Xcloud.id

Produk: Pinjol

  • Cek Daftar Terbaru Pinjol Legal OJK Tahun 2025

    Cek Daftar Terbaru Pinjol Legal OJK Tahun 2025

    JABAR EKSPRES – Perkembangan dunia finansial digital semakin pesat, dan salah satu yang paling diminati masyarakat adalah layanan pinjaman online (pinjol) legal.

    Namun, di balik kemudahan akses dan pencairan dana cepat, ada bahaya yang mengintai jika kamu salah memilih penyedia layanan.

    Baca juga : Daftar Pinjaman Online Resmi OJK Tahun 2025, Bisa Cair Tanpa KTP

    Oleh karena itu, penting untuk selalu memastikan bahwa pinjaman online (pinjol) yang kamu gunakan sudah legal terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Sebagai informasi, OJK kini menyebut pinjaman online legal dengan istilah baru, yakni pinjaman daring (pindar).

    Hingga saat ini, ada sebanyak 97 platform pindar atau pinjol resmi yang sudah mengantongi izin dari OJK.

    Daftar ini terakhir diperbarui pada 29 Oktober 2024 dan masih berlaku hingga Februari 2025.

    Dengan memilih layanan yang terdaftar di OJK, kamu bisa menghindari berbagai risiko seperti suku bunga tinggi, penagihan yang tidak manusiawi, hingga penyalahgunaan data pribadi.

    Daftar Pinjol Legal OJK Per Februari 2025

    Berikut adalah sebagian daftar pinjol atau pindar yang sudah mendapatkan izin dari OJK dan masih berlaku hingga Februari 2025:

    DanamasAmarthaDompet KilatBoostToko ModalModalkuKTA KilatKredit PintarMaucashFinmasKlikA2CAkseleranAmmanaPinjamanGOKoinP2PPohondanaMekarAdaKamiEsta KapitalKreditProFintagRupiah CepatCrowdoIndodanaJuloPinjaminDanaRupiahiOVO FinansialPinjam ModalAlamiKeuntungan Memilih Pinjol Legal OJK

    Menggunakan layanan pinjaman online resmi yang diawasi oleh OJK memiliki banyak keuntungan, di antaranya:

    Keamanan Data Pribadi Terjamin: Pinjol resmi tidak akan menyalahgunakan data pribadi nasabah.Bunga dan Biaya Transparan: Tidak ada biaya tersembunyi atau bunga mencekik.Proses Penagihan Sesuai Aturan: Tidak ada teror atau intimidasi saat penagihan.Terhindar dari Jeratan Pinjol Ilegal: Mengurangi risiko penipuan dan beban utang yang tidak wajar.

    Baca juga : OJK Terapkan Aturan Ketat untuk Pengguna Pinjol

    Tips Aman Memilih Pinjaman Online

    Agar terhindar dari jebakan pinjol ilegal, berikut beberapa tips yang bisa kamu terapkan:

  • Keluhkan Sistem Pembayaran Sewa, Warga Rusunawa Rawa Bebek: Seperti Pinjol Megapolitan 8 Februari 2025

    Keluhkan Sistem Pembayaran Sewa, Warga Rusunawa Rawa Bebek: Seperti Pinjol Megapolitan 8 Februari 2025

    Keluhkan Sistem Pembayaran Sewa, Warga Rusunawa Rawa Bebek: Seperti Pinjol
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dina (33), Ketua RT 12 RW 017, Rusunawa Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur, mengeluhkan sistem pembayaran sewa hunian mereka karena layaknya pinjaman
    online
    (pinjol).
    “Kalau kita telat bayar, itu bunga tetap berjalan, seperti lagi pinjol,” kata Dina kepada
    Kompas.com
    , Jumat (7/2/2025).
    Dina menjelaskan, bunga pembayaran sewa di rusun terus berjalan sehingga sangat memberatkan para penghuni rusun.
     
