Xcloud.id

Produk: Pinjol

  • Bantah Ada Praktik Kartel Bunga Pindar, AFPI Tegaskan Hal Ini!

    Bantah Ada Praktik Kartel Bunga Pindar, AFPI Tegaskan Hal Ini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) membantah tuduhan praktik kartel bunga pinjaman daring (pindar) yang dilayangkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Mengingat, gugatan tersebut sudah masuk ke persidangan.

    Ketua Bidang Hubungan Masyarakat AFPI, Kuseryansyah menyatakan, pihaknya tentu menghormati proses persidangan yang sedang berlangsung. Untuk itu, AFPI senantiasa melihat perkembangan persidangan tersebut secara intensif.

    “Menggarisbawahi posisi itu dapat kami jelaskan juga yang menetapkan batas maksimum manfaat ekonomi itu dilakukan dalam konteks kita melindungi konsumen dari ancaman pinjol ilegal yang menawarkan bunga mencekik dan predatory lending waktu itu,” ujar dia dalam media briefing di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Dia melanjutkan, dengan adanya pedoman perilaku, maka penetapan bunga pinjaman ada pada bagian pencegahan pinjaman berlebihan.

    Sebagai pengingat, beberapa waktu lalu kasus pinjol ilegal di Yogyakarta sempat menggemparkan publik karena praktik bunga sebesar 4% per hari. Alhasil, pinjaman yang tadinya hanya Rp 3 juta kemudian melonjak menjadi Rp 30 juta dalam hitungan bulan.

    Kuseryansyah menjelaskan, kasus tersebut merupakan bentuk predatory lending yang berpotensi membahayakan bagi konsumen. Dengan demikian, tindakan tersebut jelas dilarang karena melanggar aturan.

    Lebih lanjut, pembatasan bunga 0,8% per hari yang berlaku sejak 2019 lalu merupakan arahan dari regulator guna membedakan pindar dan pinjol ilegal.

    “(Pembatasan bunga) 0,8% itu maksimum ya. Karena lebih dari itu kita anggap sebagai mirip-mirip predatory land. Lebih dari itu kita anggap kurang pro terhadap perlindungan konsumen,” kata dia.

    Kendati demikian, pembatasan bunga tersebut telah diturunkan menjadi 0,4%. Pada akhirnya, OJK memutuskan untuk di batas maksimal 0,3% per hari melalui SEOJK 19/2023.

    “Jadi selain tidak pernah ada kesepakatan, yang dianggap sebagai bukti pun sudah tidak berlaku lagi, itu intinya. Dari asosiasi lebih, kami ingin fokus ke code of conduct. Karena itu salah satu yang disampaikan juga di persidangan kemarin,” tandas dia.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Utang Pinjol hingga Paylater Jadi Kendala Milenial-Gen Z Beli Rumah

    Utang Pinjol hingga Paylater Jadi Kendala Milenial-Gen Z Beli Rumah

    Jakarta –

    Pinjaman online (pinjol) hingga buy now pay later (BNPL) menjadi salah satu kendala bagi generasi milenial serta gen Z membeli rumah. Sebab, pinjol serta paylater masuk ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    President Director PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto P. Adhi mengatakan selain daya beli masyarakat yang menurun, utang pinjol serta paylater menjadi kendala bagi generasi muda yang ingin mempunyai rumah.

    “Kenapa teman-teman di middle low itu daya belinya juga turun, selain ekonomi memang lagi berat banyak PHK itu satu urusan, tapi sebetulnya ada ancaman yang paling berbahaya adalah pinjol,” kata Adrianto dalam acara Indonesia Summit 2025 di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025).

    Tidak Bisa KPR karena Pinjol

    Menurut Adrianto, pinjol menjadi cerminan saat kalangan masyarakat ekonomi ke bawah ingin mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Adrian menyebut banyak yang tidak lolos dalam mengajukan KPR karena utang pinjol.

    “Karena ketika ada pinjaman online kemudian ada paylater ada. Kami punya di Bekasi itu juga ada yang tadi disebut tipe-tipe kecil gitu. Itu begitu KPR-nya nggak lulus karena TV-nya belum lunas kulkasnya belum lunas. Sangat kasihan,” jelas dia.

    Adrianto menilai pinjol mendorong masyarakat untuk berperilaku konsumtif. Apalagi ditambah dengan adanya layanan paylater, konsumtif masyarakat semakin tinggi.

    “Pinjol dan memang terdorong terus untuk konsumtif Dengan adanya paylater pinjol tadi konsumtifnya makin tinggi, tapi akhirnya pada saat harus beli rumah, rumahnya masih kontrakan begitu rumah dia akan kena BI Checking atau SLIK Itu yang jadi masalah sekarang,” tambah Adrianto.

