Produk: Pinjol

Dedi Mulyadi Tetap Larang Wisuda Sekolah di Jabar: Saya Tak Akan Dengar Siapa pun!

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan mengizinkan pelaksanaan wisuda sekolah di wilayahnya, meskipun pemerintah pusat memperbolehkannya.

Ia menyatakan keputusan itu diambil demi kesejahteraan warganya, terutama kalangan orang tua yang kerap terbebani biaya tambahan dari kegiatan seremonial tersebut.

“Saya tidak akan mendengar siapa pun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar,” kata Dedi kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (2/5/2025).

Menurut Dedi, dirinya lebih memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Jawa Barat karena kerap turun langsung ke lapangan. Ia menilai tradisi wisuda sekolah, meski bersifat simbolik, justru menimbulkan tekanan finansial bagi banyak keluarga.

“Anaknya nangis. Anaknya ngambek. Anaknya merasa di lingkungannya menjadi terpinggirkan. Sehingga orang tuanya terbebani. Akibat orang tuanya terbebani pinjam Bank Emok. Pinjam bank keliling. Pinjam pinjol. Angka kemiskinan di Jawa Barat akan semakin meningkat,” paparnya.

Dedi juga menyoroti bagaimana pengeluaran rumah tangga di Jawa Barat banyak dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan yang tidak esensial, seperti study tour atau outing class, di samping cicilan kendaraan.
“Orang Jawa Barat itu per RT sudah ada kumpulan 10 orang. Itu pengeluaran rentenir. Dan rata-rata dipakai biaya sekolah, study tour, outing kelas, kredit motor,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan pandangan yang berbeda. Ia menilai wisuda sekolah tetap boleh dilakukan selama tidak memberatkan orang tua dan mendapat persetujuan bersama.

02/05/2025 15:25
PPATK Blokir 500 Rekening Terkait Judi Online, Nilai Transaksinya Rp 600 Miliar

PPATK Blokir 500 Rekening Terkait Judi Online, Nilai Transaksinya Rp 600 Miliar
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com-
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
PPATK
) telah memblokir lebih dari 5.000 rekening yang terafiliasi dengan aktivitas judi daring atau online dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp600 miliar.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana
menyatakan, blokir yang telah dilakukan oleh PPATK merupakan bagian dari penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari dampak sosial yang ditimbulkan oleh
judi online
.
“Proses penegakan hukum yang telah dan akan dilakukan ini bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari jeratan pinjaman online (pinjol), narkotika, penipuan, prostitusi, hingga kehancuran rumah tangga akibat ketergantungan pada judi online,” ujar Ivan dalam keterangan tertulis, dikutip dari
Antara
.
Dia menjelaskan bahwa langkah tegas tersebut merupakan bagian dari Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Gernas APU/PPT).
Gerakan itu digencarkan sebagai upaya kolaboratif lintas instansi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta memperkuat peran masyarakat luas dalam memerangi maraknya praktik judi online.
Menurut Ivan, aktivitas kriminal lain kerap menjadi konsekuensi lanjutan dari kecanduan judi daring, di mana pelaku berupaya memenuhi kebutuhan akan aktivitas ilegal tersebut.
“Di balik upaya memerangi judol, faktanya adalah Polri dan lembaga terkait sedang menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia,” kata dia.
Oleh karena itu, PPATK terus mendorong kerja sama erat antara lembaga keuangan, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan masyarakat sipil dalam menciptakan ekosistem nasional yang bersih dari pencucian uang dan perjudian ilegal.
Gernas APU/PPT diyakini menjadi salah satu instrumen strategis yang efektif untuk menutup ruang gerak para pelaku kejahatan keuangan dan memperkuat integritas sistem keuangan nasional.
Pemerintah menjalankan strategi terpadu yang mencakup kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi digital dalam upaya untuk mengatasi perjudian via daring.
”
Judi online
bukan hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas. Oleh karena itu, kami memperkuat Desk Pemberantasan
Judi Online
dengan pendekatan berbasis teknologi serta kerja sama lintas sektor agar upaya ini berjalan lebih efektif,” kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian di Jakarta (4/3/2025).
Meutya menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pengawasan penggunaan ruang digital dalam upaya memberantas praktik judi daring.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/05/2025 09:33
Perempuan Korban Pinjol Rentan Alami Kekerasan Megapolitan 2 Mei 2025

