Produk: Paspor

  • Singapore Airlines Pulih 100% Usai Pandemi, Bakal Tambah Rute di RI?

    Singapore Airlines Pulih 100% Usai Pandemi, Bakal Tambah Rute di RI?

    Bisnis.com, JAKARTA — Singapore Airlines melaporkan maskapainya telah sepenuhnya pulih terhadap penerbangan di Indonesia dari efek pandemi Covid-19 sejak akhir tahun lalu. 

    Manager Public Relations Indonesia Singapore Airlines Kleopas Danang Bintoroyakti mengungkapkan, peningkatan jumlah kapasitas terjadi secara bertahap sejak 2023 dan mencapai level seperti sebelum pandemi pada November 2024 lalu. 

    “Sudah [pulih] 100%, bahkan Denpasar pun setelah Covid-19 bertambah [frekuensinya] satu, jadi sekarang enam,” kata Danang kepada Bisnis, Jumat (14/11/2025). 

    Pemulihan sekaligus permintaan yang tinggi pun mendorong Singapore Airlines mengganti armadanya untuk rute Singapura-Denpasar menjadi seluruhnya wide body dari Boeing 787-10 Dreamliner. 

    Danang menuturkan bahwa sebelumnya penerbangan dari Bali ke Singapura maupun sebaliknya dilayani oleh dua narrow body dan tiga wide body.

    Saat ini, Singapore Airlines melayani empat rute, yakni Jakarta, Surabaya, Denpasar, dan Medan. Melihat permintaannya, rute Jakarta dan Denpasar menjadi paling favorit.

    Sejalan dengan telah pulihnya penerbangan dari dan ke Singapura tersebut, Danang menyampaikan bahwa maskapai belum berencana untuk membuka rute baru di Indonesia dalam waktu dekat. 

    “Singapore Airlines saat ini kami masih belum ada rencana,” tambahnya. 

    Pada tahun lalu, maskapai asal Singapura tersebut telah ekspansi ke dua kota di dunia lainnya, yakni terhubung dengan Brussel dan London. 

    Mengacu laporan keuangan Singapore Airlines pada semester pertama 2025/2026 (periode Maret—September 2025), total penumpang yang diangkut mencapai 13.670 penumpang. Capaian tersebut tumbuh 6,2% dari periode yang sama tahun lalu, sebanyak 12.877 penumpang. 

    Pada kuartal II/2025 atau periode Juli hingga September 2025, jumlah penumpang yang diangkut sebanyak 6.848 penumpang atau tumbuh 6,5% year on year (YoY). 

    Penerbangan internasional ini terpantau pulih lebih dahulu dari penerbangan-penerbangan domestik. 

    Hal tersebut sejalan dengan prediksi Kementerian Perhubungan, yakni tingkat pemulihan atau recovery ratepenerbangan internasional pada tahun ini akan mencapai 110%, sementara domestik hanya akan mencapai 69% terhadap 2019. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat data perkembangan wisatawan mancanegara (wisman) asal Singapura menjadi ketiga terbanyak pada September 2025, yakni mencapai 119.237 kunjungan—meski turun dari Agustus 2025 yang mencapai 129.864 kunjungan. 

    Sementara itu, Singapura juga menjadi tujuan terbanyak ketiga bagi para pemegang paspor Indonesia, yaitu sebesar 13,09% dari total perjalanan wisatawan nasional pada September 2025.

  • 153 Warga Palestina Terjebak 12 Jam di Pesawat Usai Mendarat di Afsel

    153 Warga Palestina Terjebak 12 Jam di Pesawat Usai Mendarat di Afsel

    Johannesburg

    Lebih dari 150 warga Palestina terjebak selama 12 jam di dalam pesawat setelah mendarat di bandara Afrika Selatan (Afsel) pada Kamis (13/11) waktu setempat. Kepolisian perbatasan Afsel tidak mengizinkan mereka turun dari pesawat karena mereka tidak memiliki kelengkapan dokumen untuk masuk ke negara tersebut.

    Kepolisan perbatasan Afsel, seperti dilansir AFP, Jumat (14/11/2025), mengatakan bahwa pesawat carteran yang membawa 153 warga Palestina itu mendarat di Bandara Internasional OR Tambo tak lama setelah pukul 08.00 pagi, pada Kamis (13/11) waktu setempat.

    Dijelaskan oleh kepolisan perbatasan Afsel bahwa para penumpang tidak diizinkan meninggalkan pesawat karena mereka “tidak memiliki stempel keberangkatan yang lazim di paspor mereka”. Disebutkan juga bahwa tidak ada dari penumpang Palestina itu yang “menyatakan niat untuk mengajukan suaka”.

    Kementerian Dalam Negeri Afsel akhirnya mengizinkan warga Palestina itu turun dari pesawat setelah LSM yang berbasis di Afrika, Gift of the Givers, menjamin akan menyediakan akomodasi bagi mereka.

    Sebanyak 153 warga Palestina itu akhirnya turun dari pesawat pada Kamis (13/11) malam waktu setempat, setelah berada di dalam sejak pagi, atau selama 12 jam.