    Milenial-Gen Z Masih Bisa Beli Rumah

    Kendati begitu, dia menyampaikan generasi milenial dan generasi Z masih mampu untuk membeli rumah. Berdasarkan data penjualan di Summarecon Bekasi, jumlah penjualan rumah di kawasan tersebut didominasi pembeli dari milenial 62% dan gen Z 16-17%.

    “Karena waktu itu tahun 2023. Tapi di Summarecon Serpong penjualan oleh adik-adik kita di milenial itu sampai 49%, dari seluruh penjualan kita, dan gen Z-nya lebih bagus, 37%. Artinya, sebetulnya Kami punya satu produk. Nah, itu artinya teman-teman millenial dan gen Z yang dulunya diasumsikan mereka itu lebih senang travelling daripada beli rumah, ternyata beli,” terangnya.

    Lihat juga Video Utang Warga +62 Naik! Pinjol Rp 83,52 T dan Paylater Rp 31,5 T

    (rea/ara)

  • UMKM perempuan jadi motor ekonomi dengan transaksi digital

    UMKM perempuan jadi motor ekonomi dengan transaksi digital

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Awaluddin Marifatullah

    BI: UMKM perempuan jadi motor ekonomi dengan transaksi digital
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 13:23 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) menegaskan pentingnya peran perempuan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Data menunjukkan bahwa mayoritas UMKM di Indonesia dimiliki dan dijalankan oleh perempuan. 

     

    “Jadi kembali lagi, kalau kita lihat statistiknya, kan memang UMKM itu lebih banyak dimiliki oleh wanita. Kemudian juga tenaga kerjanya juga banyak wanita. Tentunya ketika BI mempunyai program pengembangan UMKM, tentunya langsung yang menerima adalah juga para wanita,” ujar Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau BI, Nita Anastuty, saat menghadiri peluncuran Dompet Digital Amartha Financial Group untuk Desa di Habitate Setiabudi Jakarta Selatan, Selasa (26/08/2025)

     

    Nita menyambut baik kehadiran domptet digital sebagai salah satu teknologi finansial yang secara khusus menyasar pemberdayaan perempuan melalui pembiayaan dan pelatihan kewirausahaan. Ia juga berharap hadirnya Amartha yang telah menjangkau berbagai daerah hingga pelosok bisa memperluas dampak ekonomi secara nasional.

     

    “Untuk Amartha Financial sendiri yang memang fokus kepada memberikan pembiayaan dan pembinaan atau juga pemberdayaan wanita, ini tentunya inline dengan program yang kami lakukan, Statistiknya juga kan wanita lebih banyak, mudah-mudahan dengan kehadiran Amartha di sini yang sangat inklusif karena ada di semua daerah sampai ke pelosok-pelosok. ” jelas Nita

     

    Namun, ia juga menggarisbawahi tantangan dalam literasi keuangan yang harus diatasi dalam bertransaksi digital.

     

    “Tapi mungkin PR-nya adalah bagaimana akses yang mudah ini juga dilengkapi dengan literasi keuangan yang cukup baik, supaya mereka bukannya malah menjadi korban dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu tadi, ada pinjol sama judol gitu ya.”

     

    Sementara itu, Founder & CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen menyediakan layanan keuangan yang komprehensif untuk membantu UMKM naik kelas. Ia menjelaskan bahwa Amartha saat ini menyediakan berbagai layanan termasuk dompet digital yang memudahkan pelaku usaha mengakses pembiayaan dan melakukan transaksi non-tunai.

     

    “Harapan ke depannya, dengan layanan keuangan yang lebih komprehensif ini, kita bisa membantu UMKM buat naik kelas. UMKM bisa menjalankan bisnisnya lebih berkualitas lagi, bisa mendapatkan akses permodalan yang sesuai dengan profil risikonya. Dengan layanan payment yang Amartha tawarkan seperti sekarang ini, dompet digital ini, kita juga bisa membantu UMKM untuk mengkonversi transaksi yang selama ini tunai dan bisa dijalankan secara digital.” Ungkap Andi 

     

    Andi juga menjelaskan alasan Amartha secara khusus menyasar UMKM perempuan, menurutnya ketepan sasaran dapat lebih berdaya saing dan dapat menyasar komunitas hingga pelosok desa.

     

    “Alasan Amartha mendapatkan UMKM ibu-ibu, karena kita melihat akses permodalan buat ibu-ibu tidak hanya untuk membesarkan bisnisnya, tapi juga multiplayer efeknya untuk pendidikan anaknya, untuk ekonomi dan komunitas desa yang lebih tangguh, lebih berdaya saing.”

     

    Ia juga menyebut dompet digital yang di desain pihaknya dapat membantu UMKM dalam mendapatkan akses permodalan dengan kriteria masing masing profil resiko.

