Produk: Paspor

  • KAI Minta Maaf Pemesanan Tiket Mudik Lebaran Bermasalah

    KAI Minta Maaf Pemesanan Tiket Mudik Lebaran Bermasalah

    Jakarta

    KAI menyampaikan permohonan maaf atas kendala yang terjadi dalam sistem pemesanan tiket, khususnya terkait antrean dan pembayaran yang dialami pelanggan. lonjakan pemesanan tiket Lebaran yang terjadi pada Selasa, 13 Februari 2025 merupakan puncak tertinggi dalam periode penjualan.

    Oleh karena itu, berbagai langkah perbaikan telah dan terus dilakukan oleh KAI agar sistem pemesanan tiket semakin optimal serta memastikan seluruh transaksi pelanggan dapat diselesaikan dengan baik.

    “Kami menyadari tingginya antusiasme masyarakat dalam menggunakan layanan kereta api untuk perjalanan mudik Lebaran. Setiap kendala yang terjadi, baik dalam proses antrean maupun transaksi pembayaran telah kami tindak lanjuti secara intensif,” ujar Vice President Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/2/2025).

    KAI juga telah berkoordinasi dengan mitra pembayaran tiket guna memastikan bahwa setiap transaksi yang terdampak segera mendapatkan penyelesaian, termasuk proses refund dengan segera. Pelanggan yang masih mengalami kendala diimbau segera menghubungi layanan pelanggan KAI121 yang tersedia 24 jam melalui media sosial, email cs@kai.id, atau WhatsApp KAI121 di 0811-1211-1121.

    Untuk mengakomodasi tingginya permintaan perjalanan pada periode Lebaran, KAI saat ini sedang menyiapkan layanan kereta tambahan guna meningkatkan kapasitas angkutan. Saat ini, KAI baru menyediakan 2.893.338 tempat duduk untuk perjalanan KA jarak jauh reguler selama periode angkutan Lebaran 2025, yakni dari 21 Maret hingga 11 April 2025.

    Hari ini, 15 Februari 2025 tiket yang tersedia adalah untuk keberangkatan hingga Selasa, 1 April 2025 atau (H+1) Lebaran. Informasi mengenai KA tambahan akan segera diumumkan kepada masyarakat setelah melalui proses finalisasi.

    “Untuk memastikan perjalanan yang aman dan nyaman, KAI melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana perkeretaapian, termasuk lokomotif dan rangkaian kereta. Pemeriksaan ini mencakup aspek teknis dan operasional guna memastikan seluruh sarana dalam kondisi prima sebelum melayani pelanggan pada puncak arus mudik dan balik Lebaran,” beber Anne.

    Anne juga mengajak pelanggan untuk selalu membeli tiket melalui kanal resmi KAI, yaitu aplikasi Access by KAI dan situs booking.kai.id guna menghindari potensi penipuan dan memastikan perjalanan yang aman dan nyaman. Sebagai bagian dari komitmen dalam memberantas praktik percaloan, sistem ticketing KAI saat ini telah menerapkan mekanisme yang lebih transparan dan ketat.

    Setiap tiket yang dibeli harus menggunakan identitas asli penumpang dengan sistem satu KTP/Paspor atau kartu identitas lainnya untuk satu nama. Selain itu, proses boarding juga diperketat seperti dengan hadirnya layanan face recognition serta pembatasan transaksi per kode booking guna memastikan bahwa tiket digunakan oleh pelanggan yang berhak.

    KAI juga berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk praktik percaloan dengan menerapkan langkah-langkah hukum bagi oknum yang terbukti terlibat. KAI mengimbau pelanggan untuk melaporkan segala aktivitas mencurigakan melalui layanan pengaduan KAI121 yang tersedia 24 jam.

    “KAI menerapkan persyaratan ketat dalam pemesanan tiket rombongan untuk memastikan pemerataan kesempatan bagi masyarakat. Alokasi tiket rombongan dibatasi maksimal 10% dari total kapasitas tempat duduk yang tersedia, dengan prioritas utama diberikan kepada program mudik gratis yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan berbagai instansi,” tuturnya.

    “Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas akses bagi masyarakat umum dalam mendapatkan tiket, sekaligus mendukung program mudik gratis sebagai bagian dari upaya sosial membantu pergerakan masyarakat saat Lebaran,” tambah Anne.

    (ily/hns)

  • Cara Daftar Gofood Merchant dan Syaratnya, Berapa Biayanya?

    Cara Daftar Gofood Merchant dan Syaratnya, Berapa Biayanya?

    PIKIRAN RAKYAT – Di era digital saat ini, layanan pesan-antar makanan semakin berkembang pesat. Selain GoFood dari Gojek, beberapa platform lain seperti GrabFood dan ShopeeFood juga menjadi pilihan bagi pelaku usaha kuliner untuk menjangkau lebih banyak pelanggan.

    Akan tetapi, GoFood tetap menjadi salah satu layanan yang paling populer di Indonesia dengan jangkauan luas dan sistem operasional yang terintegrasi.

    Mengapa Bergabung dengan GoFood?

    GoFood menawarkan berbagai keuntungan bagi pemilik usaha kuliner, termasuk peningkatan visibilitas bisnis, kemudahan transaksi, serta akses ke fitur pemasaran yang dapat membantu meningkatkan penjualan.