    Menurut kepolisian perbatasan Afsel, sebanyak 130 warga Palestina memasuki negara tersebut, sedangkan 23 orang lainnya menunggu penerbangan lanjutan ke tujuan lainnya sesuai pilihan mereka.

    Kepolisian perbatasan Afsel menambahkan bahwa pesawat carteran itu dioperasikan oleh maskapai penerbangan Global Airways, dan berangkat dari Kenya. Namun tidak diketahui secara jelas dalam kondisi apa warga Palestina itu berangkat dan rute pasti dari pesawat tersebut.

    Pendiri Gift of the Givers, Imtiaz Sooliman, mengatakan kepada televisi lokal SABC bahwa dirinya tidak mengetahui siapa yang menyewa pesawat tersebut.

    Sooliman menyebut bahwa pesawat pertama yang membawa 176 warga Palestina telah mendarat di Johannesburg pada 28 Oktober lalu, dengan beberapa penumpang di antaranya telah berangkat ke negara-negara lainnya.

    “Keluarga dari kelompok pertama ini memberitahu kami kemarin bahwa anggota keluarga mereka akan datang dengan pesawat kedua dan tidak ada yang tahu tentang pesawat tersebut,” katanya.

    “Pemerintah harus menyelidiki bagaimana orang-orang datang dengan pesawat carteran tanpa stempel. Israel tidak membubuhkan stempel pada paspor mereka sehingga mereka bepergian secara ilegal,” cetus Sooliman.

    Afsel, yang menampung komunitas Yahudi terbesar di Afrika sub-Sahara, sebagian besar mendukung perjuangan Palestina. Pemerintah Afsel mengajukan gugatan terhadap Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2023 lalu, menuduhnya melakukan genosida di Jalur Gaza.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Uang Pensiunan Rp 109 Triliun Dirampok, Pelakunya Kabur ke Luar Negeri

    Uang Pensiunan Rp 109 Triliun Dirampok, Pelakunya Kabur ke Luar Negeri

    Jakarta, CNBC Indonesia – Seorang perempuan asal China dijatuhi hukuman 11 tahun 8 bulan penjara di Inggris setelah terbukti mencuci uang hasil penipuan berskema kripto yang menelan dana para pensiunan hingga Rp 109 triliun.

    Pelaku bernama Qian Zhimin disebut sebagai otak di balik skema investasi palsu yang menjerat lebih dari 100.000 warga China, sebagian besar berusia lanjut. Ia menggunakan uang curian itu untuk membeli aset kripto yang kini nilainya melonjak hingga miliaran poundsterling.

    Hakim Sally-Ann Hales dari Pengadilan Southwark Crown, London, menyebut Qian sebagai orang yang merancang kejahatan dari awal hingga akhir dengan motif murni karena keserakahan.

    Polisi Inggris mengungkap Qian mendirikan perusahaan bernama Lantian Gerui atau Bluesky Greet, yang mengklaim menambang Bitcoin dan mengembangkan produk kesehatan berteknologi tinggi. Namun, kenyataannya, perusahaan itu hanya kedok untuk menggelapkan dana investasi, demikian dikutip dari laporan BBC, Rabu (12/11/2025).

    Menurut Crown Prosecution Service (CPS) Inggris, total dana yang berhasil dicuri mencapai lebih dari 40 miliar yuan atau setara Rp 109 triliun dengan jumlah korban mencapai 120.000 orang di seluruh provinsi China.

    Para korban dijanjikan keuntungan hingga 200% dalam dua setengah tahun, dan sebagian menerima pembayaran kecil harian untuk menumbuhkan kepercayaan. Skema ini ternyata dijalankan dengan memutar uang dari investor baru untuk membayar yang lama, sama dengan pola ponzi.

    Setelah skandalnya terbongkar di China pada 2017, Qian melarikan diri ke Inggris dengan paspor palsu. Ia kemudian menyewa rumah mewah di kawasan elit Hampstead, London Utara, dengan biaya mencapai 17.000 euro per bulan.

    Untuk mendanai gaya hidupnya, Qian berpura-pura sebagai pewaris berlian dan barang antik, serta memerintahkan asistennya untuk menukar Bitcoin ke uang tunai dan properti.

    Ketika harga Bitcoin melonjak, aset yang ia simpan pun ikut berlipat ganda. Namun, penyelidikan polisi dimulai ketika Qian mencoba membeli properti besar di kawasan Totteridge Common dan asistennya gagal menjelaskan asal usul kekayaannya.

    Polisi akhirnya menggerebek rumah sewanya di Hampstead dan menemukan puluhan ribu Bitcoin di hard drive dan laptop, disebut sebagai penyitaan kripto terbesar dalam sejarah Inggris.

    Qian, yang dikenal dengan nama samaran “Huahua” atau “Little Flower”, dikenal pandai melakukan pencitraan. Ia menulis puisi bertema sosial untuk menarik simpati investor lansia, menggelar acara wisata massal, bahkan mengundang tokoh publik untuk mendukung perusahaannya.

    Dalam catatan pribadinya, Qian sempat menulis ambisi untuk menjadi “Ratu Liberland”, negara mikro tak diakui di perbatasan Kroasia dan Serbia, sekaligus mendirikan bank internasional dan membeli kastel di Swedia.

