Umrah Mandiri Dilegalkan, Menhaj Gus Irfan Sarankan Jemaah Tetap Konsultasi PPIU
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) menyarankan jemaah yang ingin berangkat umrah mandiri tetap berkonsultasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
“Saran kami tetap berkoordinasi dan berkonsultasi dengan PPIU sebelum memulai perjalanan ibadah umrah,” kata Gus Irfan dalam keterangan pers, Senin (3/11/2025).
Gus Irfan menuturkan, pelaksanaan umrah mandiri harus dengan persiapan yang matang, mencermati dan memahami berbagai aspek penting.
“Perjalanan umrah mandiri itu membutuhkan persiapan yang matang termasuk memahami karakter dan budaya masyarakat Arab Saudi. Jadi ada perbedaan bahasa dan budaya hingga pelaksanaan ibadah,” tuturnya.
Dari pantauan Kemenhaj di lapangan, kata Gus Irfan, jemaah yang melakukan umrah mandiri masih melibatkan PPIU dalam berbagai proses keberangkatan seperti pengurusan visa dan lainnya.
“Jika pun ada masyarakat yang mengurus visa sendiri jumlahnya juga sangat kecil dan tentunya mereka yang berpengalaman. Jadi sekali lagi saya katakan keberadaan PPIU tetap diperlukan masyarakat dalam menunaikan ibadah umrah,” tuturnya.
Menurut dia, karakter dan kultur masyarakat Indonesia tidak akan mau berangkat umrah mandiri kecuali didampingi oleh PPIU.
Karena itu, Gus Irfan memberikan pengertian kepada pengusaha biro perjalanan kalau kebijakan umrah mandiri tidak akan merugikan mereka.
“Percayalah keberadaan PPIU tetap dibutuhkan masyarakat muslim Indonesia yang akan menunaikan ibadah umrah. Karakter dan kultur masyarakat kita tidak akan mau berangkat umrah mandiri kecuali dengan PPIU,” ujarnya.
Diketahui, Pemerintah Indonesia resmi melegalkan umrah mandiri melalui UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Umrah mandiri ini diatur dalam Pasal 86 UU PIHU dengan syarat yang lebih perinci dalam Pasal 87A beleid yang sama.
Syarat ini mewajibkan calon jemaah umrah memiliki paspor yang berlaku paling singkat enam bulan dan memiliki tiket pulang pergi.
Kemudian, memiliki surat keterangan sehat dari dokter, serta memiliki visa, tanda bukti pembelian paket layanan dari penyedia layanan dari Sistem Informasi Kementerian Haji.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Produk: Paspor
-
/data/photo/2025/08/05/6891d1f8d9879.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Umrah Mandiri Dilegalkan, Menhaj Gus Irfan Sarankan Jemaah Tetap Konsultasi PPIU
-

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Buron Kasus e-KTP Paulus Tannos
Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan buron kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos.
Sebagai informasi, gugatan dilayangkan pihak Paulus Tannos pada Jumat (31/10/2025) dengan nomor perkara 143/Pid.Pra/2025/PN. JKT.SEL.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menghormati langkah hukum yang diajukan Paulus. Dia mengatakan, KPK akan menyiapkan jawaban atas permohonan praperadilan tersebut.
“KPK sebagai pihak Termohon tentu akan menyiapkan jawaban atas permohonan praperadilan tersebut,” kata Budi, dikutip Senin (3/11/2025).
Budi meyakini hakim akan bersikap objektif dan independen dalam memutuskan praperadilan yang sidang perdananya direncanakan berlangsung pada Senin (10/11/2025). Sebab, hal ini merupaka komitmen penegakan hukum untuk memberantas korupsi.
Budi menjelaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi sekaligus memberikan keadilan bagi masyarakat serta menjadi bahan pembelajaran bagi publik untuk mencegah perbuatan korupsi.
Terlebih, katanya, dalam kasus e-Ktp telah menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang besar dan berdampak pada terhambatnya layanan publik di sektor kependudukan.
Budi menegaskan bahwa lembaga antirasuah akan melaksanakan penegakan hukum dan mematuhi berbagai prosedur hukum sehingga tahap penyeledikan hingga tahap persidangan dapat dipertanggungjawabkan.
