Xcloud.id

Produk: Pinjol

  • Video: Jurus Fintech Lending Perluas Pinjaman Bagi Nasabah Individu

    Video: Jurus Fintech Lending Perluas Pinjaman Bagi Nasabah Individu

    Jakarta, CNBC Indonesia- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) optimistis peningkatan pembiayaan sektor produktif yang disalurkan oleh Fintech Peer-to-peer (P2P) Lending bisa mencapai 40-50% sepanjang tahun 2025-2026 seiring dengan dukungan kebijakan OJK lewat POJK Nomor 19/2025 tentang kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM.

    Optimisme terhadap peningkatan bisnis pembiayaan ini sejalan dengan kinerja bisnis PT Uangme Fintek Indonesia sebagai platform digital yang menyediakan layanan pinjaman online/daring lewat aplikasi mobile “UangMe”.

    Direktur PT Uangme Fintek Indonesia, Purnama Sutedi menyebutkan pertumbuhan bisnis pindar terus berkembang sejak dikeluarkannya POJK No.77/2016. Saat ini penyaluran pembiayaan pindar sudah mencapai Rp 9.600 Triliun yang mencerminkan peran fintech dalam menyalurkan pembiayaan ke segmen masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga jasa keuangan termasuk perbankan (unbanked).

    Sebagai enabler dalam inklusi keuangan RI, Bisnis fintech tidak hanya ditujukan untuk pembiayaan individual termasuk segmen pekerja informal namun juga menyentuh pembiayaan produktif ke segmen mikro.

    Seperti apa perkembangan dan tantangan pengembangan bisnis fintech RI? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Fadjar Hutomo dalam Profit, CNBC Indonesia (Jum’at, 14/11/2025)

  • Gaya Hidup Tak Sesuai Isi Dompet

    Gaya Hidup Tak Sesuai Isi Dompet

    Jakarta –

    Jumlah utang Peer to Peer (P2P) Lending atau pinjaman online (pinjol) di Indonesia semakin membludak. Terakhir, Otoritas Jasa Keuangan melaporkan outstanding pinjaman masyarakat per September 2025 tembus Rp 90,99 triliun, naik 22,16% secara tahunan (year-on-year/YoY).

    Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira memperkirakan peningkatan jumlah utang pinjol ini didorong oleh pelemahan daya beli masyarakat imbas terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal baru hingga biaya hidup yang semakin besar, terutama di wilayah perkotaan.

    “Daya beli masyarakat sedang melemah, konsumsi rumah tangga secara agregat tumbuh tapi dibawah 5% pada kuartal III 2025. Sulitnya cari pekerjaan formal, dan biaya hidup yang naik terutama di perkotaan akibatkan masyarakat cari pinjaman online,” kata Bhima kepada detikcom, Selasa (11/11/2025).

    Di sisi lain, kemudahan dalam mengakses pinjaman juga menjadi faktor lain yang membuat pinjaman online masyarakat kian membengkak. Padahal menurutnya di balik kemudahan itu terdapat risiko yang cukup besar berupa beban bunga dan denda jika tak sanggup membayar.

    “Di satu sisi edukasi masih kurang soal risiko pinjol. Masyarakat tahunya cuma akses cepat, tinggal klik dan foto selfie dengan KTP, tapi konsekuensi besarnya beban bunga, denda administratif kadang dikesampingkan,” paparnya.

    Karenanya untuk mengatasi permasalahan ini, Bhima berpendapat pemerintah harus memiliki solusi untuk memperbaiki daya beli masyarakat sekaligus dorong edukasi keuangan. Di mana untuk peningkatan daya beli masyarakat ini menurutnya dapat didorong dengan peningkatan upah minimum hingga perluasan penerima bantuan sosial (bansos) tunai.

    “Menyelamatkan industri padat karya terutama garmen dan alas kaki, naikkan upah minimum 8,5-10% tahun depan, perluas bansos tunai ke desil 5 kelompok menengah, Tindak korupsi dan praktik orang dalam yang buat macet mobilitas sosial,” terang Bhima.

    Sementara itu, Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad juga berpendapat faktor pendorong peningkatan jumlah utang pinjol ini adalah penurunan daya beli. Namun menurutnya faktor ini berlaku untuk kelas menengah ke bawah.