    Namun, semua mimpi itu kandas. Pada April 2024, polisi Inggris menangkap Qian di kota York. Ia kedapatan tinggal bersama empat orang pekerja ilegal yang dipekerjakannya untuk membersihkan rumah dan berbelanja.

    Awalnya Qian membantah semua tuduhan dan mengaku hanya korban penindasan pemerintah China terhadap pelaku industri kripto. Namun pada September lalu, ia akhirnya mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang dan kepemilikan aset ilegal.

    Menariknya, nilai aset kripto yang disita dari Qian kini telah melonjak lebih dari 20 kali lipat sejak 2017.

    Kasus ini kini berlanjut ke sidang perdata “proceeds of crime” untuk menentukan apakah aset tersebut akan dikembalikan kepada korban atau menjadi milik pemerintah Inggris.

    Ribuan investor China tengah bersiap mengajukan klaim, meski prosesnya diperkirakan rumit karena sebagian besar dana ditransfer melalui perantara lokal. Jika tidak ada klaim yang sah, aset itu secara hukum akan menjadi milik pemerintah Inggris.

    “Jika semua bukti bisa dikumpulkan, kami berharap pemerintah Inggris, Kejaksaan Agung, dan Pengadilan Tinggi bisa menunjukkan belas kasihan. Karena kini, hanya Bitcoin hasil sitaan itu yang bisa mengembalikan sebagian kecil dari apa yang kami kehilangan,” ujar salah satu korban yang disebut sebagai Tuan Yu.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ditjen Imigrasi Bentuk 18 Kantor Baru di Berbagai Provinsi

    Ditjen Imigrasi Bentuk 18 Kantor Baru di Berbagai Provinsi

    Jakarta

    Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi membentuk 18 kantor imigrasi baru di berbagai provinsi. Pembentukan kantor-kantor imigrasi baru bertujuan untuk mendekatkan akses layanan paspor, izin tinggal dan layanan keimigrasian lainnya kepada masyarakat, baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA).

    Keputusan tersebut didasari oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan Surat Nomor B/1621/M.KT.01/2025 tanggal 04 November 2025. Pembentukan kantor imigrasi baru diharapkan memperluas dan memperkuat pengawasan dan penindakan keimigrasian.

    Berikut ini 18 kantor imigrasi baru yang dibentuk:

    1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
    2. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Blora, Provinsi Jawa Tengah
    3. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta
    4. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
    5. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
    6. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Garut, Provinsi Jawa Barat
    7. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tegal, Provinsi Jawa Tengah
    8. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu
    9. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan
    10. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan
    11. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bone, Provinsi Sulawesi Selatan
    12. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
    13. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pohuwato, Provinsi Gorontalo
    14. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara
    15. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Klungkung, Provinsi Bali
    16. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tabanan, Provinsi Bali
    17. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara
    18. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat

    “Pembentukan kantor-kantor baru ini merupakan upaya kami dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami memastikan bahwa wilayah-wilayah yang selama ini dinilai memiliki kebutuhan layanan keimigrasian yang signifikan dapat terakomodasi dengan baik,” ungkap Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Yuldi Yusman, dalam keterangannya, Rabu (12/11/2025).

    Penambahan kantor imigrasi ini tidak hanya berdampak positif bagi WNI dalam memperoleh layanan paspor dan keimigrasian, tetapi juga meningkatkan layanan bagi WNA yang berada di Indonesia, terutama dalam hal izin tinggal, koordinasi keimigrasian dan tanggapan terhadap pelanggaran. Semakin luasnya jangkauan kantor imigrasi juga memungkinkan pengawasan dan penindakan keimigrasian dilakukan secara lebih tajam dan merata ke seluruh pelosok wilayah.

    (maa/maa)

  • Kata Pemerintah Malaysia soal Usul Durian Jadi Buah Nasional

    Kata Pemerintah Malaysia soal Usul Durian Jadi Buah Nasional

    Jakarta

    Asosiasi produsen mengusulkan agar pemerintah Malaysia menetapkan durian sebagai buah nasional. Lalu seperti apa tanggapan pemerintah Malaysia?

    Dilansir The Star dan Straits Times, Selasa (11/11/2025), usulan itu disampaikan oleh Asosiasi Produsen Durian Malaysia (ADM). Presiden DMA Eric Chan mengatakan bahwa pihaknya telah secara resmi mengajukan permohonan kepada Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk menetapkan durian, yang dijuluki “raja buah-buahan”, sebagai buah nasional Malaysia.

    DMA juga meminta supaya tanggal 7 Juli ditetapkan sebagai Hari Durian Nasional.

    “Durian bukan sekadar buah biasa. Durian merupakan bagian dari identitas nasional kita,” kata Eric dalam pernyataannya.

    “Setiap warga Malaysia, apa pun latar belakangnya, memiliki kisah dengan durian — sebuah kenangan, sebuah tradisi. Itulah satu hal yang menyatukan kita semua,” sebutnya.

    Varietas premium durian seperti Musang King (D197), Black Thorn (D200), dan D24 telah menjadi sensasi global, yang menempatkan Malaysia di peta dunia sebagai rumah durian kelas dunia.