Perempuan Korban Pinjol Rentan Alami Kekerasan
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengungkap, perempuan yang menjadi korban
pinjaman online
(
pinjol
) rawan mengalami kekerasan.
Bahkan, dalam sejumlah kasus, jeratan pinjol bisa mengancam nyawa korbannya.
“Ada (
korban pinjol
) yang sakit, ada yang menjadi korban KDRT, ada yang menjadi korban kekerasan seksual. Kemudian ada juga yang bahkan yang paling ekstrem itu ingin melakukan bunuh diri,” kata Wakil Ketua Komisi Paripurna Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak kepada
Kompas.com,
Senin (28/5/2025).
Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, mayoritas korban pinjol perempuan adalah ibu-ibu atau wanita yang sudah menikah.
Kelompok ini lebih rentan terjerat pinjol karena desakan pemenuhan kebutuhan rumah tangga.
Kondisi perekonomian yang tidak stabil membuat pinjol menjadi alternatif instan bagi perempuan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup keluarganya.
“Berdasarkan pengaduan yang masuk, alasan utama meminjam itu bukan untuk kebutuhan konsumtif, tapi untuk kebutuhan keluarga. Jadi itu banyak ada yang guru, ada yang ibu rumah tangga,” ungkap Sondang.
Oleh karenanya, kata Sondang, negara harus siap untuk memberikan pengamanan bagi masyarakat yang terancam.
Ia mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPPA) serta Kementerian Sosial (Kemensos) membentuk unit siaga korban pinjol, khususnya bagi perempuan.
“Kami juga merekomendasikan supaya Kementerian Sosial dan Kementerian PPPA itu dia punya unit tanggap responsif terhadap kebutuhan korban (pinjol),” jelas Sondang.

Selain unit siaga, Sondang juga menyoroti peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam mengelola jejaring internet, media beroperasinya pinjol.
Menurutnya, perlu pengawasan ketat terhadap layanan pinjol legal. Sementara,
pinjol ilegal
harus diperangi.
Untuk itu, perlu kerja sama dengan banyak pihak untuk merealisasikan upaya tersebut, seperti dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kepolisian, dan pihak lainnya.
“Jadi memang semuanya itu harus bergerak bersama gitu ya. Karena memang peraturannya, kebijakannya memang belum cukup kuat. Termasuk juga pengawasannya,” terang Sondang.
Sejalan dengan itu, lanjut Sondang, sosialisasi dan edukasi masyarakat agar tak tergiur akan iming-iming pinjol harus digencarkan.
Adapun Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, 1.081 orang menjadi korban pinjol ilegal sepanjang Januari hingga 31 Maret 2025.
Mayoritas korban merupakan perempuan, yakni 657 orang atau sekitar 61 persen. Sedangkan 424 korban lainnya adalah laki-laki, setara dengan 39 persen dari total kasus.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/05/2025 05:56
Marak Perempuan Terjerat Pinjol, Pemerintah Diminta Bentuk Unit Siaga Megapolitan 2 Mei 2025

Marak Perempuan Terjerat Pinjol, Pemerintah Diminta Bentuk Unit Siaga
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPPA) serta Kementerian Sosial (Kemensos) membentuk unit siaga korban pinjaman
online
(
pinjol
), khususnya bagi perempuan.
Wakil Ketua Komisi Paripurna Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak mengatakan, unit siaga penting mengingat banyak perempuan yang menjadi
korban pinjol
.
“Kami juga merekomendasikan supaya Kementerian Sosial dan Kementerian PPPA itu dia punya unit tanggap responsif terhadap kebutuhan korban (pinjol),” jelas Sondang kepada
Kompas.com,
Senin (28/5/2025).
Menurut Sondang, perempuan yang menjadi korban pinjol juga berpotensi mengalami kekerasan. Bahkan, dalam sejumlah kasus, jeratan pinjol bisa mengancam nyawa korbannya.
Oleh karenanya, kata dia, negara harus siap untuk memberikan pengamanan bagi masyarakat yang terancam.
“Ada (korban pinjol) yang sakit, ada yang menjadi korban KDRT, ada yang menjadi korban kekerasan seksual. Kemudian ada juga yang bahkan yang paling ekstrem itu ingin melakukan bunuh diri. Jadi negara harus siap untuk memberikan jaring pengaman,” jelas Sondang.
Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, lanjut Sondang, mayoritas korban pinjol perempuan adalah ibu-ibu atau wanita yang sudah menikah.
Kelompok ini lebih rentan terjerat pinjol karena desakan pemenuhan kebutuhan rumah tangga.
Kondisi perekonomian yang tidak stabil membuat pinjol menjadi alternatif instan bagi perempuan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup keluarganya.
“Berdasarkan pengaduan yang masuk, alasan utama meminjam itu bukan untuk kebutuhan konsumtif, tapi untuk kebutuhan keluarga. Jadi itu banyak ada yang guru, ada yang ibu rumah tangga,” ungkapnya.
Selain unit siaga, Sondang juga menyoroti peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam mengelola jejaring internet, media beroperasinya pinjol.
Menurutnya, perlu pengawasan ketat terhadap layanan pinjol legal. Sementara,
pinjol ilegal
harus diperangi.
Untuk itu, perlu kerja sama dengan banyak pihak untuk merealisasikan upaya tersebut, seperti dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kepolisian, dan pihak lainnya.
“Jadi memang semuanya itu harus bergerak bersama gitu ya. Karena memang peraturannya, kebijakannya memang belum cukup kuat. Termasuk juga pengawasannya,” terang Sondang.
Sejalan dengan itu, lanjut Sondang, sosialisasi dan edukasi masyarakat agar tak tergiur akan iming-iming pinjol harus digencarkan.
Adapun Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, 1.081 orang menjadi korban pinjol ilegal sepanjang Januari hingga 31 Maret 2025.
Mayoritas korban merupakan perempuan, yakni 657 orang atau sekitar 61 persen. Sedangkan 424 korban lainnya adalah laki-laki, setara dengan 39 persen dari total kasus.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/05/2025 05:41
PPATK Blokir 5000 Rekening Terkait Judi Online senilai Rp 600 Miiar Lebih

JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah membekukan lebih dari 5.000 rekening yang terafiliasi dengan aktivitas judi online dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp600 miliar.

Langkah tegas ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Gernas APU/PPT) yang digalakkan sebagai upaya kolaboratif lintas instansi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta memperkuat peran masyarakat luas dalam memerangi maraknya praktik judi online.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menegaskan blokir yang telah dilakukan oleh PPATK ini adalah bagian dari misi besar penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari dampak sosial yang ditimbulkan oleh judi online (judol).

“Proses penegakan hukum yang telah dan akan dilakukan ini bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari jeratan pinjaman online (pinjol), narkotika, penipuan, prostitusi, hingga kehancuran rumah tangga akibat ketergantungan pada judi online,” ujar Ivan.

Ia menambahkan bahwa aktivitas kriminal lain kerap menjadi konsekuensi lanjutan dari kecanduan judol, di mana pelaku berupaya memenuhi kebutuhan akan aktivitas ilegal tersebut.

“Di balik upaya memerangi judol, faktanya adalah Polri dan lembaga terkait sedang menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia,” tegasnya.

PPATK terus mendorong kerja sama erat antara lembaga keuangan, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan masyarakat sipil dalam menciptakan ekosistem nasional yang bersih dari pencucian uang dan perjudian ilegal. Gernas APU/PPT diyakini menjadi salah satu instrumen strategis yang efektif untuk menutup ruang gerak para pelaku kejahatan keuangan dan memperkuat integritas sistem keuangan nasional.

02/05/2025 00:26
Kemenkop dan Pemprov Sumut sinergi wujudkan ekonomi berkeadilan melalui Kopdes Merah Putih

Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

Kemenkop dan Pemprov Sumut sinergi wujudkan ekonomi berkeadilan melalui Kopdes Merah Putih
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Rabu, 30 April 2025 – 17:34 WIB

Elshinta.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berkomitmen untuk menegakkan ekonomi konstitusi dan berkeadilan melalui pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih. Diharapkan Dari Provinsi Sumut akan terbentuk minimal 6.110 unit Kopdes/ Kel Merah Putih.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan Kopdes/ Kel Merah Putih digadang-gadang dapat menjadi langkah awal yang sangat penting dalam membangun sistem ekonomi masyarakat yang lebih berdaulat, adil dan berbasis potensi lokal. Kopdes/ Kel Merah Putih dapat menjadi strategi utama untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di setiap desa di Indonesia.

“Hari ini kita sedang menyemai harapan besar agar setiap desa kelurahan di Provinsi Sumatera Utara menjadi sumber kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan,” kata Menkop Budi Arie dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Pembentukan Koperasi Desa/ Keluarahan Se Sumatera Utara, Rabu (30/04).

Menkop Budi Arie kembali menekankan bahwa Kopdes/ Kel Merah Putih dipercaya dapat memutus rantai kemiskinan ekstrem di desa karena peran culas yang dimainkan oleh tengkulak, rentenir dan pinjol ilegal diputus mata rantainya oleh Koperasi. Kopdes/ Kel ini selanjutnya melakukan konsolidasi melalui tujuh unit gerainya untuk memenuhi semua kebutuhan dasar dari masyarakat desa dengan harga barang dan jasa yang jauh lebih murah.