     

    “Dan dengan adanya layanan dompet digital ini, membantu UMKM juga bisa mendapatkan akses permodalan yang sesuai dengan profil risikonya mereka. Dan itu yang menjadi semangatnya kami dengan produk yang Amartha tawarkan seperti saat ini,” ujarnya.

     

    Menurutnya, yang membedakan Amartha dari layanan lainnya adalah integrasi layanan keuangan digital yang berbasis pada perilaku transaksi pengguna.

     

    “Yang membedakannya adalah perpaduannya dengan layanan produk Amartha modalnya, dengan akses permodalan yang Amartha sudah tawarkan, dompet digital ini membantu UMKM bisa mendapatkan modal yang lebih beragam, sesuai dengan karakter bisnisnya.” Pungkas Andi. (Awaluddin Marifatullah)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Alasan Pengusaha Bus di Jabar Batalkan Demo Jilid II Tolak Kebijakan Study Tour Dedi Mulyadi

    Alasan Pengusaha Bus di Jabar Batalkan Demo Jilid II Tolak Kebijakan Study Tour Dedi Mulyadi

    Sebelumnya ribuan pengemudi bus pariwisata menuntut dicabutnya pelarangan karya wisata pelajar oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi karena mengancam pekerjaan mereka.

    Menurut juru bicara Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB) Herdi Sudardja, akibat pelarangan karya wisata pelajar tersebut pemesanan bus menurun hingga 60 persen dari semula.

    “Penurunan kita sampai 60 persen saat ini ya, saat ini kita enggak tahu untuk 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan ke depan jika pelarangan ini masih terus berlaku dan belum dicabut oleh Gubernur Jabar. Angka riilnya 60 persen tentunya kalau kita ambil dari pada jumlah hari dalam rata-rata ini kan biasanya kita bisa jalan 20 hari (operasional), 22 hari bahkan 24 hari. Nah, saat ini di bawah 10 hari semua,” ujar Herdi saat berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jabar, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin (21/7/2025).

    Herdi mengatakan adanya surat edaran pelarangan dampak yang terjadi di seluruh usaha sektor pariwisata menjadi lesu. Bahkan ucap Herdi, beberapa perusahaan telah banyak menjual aset dan memindahkan sejumlah cabangnya ke luar Jawa Barat.

    “Ya intinya kita datang ke sini, para pekerja pariwisata Jawa Barat yang menuntut agar gubernur segera mencabut SE Gubernur Jabar 45/PK.03.03/2025 berkait ayat ke-3, pelarangan study tour sekolah-sekolah di Jawa Barat ke luar wilayah Jawa Barat,” kata Herdi.

    Herdi menjelaskan dengan banyaknya perusahaan otobus yang menutup cabang di Provinsi Jawa Barat, para pekerjanya merasa khawatir terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di sektor ini. Hal ini dianggap Herdi, dapat menciptakan kelompok masyarakat miskin baru di Jawa Barat. Karena usai terbitnya surat edaran pelarangan karya wisata pelajar tersebut banyak pengemudi bus berurusan dengan rentenir.

    “Para kru bus kami, para pegawai pariwisata sudah mulai sekarang pinjam ke bank emok, pinjol, dan lain sebagainya. Bahkan sudah ada yang dikejar-kejar oleh debt collector. Jadi dulu orang tua siswa yang pinjam pinjol, bank emok. Sekarang para pekerja di pariwisata yang mengalami hal serupa dengan pelarangan ini akibat pelarangan Gubernur Jabar,” tegas Herdi.

    Lebih lanjut Herdi menyatakan bahwa para pengemudi tidak mau berkompromi soal pencabutan surat edaran pelarangan karya wisata oleh Gubernur Dedi Mulyadi sesegera mungkin. Targetnya pada Senin, 21 Juli 2025 surat edaran tersebut harus segera dicabut. Sebetulnya lanjut Herdi, meski sudah berusaha untuk bertahan setelah dua pekan surat edaran pelarangan karya wisata pelajar diterbitkan, para pengusaha di sektor pariwisata masih berusaha bertahan.

    “Kita lihat dua minggu perkembangan bagaimana. Satu bulan bagaimana. Bahkan dari para pengusaha di sektor pariwisata ke IPOBA, Ikatan Pengusaha Otobus Pariwisata Jawa Barat itu sudah melayangkan surat kepada Gubernur Jabar namun tidak direspons, tidak ada tindak lanjut bahkan sampai dengan saat ini,” ungkap Herdi.

