekali Pilar mengingatkan para pedagang untuk tidak menggunakan trotoar.

    “Beberapa fasilitasnya mau kita tambahin. Supaya yang pedagang sayur, ikan, daging dan lain sebagainya itu yang basah, ya masuk ke dalam pasar. Ini yang sedang bertahap. Tapi satu demi satu kita tertibkan,” ujar Pilar.

    Pilar sempat mendatangi Kantor Pos Indonesia Cabang Ciputat yang halamannya diizinkan dipakai PKL saat malam. Ia meminta tidak dilakukan lagi karena kerap membuat macet. “Saya minta semua mendukung langkah penertiban,” ujar Pilar.

    Tim gabungan Polda Metro Jaya menangkap anggota ormas yang menduduki lahan milik BMKG di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu petang. Polisi juga menghancurkan posko ormas yang berdiri di atas lahan.

  • DPRD Pamekasan Apresiasi Langkah Pemkab Larang PKL Buka Lapak di Kawasan Arek Lancor

    DPRD Pamekasan Apresiasi Langkah Pemkab Larang PKL Buka Lapak di Kawasan Arek Lancor

    Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, mengapresiasi langkah tegas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, yang melarang Pedagang Kaki Lima (PKL) membuka lapak di kawasan Arek Lancor Pamekasan.

    Terlebih langkah tersebut selaras dengan regulasi penataan dan pemberdayaan PKL, seperti tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2021, serta Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 101 Tahun 2022. Di mana kawasan Arek Lancor menjadi sarana publik dan tidak masuk dalam kawasan buka lapak PKL.

    “Kami rasa langkah pemkab (Pamekasan) sudah sangat benar (melarang PKL membuka lapak di kawasan Arek Lancor), karena memang sejalan dengan regulasi yang berlaku, yakni perda dan perbup,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan, Moh Faridi, Selasa (27/5/2025).

    Terlebih pelarangan tersebut juga dilengkapi opsi dan solusi konkrit dengan menyediakan lokasi representatif bagi para PKL, seperti di kawasan Food Colony, Sae Rassa, Sae Salera hingga Sentra PKL Eks PJKA, termasuk beberapa titik lain yang diperkenankan bagi para PKL membuka lapak dagangan.

    “Sejauh ini Sentra PKL sudah ada dan tersedia, tinggal bagaimana Pemkab Pamekasan melakukan terobosan agar suasana di kawasan sentra PKL ramai dan tidak sepi pengunjung, sehingga perputaran ekonomi masyarakat maksimal dan semakin cepat,” ungkapnya.

    Politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga meyakini jika kondisi tersebut membutuhkan penyesuaian dan adaptasi. “Kalau kita mengikuti aturan pemerintah tentang penataan dan pemberdayaan PKL, tentu tidak akan menempati lokasi yang dikarang. Kami yakin ini hanya soal pembiasaan saja, karena masih belum terbiasa di Food Colony,” jelasnya.

    “Artinya kami tidak hanya sekedar berbicara tentang penertiban semata, tetapi juga harus dibarengi dengan pemberdayaan sesuai dengan amanah perda maupun perbup seperti yang sudah kita ketahui bersama,” sambung Moh Faridi.

    Politisi muda yang juga tercatat sebagai Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa, juga sangat berharap agar kedepan dapat memaksimalkan berbagai ruang publik, seperti Taman Gladak Anyar, Taman Kowel, serta beberapa ruang publik lainnya.

    “Dengan begitu tentu kami harapkan nantinya juga akan lebih mendongkrak daya beli masyarakat melalui sektor UMKM, sebab jika penataannya sudah baik, maka arah ekonomi kita kedepan juga pasti berjalan baik,” pungkasnya.

    Sebelumnya Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman secara resmi menutup permanen kawasan Arek Lancor dari segala bentuk aktivitas jualan khusunya bagi para PKL di wilayah setempat, Jum’at (23/5/2025) lalu. Penegasan tersebut dilakukan seiring dengan adanya aksi sejumlah PKL yang memaksa kembali membuka lapak di pusat kota Pamekasan. [pin/kun]

  • Anggota DPRD dukung CFD Kota Bogor diaktifkan kembali

    Anggota DPRD dukung CFD Kota Bogor diaktifkan kembali

    Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin. ANTARA/HO-DPRD Kota Bogor

    Anggota DPRD dukung CFD Kota Bogor diaktifkan kembali
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 07:21 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin, menyambut baik rencana Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, mengaktifkan kembali kegiatan car free day (CFD) di daerah tersebut. Menurut dia, kegiatan CFD memang sudah sepatutnya dilaksanakan kembali, agar masyarakat memiliki gaya hidup sehat dengan berolahraga dan pemerintah hadir untuk memfasilitasi hal tersebut.