    Status Indikasi Geografis (IG) untuk durian Musang King, yang dikeluarkan Badan Kekayaan Intelektual Malaysia, baru-baru ini diperpanjang selama 10 tahun hingga Maret 2034.

    Eric mengatakan hal itu menegaskan status Musang King sebagai produk nasional yang sangat dilindungi, dan mencegah negara lain mengklaim atau menggunakan nama tersebut.

    “Pembaruan IG ini seperti stempel paspor untuk Musang King. Ini membuktikan bahwa ini benar-benar asli Malaysia. Ini adalah sesuatu yang bisa kita semua banggakan, dan ini menunjukkan bahwa para petani dan produsen kita telah membangun merek global dari akar lokal,” sebutnya.

    Eric menambahkan bahwa status durian sebagai buah nasional akan mendorong inovasi, penelitian dan agrowisata.

    Respons Pemerintah Malaysia

    Direktur Jenderal Departemen Pertanian Malaysia, Nor Sam Alwi, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima permohonan resmi dari DMA, yang diajukan melalui Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan pada 8 September lalu.

    Nor menjelaskan bahwa setiap keputusan untuk menetapkan suatu buah sebagai buah nasional akan memerlukan kajian komprehensif dan pertimbangan matang oleh berbagai instansi pemerintah.

    “Faktor-faktor seperti dampak sosial-ekonomi, nilai ekspor, warisan budaya, penerimaan publik, dan pentingnya buah tersebut bagi industri pertanian nasional, semuanya akan dipertimbangkan,” jelasnya.

    “Kementerian saat ini sedang meninjau masalah ini bersama dengan departemen dan instansi terkait untuk memastikan setiap keputusan dibuat secara bijaksana dan secara holistik,” ujar Nor kepada The Star.

    Lihat juga Video ‘Wisata Petik Durian dari Pohonnya Langsung di Lubuklinggau’:

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

  • Sulsel Terimbas Kebijakan Baru Kuota Haji, Palopo Terancam Tanpa Jemaah pada 2026
                
                    
                        
                            Makassar
                        
                        11 November 2025

    Sulsel Terimbas Kebijakan Baru Kuota Haji, Palopo Terancam Tanpa Jemaah pada 2026 Makassar 11 November 2025

    Sulsel Terimbas Kebijakan Baru Kuota Haji, Palopo Terancam Tanpa Jemaah pada 2026
    Tim Redaksi
    PALOPO, KOMPAS.com
    – Kebijakan baru Kementerian Haji dan Umrah terkait penetapan kuota haji tahun 2026 berdampak besar bagi Provinsi Sulawesi Selatan.
    Perubahan sistem perhitungan yang kini berbasis antrean faktual (waiting list) membuat sejumlah daerah, termasuk Kota
    Palopo
    , berpotensi tak memberangkatkan satu pun jemaah
    haji
    tahun depan.
    Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Kota Palopo, Sirajuddin, membenarkan hal tersebut.
    “Sesuai keputusan Menteri Haji dan Umrah, Kota Palopo untuk sementara tidak mendapat
    kuota haji
    , seperti lima daerah lainnya di Sulawesi Selatan,” kata Sirajuddin Selasa (11/11/2025) sore
    Lanjut Sirajuddin, daftar tunggu calon jemaah haji di Palopo baru mencapai pendaftar tahun 2012, sedangkan yang diberangkatkan pada 2026 adalah mereka yang mendaftar hingga 2011.
    “Padahal, berdasarkan sistem sebelumnya, ada 102 calon jemaah asal Palopo yang seharusnya berangkat tahun depan, dan sekitar 80 persen di antaranya sudah memiliki paspor,” ucapnya.
    Menurut Sirajuddin, banyak calon jemaah telah menanyakan kepastian keberangkatan mereka. Namun setelah penjelasan disampaikan, sebagian besar dapat memahami perubahan sistem tersebut.
    “Kami berharap Kota Palopo segera mendapatkan kuota pemberangkatan, terutama bagi 10 calon jemaah yang sudah lunas tunda agar bisa diberangkatkan lebih awal,” ujarnya.
    Perubahan sistem kuota haji ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, yang mengubah dasar perhitungan dari proporsi jumlah penduduk muslim per kabupaten/kota menjadi daftar tunggu faktual tingkat provinsi. Pemerintah pusat menyebut kebijakan ini sebagai langkah menuju keadilan distribusi kuota antarwilayah.
    Dengan sistem baru tersebut, Sulawesi Selatan mendapatkan total 9.670 kuota haji untuk tahun 2026.
    Berdasarkan data daftar tunggu tingkat provinsi, kuota itu hanya mencakup calon jemaah yang mendaftar hingga 24 Oktober 2011.
    Artinya, kabupaten/kota yang daftar tunggunya belum mencapai tanggal tersebut seperti Kota Palopo, Luwu, Tana Toraja, Toraja Utara, Kepulauan Selayar, dan Enrekang, kemungkinan besar tidak memperoleh alokasi jemaah reguler sama sekali pada musim haji mendatang.
    Hingga kini, jumlah daftar tunggu haji di Kota Palopo tercatat sebanyak 2.706 orang. Pemerintah berharap sistem antrean faktual ini mampu menciptakan pemerataan dan transparansi, meski di sisi lain menimbulkan kekhawatiran bagi daerah dengan jumlah pendaftar yang lebih sedikit.

