Produk: Paspor

  • Komisi IX Sebut Kiper Muda Bandung Rizki Segera Dipulangkan dari Kamboja

    Komisi IX Sebut Kiper Muda Bandung Rizki Segera Dipulangkan dari Kamboja

    Komisi IX Sebut Kiper Muda Bandung Rizki Segera Dipulangkan dari Kamboja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi IX DPR RI memastikan kiper sepak bola muda asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rizki Nur Fadhilah (18) dalam kondisi sehat dan sedang dalam proses pemulangan ke Indonesia.
    Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
    Charles Honoris
    saat menjelaskan soal hasil koordinasinya dengan KBRI di
    Kamboja
    , terkait kabar Rizki yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (
    TPPO
    ).
    “Saya tadi sudah komunikasi dengan Dubes kita di Kamboja. Rizki dalam kondisi baik dan sudah di KBRI. Proses pemulangan Rizki juga sedang dijalankan,” ujar Charles saat dihubungi, Kamia (20/11/2025).
    Saat ini, lanjut Charles, pihak KBRI sedang memproses penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dan exit visa untuk Rizki.
    Politikus PDI-P itu memastikan bahwa Komisi IX akan mengawal proses pemulangan Rizki. Dia berharap, Rizki sudah bisa kembali ke Indonesia dari Kamboja dalam beberapa hari depan.
    “Dalam beberapa hari ke depan sepertinya sudah bisa kembali ke tanah air. Semoga prosesnya lancar,” ucap Charles.
    Saat ditanya mengenai kepastian kabar Rizki adalah korban TPPO, Charles mengaku mendapat informasi bahwa yang bersangkutan berangkat ke Kamboja atas keinginan pribadi.
    Namun, Charles meminta penjelasan terkait hal tersebut ditanyakan langsung Kementerian Luar Negeri maupun KBRI.
    “Informasinya yang bersangkutan berangkat atas keinginan sendiri. Mungkin lebih jelasnya minta penjelasan dari KBRI atau
    Kemlu
    ,” pungkasnya.
    Sebagai informasi, pemberitaan mengenai kasus yang menimpa
    Rizki Nur Fadhilah
    ramai di media sosial dan pemberitaan di Indonesia.
    Narasi yang beredar menyebut Rizki Nur Fadhilah menerima tawaran sebagai pemain bola di Medan, tetapi tanpa diketahui sebabnya dia menyasar sampai ke Kamboja dan diduga menjadi korban TPPO.
    Menindaklanjuti hal itu, pihaknya mengirimkan surat kepada Kepala BP3MI Jawa Barat pada 10 November 2025. Kemudian, Rizki ditemukan dan dibawa ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja.
    Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh di Kamboja menginformasikan bahwa Rizki Nur Fadhilah (18) tiba di kantor pada Rabu (19/11/2025) pukul 06.00 waktu setempat.
    Saat datang ke
    KBRI Phnom Penh
    , Rizki Nur Fadhilah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani memohon agar dapat kembali ke Indonesia setelah keluar dari sindikat penipuan daring tempatnya bekerja.
    “Pagi ini sekitar pukul 06:00 waktu RNF, tiba di KBRI Phnom Penh dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. RNF memohon fasilitasi KBRI agar dapat kembali ke tanah air setelah keluar dari sindikat penipuan daring di mana dia sebelumnya bekerja,” bunyi siaran pers KBRI Phnom Penh, Rabu (19/11/2025).
    Setelah KBRI Phnom Penh melakukan pendalaman, Rizki Nur Fadhilah mengaku mendapatkan info lowongan pekerjaan di Kamboja lewat media sosial.
    Rizki Nur Fadhilah juga disebut telah mengetahui akan bekerja di Kamboja, tetapi ia tidak memberitahukannya kepada keluarga.
    “RNF mendapatkan info lowongan pekerjaan via sosial media dan selama proses perekrutan tidak mendapatkan tekanan. Tidak terdapat pula kekerasan fisik saat yang bersangkutan berada di sindikat penipuan daring di Sihanoukville,” tulis KBRI Phnom Penh.
    “Berbagai kondisi tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa RNF tidak terindikasi sebagai korban TPPO. Saat ini, KBRI Phnom Penh sedang mengurus dokumen perjalanan dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Kamboja agar RNF dapat segera kembali ke Indonesia,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPKB Sudah Elektronik, Buku Fisik Masih Tetap Ada

    BPKB Sudah Elektronik, Buku Fisik Masih Tetap Ada

    Jakarta

    BPKB sudah elektronik. Nggak perlu khawatir lagi kalau tak dapat buku fisik, karena semua sudah tercatat di dokumen digital Korlantas Polri.

    Kehadiran BPKB elektronik rupanya bikin sebagian pemilik kendaraan dibuat bingung. Soalnya tak ada lagi buku fisik yang bakal diterima pemilik kendaraan. Korlantas pun bakal makin gencar melakukan sosialisasi soal BPKB elektronik alias e-BPKB.