“Semua barang-barang yang kebutuhan masyarakat yang disubsidi oleh negara itu akan disalurkan lewat Kopdes/ Kel Merah Putih. Jadi tidak mungkin rugi karena semua yang didistribusikan adalah barang-barang kebutuhan masyarakat sehari-hari,” ujar Menkop Budi Arie.

Dalam mewujudkan visi besar tersebut, Menkop Budi Arie berpesan agar nantinya Kopdes/ Kel dapat dikelola secara profesional dan dengan prinsip kekeluargaan serta gotong royong. Hal inilah yang menjadi titik krusial bagi Kopdes/ Kel Merah Putih agar keberdaannya benar-benar dapat menjadi instrumen bagi kemakmuran masyarakat desa.

“Kita mau meyakinkan bahwa gotong royong kita ini harus bermotif ekonomi, karena gotong royong bermotif sosial ini masih ada di masa depan Indonesia yaitu melalui koperasi,” kata Menkop Budi Arie.

Menkop Budi Arie meyakini sinergi yang terjalin antara Kemenkop dan Pemerintah Provinsi Sumut akan menjadi jembatan utama bagi kemudahan pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih. Dipercaya Sumut dapat menjadi salah satu Provinsi percontohan dalam pengembangan koperasi di Indonesia.

“Kita mau bangun secepatnya (Kopdes/ Kel Merah Putih), nanti kita minta ke Pak Gubernur dan Kadis-kadis (Kepala Dinas) untuk melakukan pembentukandalam waktu yang singkat,” ucapnya.

Kemenkop mengapresiasi kepada seluruh desa di Indonesia khususnya di Sumut yang telah menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk mewujudkan pembentukan Kopdes/ Kel Merah. Musdesus menjadi tahapan utama yang wajib dilakukan setiap desa untuk menentukan pucuk pimpinan dan arah perjalanan usaha Kopdes/ Kel di masa mendatang.

“Saya berharap komitmen ini segera diwujudkan melalui pelaksanaan musyawarah desa khusus pembentukan kopdes merah putih sehingga Kopdes sudah dapat terbentuk, paling lambat akhir Juni 2025 atau bulan depan,” ucap Menkop Budi Arie.

Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan komitmennya untuk mendukung program pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih di Sumatera Utara. Seluruh unsur perangkat pemerintah daerah Sumur siap bersama-sama untuk melakukan percepatan pembentukan Kopdes/ Kel tersebut.

“Hari ini sampai nanti dengan bulan Juli kami akan fokus membentuk organisasinya dulu. Setelah organisasi terbentuk, baru nanti mekanisme bagaimana menjalankan kegiatan koperasinya ini bisa berlangsung,” kata Bobby.

Bobby meyakini Kopdes/Kel Merah Putih akan menjadi pusat perputaran ekonomi di desa sehingga akan menumbuhkan simpul-simpul ekonomi baru yang dapat memajukan kemandirian desa. Dengan begitu permasalahan kemiskinan di desa diharapkan bisa teratasi secara bertahap melalui Kopdes/ Kel Merah Putih.

“Ketika ada putaran ekonomi di tingkat desa, ini akan membantu kesejahteraan masyarakat desa sehingga bisa mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di tingkat desa,” ucapnya.

Sumber : Elshinta.Com

30/04/2025 21:11
Masyarakat Diimbau Waspadai Hoaks Pinjaman PNM Mekaar Online

Jakarta: Masyarakat diminta mewaspadai maraknya informasi palsu (hoaks) terkait penawaran pinjaman Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). Penawaran dilakukan secara online melalui berbagai platform.

Sekretaris Perusahaan PNM L. Dodot Patria Ary mengatakan, semakin banyak pihak yang tidak bertanggung jawab berupaya mengambil keuntungan melalui penipuan dengan modus menawarkan layanan pinjaman online, baik melalui media sosial, pesan instan, maupun situs tidak resmi dengan mengatasnamakan PNM Mekaar.

“Modus ini berpotensi merugikan masyarakat secara finansial. Yang terpenting adalah kesadaran penuh saat mengakses informasi di dunia digital dan mengkonfirmasi informasi yang muncul selain di akun resmi jasa keuangan,” kata Dodot.

Dodot mengimbau masyarakat selalu melakukan double cross check dan tidak mudah mengklik link yang mencurigakan. Ia berharap masyarakat tidak ragu untuk mengingatkan jika melihat konten yang berisi hoaks.

