Xcloud.id

Produk: PKL

  • Rangkaian Acara Perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI 17 Agustus 2025

    Rangkaian Acara Perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI 17 Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah secara resmi meluncurkan rangkaian agenda Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025 dengan berbagai kegiatan nasional yang penuh kegembiraan, kemeriahan, dan semangat persatuan.

    Tahun ini perayaan kemerdekaan akan mengusung semangat “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” sebagaimana tema dan logo yang telah diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 23 Juli lalu.

    Tema perayaan hari kemerdekaan tahun ini selaras dengan visi besar pemerintah dan arah perjuangan bangsa, yakni perayaan kemerdekaan tidak hanya mengingat dan memperingati tanggal kemerdekaan, tetapi menjadi momentum untuk menjaga api semangat perjuangan dan pengorbanan kolektif, agar bangsa ini terus bertahan dan tumbuh menjadi bangsa yang besar, sejahtera dan maju.

    Berikut rangkaian acara lengkap perayaan HUT kemerdekaan ke-80 RI 

    1. Doa Kebangsaan hingga Upacara di Istana

    Pada tahun ini, Pemerintah akan membuka agenda bulan kemerdekaan dengan acara Doa Kebangsaan yang akan dilaksanakan pada Jumat (1/8/2025) malam. Doa kebangsaan ini adalah wujud bahwa bangsa Indonesia bukan hanya sebagai bangsa yang berketuhanan, tetapi juga bangsa yang penuh toleransi dan plural, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

    Pada tahun 2025 ini lokasi yang dipilih adalah Kawasan Tugu Proklamasi, tempat yang bersejarah bagi perjuangan kemerdekaan, sekaligus sebagai simbol rasa syukur kita atas perjuangan para pendiri dan pahlawan bangsa. Acara akan dihadiri sekitar 1.500 umat beragama.

    Agenda selanjutnya adalah Pengukuhan Paskibraka sebelum Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi akan dilaksanakan. Kemudian, penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia, kepada individu, kelompok atau institusi, yang dinilai oleh Bapak Presiden dan pemerintah memiliki jasa, karya dan kepeloporan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 Agustus di Istana Negara.

    Agenda Pidato Kenegaraan tahun ini akan diselenggarakan pada tanggal 15 Agustus 2025 dan dilanjutkan dengan Ziarah Nasional dan Renungan Suci yang dipimpin oleh Presiden, di Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata pada tanggal 16 Agustus pukul 00.00 WIB. Sementara itu, di seluruh Indonesia juga dilaksanakan Apel Renungan Suci di TMP-TMP Provinsi dan Kab/Kota.

    Selanjutnya, Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi yang digelar pada tanggal 17 Agustus, dengan Inspektur Upacara Presiden RI. Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi akan didahului dengan Kirab Bendera dan Teks Proklamasi dari Monas ke Istana Merdeka menggunakan kereta kencana, dan dikawal pasukan berkuda. Acara kirab ini dimulai pukul 08.00 WIB. Selanjutnya pada sore hari, juga akan dilaksanakan Upacara Penurunan Bendera.

    Dalam rangkaian upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana, imbuh Juri, Presiden memberi arahan agar kegiatan harus khidmat serta dirayakan dengan penuh suka cita, riang gembira, dan berdampak bagi masyarakat.

    “Sehingga, jumlah undangan tahun ini akan lebih dari tahun-tahun sebelumnya, yakni 8.000 orang, dan 80 persen dialokasikan untuk masyarakat umum. Di sini lah Bapak Presiden ingin peringatan HUT Ke-80 RI, benar-benar inklusif. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan kepada masyarakat, yang ingin menghadiri upacara detik-detik proklamasi di istana, dapat melakukan pendaftaran online melalui aplikasi “Pandang Istana”, yang akan dibuka pada tanggal 4 Agustus 2025,” ungkap Juri.

    2. Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan

    Pada rangkaian upacara, di halaman depan Istana Merdeka akan ditampilkan pagelaran kesenian yang menyuguhkan berbagai kekayaan seni dan budaya Indonesia yang menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika. Sementara itu, di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, akan diselenggarakan Pesta Rakyat setelah upacara di pagi hari.

    Pada Pesta Rakyat di Istana, terang Juri, Presiden menyiapkan aneka hidangan makanan dan minuman yang diperuntukkan bagi masyarakat peserta upacara. Penyiapan hidangan tersebut juga melibatkan pedagang Kaki Lima yang sehari-hari berjualan di sekitar Istana, Monas dan sekitarnya.