    Dengan mendaftar sebagai mitra GoFood, usaha dapat berkembang lebih cepat tanpa harus memiliki lokasi fisik yang besar.

    Syarat Daftar GoFood untuk Usaha Milik Pribadi

    Bagi pelaku usaha kuliner yang ingin mendaftar GoFood secara individu, berikut adalah dokumen yang perlu disiapkan:

    KTP Pemilik Outlet (WNI dengan data yang valid di Dukcapil) NPWP Pemilik Usaha (Opsional, jika memiliki tarif pajak PB1) Data Rekening Bank, meliputi nama bank, nomor rekening, dan nama pemilik rekening (jika berbeda dengan pemilik usaha, harus menyertakan buku tabungan/rekening koran)
    Syarat Daftar GoFood untuk Usaha Milik Perusahaan

    Jika usaha berbadan hukum seperti PT, CV, atau Yayasan, maka dokumen tambahan yang diperlukan meliputi:

    KTP Direktur (atau KITAS dan Paspor bagi WNA) Surat Izin Usaha (SIUP/NIB/TDUP/TDY) Akta Pendirian dan Akta Perubahan (jika ada) NPWP Perusahaan Rekening Bank Perusahaan (jika nama rekening berbeda dengan nama perusahaan, harus menyertakan dokumen pendukung seperti rekening koran) Cara Daftar GoFood Melalui Aplikasi GoBiz

    Pendaftaran mitra GoFood dilakukan melalui aplikasi GoBiz yang tersedia di Google Play Store. Berikut langkah-langkahnya:

    Unduh dan instal aplikasi GoBiz, lalu pilih “Daftar GoBiz”. Pilih jenis usaha, apakah milik pribadi atau perusahaan. Isi data pemilik usaha, termasuk nama, nomor HP, dan email aktif. Verifikasi kode OTP yang dikirimkan melalui SMS. Isi data usaha, termasuk alamat, jam operasional, serta unggah dokumen yang diperlukan. Setujui syarat dan ketentuan, lalu klik “Verifikasi data usaha saya”. Kirim data dan tunggu proses verifikasi selama sekitar 2 hari kerja. Jika data disetujui, lengkapi informasi restoran seperti daftar menu dan foto produk. Berapa Biaya Daftar GoFood?

    Pendaftaran sebagai mitra GoFood gratis, tanpa biaya administrasi. Namun, setiap transaksi yang dilakukan melalui GoFood akan dikenakan biaya komisi yang dihitung dari total nilai pesanan. Besaran komisi ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan GoFood yang berlaku.

    Keunggulan Bergabung dengan GoFood Jangkauan luas: Menjangkau pelanggan di berbagai kota di Indonesia. Kemudahan promosi: Memanfaatkan fitur iklan dan diskon di aplikasi. Kemudahan transaksi: Pembayaran digital yang langsung masuk ke rekening mitra.

    Dengan semakin banyaknya layanan pesan-antar makanan seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, pemilik usaha kuliner memiliki peluang lebih besar untuk memperluas bisnisnya.

    Mendaftar sebagai mitra GoFood bisa menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan penjualan dan menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa harus memiliki lokasi fisik yang besar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kemenag Lamongan Buka Tahapan Pelunasan Bipih bagi Calon Jemaah Haji 2025

    Kemenag Lamongan Buka Tahapan Pelunasan Bipih bagi Calon Jemaah Haji 2025

    Lamongan (beritajatim.com) – Kementerian Agama Kabupaten Lamongan membuka tahapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah (Bipih) bagi Calon Jemaah Haji (CJH) reguler tahun keberangkatan 2025.

    Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lamongan, Mohammad Muhlisin Mufa, mengatakan tahap pelunasan dibuka selama satu bulan penuh.

    “Para calon jemaah memiliki waktu 30 hari, mulai hari ini sampai Senin (14/3/2025) mendatang untuk melakukan pelunasan,” kata Muhlisin, Jumat (14/2/2025).

    Muhlisin menyebutkan, biaya yang harus dilunasi sebesar Rp35,9 juta. Jumlah tersebut merupakan sisa beban pembiayaan dari selisih setor awal sebesar Rp25 juta. Sebagian CJH juga mendapat nilai manfaat yang masuk lewat virtual akun sebesar Rp2 juta.

    “Biaya tersebut sesuai dengan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di mana Embarkasi Surabaya ditetapkan Bipih sebesar Rp 60,9 juta per jemaah,” tuturnya.

    Lebih lanjut Muhlisin mengungkapkan dalam tahap pelunasan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, antara lain dengan Bank Penerima Setoran (BPS) dan tim kesehatan juga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

    “Koordinasi awal ini di antaranya untuk segera melaksanakan tahap pelunasan yangmana tetap didasarkan pada istitha’ah haji atau kemampuan CJH untuk menjalankan ibadah haji sesuai syariat Islam,” ujarnya.

    Selain berkoordinasi dengan pihak perbankan dan tim kesehatan haji, Kemenag juga telah melakukan serangkaian persiapan lain, di antaranya pengurusan paspor dan bio visa.

    “Sejauh ini berjalan tanpa kendala. Misalnya bio visa, kita lakukan di Kantor Kemenag Lamongan dengan terjadwal,” ujarnya. [fak/beq]

  • Momentum Transformasi Birokrasi Agile, Adaptive dan Innovative

    Momentum Transformasi Birokrasi Agile, Adaptive dan Innovative

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI Cecep Herawan menilai, efisiensi anggaran sebesar Rp2 triliun merupakan momentum untuk transformasi birokrasi yang lebih agile, adaptive dan innovative.