Sebagai lembaga pembiayaan dan pemberdayaan pengusaha ultra mikro, PNM tidak pernah menawarkan pinjaman secara online. Pasalnya, PNM memberikan tiga modal secara holistik berupa modal finansial, intelektual, dan sosial.

“Fokus PNM adalah membantu kehidupan keluarga prasejahtera agar lebih berdaya dengan pendampingan usaha oleh account officer. Setiap minggu nasabah mendapat ketiga modal tersebut melalui pertemuan kelompok mingguan secara tatap muka,” ujarnya.

Seperti diketahui, PNM Mekaar adalah layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukan bagi perempuan pra-prasejahtera pelaku usaha ultra mikro.

Perempuan pra-prasejahtera yang belum mengetahui layanan perbankan dan terdesak keperluan ekonomi dinilai rentan menjadi korban penipuan.

“Literasi keuangan masyarakat dan memperkuat keamanan dalam seluruh layanan pembiayaan yang diberikan. Dengan edukasi yang berkelanjutan dan kewaspadaan bersama, harapannya masyarakat dapat terhindar dari risiko penipuan digital,” katanya

Jakarta: Masyarakat diminta mewaspadai maraknya informasi palsu (hoaks) terkait penawaran pinjaman Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). Penawaran dilakukan secara online melalui berbagai platform.

Sekretaris Perusahaan PNM L. Dodot Patria Ary mengatakan, semakin banyak pihak yang tidak bertanggung jawab berupaya mengambil keuntungan melalui penipuan dengan modus menawarkan layanan pinjaman online, baik melalui media sosial, pesan instan, maupun situs tidak resmi dengan mengatasnamakan PNM Mekaar.

“Modus ini berpotensi merugikan masyarakat secara finansial. Yang terpenting adalah kesadaran penuh saat mengakses informasi di dunia digital dan mengkonfirmasi informasi yang muncul selain di akun resmi jasa keuangan,” kata Dodot.

Dodot mengimbau masyarakat selalu melakukan double cross check dan tidak mudah mengklik link yang mencurigakan. Ia berharap masyarakat tidak ragu untuk mengingatkan jika melihat konten yang berisi hoaks.

Sebagai lembaga pembiayaan dan pemberdayaan pengusaha ultra mikro, PNM tidak pernah menawarkan pinjaman secara online. Pasalnya, PNM memberikan tiga modal secara holistik berupa modal finansial, intelektual, dan sosial.

“Fokus PNM adalah membantu kehidupan keluarga prasejahtera agar lebih berdaya dengan pendampingan usaha oleh account officer. Setiap minggu nasabah mendapat ketiga modal tersebut melalui pertemuan kelompok mingguan secara tatap muka,” ujarnya.

Seperti diketahui, PNM Mekaar adalah layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukan bagi perempuan pra-prasejahtera pelaku usaha ultra mikro.

Perempuan pra-prasejahtera yang belum mengetahui layanan perbankan dan terdesak keperluan ekonomi dinilai rentan menjadi korban penipuan.

“Literasi keuangan masyarakat dan memperkuat keamanan dalam seluruh layanan pembiayaan yang diberikan. Dengan edukasi yang berkelanjutan dan kewaspadaan bersama, harapannya masyarakat dapat terhindar dari risiko penipuan digital,” katanya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(FZN)

30/04/2025 20:56
Masuk SMA Lewat Jalur Kurang Mampu, Kerap Izin Alasan Syuting

GELORA.CO – Sosok remaja perempuan bernama Aura Cinta mendadak viral di media sosial setelah videonya berdebat dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tersebar luas.

Pada video yang diunggah pada kanal youtube resmi Dedi Mulyadi, Aura dengan lantang menyuarakan pendapatnya terkait kebijakan penghapusan wisuda sekolah.

Dalam perdebatan tersebut, Aura menyatakan bahwa wisuda merupakan momen penting bagi siswa untuk mengenang masa-masa sekolah.

“Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau rasain gimana-gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman itu Pak,” ujarnya dalam video tersebut.

Dedi Mulyadi menanggapi dengan menyatakan bahwa wisuda seringkali membebani orang tua secara finansial.

Dirinya menekankan bahwa kenangan sekolah tidak hanya tercipta saat wisuda, tetapi selama proses belajar mengajar berlangsung.

Identitas asli Aura Cinta, kemudian terungkap sebagai Egalita Aurelia Devi Artamevia.

Seorang siswi yang masuk ke SMAN 1 Cikarang Utara melalui jalur afirmasi dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Informasi ini disampaikan oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Cikarang Utara, Didi Rosidi, dalam perbincanganya dengan Dedi Mulyadi di dalam mobil.