    Herdi menuding bahwa Pemerintah Jabar lemah dalam pengelolaan pariwisatanya sehingga tidak memberikan solusi alternatif karya wisata pelajar ke luar provinsi. Malah lanjut Herdi, menerbitkan surat edaran pelarangan yang berdampak kepada perekonomian. Salah satu contohnya, penutupan Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung sebagai bandara internasional yang berpotensi menjadi keuntungan mengangkut wisatawan luar negeri oleh perusahaan otobus.

    “Tentu ini juga membuat dampak yang sangat signifikan terhadap sektor pariwisata di Jawa Barat, kota Bandung khususnya. Nah, kita sudah ada lagi segmen. Jadi kalau kita umpamakan di Bali, wisatawan asing ini kan menjadi favorit, menjadi andalan. Nah, kalau di Jawa Barat, wisata anak-anak sekolah inilah yang menjadi andalan dan menu utama kami,” sebut Herdi.

    Herdi menegaskan pelarangan karya wisata pelajar oleh pemerintah provinsi ini diikuti dari sektor usaha transportasi pariwisata di Jabar ini sekitar 150 unit bus. Terdiri dari transportasi usaha, transportasi pariwisata.

    Selain itu terdapat dari sektor travel agent, usaha perjalanan wisata dan perjalanan umum. Tak hanya itu pelaku UMKM pariwisata, rumah makan, restoran dan perhotelan ikut serta dalam aksi ini. “Terus juga dari pedagang souvenir, oleh-oleh, jasa boga, catering, dan lain sebagainya,” sebut Herdi.

  • Masyarakat Harus Melek Keuangan Digital, Bagaimana Caranya?

    Masyarakat Harus Melek Keuangan Digital, Bagaimana Caranya?

    Jakarta –

    Literasi keuangan digital saat ini terus digeber agar masyarakat makin memahami serta bisa menggunakan layanan secara legal dan logis. Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S Djafar mengungkapkan masyarakat diharapkan makin memahami prinsip dasar dalam menggunakan pinjaman daring.

    Dia menyebut dengan literasi keuangan yang baik, maka peluang dan memberi keberdayaan bagi banyak keluarga dan pelaku usaha bisa semakin baik.

    “Literasi keuangan tidak boleh berhenti di layar YouTube, tetapi harus menjangkau rumah tangga, anak muda, hingga para pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia,” kata dia dalam siaran pers, ditulis Minggu (24/8/2025).

    Entjik menyebut dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat bisa lebih berdaya, mengambil keputusan keuangan yang tepat, dan mengembangkan usahanya tanpa rasa takut atau ragu.

    “Inilah semangat yang melandasi langkah AFPI untuk terus menghadirkan edukasi dengan cara yang relevan, karena kami percaya inklusi keuangan hanya dapat terwujud jika masyarakat benar-benar merasa dilibatkan dan diberdayakan,” imbuh Entjik.

    AFPI menggelar siaran langsung literasi pinjaman daring (pindar) melalui YouTube selama 25 jam. Program ini diselenggarakan pada 21-22 Agustus 2025, podcast ini menghadirkan lebih dari 25 topik dalam 50+ sesi, mulai dari pemahaman dasar mengenai peer-to-peer (P2P) lending, literasi keuangan digital, bahaya pinjol ilegal, hingga peran industri Pindar dalam sinergi membangun perekonomian nasional. Entjik menerangkan pesan utama yang ditekankan adalah literasi keuangan harus dimulai dari pemahaman paling sederhana, bijak meminjam agar tidak terjebak ‘gali lubang tutup lubang’, dan senantiasa mengedepankan responsible lending.

    Diskusi ini menghadirkan beragam perspektif yakni peran strategis Pindar dalam mendukung inklusi keuangan, upaya perlindungan konsumen dari regulator dan penyelenggara, hingga inovasi dan peluang bisnis di era digital. Beberapa sesi unggulan antara lain, “Mengawal Asta Cita: Sinergi Pembangunan Nasional dan Peran Industri Pindar”, “Cerdas Finansial – Kolaborasi untuk Masyarakat yang Berdaya”, “Era Baru Pindar Terintegrasi SLIK”, “Ekonomi Desa di Era Digital: Akses Modal dan Literasi Keuangan”, hingga “Pindar vs Pinjol – Membangun Kesadaran Publik atas Risiko Pinjaman Ilegal.”

    Selain itu, topik-topik yang lebih humanis juga dikupas, mulai dari “Money Detox – Bersih-Bersih Kebiasaan Boros”, “Tips Keuangan Syariah untuk Generasi Digital”, hingga “Kreativitas dalam Mengelola Keuangan: Belajar dari Penulis dan Banker.”