    “Ini adalah langkah yang baik dan tentunya juga mendapatkan dukungan dari kami di DPRD Kota Bogor. Agar masyarakat juga mendapatkan fasilitas untuk bisa hidup sehat,” kata Zenal di Bogor, Senin.

    Ia menilai, pelaksanaan CFD mampu memberikan dampak-dampak positif lain bagi masyarakat. Yakni, memberikan ruang publik yang ramah bagi pejalan kaki, mengurangi polusi udara dan menjadi ruang interaksi bagi warga.

    “Namun perlu diperhatikan agar kegiatan CFD ini tidak berubah menjadi pasar tumpah. Penataan PKL dan penanganan di lapangan perlu direncanakan dengan matang,” tegasnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Banu Lesmana Bagaskara. Menurutnya, kegiatan CFD adalah agenda baik yang perlu didukung agar bisa terealisasi lagi. Namun, agar kegiatan positif ini bisa terus terlaksana, menurutnya harus diberikan landasan hukum yang kuat, seperti penerbitan Perwali.

    Kegiatan CFD yang memiliki tujuan yang positif juga mampu memberikan hasil yang positif juga berupa lingkungan yang inklusif bagi warga Kota Bogor.

    “Sehingga output yang kita harapkan bisa terwujud yaitu mewujudkan lingkungan inklusif bagi warga serta lingkungan yang sehat melalui pengurangan polusi udara akibat kendaraan bermotor saat CFD berlangsung,” ungkapnya.(KR-MFS)

    Sumber : Antara

  • Dari Chatucak sampai Twin Tower, QRIS Permudah Transaksi Saat Liburan

    Dari Chatucak sampai Twin Tower, QRIS Permudah Transaksi Saat Liburan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Keberadaan Quick Response Indonesian Standard atau QRIS sangat memudahkan masyarakat, khususnya dalam melakukan transaksi keuangan. Lewat QRIS, masyarakat kini tidak lagi direpotkan dengan segala bentuk aktivitas transaksi menggunakan uang secara fisik. Sehingga tidak heran jika layanan dan penggunaan QRIS terus diperluas, termasuk ke luar negeri seperti di Malaysia, Thailand, dan Singapura.

    Dengan penggunaan QRIS antarnegara, masyarakat tidak perlu repot lagi mengkonversi atau menukarkan mata uang ketika ingin berbelanja. Pengguna bisa melakukan transaksi dengan mudah di ketiga negara tersebut cukup dengan memindai kode QR.

    Bukan hanya di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura, QRIS antarnegara juga rencananya bisa digunakan di Korea Selatan, Uni Emirat Arab, India, dan Arab Saudi.

    “In the process dengan Korea, India, Uni Emirat Arab, juga lagi proses dengan Saudi Arabia,” kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, dikutip Jumat (2/5/2025).

    Meluasnya kerjasama QRIS antarnegara, menurut Destry bisa memudahkan masyarakat Indonesia yang ingin berbelanja di negara-negara tersebut. Kehadiran QRIS antarnegara juga membuat ketergantungan terhadap uang tunai semakin berkurang ketika berwisata, karena mereka cukup cukup memanfaatkan layanan QRIS di ponselnya.

    “Jadi itu memudahkan, nanti kalau masyarakat Indonesia misalnya mau transaksi bisa dengan QRIS,” tegasnya. Apalagi Artajasa juga telah mengantongi sertifikasi internasional,termasuk ISO 27001: 2013 untuk manajemen keamanan informasi, ISO 9001: 2015 untuk standar manajemen mutu,serta Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS): 2023 yang memastikan perlindungan data transaksi pembayaran. Artajasa juga melakukan pemantauan system selama 24 jam untuk memastikan keamanan secara real-time.

    Tidak hanya berdampak pada pelancong Indonesia yang berada di luar negeri, QRIS juga mampu memberikan kemudahan bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, hingga mendongkrak transaksi UMKM daerah terutama di kawasan-kawasan wisata.