    Kasubdit BPKB Ditregident Korlantas Polri, Kombes Pol. Sumardji di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa sosialisasi dilakukan lantaran pihaknya menerima banyak pertanyaan dari masyarakat yang belum familiar dengan konsep e-BPKB sebagai dokumen digital yang tercatat aman dalam sistem kepolisian. Kendati demikian, fisik dari BPKB masih tetap ada. Bentuknya kini lebih kecil, menyerupai paspor.

    “Masih banyak warga yang bertanya mengapa mereka tidak lagi menerima buku BPKB fisik. Sebagian menganggap tanpa buku itu mereka tidak punya bukti kepemilikan. Padahal, e-BPKB memiliki kekuatan hukum yang sama dan jauh lebih aman,” kata Sumardji dilansir Antara.

    Tak cuma itu, e-BPKB juga meminimalisir risiko pemalsuan, kehilangan, serta kerusakan. Sistem administrasi kendaraan juga makin ringkas dengan kehadiran BPKB elektronik ini. Contohnya proses cek fisik bakal mengusung sistem digital. Tak ada lagi gesek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan. Nantinya hanya perlu foto menggunakan alat khusus untuk mendokumentasikan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan.

    “Data kendaraan tersimpan dalam sistem yang dapat diverifikasi secara mandiri, cepat dan akurat. Ini justru meningkatkan keandalan proses registrasi,” lanjut Sumardji.

    Adapun e-BPKB baru berlaku untuk kendaraan roda empat jenis baru. Bagi yang melakukan balik nama belum mendapatkan e-BPKB.

    Meski sudah makin canggih, penerbitan BPKB tak dikenakan biaya berbeda. Biaya penerbitan BPKB itu mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Polri. Di peraturan itu telah ditetapkan biaya penerbitan BPKB untuk kendaraan roda dua maupun roda empat.

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Polri, di situ tertulis biaya penerbitan BPKB baru maupun ganti kepemilikan akan dikenakan biaya sebesar Rp 375 ribu untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

    (dry/rgr)

  • Korban Penyiksaan PMI di Malaysia Berangkat Secara Nonprosedural

    Korban Penyiksaan PMI di Malaysia Berangkat Secara Nonprosedural

    JAKARTA — Kasus penyiksaan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Barat di Malaysia kembali menyoroti persoalan serius terkait keberangkatan pekerja nonprosedural atau ilegal ke luar negeri. Duta Besar RI untuk Malaysia, Dato’ Indera Hermono, menegaskan bahwa kasus-kasus kekerasan semacam ini kerap menimpa PMI yang berangkat tanpa jalur resmi.

    Korban yang mengalami luka lebam dan luka bakar akibat disiksa majikan diketahui masuk ke Malaysia sebagai wisatawan sebelum kemudian bekerja secara ilegal. Status nonprosedural ini membuat korban tidak terdaftar dan tidak terlindungi dalam sistem ketenagakerjaan resmi, sehingga rentan terhadap eksploitasi.

    “Adapun PMI yang menjadi korban penganiayaan merupakan pekerja nonprosedural. Ia masuk sebagai pelancong, tapi kemudian bekerja di Malaysia,” kata Hermono dikutip Antara, Rabu 19 November.

    Dubes Hermono menekankan bahwa maraknya pekerja migran nonprosedural justru membuat nota kesepahaman (MoU) perlindungan pekerja domestik antara Indonesia dan Malaysia menjadi tidak efektif. Tanpa pencegahan keberangkatan ilegal, menurutnya, kesepakatan dua negara tidak akan mampu memberi perlindungan optimal.

    “Kalau tidak ada pencegatnya, maka MoU ini tidak ada gunanya. Kita tidak bisa mengimplementasikan MoU secara baik kalau pekerja nonprosedural terus mengalir,” ujarnya.

    Ia menegaskan peran imigrasi Indonesia sangat krusial dalam menghentikan praktik ini. Pekerja nonprosedural tidak melalui BP2MI maupun dinas tenaga kerja, melainkan hanya melewati imigrasi saat membuat paspor dan saat keluar negeri.

    “Siapa yang membuat paspor? Imigrasi. Siapa yang memeriksa mereka saat keluar Indonesia? Imigrasi juga. Itu satu-satunya instansi yang dilalui,” kata Hermono.

    Kasus penyiksaan ini melibatkan pasangan suami istri warga Malaysia yang merupakan ko-asisten dokter. Korban sempat melarikan diri dengan cara merosot dari jendela lantai 29 kondominium untuk menyelamatkan diri dan kini berada di bawah perlindungan KBRI Kuala Lumpur.

    Hermono mendesak aparat Malaysia menindak pelaku sesuai hukum, sekaligus meminta pemerintah Indonesia memperkuat sistem pengawasan agar tidak ada lagi warga yang diberangkatkan tanpa prosedur dan tanpa perlindungan negara.