“Namanya Egalita itu alumni kita, Pak. Egalita Aurelia lengkapnya Egalita Aurelia Devi Artamevia.” ujar Didi Rosidi.

Dalam perdebatan tersebut, Dedi sempat menyinggung latar belakang ekonomi Egalita.

“Rumah saja tidak punya, mau bayar perpisahan gimana ?” ujar Dedi.

Egalita pun mengakui kondisi ekonominya dengan menjawab, “Iya saya mengakui miskin.”

Meskipun demikian, Egalita tetap mempertahankan pendiriannya bahwa wisuda adalah momen penting yang seharusnya tidak dihapuskan. Dia menekankan bahwa kebijakan tersebut terasa tidak adil.

Perdebatan ini memicu berbagai reaksi netizen di media sosial. Beberapa memuji keberanian Egalita dalam menyuarakan pendatnya, semenara lainnya mengkritik cara Dedi Mulyadi menanggapi argumen Egalita.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat,Ono Surono, turut angkat bicara mengenai perdebatan ini.

Pihaknya menyayangkan tindakan beberapa konten kreator yang menyebarkan video tersebut tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap Egalita atau Aura Cinta.

“Aura Cinta sedang dibully habis-habisan di media sosial. Konten-konten kreator melakukan eksploitasi terhadap kemiskinan dan juga kekerasan verbal terhadap Aura Cinta.” ujar Ono.

Ono menambahkan bahwa keberanian Egalita dalam menyuarakan pendapatnya seharusnya diapresiasi.

Ia menilai bahwa tindakan Egalita mencerminkan potensi kepemimpinan di masa depan.

Selain itu, terungkap bahwa Egalita pernah bermain dalam sinetron dan menjadi model iklan pinjaman online.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berasal dari keluarga kurang mampu, Egalita memiliki semangat dan kemampuan untuk berkarya di dunia hiburan.

Profil media sosia Egalita juga menunjukkan jika dirinya memiliki banyak pengikut dengan total 28,4 ribu followers di Instagram, 20,5 ribu followers di TikTok, dan 1,35 ribu subscriber di Youtube.

Hal itu menandakan bahwa Egalita memiliki pengaruh yang cukup besar di kalangan remaja.

Perdebatan antara Egalita dan Dedi Mulyadi membuka perbincangan lebih luas mengenai kebijakan pendidikan dan perlunya penanaman karakter pada siswa.

Banyak yang berharap agar pemerintah lebih sensitif terhadap aspirasi siswa terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Kasus ini menyoroti pentingnya etika dalam menyebarkan konten di media sosial.

Penyebaran video tanpa pertimbangan panjang dapat berdampak negatif terhadap individu yang terlibat didalamnya, terutama jika masih di bawah umur.

30/04/2025 12:00
Perempuan Jadi Target Industri Pinjol karena Dinilai Lebih Konsumtif Megapolitan 30 April 2025

Perempuan Jadi Target Industri Pinjol karena Dinilai Lebih Konsumtif
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com
– Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Rakhmat Hidayat menyebut, perempuan menjadi target utama pasar layanan pinjaman
online
(
pinjol
).
Pasalnya, dibanding laki-laki, tingkat konsumsi perempuan lebih tinggi.
“Secara global perempuan adalah target pasar konsumsi yang paling menggiurkan. Makanya kalau kita lihat banyak
brand-brand
global yang menyasar ke perempuan dibandingkan laki-laki,” ujar Rakhmat saat diwawancarai
Kompas.com
, Selasa (29/4/2025).
Menurut Rakhmat, perempuan memiliki kebutuhan konsumsi yang beragam, mulai dari perawatan tubuh, kecantikan, hingga kebutuhan rumah tangga.
Situasi ini kerap mendorong perempuan mengambil jalan pintas lewat pinjaman digital atau pinjaman
online
ketika pemasukan tidak mencukupi.
“Pola konsumsi yang tinggi ini bersinggungan dengan rendahnya literasi keuangan. Banyak perempuan belum sepenuhnya memahami rrsiko jangka panjang dari pinjol,” kata dia.
Rakhmat menambahkan, perempuan dari berbagai latar belakang sosial memiliki kerentanan yang sama.
Di kelas bawah, pinjol kerap dijadikan solusi atas tekanan ekonomi rumah tangga. Sementara, di kalangan menengah, dorongan gaya hidup yang dibentuk oleh media sosial juga turut memengaruhi keputusan berutang.
“Perempuan kelas menengah misalnya, sering terdorong oleh gaya hidup yang glamor di media sosial. Ketika pendapatan tidak mencukupi, pinjol dianggap sebagai solusi instan,” jelas dia.
Selain itu, Rakhmat menyebut perempuan lebih mudah terpengaruh oleh iklan dan iming-iming karena sifat sosial yang kuat dalam komunitas.
Hal ini yang kemudian menjadi celah untuk mempromosikan produk konsumtif dan pinjol.
“Mereka punya
circle
sosial yang erat, dan sering kali keputusan konsumsi dipengaruhi oleh lingkungan,” kata dia.
Rakhmat pun mengingatkan pentingnya peningkatan literasi finansial berbasis gender dan pendekatan sosiologis dalam mengatasi persoalan pinjol.
“Selama perempuan terus dijadikan objek pasar oleh kapitalisme digital tanpa edukasi yang kuat, potensi jeratan pinjol akan terus meningkat,” jelas dia.
Adapun data Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, 1.081 orang menjadi korban
pinjol ilegal
sepanjang Januari hingga 31 Maret 2025.
Mayoritas korban merupakan perempuan, yakni 657 orang atau sekitar 61 persen. Sedangkan 424 korban lainnya adalah laki-laki, setara dengan 39 persen dari total kasus.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/04/2025 11:21
Bukan Soal Settingan, Dedi Mulyadi Ungkap Temuan Mengejutkan Sosok Aura Cinta, Beda dari Anak Lain

