Produk: Pinjol

  • Kopdes Merah Putih vs BUMDes: Kolaborasi atau Substitusi?

    Kopdes Merah Putih vs BUMDes: Kolaborasi atau Substitusi?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berambisi memajukan perekonomian di tingkat perdesaan lewat Koperasi Desa Merah Putih. 

    Tak main-main, Prabowo melalui kementerian terkait siap menggelontorkan dana hingga Rp5 miliar untuk setiap Kopdes Merah Putih yang ditargetkan terbangun 80.000 unit.

    Presiden Prabowo Subianto pun telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditandatangani pada 27 Maret 2025.

    “Perlu langkah strategis, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna melakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ditegaskan Presiden Prabowo dalam Inpres yang dapat diakses pada laman JDIH Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    Lebih lanjut, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa Kopdes Merah Putih dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi di pedesaan. Menurutnya, keberadaan Kopdes Merah Putih akan mendukung pemberantasan kemiskinan di perdesaan. 

    “Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu, yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya” ujar Budi Arie dilansir dari laman resmi Setkab. 

    Lebih lanjut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa keberadaan Kopdes Merah Putih akan memaksimalkan potensi ekonomi di perekonomian nasional.

    Dia menyebutkan bahwa 44% penduduk Indonesia masih tinggal di desa, dan tanpa intervensi yang tepat, desa bisa mengalami kemunduran ekonomi seperti yang terjadi di negara maju.

    “Di Jepang, 84 persen atau 86% tinggal di kota. Desa ditinggalkan, padahal desa ini bisa menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi, menjadi sentra ekonomi. Nah, sebelum terlambat, maka kita memperkuat desa,” ujar Tito.

    Selain menjadi motor penggerak ekonomi desa, Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan mampu mengatasi jeratan pinjaman online (pinjol), tengkulak, dan rentenir yang selama ini membebani masyarakat desa.

    Budi Arie menegaskan bahwa koperasi ini akan memberikan akses permodalan yang lebih sehat dan berkeadilan bagi masyarakat desa.

    BUMDes Jadi Lawan atau Kawan? 

    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menegaskan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tidak akan mematikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah ada. 

    Hal tersebut disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, untuk menjawab kekhawatiran sejumlah Kepala Desa terhadap kehadiran KopDes Merah Putih.

    “Ini banyak pertanyaan dari Kepala Desa, ribuan BUMDes yang sudah maju itu tidak dimatikan, tidak ditiadakan,” tegas Yandri dalam Kick-Off & Sosialisasi Inpres No.9/2025 di Kantor Kemenko Pangan, Senin (14/4/2025).

    Yandri menuturkan, saat ini pihaknya tengah menyusun petunjuk teknis (Juknis) mengenai hubungan kelembagaan antara BUMDes dengan KopDes Merah Putih.

    Dia menyebut, ada kemungkinan bahwa KopDes Merah Putih menjadi bagian dari BUMDes ataupun sebaliknya.

    “Bisa jadi koperasi bagian dari BUMDes atau BUMDes bagian dari koperasi,” ujarnya.

    Untuk itu, Yandri mengimbau seluruh Kepala Desa agar tidak khawatir keberadaan BUMDes terancam dengan hadirnya KopDes Merah Putih 

    Dia juga memastikan, BUMDes yang sudah maju, utamanya yang menghasilkan pendapatan tinggi per tahunnya tidak akan ditiadakan. Justru, kata dia, BUMDes tersebut akan semakin diperkuat dengan kehadiran KopDes Merah Putih.

    “Jadi tidak perlu khawatir pak Kades, BUMDes yang sudah maju apalagi satu tahun pendapatannya Rp17 miliar, Rp24 miliar itu tidak akan tiadakan, justru kita perkuat dengan keberadaan Kopdes Merah Putih,” tuturnya.

    Diketahui, berdasarkan data terkini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT), jumlah BUMDes secara nasional mencapai lebih dari 64.000 unit. 

  • Ada Apa dengan Ekonomi Indonesia?

    Ada Apa dengan Ekonomi Indonesia?

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkap penurunan mudik Lebaran 2025 sekira 4,69% dibandingkan dengan realisasi pada 2024 yang mencapai 162,2 juta orang, tahun ini tercatat 154,6 juta jiwa.

    Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) juga memprediksi tren pergerakan wisatawan periode libur Lebaran 2025 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

    “Kita sedang melakukan survei juga untuk ini, tapi secara ringkas kalau kita dengarkan dari beberapa katakan para PHRI dari daerah, trennya itu menurun yang pasti, jika dibandingkan tahun 2024,” ucap Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran pada Jumat, 11 April 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Penurunan Daya Beli Masyarakat

    Menurut Yusran, tren penurunan ini bisa dilihat dari persentase penggunaan semua moda transportasi yang telah diakui pemerintah turun menjadi 30 persen.