  • Indonesia Protes Keras Malaysia, Pelaku Penganiayaan PMI Harus Diproses Hukum

    Indonesia Protes Keras Malaysia, Pelaku Penganiayaan PMI Harus Diproses Hukum

    JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyampaikan protes keras dan menuntut proses hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan brutal terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Barat di Malaysia. Duta Besar RI untuk Malaysia, Dato’ Indera Hermono, menegaskan bahwa tindakan kekerasan tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan harus diproses sesuai hukum pidana Malaysia.

    “Ini bagaimana sih sebetulnya orang-orang itu melihat pekerja Indonesia? Apa melihat pekerja Indonesia seperti budak yang boleh diperlakukan sesuka hati? Tidak boleh begitu,” ujar Hermono kepada ANTARA dikutip Rabu, 19 November.

    Kasus ini kembali menguak kerentanan PMI nonprosedural. Korban yang masuk ke Malaysia sebagai wisatawan kemudian bekerja secara ilegal mengalami penyiksaan berat oleh majikan hingga harus menyelamatkan diri dengan cara dramatis: kabur lewat jendela kondominium lantai 29 dan merosot ke lantai 27.

    Hermono menunjukkan foto-foto luka lebam dan luka bakar akibat air panas yang disiramkan oleh majikan. Setelah melarikan diri, korban kini berada di bawah perlindungan KBRI Kuala Lumpur dan telah menjalani visum serta didampingi untuk membuat laporan kepolisian.

    Pelaku penganiayaan beserta keluarganya sempat mendatangi KBRI untuk meminta maaf dan mencoba menyelesaikan kasus secara kekeluargaan. Namun pemerintah Indonesia menolak tegas upaya tersebut.

    “Tidak bisa orang menyiksa lalu minta maaf dan selesai begitu saja,” tegas Hermono.

    “Kita minta pelaku diproses pidana. Harus ada keadilan bagi korban.”

    Pelaku disebut merupakan pasangan suami istri warga Malaysia yang berprofesi sebagai ko-asisten dokter—profesi yang seharusnya memahami nilai kemanusiaan namun justru melakukan kekerasan.

    Pemerintah Indonesia mendesak kepolisian Malaysia menegakkan hukum secara profesional dan memberikan hukuman setimpal kepada pelaku, sekaligus memastikan perlindungan terhadap korban.

    Di sisi lain, Hermono menyoroti persoalan klasik keberangkatan PMI nonprosedural. Ia meminta pemerintah Indonesia—khususnya imigrasi—memperketat profiling dan pemeriksaan warga yang keluar negeri untuk menutup celah keberangkatan ilegal.

    Hermono mengingatkan bahwa Nota Kesepahaman (MoU) Perlindungan Pekerja Domestik Indonesia–Malaysia akan menjadi tidak efektif bila aliran pekerja ilegal tidak dihentikan.

    “Kalau tidak ada pencegahannya, maka MoU ini tidak ada gunanya. Kita tidak bisa mengimplementasikannya dengan baik kalau pekerja nonprosedural terus mengalir,” ujarnya.

    Ia menegaskan imigrasi merupakan satu-satunya instansi yang dilalui PMI nonprosedural saat membuat paspor dan keluar dari Indonesia, sehingga perannya sangat krusial dalam pencegahan.

  • Penerbangan Misterius ke Afsel, Warga Gaza Ngaku Bayar Rp 33 Juta

    Penerbangan Misterius ke Afsel, Warga Gaza Ngaku Bayar Rp 33 Juta

    Johannesburg

    Warga Gaza, yang tiba secara misterius di Afrika Selatan (Afsel) pekan lalu, mengatakan bahwa mereka telah membayar sebesar US$ 2.000 (Rp 33,5 juta) per kursi untuk bisa terbang ke negara tersebut, meninggalkan daerah kantong Palestina yang dilanda perang.

    Penerbangan itu diatur oleh sebuah organisasi yang menawarkan jalan keluar dari Jalur Gaza yang hancur akibat perang antara Israel dan Hamas.

    Pada Kamis (13/11) pekan lalu, pesawat carteran yang mengangkut 153 warga Gaza mendarat di Johannesburg. Warga Gaza itu sempat tertahan 12 jam di dalam pesawat, karena tidak memiliki kelengkapan dokumen resmi untuk masuk ke wilayah Afsel, sebelum diperbolehkan turun.

    Otoritas Afsel, seperti dilansir Reuters, Selasa (18/11/2025), menduga penerbangan semacam itu merupakan bagian dari upaya untuk mengusir warga Palestina dari Jalur Gaza.

    Dua warga Palestina di antaranya yang diwawancarai Reuters mengatakan bahwa mereka melihat iklan online dari sebuah organisasi bernama Al-Majd Europe yang menawarkan kesempatan untuk meninggalkan Jalur Gaza. Mereka mengakui mendaftar sekitar enam bulan lalu.