    Pesta Rakyat ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan dalam perayaan HUT RI di Istana Presiden. Jadi kepada masyarakat umum, jika berminat menjadi peserta upacara untuk detik-detik proklamasi ke-80, nanti siap-siap untuk war undangan HUT ke-80 RI mulai tanggal 4 Agustus 2025.

    Bagi masyarakat yang belum berkesempatan hadir langsung pada upacara di Istana, disiapkan juga Pesta Rakyat di kawasan Tugu Monas. Pesta Rakyat di Monas akan diisi dengan berbagai perlombaan, panggung hiburan, kuliner gratis dari UMKM, dan pertunjukan kembang api pada malam harinya.

    3. Merdeka Run 8.0 K dan 18 Agustus Libur Nasional

    Transportasi publik di Jakarta pada 17 Agustus (Jaklingko, TransJakarta, MRT, LRT, dan KRL) akan bertarif khusus Rp 80 sebagai bagian dari perayaan 80 tahun kemerdekaan.

    Semangat kemerdekaan dilanjutkan dengan Merdeka Run 8.0K pada 24 Agustus di Jakarta. Selain itu, masyarakat juga bisa menikmati diskon belanja nasional hingga 80 persen, hasil kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha retail.

    Sebagai hadiah bagi masyarakat untuk menikmati kemerdekaan, pemerintah akan menjadikan tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari yang diliburkan. Hal ini memberi keleluasaan dan kesempatan bagi masyarakat untuk menggelar perlombaan dan kegiatan lain dalam menyemarakkan Peringatan HUT RI. Diharapkan perlombaan-perlombaan dihidupkan dan dikaitkan dengan semangat optimisme, membangun kebersamaan, dan mendorong kreativitas untuk menjadi bangsa yang sejahtera dan maju.

    Pemerintah berharap semangat Bulan Kemerdekaan 2025 tidak hanya terasa di pusat, tetapi juga di seluruh pelosok tanah air. Momentum ini diharapkan menjadi pemicu semangat gotong royong, kerja bersama, dan kebanggaan nasional menuju Indonesia yang bersatu, berdaulat, sejahtera, dan maju.

  • Mengejutkan! Tukang Sayur Jadi Penyelamat Ekonomi RI

    Mengejutkan! Tukang Sayur Jadi Penyelamat Ekonomi RI

    Jakarta –

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2025 tercatat sebesar 5,12%. Angka ini termasuk yang tertinggi di G20 dan ASEAN. Tapi siapa yang sebenarnya menopang pertumbuhan ini? Bukan korporasi, bukan gedung-gedung pencakar langit, termasuk konglomerat.

    Justru sektor informal, dalam arti paling sederhana, yakni para pelaku ekonomi seperti pedagang kaki lima, buruh harian, tukang sayur, dan warung makan yang menjadi tulang punggungnya.

    “Penjualan kendaraan, transaksi kartu kredit, impor barang tahan lama konsumen, semuanya melemah daripada sebelumnya. Tetapi konsumsi masyarakat justru menguat. Jadi saya pikir inilah yang membuat angka PDB tetap kuat pada kuartal Juni,” ujar Chief Economist Indonesia & India HSBC Global Research, Pranjul Bhandari, Jumat kemarin.

    Menurut Pranjul, sektor informal menyumbang 60% lapangan kerja dan 55% konsumsi nasional. Artinya, ketika sektor formal yang berisi para pekerja kantoran, bankir, CEO manufaktur dan eksekutif perusahaan besar, masih lesu. Para pelaku ekonomi kecil justru yang lebih menjaga ekonomi tetap hidup.

    “Kita melihat bahwa indikator sektor formal masih lemah, misalnya, penjualan mobil, alat rumah tangga, dan barang konsumsi tahan lama menurun. Tapi indikator sektor informal lebih kuat, belanja makanan, minuman, pakaian, dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya mengalami peningkatan,” jelasnya.

    Kunci pertumbuhan ini ada pada pembelanjaan harian masyarakat kelas bawah dan menengah, yang sensitif terhadap harga dan cepat bereaksi pada perubahan daya beli. Daya beli ini membaik seiring inflasi yang rendah, naiknya hasil pertanian usai El Nino, dan bantuan sosial dari pemerintah.

    “Dengan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih longgar di 2025, apakah dampaknya sudah mulai terlihat? Menurut saya, ya,” ucap Pranjul.