    Sebelumnya pada Agustus 2025, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Palopo, Sirajuddin menyebut antrean keberangkatan haji di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, mencapai 23 tahun dengan daftar tunggu sebanyak 2.300 orang.
    Di tengah panjangnya antrean ini, empat calon jemaah lanjut usia (lansia) diprioritaskan berangkat pada 2026.
    Empat jemaah tersebut adalah Mamma Karombang (94), Nabong (87), Sanatang (87), dan Andi Zainuddin (86).
    “Mereka diprioritaskan berangkat karena faktor usia. Dari 82 calon jemaah yang sudah memenuhi syarat administratif untuk 2026, empat di antaranya lansia,” kata Sirajuddin, Jumat (22/8/2025) lalu.
    “Prioritas bagi jemaah lansia menjadi penting di tengah panjangnya daftar tunggu dan terbatasnya kuota,” kata Sirajuddin.
    Sirajuddin menjelaskan, kuota haji untuk Palopo hanya sekitar 102 orang per tahun. Hingga kini, 80 persen kuota sudah terverifikasi dengan total 82 calon jemaah yang dipastikan berangkat.
    “Jumlah daftar tunggu haji di Palopo mencapai 2.300 orang. Dengan kuota yang terbatas, calon jemaah rata-rata harus menunggu sekitar 23 tahun untuk bisa berangkat,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cegah Risiko Kesehatan, Calon Jemaah Haji Madiun Jalani Pemeriksaan Medis

    Cegah Risiko Kesehatan, Calon Jemaah Haji Madiun Jalani Pemeriksaan Medis

    Madiun (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Madiun bersama Kementerian Agama mulai menyiapkan keberangkatan calon jemaah haji tahun 2026. Sebanyak 299 calon jemaah asal Kabupaten Madiun menjalani pemeriksaan kesehatan di puskesmas wilayah masing-masing sebagai tahap awal menuju Tanah Suci.

    Pantauan di Puskesmas Mejayan, Senin (10/11/2025), menunjukkan para calon jemaah tampak antusias mengikuti pemeriksaan. Sedikitnya 19 orang menjalani pengecekan tekanan darah, kadar gula darah, wawancara psikologis, hingga penilaian kemampuan aktivitas harian atau Activity Daily Living (ADL).

    Salah satu calon jemaah, Perti Rosanti, mengaku mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan sesuai arahan petugas.

    “Kami diperiksa tekanan darah, gula darah, juga ditanya soal aktivitas harian dan riwayat penyakit. Untuk persiapan, saya dan suami rutin jalan kaki dan jogging, serta menjaga asupan air putih sesuai saran medis,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Kabupaten Madiun, Bisri Mustofa, menyebut tahun 2026 Jawa Timur mendapat kuota 42.409 jemaah. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Madiun memperoleh alokasi 299 jemaah utama dan 80 cadangan.

    “Sekitar 60 persen jemaah sudah kami arahkan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di puskesmas masing-masing. Proses ini dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun,” terang Bisri.

    Bagi calon jemaah yang belum sempat diperiksa, pihaknya menggandeng Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) untuk melakukan pendampingan agar proses pemeriksaan tetap bisa difasilitasi.

    “Setelah pemeriksaan kesehatan selesai, tahapan berikutnya adalah pembuatan paspor atau pasporing bagi seluruh calon jemaah,” tambahnya.

    Pemeriksaan kesehatan menjadi langkah penting dalam memastikan kesiapan fisik dan mental calon jemaah. Pemerintah daerah menargetkan seluruh peserta asal Kabupaten Madiun dinyatakan layak terbang sebelum jadwal pemberangkatan ke Tanah Suci tahun depan. [rbr/suf]

  • Jenderal Israel Pembocor Penyiksaan Tahanan Palestina Coba Bunuh Diri

    Jenderal Israel Pembocor Penyiksaan Tahanan Palestina Coba Bunuh Diri

    Tel Aviv

    Mantan jaksa militer Israel, Mayor Jenderal Yifat Tomer-Yerushalmi, yang sempat ditahan karena membocorkan video penyiksaan tahanan Palestina, dilarikan ke rumah sakit setelah melakukan percobaan bunuh diri. Tomer-Yerushalmi diubah statusnya menjadi tahanan rumah sejak pekan lalu setelah dijebloskan ke penjara.

    Tomer-Yerushalmi yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Advokat Jenderal Militer Israel pada awal November ini, seperti dilansir The Times of Israel, Senin (10/11/2025), dilepaskan dengan status tahanan rumah selama 10 hari pada Jumat (7/11) pekan lalu.

    Pada Minggu (9/11) pagi, dia dilarikan ke rumah sakit setelah petugas medis dipanggil ke rumahnya terkait apa yang kemudian dikonfirmasi sebagai percobaan bunuh diri. Dia dalam kondisi masih sadar ketika dibawa ke rumah sakit dari rumahnya di area Ramat Hasharon.