    “Kemudian lama daripada peningkatan okupansi, jumlah hari peningkatan okupansi itu pendek, cuma tiga atau empat hari habis itu okupansinya langsung di-drop drastis, misalnya dari angka 80 persen atau 90 persen itu bisa di-drop drastis ke 20 persen sekarang rata-rata bahkan ada yang di bawah itu,” katanya.

    Tren penurunan juga terjadi pada sisi akomodasi seperti hotel dan restoran, disebabkan penurunan daya beli masyarakat. Fenomena ini sangat disayangkan karena biasanya masyarakat berupaya sebisa mungkin agar bisa mudik ke kampung halaman.

    “Kalau kita bicara daya beli terganggu kita perhatikan memang situasi ekonominya tidak bagus. Banyak kayak PHK, terus masalah dinamika, kebijakan dalam negeri yang juga masih belum kondusif,” ujar Yusran.

    Penyebab lain yang ia soroti yakni adanya permasalahan pinjaman online (pinjol) yang kasusnya semakin meningkat, membuktikan situasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan memicu sebagian masyarakat tak mudik.

    Tingkat okupansi sejumlah daerah melonjak, tapi tren ini tak akan bertahan lama meski periode libur Lebaran 2025 cukup panjang.

    “Permasalahan kita bahwa tingkat okupansi yang diharapkan itu memang bisa berlangsung lama, tapi karena kita mengalami low season yang parah sekali waktu bulan puasa, ternyata targetnya juga enggak tercapai dan yang paling penting lagi setelah lonjakan tersebut turunnya juga langsung drastis ke bawah,” ujarnya.

    Efisiensi Anggaran

    PHRI telah beberapa kali mengadakan pertemuan dan berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dalam mengatasi hal ini selain tengah melakukan survei.

    Namun, efisiensi anggaran membuat kementerian dan lembaga mengalami kesulitan menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan hotel dan restoran seperti biasanya.

    Menurutnya, kegiatan pemerintah bisa menjadi pemasukan yang cukup besar untuk sejumlah daerah yang tak memiliki banyak destinasi wisata.

    PHRI telah bersurat pada Menteri Keuangan hingga Presiden Prabowo Subianto guna mendiskusikan masalah ini. Ia berharap pemerintah mendorong investor membangun sarana akomodasi di sekitar destinasi wisata.

    Sektor akomodasi juga akan tumbuh jika pemerintah banyak menyelenggarakan acara seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua.

    “Kita sepakat dengan efisiensi tapi efisiensinya harus juga dilakukan hati-hati agar tidak terdampak terhadap keberlangsungan dari akomodasi itu sendiri. Bukan kita berarti tidak mau inovatif untuk mencari pasar baru, tapi untuk jangka pendek tentu harus ada hal yang mesti, yang bisa menyelesaikan itu adalah pemerintah itu sendiri,” ujarnya.

    Ia menilai saat ini momentum yang tepat membenahi sektor pariwisata Indonesia dari sisi regulasi, investasi dan penguatan peran pariwisata untuk perekonomian nasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jangan Sampai Keliru! Ini 8 Faktor Penentu agar Pengajuan Pinjaman Disetujui

    Jangan Sampai Keliru! Ini 8 Faktor Penentu agar Pengajuan Pinjaman Disetujui

    PIKIRAN RAKYAT – Sering kali dijadikan sebagai cara untuk mengatasi masalah keuangan mendesak, semua orang pasti ingin pengajuan pinjamannya disetujui dengan cepat dan mudah. Akan tetapi, tidak sedikit dari mereka belum memahami tentang hal-hal apa saja yang bisa mempengaruhi potensi pengajuan pinjamannya diterima.

    Perlu dipahami jika ada beragam syarat dan ketentuan yang perlu dipenuhi oleh calon debitur yang mengajukan pinjaman, baik di bank ataupun fintech alias financial technology. Syarat dan ketentuan tersebut pun umumnya beragam tergantung dari kebijakan penyedia layanannya.

    Tapi, pada dasarnya, ada beberapa hal yang menjadi penentu utama apakah pengajuan pinjaman yang Anda lakukan bakal disetujui atau tidak. Nah, untuk mencegah risiko penolakan, simak 8 faktor penentu agar pengajuan pinjaman disetujui berikut ini.

    1. Batas Usia Debitur

    Di antara sederet persyaratannya, usia adalah faktor penentu utama apakah pengajuan pinjaman diterima atau tidak. Kebanyakan layanan pinjaman bank atau pinjaman online memberlakukan syarat usia di rentang 18 tahun sampai 55 tahun atau 60 tahun.

    Syarat batas usia ini wajib dipenuhi karena berkaitan dengan tingkat risiko yang ditanggung penyedia pinjaman. Jika usia Anda berada di luar kisaran batas usia pengajuan pinjaman yang ditetapkan, maka jangan heran jika berakhir dengan penolakan.