“KPK pastikan bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi, selalu berpedoman dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga KPK menjamin legalitas segala tindakan penyelidikan dan penyidikan, serta keabsahan segala alat bukti yang didapatkan dalam penanganan perkara tersebut,” kata Budi.
Sekadar informasi, Paulus Tannos merupakan tersangka KPK dalam kasus korupsi e-KTP sejak 2019. Dia mengelabui petugas dan pergi ke Singapura agar terhindar dari jeratan hukum.
Paulus pernah memalsukan identitasnya dengan mengubah nama menjadi Tjihin Thian Po dan memiliki paspor negara Guinea-Bissau.
Aparat penegak hukum di Indonesia bekerja sama dengan interpol di Singapura hingga akhirnya Paulus ditangkap. Setelahnya, dia ditahan sementara di Changi Prison, Singapura. Kini dirinya tengah menjalani sidang ekstradisi ke Indonesia.
-

DPO Kasus Korupsi e-KTP Paulus Tannos Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel
Bisnis.com, JAKARTA — Buron kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
Gugatan dilayangkan untuk pihak termohon adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nomor perkara 143/Pid.Pra/2025/PN. JKT.SEL, pada Jumat (31/10/2025).
Berdasarkan laman resmi PN Jakarta Selatan, klasifikasi perkara dinyatakan sah atau tidaknya penangkapan. Kemudian petitum pemohon tertulis “belum dapat ditampilkan” dan jadwal sidang perdana akan digelar pada Senin (10/11/2025).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menghormati langkah hukum yang diajukan Paulus. Dia mengatakan, KPK akan menyiapkan jawaban atas permohonan praperadilan tersebut dan meyakini bahwa hakim akan objektif dalam menangani perkara.
“Kami meyakini objektifitas dan independensi hakim dalam memutus pra-peradilan ini nantinya. Kami juga meyakini komitmen penegakan hukum yang mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi,” katanya dalam keterangan, dikutip Senin (3/11/2025).
Budi menjelaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya memeberikan efek jera kepada pelaku, tetapi sekaligus memberikan keadilan bagi masyarakat serta menjadi bahan pembelajaran bagi publik untuk mencegah perbuatan korupsi.
Terlebih, katanya, dalam kasus e-Ktp telah menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang besar dan berdampak pada terhambatnya layanan publik di sektor kependudukan.
Budi menegaskan bahwa lembaga antirasuah akan melaksanakan penegakan hukum dan mematuhi berbagai prosedur hukum sehingga penyeledikan hingga tahap persidangan dapat dipertanggungjawabkan
“KPK pastikan bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi, selalu berpedoman dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga KPK menjamin legalitas segala tindakan penyelidikan dan penyidikan, serta keabsahan segala alat bukti yang didapatkan dalam penanganan perkara tersebut,” kata Budi.
Sekadar informasi, Paulus Tannos merupakan tersangka KPK dalam kasus korupsi e-KTP sejak 2019. Dia mengelabui petugas dan pergi ke Singapura agar terhindar dari jeratan hukum.
Paulus pernah memalsukan identitasnya dengan mengubah nama menjadi Tjihin Thian Po dan memiliki paspor negara Guinea-Bissau.
Aparat penegak hukum di Indonesia bekerja sama dengan interpol di Singapura hingga akhirnya Paulus ditangkap. Setelahnya, dia ditahan sementara di Changi Prison, Singapura. Kini dirinya tengah menjalani sidang ekstradisi ke Indonesia.
-

KAI Daop Madiun inisiasi program wisata bertajuk Rail Tour Jawa Timur
Madiun (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun menginisiasi program wisata bertajuk Rail Tour Jawa Timur yang merupakan sinergisitas pemerintah daerah dan BUMN guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah.
VP Daop 7 Madiun Suharjono di Madiun, Jawa Timur, Kamis, mengatakan program Rail Tour Jawa Timur tersebut merupakan langkah strategis kolaborasi antara KAI dengan 12 pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata (Dispar) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di wilayah Jawa Timur yang masuk wilayah kerjanya untuk promosi pariwisata. Di antaranya Kabupaten Magetan, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Jombang, Kediri, Tulungagung, dan Blitar.