    Penawaran itu hanya terbuka untuk keluarga dan mengharuskan para pemohon memiliki paspor.

    Saat mencoba menghubungi organisasi itu, Reuters tidak mendapatkan respons. Namun menurut penuturan dua warga Palestina itu, mereka menerima pesan dari Al-Majd Europe melalui WhatsApp yang memberitahu mereka bahwa izin keamanan telah diterbitkan.

    Mereka, bersama warga Palestina lainnya, meninggalkan Jalur Gaza dengan bus dengan melewati perlintasan perbatasan Kerem Shalom yang dikontrol Israel, sebelum diterbangkan keluar dari Bandara Ramon. Mereka tiba di Afsel pada 13 November lalu.

    Dari 153 warga Gaza yang mendarat di Afsel, sebanyak 130 orang di antaranya diproses untuk masuk ke negara itu dengan visa 90 hari. Sedangkan 23 orang lainnya melanjutkan penerbangan ke tujuan akhir mereka.

    Afrika Selatan Selidiki Kedatangan Misterius Warga Gaza

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Afsel, Ronald Lamola, mengatakan bahwa pemerintahannya sedang menyelidiki apa yang disebutnya sebagai keadaan yang mencurigakan dari kedatangan pesawat yang membawa banyak warga Gaza tersebut.

    “Tampaknya ini merupakan agenda yang lebih luas untuk mengusir warga Palestina dari wilayah Palestina,” sebut Lamola dalam sebuah jumpa pers.

    COGAT, badan militer Israel yang mengawasi urusan sipil di Gaza, mengatakan bahwa warga Gaza itu pergi setelah menerima persetujuan dari negara ketiga, yang tidak disebut namanya, untuk menerima mereka, dan mereka memiliki visa yang sah.

    Diklaim oleh COGAT bahwa persyaratan keberangkatan mereka mencakup “dokumen yang mengonfirmasi otorisasi untuk mendarat di Afrika Selatan”.

    Namun, Lamola mengatakan sebaliknya. “Pada tahap ini, informasi yang kami miliki adalah bahwa mereka tidak memiliki persetujuan dan izin yang diperlukan,” tegasnya.

    Lihat juga Video: Sudah 266 Warga Palestina Tewas Sejak Penerapan Gencatan Senjata

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Isu Kuota Haji Luwu Utara Dipangkas Jadi Satu Orang, Bikin Cemas Calon Jamaah
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        17 November 2025

    Isu Kuota Haji Luwu Utara Dipangkas Jadi Satu Orang, Bikin Cemas Calon Jamaah Regional 17 November 2025

    Isu Kuota Haji Luwu Utara Dipangkas Jadi Satu Orang, Bikin Cemas Calon Jamaah
    Tim Redaksi
    LUWU UTARA, KOMPAS.com
    – Isu mengenai pengurangan drastis kuota haji Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, untuk musim haji 2026 membuat resah para calon jamaah.
    Informasi yang beredar di kalangan calon jemaah menyebutkan bahwa kuota
    Luwu Utara
    kemungkinan besar akan dialihkan ke daerah lain, sehingga kabupaten tersebut hanya mendapat jatah satu orang.
    Kabar itu membuat banyak calon jamaah cemas, termasuk warga Masamba, Rudi.
    Ia mengaku terkejut mendengar isu tersebut karena berbeda dengan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya, di mana Luwu Utara selalu memperoleh kuota ratusan jamaah.
    “Jika kuota haji tahun 2026 dialihkan ke kabupaten lain, kasihan calon jamaah haji yang sudah mengurus paspor, kesehatan, dan melakukan pelunasan dana haji,” kata Rudi, Senin (17/11/2025).
    Rudi menambahkan, banyak calon jamaah telah berjuang keras agar bisa berangkat tahun depan, bahkan ada yang menggadaikan atau menjual kebun demi melunasi biaya haji.
    “Banyak yang sudah berkorban besar untuk melunasi biaya. Kasihan calon jamaah jika kuota tahun depan hanya satu orang,” ucapnya.
    Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Luwu Utara, Umar Maradde, menjelaskan isu tersebut berangkat dari kebijakan Kementerian Haji yang membagi kuota berdasarkan daftar tunggu per provinsi.
    “Itu kebijakan Kementerian Haji bahwa pembagian kuota berdasarkan waiting list per provinsi. Nah, kalau itu dipedomani, otomatis Luwu Utara cuma dapat satu orang,” ujar Umar.
    Menurut Umar, wilayah Luwu Raya memiliki jumlah daftar tunggu yang relatif kecil dibandingkan kabupaten lain di Sulawesi Selatan.
    Karena itu, jika sistem baru diberlakukan, Luwu Utara berpotensi mendapat kuota yang sangat sedikit.
    “Jadi bukan Kementerian Agama yang keluarkan kebijakan kuota, tetapi Kementerian Haji dan Umrah. Itu juga kan baru estimasi. Sampai hari ini belum ada nama-nama yang dikeluarkan,” tuturnya.
    Umar menegaskan pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar calon jamaah yang sudah melengkapi dokumen tetap bisa diberangkatkan, minimal melalui skema lunas tunda.
    “Terus terang, kami perjuangkan masyarakat, apalagi dokumennya sudah lengkap. Paspornya sudah ada, kesehatannya sudah melalui pemeriksaan. Kami selalu berkomunikasi untuk diusahakan minimal lunas tunda yang diberangkatkan,” ujarnya.
    Ia berharap pemerintah pusat dapat meninjau ulang regulasi pembagian kuota tersebut mengingat banyaknya calon jamaah yang telah melakukan persiapan maksimal.
    “Mudah-mudahan ada kebijakan baru. Kasihan jamaah, sudah korban biaya tiba-tiba kuotanya dipotong berdasarkan daftar tunggu,” terangnya.
    Selama beberapa tahun terakhir, Luwu Utara secara rutin mendapatkan kuota sebanyak 217 jamaah, sama seperti tahun 2024 dan 2025. Bahkan pada musim haji tahun lalu, sebanyak 230 jamaah berhasil diberangkatkan berkat tambahan kuota.
    “Kuota Luwu Utara setiap tahun 217, kadang ada penambahan. Tahun kemarin yang berangkat itu 230 orang karena ada lansia dan penggabungan keluarga,” jelas Umar.
    Hingga kini, Kemenag Luwu Utara masih menunggu pengumuman resmi dari pemerintah pusat dan berharap
    kuota haji 2026
    tidak dipangkas seperti isu yang beredar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penerbangan Misterius ke Afsel, Warga Gaza Ngaku Bayar Rp 33 Juta