    2. Kecukupan Penghasilan

    Tak hanya usia, persetujuan pengajuan pinjaman juga dipengaruhi oleh kecukupan penghasilan yang dimiliki oleh calon debitur. Alasannya jelas, penghasilan yang cukup menentukan apakah pihak debitur mampu membayar beban cicilan kredit yang diajukannya. Jika terlalu rendah, maka potensi pengajuan pinjaman ditolak akan menjadi lebih tinggi.

    Biasanya, pihak pemberi pinjaman menetapkan batas minimal penghasilan sebesar 3 juta rupiah agar pengajuan pinjaman diterima. Meski begitu, kebijakan terkait minimal penghasilan ini beragam tergantung kebijakan penyedia layanan, bisa lebih rendah atau lebih tinggi. Tapi, agar terhindar dari risiko kredit macet atau gagal bayar, hanya ajukan pinjaman dengan beban cicilan kurang dari 30 persen gaji bulanan Anda.

    3. Kelengkapan Dokumen Persyaratan

    Pada proses pengajuannya, Anda juga akan diminta untuk melengkapi sejumlah dokumen persyaratan. Beberapa syarat dokumen yang umumnya perlu disiapkan adalah kartu identitas seperti KTP dan KK, slip gaji atau bukti penghasilan, dan lain sebagainya.

    Dengan melengkapi seluruh dokumen persyaratan tersebut, pengajuan pinjaman yang Anda lakukan akan lebih berpotensi untuk diterima. Sebaliknya, jika ada satu saja syarat dokumen yang tertinggal, pengajuan pinjaman akan ditolak dan harus melakukan prosesnya lagi dari awal.

    4. Laporan Kredit yang Baik

    Tak kalah pentingnya, laporan kredit yang baik juga menjadi faktor penentu utama pengajuan pinjaman diterima. Bagi yang belum tahu, laporan kredit adalah informasi keuangan terkait riwayat pembayaran pinjaman, kredit, dan cicilan yang pernah dilakukan seseorang.

    Melalui pengecekan laporan kredit, pihak pemberi pinjaman bisa mengetahui kelayakan seseorang menerima pinjaman. Jika memiliki laporan kredit positif, maka potensi pengajuan pinjaman Anda diterima akan menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, laporan kredit yang buruk karena sering terlambat membayar cicilan utang bisa menjegal Anda dalam proses pengajuan pinjaman.

    Jadi, tidak ada salahnya rutin mengecek laporan kredit untuk memastikan nilainya selalu positif.

    5. Kepemilikan NPWP

    Dewasa ini, tak jarang pengajuan pinjaman mewajibkan calon nasabahnya untuk mempunyai NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. Syarat ini dibuat dengan alasan agar pemberi pinjaman bisa mengetahui riwayat pembayaran pajak dari calon nasabahnya. Tentunya, jika rutin membayar pajak, potensi pengajuan pinjaman diterima akan menjadi lebih tinggi karena tercatat disiplin memenuhi kewajiban finansial tersebut dengan lancar.

    6. Riwayat Penggunaan Kartu Kredit

    Faktor penentu lain yang membuat pengajuan pinjaman Anda diterima adalah riwayat penggunaan kartu kredit. Ya, bagi Anda pengguna kartu kredit, catatan pembayaran tagihannya akan mempengaruhi penilaian laporan kredit. Jika tagihannya selalu dibayar tepat waktu, maka potensi pengajuan diterima akan menjadi lebih tinggi, pun sebaliknya.

    Di samping itu, semakin lama Anda menggunakan kartu kredit, implikasinya pada laporan kredit akan menjadi lebih positif. Alasannya karena Anda dianggap mampu mengelola tagihannya dan melakukan pembayaran tepat waktu. Walaupun begitu, belum tentu semua layanan pinjaman menjadikan riwayat penggunaan kartu kredit sebagai syarat pengajuannya.

    7. Jumlah Pinjaman yang Diajukan

    Tergantung kondisi keuangan, setiap orang pada dasarnya memiliki limit atau batas pinjaman yang bisa diajukannya. Jika nominal pinjaman yang Anda ajukan di bawah limit yang dimiliki, maka potensinya untuk disetujui akan menjadi lebih besar. Sebaliknya, jika mendekati atau bahkan melebihi batas yang disediakan, maka jangan heran jika pengajuannya akan ditolak.

    8. Tujuan Pengajuan Pinjaman

    Terakhir, tujuan pinjaman juga menentukan apakah pengajuannya akan diterima atau ditolak. Sebagai contoh, jika pinjaman ditujukan untuk kebutuhan produktif, peluangnya untuk diterima akan menjadi lebih besar. Di sisi lain, pengajuan pinjaman untuk kebutuhan konsumtif atau melunasi utang lain akan membuatnya lebih berisiko untuk ditolak.