    Ia mencatat bahwa defisit fiskal naik dari 1,6% PDB di 2023 menjadi sekitar 2,8% PDB di 2025, menunjukkan stimulus fiskal yang cukup besar di dua tahun terakhir. Namun, di sisi lain, sektor formal yang seharusnya bisa menjadi penggerak ekonomi jangka panjang masih stagnan. Ini karena korporasi besar masih enggan berinvestasi.

    “Bagaimana kita bisa mencapai pertumbuhan PDB yang lebih tinggi dalam beberapa kuartal mendatang atau mungkin beberapa tahun mendatang? Dan menurut saya, yang benar-benar dibutuhkan adalah peningkatan investasi korporasi,” tutur Pranjul.

    Ia menyebutkan bahwa saat ini banyak perusahaan lebih memilih menabung daripada berinvestasi. Padahal, investasi korporasi berpotensi memiliki multiplier effect yang besar, menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan kapasitas produksi, hingga mengerek upah.

    “Dan ketika kita melihat investasi korporasi, kita menemukan bahwa investasinya tidak terlalu tinggi. Perusahaan-perusahaan (lebih memilih) menabung. Jadi ada banyak tabungan di luar sana, tetapi mereka tidak berinvestasi. Apa yang akan membuat korporasi berinvestasi? Itulah pertanyaan besar yang dihadapi Indonesia,” kata dia.

    Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi saat ini bukan ditarik oleh para CEO yang membangun pabrik atau memperluas bisnis. Tapi justru oleh ‘tukang sayur’ yang tetap berjualan di pagi hari, warung madura, ojek online, dan jutaan pekerja informal yang menggerakkan konsumsi dasar masyarakat.

    (fdl/fdl)

  • Tak Mau Direlokasi, Pedagang Bakal Tetap Berjualan di Pasar Barito Megapolitan 8 Agustus 2025

    Tak Mau Direlokasi, Pedagang Bakal Tetap Berjualan di Pasar Barito Megapolitan 8 Agustus 2025

    Tak Mau Direlokasi, Pedagang Bakal Tetap Berjualan di Pasar Barito
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pedagang Pasar Barito bersikukuh tetap akan berjualan di kiosnya, meski Pemprov DKI Jakarta meminta mereka angkat kaki.
    Mereka juga sempat berunjuk rasa saat Gubernur DKI Jakata Pramono anung melakukan peletakan batu pertama pembangunan Taman Bendera Pusaka, Jumat (8/8/2025).
    “Kami berprinsip, tetap akan berjualan di sini sampai gubernur akan menyinergikan Pasar Barito dengan taman,” ujar kuasa hukum pedagang, Fahmi Akbar, kepada Kompas.com, Jumat (8/8/2025).
    Para pedagang ingin Pasar Barito menjadi bagian dari Taman Bendera Pusaka nantinya. Para pedagang bersedia mengosongkan beberapa kios jika dibutuhkan untuk jalan masuk ke Taman Bendera Pusaka.
    Fahmi pun meminta Pramono Anung mau mendiskusikan hal tersebut dengan para pedagang Pasar Barito.
    “Itu kan sebenarnya partisipasi-partisipasi publik yang perlu dapat masukkan, kan. Sehingga dia menjadi kajian yang bisa ditampung aspirasi dari para pedagang ini,” kata dia.
    Pada kesempatan ini, Fahmi juga menyinggung bangunan lokasi sementara (loksem) yang ditempati pedagang seharusnya bersifat berkelanjutan mengingat besarnya uang yang sudah digelontorkan.
    “Dalam tata ruang kota, kalau ada pembangunan, ya, kan, dan direvitalisasi pasar tersebut, seharusnya berkepanjangan, berkelanjutan. Ada semacam keberlanjutan pembangunan,” ucap Fahmi.
    Para pedagang juga mempertanyakan urgensi pembangunan Taman Bendera Pusaka. Padahal, dahulu anggaran untuk membangun lokasi sementara Pasar Barito sudah besar.
    “Karena lumayan, itu kan Rp1,6 miliar bukan uang yang sedikit. Kita bisa liburan ke Maldives berapa kali. Bisa umroh, bahkan,” kata dia.
    Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jakarta Selatan Nomor e-0096 tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024, loksem Pasar Barito memang hanya berlaku selama satu tahun sejak Juni 2024.
    Namun, para pedagang berkeyakinan surat tersebut bisa diperpanjang.
    “Iya, betul waktu itu juga diperpanjang setelah revitalisasi. Dari pihak advokat, dari Pak Dewan juga bilang itu bisa diperpanjang,” kata salah satu pedagang, Karno (64) saat ditemui di pasar, Jumat.
    Setelah ditelusuri, SK serupa memang pernah dikeluarkan juga pada 2023 dengan nomor e-0059 tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023.
    Namun, surat yang ditemukan pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Jakarta Selatan itu tidak dapat diakses.
    Kompas.com sudah mencoba meminta dokumen tersebut kepada Pemerintah Kota Jakarta Selatan, dan masih dalam proses pencarian.
    Sebagai informasi, rencana relokasi pedagang ini berkaitan dengan proyek pembangunan Taman ASEAN atau Taman Bendera Pusaka yang akan menggantikan area Pasar Barito.
    Proyek ini merupakan bagian dari program Pemerintah Provinsi Jakarta dalam memperluas ruang terbuka hijau (RTH).
    Taman Bendera Pusaka dirancang untuk menggabungkan tiga taman yang sudah ada sebelumnya, yaitu Taman Leuser, Taman Ayodhya, dan Taman Langsat. Proyek ini ditargetkan rampung pada Desember 2025.
    Pemerintah menyebut taman tersebut akan menjadi ruang publik ikonik.
    Saat status Jakarta berubah dan tak lagi menjadi ibu kota negara, taman ini diharapkan menjadi simbol identitas baru Jakarta sebagai Ibu Kota ASEAN, mengingat keberadaan Gedung Sekretariat ASEAN di kawasan Blok M.
    “Jadi, ini adalah untuk menjadikan kawasan Blok M sebagai pusat transportasi dan perbelanjaan, dan yang kedua sebagai City ASEAN. Jadi, rencananya taman itu akan menunjang taman-taman di ASEAN yang ada di wilayah Jakarta Selatan,” kata Anwar, Selasa (1/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ekonomi RI Masih Diselamatkan ‘Warung’, Bukan ‘Gedung Pencakar Langit’