    Menurutnya, pemberlakuan bunga yang terus berjalan itu ditetapkan oleh pemerintah dan pengelola.
    “Misalnya, saya bayar bulan ini, tetapi bunga pada Januari tetap jalan ditambah sama bunga Februari,” jelas dia.
    Dina mengatakan, banyak warga di Rusunawa Rawa Bebek yang menunggak pembayaran sewa rusun akibat bunga tersebut.
    “Lebih banyak warga nunggak daripada yang tidak,” tutur dia.
    Warga Rusunawa Rawa Bebek lainnya bernama Rohana (42) mengaku menunggak pembayaran sewa rusun karena tidak memiliki uang untuk membayarnya.
    “Saya enggak mikirin biaya sewa dan tunggakan karena uang dipakai buat kebutuhan utama sehari-hari dulu,” ucap Rohana, Jumat.
    Sama seperti Dina, Rohana menilai bahwa tinggal di Rusun Rawa Bebek bagaikan melakukan pinjol.
    “Tadinya saya enggak punya utang, tapi pas tinggal di sini jadi banyak utang dan ada bunganya,” ucap dia.
    Rohana mengaku mengalihkan uang tunggakan sewa tinggal di Rusunawa Rawa Bebek untuk kebutuhan lain yang lebih utama, yaitu makan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Suka Baca, tapi Perpusnas Sempat Mau Tutup Lebih Awal karena Efisiensi Anggaran

    Prabowo Suka Baca, tapi Perpusnas Sempat Mau Tutup Lebih Awal karena Efisiensi Anggaran

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo suka baca buku, hal ini diketahui saat ia mengunjungi toko buku langganannya saat berada di luar negeri. Tak hanya membaca, ia juga memiliki sejumlah karya tulis yang masih bisa dibaca sampai sekarang.

    Pada saat yang sama, sang presiden mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada kegiatan Perpusnas (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia). Lembaga itu adalah lembaga yang bergerak di bidang literasi dan budaya baca.

    Prabowo suka baca buku, tapi …

    Akun X (Twitter) sang presiden, @prabowo, pada Sabtu 25 Januari 2025 mengunggah momen dirinya mengunjungi sebuah toko buku di India. Hal itu dilakukannya di sela-sela kunjungan kerja ke negara beribukota New Delhi tersebut.

    “Singgah ke toko buku langganan saya di New Delhi,” demikian caption yang unggahan foto Prabowo di depan rak berisi ratusan buku tersebut.

    “Presiden @prabowo dan Buku. Presiden sedang berdinas di New Delhi, dan menyempatkan diri mampir di Toko Buku. Beliau pencinta buku, membaca adalah rutinitas beliau, buku sejarah, ekonomi, pertahanan dan militer semua jenis buku beliau lahap. Semoga 5 tahun kedepan dibawah kepemimpinan beliau tradisi baca menjadi watak utama pendidikan Indonesia. Dan menjadi wajah baru Indonesia. Indonesia yang rajin baca,” kata politisi Gerindra menjelaskan tentang karakter sang presiden.

    Terkait buku, Prabowo juga memiliki karya seperti Paradoks Indonesia, Kepemimpinan Militer, Strategi Transformasi Bangsa, dan Rekam Jejak Sang Patriot. Bagi yang ingin membacanya, bisa mengunjungi laman resmi Partai Gerindra, (KLIK DI SINI).

    Presiden @prabowo dan Buku. Presiden sedang berdinas di New Delhi, dan menyempatkan diri mampir di Toko Buku. Beliau pencinta buku, membaca adalah rutinitas beliau, buku sejarah, ekonomi, pertahanan dan militer semua jenis buku beliau lahap. Semoga 5 tahun kedepan dibawah… pic.twitter.com/2C0wDnkRxX— Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) January 25, 2025 Tapi Perpusnas sempat mau tutup lebih awal akibat kebijakan Prabowo

    Sedangkan, belum lama ini presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun pada 22 Januari 2025 yang memuat efisiensi anggaran tahun ini. Instruksi itu menyebabkan Perpusnas sempat akan melakukan penyesuaian atau pengurangan jam operasional yang direncanakan mulai Senin, 10 Februari 2025.

    “Kami tentu sangat berat hati mengurangi jam layanan ini. Sebab, kami memang sedang giat-giatnya mengampanyekan peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi. Tentu saja kehadiran layanan perpustakaan menjadi sangat instrumental,” kata akun X resminya, @perpusnas1, pada Jumat 7 Februari 2025 pukul 13.27 WIB.