    Sekjen Kemlu menegaskan, efisiensi anggaran bukan sekadar pengurangan biaya.

    “Namun, efisiensi anggaran perlu dilihat sebagai momentum bagi transformasi birokrasi untuk tampil lebih agile, adaptive dan innovative,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis 13 Februari.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 yang diterbitkan 22 Januari lalu memerintahkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD 2025.

    Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi I DPR RI pada Hari Kamis Sekjen Kemlu menerangkan, anggaran Kementerian Luar Negeri RI tahun 2025 sebelumnya ditetapkan sebesar Rp9.896.588.491.000.

    Sekjen Kemlu mengungkapkan, Menteri Keuangan melalui surat tertanggal 24 Januari 2025 menyampaikan besaran efisiensi anggaran Kemlu sebesar Rp2.896.492.000.000

    Pada tanggal 11 Februari, lanjut Sekjen Kemlu, diterima catatan pemberitahuan dari Kementerian Keuangan besaran efisiensi Rp2,032 triliun.

    “Sebelum kami berangkat rapat, detail angka efisiensi jadi Rp2.032.137.571. Itu terdiri dari belanja barang sebesar Rp1.491.490.829 dan belanja modal sebesar Rp540.686.742.000,” jelasnya,

    Sekjen Kemlu mengatakan, pihaknya telah melakukan identifikasi rencana efisiensi anggaran sesuai besaran yang telah ditetapkan.

    Dari anggaran sebelum efisiensi, 74,69 persen anggaran dialokasikan untuk belanja yang bersifat kebutuhan dasar dan mandatory, sebesar Rp7.391.371.446.000 yang dialokasikan untuk belanja pegawai, mutasi homestaff, belanja sewa gedung kantor perwakilan dan wisma duta besar serta konsul jenderal, sewa rumah homestaff, pembayaran kontribusi keanggotaan indonesia pada organisasi internasional, pencetakan paspor, stiker visa dan dokumen kekonsuleran lainnya serta untuk perlindungan WNI

    Sementara, anggaran belanja yang bersifat pelaksanaan tugas dan fungsi esensial Kemlu sebesar 25,31 persen atau Rp2.505.217.000.045 yang dialokasikan untuk pelaksanaan program, pemeliharaan gedung, kendaraan dan jaringan, serta belanja modal.

    “Dalam melaksanakan efisiensi di lingkungan Kemlu, termasuk Perwakilan RI, kami melakukan beberapa penyesuaian, mengingat kekhususan Kementerian Luar sehingga tidak dapat memenuhi efisiensi pada item-item belanja tertentu,” jelasnya.

    “Misalnya belanja sewa, akan berdampak pada pembayaran sewa kantor, gedung dan wisma perwakilan di luar negeri, serta pembayaran fasilitas sewa rumah bagi para homestaff yang berjumlah 1.133 orang di luar negeri,” urai Sekjen Kemlu.

    “Dalam hal efisiensi belanja perjalanan dinas, berdampak langsung pada rotasi, mutasi para duta besar konsul jenderal dan homestaff lainnya untuk penugasan dari dan ke Perwakilan RI di luar negeri yang harus dilaksanakan tahun 2025,” tandasnya.

    Sekjen Kemlu menggarisbawahi, Menteri Luar Negeri RI dan seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri berkomitmen penuh untuk melakukan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

  • Harga Emas Antam, UBS & Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini (Periode: Jumat, 14 Februari 2025)

    Harga Emas Antam, UBS & Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini (Periode: Jumat, 14 Februari 2025)

    JABAR EKSPRES – Harga emas Pegadaian per hari ini, 14 Februari 2025 memiliki harga yang bervariasi, di mana untuk Antam, UBS maupun Galeri 24. Investasi jangka panjang yang sangat direkomendasikan salah satunya adalah emas, bagi anda yang berniat berinvestasi, berikut terdapat harga terbaru emas di Pegadaian.

    Diketahui bahwa harga emas, Jumat, 14 Februari 2025, kembali menarik perhatian karena sempat mengalami penurunan, saat ini harga emas mulai kembali naik. 

    Berdasarkan harga yang dikeluarkan Pegadaian, yang merupakan salah satu lembaga keuangan terpercaya, yang menawarkan berbagai produk emas mulai dari emas batangan Antam, Galeri 24 hingga UBS. 

    BACA JUGA: Cara Terima Rp190.000 dari Aplikasi Penghasil Uang Langsung Ke Rekening

    BACA JUGA: Cairkan Saldo Gratis Rp300.000 Cukup Nonton Video di Aplikasi Penghasil Uang

    Cara Membuka Tabungan Emas di Pegadaian: 

    Siapkan identitas (KTP atau Paspor).Isi formulir pendaftaran di kantor cabang Pegadaian.Bayar biaya administrasi sebesar Rp 10.000 dan biaya fasilitas titipan Rp 30.000 untuk satu tahun.Mulai menabung dengan nominal minimum 0,01 gram.

    Proses pencetakan emas dapat dilakukan di kantor cabang tempat pengguna Pegadaian membuka rekening dengan membawa buku tabungan dan identitas asli.