“PT KAI hadir sebagai penyedia akses transportasi massal yang aman, efisien, dan terintegrasi, sekaligus sebagai mitra yang memungkinkan penyampaian informasi wisata daerah kepada audiens nasional,” ujar dia dalam peluncuran Program Rail Tour Jawa Timur melalui kampanye Keliling Dunia Tanpa Paspor Bersama Kereta Api tersebut.
Ia mengatakan inisiatif program tersebut bertujuan untuk menciptakan paket wisata unggulan berbasis moda kereta api yang akan berfungsi sebagai gerbang utama pergerakan wisatawan menuju destinasi-destinasi di Jawa Timur, utamanya di wilayah Daop 7 Madiun.
“Melalui program ini, Kami ingin kereta api bukan hanya menjadi moda transportasi, tetapi juga bagian integral dari pengalaman berwisata itu sendiri,” katanya.
Seluruh inisiatif tersebut nantinya akan ditempatkan di bawah payung kampanye publik yang menarik wisatawan dengan judul “Keliling Dunia Tanpa Paspor dengan Kereta Api”.
Suharjono mengatakan program tersebut berfokus pada empat pilar kolaborasi utama untuk memastikan integrasi layanan dan informasi. Pertama yakni, promosi konten digital yang terintegrasi dan sinkronisasi penyebaran konten wisata dan paket melalui media Kominfo, Dispar, dan KAI untuk memperkuat promosi digital.
Kedua, penyelenggaraan ajang atau kegiatan dan kunjungan tematik, di antaranya berupa wisata edukasi, wisata budaya, ataupun festival kuliner untuk menarik minat masyarakat.
Ketiga, branding ruang stasiun dengan ikon kota berupa pemasangan instalasi visual tematik kota di area publik stasiun dengan pedoman KAI untuk memberikan kesan kota sejak kedatangan.
Serta, keempat berupa penyediaan transportasi lanjutan dan keberadaan pemandu wisata. Pilar ini membutuhkan komitmen dukungan shuttle/bus dari pemda dari stasiun menuju destinasi wisata serta penyediaan pemandu wisata di daerah untuk penguatan citra pelayanan wisata.
“Program Rail Tour Jawa Timur melalui kampanye Keliling Dunia Tanpa Paspor Bersama Kereta Api tersebut diharapkan menjadi model kolaborasi wisata lintas wilayah berbasis transportasi publik yang dapat dicontoh secara nasional,” kata Surharjono.
Melalui kolaborasi tersebut juga akan membuka ruang sinergisitas untuk meningkatkan dampak ekonomi wisata daerah serta memperluas layanan publik transportasi secara bersama.
“Kami menyambut kesediaan pemerintah daerah untuk menyelaraskan langkah dalam mewujudkan visi program ini,” katanya.
Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

13 Tahun Gunakan Nama Nurul Arifin, WNA Bangladesh Ditangkap Imigrasi
Pangkalpinang, Beritasatu.com – Seorang warga negara asing (WNA) asal Bangladesh bernama Hasan Ivne Abdullah ditangkap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Bangka Belitung, setelah diketahui menggunakan identitas palsu atas nama Nurul Arifin sebagai warga negara Indonesia selama 13 tahun.
Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Qriz Pratama, mengungkapkan penangkapan bermula dari kecurigaan petugas saat memeriksa berkas permohonan paspor Republik Indonesia yang diajukan pelaku.
“Berawal dari kecurigaan petugas dalam memeriksa berkas permohonan paspor. Perawakan pemohon mirip warga negara Pakistan, India, Sri Lanka, bahkan Bangladesh,” ujar Qriz Pratama, Rabu (29/10/2025).
Qriz menjelaskan, setelah dilakukan penyelidikan oleh tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) serta koordinasi dengan Kedutaan Besar Bangladesh, dipastikan bahwa pemohon paspor tersebut adalah Hasan Ivne Abdullah, warga negara Bangladesh yang menyamar sebagai WNI bernama Nurul Arifin.
Pelaku diketahui telah menetap di Kabupaten Bangka menggunakan identitas palsu sejak 13 tahun lalu. Sebelum tinggal di Bangka, pelaku sempat menetap di Lampung sejak 2002 dan diduga telah berkeluarga.