    Tak Lagi Khawatir Pengajuan Pinjaman Ditolak dengan Ketahui Faktor Penentunya

    Itulah penjelasan tentang 8 faktor penentu pengajuan pinjaman diterima. Dengan memahami faktor penentunya, Anda mampu melakukan persiapan dengan lebih matang. Jadi, pengajuan pinjaman bisa berjalan lebih lancar dan jauh dari risiko penolakan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • OJK Blokir 1.123 Pinjol Ilegal Hingga Maret 2025

    OJK Blokir 1.123 Pinjol Ilegal Hingga Maret 2025

    JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) pada periode Januari sampai dengan 31 Maret 2025, telah menemukan dan menghentikan 1.123 entitas pinjaman online ilegal.

    “Satgas PASTI juga berhasil memblokir 209 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, yang dikutip Sabtu, 12 April.

    Kiki, sapaan akrab Frederica menyebut Satgas PASTI juga menemukan nomor kontak pihak penagih atau debt collector pinjaman online ilegal dan telah mengajukan pemblokiran terhadap 1.643 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

    Ia menyebut, OJK bersama anggota Satgas PASTI yang didukung oleh asosiasi industri perbankan dan sistem pembayaran, telah membentuk Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan.

    “Sampai dengan 31 Maret 2025, IASC telah menerima 79.969 laporan,” sambung dia.

    Laporan initerdiri dari 55.028 laporan disampaikan oleh korban melalui Pelaku Usaha Sektor Keuangan seperti bank dan penyedia sistem pembayaran, yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem IASC, sedangkan 24.941 laporan langsung dilaporkan oleh korban ke dalam sistem IASC.

    Adapun jumlah rekening dilaporkan sebanyak 82.336 dan jumlah rekening yang telah diblokir sebanyak 35.394.

    Sejauh ini, total kerugian dana yang telah dilaporkan sebesar Rp1,7 triliun dan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp134,7 miliar. IASC akan terus meningkatkan kapasitasnya mempercepat penanganan kasus penipuan di sektor keuangan.

  • Setop Telepon Pinjol di HP Android dan iPhone Pakai Cara Ini

    Setop Telepon Pinjol di HP Android dan iPhone Pakai Cara Ini

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anda mungkin pernah mendapatkan banyak telepon dari nomor yang tidak dikenal. Bahkan beberapa di antaranya dilakukan dari mereka yang mengaku berasal dari pinjaman online (pinjol).

    Panggilan telepon itu bisa sangat mengganggu karena dilakukan berulang kali hingga mengganggu kegiatan dan ketenangan. 

    Anda sebenarnya bisa memutus panggilan telepon dengan memblokir nomor asing tersebut. Cara tersebut bisa diterapkan baik pengguna iPhone maupun ponsel Android.

    Simak tips berikut.

    Pengguna Android

    Berikut cara memblokir nomor asing untuk HP Android;

    1. Buka menu telepon

    2. Klik Pengaturan

    3. Pilih Daftar Blokir

    4. Tekan Daftar Blokir Panggilan

    5. Geser toggle ada bagian Blokir Panggilan Orang Tak Dikenal dan Blokir Panggilan dari Nomor yang Disembunyikan.

    Anda juga bisa memblokirnya secara manual satu per satu.

    Berikut cara lainnya:

    1. Buka menu telepon

    2. Klik nomor yang ingin dblokir

    3. Pilih Blokir.

    Pengguna iPhone

    iPhone juga memiliki fitur untuk menghentikan panggilan nomor yang tidak dikenal. Anda bisa memblokir nomor satu per satu ataupun membuat panggilan dari nomor asing menjadi bisu.

    Fungsi terakhir membuat panggilan telepon dari nomor tertentu akan mute atau hening. Jadi Anda tidak akan mengetahui adanya panggilan dari nomor tersebut.

    Berikut cara melakukannya:

    1. Buka menu pengatura

    2. Pilih Apps

    3. Pilih pengaturan Telepon atau Phone

    4. Klik opsi Silence Unknown Callers

    5. Aktifkan opsi tersebut

    Dan, berikut cara memblokir nomor secara manual:

    1. Buka aplikasi Phone

    2. Klik menu panggilan terbaru

    3. Cari nomor yang ingin diblokir

    4. Klik ikon huruf i di samping nomor tersebut

    5. Klik Blokir Penelepon ini.

    Anda juga bisa memblokir nomor telepon menggunakan aplikasi pihak ketiga. Salah satunya adalah melalui GetContact yang tersedia di Play Store maupun AppStore. Berikut caranya:

    1. Install aplikasi terlebih dulu

    2. Buka aplikasi

    3. Klik menu Pengaturan

    4. Klik Pengaturan Spam

    5. Tekan Spam Call Protection

    6. Pilih opsi Block all spam calls.

    (dce)

  • OJK Catat Sebulan Jelang Lebaran 2025 Utang Pinjaman Online Tembus Rp 80 Triliun – Halaman all

    OJK Catat Sebulan Jelang Lebaran 2025 Utang Pinjaman Online Tembus Rp 80 Triliun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menjelang lebaran 2025 lalu, utang pada layanan pinjaman online (pinjol) alias pinjaman daring (pindar) tembus hingga Rp 80,07 triliun. 