    Selain itu, Pegadaian juga menyediakan layanan Tabungan Emas, yang memudahkan masyarakat untuk memiliki emas dengan sistem cicilan ringan.

    Pegadaian memberikan peluang investasi emas yang aman dan mudah diakses. Dengan harga yang bersaing dan layanan yang fleksibel, Tabungan Emas Pegadaian menjadi solusi cerdas untuk masyarakat yang ingin memulai investasi logam mulia.

    BACA JUGA: Pinjam Saldo Dana Rp600.000 Cairnya Mudah Tanpa Perlu KTP

    Harga Emas di Pegadaian Hari Ini

    Pegadaian memasarkan emas dengan berbagai ukuran. Berikut ini terdapat daftar harga emas Antam, Galeri 24 dan UBS di Pegadaian.

    Harga pada Jumat, 14 Februari 2025, pukul 00:00 WIB:

    Tabungan Emas: Harga Beli: Rp 15.880/ 0,01gramHarga Jual: Rp 15.400/ 0,01 gramAntam:0,5 gram: Rp 919.0001 gram: Rp 1.735.0005 gram: Rp 8.441.00050 gram: Rp 83.789.000  

    BACA JUGA: Dapat Saldo DANA Gratis Langsung Cair Hingga Rp50.000-an Diterima Hitungan Detik

    UBS:0,5 gram: Rp 904.0001 gram: Rp 1.671.0005 gram: Rp 8.194.00050 gram: Rp81.176.000

  • Anggaran Dipangkas Rp 2,032 Triliun, Kemlu RI: Berdampak Pada Perjalanan Dinas hingga Sewa Rumah – Halaman all

    Anggaran Dipangkas Rp 2,032 Triliun, Kemlu RI: Berdampak Pada Perjalanan Dinas hingga Sewa Rumah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 2,032 triliun dari anggaran semula Rp 9,8 triliun.

    Pemangkasan anggaran itu sebagai tindak lanjut dari keputusan pemerintah melakukan efisiensi anggaran di tahun 2025.

    “Baru saja kami juga menerima surat dari menteri keuangan mengenai detail angka efisiensi kementerian luar negeri yaitu menjadi sebesar Rp 2.032.137.571,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) Cecep Hermawan dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Cecep membeberkan pemangkasan anggaran tersebut akan berpengaruh pada dua klaster pengeluaran yang ada di Kemlu RI.

    “Yang terdiri dari efisiensi belanja barang sebesar Rp 1.491.450.829 dan efisiensi belanja modal sebesar Rp 540.686.742.000,” kata Cecep.

    Terhadap keputusan efisiensi ini, Kemlu RI, kata dia, telah melakukan identifikasi rencana penyesuaian dengan besaran anggaran yang telah ditetapkan.

    Dimana, item-item belanja yang mengalami efisiensi tersebut antara lain dalam hal belanja sewa.

    Kata Cecep, efisiensi ini akan berdampak terhadap pembayaran 99 kantor gedung dan wisma perwakilan Kemlu RI di luar negeri.

    “Serta pembayaran fasilitas sewa rumah bagi para home staf kita yang berjumlah 1.133 orang yang saat ini bertugas di luar negeri,” kata dia.

    Tak hanya itu, efisiensi anggaran juga berdampak pada item perjalanan dinas.

    Kata dia, keputusan ini juga akan berdampak pada proses mutasi pegawai termasuk juga duta besar konsuler Jenderal yang ada di beberapa negara.

    “Sebagaimana dimaklumi untuk tahun 2025 terdapat kebutuhan mutasi untuk sebanyak kurang lebih 750 pegawai beserta keluarga, serta juga dari anggaran yang tersedia saat ini di dipa awal kementerian luar negeri belum juga termasuk mutasi bagi unsur pimpinan perwakilan pada tingkat duta besar, konsul jenderal, konsul serta wakil kepala perwakilan,” kata dia.

    Meski begitu, dirinya tidak secara detail menjabarkan berapa besaran anggaran yang akan terpangkas dari setiap anggaran belanja tersebut.

    Cecep hanya membeberkan, apabila merujuk pada anggaran yang ditetapkan sebelumnya yakni sebesar Rp 9.896.588.491.000 (9,8 triliun), adapun 74,69 persen dari anggaran akan alokasi ke belanja yang bersifat kebutuhan dasar dan mandatory yaitu sebesar Rp 7.391.371.446.000 (7,3 triliun).

    “Ini dialokasikan untuk belanja pegawai, mutasi home staf, belanja sewa gedung kantor perwakilan duta besar serta konsul jenderal, sewa rumah para humor staff dan pembayaran kontribusi Indonesia pada organisasi internasional, pencetakan paspor stiker visa dan dokumen kekonsuleran lainnya serta Untuk perlindungan warga negara Indonesia,” kata dia.

    Sementara, anggaran belanja yang bersifat pelaksanaan tugas dan fungsi esensial kementerian luar negeri sebesar 25,31 persen atau sebesar Rp 2.505.217.045.000 (Rp 2,5 triliun).

    “Ini dialokasikan untuk pelaksanaan program pemeliharaan gedung kendaraan dan jaringan serta belanja modal,” ucap Cecep.