“Dari hasil verifikasi kedutaan Bangladesh, terbukti bahwa identitas Nurul adalah palsu dan yang bersangkutan merupakan warga negara Bangladesh,” jelasnya.
Pelaku mengaku membuat paspor untuk kembali ke Bangladesh menjenguk ibunya. Namun perbuatannya melanggar hukum karena menggunakan dokumen dan keterangan palsu.
Akibat perbuatannya, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pidana penjara maksimal lima tahun serta denda hingga Rp 500 juta.
“Saat ini tersangka dititipkan di Lapas Kelas I Tua Tunu Pangkalpinang sambil menunggu putusan pengadilan. Setelah menjalani hukuman pidana, ia akan dideportasi dari Indonesia,” tegas Qriz.
-

Komisi II dorong “single ID number” di RUU Administrasi Kependudukan
Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendorong terciptanya “single ID number” atau nomor identitas tunggal bagi warga negara Indonesia untuk diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Dengan aturan itu, dia ingin agar Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa digunakan untuk identifikasi diri yang bisa digunakan dalam berbagai macam keperluan. Dia menilai sistem itu akan mempermudah masyarakat.
“Nah Komisi II punya kepentingan untuk memodernisasi sistem kependudukan kita, biar nggak kayak sekarang,” kata Rifqinizamy di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan “single ID number” itu nantinya bisa digunakan untuk urusan pertanahan, atau untuk Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP). Selain itu, dia ingin agar identitas tunggal bisa digunakan sebagai nomor paspor.
Menurut dia, sistem nomor identitas tunggal itu sudah diberlakukan oleh negara-negara lain. Jika perlu, kata dia, kartu bank pun cukup hanya dengan nomor tersebut.
“Jadi begitu kita lahir, kita dikasih ID number, itu berlaku untuk seluruh public services yang ada di Indonesia,” kata dia.
Adapun RUU tentang Administrasi Kependudukan sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk prioritas tahun 2026. Berdasarkan catatan dari Badan Legislasi DPR RI, RUU tersebut diusulkan oleh Komisi II DPR RI.
Selain RUU tersebut, Komisi II DPR RI juga akan membahas RUU tentang Pemilu pada tahun 2026. Dengan begitu, Rifqi mengatakan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun yang padat bagi komisi yang membidangi urusan pemilu, politik, dalam negeri, dan pertanahan itu.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Harga Tiket Konser Blackpink di Jakarta dan Cara Penukarannya
Jakarta, Beritasatu.com- Girl group K-Pop ternama Blackpink dijadwalkan bakal menggelar konser tunggalnya di Jakarta selama dua hari berturut-turut pada akhir pekan ini, 1-2 November 2025.
Konser Blackpink untuk kedua kalinya di Jakarta ini kembali digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK). Antusiasme Blink, sebutan untuk penggemar Rose, Jennie, Jisoo dan Lisa langsung meledak setelah pengumuman konser bertajuk Deadline ini beredar di media sosial.
Pihak promotor, Ime Indonesia mengungkapkan saat ini tiket masih tersedia meski dalam jumlah terbatas. Berikut daftar lengkap harga tiket konser Blackpink per kategori.
• Platinum A dan B (seating): Rp 3.400.000
• Blink pit package: (standing): Rp 3.800.000
• Blink pit package (seating): Rp 3.800.000
• Category 1 (seating): Rp 3.108.888
• Category 2 (seating): Rp 2.688.000
• Category 3 (seating): Rp 2.388.880
• Category b4 (seating): Rp 2.000.000
• Restricted view (seating): Rp 1.450.000Bagi yang telah memiliki tiket, tiket untuk konser hari pertama bisa ditukarkan pada 28 Oktober 2025, 30 Oktober 2025 serta 1 November 2025. Sementara, penukaran tiket untuk hari kedua dijadwalkan pada 29 Oktober 2025 dan 31 Oktober 2025 serta 2 November 2025.
Saat menukarkan e-voucher, para penonton wajib membawa e-voucher beserta identitas diri seperti KTP, paspor, SIM, atau kartu pelajar yang masih berlaku dengan nama identitas yang sama dengaan yang tercantum di dalam e-voucher untuk mempermudah proses verifikasi.