    “Namun, ada kebijakan pemerintah yang harus diikuti dan mau bagaimana lagi. Ini dilakukan karena sangat terpaksa. Mohon maaf kepada masyarakat pengguna layanan Perpusnas. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” ujarnya melanjutkan.

    Jadwal Perpusnas terbaru (kiri) yang tak jadi diberlakukan, hampir berlaku gara-gara efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo. Instagram dan X Perpusnas

    Pengurangan jam operasional Perpusnas ini dikecam publik. Ada sejumlah warganet yang menyebut sebelumnya perpustakaan nasional itu buka sampai malam dan Minggu juga tetap buka. Akan tetapi, gara-gara efisiensi anggaran dari Prabowo, perpus itu harus tutup lebih awal.

    “Katanya INDONESIA DARURAT MEMBACA. Tapi tempat sarana buat akses membaca malah dikurangu jam bukanya demi “efisiensi”. Kayaknya emg mau disuruh rebahan kunyah Bansos, main Judol dan Pinjol aja yah. Yg menengah disuruh brain rot main iPhone dan nonton konser artis2 Zion*s,” kata akun X @wan***

    “Efisiensi tuh gantiin mobil dinas pejabat jadi mobil yg murah aje, kalau perlu pakai transum aja ke kantor. Apaan lah malah dilimpahin ke rakyat lagi. Cut itu tunjangan² ga berguna buat pejabat alihin ke hal hal penting kek gini. Lu pemerintah emang tololnya kebangetan deh,” ujar akun lainnya, @org***

    “ya jelas. makanya ga bosen2 diingetin, kita semua tuh kudu melek politik, pas pemilu dulu kudu bener2 paham calon yg mau dipilih siapa. prinsip “siapapun yg menang, kita mah ttp cari duit sendiri” ya udh jelas salah. dah ya adick2, 5 tahun lg cerdas dikit, edukasiin org lain jg,” tulis akun @keb***

    Mengenai hal ini, Perpusnas kemudian menghapus pengumuman di atas dan mengumumkan bahwa jam bukanya tetap sama seperti sebelumnya. Hal ini diketahui lewat unggahan Instagram Story lembaga tersebut hari ini, Sabtu 7 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB.

    (1/2) Halo kak.
    Kami tentu sangat berat hati mengurangi jam layanan ini. Sebab, kami memang sedang giat-giatnya mengampanyekan peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi. Tentu saja kehadiran layanan perpustakaan menjadi sangat instrumental…— Perpustakaan Nasional RI (@perpusnas1) February 7, 2025 Jadwal Perpusnas terbaru yang tak jadi berlaku Senin-Kamis: 8.00 – 16.00 WIB Jumat: 8.00 – 16.30 WIB Sabtu: 9.00 – 15.00 WIB Minggu: TUTUP Libur Nasional: TUTUP Cuti Bersama: TUTUP

    Jadwal Perpusnas baru (kiri) yang tak jadi berlaku, jadwal lama Perpusnas yang berlaku lagi (kanan). Perpusnas

    Jadwal Perpusnas lama yang berlaku lagi Senin-Jumat: 8.00 – 19.00 WIB Sabtu-Minggu: 9.00 – 16.00 WIB Libur Nasional: TUTUP Cuti Bersama: TUTUP

    Demikian penjelasan tentang Presiden Prabowo yang suka baca buku, tapi kebijakan efisiensi anggaran sempat menyebabkan Perpusnas berencana mengurangi jam operasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cara Pinjam Uang di Livin Mandiri, Langsung Cair?

    Cara Pinjam Uang di Livin Mandiri, Langsung Cair?

    PIKIRAN RAKYAT – Di era digital saat ini, perbankan terus berinovasi untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengakses layanan keuangan. Salah satu inovasi yang ditawarkan Bank Mandiri adalah fitur pinjaman online melalui aplikasi Livin’ by Mandiri.

    Fitur ini memungkinkan pencairan dana tunai secara cepat dan praktis, terutama bagi pemegang kartu kredit Mandiri yang memenuhi syarat. Berikut adalah cara pinjam uang di Livin’ Mandiri dengan fitur Power Cash serta informasi terkait bunga, tenor, dan biaya layanan.

    Apa Itu Power Cash?

    Power Cash adalah layanan dari Bank Mandiri yang memungkinkan pencairan dana tunai dari kartu kredit langsung ke rekening tabungan atau giro. Pelunasan dana pinjaman ini dapat dicicil sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Fitur ini tersedia untuk nasabah terpilih dengan jumlah pinjaman mulai dari Rp1 juta hingga Rp100 juta, atau maksimal 50% dari sisa limit kartu kredit.

    Syarat dan Ketentuan Power Cash

    Hanya tersedia bagi nasabah kartu kredit Mandiri yang memenuhi kriteria. Jumlah pinjaman minimal Rp 1 juta dan maksimal 50% dari sisa limit kartu kredit. Pembayaran dilakukan secara cicilan dengan pilihan tenor yang tersedia. Bunga dan biaya layanan bervariasi tergantung pada tenor pinjaman.

    Cara Mengajukan Power Cash di Livin’ Mandiri

    Buka Aplikasi Livin’ Mandiri
    Pastikan aplikasi sudah terunduh di perangkat dan akun telah terdaftar. Masuk ke Menu Power Cash
    Pilih menu “Power Cash” (tersedia bagi nasabah terpilih). Klik “Cairkan Sekarang”
    Tekan tombol “Cairkan Sekarang” di halaman utama Power Cash. Pilih Rekening Pencairan
    Tentukan rekening tabungan yang akan menerima dana pinjaman. Pilih Cicilan yang Diinginkan
    Pilih tenor dan jumlah cicilan yang sesuai dengan kemampuan finansial. Setujui Syarat & Ketentuan
    Baca dan setujui persyaratan yang berlaku sebelum melanjutkan pengajuan. Konfirmasi Pengajuan
    Periksa kembali detail pengajuan sebelum menekan tombol “Kirim”. Masukkan MPIN
    Masukkan MPIN untuk verifikasi dan menyelesaikan proses pengajuan. Proses Selesai
    Pengajuan berhasil dan dana akan segera diproses.

    Bunga dan Biaya Power Cash

    Tenor 3 bulan: 0% bunga, biaya layanan 1% (minimal Rp 100 ribu). Tenor 6 bulan: 1,5% bunga per bulan, biaya layanan minimal Rp 100 ribu. Tenor 12 bulan: 3% bunga per bulan, biaya layanan minimal Rp 100 ribu. Tenor 24 bulan: 0,5% bunga per bulan, tanpa biaya administrasi. Tenor 36 bulan: Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui layanan pelanggan Mandiri. Alternatif Pinjaman: Power Installment dan Paylater

    Selain Power Cash, Bank Mandiri juga menawarkan layanan Power Installment dan Livin’ Paylater untuk kemudahan transaksi dan pengelolaan finansial.

    Power Installment

    Mengubah transaksi kartu kredit menjadi cicilan tetap. Berlaku untuk transaksi minimal Rp 300 ribu. Tidak berlaku untuk transaksi Cash Advance, Powerbills, asuransi, Power Buy, dan Power Cash. Pilihan tenor hingga 36 bulan dengan bunga mulai dari 0,5% per bulan.

    Livin’ Paylater

    Fasilitas cicilan tanpa kartu kredit dengan proses pengajuan langsung di aplikasi. Membutuhkan verifikasi data diri, pekerjaan, dan rekening pembayaran. Persetujuan dilakukan dalam waktu singkat dengan notifikasi langsung di aplikasi.

    Pinjaman melalui aplikasi Livin’ Mandiri dapat menjadi solusi keuangan yang praktis dan cepat, terutama bagi nasabah yang membutuhkan dana dalam waktu singkat. Dengan persyaratan yang mudah serta berbagai pilihan tenor, layanan Power Cash memungkinkan pencairan dana dengan proses yang simpel.

    Sebelum mengajukan pinjaman, penting untuk mempertimbangkan jumlah cicilan dan bunga agar tetap sesuai dengan kemampuan finansial. Jika fitur Power Cash tidak tersedia, alternatif lain seperti Power Installment dan Paylater bisa menjadi pilihan yang tepat.