  • Pantas Dodi Memilih Mundur dari Jabatan Kades Demi Jadi TKI di Jepang, Gajinya Terkuak

    Pantas Dodi Memilih Mundur dari Jabatan Kades Demi Jadi TKI di Jepang, Gajinya Terkuak

    TRIBUNJATIM.COM – Sosok kepala desa alias kades yang mengundurkan diri demi menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Jepang.

    Kades itu benama Dodi Romdani yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa (Kades) Sukamulya, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

    Ia resmi mengundurkan diri pada tahun 2024 lalu.

    Dodi memilih mundur karena ingin menjadi TKI di Jepang.

    Hal itu lantaran gaji kades dibandingkan dengan gaji bekerja di Jepang terlampau jauh.

    Jika bekerja di Jepang, sang Kades disebut-sebut diperkirakan bisa mendapat gaji 10 kali lipat dari gajinya sebagai Kades di Ciamis.

    Belakangan, kisah Dodi yang mengundurkan diri sebagai Kades demi bekerja di Jepang menjadi viral di media sosial.

    Hal itu dibenarkan oleh Kabag Hukum Setda Kabupaten Ciamis, Deden Nurhadana.

    “Ternyata ada panggilan lagi (sebagai pekerja migran) di Jepang,” katanya saat dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telepon, Kamis (13/2/2025) pagi.

    Lantas berapa gaji Dodi sebagai Kades Sukamulya, hingga memilih mengundurkan diri untuk kembali menjadi pekerja migran?

    Aturan mengenai gaji yang didapat Kepala Desa Kabupaten Ciamis diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Ciamis Nomor 61 Tahun 2018 tentang Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

    Dalam Pasal 10 dijelaskan mengenai penghasilan tetap yang didapat Kepala Desa di Kabupaten Ciamis.

    Merujuk pada hal tersebut, penghasilan tetap Dodi Romdani senilai Rp 3.250.000.

    Dodi juga berhak mendapat tunjangan akhir masa jabatan sebagai Kepala Desa Rp 6.000.000.

    Sebelum resmi mengundurkan diri, Dodi sempat berkonsultasi dengan Bagian Hukum Setda Ciamis.

    Deden menjelaskan, soal kepala desa yang mengundurkan diri dan memilih bekerja di tempat lain, hal itu diperbolehkan secara aturan.

    “Itu haknya (mengundurkan diri), terangnya.

    Dikatakan Deden, ia tak mengetahui persis awal mula Dodi memutuskan mundur dan memilih bekerja di Jepang.

    Dari informasi yang ia terima, dulunya Dodi pernah bekerja di Jepang.

    “Pernah kerja di Jepang. Tempat kerjanya yang dulu kembali memanggil untuk kerja di sana,” jelasnya.

    Dikatakan Deden, Dodi berangkat ke Jepang pada 2024 lalu.

    Dodi diketahui menjabat sebagai Kades Sukamulya hampir enam tahun.

    Menurut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang baru, masa jabatan kepala desa adalah 8 tahun.

    “Masa jabatan (Dodi) ada dua tahun lagi,” kata Deden.

    Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis akan melantik Kades Sukamulya hasil pergantian antar waktu hari ini, Kamis.

    Sementara itu, kisah TKI lainnya juga pernah terjadi di Cirebon, Jawa Barat.

    Pilu kisah Hasannudin Burhan (42) yang pernah menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Malaysia.

    Diketahui, Hasannudin Burhan merupakan warga asal Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

    Berharap mendapatkan penghasilan yang layak, namun saat berangkat ternyata Hasan justru malah mendapatkan ancaman hingga intimidasi.

    Bahkan, Hasan sampai melarikan diri demi selamatkan nyawa.

    Ditemui di balai desa setempat, Hasan mengisahkan, perjalanan menjadi PMI ilegal dimulai dari tawaran seorang calo pada 2003 lalu.

    Tanpa menyadari risiko besar yang menantinya, ia tertarik bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di Malaysia dengan membayar sekitar Rp 7 juta.

    “Awalnya saya dapat tawaran dari seorang calo, kebetulan masih tetangga desa.”

    “Setelah minat, saya dibawa ke Jakarta untuk mendaftarkan diri ke PT.”

    “Selang beberapa hari, saya diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Pontianak,” ujar Hasan saat berbincang dengan media, Jumat (31/1/2025).

    Namun, sesampainya di Pontianak, Hasan baru menyadari bahwa ia tidak langsung diberangkatkan ke Malaysia. 

    Ia ditampung di sebuah penampungan sebelum dibawa ke Imigrasi untuk pembuatan paspor.

    “Paspor saya dibuat di Imigrasi Pontianak. Setelah dua hari, saya dibawa ke Entikong, perbatasan Indonesia-Malaysia.”

    “Saya baru tahu kalau saya akan masuk sebagai pekerja ilegal saat sudah di Malaysia,” ucapnya.

    Sebelum melintasi perbatasan, Hasan dan rekan-rekannya diberikan instruksi agar mengaku sebagai wisatawan yang hendak mengunjungi saudara jika ditanya pihak imigrasi Malaysia.

    Hasan akhirnya tiba di Kuching, Malaysia dan ditempatkan di sebuah mes sebelum dipekerjakan.

    Namun, kenyataan pahit menantinya.

    “Di Jakarta saya dijanjikan gaji Rp 1,5 juta per bulan. Tapi setibanya di Malaysia, perjanjian itu disobek, lalu dibuatkan kontrak baru oleh tekong di sana.”