    Ekonomi RI Masih Diselamatkan ‘Warung’, Bukan ‘Gedung Pencakar Langit’

    Jakarta –

    HSBC Global Research menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 banyak ditopang dari sektor informal dibandingkan sektor formal. Sektor informal, meliputi berbagai jenis usaha yang tidak terdaftar secara resmi, seperti pedagang kaki lima, buruh harian lepas, hingga pekerja rumah tangga.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 mencapai 5,12%. Angka ini menjadi tertinggi dalam dua tahun dan meningkat dari kuartal sebelumnya sebesar 4,87%.

    Chief Indonesia and India Economist HSBC Global Research, Pranjul Bhandari, mengatakan sektor informal memegang kontribusi besar terhadap lapangan kerja dan konsumsi nasional, masing-masing menyumbang 60% dan 55%.

    Sementara, sektor formal hanya menyumbang 40% tenaga kerja dan 45% terhadap konsumsi nasional. Sektor formal mencakup berbagai usaha yang terdaftar secara resmi, seperti perkantoran di sektor perbankan, manufaktur, kesehatan, hingga pendidikan.

    “Yang kami lihat di 2025, meskipun sektor formal belum menunjukkan perbaikan yang berarti, sektor informal justru mulai membaik,” katanya dalam acara Media Briefing yang disiarkan secara daring, Jumat (8/8/2025).

    Pranjul menjelaskan pertumbuhan sektor informal dapat membaik lantaran adanya pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter yang mengalir ke konsumsi. Dengan begitu, dapat mendongkrak daya beli, terutama bagi masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.

    “Produksi pertanian juga kuat. Setelah periode El Nino, kini kita masuk ke periode La Nina, dan itu mendukung hasil pertanian serta upah petani. Ditambah lagi, ada peningkatan belanja bantuan sosial dari pemerintah,” katanya.

    “Kita melihat bahwa indikator sektor formal masih lemah, misalnya, penjualan mobil, alat rumah tangga, dan barang konsumsi tahan lama menurun. Tapi indikator sektor informal lebih kuat, belanja makanan, minuman, pakaian, dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya mengalami peningkatan,” terang dia.