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah itu merupakan data per Februari 2025, tepat sebulan sebelum Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. 

    Menurut OJK, jumlah itu meningkat sebesar 31,06 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

    “Dengan nominal (outstanding P2P lending) sebesar Rp 80,07 triliun,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Lainnya (PMVL) OJK, Agusman, dalam Konferensi Pers RDKB Maret 2025, Jumat (11/4/2025).

    Angka outstanding pembiayaan atau utang di pinjol itu meningkat dibandingkan awal 2025. 

    Pada Januari lalu jumlahnya masih di kisaran Rp78,5 triliun. 

    Adapun tingkat risiko kredit macet pembiayaan P2P Lending atau yang dikenal dengan TWP90 ikut naik dan berada di posisi 2,78 persen. 

    Lebih tinggi dibandingkan kredit macet pada Januari lalu sebesar 2,52 persen.

    OJK juga mengungkapkan ada 4 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan modal minimal Rp 100 miliar, dan 10 perusahaan peer to peer lending yang belum memenuhi ekuitas minimal Rp 7,5 miliar. 

    “Dua di antaranya dalam proses analisis permohonan modal disetor. OJK terus penuhi langkah-langkah yang diperlukan,” ungkap Agusman.

    Sepanjang Maret 2025 OJK sudah mengenakan sanksi administrasi kepada 12 perusahaan pembiayaan, 5 perusahaan modal ventura, dan 32 p2p lending atas pelanggaran terhadap POJK yang berlaku termasuk pengawasan tindak lanjut pemeriksaan. 

    OJK sendiri berencana mensyaratkan adanya agunan atau jaminan untuk pembiayaan pinjol yang melebihi Rp2 miliar. 

    PEDAGANG UMKM DITIPU – Para pedagang UMKM menunjukkan surat bukti laporan di Polrestabes Surabaya dugaan penipuan modus pinjaman dana tanpa bunga, Jumat (31/1/2025) (kiri). Seorang korban menunjukkan tagihan senilai Rp34 juta di aplikasi pinjol, Selasa (4/2/2025), setelah ditawari orang yang mengaku utusan Pemkot Surabaya (kanan). (TRIBUNJATIM.COM/Tony Hermawan)

    Hal itu tertuang dalam rancangan surat edaran (RSE) OJK. 

    “Memang sedang disiapkan aturan mengenai itu yang akan berlaku untuk pembiayaan di atas Rp2 miliar yang bertujuan produktif,” kata Agusman.

    Ia menambahkan aturan itu bertujuan untuk memperkuat mitigasi risiko kredit sebagai salah satu bentuk antisipasi terhadap risiko gagal bayar atau default.

    “Terutama untuk pembiayaan bernilai tinggi yang memiliki dampak besar terhadap perlindungan pemberi dana (lender) dan keberlanjutan penyelenggara,” imbuh dia.

    Dengan aturan ini penyelenggara memiliki instrumen yang dapat digunakan nanti pada waktunya untuk melakukan pemulihan (recovery) ketika terjadi wanprestasi atau pembiayaan bermasalah terhadap penerima dana (borrower). 

    “Yang selama ini belum pernah terjadi untuk melakukan recovery tersebut,” tuturnya.

    Sebagai informasi, OJK menetapkan batas atas pembiayaan produktif oleh penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending meningkat menjadi Rp 5 miliar.

    Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40  Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
    (LPBBTI). 

    Sebelumnya batas maksimum pembiayaan produktif yang dapat disalurkan oleh platform fintech lending hanya sebesar Rp 2 miliar. 

    Menurut OJK, kenaikan ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan dana lebih besar.

    Di lain sisi, OJK menemukan banyak pinjaman online ilegal yang masih beredar di Indonesia. 

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menyebutkan sudah 1.123 pinjol diblokir. 

    Ini berdasarkan penemuan dari Satgas Pasti.

    Friderica menyebut Satgas Pasti menerima 79.969 laporan dari masyarakat yang menjadi korban penipuan. 

    Dari laporan itu ditemukan 1.236 pengaduan terkait dengan entitas ilegal. 

    Dan dari total tersebut, 1.081 pengaduan terkait pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal, serta 155 pengaduan terkait dengan investasi ilegal.

    “Sampai dengan 31 Maret tahun ini, Indonesia Anti Scam Center telah menerima lebih dari 79.969 laporan. Jumlah rekening yang dilaporkan sebanyak 82.336 rekening dan yang sudah langsung kita blokir sebanyak 35.394 rekening,” katanya. 

    Perempuan yang akrab disapa Kiki itu menyebutkan, total kerugian yang dilaporkan kepada OJK sebesar Rp 1,7 triliun. 

    Meski begitu, total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp 134,7 miliar.