    “Saya dipaksa menandatangani kontrak dengan gaji hanya Rp 250 ribu per bulan. Saya menolak, tapi saya ditodong pistol, akhirnya dengan terpaksa saya tanda tangan,” jelas dia.

    Setelah itu, Hasan dibawa ke kapal yang berada di tengah laut. 

    Di sana, ia bertemu seorang ABK asal Malang yang menyarankannya untuk segera pulang.

    “Dia bilang, ‘Kenapa masih muda kok larinya ke sini? Sayang lah, mendingan pulang aja.’ Saya mulai berpikir ulang,” katanya.

    Kesempatan melarikan diri datang saat kapal tempatnya bekerja mengalami kerusakan dan harus bersandar di sebuah pulau.

    “Di pulau itu, saya dan empat teman saya dari Sangir akhirnya memutuskan kabur. Kami ikut kapal lokal milik warga Malaysia,” ujarnya.

    Namun, pelarian Hasan tak mudah.

    Paspor dan dokumen pentingnya masih dipegang oleh tekong.

    “Saya harus mencuri dokumen saya sendiri. Kalau enggak, saya gak mungkin bisa keluar dari Malaysia.”

    “Saya menunggu malam, lalu mengambil paspor di brankas, karena saya gak punya uang untuk ongkos pulang, saya juga mengambil uang ringgit yang ada di sana,” ucap pria yang kini seorang aktivis buruh tersebut.

    Dengan uang tersebut, Hasan dan teman-temannya naik taksi menuju perbatasan, lalu kembali ke Indonesia.

    Kisah pria yang kini menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Persatuan Buruh Migran itu pun menjadi pengingat bahwa menjadi PMI ilegal sangat berisiko.

    Bahkan, baru-baru ini seorang PMI ilegal asal Bengkalis, Riau, bernama Basri (54) tewas ditembak otoritas maritim Malaysia saat berusaha masuk ke negara tersebut.

    Dari informasi yang dihimpun, Basri bersama empat PMI ilegal lainnya ditembak di perairan Tanjung Rhu, Selangor, pada 24 Januari 2025.

    Otoritas Malaysia mengklaim mereka melakukan perlawanan, tetapi saksi menyebut para PMI itu tidak bersenjata.

    Kasus ini menunjukkan bahwa PMI ilegal menghadapi risiko besar, mulai dari eksploitasi tenaga kerja hingga ancaman kekerasan.

    Hasan berharap kisahnya bisa menjadi pelajaran bagi calon pekerja migran agar menempuh jalur yang legal dan aman.

    “Jangan sampai ada lagi yang mengalami nasib seperti saya.”

    “Cari informasi yang benar sebelum berangkat kerja ke luar negeri. Jangan tergiur janji manis calo,” jelas dia.

    Nasib TKI ilegal lainnya

    Nasib tragis dialami Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di Arab Saudi.

    TKI ilegal bernama NN tewas usai melompat dari gedung rumah sakit di Jeddah.

    Reaksi keluarga NN mengetahui hal ini sungguh pilu.

    Diketahui, NN merupakan warga Desa Singajaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat.

    Laporan penyebab meninggalnya NN tertulis dalam surat dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bandung Barat akhir Oktober 2024.

    “Kita baru menerima surat dari Kemenlu 31 Oktober, tapi berdasarkan surat dari Kemenlu, yang bersangkutan meninggalnya itu sebenarnya di bulan Juli,” ungkap Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (P3TKT) Disnakertrans KBB Dewi Andhani saat ditemui di kantornya, Rabu (6/11/2024), melansir dari Kompas.com.

    Dari keterangan resmi yang dia dapat, sebelumnya NN sempat kabur dari tempatnya bekerja untuk kedua kali.

    Sehingga pada Juni 2024, NN ditempatkan di tempat penampungan.

    Namun, pada Juli 2024 di tempat penampungan, NN berusaha mengakhiri hidupnya dengan menenggak cairan pembersih lantai.

    Nyawa NN berhasil diselamatkan setelah dia dirawat di rumah sakit. Namun, di tengah perawatan, NN melompat dari jendela rumah sakit dan meninggal dunia.

    “Jadi disebutkan NN meninggal dunia usai lompat dari jendela rumah sakit. Kita baru terima surat pada 31 Oktober dari Kemenlu yang menerangkan ada warga KBB meninggal di Jeddah akibat bunuh diri” kata Dewi.

    Petugas sempat kewalahan mencari identitas NN lantaran dia berangkat ke Timur Tengah melalui jalur tidak resmi alias ilegal.

    Sulitnya mencari identitas itulah yang menjadi alasan informasi meninggalnya NN baru diketahui tiga bulan kemudian.

    “Keluarga baru tahu dari kami, meskipun mereka bilang sudah ikhlas, tapi pastinya mereka terpukul,” papar Dewi.

    Sesuai dengan peraturan pemerintah Arab Saudi, jenazah NN akhirnya dimakamkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah di Arab Saudi setelah dua bulan disemayamkan.

    Sebelumnya, Esty (44), seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Tulungagung, Jawa Timur meninggal dunia di Taiwan.

    Ibu 2 anak ini turut menjadi korban kebakaran rumah tingkat di Distrik Dayuan tempatnya tinggal selama di Taiwan.