    Di luar itu, menurut Tauhid ada kelompok peminjam yang secara ekonomi sebenarnya cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari tanpa harus berutang di pinjol. Namun karena gaya hidup, pada akhirnya mereka mengajukan pinjaman.

    “Pinjaman online bisa disebabkan oleh daya beli. Karena mereka kurang, mereka pinjam begitu ya, itu terdapat pada kelompok yang bawah. Tapi yang menengah ke atas bukan karena daya beli, tapi karena gaya hidup,” ucapnya.

    “Untuk beberapa produk itu sangat konsumtif. Misalnya kebutuhan buat beli pulsa, kemudian beli kebutuhan perawatan kesehatan, alat rumah tangga dan sebagainya ketimbang untuk kebutuhan hidup,” sambung Tauhid.

    Faktor daya beli rendah dan gaya hidup yang tak sesuai isi dompet ini kemudian didorong oleh kemudahan masyarakat dalam mengajukan pinjaman online. Pada akhirnya mereka tergiur untuk meminjam, padahal cicilan dan bunga utang sudah menanti di bulan berikutnya.

    “Jadi dari sisi online, pinjaman online itu memang gecar melakukan promosi dengan beragam kemudahan-kemudahan pembayaran, dianggap bunga cicilan murah, gampang untuk mendapatkan, persyaratan mudah, kemudian jangka waktu relatif tidak dibatasi. Dari sisi demand ada, dari sisi supply tadi juga ada,” terang Tauhid.

    “Dengan sistem pinjaman yang mudah, nah ini kan bunganya ternyata mahal, bisa di atas 100% per tahun. Sehingga pada bulan berikutnya mereka harus melunasi kewajiban atau utangnya tersebut. Nah itu yang kemudian menggerus daya beli,” tegasnya.

    Tonton juga video “Bocah SMP di Kulon Progo Bolos Sekolah Sebulan gegara Terjerat Judol-Pinjol”

    (igo/fdl)

  • Bos Asosiasi Fintech Respons Sanksi OJK ke Dana Syariah dan Crowde

    Bos Asosiasi Fintech Respons Sanksi OJK ke Dana Syariah dan Crowde

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi kepada dua Peer to Peer (P2P) Lending alias pinjaman online (pinjol) pada Oktober 2025. Kedua perusahaan tersebut yakni PT Dana Syariah Indonesia (DSI) dan PT Crowde Membangun Bangsa (CMB).

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Pandu Sjahrir, menjelaskan pihaknya telah menetapkan tata kelola perusahaan yang baik bagi para anggotanya. Namun, terdapat beberapa perusahaan yang dikeluarkan dari keanggotaan AFTECH lantaran tidak mengikuti ketentuan tersebut.

    Ia mengaku telah berkoordinasi dengan OJK terkait penanganan pinjol yang tidak menaati kode etik tersebut. Koordinasi ini juga mencakup pengenaan sanksi OJK terhadap perusahaan tersebut.

    “Biasanya kita well-coordinated dengan OJK untuk member-member yang memang tidak mengikuti kode etik yang dibuat oleh AFTECH dan juga tata kelola atau governance yang kami buat,” ungkap Pandu di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).

    Pihaknya memiliki standar penanganan bagi perusahaan pinjol yang terindikasi melanggar ketentuan. Di AFTECH, perusahaan terkait biasanya dijatuhi sanksi peringatan, skorsing, hingga penyehatan.

    “Biasanya dari sisi kami di AFTECH, kita akan melakukan hal-hal seperti skorsing, penyehatan dulu. Dari peringatan, kemudian skorsing. Kalau skorsing itu tidak cukup, akhirnya kita lepas,” imbuhnya.

    Pandu menambahkan, pihaknya mendorong tata kelola perusahaan pinjol yang baik. Namun, ia tak dapat memastikan seluruh anggota AFTECH mengikuti standar tata kelola yang telah ditetapkan.

    “Ke depan kita tentu akan pengin selalu bisa lebih baik, tapi ya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Pasti nanti akan ada 1-2 lagi yang ya tidak mengikuti hal-hal yang kita sudah terapkan,” pungkasnya.