TRIBUNJAKARTA.COM – Sosok Aura Cinta baru saja membuat geger karena berani beradu argumen dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kini kepribadian sang anak mulai terkuak.

Kemunculan Aura Cinta pertama kali diketahui setelah rumahnya terkena dampak penggusuran di bantaran kali di wilayah Cikarang, Bekasi, jawa Barat.

Selain itu, Aura Cinta pun memprotes kebijakan pelarangan wisuda dan perpisahan sekolah di seluruh Jawa Barat.

Aura Cinta meminta Dedi Mulyadi tidak melarang para siswa mengadakan wisuda dan perpisahan.

Kini setelah perdebatan yang terjadi viral, muncul tudingan dari warganet kejadian itu sebagai settingan.

Sebab, kini terungkap sisi lain kehidupan gadis tersebut merupakan bintang iklan pinjol hingga artis figuran sinetron.

Hal tersebut kini menjadi perdebatan hingga muncul tudingan settingan atas peristiwa perdebatan yang terjadi.

Dedi Mulyadi menanggapi santai tudingan tersebut dan kini menemukan sisi lain yang mengejutkan dari sosok Aura Cinta.

KLIK SELENGKAPNYA: Ibu dan Anak Warga Cikarang Merasa Miskin Tetapi Ngotot Mau Perpisahan Sekolah Biaya Rp 1,2 juta. Rumah Ibu itu di Cikarang Digusur Lantaran Berada di Bantaran Kali Bekasi. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Beri Kritikan.

Politisi partai Gerindra itu menemukan sisi berbeda dari kepribadian Aura Cinta.

Bahkan Dedi menyebut sosok Aura Cinta ini berdebat dengan cara yang ikhlas.

“Saya tidak tahu (settingan), saya anggap anak itu ikhlas,” kata Dedi Mulyadi, Selasa (29/4/2025), dikutip dari kanal YouTube.

“Anak itu pinter dan anak itu berani, sehingga mau menyampaikan di depan gubernur,” sambungnya.

Mantan Bupati Purwakarta itu menyebut, perdebatannya dengan Aura Cinta merupakan hal yang lumrah dilakukan.

GADIS KRITIK KEBIJAKAN DEDI MULYADI – Rumahnya Kena Gusur, Gadis Cikarang Kritik Pedas Gubernur Dedi Mulyadi (Kolase TribunBogor/Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel)

Aura Cinta menyampaikan keresahan dan argumentasi sebagai seorang pelajar.

Sementara, Dedi menjawab keluhan itu dengan memberikan fakta keadaan sebenarnya yang terjadi di Jawa Barat.

“Pendapatnya bukan hanya dirinya sendiri, orang tuanya boleh wisuda, orang tuanya boleh perpisahan, cuma Rp1 jutaan doang, itu bagi keluarga mereka, tapi keluarga yang lain itu sangat berat,” ujar Dedi.

Sebelumnya, Aura Cinta diundang Dedi Mulyadi bersama warga Bekasi yang terkena dampak penggusuran rumah di bantaran kali beberapa waktu lalu.

Rumah Aura Cinta ternyata terletak di bantaran kali dan ikut digusur tim Dedi Mulyadi.

Itu membuat Aura Cinta geram dan membuat video protes terkait kebijakan Gubernur Jabar tersebut.