    Ada lebih dari 100 narasumber dari lintas sektor, mulai dari regulator, legislator, praktisi, akademisi, kementerian/lembaga, pengurus AFPI, hingga influencer. Kehadiran para narasumber memastikan masyarakat memperoleh informasi terpercaya langsung dari sumber yang berkompeten, dengan penyampaian yang mudah dipahami oleh publik. Beberapa narasumber ini di antaranya, Anggota DPR RI Komisi XI Mukhamad Misbakhun, Anggota DPR RI Komisi XI Putri Komarudin, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman, hingga Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali.

    Selain itu, seluruh asosiasi di bawah pengawasan OJK bersama belasan asosiasi lintas sektor ikut berpartisipasi aktif menyuarakan pentingnya literasi keuangan yang bijak. Seperti diketahui, pelaku usaha jasa keuangan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan setiap tahunnya.

    Sementara itu, OJK menilai siaran literasi ini sebagai upaya yang patut menjadi contoh dalam rangka peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan literasi yang baik akan melindungi masyarakat dari potensi risiko sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap penyelenggara pindar.

    “Kami menyampaikan apresiasi kepada AFPI, kepada narasumber, kepada seluruh peserta, yang dengan penuh semangat mengikuti kegiatan ini. Siaran literasi ini bahkan tercatat di MURI sebagai wujud komitmen nyata dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia khususnya di industri pinjaman daring,” ujar Agusman.

    (kil/kil)

  • Gelar Podcast Literasi Keuangan 25 Jam Nonstop, AFPI Raih Rekor MURI

    Gelar Podcast Literasi Keuangan 25 Jam Nonstop, AFPI Raih Rekor MURI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencatatkan prestasi baru dengan meraih Rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) untuk “Siaran Literasi Pinjaman Daring Terlama.” Melalui podcast tayangan langsung di YouTube selama 25 jam nonstop, program ini mengupas beragam tema literasi keuangan digital, khususnya mengenai pinjaman daring (Pindar) yang sehat, legal, dan bertanggung jawab.

    “Bagi AFPI, rekor ini bukan sekadar durasi 25 jam, tetapi simbol semangat berbagi pengetahuan agar semakin banyak masyarakat memahami prinsip dasar dalam menggunakan pinjaman daring legal dan logis. Literasi keuangan adalah kunci untuk membuka peluang dan memberi keberdayaan bagi banyak keluarga dan pelaku usaha,” ujar Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, dikutip Jumat, (22/8/2025).

    Diselenggarakan pada 21-22 Agustus 2025, podcast ini menghadirkan lebih dari 25 topik dalam 50+ sesi, mulai dari pemahaman dasar mengenai peer-to-peer (P2P) lending, literasi keuangan digital, bahaya pinjol ilegal, hingga peran industri Pindar dalam sinergi membangun perekonomian nasional.

    Pesan utama yang ditekankan adalah literasi keuangan harus dimulai dari pemahaman paling sederhana, bijak meminjam agar tidak terjebak “gali lubang tutup lubang”, dan senantiasa mengedepankan responsible lending.

    Selama 25 jam, diskusi menghadirkan beragam perspektif yakni peran strategis Pindar dalam mendukung inklusi keuangan, upaya perlindungan konsumen dari regulator dan penyelenggara, hingga inovasi dan peluang bisnis di era digital.

    Beberapa sesi unggulan antara lain: “Mengawal Asta Cita: Sinergi Pembangunan Nasional dan Peran Industri Pindar”, “Cerdas Finansial Kolaborasi untuk Masyarakat yang Berdaya”, “Era Baru Pindar Terintegrasi SLIK”, “Ekonomi Desa di Era Digital: Akses Modal dan Literasi Keuangan”, hingga “Pindar vs Pinjol Membangun Kesadaran Publik atas Risiko Pinjaman Ilegal.”

    Selain itu, topik-topik yang lebih humanis juga dikupas, mulai dari “Money Detox Bersih-Bersih Kebiasaan Boros”, “Tips Keuangan Syariah untuk Generasi Digital”, hingga “Kreativitas dalam Mengelola Keuangan: Belajar dari Penulis dan Banker.”

    Keberagaman tema tersebut diperkuat oleh lebih dari 100 narasumber dari lintas sektor: regulator, legislator, praktisi, akademisi, kementerian/lembaga, pengurus AFPI, hingga influencer.

    Kehadiran para narasumber memastikan masyarakat memperoleh informasi terpercaya langsung dari sumber yang berkompeten, dengan penyampaian yang mudah dipahami oleh publik.

    Program siaran langsung ini juga berhasil membuktikan kolaborasi stakeholders. Seluruh asosiasi di bawah pengawasan PVML OJK bersama belasan asosiasi lintas sektor ikut berpartisipasi aktif menyuarakan pentingnya literasi keuangan yang bijak.

    Kehadiran berbagai pemangku kepentingan menegaskan peran AFPI sebagai jembatan yang mempertemukan beragam elemen untuk tujuan bersama dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat. Acara ini juga didukung oleh platform Pindar anggota AFPI antara lain Findaya, Kredit Pintar, Kredione, Privy.