    Sebagaimana diketahui, dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor keuangan saat ini telah beroperasi Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) (Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan). 

    IASC didirikan oleh OJK bersama anggota Satgas PASTI yang didukung oleh asosiasi industri perbankan dan sistem pembayaran untuk penanganan penipuan transaksi keuangan (scam) yang terjadi di sektor keuangan secara cepat dan berefek-jera.

    Selain itu, Satgas PASTI juga menemukan nomor whatsapp pihak penagih (debt collector) terkait pinjaman online ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.

    Terkait hal itu, Satgas PASTI mengimbau kepada masyarakat yang menjadi korban penipuan untuk dapat segera menyampaikan laporan melalui website IASC dengan alamat https://iasc.ojk.go.id dengan melampirkan data dan dokumen bukti terkait.

    OJK sendiri, kata Kiki, selama periode awal Januari hingga 31 Maret tahun ini telah memberikan sanksi administratif berupa 35 peringatan tertulis kepada 31 pelaku usaha jasa keuangan adan 21 sanksi denda kepada 20 POJK. 

    Kiki mengatakan selama Ramadan OJK juga banyak menerima pengaduan penipuan. 

    Penipuan paling banyak terjadi di antaranya soal jual beli online, fake call atau mengakui orang lain, dan penawaran kerja.

    “Terkait dengan scam dan fraud ya itu ada 21.763 di mana modus terbanyak antara lain berupa penipuan jual-beli online, penipuan mengakui pihak lain atau fake call dan impersonation, penipuan penawaran kerja ini juga banyak terjadi selama bulan Ramadan kemarin,” ujarnya.(tribun network/nts/dod)

  • Investree Resmi Dibubarkan! Begini Nasib Tagihan dan Dana Pendana

    Investree Resmi Dibubarkan! Begini Nasib Tagihan dan Dana Pendana

    Jakarta: Salah satu pionir fintech Indonesia akhirnya tumbang. Setelah bertahun-tahun dikenal sebagai platform andalan untuk pinjam-meminjam uang secara online, Investree kini resmi dibubarkan dan masuk proses likuidasi. 
     
    Pembubaran ini bukan isapan jempol. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha Investree sejak Oktober 2024. 
     
    Kini, perusahaan yang pernah jadi andalan banyak pelaku UMKM dan investor ritel ini harus menjalani proses panjang pembubaran, sesuai regulasi yang berlaku.

    Setelah izin resmi dicabut, mengutip pengumuman perusahaan, Jumat, 11 April 2025, para pemegang saham PT Investree Radhika Jaya (dalam likuidasi) kemudian menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 14 Maret 2025. 
     
    Dalam rapat tersebut, seluruh pemegang saham menyetujui pembubaran perusahaan dan menunjuk tim likuidator yang telah mendapat persetujuan dari OJK.

    Ini tiga nama tim likuidator Investree
    Berikut nama-nama yang dipercaya menangani proses pembubaran dan penyelesaian utang piutang Investree:
     
    – Narendra A. Tarigan
    – Imanuel A.F. Rumondor
    – Syifa Salamah
     
    Penunjukan ini berdasarkan Surat Persetujuan OJK Nomor: S-107/PL.11/2025, tertanggal 12 Maret 2025.
    Punya tagihan atau dana tertahan? Segera Ajukan!
    Dalam pengumuman masyrakat mengimbau bagi masyarakat yang memiliki tagihan, dana tertahan, atau kepentingan lain dengan Investree, proses klaim sudah dibuka selama 60 hari kalender sejak tanggal pengumuman ini diterbitkan. 
     
    Pengajuan tagihan bisa dilakukan secara tertulis dan harus disertai dokumen pendukung yang sah.
     
    Pengajuan dilakukan pada hari kerja:
     
    Hari: Senin – Jumat
    Waktu: 09.00 – 17.00 WIB
    Lokasi: Kantor Investree di AIA Central, Lantai 21, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 48A, Karet Semanggi, Jakarta Selatan.
    OJK cabut izin usaha Investree
    Seperti diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya resmi mencabut izin usaha fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) Investree. Hal ini sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024, mencabut izin usaha Investree.
     
    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi menjelaskan pencabutan izin usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
     
    Investree diketahui terlibat masalah gagal bayar sehingga belum bisa mengembalikan dana para lender atau pemberi pinjaman. Sebelum dilakukan pencabutan izin usaha, Ismail menerangkan OJK juga telah mengambil tindakan tegas.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Generasi Muda dan Bank Digital: Antara Gaya Hidup Konsumtif dan Kemandirian Finansial – Halaman all

    Generasi Muda dan Bank Digital: Antara Gaya Hidup Konsumtif dan Kemandirian Finansial – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Generasi Z (lahir 1997-2012) dan milenial (lahir 1981-1996) adalah dua generasi yang paling akrab dengan teknologi digital.