    (rea/fdl)

  • Minta Izin Berjualan di Kapal, Pedagang Asongan di Ambon Gelar Unjuk Rasa Regional 8 Agustus 2025

    Minta Izin Berjualan di Kapal, Pedagang Asongan di Ambon Gelar Unjuk Rasa Regional 8 Agustus 2025

    Minta Izin Berjualan di Kapal, Pedagang Asongan di Ambon Gelar Unjuk Rasa
    Tim Redaksi
    AMBON, KOMPAS.com
    – Puluhan pedagang asongan di Ambon menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis (7/8/2025) untuk meminta izin berjualan di atas kapal.
    Aksi tersebut didominasi kaum perempuan yang mendatangi beberapa lokasi untuk menyuarakan tuntutan mereka.
    Para pedagang mengeluhkan larangan berjualan di dalam kapal saat sandar di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.
    “Kami mau resmi seperti pelabuhan lain. Kami berjualan puluhan tahun di kapal tidak pernah resmi (legal) supaya kami bisa berjualan tanpa dianiaya,” ujar Ketua Pedagang Asongan di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, Tina.
    Tina menambahkan bahwa kondisi pelabuhan saat ini tidak memungkinkan mereka untuk mencari nafkah.
    Mereka sering kali dicegat petugas yang melarang masuk ke kapal.
    “Kami sampai harus memanjat pagar atau merayap di bawah pintu agar bisa masuk dan berjualan di atas kapal yang tengah berlabuh,” ungkapnya.
    Dalam aksi tersebut, para pedagang meminta agar mereka diberikan kartu identitas dan seragam resmi.
    “Kita mau buat kita baju dan identitas supaya kalau masuk tidak berdesak-desakan dan tertib. Kami berjualan juga puluhan tahun tapi tidak resmi, malah kami panjat tembok,” tambah Tina saat berunjuk rasa di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Ambon.
    Tidak puas di satu lokasi, Tina dan rombongan melanjutkan aksi ke kantor Pelindo Cabang Ambon untuk menyuarakan tuntutan yang sama.
    Mereka merasa kecewa dengan sikap petugas pelabuhan yang dinilai kasar dalam menutup akses masuk ke kapal.
    Menanggapi aksi tersebut, General Manager (GM) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 Ambon, Zahlan, menegaskan bahwa pedagang asongan dilarang berjualan di kawasan dermaga, terutama di dalam kapal.
    “Kami sampaikan Pelindo sebagai pemilik fasilitas pelabuhan, kami jalankan regulasi untuk dermaga atau ruang tunggu adalah fasilitas terbatas. Yang hanya boleh masuk adalah penumpang, petugas embarkasi debarkasi, dan crew kapal,” tegasnya.
    Zahlan menjelaskan bahwa ada pedagang yang berjualan di kawasan pelabuhan, yaitu pedagang kaki lima (PK5) yang bermitra dengan Pelindo.
    “Untuk asongan saat ini Pelindo tidak bermitra dengan asongan. Kami ada PK5 yang merupakan mitra kami. Jumlahnya ada 35 pedagang yang diberi akses untuk berjualan saat ada kapal datang, tetapi tidak boleh tinggal dalam pelabuhan 24 jam,” jelasnya.
    Mitra PK5, kata Zahlan, sering mendapat pembinaan serta izin untuk melakukan aktivitas ekonomi di area pelabuhan, namun mereka juga tidak diberikan izin berjualan di atas kapal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lebih dari 100 pelanggar perda di Jakarta Barat ditindak petugas

    Lebih dari 100 pelanggar perda di Jakarta Barat ditindak petugas

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat menindak sebanyak 102 pelanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dalam Operasi Bina Tertib Praja pada Kamis.

    Para pelanggar tersebut di antaranya 2 pemilik bengkel motor yang kemudian disita barangnya, 1 kios pembuatan “staninles steel”, 58 kendaraan roda dua, 2 kendaraan roda empat, 31 Pedagang Kecil Mandiri (PKM) dan beberapa lainnya.

    “Intinya total ada 102 pelanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang ditindak. Ada yang barangnya disita, ada juga yang kita beri kartu kuning atau peringatan,” kata Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Agus Irwanto di Jakarta.

    Penertiban dengan tenaga 250 petugas gabungan itu ditujukan untuk menjaga ketertiban fasilitas umum seperti trotoar, rambu lalu lintas dan ruang jalan agar berfungsi sesuai peruntukannya.

    Ditemukan pula beberapa oknum masyarakat dengan sengaja merusak rambu-rambu lalu lintas untuk membuka ruang operasional ilegal di jalan. Tindakan ini dinilai merugikan masyarakat dan mencoreng citra pemerintah.

    “Gubernur DKI Jakarta telah menekankan pentingnya sinergi antara Satpol PP, TNI dan Polri untuk memastikan efektivitas penertiban di lapangan,” katanya.

    Agus meminta para Satpol PP kecamatan lebih aktif melihat situasi dan kondisi di lapangan serta mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

    “Seluruh jajaran diinstruksikan untuk tetap mengedepankan pendekatan humanis dan terukur, tanpa bersikap arogan dalam menjalankan tugas,” tuturnya.