    Seperti diketahui, pelaku usaha jasa keuangan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan setiap tahunnya. OJK menilai siaran literasi ini sebagai upaya yang patut menjadi contoh dalam rangka peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen.

    “Kami menyampaikan apresiasi kepada AFPI, kepada narasumber, kepada seluruh peserta, yang dengan penuh semangat mengikuti kegiatan ini. Siaran literasi ini bahkan tercatat di MURI sebagai wujud komitmen nyata dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia khususnya di industri pinjaman daring. Literasi yang baik akan melindungi masyarakat dari potensi risiko sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap penyelenggara Pindar,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman.

    Selain menghadirkan para ahli, podcast ini juga menampilkan kisah inspiratif dari penerima manfaat Pindar yakni Amelia, pemilik UMKM Mie Asok Sukajadi. Lewat ceritanya, masyarakat dapat melihat secara nyata dampak Pindar yang berhasil menjangkau kelompok underbanked dan underserved, sehingga usaha kecil tetap bisa bertahan dan berkembang.

    Kisah Amelia menjadi gambaran bagaimana literasi dan akses keuangan digital dapat memberi perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat. Semangat inilah yang ingin terus didorong AFPI melalui program-program edukasi berkelanjutan.

    Siaran Langsung Edukasi Literasi selama 25 Jam Nonstop ini ditutup dengan penghargaan langsung dari MURI.

    “MURI senang sekali hadir saat ini untuk menyaksikan sebuah momentum sejarah. AFPI telah melakukan rangkaian kegiatan yang luar biasa, di mana siaran langsung edukasi literasi Pinjaman Daring telah dilakukan selama 25 jam lebih. MURI mengukuhkan kegiatan ini sebagai Rekor Indonesia atas Siaran Langsung Edukasi dan Literasi Secara Langsung Terlama Indonesia dan diberikan ke AFPI,” terang Customer Relations Manager Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) Lutvi Syah Pradana.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Aparat Penegak Hukum di Sulteng Dibekali Pemahaman soal Investasi Legal

    Aparat Penegak Hukum di Sulteng Dibekali Pemahaman soal Investasi Legal

    Jakarta –

    Maraknya penipuan investasi ilegal di berbagai daerah di Indonesia menjadi tantangan serius bagi perlindungan konsumen. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal dan kejahatan finansial digital mencapai triliunan rupiah setiap tahun, dengan korban berasal dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan berpendidikan dan profesional.

    Riset MicroSave menunjukkan 78% anak muda Indonesia belum memahami produk dan layanan keuangan secara mendalam, meski 45,5% diantaranya aktif menggunakan layanan keuangan digital. Kondisi ini menciptakan celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan finansial, mulai dari investasi bodong hingga pinjaman online ilegal.

    Untuk menjawab tantangan tersebut, OJK Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama Ajaib Sekuritas, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) menggelar sosialisasi bagi aparat penegak hukum di Palu.

    Sosialisasi ini menjadi yang pertama di Sulteng yang menggabungkan edukasi investasi legal dengan pembekalan teknis agar aparat mampu mengenali, mencegah, dan menindak modus penipuan keuangan sejak dini.

    Kepala OJK Provinsi Sulteng Bonny Hardi Putra menegaskan membekali aparat penegak hukum dengan pemahaman yang tepat adalah langkah krusial untuk memutus rantai penipuan. Menurut Bonny, investasi ilegal tidak mengenal batas.

    “Korbannya bisa berasal dari semua lapisan masyarakat-mulai dari mereka yang minim pengetahuan hingga kalangan teredukasi dengan profesi mapan. Inilah yang membuat pencegahan menjadi sebuah keharusan, bukan pilihan,” ujar Bonny, dalam keterangan tertulis, Jumat (22/8/2025).

    “OJK bersama Satgas PASTI, Bursa Efek Indonesia, dan Ajaib berkomitmen membekali aparat penegak hukum di Sulawesi Tengah dengan pemahaman yang benar tentang investasi legal dan aman. Kami percaya, langkah nyata ini tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi model nasional dalam memutus mata rantai praktik investasi ilegal di seluruh Indonesia,” sambungnya.

    Direktur Utama Ajaib Sekuritas Juliana menyatakan sosialisasi ini merupakan bagian dari Ajaib Protect, program perlindungan menyeluruh yang mengintegrasikan teknologi, edukasi, dan layanan untuk menjaga keamanan pengguna dalam berinvestasi. Dengan teknologi yang AMAN, edukasi yang PINTAR, dan dukungan penuh CARE, Ajaib ingin membangun ekosistem investasi paling aman di Indonesia.