    2 Pinjol Disanksi OJK

    Untuk diketahui, Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, mengumumkan dua sanksi untuk dua perusahaan pinjol PT DSI dan PT CMB.

    PT CMB tersandung kasus dugaan kecurangan atau fraud. Hal dugaan tersebut dilayangkan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) alias J Trust Bank melalui gugatan hukum. Saat ini, OJK telah resmi mengenakan sanksi berupa Cabut Izin Usaha (CIU).

    Agusman menjelaskan, sanksi pencabutan izin usaha ini diberikan kepada PT CMB lantaran tidak dapat memenuhi kewajiban ekuitas minimum serta karena adanya aspek lainnya dalam kurun waktu tertentu sesuai ketentuan.

    Sementara terkait dengan PT DSI, dikenakan sanksi berupa Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU). Perusahaan ini sebelumnya juga telah terseret kasus gagal bayar kepada para lender atau pemberi dananya.

    “Pengenaan sanksi tegas kepada lembaga jasa keuangan PVML dilakukan dalam rangka upaya penguatan pengawasan serta perlindungan konsumen serta memperkuat tata kelola, penyelenggaraan risiko, dan konsolidasi di industri PVML,” kata Agusman dalam konferensi pers daring, Jumat (7/11/2025).

    Tonton juga video “OJK Catat Nilai Transaksi Kripto RI Naik 27,64% di Oktober 2025”

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • Karena Pinjol, Gaji Warga RI Habis Cuma buat Bayar Cicilan

    Karena Pinjol, Gaji Warga RI Habis Cuma buat Bayar Cicilan

    Jakarta –

    Utang masyarakat di layanan Peer to Peer (P2P) Lending atau pinjaman online (pinjol) yang terus membengkak hingga Rp 90,99 triliun merupakan sinyal buruk untuk perekonomian nasional. Sebab kondisi ini menunjukkan banyaknya warga RI yang sudah tak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendesak.

    “Bukan sinyal pinjaman untuk menggerakkan sisi produktivitas ekonomi, tapi lebih ke survival mode atau bertahan hidup,” kata Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira kepada detikcom, Selasa (11/11/2025).

    Masalahnya jika kondisi ini terus berlanjut, Bhima mengatakan daya beli masyarakat yang sudah rendah dapat semakin tergerus karena gaji atau pendapatan mereka habis hanya untuk membayar bunga dan cicilan pinjol.

    Belum lagi jika ternyata mereka terjebak dalam siklus utang ke utang, di mana untuk bisa membayar utang sebelumnya mereka perlu menambah utang di pinjol lain. Alhasil jarak kemampuan ekonomi antara mereka yang terpaksa berutang di pinjol dengan mereka yang tidak akan semakin lebar.

    “Pendapatan dari gaji atau penghasilan lain akan terkuras buat bayar cicilan dan bunga pinjol,” tegasnya.

    “Ekonomi jauh lebih berat, yang rentan ketagihan pinjol, yang kaya beli emas batangan. Indikator ekonomi sedang hadapi perfect storm. Makin lebar ketimpangan,” jelas Bhima lagi.

    Senada, Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad turut memperingatkan bagaimana peningkatan utang pinjol dapat menggerus daya beli masyarakat karena penghasilan mereka habis hanya untuk bayar cicilan dan bunga.

    “Mereka akan cenderung konsumtif, bukan produktif. Tentu saja daya belinya turun. Sehingga bisa jadi ketika utang mereka berlebih atau over leverage, itu akhirnya menyebabkan gagal bayar massal. Nah itu yang dikhawatirkan bagi rumah tangga tersebut,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Tauhid mengatakan secara makro tingginya utang masyarakat di pinjol ini dapat menyebabkan distorsi keuangan. Di mana karena kemudahan saat meminjam dana serta persyaratan yang lebih ringan, banyak orang malah akan lari ke pinjaman konsumtif berbunga tinggi.

    Sebab untuk mengajukan pinjaman dengan bunga yang lebih terjangkau seperti di bank mereka sudah tak memenuhi syarat imbas kepemilikan utang pinjol tadi. Masalahnya jika kondisi ini terus berlanjut, baik dari sisi peminjam maupun pemberi pinjaman akan menghadapi risiko gagal bayar utang yang semakin tinggi.