    Kebakaran tersebut terjadi pada saat Imlek, Sabtu (10/2/2024) sekitar pukul 16.00 waktu Taiwan.

    Saat itu ada penghuni lantai 2 rumah susun itu diduga akan menyalakan kompor atau pemanas, namun meledak.

    Kobaran api membakar lantai dua rumah susun itu dan memblokade penghuni di lantai 2.

    Tiga orang di lantai 3 tidak bisa menyelamatkan diri dan meninggal dunia, salah satunya Esty.

    Perempuan 44 tahun itu meninggal dunia dalam kondisi terbakar, sementara dua lainnya meninggal di rumah sakit.

    Kepala Desa Jatimulyo, Sugiyono mengaku sudah mendapat laporan perihal musibah yang menimpa warganya ini.

    “Kami sudah mendapat kabar dari Taiwan. Benar, mbak Esty adalah warga kami,” ujar Sugiyono, Senin (12/2/2024).

    Sebelum kejadian, Esty sempat mengeluh tidak enak badan dan tidur di lantai tiga tempatnya tinggal.

    Saat dia tidur, terjadi kebakaran di lantai dua dan ia terjebak serta tak bisa melarikan diri. Ia pun ditemukan meninggal dunia.

    Menurut Sugiyono, Esty adalah ibu tunggal dan memiliki dia anak Selain itu Esty sudah 12 tahun bekerja di Taiwan.

    “Dia punya dua anak perempuan, satu sudah kuliah, satunya masih SMA,” sambung Sugiyono.

    Selama 12 tahun bekerja, Esty hanya sekali pulang ke Jatimulyo. Selama menjadi buruh migran, Esty sudah membangun rumah di kampung halamannya.

    Proses pembangunan pun dipercayakan ke saudaranya, sementara Esty hanya mencukupi dana pembangunan itu.

    “Keluarga sangat terpukul karena kabar meninggalnya mbak Esty sangat mendadak. Sebelumnya masih dalam kondisi sehat,” ucap Sugiyono.

    Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, Agus Santoso, mengaku belum menerima laporan perihal kejadian ini.

    “Kok saya belum mendapat laporan ya? Padahal kejadian seperti ini cepat disampaikan, hari libur pun disampaikan,” ucapnya, saat ditemui di Pendopo Kabupaten Tulungagung, Senin (12/2/2024).

    Agus menegaskan, pihaknya akan memastikan lebih dulu kabar meninggalnya warga Tulungagung di Taiwan ini.

    Disnakertrans akan mengupayakan kepulangan jenazah apapun statusnya baik pekerja migran legal maupun ilegal.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Elon Musk Diserbu PNS Amerika, Ramai-ramai Teriak Hacker

    Elon Musk Diserbu PNS Amerika, Ramai-ramai Teriak Hacker

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kelompok PNS federal kompak melawan pemerintahan Trump karena dinilai membocorkan data-data mereka ke Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE) di bawah kepemimpinan Elon Musk.

    Kelompok itu menyebutnya sebagai pembobolan data terbesar dan pelanggaran keamanan teknologi informasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat (AS).

    Kelompok PNS tersebut terdiri dari Departemen Angkatan Laut, Biro Penjara, Korps Insinyur Angkatan Darat AS, Departemen Pertanian, dan Badan Pembangunan Internasional AS.

    Kelompok itu mengatakan bahwa mereka mengetahui tentang pengungkapan tersebut melalui pemberitaan media.

    Sejak dilantik 3 minggu lalu, Trump menargetkan beberapa lembaga federal dalam upaya untuk efisiensi. Trump menunjuk miliarder Elon Musk sebagai “pegawai pemerintah khusus” untuk mendapatkan akses tanpa batas di USAID, Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja, dan Biro Perlindungan Konsumen.

    Para pegawai federal dalam tuntutan class action menyebut agen DOGE sebagai peretas yang mendapatkan akses tidak sah ke informasi mereka, termasuk nama, alamat, nomor Jaminan Sosial, nomor paspor, rekam medis, dan informasi keuangan para PNS federal.

    “Pengungkapan yang melanggar hukum ini telah – dan akan terus memiliki – efek merusak pada pekerja federal yang merugikan mereka. Termasuk pada kerusakan aktual, kerentanan yang sedang berlangsung terhadap peretasan lebih lanjut, serangan dunia maya, aktivitas penipuan, pencurian yang sebenarnya, dan gangguan mental yang sedang berlangsung,” kata kelompok tersebut.

    Sejak 20 Januari, Musk dan agen-agen DOGE-nya, telah mendapatkan akses ke sistem sensitif di Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja, dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen.

    Informasi tersebut termasuk sistem yang berada di Biro Layanan Fiskal yang mengontrol aliran lebih dari US$6 triliun setiap tahun melalui tunjangan Jaminan Sosial dan Medicare, gaji pegawai federal, pengembalian pajak, dan ribuan fungsi lainnya.

    Para agen juga dapat memperoleh akses ke data pekerja yang sensitif dan informasi rahasia dagang di Departemen Tenaga Kerja dan ke semua sistem komputer di badan perlindungan konsumen, yang mengatur perusahaan-perusahaan di Lembah Silikon seperti X, yang dimiliki oleh Musk, yang dulunya bernama Twitter.