    Proses pencairan pinjaman biasanya membutuhkan waktu maksimal 24 jam setelah pengajuan disetujui. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi Bank Mandiri atau hubungi layanan pelanggan Mandiri.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 9 Penipu yang Membuat UMKM di Surabaya Terjerat Pinjol Ternyata Mantan Outsourcing Surabaya

    9 Penipu yang Membuat UMKM di Surabaya Terjerat Pinjol Ternyata Mantan Outsourcing Surabaya

    Penipu yang Membuat UMKM di Surabaya Terjerat Pinjol Ternyata Mantan Outsourcing
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Terduga pelaku penipu yang membuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terjerat pinjaman
    online
    sempat bekerja sebagai outsourcing di Pemerintah Kota (Pemkot)
    Surabaya
    .
    Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Dewi Soeriyawati, menyebut telah mencari informasi terduga pelaku bernama Bramasta Afrizal Riyadi.
    “Aku kemarin cari info, katanya (terduga pelaku) memang iya (pegawai outsourcing), tapi sudah berhenti sejak Juli (2024),” kata Dewi ketika dikonfirmasi pada Kamis (6/2/2025).
    Akan tetapi, Dewi mengaku belum mendapatkan informasi mengenai posisi yang ditempati oleh Bram. Dia membenarkan terduga pelaku sempat bekerja di Pemkot Surabaya.
    “Iya, (terduga pelaku yang) Bram itu, kan dicek di kepegawaian, siapa ini, terus oh memang dulu pernah jadi OS kita, maksudnya Pemkot. Tapi bagian apa aku enggak tahu,” ujarnya.
    Dewi memastikan terduga pelaku sudah tidak bekerja di Pemkot Surabaya ketika menipu belasan UMKM. Akibat penipuan ini, sejumlah pelaku UMKM memiliki utang pinjaman online dengan total sekitar Rp 200 juta.
    “Terus habis itu, kejadiannya (penipuan UMKM) katanya Oktober (2024). Jadinya oknum (terduga pelaku) sudah keluar (outsourcing), terus membuat acara sendiri,” jelasnya.
    Diberitakan sebelumnya, sejumlah pelaku UMKM diduga menjadi korban penipuan oleh pria bernama Bramasta Afrizal Riyadi. Pria yang mengaku pegawai Pemkot Surabaya itu menawarkan program bantuan pinjaman kepada 14 UMKM yang berada di Surabaya Barat dengan bunga 0 persen.
    Hingga kini, para pelaku UMKM itu tidak menerima pencairan pinjaman. Namun, mereka sudah terdaftar memiliki pinjaman di aplikasi pinjaman
    online
    .
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelaku Penipuan 14 UMKM Terungkap, Mantan Outsourcing Pemkot Surabaya

    Pelaku Penipuan 14 UMKM Terungkap, Mantan Outsourcing Pemkot Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya Dewi Soeryawati mengatakan terduga pelaku penipuan 14 UMKM di Kecamatan Benowo, adalah mantan pegawai outsourcing pemkot.

    Terduga pelaku penipuan itu bernama Bramasta Afrizal Riyadi. Ia menipu belasan UMKM puluhan juta lewat tagihan pinjaman online (pinjol), dengan modus sosialisasi menawarkan pinjaman modal tanpa bunga, terjadi di bulan Oktober 2024 lalu.

    “Dari informasi emang iya (pegawai outsourcing), tetapi sudah berhenti sejak Juli 2024. Itu kejadiannya Oktober, setelah ia keluar,” kata Dewi, Kamis (6/2/2025).

    Dewi juga menegaskan bahwa, program Pemkot Surabaya ini tidak ada yang memberikan jaminan uang tunai langsung. Dia menegaskan, agar pelaku UMKM waspada terhadap modus penipuan serupa.

    “Kita sudah infokan ke kelurahan dan kecamatan, juga ke komunitas UMKM untuk lebih berhati-hati karena pemkot tidak pernah memberikan pinjaman uang tunai,” pungkas Dewi Soeryawati.

    Diberitakan sebelumnya, 14 pelaku UMKM yang menjadi korban penipuan puluhan juta itu sudah melaporkan kasus tersebut ke kepolisian Polrestabes Surabaya. Dan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan. (ted)

  • Paylater Bank Mandiri & BCA Diminati, Siapa Paling Besar?

    Paylater Bank Mandiri & BCA Diminati, Siapa Paling Besar?