    153 Warga Gaza ke Afsel, Palestina Tuduh Israel Lakukan Perdagangan Manusia

    Ramallah

    Otoritas Palestina menuduh Israel melakukan praktik “perdagangan manusia” terhadap warga Gaza, yang pekan lalu tiba secara misterius di bandara Afrika Selatan (Afsel). Otoritas Palestina mengatakan pihaknya sama sekali tidak mengetahui pengiriman warga Gaza ke Afsel tersebut.

    Pada Jumat (14/11) lalu, pesawat yang mengangkut 153 warga Gaza mendarat di bandara OR Tambo di luar Johannesburg. Warga Gaza itu sempat tertahan selama 12 jam di dalam pesawat, karena tidak memiliki kelengkapan dokumen resmi untuk masuk ke Afsel.

    Pesawat carteran itu terbang dari Bandara Ramon di Israel ke Kenya, kemudian ke Afsel.

    Otoritas Afsel awalnya menolak memberikan izin masuk karena mereka tidak dapat memberikan informasi mengenai durasi tinggal atau alamat akomodasi mereka. Paspor mereka juga tidak mendapatkan stempel keberangkatan dari bandara Israel — syarat lazim dalam penerbangan.

    Namun akhirnya, otoritas Afsel mengizinkan mereka turun dari pesawat. Dari 153 warga Gaza itu, sebanyak 130 orang diproses untuk masuk ke negara itu dengan visa 90 hari. Sedangkan 23 orang lainnya melanjutkan penerbangan ke tujuan akhir mereka.

    Kementerian Luar Negeri Palestina dalam pernyataannya, seperti dilansir The Jerusalem Post, Senin (17/11/2025), mengucapkan terima kasih ke pemerintah Afsel karena telah menerima “warga kami yang disesatkan”.

    Namun, Kementerian Luar Negeri Palestina juga melontarkan peringatan terhadap jaringan yang berupaya mengusir warga Palestina, terutama penduduk Gaza, dari rumah-rumah mereka demi kepentingan Israel.

    “Memperingatkan perusahaan dan entitas yang menyesatkan rakyat kami, menghasut mereka untuk dideportasi atau dipindahkan, atau terlibat dalam perdagangan manusia, bahwa mereka akan menanggung konsekuensi hukum atas tindakan ilegal mereka dan akan dituntut dan dimintai pertanggungjawaban,” tegas Kementerian Luar Negeri Palestina dalam pernyataannya.

    “Kementerian mengimbau rakyat kami, terutama mereka yang berada di Jalur Gaza, untuk berhati-hati dan tidak menjadi korban perdagangan manusia, perdagangan darah, atau agen pengungsian paksa,” imbuh pernyataan itu.

    Otoritas Palestina, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa tidak ada pemberitahuan sebelumnya atau koordinasi dengan otoritas Afsel.

    Pendiri organisasi bantuan Afsel, Gift of the Givers, Imtiaz Suleiman, mengatakan bahwa kesaksian para penumpang menyebut Israel membantu mereka meninggalkan Jalur Gaza tanpa membubuhkan stempel di paspor mereka, sehingga mereka terdampar di negara ketiga.