Jika penukaran tiket dilakukan oleh perwakilan, orang yang mewakili wajib membawa sejumlah dokumen sebagai syarat penukaran yakni e-voucher yang sudah dicetak, surat kuasa yang sudah ditandatangani dan bermaterai Rp 10.000 oleh orang yang diwakili, serta salinan KTP, paspor, SIM, atau kartu pelajar yang masih berlaku dari orang yang namanya tercantum dalam e-voucher.
Sebagai informasi, bagi penonto dengan tiket untuk dua hari konser dapat melakukan penukaran sekaligus dalam satu hari. Cara penukarannya yang ditetapkan oleh Ime Indonesia adalah.
1. Transaksi pembelian dilakukan memakai alamat email yang sama untuk kedua hari.
2. Pembeli wajib memperlihatkan e-voucher pembelian yang sah untuk masing-masing hari dan KTP pembeli.
3. Penukaran tiket tak bisa diwakilkan apabila pembeli ingin melakukan pengambilan tiket pada hari yang sama.
-

Dilegalkan Pemerintah, Begini Syarat dan Tata Cara Umrah Mandiri
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah telah melegalkan Umrah mandiri sebagai respons atas dinamika kebijakan pemerintah Arab Saudi.
Aturan Umrah mandiri ini telah tercantum dalam Undang-undang (UU) No.14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan aturan ini diperlukan untuk memberikan payung hukum terkait pelaksanaan Umrah mandiri dari aspek keamanan, perlindungan jamaah, serta ketertiban administrasi.
“Dinamika kebijakan Arab Saudi tidak dapat dihindari. Untuk itu perlu regulasi yang memberikan perlindungan untuk jamaah umrah kita yang memilih umrah mandiri, serta juga melindungi ekosistem ekonominya,” ujar Sabtu (25/10/2025).
Syarat dan cara Umrah mandiri
Berdasarkan mekanisme umrah mandiri tertuang dalam UU No. 14/2025 pasal 86. Ayat (1) pasal tersebut menyatakan bahwa perjalanan ibadah Umrah dilakukan melalui tiga cara, yakni melalui penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), mandiri, serta melalui menteri.
Dalam beleid yang sama terdapat persyaratan bagi calon jemaah umrah mandiri yang termaktub di antaranya antara lain harus beragama Islam.
Kemudian, memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat enam bulan, memiliki tiket pulang pergi ke Arab Saudi, surat keterangan sehat, serta visa dan bukti pembelian paket layanan yang terdaftar melalui Sistem Informasi Kementerian.
Setelah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, jemaah dapat melakukan pendaftaran untuk menjalani ibadah umrah mandiri dengan mengakses laman Nusuk Umrah.
Nusuk Umrah sendiri merupakan platform resmi di bawah Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Platform ini memudahkan jemaah untuk melakukan ibadah Umrah yang efisien.
Dalam laman https://umrah.nusuk.sa juga telah tersedia tahapan untuk mendaftar ibadah Umrah mandiri. Perinciannya, setelah selesai membuat akun di laman tersebut, jemaah diarahkan untuk membuat paket perjalanan Umrah yang diinginkan.
Kemudian, jemaah memesan paket perjalanan Umrah dengan tarif yang beragam. Setelah semua terkonfirmasi, jemaah akan masuk ke tahap penerbitan visa
Sanksi Tegas untuk Umrah Mandiri
Adapun, Undang-undang (UU) No.14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah juga menetapkan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan mekanisme umrah mandiri.
Hal itu termaktub dalam Pasal 122 yang menyatakan bahwa individu atau korporasi yang bertindak sebagai PPIU tanpa izin, atau memberangkatkan jamaah tanpa hak, dapat dipidana penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.
-

Chen Zhi, Taipan Misterius Dituduh Dalangi Penipuan Kripto di Kamboja
Jakarta –
Pria berusia 37 tahun, Chen Zhi, dituduh sebagai “dalang di balik kerajaan penipuan siber dan perusahaan kriminal yang dibangun di atas penderitaan manusia”.
Berjanggut tipis dan berwajah baby face, ia tampak jauh lebih muda dari usianya. Dia memang menjadi sangat kaya, dengan sangat cepat.