    “Nah itu akan membuat stabilitas sistem keuangan juga berisiko tinggi. Apalagi kalau Nilai pinjamannya di atas Rp 90 triliun ya ini yang tercatat dan tidak ada agunan, tidak ada jaminan dan sebagainya otomatis itu meningkatkan risiko gagal bayar jauh lebih besar,” terangnya.

    “Nah sehingga bukan ke investasi yang produktif. Kan kalau orang pinjamnya ke produktif itu akan baik buat perekonomian. Tapi kalau kelamaan buat konsumtif ya bisa buat ekonomi nggak berkembang,” jelas Tauhid lagi.

    Tonton juga video “Bocah SMP di Kulon Progo Bolos Sekolah Sebulan gegara Terjerat Judol-Pinjol”

    (igo/fdl)

  • Utang Pinjol Makin Menggunung, Gejala Buruk buat Ekonomi RI

    Utang Pinjol Makin Menggunung, Gejala Buruk buat Ekonomi RI

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan outstanding utang masyarakat Indonesia di Peer to Peer (P2P) Lending atau pinjaman online (pinjol) per September 2025 tembus Rp 90,99 triliun. Jumlah ini tercatat naik hingga 22,16% secara tahunan (year-on-year/YoY).

    Secara bulanan, angka itu juga tercatat naik sekitar 3,86% dari bulan Agustus 2025 yang mencapai Rp 87,61 triliun. Parahnya lagi, pertumbuhan pembiayaan itu juga diiringi dengan peningkatan kredit macet atau tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) mencapai 2,82% pada September 2025.

    Jumlah wanprestasi ini lebih tinggi sedikit dibandingkan Agustus 2025 di level 2,60%. Menunjukkan bagaimana jumlah orang yang gagal bayar utang pinjol semakin bertambah.

    Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan kenaikan jumlah utang pinjol masyarakat ini bukan sinyal positif untuk perekonomian nasional. Karena secara umum peningkatan jumlah utang tersebut menunjukkan bagaimana pendapatan masyarakat tak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendesak.

    Masalahnya, menurut Bhima mayoritas utang pinjol digunakan untuk pendanaan konsumtif, sehingga dana tersebut habis begitu saja dan menyisakan bunga yang terus berlipat ganda. Jika tidak diatasi dengan baik, utang-utang ini malah akan menjadi beban yang semakin hari semakin berat.

    “Masyarakat makin butuh dana cepat, pinjol jadi jawabannya, dan ini bukan indikator ekonomi yang positif,” kata Bhima kepada detikcom, Selasa (11/11/2025).

    “Masyarakat tahunya cuma akses cepat, tinggal klik dan foto selfie dengan KTP, tapi konsekuensi besarnya beban bunga, denda administratif kadang dikesampingkan. Khawatir pinjol yang sifatnya konsumtif akan berakhir menjadi siklus utang ke utang. Untuk tutup tagihan pinjol, akhirnya pinjam ke pinjol lainnya,” sambungnya.

    Karena sifat utang pinjol yang dominan digunakan untuk keperluan konsumtif inilah, Bhima melihat kenaikan outstanding utang yang kini mencapai Rp 90,99 triliun sebagai sebuah kekhawatiran. Ditakutkan, kondisi ini akan mendorong masyarakat untuk mau tak mau menggunakan pendapatan dari gaji atau penghasilan lain hanya untuk bayar cicilan dan bunga pinjol.

    Pada akhirnya, daya beli masyarakat yang sudah rendah hingga memaksa mereka untuk berutang akan semakin turun imbas kehabisan dana karena bayar utang, yang secara jangka panjang dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Daya beli makin turun, pertumbuhan ekonomi bisa sulit capai di atas 5,5% tahun ini,” tegas Bhima.

    Senada, Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad menilai kenaikan outstanding utang pinjaman online bukan pertanda baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab saat utang pinjol terus membengkak, daya beli masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah malah semakin turun.

    Kondisi ini menunjukkan bagaimana uang atau gaji masyarakat sudah habis untuk membayar cicilan utang dan bunga. Alhasil mereka tidak memiliki kemampuan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan lain sampai utang-utangnya terlunasi.