    Belakangan dilaporkan bahwa Tomer-Yerushalmi mengalami overdosis pil tidur dalam upaya mengakhiri nyawanya.

    Pusat Medis Tel Aviv Sourasky mengonfirmasi bahwa mantan pejabat tinggi militer Israel itu sedang menjalani pemeriksaan lanjutan.

    Komisioner Kepolisian Israel, Danny Levy, mengonfirmasi pada Minggu (9/11) malam bahwa Tomer-Yerushalmi sedang dirawat di rumah sakit setelah mencoba bunuh diri. “Hidupnya tidak bahagia,” ucapnya, sembari menambahkan bahwa seorang demonstran ditahan di luar rumah Tomer-Yerushalmi.

    Tomer-Yerushalmi telah mengakui dirinya membocorkan video yang direkam dari kamera pengawas di fasilitas penahanan Sde Teiman, Israel bagian selatan, tahun lalu. Video itu menunjukkan tentara-tentara Israel sedang menyiksa seorang tahanan Palestina.

    Lima tentara cadangan Israel telah didakwa secara resmi sejak video itu bocor ke media pada tahun 2024. Di antara dakwaan yang menjerat tentara-tentara Israel itu adalah penggunaan “benda tajam” untuk menusuk tahanan Palestina di dekat dubur.

    Sementara itu, menurut laporan situs berita Israel, Ynet, kepolisian diperkirakan akan meminta pengadilan untuk menerapkan ketentuan tahanan rumah di rumah sakit, dan menuntut agar paspor Tomer-Yerushalmi disita demi mencegahnya kabur ke luar negeri.

    Tomer-Yerushalmi diduga melakukan penipuan dan pelanggaran kepercayaan, penyalahgunaan jabatan, menghalangi keadilan, dan membocorkan materi yang melanggar hukum atas perannya dalam kebocoran video tersebut.

    Video yang menunjukkan penyiksaan tahanan Palestina oleh tentara Israel itu telah memicu kemarahan internasional dan juga protes di dalam wilayah Israel sendiri.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • 4 WN China Jadi Spesialis Bobol Brankas Pabrik di Jateng, Miliaran Rupiah Raib

    4 WN China Jadi Spesialis Bobol Brankas Pabrik di Jateng, Miliaran Rupiah Raib

    Liputan6.com, Jakarta – Polrestabes Semarang mengungkap jaringan pencurian dengan target brankas berisi uang tunai di berbagai kawasan industri Jawa Tengah. Mereka terdiri dari empat warga negara asing (WNA) asal China.

    Warga China ini ditangkap di Kota Tegal. Sebelum ditangkap, mereka sudah berulangkali maling isi brankas dan merugikan sejumlah pabrik di Semarang, Ungaran, dan Klaten dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah.

    Penangkapan dilakukan oleh Tim I Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang di Jalan Brigjend Katamso, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat.

    Kanit Resmob Polrestabes Semarang, Iptu Arel Dewanta dan timnya membuntuti mereka setelah menerima serangkaian laporan.

    Modus operandi sindikat ini menunjukkan bahwa serangkaian aksi yang dilakukan terencana dengan rapi dan profesional. Menurut Kepala Satreskrim Polrestabes Semarang, AKBP Chandra Satria, para pelaku masuk Indonesia dengan visa turis dan menggunakan paspor asli.

    “Mereka kemudian melakukan survei lokasi selama empat hari sebelum eksekusi,” kata AKBP Chandra

    Ditambahkan bahwa mereka menargetkan brankas di ruang keuangan pabrik-pabrik. Dari pengakuan awal, kelompok ini telah beraksi minimal di tiga lokasi, sebuah pabrik tekstil di Semarang Raya, fasilitas produksi di Ungaran, serta unit industri di Klaten.

    “Uang hasil curian, diduga telah disalurkan ke jaringan internasional,” katanya.

     

  • Jerman Butuh Perawat Asing, Tapi Apakah Mereka Bisa Betah?

    Jerman Butuh Perawat Asing, Tapi Apakah Mereka Bisa Betah?

    Jakarta

    Lebih dari 300.000 orang meninggalkan tanah kelahiran mereka dalam beberapa tahun terakhir untuk pindah dan merawat lansia serta pasien sakit di Jerman. Hal ini tentu menguntungkan bagi Jerman — tetapi apakah juga menyenangkan bagi para perawat itu sendiri? Banyak negara kini bersaing untuk mendapatkan tenaga mereka.

    Para peneliti menamai fenomena ini sebagai industri migrasi internasional, sebuah ‘bisnis’ yang mengatur tenaga kerja migran seperti pemain di pasar yang bersaing mendapatkan karyawan baru. Ahli geografi Stefan Kordel dari Universitas Erlangen-Nrnberg di selatan Jerman mengatakan kepada DW bahwa migrasi tenaga kerja di sektor perawatan kini sudah sangat profesional. Pemerintah, sektor swasta, bahkan klinik dan panti jompo individual, bersaing untuk mendapatkan tenaga perawat dan peserta pelatihan. Kepentingan ekonomi ikut dipertaruhkan.