    COGAT yang mengkoordinasikan aktivitas Israel di wilayah Palestina mengklaim bahwa negara ketiga telah setuju untuk menerima warga Palestina. Namun, Presiden Afsel Cyril Ramaphosa, seperti dikutip France24 dan AFP, mengatakan bahwa warga Gaza itu tampak “seperti diusir keluar”.

    “Mereka adalah orang-orang dari Gaza yang entah bagaimana secara misterius dinaikkan ke pesawat yang melewati Nairobi dan tiba di sini,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Respons Malaysia, Menko Zulhas: Durian Jelas Buah Nasional Indonesia

    Respons Malaysia, Menko Zulhas: Durian Jelas Buah Nasional Indonesia

    Respons Malaysia, Menko Zulhas: Durian Jelas Buah Nasional Indonesia
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com- 
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menilai, Indonesia memiliki dasar yang jauh lebih kuat untuk mengklaim durian sebagai buah nasional, ketimbang Malaysia.
    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024,
    Zulhas
    menyebutkan bahwa angka produksi buah
    durian
    di Indonesia jauh di atas Malaysia.
    “Indonesia memproduksi hampir 2 juta ton durian pada 2024 menurut BPS. Angka ini jauh di atas Malaysia. Dengan fakta ini, saya kira Durian adalah Buah Nasional Indonesia,” ujar Zulhas dalam siaran pers, Minggu (16/11/2025).
    Data BPS 2024 menunjukkan produksi durian Indonesia mencapai 1,96 juta ton, tertinggi dalam lima tahun terakhir.
    Produksi terbesar berasal dari sentra-sentra durian di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
    Sementara itu, sejumlah laporan regional menyebut produksi Malaysia jauh lebih rendah, meski nilainya meningkat lewat ekspor varietas premium seperti Musang King.
    Zulhas menambahkan bahwa durian bukan hanya komoditas, tetapi juga budaya dan sumber hidup jutaan petani.
    “Kalau bicara simbol nasional, ya harus berdiri di atas data dan realitas. Durian Nusantara itu kekuatan kita di Asia. Menurut data BRIN, Indonesia punya 21 dari 27 spesies durian yang dikenal di dunia dan hingga 2024 sekitar 114 terdaftar varietas unggul baru,” kata Zulhas.
    Demi memperkuat posisi Indonesia, pemerintah akan mendorong branding “Durian Nusantara”, meningkatkan standar produksi, dan memperluas potensi ekspor olahan durian ke pasar global.
    Diberitakan, Durian yang mempunyai julukan “raja buah” diusulkan menjadi buah nasional Malaysia oleh Asosiasi Produsen Durian atau Durian Manufacturer Association (DMA).
    Sebagai informasi, DMA berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah Malaysia dengan para produsen durian di negara tersebut.
    Dikutip dari
    The Straits Times
    , Senin (10/11/2025), DMA secara resmi telah meminta Kementerian Pertanian dan Keamanan Pangan Malaysia untuk menetapkan durian sebagai buah nasional.
    Presiden DMA Eric Chan menilai bahwa durian bukan sekadar buah biasa di Malaysia, melainkan identitas nasional.
    “Setiap orang Malaysia, tanpa memandang latar belakang mereka, memiliki kisah tentang durian, sebuah kenangan, sebuah tradisi. Inilah satu hal yang mempersatukan kita semua,” ujar Chan.
    Varietas premium seperti Musang King (D197), Black Thorn (D200), dan D24 telah banyak dikenal secara global.
    Hal itu menempatkan Malaysia sebagai rumah bagi durian kelas dunia.
    Status “geographical indication” (GI) durian Musang King yang diterbitkan oleh Perbadanan Harta Intelek Malaysia, baru-baru ini diperpanjang selama 10 tahun lagi hingga Maret 2034.
    Hal tersebut menegaskan statusnya sebagai produk nasional yang dilindungi, mencegah negara lain mengklaim atau menggunakan nama tersebut.
    “Perpanjangan GI ini seperti cap paspor bagi Musang King,” tutur Chan.
    “Itu membuktikan bahwa durian ini benar-benar berasal dari Malaysia. Kita semua bisa bangga, karena ini menunjukkan bahwa para petani dan produsen kita telah membangun merek global dari akar lokal,” sambungnya.
    Direktur Jenderal Departemen Pertanian Malaysia, Nor Sam Alwi, membenarkan bahwa pemerintah telah menerima permohonan resmi dari DMA.
    Ia menegaskan bahwa penetapan durian sebagai buah nasional memerlukan kajian komprehensif.
    “Keputusan untuk menobatkan sebuah buah sebagai buah nasional harus melalui pertimbangan menyeluruh oleh berbagai lembaga pemerintah,” jelasnya kepada
    The Star
    .
    Nor Sam menjelaskan, faktor-faktor seperti dampak sosial ekonomi, nilai ekspor, warisan budaya, penerimaan publik, serta kontribusi buah tersebut terhadap sektor pertanian nasional akan menjadi bahan pertimbangan utama.
    “Saat ini, kementerian sedang meninjau usulan ini bersama departemen dan lembaga terkait untuk memastikan keputusan yang diambil dilakukan secara hati-hati dan menyeluruh,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gelar IMIFEST 2025, Kemenimipas Buka Layanan Paspor Hingga Lomba Lari