    “Kalau kita perhatikan itu semakin tinggi utang pinjol, semakin rendah konsumsi masyarakat, grafiknya turun, berkebalikan,” terangnya.

    Permasalahannya, Tauhid juga berpendapat jika mayoritas utang pinjol ini digunakan masyarakat untuk kebutuhan konsumtif. Di mana untuk kelas menengah bawah banyak menggunakan utang untuk kebutuhan sehari-hari karena daya beli sudah rendah, sementara untuk kelas menengah dan menengah ke atas banyak menggunakan dana pinjaman ini untuk memenuhi gaya hidup.

    “Kalau produktif mungkin mereka nggak berani. Karena kan bunganya katakanlah total bisa di atas 100% per tahun. Mana ada bisnis yang bisa menghasilkan keuntungan di atas 100% per tahun. Kan jadi sulit untuk digunakan ke sektor produktif, terjebak di konsumtif mulu,” kata Tauhid.

    Tonton juga video “OJK: Utang Pinjol Warga RI Naik ke Angka Rp 87,61 T”

    (igo/fdl)

  • Cegah penipuan, OJK ingatkan pekerja migran selalu jaga data pribadi

    Cegah penipuan, OJK ingatkan pekerja migran selalu jaga data pribadi

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan kepada para pekerja migran Indonesia (PMI) untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi guna mencegah tindak penipuan keuangan yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan bahwa banyak kasus pekerja migran yang meminjamkan identitas pribadinya kepada pihak lain yang kemudian digunakan untuk berutang.

    “Yang katanya kalau sampai kerja seumur hidup pun, itu tidak akan lunas utangnya karena besar sekali. Jadi hati-hati. Yang paling berharga dari kita adalah data atau identitas kita. Jangan pernah dipinjamkan. Itu sama seperti meminjamkan nyawa kita, jangan mau,” kata Friderica dalam kegiatan edukasi keuangan bagi PMI di Jakarta, Senin.

    Pada kesempatan yang sama, Friderica juga mengingatkan beragam modus kejahatan keuangan kepada pekerja migran mulai dari penipuan transaksi belanja atau jual-beli online, penipuan mengaku pihak lain, penipuan penawaran kerja, pinjaman online fiktif, hingga penipuan melalui media sosial.

    “Pastikan bapak, ibu, mas, mbak semua mengetahui modus-modus ini dan hati-hati. Setiap rupiah diperoleh dengan kerja keras, keringat, air mata, dan mengorbankan untuk meninggalkan keluarga. Jadi kalau mau keluar uang, harus berpikir seribu kali. Jangan mau ditipu dan diminta sama orang yang tidak dikenal atau mengaku saudara,” ujar Friderica kepada pekerja migran.

    Dalam hal penipuan keuangan, pekerja migran dapat menyampaikannya kepada OJK melalui Indonesia Anti Scam-Centre (IASC). Untuk diketahui, sejak peluncuran pada November 2024 hingga akhir Oktober 2025, IASC telah menerima sebanyak 323.841 laporan.

    Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025, indeks literasi dan inklusi keuangan masing-masing tercatat sebesar 66,46 persen dan 80,51 persen.

    Friderica mengingatkan, masih terdapat kesenjangan antara keduanya sehingga menjadi tantangan yang perlu diatasi bersama melalui upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk pekerja migran.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Uang Pensiunan hingga Guru Ludes Gegara Scam, Totalnya Tembus Rp 7,3 T!

    Uang Pensiunan hingga Guru Ludes Gegara Scam, Totalnya Tembus Rp 7,3 T!

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat korban scam atau penipuan berbasis online mencapai Rp 7,3 triliun sejak peluncuran satuan tugas (Satgas) Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Pasti) November tahun lalu. Secara demografi, korban scam merupakan pensiunan, pelajar, guru, bahkan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, pihaknya menerima laporan hingga 311.000 sejak peluncuran Satgas Pasti. Laporan itu tidak hanya berasal dari domestik, melainkan juga luar negeri dengan rata-rata 150-200 laporan per hari.