    Pasalnya turis mancanegara pun tidak perlu repot menggunakan uang tunai saat berwisata ke Indonesia, karena bisa menggunakan QRIS antarnegara. Dengan begitu, UMKM dapat menjangkau konsumen dan pasar yang lebih luas, hingga berpotensi memperluas jaringan bisnisnya hingga ke pasar global.

    Dalam kesempatan berbeda, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan penerapan QRIS sesuai standar global European Master Visa. Dengan kata lain standar QRIS sudah selaras dengan standar global sehingga dapat digunakan lintas negara.

    QRIS adalah standar versi Indonesia yang kita adopsi dari standar global, imbuh Perry. Sementara itu, PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) sebagai penyedia infrastruktur sistem pembayaran elektronis di Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong digitalisasi di sektor keuangan, termasuk penggunaan QRIS di luar negeri. Artajasa juga terus berupaya untuk memperkuat backbone switching yang mendukung transaksi real-time dan terintegrasi lintas negara.

    President Director Artajasa, Armand Hermawan mengatakan, hal tersebut dilakukan pihaknya sebagai upaya untuk menciptakan ekosistem pembayaran yang andal dan aman di Indonesia. Untuk itu lanjut Armand, pihaknya tidak segan untuk melakukan inovasi dan juga kerja sama dengan berbagai pihak dalam menghadirkan teknologi baru untuk mendukung sektor jasa keuangan.

    “Artajasa selalu siap mendukung, bank, fintech dan siapapun. Kita tidak bisa tumbuh sendiri dan akan tumbuh bersama,” kata Armand beberapa waktu lalu.

    Dia menambahkan di masa kini, masyarakat senantiasa mengandalkan platform keuangan digital untuk melakukan berbagai aktivitas keuangan, mulai dari transaksi, menabung, hingga berinvestasi. Masyarakat juga melakukan transaksi digital di hampir semua kesempatan dan tempat, baik di ritel modern maupun pedagang kaki lima terutama dengan kehadiran QRIS.

    Armand Hermawan mengatakan Artajasa sangat mengapresiasi apa yang dilakukan BI dan asosiasi serta partner bank sentral di beberapa negara yang berkaitan dengan QRIS. Apalagi pengguna QRIS paling besar dari Indonesia, sehingga dengan ini inklusi keuangan akan terjadi dengan cepat.

    “Apalagi dengan QRIS antar-negara membuat transaksi antar-ASEAN lebih cepat dan tidak bergantung pada dolar sebagai benchmark, sehingga bisa lebih mudah dalam melakukan transaksi keuangan,”tegas Armand.

    Sebagai informasi, implementasi QRIS secara nasional dimulai pada 1 Januari 2020, dengan masa transisi sebelumnya. Saat ini, QRIS juga dapat digunakan oleh wisatawan asing dengan aplikasi pembayaran yang mendukung standar EMVCo (Europay, Mastercard, and Visa Coorporation), merupakan organisasi global yang penting dalam memastikan bahwa teknologi pembayaran global bekerja dengan aman dan efisien). Penggunaan QRIS tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga mendukung sistem pembayaran nasional yang efisien, aman, dan inklusif.

    Foto: dok Artajasa

    Bagaimana cara menggunakan QRIS antar-negara? Berikut caranya berdasarkan laman BI.

    Gunakan aplikasi perbankan atau jasa keuangan yang dimiliki
    Buka aplikasi pembayaran dan klik menu Scan QRIS.
    Masukkan jumlah nominal yang harus dibayar atau ditransfer, dalam mata uang negara asal, misal 10 baht.
    Konfirmasi tujuan dan nominal dalam Rupiah (otomatis sudah terkonversi, misal dari 10 Baht akan otomatis menjadi Rp 4.500).
    Masukkan PIN Anda akan menerima notifikasi bahwa transaksi berhasil dilakukan.
    Pembayaran dengan QRIS antarnegara selesai dilakukan.

    Nah, sudah tahukan cara mudah menggunakan QRIS? Jangan ragu gunakan QRIS saat berada di luar negeri!

    (dpu/dpu)

  • PKL Masih Berjualan di Zona Terlarang, FRMJ Desak Pemkab Jombang Bertindak Tegas

    PKL Masih Berjualan di Zona Terlarang, FRMJ Desak Pemkab Jombang Bertindak Tegas

    Jombang (beritajatim.com) – Ketua Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), Joko Fattah Rochim, mendesak Pemerintah Kabupaten Jombang untuk segera mengambil langkah tegas terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang masih nekat berjualan di zona terlarang. Pasalnya, keberadaan mereka dinilai kembali menyebabkan kemacetan dan ketidaktertiban lalu lintas di kawasan pusat kota.