    Ajaib Protect dibangun di atas tiga pilar yang saling memperkuat: AMAN dengan teknologi keamanan terdepan seperti enkripsi berlapis dan deteksi anomali berbasis AI; PINTAR melalui gerakan literasi #SIAPinvestasi yang menghadirkan edukasi finansial terstruktur; dan CARE lewat layanan dukungan responsif dan empatik bagi pengguna.

    “Sosialisasi bersama OJK, BEI, dan Polda ini adalah langkah awal yang kami harap dapat direplikasi di seluruh daerah, sehingga masyarakat Indonesia-di manapun mereka berada-dapat berinvestasi dengan rasa aman, percaya diri, dan terlindungi dari ancaman penipuan. Sulawesi Tengah hanyalah titik mula dari komitmen jangka panjang kami untuk memastikan keamanan finansial menjadi standar, bukan pengecualian,” kata Juliana.

    BEI juga melihat pentingnya kerja sama lintas lembaga untuk melindungi masyarakat. Kepala Wilayah Sulteng KP BEI Putri Irnawati menyebut kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait pengelolaan keuangan dan instrumen investasi yang legal.

    “Salah satunya melalui pasar modal indonesia, dimana peserta kegiatan bisa memanfaatkan instrumen investasi tersebut serta turut berpartisipasi dalam peningkatan literasi dan inklusi pasar modal di Sulawesi Tengah,” kata Putri.

    Perwakilan Polda Sulteng juga menekankan penegakan hukum terhadap investasi ilegal harus bersifat preventif. Dikatakannya, penegakan hukum terhadap kasus investasi ilegal tidak cukup hanya dengan penindakan setelah kerugian terjadi.

    “Pencegahan adalah kunci, dan pencegahan membutuhkan pengetahuan. Melalui sosialisasi ini aparat di lapangan akan lebih mengenali modus penipuan keuangan, memahami perbedaan antara investasi legal dan ilegal, serta mengambil langkah cepat untuk melindungi warga,” katanya.

    “Kami menyambut baik kolaborasi dengan OJK, BEI, dan Ajaib, dan siap menjadikannya contoh kerja sama lintas sektor yang efektif,” pungkasnya.

    (hnu/ega)

  • Cara Mudah Blokir Orang Tawarkan Pinjol, Hidup Lebih Tenang

    Cara Mudah Blokir Orang Tawarkan Pinjol, Hidup Lebih Tenang

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ada beberapa cara mudah untuk memblokir nomor tak dikenal yang menghubungi ponsel kita, Ini bisa dilakukan untuk menghindari spam, modus penipuan hingga tawaran pinjaman online (pinjol).

    Mereka seakan tak kenal lelah untuk selalu melakukan panggilan telepon, yang kemudian mengganggu aktivitas sehari-hari.

    Untuk menghindarinya, Anda bisa memblokir nomor-nomor tersebut. Bahkan terdapat cara untuk memblokir nomor tidak dikenal secara langsung dari ponsel.

    Fitur blokir tersebut tersedia bagi pengguna Android maupun iPhone. Selain itu juga bisa menggunakan bantuan dari aplikasi pihak ketiga seperti Get Contact.

    Ini cara blokir nomor yang tidak dikenal di ponsel:

    Cara Blokir Nomor di HP Android

    1. Buka aplikasi Phone di HP Android

    2. Pilih tab Recents

    3. Cari nomor tak dikenal yang menghubungi Anda dan ingin diblokir

    4. Tekan dan tahan nomor tersebut

    5. Klik opsi block/report spam

    Cara Blokir Nomor di iPhone

    1. Buka menu Phone atau Telepon di iPhone

    2. Klik menu panggilan Terbaru di bagian bawah layar aplikasi

    3. Cari nomor yang ingin diblokir

    4. Klik ikon bulat dengan huruf i yang ada di samping nomor tersebut

    5. Klik opsi Blokir Penelepon Ini

    1. Jika Anda belum memiliki Get Contact, unduh terlebih dulu di toko aplikasi yang Anda gunakan

    2. Setelah selesai, buka aplikasi

    3. Klik menu pengaturan

    4. Pilih opsi Pengaturan Spam

    5. Pilih opsi mendapatkan peringatan bahwa nomor telepon tersebut adalah spam atau opsi memblokir semua panggilan spam.

    Nah, itu dia beberapa langkah yang bisa Anda lakukan supaya bebas dari tawaran pinjol dan hidup lebih tenang. Semoga informasi ini membantu!