    Gelar IMIFEST 2025, Kemenimipas Buka Layanan Paspor Hingga Lomba Lari

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan Festival Imigrasi (IMIFEST) 2025 pada Minggu, 16 November 2025 di Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

    Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Bakti atau Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) yang terbentuk pada 19 November tahun 2024.

    Acara tersebut diawali dengan IMIPAS RUN, yaitu kegiatan olahraga lari jarak 5K dan 10K yang terbuka untuk masyarakat umum dan diikuti oleh sebanyak 2.500 orang peserta.

    IMIPAS RUN mendapatkan sambutan yang sangat baik dari masyarakat, dengan kuota run yang ludes hanya setelah 3 hari pembukaan pendaftaran. Selain menjadi ajang olahraga dan silaturahmi, kegiatan ini juga mencerminkan semangat Kemenimipas untuk mendekatkan layanan keimigrasian kepada publik melalui kegiatan yang sehat, kolaboratif, dan menyenangkan.

    Rute IMIPAS RUN 5K dimulai dari Hutan Kota GBK ke arah Simpang Semanggi, putar balik ke Bundaran Senayan dan finish di titik awal start. Sementara itu, rute 10K meliputi Hutan Kora GBK, Simpang Semanggi, Jl. Jenderal Sudirman, berbelok ke Jl. Pattimura, berlanjut ke Jl. Sisingamangaraja, Bundaran Senayan dan kembali ke Hutan Kota GBK.

    IMIFEST kali ini juga menyediakan layanan paspor kepada 1.000 orang pemohon di lokasi acara yang disambut antusias oleh masyarakat, terlihat dari penuhnya kuota permohonan paspor sejak beberapa hari sebelum acara.

    “Satu tahun perjalanan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi momentum bagi kami untuk meneguhkan komitmen pelayanan yang lebih dekat, cepat, dan transparan. Melalui kegiatan seperti IMIFEST dan IMIPAS RUN, kami ingin menunjukkan bahwa pelayanan publik bisa hadir dengan humanis, partisipatif, dan menyenangkan bagi masyarakat,” ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dikutip Minggu, (16/11/2025).

    Tidak hanya pelayanan paspor, IMIFEST 2025 juga menghadirkan berbagai kegiatan menarik untuk seluruh pengunjung. Di antaranya kuis berhadiah, doorprize, serta bazaar UMKM dan mitra Imigrasi yang menampilkan beragam produk kreatif. Sebagai penutup, acara akan dimeriahkan oleh penampilan grup musik RAN.

    IMIFEST telah menjadi agenda rutin tahunan Direktorat Jenderal Imigrasi sejak tahun 2022, dan terus bertransformasi menjadi wadah interaksi antara masyarakat dan Imigrasi. Melalui penyelenggaraan tahun ini, Imigrasi Indonesia berharap kegiatan ini dapat semakin mempererat hubungan dengan masyarakat dan memberikan kesan tersendiri tentang layanan keimigrasian.

    “Kemenimipas lahir dari semangat perubahan, semangat untuk menghadirkan layanan imigrasi dan pemasyarakatan yang berorientasi pada publik. Di usia yang baru satu tahun ini, kami ingin terus tumbuh menjadi institusi yang adaptif, inovatif, dan memberikan yang terbaik kepada bangsa,” tutup Agus.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Travel Hack 2025, Cara Anti Rugi Saat Liburan yang Wajib Kamu Tahu!

    Travel Hack 2025, Cara Anti Rugi Saat Liburan yang Wajib Kamu Tahu!

    Jakarta: Liburan yang mulus memang jadi impian semua orang. Tapi, kenyataannya, meski persiapan sudah matang, tetap saja ada kejadian tak terduga yang bisa muncul kapan saja. 
    Mulai dari cuaca yang tiba-tiba berubah, jadwal maskapai yang mendadak dirombak, sampai drama koper yang tertukar.

    Kabar baiknya, semua situasi itu sebenarnya bisa diminimalkan kalau kamu tahu langkah yang tepat sebelum berangkat. 

    Yuk simak travel hack dari BCA yang sering dilupakan banyak orang supaya perjalananmu tetap seru, aman, dan bebas drama!
    1. Jangan sampai lupa cek dokumen!
    Antusiasme sebelum liburan kadang membuat kita lupa melakukan hal paling dasar adalah memeriksa dokumen perjalanan.