Pekan lalu, Departemen Kehakiman AS mendakwanya atas tuduhan menjalankan jaringan penipuan di Kamboja, yang mencuri miliaran mata uang kripto dari para korban di seluruh dunia.
Departemen Keuangan AS menyita bitcoin senilai US$14 miliar (atau setara Rp232 triliun) yang disebut terkait dengannya. Depkeu AS menyebut ini adalah penyitaan mata uang kripto terbesar yang pernah ada.
Perusahaan miliknya, Cambodian Prince Group, menggambarkan Chen di situs sebagai “seorang pengusaha yang dihormati dan filantropis terkenal”.
Visi dan kepemimpinan Chen telah mengubah Prince Group menjadi grup bisnis terkemuka di Kamboja yang mematuhi standar internasional.
BBC telah menghubungi Prince Group untuk memberikan tanggapan.
Kaya mendadak
Dibesarkan di Provinsi Fujian di China tenggara, ia memulai kariernya dengan sebuah perusahaan gim internet kecil yang tidak terlalu sukses.
Chen lalu pindah ke Kamboja pada akhir 2010 atau 2011. Dia mulai bekerja di sektor real estate yang saat itu sedang booming.
Kedatangannya bertepatan dengan dimulainya ledakan properti spekulatif di Kamboja.
Ledakan itu dipicu oleh tersedianya lahan-lahan luas yang dirampas oleh tokoh-tokoh berpengaruh dan memiliki koneksi politik, serta membanjirnya investasi dari China.
Sebagian besar investasi mengalir deras pada akhir Inisiatif Sabuk dan Jalan yang digagas Xi Jinping untuk mengekspor proyek infrastruktur bikinan China.
Sebagian lagi berasal dari investor perorangan China yang mencari alternatif lebih terjangkau untuk pasar properti China yang sedang terpuruk.
Imbasnya, jumlah pelancong China yang berkunjung ke Kamboja meningkat pesat.
Cakrawala ibu kota Phnom Penh pun berubah drastis. Lanskap kota yang dulunya berkarakter rendah dengan rumah-rumah kolonial Prancis berwarna mustard, kini menjadi “hutan tinggi” khas Asia yang terdiri dari menara-menara kaca dan baja.
Transformasi di Kota Sihanoukville, dari sebuah resor tepi laut kecil yang dulunya tenang, bahkan lebih ekstrem.
Bukan hanya pelancong dan spekulan properti China yang datang ke sana, tetapi juga para penjudi ilegal China.
Kasino-kasino baru bermunculan, di samping hotel-hotel mewah dan blok-blok apartemen yang mencolok. Ada banyak uang yang bisa dihasilkan.
Sihanoukville telah berubah berkat investasi dari China. (Getty Images)
Meskipun demikian, perjalanan Chen Zhi sungguh mengejutkan.
Pada 2014, ia menjadi warga negara Kamboja, melepaskan kewarganegaraan China-nya.
Hal ini memungkinkannya membeli tanah atas namanya sendiri, namun membutuhkan investasi minimum atau sumbangan kepada pemerintah sebesar US$250.000 (atau setara Rp4 miliar).
Tidak pernah jelas dari mana asal uang Chen Zhi.
Ketika mengajukan rekening bank di Isle of Man pada 2019, dia mencantumkan seorang paman yang tidak disebutkan namanya, yang katanya telah memberinya US$2 juta untuk memulai perusahaan properti pertamanya pada 2011. Tapi tidak ada bukti yang pernah diberikan Chen.
Chen Zhi mendirikan Prince Group pada 2015, yang berfokus pada pengembangan properti, saat usianya baru 27 tahun.
Ia memperoleh lisensi perbankan komersial pada 2018 untuk mendirikan Prince Bank. Pada tahun yang sama, dia juga mendapatkan paspor Siprus, dengan imbalan investasi minimum di sana sebesar US$2,5 juta, yang memberinya akses mudah ke Uni Eropa.
Ia kemudian memperoleh kewarganegaraan Vanuatu.
Chen Zhi juga mendirikan maskapai penerbangan ketiga Kamboja, dan pada 2020 mendapatkan sertifikat untuk mengoperasikan maskapai penerbangan keempat.