    Jakarta, FORTUNE – Layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau Paylater di perbankan ramai diminati masyarakat antara lain seperti produk milik Bank Mandiri dan BCA. 

    Direktur Teknologi Informasi Bank Mandiri, Timothy Utama menyatakan lini bisnis paylater miliknya yang tersematkan dalam aplikasi Livin’ masih tumbuh signifikan hingga akhir 2024. 

    “Jumlah pengguna Livin’ paylater sudah mencapai lebih dari 160 ribu, atau pertumbuhan 23 persen dibandingkan kuartal sebelumnya,” kata Timothy dalam Paparan Kinerja Keuangan 2024 Bank Mandiri di Jakarta, Rabu (5/2). 

    Meski pengguna meningkat tajam, pihaknya memastikan kualitas kredit masih tetap terjaga sehat dengan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) yang masih jauh di bawah NPL industri. Secara keseluruhan, NPL dari bank dengan kode saham BMRI ini tercatat di level 0,97 persen pada akhir 2024.

    Pengguna paylater BCA lebih dari 150 ribu

    ilustrasi berbelanja menggunakan paylater (pexels.com/Nataliya Vaitkevich)

    Di sisi lain, kinerja moncer paylater BCA juga masih mengalami peningkatan. Bank swasta ini mencatatkan jumlah pengguna paylater lebih dari 150 ribu hingga September 2024. 

    Executive Vice President (EVP) Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyatakan, jumlah pengguna paylater naik 183 persen dibandingkan dengan posisi Desember 2023. 

    “Secara outstanding, paylater BCA telah mencapai Rp308 miliar per September 2024, tumbuh 169 persen dibandingkan posisi Desember 2023,” kata Hera. 

    Seperti diketahui,  paylater Bank Mandiri dan BCA baru diluncurkan pada akhir 2023 dan awal 2024 dengan limit pinjaman Rp1 juta hingga Rp20 juta. 

    Nilai total paylater bank dan pinjol capai Rp30,36 triliun

    ilustrasi melunasi utang paylater (pexels/shvets production)

    Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total utang paylater warga di bank & pinjol mencapai Rp30,36 triliun hingga akhir 2024. 

    Untuk utang paylater warga di perusahaan pembiayaan atau Fintech peer to peer lending nilainya mencapai Rp8,59 triliun atau mengalami pertumbuhan 61,90 persen (yoy).  Sementara itu, baki debet kredit BNPL di perbankan juga tumbuh 42,68 persen yoy menjadi Rp21,77 triliun.

  • Pelaku Penipuan 14 UMKM Terungkap, Mantan Outsourcing Pemkot Surabaya

    Ngaku Utusan Pemkot Surabaya, Belasan Pelaku UMKM Surabaya Kena Tipu

    Surabaya (beritajatim.com) – Sebanyak 14 pelaku UMKM Surabaya ditipu oleh seseorang berinisial BA dengan bermodus pinjaman online. Untuk meyakinkan para korban, pelaku mengaku sebagai utusan dari Pemerintah Kota Surabaya.

    Salah satu korban penipuan itu adalah Heni Purwaningsih. Ia mengatakan BA menawarkan pinjaman dana tanpa bunga untuk pelaku UMKM. Program itu disosialisasikan oleh BA kepada 14 korban pada Kamis (31/10/2024) lalu di gedung kantor Kelurahan Sememi.

    “Kami dijanjikan pinjaman dana tanpa bunga. Nyatanya, kami tidak dapat dana malah dapat tagihan dari aplikasi pinjaman online (pinjol),” kata Heni, Selasa (04/02/2025).

    Heni menjelaskan aksi penipuan BA dibalut dengan sosialisasi resmi. Dirinya bersama 13 pelaku UMKM yang lain diberikan nasi kotak dan paparan program pinjaman dana. Pelaku menjanjikan para UMKM bisa mendapatkan pinjaman dengan fotokopi KTP korbannya.

    “Saat itu katanya untuk BI Checking. Dimintai Fotokopi KTP sama KK,” imbuhnya.

    Setelah sosialisasi selesai, BA mengunjungi tenant tempat korban berjualan. BA meminta handphone dari para korban dengan alasan akan dibuatkan aplikasi. Seminggu pasca bertemu, para pelaku UMKM menanyakan kepada BA perihal pencairan dana.