    Mereka tumbuh di era internet, media sosial, dan platform e-commerce yang menawarkan segala kemudahan. Namun, kemudahan ini seringkali berbanding lurus dengan gaya hidup konsumtif yang kian menguat.  

    Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 mengungkapkan bahwa 67 persen generasi Z dan 58 persen milenial di Indonesia mengalokasikan lebih dari 30 persen pendapatan mereka untuk kebutuhan non-esensial, seperti belanja online, langganan streaming, dan makanan kekinian.

    Survei lain dari Katadata Insight Center (KIC) menyebutkan bahwa 45% generasi muda melakukan pembelian impulsif karena pengaruh diskon dan iklan di media sosial.  

    Fenomena ini semakin diperparah dengan maraknya layanan pinjaman online (fintech lending) yang menawarkan kemudahan akses dana instan.

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, pada 2022, terdapat 102 juta transaksi pinjaman online, dengan mayoritas pengguna berusia 18-35 tahun.

    Sayangnya, banyak dari mereka yang terjebak dalam utang karena kurangnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan.  

    Perbankan Digital: Dari Tren ke Kebutuhan

    Di tengah gaya hidup konsumtif yang kian menggejala, perbankan digital justru mencatat pertumbuhan yang signifikan.

    Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa nilai transaksi digital perbankan meningkat dari Rp 1.200 triliun pada 2018 menjadi Rp 4.500 triliun pada 2022.

    Generasi muda menjadi kontributor utama pertumbuhan ini, dengan 70% pengguna layanan perbankan digital berusia di bawah 35 tahun.  

    Perbankan digital menawarkan kemudahan yang sesuai dengan gaya hidup generasi muda.

    Mulai dari pembukaan rekening tanpa tatap muka, transfer antarbank tanpa biaya, hingga fitur-fitur pengelolaan keuangan yang terintegrasi. 

    Namun, pertanyaannya, apakah generasi muda memanfaatkan layanan ini sekadar untuk memenuhi gaya hidup konsumtif, ataukah untuk membangun kemandirian finansial?  

    Tantangan dan Peluang

    Menurut Aulia Pohan, pengamat ekonomi dan keuangan, gaya hidup konsumtif generasi muda adalah buah dari kemudahan akses dan kurangnya literasi keuangan.

    “Generasi muda hari ini hidup di era yang serba cepat. Mereka mudah terpapar iklan dan tawaran diskon, tetapi kurang memahami pentingnya mengelola keuangan jangka panjang,” ujarnya.  

    Aulia menambahkan, perbankan digital sebenarnya bisa menjadi solusi jika dimanfaatkan dengan bijak.

    “Platform digital banking seperti Krom Bank bisa menjadi alat untuk membantu generasi muda mengatur keuangan, menabung, dan berinvestasi. Namun, ini harus didukung dengan edukasi yang masif,” jelasnya.  

    Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara institusi keuangan, pemerintah, dan masyarakat.

    “Edukasi literasi keuangan harus digencarkan. Generasi muda perlu memahami bahwa kemudahan teknologi finansial bukan hanya untuk memenuhi gaya hidup, tetapi juga untuk membangun kemandirian finansial,” tegas Aulia.  

    Krom Bank: Mitra Finansial Generasi Muda

    Di tengah arus gaya hidup konsumtif yang kian menguat, Krom Bank hadir sebagai salah satu solusi.

    Sebagai salah satu pelaku perbankan digital terkemuka di Indonesia, Krom Bank tidak hanya menawarkan kemudahan transaksi, tetapi juga berkomitmen mendukung generasi muda mencapai kemandirian finansial.  

    Presiden Direktur Krom Bank, Anton Hermawan, menegaskan komitmen perusahaan dalam memperluas layanan dan mendorong inovasi.

    “Kami siap terus berekspansi, menghadirkan inovasi progresif, dan memperkuat konektivitas digital guna mewujudkan visi perusahaan, sekaligus memperkokoh posisi Krom sebagai platform keuangan digital terpercaya yang menghubungkan nasabah dengan solusi finansial yang seamless, relevan, dan bernilai tambah,” ujarnya.

    Fitur Unggulan Krom Bank

    1. Smart Budgeting: Fitur ini memungkinkan pengguna mengategorikan pengeluaran berdasarkan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dengan begitu, pengguna bisa lebih aware terhadap pola belanja mereka.  

    2. Investasi Kecil-Kecilan:  Program ini memungkinkan generasi muda memulai investasi dengan modal minim, mulai dari Rp 10.000. “Ini adalah langkah kecil untuk membiasakan mereka menabung dan berinvestasi sejak dini,” tambah Rizki.  

    3. Reminder Tagihan: Fitur ini membantu pengguna mengingat jatuh tempo pembayaran tagihan, sehingga terhindar dari denda keterlambatan.  

    Edukasi dan Literasi Keuangan

    Krom Bank juga aktif mengedukasi generasi muda melalui berbagai program, seperti webinar, konten edukatif di media sosial, dan kolaborasi dengan komunitas muda. 