    Dalam kasus ekstrem, rekan Kordel, Tobias Weidinger, menambahkan, situasinya bisa seperti ini: “Mereka mengatakan kepada agen perekrutan, ‘Tolong kirimkan kami lima imigran untuk tahun pelatihan berikutnya. Jika salah satu dari mereka kembali ke negara asal, kirim saja yang lain. Kami minta lima orang, jadi kirim lima, ya!”

    Di media sosial, klinik sering menyoroti betapa pentingnya memiliki orang dengan latar belakang imigran sebagai bagian dari tim. Lebih dari 25% populasi Jerman memiliki apa yang disebut di Jerman sebagai “latar belakang imigran”, sebuah kategori statistik untuk menggambarkan seseorang yang berimigrasi ke Jerman atau memiliki setidaknya satu orang tua kelahiran luar negeri.

    Menurut Badan Tenaga Kerja Federal, sektor perawatan di Jerman akan “runtuh” tanpa kaum pekerja migran ini: “Hampir satu dari empat tenaga perawat di panti jompo adalah warga negara asing.” Dan di semua profesi perawatan, satu dari lima orang berasal dari luar negeri. Tren ini terus meningkat. Banyak perawat akan segera pensiun, sementara yang lain meninggalkan profesi karena beban kerja yang berlebihan.

    Penelitian: Bagaimana nasib perawat dengan latar belakang migran di Jerman?

    Selain tenaga perawat baru yang baru tiba dari luar negeri, banyak spesialis Jerman di klinik atau perawatan geriatri adalah warga Jerman dengan latar belakang migran. Banyak dokter dan perawat adalah mantan pengungsi dari Suriah atau Ukraina. Mereka semua membantu memastikan pasien sakit dan lansia di Jerman dirawat — setidaknya untuk saat ini.

    Namun, seiring penuaan masyarakat, permintaan meningkat tajam, dan pertanyaannya tetap: Apakah tenaga perawat ini merasa cukup nyaman di Jerman untuk tetap tinggal?

    Dalam studi mereka berjudul Inclusion of Care Workers and Nurses with a Migration Background, para peneliti menggambarkan apa saja yang penting untuk kesejahteraan: di tempat kerja sektor perawatan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari di luar pekerjaan.

    Perekrutan: Brosur warna-warni — siapa yang menang?

    “Berlin itu cantik, Heidelberg itu romantis,” demikian isi brosur warna-warni yang mempromosikan Jerman, papar Kordel, seraya menambahkan bahwa banyak imigran akhirnya berakhir di daerah pedesaan, di mana kehidupan sangat berbeda dari yang digambarkan brosur.

    Bagi tenaga perawat, sering kali soal kebetulan fasilitas mana yang mereka tempati dan seberapa banyak bantuan yang mereka dapat untuk membangun kehidupan baru.

    Ada program pemerintah yang disebut “triple win” untuk negara-negara tertentu seperti Filipina, India, Indonesia, dan Tunisia. Tujuannya adalah semua pihak diuntungkan: Negara asal, Jerman, dan para peserta misalnya biaya kursus bahasa dan tiket pesawatnya ditanggung. Agen swasta bisa memperoleh cap persetujuan pemerintah yang menjamin: “Rekrutmen Perawat secara Adil di Jerman”.

    Namun, beberapa agen memungut biaya tinggi dari tenaga perawat, lapor Stefan Kordel: “Beberapa orang harus membayar €12.000 (sekitar Rp200 juta), dengan mengambil pinjaman di bank atau mengumpulkan uang dari keluarga mereka.” Lalu mereka harus mengambil pekerjaan kedua selain pekerjaan perawatan untuk melunasi utang-utang itu. Kordel mengatakan bahwa karena itu informasi yang lebih baik, pemeriksaan, dan sanksi sangat dibutuhkan.

    Kekecewaan terhadap pekerjaan keperawatan di Jerman

    Di banyak negara asal, keperawatan tidak diajarkan sebagai program pelatihan kejuruan seperti di Jerman, melainkan bagian dari gelar universitas. Mereka yang tidak diberi informasi dengan benar, bisa mendulang kecewa di Jerman, karena alih-alih melakukan tugas medis, mereka diharapkan menghabiskan banyak waktu untuk memberikan perawatan dasar, memandikan orang, atau menyajikan makanan. Di banyak negara lain, tugas-tugas ini sering dilakukan oleh anggota keluarga atau asisten.

    Ada rasa kekecewaan sangat besar ketika tenaga perawat terlatih dari Filipina tidak diizinkan memasang infus atau kateter di Jerman, lapor Myan Deveza-Grau dari organisasi diaspora Filipina PhilNetz e.V. kepada DW: “Mereka tidak mengerti: Kenapa saya tidak diizinkan melakukan tugas itu?”

    Belajar bahasa Jerman: Dialek dan beban ganda

    “Saya harus belajar bahasa Jerman banyak di malam hari. Itu sebabnya saya tidak punya waktu. Di akhir pekan, kami harus mempersiapkan ujian dan kursus bahasa Jerman. Dan kami juga harus menghadiri kursus bahasa Jerman pada hari Minggu.” Begitulah seorang peserta pelatihan dari Vietnam mendeskripsikan keseharian sebagai peserta pelatihan dalam studi tersebut. Situasi ini hampir tidak memberinya waktu untuk membangun kontak sosial. Di samping itu, birokrasinya “bikin sakit kepala”, keluh mereka. Hal ini membuat program pendampingan dan pengertian dari rekan kerja menjadi semakin penting.