    “Saat itu dia berpesan kalau dana akan diberikan secara langsung dan tidak ada transfer. Dia juga berpesan kalau ada pinjol nagih jangan dihiraukan,” jelasnya.

    Sampai saat ini, dana yang dijanjikan BA juga tidak kunjung cair. Malah, para korban dapat tagihan dari pinjaman online karena pembelian barang-barang mewah. Seperti Handphone Samsung Galaxy 2 Fold dengan alamat pengiriman Jalan Karah V. Alat kecantikan dan kosmetik yang dikirimkan ke Jalan Pangeran Antasari, Cirebon, Jawa Barat.

    Para korban mengaku tidak pernah memesan dan menerima barang itu. Mereka saat itu meyakini akan menerima barang dan bukan barang-barang.

    “Kami percaya karena sosialisasinya meyakinkan lalu juga kami mikir ini menguntungkan UMKM karena tidak ada bunga dan riba. Lalu saat itu juga ada yang mengaku orang partai. Jadi kami makin percaya,” terangnya.

    Sementara salah satu korban penipuan ini adalah Febriana. Diantara yang lain, Febriana merugi paling besar hingga Rp 30 Juta. Saat ini ia harus menyicil pinjaman online di 2 aplikasi.

    “Akun Shopee saya dibuat beli kuku palsu senilai Rp 12 juta dan liontin sebesar Rp 1 juta. Dikirimkan barangnya ke Cirebon,” jelasnya.

    Febriana mendapati fakta bahwa itu adalah pesanan fiktif. Karena, ketika mengecek rekening yang didaftarkan di akun pinjaman online itu atas nama BA. Sehingga, kalau barang tidak sampai, kurir akan mengancel pesanan dan uang pengembalian akan masuk ke rekening BA.

    Para korban sebenarnya sudah mendatangi rumah BA di salah satu kawasan Surabaya. Namun, rumah itu hanya ditinggali oleh mertua BA. Mertua BA pun tidak tahu menahu terkait keberadaan menantunya itu.

    “Mertuanya malah minta nomor BA dan menanyakan ke kami alamatnya di mana,” tegas Febri.

    Atas peristiwa ini, 14 korban melapor ke Polrestabes Surabaya. Sementara itu, Kasihumas Polrestabes Surabaya AKP Rina Shanti mengatakan pihaknya sudah menerima laporan terkait peristiwa penipuan ini. Saat ini Satreskrim Polrestabes Surabaya sedang melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti dan sejumlah keterangan dari korban.

    “Sekarang masih kami selidiki,” terang mantan Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya itu. (ang/ian)

  • DPR Minta Pemerintah dan OJK Perketat Regulasi Atasi Meningkatnya Tren Pinjol serta Investasi Bodong – Halaman all

    DPR Minta Pemerintah dan OJK Perketat Regulasi Atasi Meningkatnya Tren Pinjol serta Investasi Bodong – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Najib Qodratullah menekankan, pentingnya influencer dan platform media sosial untuk ikut bertanggung jawab atas meningkatnya berbagai modus masalah pinjaman online (pinjol) serta investasi bodong yang menjerat masyarakat Indonesia saat ini.

    Najib mendorong, ke depan para influencer harus memiliki sertifikasi atau memahami legalitas produk finansial yang diendorse.

    Sementara untuk media sosial, kata Najib, harus ikut bertanggung jawab dengan memperketat regulasi  iklan dan promosi yang berhubungan produk layanan keuangan.

    “Influencer yang mempromosikan produk finansial harus memiliki sertifikasi atau memahami legalitas produk yang mereka endorse. Sementara untuk platform media sosial harus ikut bertanggung jawab dengan memperketat regulasi iklan dan promosi yang berhubungan dengan layanan keuangan,” tegas Najib, Selasa (4/2/2025).

    Selaras itu, Najib berharap, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperketat regulasi terhadap pinjol dan investasi ilegal atau bodong. Najib juga meminta, pemerintah dan OJK dapat menindak tegas influencer yang mempromosikan produk finansial tanpa adanya izin.

    “Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperketat regulasi terhadap pinjol dan investasi ilegal, termasuk menindak tegas influencer yang mempromosikan produk finansial tanpa izin,” ujar Najib.

    Sekretaris Fraksi PAN DPR RI ini turut mendesak, adanya langkah cepat  dan pemblokiran situs-aplikasi ilegal dengan koordinasi antara OJK, Kominfo, dan kepolisian.

    “Pemblokiran situs dan aplikasi ilegal harus dilakukan lebih cepat dan efektif dengan koordinasi antara OJK, Kominfo, dan kepolisian,” kata Najib.

    Lebih lanjut, Najib mengingatkan, pentingnya peningkatan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. Najib ingin agar masyarakat diberikan pemahaman yang lebih luas tentang cara mengenali investasi bodong dan pinjol ilegal.

    “Kampanye literasi keuangan harus lebih masif, melibatkan sekolah, kampus dan komunitas masyarakat agar tidak mudah tergiur janji keuntungan besar dalam waktu singkat,” tutur Najib

  • Agen di Jaktim sosialisasikan penggunaan KTP dalam pembelian LPG 3 kg

    Agen di Jaktim sosialisasikan penggunaan KTP dalam pembelian LPG 3 kg

    Jakarta (ANTARA) – Agen resmi Liquified Petroleum Gas (LPG/elpiji) di kawasan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur turun langsung menyosialisasikan ke warga terkait penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat membeli elpiji ukuran 3 kilogram (kg).

    “Makanya saya print (cetak) informasi kalau pembelian elpiji 3 kg harus menunjukkan KTP, kemudian saya kasih ke warga. Terus saya tempel juga di depan pangkalan gas saya,” kata pemilik agen Muhammad Luthfi (55) saat ditemui di Jakarta, Selasa.

    Luthfi menggandakan (fotokopi) kertas informasi langsung dari Pertamina itu dan langsung dibagikan ke warung-warung sekitar yang memang sudah menjadi langganannya. Kertas tersebut juga dilaminating agar tidak cepat rusak.

    Sosialisasi tersebut dia lakukan lantaran masih banyaknya warga yang belum mengetahui aturan tersebut. Selain itu, beberapa warga juga merasa khawatir memberikan KTP-nya saat pembelian elpiji 3 kg.

    Sehingga, dengan membagikan kertas informasi yang secara resmi langsung dari Pertamina menjadi upayanya untuk meyakinkan pelanggan bahwa penggunaan KTP bukan untuk disalahgunakan.

    “Warga susah diajak kerja sama. Kita kan ingin jualan langgeng, biar ga kabur pembeli. Jadi, kita harus sosialisasikan pemberian KTP, biar paham biar tau bukan mau disalahgunakan, mereka kan sebenarnya udah tahu dari TV, media, tapi mereka ketakutan aja takut dibuat lain-lain,” jelas Luthfi.

    Dia mengaku sebagai penjual gas hanya bisa mematuhi apa yang sudah menjadi prosedur dari pemerintah. Namun, kurangnya sosialisasi terkait KTP membuat dirinya harus memikirkan cara untuk membuat pelanggan yakin.

    “Laporan agen tuh kurang sosialisasi KTP-nya. Beli gas kan per tabung per KTP, saya jadi harus mikir juga bagaimana biar pembeli-pembeli ga mikir macem-macem,” ucap Luthfi.

    Bahkan, Luthfi mengaku pernah berdebat dengan salah satu warga yang enggan memberikan KTP saat membeli elpiji 3 kg di tempatnya.

    “Kemarin debat sama RT, alasan begini-begini, nanti dibuat pinjol datanya, buat Pilpres kemarin, terus Pilgub. Jadi warga pada tidak mau kalo dimintakan KTP. Pada takut juga mikir gitu,” kata Luthfi.

    Salah satu warga di Duren Sawit, Amelia Putri (38) mengaku awalnya sempat khawatir saat harus menunjukkan KTP ketika membeli elpiji 3 kg.

    “Ya pasti takut awal-awal mah, kita kan pikirnya ini mau buat apa ya sama pemerintah sampai harus KTP gini, ini juga kan data kita. Kita ga bisa apa-apa kalau udah kejadian kan,” kata Amelia.

    Namun, dia merasa tenang ketika agen elpiji di dekat rumahnya memberikan penjelasan dan sosialisasi bahwa penggunaan KTP sebagai data agen ke pihak Pertamina langsung.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025