    Menurut Fattah, meskipun pemerintah telah menyediakan lahan relokasi seluas dua hektare di Jalan KH Ahmad Dahlan, beberapa PKL justru memilih tetap berjualan di sekitar Alun-alun Jombang dan wilayah terlarang lainnya.

    “Setelah teman-teman direlokasi di sentra kuliner Ahmad Dahlan, teman-teman PKL ini justru sangat senang. Karena sudah naik kelas menjadi pelaku usaha. Tapi kami menyayangkan ada yang berjualan liar di zona terlarang sehingga menyebabkan kemacetan jalan,” jelas Fattah, Senin (26/5/2025).

    Relokasi ini sebetulnya menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata kota dan memberikan ruang yang lebih layak bagi pelaku usaha kecil. Sentra Kuliner Jombang di Jalan KH Ahmad Dahlan disebut telah mampu menaikkan kelas para PKL dan meningkatkan kualitas usaha mereka.

    Menyikapi kondisi ini, Bupati Jombang H Warsubi menegaskan bahwa seluruh PKL yang masih berjualan di zona terlarang akan segera ditertibkan. Dalam rembug bersama PKL di Pendopo Kabupaten Jombang pada Senin (26/05/2025), Warsubi menyampaikan pentingnya membangun kebersamaan untuk menciptakan kota yang aman, nyaman, dan bebas dari kemacetan.

    “Insyaallah nanti malam mulai ditata nggih. Semua PKL yang berada di zona terlarang harus masuk ke sentra Jombang Kuliner tanpa terkecuali. Supaya tidak lagi semrawut dan menambah potensi kemacetan. Kita bersama membangun Jombang yang aman dan nyaman,” tegas Warsubi.

    Bupati Warsubi juga menyoroti menjamurnya angkringan di berbagai sudut kota. Ia memastikan akan melakukan patroli khusus untuk menertibkan angkringan yang menyalahgunakan fungsi usahanya, termasuk yang kedapatan menjual minuman keras secara ilegal.

    “Sebelumnya, kami sudah melakukan patroli besar. Salah satunya ketika momentum Ramadhan. Kami menertibkan angkringan yang berjualan hal-hal negatif. Malam itu juga kami berhasil menyita minuman keras yang diedarkan secara ilegal. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya tugas kepolisian, tetapi tanggung jawab kita bersama,” ujar Bupati Warsubi.

    Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ketertiban di Jombang tanpa kekerasan, begal, maupun tindakan kriminal lainnya.

    Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jombang, Aditya Dimas Pradana, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan relokasi PKL yang dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya, program tersebut terbukti membawa dampak positif bagi pelaku usaha.

    “Kalau Sentra PKL di Ahmad Dahlan sudah sangat bagus. Tidak ada respons negatif dari PKL. Alhamdulillah para PKL happy saja dipindahkan di sentra. Saya turut senang para pedagang bisa turut mendukung tata kelola Kabupaten Jombang,” pungkas Aditya.

    Namun demikian, Aditya juga menyoroti perlunya perbaikan pada penataan kawasan PKL di Kebon Rojo agar lebih nyaman dan efisien. Ia menilai desain saat ini membuat area terasa sempit dan kurang mendukung interaksi antara pedagang dan pembeli.

    “Kalau saya pribadi masuk ke situ terasa sumpek. Perlu ada renovasi sehingga para pedagang berinteraksi dengan pembeli bisa lebih mudah,” ujarnya.

    Dengan semangat membangun bersama, pemerintah Kabupaten Jombang berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menciptakan ketertiban dan kemajuan ekonomi lokal, termasuk melalui penataan PKL yang berkelanjutan. [suf]

  • Tegas, Bupati Pamekasan Tutup Kawasan Arek Lancor Bagi PKL

    Tegas, Bupati Pamekasan Tutup Kawasan Arek Lancor Bagi PKL

    Pamekasan (beritajatim.com) – Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman secara resmi menutup permanen area Monumen Arek Lancor dari segala bentuk aktivitas jualan khusunya bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah setempat.