    Operasi penertiban berlangsung secara serentak di delapan kecamatan di Jakarta Barat (Jakbar) dengan sasaran penertiban adalah PKL di trotoar, juru parkir liar, parkir liar dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

    Penertiban dilakukan secara persuasif dengan pendekatan humanis. Setiap pelanggar akan didata dengan ketat dan didokumentasikan. “Selanjutnya mereka dibawa ke Panti Sosial atau ikut sidang yustisi untuk diproses lebih lanjut,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Duh, Pabrikan Mobil Ungkap BBM Euro 4 Belum Merata

    Duh, Pabrikan Mobil Ungkap BBM Euro 4 Belum Merata

    Jakarta –

    Penerapan standar Euro4 masih menghadapi tantangan. Terutama pada sektor kendaraan niaga yang menggunakan diesel.

    Salah satu pabrikan yang memasarkan kendaraan komersial ringan dengan standar Euro4, Mitsubishi, menyebut distribusi bahan bakar standar Euro4 belum merata. Director of After Sales Division PT MMKSI Kazuto Azuma mengungkap, daerah rural, – wilayah yang terletak di luar kawasan perkotaan, sulit menemukan BBM solar berstandar Euro 4.

    “Kita memenuhi syarat untuk Euro 4, untuk Indonesia. Mudah untuk menemukan Euro 4 di perkotaan, tetapi Euro 4 untuk area rural itu sulit untuk ditemukan, ini juga, kami harus berdiskusi ke pemerintah untuk ketersediaan Euro 4 di area lainnya, sehingga konsumen bisa terjamin bisa menggunakan bensin yang tepat (sesuai Euro 4),” kata Azuma di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2025).

    Mitsubishi menjadi salah satu produsen yang menyanggupi teknologi Euro4 di Indonesia. Penerapan standar emisi Euro 4 di Indonesia diterapkan mulai 12 April 2022. Agenda itu sesuai Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Peraturan itu tertuang dalam surat yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No S 786/MENLHK-PPKL/SET/PKL.3/5/2020 tertanggal 20 Mei 2020.

    Indonesia adalah salah satu negara yang lambat dalam penerapan standar Euro 4. Negara tetangga seperti Thailand telah menerapkan Euro 4 sejak 2011, Singapura di tahun 2014, dan Filipina mulai 2016. Bahan bakar diesel berstandar Euro 4 turut disediakan Pertamina lewat jenis Dexlite dan juga Pertamina Dex. Keduanya memiliki Cetane Number (CN) lebih tinggi dari Bio Solar. Untuk Dexlite memiliki CN 51, sementara itu untuk Pertamina Dex memiliki nilai CN 53.

    Standar Euro 4 telah diterapkan lebih dulu bagi kendaraan bensin sejak Oktober 2018, sedangkan untuk mesin diesel dijadwalkan pada April 2021. Namun karena kasus COVID-19 masih tinggi, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengundur penerapan regulasi tersebut menjadi April 2022.

    Selain kandungan sulfur juga menentukan kualitas bahan bakar kendaraan diesel. Semakin rendah sulfur, berarti jenis bahan bakar tersebut lebih ramah lingkungan. Begitupun sebaliknya.

    Kendaraan seperti L300 sudah berstandar Euro4 sejak tahun 2022, mobil ini banyak dijumpai beroperasi di daerah atau kota kecil, memenuhi kebutuhan mobilitas niaga di wilayah tersebut.

    Baru-baru ini Mitsubishi melakukan kampanye pemeriksaan terkait L300 produksi Juni 2022 hingga Januari 2024. Total unit yang masuk program kampanye pemeriksaan ini sebanyak 30.823 unit.

    Azuma menjelaskan pihaknya melakukan kampanye pemeriksaan L300 untuk melakukan pengecekan terhadap komponen konektor rail pressure, update software ECU, dan pergantian saringan bahan bakar.

    Mitsubishi menyebut kerusakan dipicu oleh dua hal, kinerja waterproof yang tidak memadai pada bagian konektor di engine control harness, dan kerusakan injector yang diakibatkan oleh kontaminasi bahan bakar dan penggunaan saringan bahan bakar imitasi atau non-genuine oleh pemilik kendaraan. Kasus pertama kerusakan ini terjadi di luar pulau Jawa.

    “Temuan pertama itu dari daerah Pekanbaru,” ujar Senior Assistant Manager of Technical Service & CS Support DepartmentPTMMKSI, Gempar Dwi Prambudi.