    Tantangan terbesar dalam mengubah gaya hidup konsumtif generasi muda adalah mindset.

    Banyak dari mereka yang masih melihat uang sebagai alat untuk memenuhi keinginan sesaat, bukan sebagai modal untuk masa depan. 

    Namun, dengan dukungan perbankan digital seperti Krom Bank, harapan untuk menciptakan generasi muda yang mandiri finansial semakin terbuka lebar.  

    Aulia Pohan optimistis bahwa generasi muda bisa menjadi agen perubahan ekonomi Indonesia.

    “Mereka punya potensi besar. Yang dibutuhkan hanyalah arahan dan alat yang tepat. Perbankan digital bisa menjadi salah satu solusi, asalkan digunakan dengan bijak,” ujarnya.  

    Di tengah gemerlap gaya hidup konsumtif, perbankan digital seperti Krom Bank hadir sebagai penyeimbang.

    Bukan sekadar memfasilitasi transaksi, tetapi juga membimbing generasi muda menuju kemandirian finansial. Sebab, di tangan merekalah masa depan ekonomi Indonesia ditentukan.  

    Dengan kombinasi antara kemudahan teknologi, edukasi literasi keuangan, dan kesadaran generasi muda, impian untuk menciptakan generasi yang mandiri finansial bukanlah hal yang mustahil.

    Krom Bank, dengan segala inovasinya, siap menjadi mitra setia dalam perjalanan ini.  

    (*)

  • Video: Kredit Macet Naik – China & AS Saling Balas Kenaikan Tarif

    Video: Kredit Macet Naik – China & AS Saling Balas Kenaikan Tarif

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Pembiayaan Agusman mengungkapkan pembiayaan modal ventura mengalami kontraksi. Sedangkan, untuk pinjaman online (pinjol) masih mengalami pertumbuhan signifikan.

    Sementara itu, Amerika Serikat kembali menaikkan tarif impor dari China menjadi 145%. Tarif baru ini diumumkan sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikkan tarif menjadi 125%.

    Selengkapnya saksikan di Program Evening Up CNBC Indonesia, Jumat (11/04/2025).

  • 15 Aplikasi Jalan Masuk Maling M-Banking, Jutaan Warga RI Download

    15 Aplikasi Jalan Masuk Maling M-Banking, Jutaan Warga RI Download

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 15 aplikasi ditemukan berbahaya dan bisa mencuri data pribadi hingga keuangan milik korbannya. Semua aplikasi berada di toko aplikasi Google Play Store dan telah didownload jutaan orang.

    Laporan dari MacAfee menyebutkan aplikasi tersebut diinstall sebanyak 8 juta kali. Salah satunya banyak berasal dari aplikasi pinjaman online (pinjol) palsu yang disebut sebagai Spy Loan.

    Dari 15 aplikasi dilaporkan tiga aplikasi tersedia di Indonesia. Semua aplikasi total telah dipasang sebanyak 2 juta pengguna.

    Menurut McAfee, seluruh aplikasi berbahaya itu menggunakan nama, logo dan desain seperti aplikasi keuangan resmi. Bahayanya, para penipu juga mempromosikan iklan palsu di media sosial.

    Aplikasi Spy Loan akan membuat para pelaku kejahatan bisa dengan mudah mengakses dan mencuri data pribadi. Sasaran lainnya adalah menguras rekening milik korbannya.

    Aplikasi pinjol palsu akan mempromosikan bunga rendah dan syarat mudah untuk menarik calon korbannya. Saat mereka mengunduh aplikasi akan diminta mengisi data personal dan keuangan.

    Dengan data pribadi itu akan menjadi alat penjahat siber meneror korban. Mereka meminta bayaran uang pinjaman dengan bunga super tinggi yang pada akhirnya membuat korban tidak bisa membayar.

    Penipuan ini menyasar korban dari tiga wilayah, yakni Amerika Selatan, Asia Selatan dan Afrika. Berikut daftar 15 aplikasi berbahaya yang ditemukan, dikutip dari Toms Guide, Selasa (8/4/2025):

    Préstamo Seguro-Rápido, Seguro (1 juta download)
    Préstamo Rápido-Credit Easy (1 juta download)
    Get Baht Easily – Quick Loan (1 juta download)
    RupiahKilat-Dana cair (1 juta download)
    Borrow Happil – Loan (1 juta download)
    Happy Money (1 juta download)
    KreditKu – Uang Online (500.000 download)
    Dana Kilat – Pinjaman Kecil (500.000 download)
    Cash Loan-Vay tiền (500.000 download)
    RapidFinance (100.000 download)
    PrêtPourVous (100.000 download)
    Huayna Money – Préstamo Rápido (100.000 download)
    IPréstamos: Rápido Crédito (100.000 download)
    ConseguirSol-Dinero Rápido (100.000 download)
    ÉcoPrêt Prêt En Ligne (100.000 download)

    (dem/dem)