    Penegasan tersebut dilakukan seiring dengan adanya aksi sejumlah PKL yang memaksa kembali membuka lapak di pusat kota Pamekasan, dan dinilai sebagai tindakan anarkis yang tidak dapat ditolerir.

    Terlebih saat memaksa masuk ke area Arek Lancor, sejumlah PKL juga sempat cekcok mulut dengan petugas khususnya personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pamekasan, yang tengah bertugas di lokasi kejadian.

    “Tadi ada perlawanan, mereka (sejumlah PKL) anarkis dan memaksa masuk hingga tiga rombong (ke area Arek Lancor). Padahal PKL tidak boleh masuk ke Arek Lancor,” kata KH Kholilurrahman, Jum’at (23/5/2025).

    Padahal sebelumnya pihaknya sempat berencana menata PKL di kawasan Arek Lancor, seiring dengan komitmennya untuk menata wilayah perkotaan. “Tadi kami bersama Forkopimda bincang membahas (PKL) dari semua sisi, dan kami sudah membulatkan tekad menutup PKL di Arek Lancor, jadi PKL tidak boleh masuk ke Arek Lancor,” ungkapnya.

    “Kenapa begitu, karena ada perlawanan, mereka anarkis dan memaksa masuk hingga tiga rombong, dan itu tindakan diluar nalar. Sehingga kami bersama Forkopimda, dan Pak Kapolres khususnya, sudah membulatkan tekad untuk menutup,” tegasnya.

    Bahkan dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga memutuskan permanen kawasan Arek Lancor bagi para PKL. “Langkah ini sebagai upaya menjaga ketertiban, keindahan kota dan tentunya demi kenyamanan masyarakat,” jelasnya.

    “Saat ini kita sudah menyiapkan lokasi khusus bagi para PKL berjualan, salah satunya di kawasan Food Colony yang dibangun sebagai pusat kuliner dan ekonomi kerakyatan. Tapi upaya penataan kota justru dilawan oleh sebagian pedagang, mereka nekat menguasai area publik yang semestinya terbuka untuk umum,” sesal Kholil.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga akan berupaya maksimal untuk memberikan kenyamanan bagi para PKL untuk berjualan di kawasan Food Colony. “Tentu nanti kita atur bagaimana penataan PKL di Food Colony, sehingga nanti bisa ramai pengunjung dan pembeli seperti yang diharapkan PKL,” pungkasnya. [pin/ted]

  • Wapres dorong peningkatan keterlibatan siswa SMK di industri

    Wapres dorong peningkatan keterlibatan siswa SMK di industri

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mendorong peningkatan keterlibatan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk memperoleh pengalaman belajar langsung di lingkungan industri.

    Hal itu dikatakannya saat mengunjungi pabrik elektronika PT Pembina Galindra Electric Co. di Kawasan Bekasi International Industrial Estate (BIIE), Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, Rabu.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, Rabu, Gibran meyakini langkah ini dapat memperkuat kompetensi serta meningkatkan daya saing lulusan SMK dalam menghadapi dunia kerja.

    Dalam kesempatan itu, Gibran juga menekankan bahwa semakin besar kandungan lokal dalam produk yang dibuat di Indonesia, maka semakin kuat pula industri nasional.

    Wapres mengingatkan agar seluruh pelaku industri tidak hanya fokus pada kemajuan secara teknologi, tetapi juga harus ramah lingkungan dan berkelanjutan.

    Direktur PT TOA Galva Industries Asep Saleh mengakui bahwa program magang dan praktik kerja lapangan (PKL) memiliki peran strategis dalam membentuk kesiapan lulusan SMK dan mahasiswa untuk terjun ke dunia kerja.

    Menurutnya, program tersebut efektif untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi akademik dan kebutuhan industri.

    Dia juga menjelaskan bahwa penerapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di lingkungan TOA Group bervariasi, tergantung pada jenis produk yang diproduksi.

    Meski demikian, dia menegaskan bahwa penerapan TKDN selalu menjadi bagian dari setiap proses produksi yang dijalankan perusahaan.

    Dalam kunjungannya, Wapres Gibran menyaksikan secara langsung para pekerja yang tengah merakit berbagai perangkat elektronik.

    Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau kesiapan dan mencermati dinamika sektor manufaktur, sekaligus mendorong peningkatan kontribusi industri dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah mendorong optimalisasi penggunaan produk dalam negeri.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Satpol PP Pamekasan Sikat Rombong Terlantar, PKL Diimbau Lebih Tertib

    Satpol PP Pamekasan Sikat Rombong Terlantar, PKL Diimbau Lebih Tertib

    Pamekasan (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Damkar Pamekasan, kembali mengingatkan masyarakat khususnya para Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah setempat, agar selalu tertib dan mematuhi aturan yang ditetapkan.

    Hal tersebut disampaikan Kepala Satpol-PP dan Damkar Pamekasan, Yusuf Wibiseno disela penertiban sejumlah rombong dan alat peraga milik PKL yang dibiarkan di sepanjang Jl Jokotole, Pamekasan, Rabu (21/5/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, personil Satpol-PP Pamekasan menertibkan sedikitnya 3 unit rombong serta beberapa alat peraga milik PKL di lokasi setempat, sekaligus dibawa ke Kantor Satpol-PP dan Damkar Pamekasan, guna dilakukan pendataan.

    “Langkah (penertiban) ini sengaja kita lakukan sebagai upaya untuk memberikan efek jera, sekaligus mendorong para pedagang agar lebih tertib dan selalu memperhatikan aturan yang ada,” kata Kepala Satpol-PP dan Damkar Pamekasan, Yusuf Wibiseno.

    Tidak hanya itu, langkah tersebut juga dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab, termasuk melaksanakan amanah perda maupun regulasi yang ditetapkan. “penertiban ini mengacu pada Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, serta Perbup Nomor 101 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL,” ungkapnya.

    “Artinya penertiban ini kita laksanakan sebagai bentuk penegakan perda, sekaligus upaya menjaga ketertiban umum dan keindahan kota di Pamekasan, sesuai dengan imbauan dari bapak bupati Pamekasan yang fokus pada tata kelola kota,” pungkasnya.

    Karena itu, pihaknya kembali mengimbau sekaligus mengingatkan masyarakat khususnya para PKL agar selalu tertib dan mematuhi regulasi yang ditetapkan. “Mari bersama-sama untuk selalu menjaga keasrian kota dengan tetap tertib dan melakukan aturan yang ditetapkan,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Satpol PP Pamekasan Tertibkan Rombong PKL di Jl Jokotole, Ini Alasannya!

    Satpol PP Pamekasan Tertibkan Rombong PKL di Jl Jokotole, Ini Alasannya!

    Pamekasan (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Damkar Pamekasan, menertibkan sejumlah rombong dan peralatan milik Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dibiarkan di sepanjang Jl Jokotole, Pamekasan, Rabu (21/5/2025).

    “Penertiban ini kita laksanakan sebagai bentuk penegakan perda, sekaligus upaya menjaga ketertiban umum dan keindahan kota di Pamekasan,” kata Kepala Satpol-PP dan Damkar Pamekasan, Yusuf Wibiseno.

    Penertiban fokus di dua titik berbeda di sepanjang Jl Jokotole, tepatnya di depan simpang tiga Jl Kartini. “Jadi penertiban ini mengacu pada Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, serta Perbup Nomor 101 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL,” ungkapnya.

    “Beberapa yang kita tertibkan di antaranya 3 unit rombong dan alat peraga milik PKL yang lama ditinggal dan tidak terpakai, selanjutnya kami amankan ke kantor untuk didata lebih lanjut. Beberapa di antaranya juga ada rombong yang tidak layak pakai dan dibiarkan menumpuk di tepi jalan,” jelasnya.

    Kondisi tersebut membuatnya menerapkan langkah tegas dengan mengamankan beberapa unit rombong maupun alat peraga lainnya. “Semua yang kita amankan dibawa ke kantor Satpol-PP, selanjutnya kita data dan tindak lanjuti sesuai ketentuan,” jelasnya.

    “Tidak kalah penting kami sampaikan jika langkah ini sengaja dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan sesuai tugas dan tanggungjawab, termasuk melaksanakan amanah perda maupun regulasi yang sudah ditetapkan,” tegasnya.

    Karena itu pihaknya mengimbau sekaligus mengingatkan masyarakat, khususnya para PKL agar selalu tertib dan mematuhi berbagai regulasi yang ditetapkan. “Jadi langkah ini sebagai upaya untuk memberikan efek jera, sekaligus mendorong para pedagang agar lebih tertib dan selalu memperhatikan aturan yang ada,” pungkasnya. [pin/kun]