Di Phnom Penh, terdapat mal-mal mewah yang dibangun oleh divisi properti Prince Group, termasuk hotel-hotel bintang lima di Sihanoukville, dan skema ambisius untuk membangun “kota ramah lingkungan” senilai US$16 miliar yang disebut sebagai “Teluk Cahaya”.
Pada 2020, Chen Zhi dianugerahi gelar tertinggi yang diberikan oleh raja Kamboja, yakni “Neak Oknha”, yang mengharuskan sumbangan setidaknya US$500.000 (atau setara Rp8 miliar).
Ia pun diangkat menjadi penasihat resmi Menteri Dalam Negeri Sar Kheng sejak 2017.
Tak hanya itu, dia digaet sebagai mitra bisnis putra sang menteri, Sar Sokha, dan penasihat resmi bagi tokoh paling berkuasa di Kamboja Hun Sen, dan kemudian putranya Hun Manet, setelah dia menggantikan ayahnya sebagai perdana menteri pada 2023.
Chen Zhi dipuji oleh media lokal sebagai seorang filantropis, yang telah mendanai beasiswa bagi pelajar berpenghasilan rendah dan menyumbang secara substansial untuk membantu Kamboja mengatasi pandemi Covid-19.
Cabang Bank Prince di Phnom Penh. (AFP via Getty Images)
Namun, dia tetap menjadi sosok misterius, jauh dari sorotan, dan jarang membuat pernyataan publik.
“Semua orang yang saya ajak bicara, yang pernah bekerja langsung dengannya, berada di ruangan yang sama dengannya, semuanya menggambarkannya sebagai sosok yang sangat sopan, sangat tenang, dan sangat terukur,” ujar Jack Adamovic Davies, seorang jurnalis yang melakukan investigasi selama tiga tahun terhadap Chen Zhi, yang dipublikasikan oleh Radio Free Asia tahun lalu.
“Saya pikir menjadi orang yang tidak flamboyan dan mudah dikritik seperti di tabloid adalah tindakan yang cerdas. Bahkan mereka yang tidak lagi ingin dikaitkan dengannya pun masih terkesan dengan karismanya yang tenang.”
Tapi dari mana semua kekayaan dan kekuasaan itu berasal?
Sejumlah kejahatan transnasional
Pada 2019, gelembung properti pecah di Sihanoukville.
Bisnis perjudian daring telah menarik sindikat kriminal China, yang kemudian memulai perang perebutan wilayah yang sengit satu sama lain.
Para turis pun ketakutan.
Di bawah tekanan China, Perdana Menteri Hun Sen saat itu melarang perjudian daring pada Agustus tahun itu.
Sekitar 450.000 warga China meninggalkan kota tersebut karena bisnis utamanya kolaps. Banyak blok hunian milik Prince Group dibiarkan kosong.
Namun Chen Zhi terus memperluas bisnisnya dan berbelanja dengan bebas.
Menurut otoritas Inggris, pada 2019 dia membeli sebuah rumah mewah senilai Pound 12 juta (atau setara Rp266 miliar) di London utara dan sebuah blok perkantoran senilai Pound 95 juta (atau setara Rp2,1 triliun) di distrik keuangan kota itu.
Amerika Serikat mengatakan dia dan rekan-rekannya membeli properti di New York, jet pribadi dan superyacht, serta sebuah lukisan Picasso.
Dan, AS-Inggris menuding kekayaan Chen Zhi berasal dari bisnis paling menguntungkan di Asia saat ini: penipuan daring, beserta perdagangan manusia dan pencucian uang yang menyertainya.
Inggris dan AS telah menjatuhkan sanksi kepada 128 perusahaan yang terkait dengan Chen Zhi serta Prince Group, serta kepada 17 individu dari tujuh negara berbeda yang mereka tuduh membantu menjalankan kerajaan penipuannya.
Aset yang terkait dengan Chen Zhi di AS dan Inggris juga telah dibekukan.
Pengumuman sanksi tersebut menggambarkan jaringan rumit perusahaan cangkang dan dompet mata uang kripto yang digunakannya untuk memindahkan uang guna menyembunyikan asal-usulnya.