    Mengingat BBM Euro4 yang belum merata, apakah potensi kerusakan itu juga disebabkan lantaran pemakaian BBM yang tidak sesuai spesifikasi?

    “Tidak. Jadi faktornya bukan hanya Euro 4 (distribusi yang tidak merata), Euro 4 itu adalah salah satu yang mungkin menjadi impak dari masalah ini. Namun apabila konsumen bisa melakukan penggantian filter secara reguler di diler karena ini kan mobil kerja ya kadang ada penundaan, itu sebenarnya bisa ditangani dengan baik,” kata Azuma.

    “Kalau rajin mengganti filter (original) sebenarnya apa pun jenis bahan bakarnya dapat tersaring dengan baik. Tentunya ini hanya salah satu item saja, karena tadi ada beberapa hal yang mendukung atau menyebabkan kampanye ini harus dilakukan,” jelas dia.

    MMKSI akan memberikan 10 fuel filter original gratis, yang akan didistribusikan sesuai jadwal perawatan berkala.

    “Makanya ada 10 filter yang bisa didapatkan konsumen ketika mengikuti program ini. Jadi bukan dikasih, tetapi dilakukan pencatatan di diler dan nantinya akan dilihat sisa kuota dia sudah ganti atau dapat berapa,” tambahnya lagi.

    (riar/dry)

  • DKI percepat transformasi digital sektor perdagangan tradisional

    DKI percepat transformasi digital sektor perdagangan tradisional

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat transformasi digital di sektor perdagangan tradisional sekaligus mendorong inklusi keuangan di kalangan pelaku usaha pasar melalui Lomba Digitalisasi Pasar 2025.

    Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati di Jakarta, Kamis, mengatakan, lomba ini tidak hanya terkait kesiapan pasar dalam menerapkan sistem pembayaran digital, tetapi juga mencakup aspek kebersihan, keamanan, serta penataan fasilitas umum dan pedagang kaki lima.

    “Kami ingin menghadirkan pasar yang nyaman. Jadi, penilaian tidak hanya soal kemudahan bertransaksi digital, tetapi juga kebersihan, keamanan, serta penataan fasilitas umum dan pedagang kaki lima,” kata dia.

    Lalu, dari 153 pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya, sebanyak 20 pasar tradisional dijadikan lokasi percontohan dalam lomba. Pasar-pasar tersebut dipilih secara acak dengan mempertimbangkan klasifikasi (kelas A, B, dan C) serta jumlah tempat usaha yang aktif.

    Adapun penilaian lomba terbagi dalam dua aspek, yaitu aspek pasar yang dinilai oleh tim juri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta aspek digitalisasi perbankan yang dinilai oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia berdasarkan laporan dari bank peserta.

    “Nantinya, pasar-pasar pemenang akan menjadi percontohan bagi 133 pasar lainnya yang dikelola Perumda Pasar Jaya, maupun bagi daerah lain di Indonesia,” kata Suharini.

    Penilaian lomba dilakukan dalam dua tahap, yakni Periode I pada 22–25 Juli 2025 dan Periode II pada 6–8 Agustus 2025. Finalisasi hasil dan pengumuman pemenang akan disampaikan langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyatakan, digitalisasi membuka akses pembiayaan yang lebih luas, memungkinkan transaksi yang lebih aman, serta mendorong terciptanya ekosistem pasar yang tertib dan bersih.

    Dia berharap lomba digitalisasi pasar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi digital, sekaligus mendorong perluasan layanan keuangan yang inklusif.

    “Transaksi digital juga memberikan banyak manfaat bagi pedagang, seperti proses yang lebih cepat, aman, dan praktis. Mereka tidak perlu lagi repot menyediakan uang kembalian dan bisa merasa tenang karena dana langsung masuk ke rekening,” ujarnya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polres Kudus bagikan 1.000 bendera Merah Putih kepada pengguna jalan

    Polres Kudus bagikan 1.000 bendera Merah Putih kepada pengguna jalan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Korbarkan semangat kemerdekaan:

    Polres Kudus bagikan 1.000 bendera Merah Putih kepada pengguna jalan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 23:35 WIB

    Elshinta.com – Jelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Polres Kudus Jawa Tengah membagikan 1.000 bendera Merah Putih kepada pengguna jalan di kawasan Alun-alun Simpang Tujuh Kudus, Selasa sore (5/8).Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo. 

    Bendera dibagikan kepada pengendara motor, mobil, tukang becak, hingga pedagang kaki lima yang melintas di tengah keramaian lalu lintas kota. Sebelumnya, Polsek jajaran di wilayah hukum Polres Kudus juga telah melaksanakan aksi serupa dengan membagikan bendera kepada masyarakat di kecamatannya masing-masing.