Ia melontarkan kritikan pedas kepada Dedi Mulyadi.

Saat bertatap langsung, Dedi Mulyadi dan Aura Cinta terlibat debat sengit.

SISWI DEBAT DEDI MULYADI – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beri jawaban menohok kepada siswi SMA yang ngotot acara perpisahan sekolah. Padahal, rumah siswi SMA itu digusur lantaran berada di bantaran Kali Bekasi. (Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel)

Bukan membahas soal penggusuran, Dedi Mulyadi justru tertarik ketika Aura Cinta ikut memprotes kebijakan pelarangan wisuda dan perpisahan di seluruh sekolah di Jabar.

Aura Cinta meminta Dedi seharusnya tidak melarang para siswa mengadakan wisuda dan perpisahan.

Pasalnya, menurut Aura, tak semua anak berkesempatan untuk kuliah.

Suasana berubah tatkala Dedi Mulyadi bertanya kepada Aura Cinta apakah dia miskin atau tidak.

“Kamu miskin enggak?” tanya Dedi, Sabtu (26/4/2025), dikutip dari tayangan kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.

“Iya, saya mengakui (miskin),” akui Aura.

Dedi Mulyadi lantas melontarkan pernyataan yang membuat Aura terdiam sejenak.

“Kenapa miskin pengin hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan? Kan kamu merasa miskin, kenapa orang miskin gak prihatin?” kata Dedi.

“Gini pak, mohon maaf ya pak, saya bukannya menolak kebijakan bapak,” timpal Aura.

“Itu bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati,” saut Dedi Mulyadi.

“Ya apapun itu saya mendukung, cuma jangan dihapus, enggak semua orang kan bisa terima. Kalau wisuda dihapus, misalnya bapak juga minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin,” kata Aura.

“Bukan minta pajak, saya balik, anda miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan” pungkas Dedi Mulyadi.

Tak ingin kalah, Aura Cinta tetap memprotes aturan Dedi yang melarang perpisahan sekolah.

Sindiran Dedi Mulyadi ke Aura Cinta

Dedi Mulyadi sempat memberikan sindiran menohok soal kelanjutkan pendidikan dari Aura Cinta.

Alumni SMA Negeri 1 Cikarang Utara tersebut memiliki cita-cita menempuh pendidikan di Universitas Indonesia (UI).

Ia mengaku ingin melanjutkan studi jurusan Filsafat di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI.

Dedi Mulyadi memberikan sindrian soal jurusan yang akan diambil Aura Cinta.

“Universitas Indonesia (UI), Pak, (jurusan) Filsafat,” kata Aura Cinta, Sabtu (26/4/2025), dikutip dari tayangan kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.

Mendengar keinginan Aura Cinta ingin kuliah di UI, Dedi Mulyadi pun lantas memuji gadis ini.

“Bagus lah. Orang Filsafat kan pinter-pinter, lebih pinter dari saya,” tutur Dedi Mulyadi sambil tersenyum.

Aura Cinta juga megaku telah mendaftar UI.

“Tinggal ujian tanggal 28,” ucapnya.

Sosok Aura Cinta

Aura Cinta ternyata bukanlah remaja biasa.

Ia rupanya ternyata sempat beberapa kali wara-wiri di televisi.

Gadis berambut panjang itu pernah mengikuti kegiatan syuting sinetron, iklan hingga acara hiburan.

Hal tersebut diketahui dari akun Instagram-nya.

Aura Cinta membagikan beberapa cuplikan saat ia muncul di sinetron sebagai figuran.

Bahkan, Aura juga pernah muncul di program TV berjudul Garis Tangan yang dipandu Uya Kuya di ANTV.

Akan tetapi, di acara tersebut, Aura memperkenalkan diri sebagai Aura, wanita dewasa berusia 22 tahun.

Sementara itu, kepada Dedi Mulyadi bebera waktu lalu, Aura Cinta menegaskan bahwa dirinya baru saja lulus SMA yang diperkirakan usianya baru 18 atau 19 tahun.

“Kamu namanya siapa?” tanya Uya Kuya dalam tayangan Garis Tangan ANTV satu tahun lalu.

“Lady,” ujar Aura.

Dalam acara bersama Uya Kuya itu, Aura mengikutinya karena hendak mencari jodoh.

Tidak hanya tampil di acara hiburan TV, Aura rupanya juga pernah membintangi iklan pinjol.

Hal itu diungkap warganet di media sosial yang membagikan tangkapan layar saat Aura muncul di iklan pinjol.

(TribunJakarta)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

29/04/2025 17:34