    (fab/fab)

  • Cara Mudah Mendapatkan EFIN untuk Lapor SPT Tahunan 2025 secara Online, Lengkap dengan Persyaratannya

    Cara Mudah Mendapatkan EFIN untuk Lapor SPT Tahunan 2025 secara Online, Lengkap dengan Persyaratannya

    PIKIRAN RAKYAT – Setiap wajib pajak di Indonesia yang ingin melaporkan SPT Tahunan secara online melalui DJP Online wajib memiliki EFIN (Electronic Filing Identification Number). EFIN adalah nomor identifikasi elektronik yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

    Dengan memiliki EFIN, Sobat PR dapat melakukan berbagai transaksi perpajakan secara online, mulai dari pelaporan SPT tahunan, pembayaran pajak, hingga pengecekan status pajak.

    Berikut adalah cara mendapatkan EFIN secara online dengan mudah dan cepat untuk kebutuhan lapor SPT Tahunan 2025, lengkap dengan persyaratan mendapatkannya, hingga aktivitasi EFIN setelah diterima.

    Persyaratan Mendapatkan EFIN Online

    1. Wajib Pajak Pribadi

    KTP (untuk WNI) atau Paspor & KITAS/KITAP (untuk WNA) NPWP Alamat email dan nomor HP aktif

    2. Wajib Pajak Badan

    NPWP Badan KTP pengurus perusahaan Surat kuasa (jika diwakilkan) Cara Mendapatkan EFIN secara Online

    EFIN salah satu aspek penting bagi wajib lapor baik pribadi maupun badan untuk lapor SPT tahunan 2025.

    1. Email Kantor Pajak

    Unduh formulir permohonan EFIN di situs resmi DJP (www.pajak.go.id). Isi formulir dengan lengkap dan benar. Scan atau foto formulir yang telah ditandatangani serta dokumen pendukung seperti KTP dan NPWP. Kirimkan permohonan melalui email ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai domisili NPWP. Tunggu balasan dari petugas pajak yang akan mengirimkan EFIN ke email.

    2. Kring Pajak 1500200

    Hubungi Kring Pajak 1500200 pada jam kerja. Sampaikan permohonan aktivasi EFIN kepada petugas. Petugas akan memverifikasi identitas. Setelah verifikasi berhasil, EFIN akan dikirimkan melalui email.

    3. DJP Online atau Aplikasi M-Pajak

    Buka situs https://djponline.pajak.go.id atau aplikasi M-Pajak. Pilih menu Lupa EFIN jika sudah pernah mendaftar namun lupa nomor EFIN. Masukkan NPWP, email, dan nomor HP yang terdaftar. Sistem akan mengirimkan EFIN ke email. Aktivasi EFIN Setelah Diterima

    Setelah mendapatkan EFIN, Sobat PR harus mengaktifkannya dengan langkah ini. Pertama login ke DJP online, kemudian masukkan NPWP dan EFIN untuk reset password, lalu buat password baru dan simpan. Setelah semua langkah telah dilakukan maka EFIN siap digunakan untuk lapor SPT tahun 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kena Efisiensi, Anggaran Kemenlu Terpangkas Rp 2 Triliun

    Kena Efisiensi, Anggaran Kemenlu Terpangkas Rp 2 Triliun

    Kena Efisiensi, Anggaran Kemenlu Terpangkas Rp 2 Triliun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggaran Kementerian Luar Negeri (
    Kemenlu
    ) terpangkas sebesar Rp 2 triliun dari pagu anggaran 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp 9,8 triliun.
    Sekretaris Jenderal Kemenlu Cecep Herawan mengatakan, Kemenlu baru menerima surat dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait anggaran yang terkena efisiensi.
    “Baru saja kami juga menerima surat dari Menteri Keuangan mengenai detail angka efisiensi Kementerian Luar Negeri, yakni menjadi sebesar Rp 2.032.137.571.000,” ujar Cecep dalam rapat bersama Komisi I, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).
    “(Angka tersebut) terdiri dari efisiensi belanja barang sebesar Rp 1.491.450.829.000 dan efisiensi belanja modal sebesar Rp 540.686.742.000,” katanya lagi.
    Cecep menjelaskan bahwa pagu anggaran Kemenlu tahun 2025 awalnya telah ditetapkan sebesar Rp 9.896.588.491.000.
    Adapun 74,69 persen dari anggaran tersebut digunakan untuk alokasi belanja yang bersifat kebutuhan dasar dan mandatory, yakni sebesar Rp 7.391.371.446.000.
    “(Anggaran) dialokasikan untuk belanja pegawai, mutasi
    homestaff
    , belanja sewa gedung kantor perwakilan dan wisma, duta besar serta konsul jeneral, sewa rumah para
    homestaff
    ,” kata Cecep.
    Kemudian, untuk pembayaran kontribusi keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional, pencetakan paspor, stiker visa dan dokumen kekonsuleran lainnya, serta untuk perlindungan warga negara Indonesia.
    Sementara itu, anggaran belanja yang bersifat pelaksanaan tugas dan fungsi esensial Kemenlu sebesar 25,31 persen atau sebesar Rp 2.505.217.045.
    “Anggaran ini dialokasikan untuk pelaksanaan program pemeliharaan gedung, kendaraan dan jaringan, serta belanja modal,” ujar Cecep.
    Sebagai informasi, kebijakan
    efisiensi anggaran
    tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Menteri tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian atau Lembaga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.