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • OJK Blokir 1.556 Pinjol Ilegal hingga Juli 2025 – Page 3

    OJK Blokir 1.556 Pinjol Ilegal hingga Juli 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah memblokir 1.556 entitas pinjaman online ilegal pada periode Januari hingga 29 Juli 2025.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan satgas PASTI telH menemukan dan menghentikan 1.840 entitas keuangan ilegal di sejumlah situs/aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

    “Sudah (lebih) 1.800 entitas yang kita, illegal yang sudah kita tutup. Ini tiap hari kita melakukan cyber patrol tapi kami juga butuh partisipasi dari masyarakat,” kata perempuan yang disapa Kiki, dalam acara Kampanye Nasional Berantas Scam dan Aktivitas Keuangan Ilegal, di Hotel Raffles Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    Dalam paparannya, dari 1.840 entitas keuangan ilegal yang dihentikan diantaranya terdiri dari 1.556 pinjol ilegal, dan 284 investasi ilegal.

    Selain itu, terdapat 2.422 nomor telepon terkait aktivitas keuangan ilegal dan 22.993 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban scam, yang telah diblokir.

    Pencapaian ini, menurut Kiki, tidak mungkin terwujud tanpa sinergi lintas sektor. OJK bersama 21 kementerian/lembaga telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI)sebagai wadah koordinasi.

    “Kita bersama-sama dengan kementerian lembaga, sekarang ada 21 kementerian lembaga, terima kasih supportnya bersama-sama kita membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal,” ujarnya.

     

     

  • Ini Pesan Kepala BPS soal Pegawai yang Dibunuh di Halmahera Timur

    Ini Pesan Kepala BPS soal Pegawai yang Dibunuh di Halmahera Timur

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti buka suara soal kejadian yang menimpa salah satu anak buahnya, yakni Karya Listyanti Pertiwi, yang dibunuh oleh pegawai BPS karena menolak meminjamkan uang untuk melunasi utang judi online.

    Amalia menyampaikan pesan terkait kepergian Tiwi, pegawai BPS Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara saat upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-80 RI di Kantor BPS, Jakarta pada Minggu (17/8/2025).

    Dia bersama para pimpinan BPS menyampaikan duka cita atas meninggalnya Tiwi. Amalia juga mengajak seluruh peserta upacara untuk memanjatkan doa bagi mendiang Tiwi.

    “Saya atas nama seluruh pimpinan dan jajaran BPS menyampaikan duka cita yang mendalam atas kejadian yang menimpa rekan kita, pegawai BPS di Halmahera Timur. Mari kita merenungkan sejenak dan membacakan doa dalam waktu 30 detik,” ujar Amalia, seperti tercantum dalam unggahan media sosial resmi BPS pada Senin (18/8/2025).

    Amalia juga menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses hukum terhadap Aditya Hanafi, yang membunuh Tiwi karena tidak mendapatkan pinjaman uang untuk melunasi utang judi online. Setelah pembunuhan itu, diketahui bahwa Aditya menggunakan identitas Tiwi untuk mengajukan pinjaman online (pinjol).

    “Kami, akan terus mengawal dan memonitor proses hukum, dan mengedepankan keadilan. Semoga rekan kita BPS yang telah mendahului kita di Halmahera Timur dapat diterima di sisi Allah dan diampuni segala dosa-dosanya, aamiin,” ujar Amalia.

    BPS merilis keterangan resmi terkait kematian Tiwi pada Minggu (17/8/2025) atau 17 hari setelah temuan mayat korban di kamar rumah dinasnya. Dalam keterangan resmi itu, BPS menyebut bahwa Tiwi merupakan pegawai yang amanah dan profesional.

    Berdasarkan keterangan resmi itu, BPS menyatakan mengawal penuh proses hukum yang ada sejak ditemukannya jenazah korban. Tim Hukum BPS bekerja sama dengan keluarga, kepolisian, dan pihak-pihak lain yang terkait, dengan janji untuk mengawal pengungkapan kasus itu secara terang benderang agar terdapat keadilan bagi korban.

    “Seiring dengan proses hukum yang ada, tersangka yang juga merupakan pegawai BPS Kabupaten Halmahera Timur, Aditya Hanafi telah diberhentikan sementara sebagai pegawai BPS, hingga menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap [inkracht],” dikutip dari keterangan resmi BPS.

    BPS juga menyatakan memberikan dukungan terhadap seluruh akses informasi untuk membantu penyelidikan kasus. Lalu, pimpinan BPS telah mengunjungi keluarga korban di Magelang, Jawa Tengah.

    “BPS menyediakan layanan konseling psikologis bagi keluarga almarhumah maupun jajaran BPS Kabupaten Halmahera Timur dalam menghadapi kasus ini. Semoga keluarga dan rekan-rekan yang ditinggalkan selalu diberi kekuatan dan kesabaran, dan proses hukum dapat berjalan sebaik dan seadil mungkin,” tertulis dalam keterangan resmi.