    Mulai dari masa berlaku paspor, kebutuhan visa, hingga dokumen tambahan lain yang diminta negara tujuan semua wajib dicek jauh hari.

    Biasakan re-check dokumen minimal 2 minggu sebelum keberangkatan, apalagi untuk kamu yang sering bepergian ke luar negeri. Ini akan meminimalkan risiko batal berangkat karena dokumen tidak valid.
     

    2. Wajib punya rencana cadangan
    Fakta di dunia traveling diantaranya cuaca ekstrem, perubahan jadwal, hingga pembatalan transportasi bisa terjadi kapan saja tanpa peringatan.

    Solusi paling mudah dan efektif adalah Travel Insurance. Dengan premi yang terjangkau, manfaat yang kamu dapatkan bisa sangat menyelamatkan, seperti kompensasi keterlambatan atau pembatalan perjalanan, perlindungan kehilangan bagasi, dan layanan darurat 24 jam. Semuanya sangat berguna saat hal tak terduga terjadi.
    3. Fokus liburan, jangan abaikan kesehatan
    Jet lag, kelelahan, sampai gangguan pencernaan karena makanan yang tak cocok bisa merusak itinerary liburanmu.

    Apalagi kalau kamu traveling ke negara dengan biaya medis tinggi. Di sinilah fungsi Travel Insurance kembali terasa penting. Asuransi bisa bantu menanggung biaya darurat sampai perawatan rumah sakit selama perjalanan.
    4. Pertimbangkan perlindungan tahunan
    Buat kamu yang sering traveling, beli asuransi perjalanan sekali-sekali saja mungkin terasa cukup. Tapi sebenarnya, ada pilihan yang lebih efisien seperti Annual Travel Insurance.

    Keuntungannya, cukup bayar sekali, terlindungi sepanjang tahun, jauh lebih hemat buat frequent traveler, tidak perlu aktivasi ulang tiap kali mau liburan atau business trip. Anti ribet dan lebih hemat, pilihan pas untuk kamu yang mobilitasnya tinggi.

    Jakarta: Liburan yang mulus memang jadi impian semua orang. Tapi, kenyataannya, meski persiapan sudah matang, tetap saja ada kejadian tak terduga yang bisa muncul kapan saja. 
    Mulai dari cuaca yang tiba-tiba berubah, jadwal maskapai yang mendadak dirombak, sampai drama koper yang tertukar.
     
    Kabar baiknya, semua situasi itu sebenarnya bisa diminimalkan kalau kamu tahu langkah yang tepat sebelum berangkat. 
     
    Yuk simak travel hack dari BCA yang sering dilupakan banyak orang supaya perjalananmu tetap seru, aman, dan bebas drama!
    1. Jangan sampai lupa cek dokumen!
    Antusiasme sebelum liburan kadang membuat kita lupa melakukan hal paling dasar adalah memeriksa dokumen perjalanan.

    Mulai dari masa berlaku paspor, kebutuhan visa, hingga dokumen tambahan lain yang diminta negara tujuan semua wajib dicek jauh hari.
     
    Biasakan re-check dokumen minimal 2 minggu sebelum keberangkatan, apalagi untuk kamu yang sering bepergian ke luar negeri. Ini akan meminimalkan risiko batal berangkat karena dokumen tidak valid.
     

    2. Wajib punya rencana cadangan
    Fakta di dunia traveling diantaranya cuaca ekstrem, perubahan jadwal, hingga pembatalan transportasi bisa terjadi kapan saja tanpa peringatan.
     
    Solusi paling mudah dan efektif adalah Travel Insurance. Dengan premi yang terjangkau, manfaat yang kamu dapatkan bisa sangat menyelamatkan, seperti kompensasi keterlambatan atau pembatalan perjalanan, perlindungan kehilangan bagasi, dan layanan darurat 24 jam. Semuanya sangat berguna saat hal tak terduga terjadi.
    3. Fokus liburan, jangan abaikan kesehatan
    Jet lag, kelelahan, sampai gangguan pencernaan karena makanan yang tak cocok bisa merusak itinerary liburanmu.
     
    Apalagi kalau kamu traveling ke negara dengan biaya medis tinggi. Di sinilah fungsi Travel Insurance kembali terasa penting. Asuransi bisa bantu menanggung biaya darurat sampai perawatan rumah sakit selama perjalanan.
    4. Pertimbangkan perlindungan tahunan
    Buat kamu yang sering traveling, beli asuransi perjalanan sekali-sekali saja mungkin terasa cukup. Tapi sebenarnya, ada pilihan yang lebih efisien seperti Annual Travel Insurance.
     
    Keuntungannya, cukup bayar sekali, terlindungi sepanjang tahun, jauh lebih hemat buat frequent traveler, tidak perlu aktivasi ulang tiap kali mau liburan atau business trip. Anti ribet dan lebih hemat, pilihan pas untuk kamu yang mobilitasnya tinggi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (ANN)