    Peserta pelatihan dan tenaga perawat mengikuti kursus bahasa Jerman di negara asal mereka dan membawa sertifikat bahasa. Namun, sering kali ada penantian lama sebelum mereka bisa masuk ke Jerman. Dan di beberapa wilayah Jerman, orang berbicara dengan dialek tertentu kadang sulit dipahami. Para peneliti di FAU merekomendasikan agar kursus bahasa yang terarah ditawarkan bersamaan dengan bekerja, dan institusi sebaiknya membangun jejaring regional untuk tujuan ini.

    Beberapa perubahan dalam sistem keperawatan bisa membuat hidup lebih mudah bagi semua orang, kata para peneliti. Misalnya, ada tim shift pagi yang bersikeras semua pasien dimandikan sebelum pukul 8:30 agar bisa ada waktu istirahat. Namun jika seorang perawat harus mengantar anaknya dulu ke tempat penitipan anak dan tidak bisa mengandalkan anggota keluarga lain karena mereka tinggal di luar negeri, perawat itu baru bisa mulai bekerja pada pukul 8:30 pagi.

    Jadi, mengapa tidak memperkenalkan shift lebih lambat untuk ibu atau ayah, yang bisa memandikan beberapa pasien lebih lambat? Ini juga akan membantu orang tua yang bukan imigran dan juga menyenangkan pasien yang ingin tidur lebih lama.

    Di beberapa tempat, jarangnya moda angkutan publik beroperasi pada malam hari setelah shift malam selesai atau tidak ada apartemen terjangkau dekat tempat kerja — juga jadi masalah. Mencari solusi untuk mengatasi hambatan seperti ini akan menguntungkan seluruh tenaga kerja, bukan hanya imigran.

    Diskriminasi dan rasisme

    “Apa saran yang akan Anda berikan kepada seseorang dari luar negeri yang ingin bekerja di bidang keperawatan di Jerman?” tanya para peneliti kepada tenaga perawat.

    Seorang perempuan dari Guinea yang sudah tinggal di Jerman lebih dari sepuluh tahun dan memiliki paspor Jerman menjawab: “Anda pasti akan menghadapi rasisme.”

    Seperti yang ditunjukkan oleh studi, kasusnya bukanlah yang terisolasi. Klinik dan panti jompo telah berusaha meningkatkan kesadaran di antara pegawai mereka. Namun, hampir tidak ada peningkatan kesadaran untuk pasien dan kerabat mereka. Weidinger mengatakan: “Jika orang yang dirawat berkata, ‘Saya tidak mau dirawat oleh orang kulit hitam,’ maka situasi menjadi sulit.”

    Diskriminasi terhadap kaum minoritas ada di semua bidang kehidupan, sebagaimana studi lain juga menunjukkan: di kantor pemerintah, transportasi umum, jalanan, dan pasar perumahan.

    Tanggung jawab ada pada masyarakat secara keseluruhan agar tenaga perawat merasa nyaman, tandas Stefan Kordel. “Pengalaman diskriminasi dan rasisme memengaruhi keputusan untuk tetap tinggal — atau meninggalkan tempat kerja, tempat tinggal, bahkan Jerman.”

    Tenaga perawat Filipina juga khawatir tentang populisme sayap kanan dan Partai Alternatif bagi Jerman atauAlternative for Germany (AfD), lapor Deveza-Grau. Beberapa orang berkata, “Saya tetap akan coba bekerja. Jika tidak berhasil, saya pergi ke tempat lain.” Negara Kanada, misalnya, aktif merekrut tenaga asing.

    Perawat di Jerman: Tetap atau pindah?

    Orang ingin diterima dan merasa seperti di rumah, seperti yang didokumentasikan studi: “Saya akan tinggal di tempat keluarga saya baik-baik saja. Di tempat saya tidak dilecehkan dan punya teman.”

    Para peneliti Universitas Erlangen-Nrnberg merekomendasikan lebih banyak jejaring antara pembuat keputusan politik, agen penempatan, dan fasilitas perawatan, terutama dengan mereka yang memang sudah menjadi imigran. Ini juga yang diinginkan organisasi Filipina, tandas Myan Deveza-Grau.

    Banyak orang kini menyadari bahwa budaya ramah sangat dibutuhkan, kata peneliti Weidinger. “Membuat imigran berpartisipasi, berintegrasi, dan bertahan adalah proses jangka panjang,” pungkasnya. Ini soal “menciptakan kondisi kerja dan hidup yang menarik dalam jangka panjang, dengan memperhatikan keadaan khusus imigran. Itu berarti menciptakan kondisi kerja dan hidup yang menarik bagi semua orang.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Rizki Nugraha

    Tonton juga Video: Industri Mobil Jerman Mulai Beralih ke Produksi Suku Cadang Drone


    (ita/ita)