Disebutkan: “Organisasi Kejahatan Transnasional Prince Group mendapatkan keuntungan dari serangkaian kejahatan transnasional termasuk pemerasan seksual, sejenis penipuan yang melibatkan pemerasan terkait materi seksual eksplisit, seringkali dari anak di bawah umur, kemudian pencucian uang, berbagai penipuan dan pemerasan.”
“Lalu korupsi, perjudian daring ilegal, dan perdagangan manusia skala industri, penyiksaan, dan pemerasan terhadap pekerja yang diperbudak untuk mendukung operasi di setidaknya 10 kompleks penipuan di Kamboja”.
Kerajaan penipuan
China juga diam-diam menyelidiki Prince Group setidaknya sejak 2020. Ada sejumlah kasus pengadilan yang menuduh perusahaan tersebut menjalankan skema penipuan daring.
Biro Keamanan Publik Kota Beijing telah membentuk satuan tugas untuk menyelidiki “Prince Group, sindikat perjudian daring transnasional besar yang berbasis di Kamboja”.
Dugaan AS dan Inggris, jantung kerajaan bisnis penipuan itu ada di Golden Fortune Science and Technology Park, sebuah kompleks yang dibangun oleh Prince Group di Chrey Thom, dekat perbatasan Vietnam.
AFP via Getty ImagesPrince International Plaza di Phnom Penh.
Sebelumnya, Prince Group membantah terlibat dalam penipuan, dan mengatakan tidak lagi memiliki hubungan dengan Golden Fortune.
Tapi investigasi AS dan Inggris berpendapat masih ada hubungan bisnis yang jelas di antara mereka.
Jurnalis Adamovic Davies mewawancarai sejumlah orang yang tinggal dan bekerja di dekat Golden Fortune untuk investigasinya terhadap Chen Zhi.
Mereka menggambarkan adanya pemukulan brutal kepada orang-orang yang sebagian besar berasal dari China, Vietnam, dan Malaysia yang mencoba kabur dari kompleks tersebut, tempat mereka dipaksa untuk melakukan penipuan daring.
“Saya pikir skala operasinya yang sangat besarlah yang benar-benar membuat Chen Zhi menonjol,” katanya.
Dia menambahkan sungguh mengejutkan bahwa Prince Group mampu membangun “jejak global” tanpa menimbulkan kekhawatiran mengingat tuntutan pidana serius yang kini dihadapinya.
“Apa yang meresahkan banyak orang adalah kenyataan bahwa Chen Zhi seharusnya tidak pernah memperoleh semua asset ini, di Singapura, London, atau AS. Pengacara, akuntan, agen real estate, bankir, semua seharusnya melihat kelompok ini dan berkata, sebentar ini tidak masuk akal. Tapi mereka tidak melakukan itu.”
Kini, setelah semua publisitas yang dihasilkan oleh sanksi AS dan Inggris, para pelaku bisnis bergegas memisahkan diri dari Prince Group.
Bank Sentral Kamboja terpaksa mengeluarkan pernyataan kepada para deposan yang gelisah, meyakinkan mereka bahwa pihaknya akan menarik dana dari Prince Bank. Otoritas Korea Selatan juga telah membekukan US$64 juta simpanan Prince Group yang ditaruh di bank-bank Korea.
Pemerintah Singapura dan Thailand menjanjikan investigasi terhadap anak perusahaan Prince dari 18 individu yang menjadi target AS dan Inggris, tiga di antaranya adalah warga negara Singapura.
Pemerintah Kamboja belum banyak berkomentar, selain mendesak otoritas AS dan Inggris untuk memastikan mereka memiliki bukti yang cukup atas tuduhan tersebut.
Namun, akan sulit bagi elit penguasa Kamboja untuk menjauhkan diri dari Chen Zhi, setelah begitu dekat dengannya begitu lama.
Kamboja sudah menghadapi tekanan yang semakin besar atas toleransinya terhadap bisnis penipuan, yang beberapa perkiraan mungkin mencakup sekitar setengah dari keseluruhan perekonomian.
Lalu, bagaimana dengan Chen Zhi?
Tidak ada kabar atau penampakannya sejak sanksi diumumkan minggu lalu. Taipan misterius itu, yang pernah menjadi salah satu tokoh paling berkuasa di Kamboja, tampaknya telah lenyap.
(ita/ita)