    “Kegiatan ini bukan sekadar membagi bendera, tetapi ajakan untuk menyemarakkan kemerdekaan dan menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta bentuk penghormatan kita terhadap jasa-jasa para pahlawan,” ujar Kapolres.

    Semangat Merah Putih harus hidup di setiap hati warga negara. Inj bukan hanya di tiang bendera, tapi juga di hati semua.

    Suparno (52), tukang becak, merasa terharu saat menerima bendera langsung dari Kapolres. “Saya langsung pasang di becak. Biar semangat merdeka ikut keliling kota,” ucapnya.

    Senada Rina (34), pengendara motor, juga merasa senang bisa ikut merayakan kemerdekaan. “Tadi dibantu pasang sama Pak Polisi. Jadi makin semangat ikut memeriahkan Agustus-an,” katanya.

    Selain membagikan bendera, petugas juga mengedukasi warga tentang pentingnya mengibarkan bendera selama 1–31 Agustus. Kegiatan ini menjadi pembuka dari rangkaian agenda Polres selama bulan kemerdekaan.

    “Langkah kecil ini kami harap bisa menyalakan semangat besar di hati masyarakat,” ujar Kapolres seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Selasa (5/8). 

    Sumber : Antara

  • Dokumen Pasien Jadi Bungkus Gorengan, RS Thailand Didenda Rp 610 Juta

    Dokumen Pasien Jadi Bungkus Gorengan, RS Thailand Didenda Rp 610 Juta

    Bangkok –

    Sebuah rumah sakit (RS) di Thailand dikenai denda sebesar 1,21 juta Baht, atau setara Rp 610,9 juta, setelah 1.000 halaman rekam medis pasien, yang seharusnya rahasia, ditemukan telah digunakan sebagai pembungkus makanan yang dijual pedagang kaki lima.

    Kasus ini, seperti dilansir South China Morning Post, Rabu (6/8/2025), terbongkar setelah seorang influencer online memposting dokumen-dokumen medis yang digunakan sebagai pembungkus jajanan crepes renyah khas Thailand, yang dikenal sebagai Khanom Tokyo.

    Rumah sakit yang dituduh melakukan kesalahan tersebut adalah sebuah fasilitas medis swasta di Provinsi Ubon Ratchathani, Thailand bagian timur laut. Nama rumah sakit tersebut belum diungkap ke publik.

    Menurut influencer bernama Doctor Lab Panda, detail pasien terlihat jelas pada pembungkus jajanan yang dibelinya tersebut. Salah satu detail dokumen itu menunjukkan dengan jelas data pasien yang merupakan seorang pria yang terinfeksi virus hepatitis B.

    Influencer itu kemudian bertanya dalam videonya: “Haruskah saya terus memakannya, atau sudah cukup?”

    Rumah sakit yang terseret kasus tersebut menuai kecaman setelah unggahan tersebut menjadi viral, dengan mendapatkan 33.000 reaksi dan 1.700 komentar.

    Unggahan influencer itu dibuat pada Mei 2024. Sanksi terhadap rumah sakit yang terkait baru diumumkan pada 1 Agustus lalu. Komite Perlindungan Data Pribadi (PDPC) menyatakan mereka telah menjatuhkan hukuman denda sebesar 1,21 juta Baht kepada rumah sakit tersebut karena melanggar undang-undang data.

    Investigasi yang dilakukan PDPC mendapati bahwa lebih dari 1.000 dokumen telah bocor selama proses pemusnahan dokumen.

    Tonton juga video “Anggota DPR Dipolisikan gegara Diduga Pakai Dokumen Palsu” di sini:

    Pihak rumah sakit yang terkait, menurut PDPC, menggunakan outsourcing untuk pekerjaan pemusnahan dokumen yang dilimpahkan kepada sebuah bisnis keluarga kecil, tanpa memantau prosesnya.

    Bukannya menghancurkan dokumen itu, kontraktor yang disewa pihak rumah sakit malah menyimpan dokumen pasien itu di rumah dan tidak memberitahu pihak rumah sakit setelah dokumen itu bocor.

    Mereka dinyatakan telah melanggar Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang berlaku di Thailand, yang menetapkan bahwa praktisi medis dan organisasi yang menangani data medis memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaannya.

    PDPC juga menjatuhkan hukuman denda terhadap pemilik bisnis pemusnahan dokumen itu sebesar 16.940 Baht, atau setara Rp 8,5 juta.