    “Jumlah kerugian yang dilaporkan oleh masyarakat Indonesia kepada anti-scam center sudah Rp 7,3 triliun rupiah. Angka ini luar biasa. Ini uangnya pensiunan, janda, Pekerja Migran Indonesia, pelajar, ibu rumah tangga, guru. Ini semua kena scam di sini,” ungkapnya dalam acara Edukasi Keuangan bagi PMI di Puri Ardhya Garini, Jakarta Timur, Senin (10/11/2025).

    Perempuan yang akrab disapa Kiki itu menjelaskan, Satgas Pasti menerima laporan scam domestik 800-1.000 per hari. Penipuan terbanyak berasal dari transaksi belanja online.

    Kemudian scam yang mengatasnamakan pihak lain atau kerabat dekat korban. Kiki menyebut, penipuan seperti ini kerap dialami PMI. Selain itu, scam mengatasnamakan pinjaman online (pinjol) pun kerap terjadi.

    “Penipuan melalui sosial media ini juga hati-hati, yang banyak juga love scam. Ini mungkin nanti kesepian di negara orang, love scam pakai Instagram, TikTok, dan lain-lain. Padahal orang itu fiktif, nggak ada, tapi nanti pura-pura pinjem uang dan sebagainya, ini banyak sekali. Jadi, hati-hati,” jelasnya.

    Ia menambahkan, OJK terus memberikan edukasi dan sosialisasi agar publik tidak lagi terjerat modus penipuan tersebut. Kiki pun mewanti-wanti para PMI untuk waspada terhadap indikasi scam tersebut.

    “Jangan mau ditipu, jangan mau dimintain sama orang yang kita nggak kenal atau mengaku saudara kita, dan lain-lain. Hati-hati, dan ini ada tempat pengaduannya di Indonesia Anti Scam Center. Maupun ke kontak 157 OJK. Ini bisa dilaporkan,” pungkasnya.

    (ara/ara)

  • Peduli Komunitas Ojek Online, Polres Tangsel Launching ‘Ojol Mart’

    Peduli Komunitas Ojek Online, Polres Tangsel Launching ‘Ojol Mart’

    Jakarta –

    Polres Tangerang Selatan resmi meluncurkan ‘Ojol Mart’ di Pospol Alam Sutera, Serpong Utara, Tangerang Selatan (Tangsel). Program ini sebagai bentuk kepedulian Polri untuk driver ojek online.

    “Saya mengimbau agar kita bersama-sama menjaga Kamtibmas. Khususnya kepada rekan-rekan ojol, sinergitas yang baik ini harus terus dijaga. Bila melihat adanya gangguan Kamtibmas, sudah ada wadah komunikasinya, segera laporkan agar dapat kami tindaklanjuti,” kata Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Inkiriwang kepada wartawan, Sabtu (8/11/2025).

    Victor menekankan Polri dan ojol akan terus bersinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Kehadiran Ojol Mart, kata Victor, diharapkan dapat menjadi tempat singgah dan beristirahat bagi para pengemudi ojol yang sedang beraktivitas.

    “Dengan adanya Ojol Mart ini, para pengemudi bisa beristirahat sejenak, mengisi daya ponsel, atau sekedar ngopi sambil bertukar informasi,” tuturnya.

    Di lain kesempatan, Polres Tangsel juga melaksanakan Jumat Curhat dan Jumat Peduli bersama masyarakat dan komunitas ojek online. Kegiatan ini merupakan implementasi dari program Jaga Jakarta+, yang bertujuan mempererat komunikasi antara Polri dengan masyarakat.

    Dalam kegiatan itu, Victor mengimbau masyarakat untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba, perjudian, pinjaman online ilegal, serta berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya. Polisi juga menyerap keluhan masyarakat terkait praktik debt collector (mata elang) dan maraknya judi online yang meresahkan warga.

    Kegiatan dilanjutkan dengan bakti kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan gratis oleh tim Sidokkes Polres Tangerang Selatan. Polres Tangsel juga membagikan paket sembako kepada warga dan komunitas ojek online yang hadir.

    (wnv/amw)

  • Utang Pinjol Naik Capai Rp 90,99 T pada Kuartal III 2025

    Utang Pinjol Naik Capai Rp 90,99 T pada Kuartal III 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pembiayaan industri pinjaman online (pinjol) tumbuh signifikan sebesar 22,16% secara tahunan (year on year/yoy) hingga mencapai Rp 90,99 triliun pada kuartal III 2025.

    “Tingkat risiko kredit secara agregat (TWP90) berada di posisi 2,82%,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Oktober 2025 di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Selain sektor pinjol, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan (PP) juga tumbuh 1,07% (yoy) menjadi Rp 507,14 triliun per September 2025, terutama ditopang oleh pembiayaan modal kerja yang meningkat 10,61% (yoy).

    Agusman menjelaskan bahwa profil risiko industri pembiayaan tetap terjaga dengan rasio pembiayaan bermasalah bruto (NPF gross) sebesar 2,47% dan NPF net di level 0,84%.

    Sementara itu, gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,17 kali, jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

    Untuk sektor modal ventura, pembiayaan tumbuh 0,21% (yoy) menjadi Rp 16,29 triliun, sedangkan di industri pegadaian, penyaluran pembiayaan meningkat tajam 30,92% (yoy) menjadi Rp 111,68 triliun per September 2025.

    Dari jumlah itu, produk gadai mendominasi dengan porsi Rp 93 triliun atau 83,28% dari total pembiayaan.

    Berdasarkan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), pembiayaan buy now pay later (BNPL) oleh perusahaan pembiayaan juga tumbuh pesat 88,65% (yoy) menjadi Rp 10,31 triliun dengan NPF gross sebesar 2,92%.
     

  • BAKTI Komdigi Perkuat Transformasi Digital Lewat Program Literasi dan Pemberdayaan

    BAKTI Komdigi Perkuat Transformasi Digital Lewat Program Literasi dan Pemberdayaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi terus memperkuat program transformasi digital melalui serangkaian kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang menyasar berbagai lapisan masyarakat. Program ini bertujuan menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan memberdayakan masyarakat untuk beradaptasi dengan era digital.

    Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Layanan TI Badan Usaha BAKTI Komdigi, Tri Haryanto, mengatakan digitalisasi telah mengubah semua aspek kehidupan, namun masih terdapat tantangan besar terkait kesenjangan digital dan literasi digital di masyarakat.

    “Digital mengubah semua aspek di kehidupan. Tantangan utama kita adalah mengatasi kesenjangan digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat,” kata Tri Haryanto.

    Program transformasi digital BAKTI Komdigi dilakukan secara konsisten melalui sosialisasi dan pelatihan untuk memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital.

    Dewan Pengawas BAKTI Komdigi, Virgie Baker,  menekankan pentingnya kemampuan adaptasi masyarakat terhadap perkembangan teknologi. Menurutnya, teknologi memiliki potensi dampak positif yang besar, namun membutuhkan kesiapan manusia untuk memanfaatkannya secara optimal.

    “Teknologi bisa membawa banyak dampak positif, namun jika manusia tidak bisa beradaptasi maka bisa juga membawakan dampak negatif,” ujar Virgie.

    Program transformasi digital BAKTI Komdigi menempatkan pemberdayaan UMKM dan masyarakat sebagai prioritas utama. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, BAKTI Komdigi memberikan pengetahuan praktis tentang pemanfaatan teknologi digital untuk pengembangan usaha dan peningkatan kualitas hidup.

    Program transformasi digital BAKTI Komdigi juga fokus pada peningkatan literasi digital dan kesadaran keamanan siber masyarakat. Saat ini, masalah digital terbesar di Indonesia saat ini adalah judi online dan pinjaman online.

    Keberhasilan program transformasi digital BAKTI Komdigi tidak terlepas dari kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Di berbagai wilayah, BAKTI Komdigi bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.

    Dewan Pengawas BAKTI Komdigi, Arfa Gunawan, mengatakan teknologi merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia yang harus dimanfaatkan secara bijak.

    “Teknologi ibarat pisau bermata dua, bisa memberikan dampak positif, dan bisa juga memberikan dampak negatif. Oleh karena itu, literasi digital menjadi sangat penting,” ujar Arfa.

    BAKTI Komdigi menargetkan perluasan program transformasi digital ke lebih banyak daerah dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan literasi digital, dan pengembangan UMKM. Program ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang inklusif, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia.