Xcloud.id

Produk: Paspor

  • Kuota Haji Sumenep 2026 Bertambah: CJH Diminta Segera Lunasi BPIH

    Kuota Haji Sumenep 2026 Bertambah: CJH Diminta Segera Lunasi BPIH

    Sumenep (beritajatim.com) – Pemerintah telah menetapkan kuota Calon Jemaah Haji (CJH) 2026. Untuk Kabupaten Sumenep, kuota CJH tahun ini naik dibanding tahun lalu.

    “Alhamdulillah, kuota calon jemaah haji 2026 sudah ditetapkan. Untuk Sumenep ada peningkatan, tetapi tidak banyak,” kata Kepala Kantor Kementerian Agama Sumenep, Ahmad Halimy, Rabu (03/12/2025).

    Kuota calon haji 2026 untuk Kabupaten Sumenep ditetapkan sebanyak 1.012 orang. Jumlah tersebut naik dibanding 2025 sebanyak 994 orang.

    “Setelah ada penetapan kuota, maka diharapkan para CJH segera melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Sesuai informasi, batas akhir pelunasan hingga 23 Desember 2025,” terangnya.

    Ia mengatakan, ada beberapa tahapan yang harus dipersiapkan oleh para calon jemaah haji, yakni pembuatan paspor dan visa. Setelah paspor selesai, CJH diminta untuk melakukan proses perekaman data biometrik meliputi foto, sidik jari, dan data paspor. “Data yang terekam akan dikirimkan langsung ke sistem Pemerintah Arab Saudi untuk penerbitan visa haji,” terangnya.

    Selain itu, lanjut Halimy, para calon jemaah haji juga harus belajar dan memahami manasik, serta wajib sehat secara fisik dan mental. “Para calon jemaah haji nantinya harus mengikuti pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi fisik dan mental mereka memenuhi syarat istitha’ah. Ini merupakan syarat haji wajib,” paparnya.

    Ia menambahkan, untuk kuota calon haji cadangan tahun 2026, hingga saat ini belum ada informasi yang diterima Kantor Kementerian Agama Sumenep.

    “Biasanya untuk kuota cadangan ini akan disampaikan setelah tahap pelunasan BPIH selesai. Jadi para calon jemaah haji yang masuk kuota tahun ini, silakan segera melakukan pelunasan di bank-bank penerima setoran awal dulu,” ungkapnya. (tem/kun)

  • Imigrasi Surabaya Buka Layanan Pembuatan Paspor di Ramadan Expo Royal Plaza

    Imigrasi Surabaya Buka Layanan Pembuatan Paspor di Ramadan Expo Royal Plaza

    Surabaya (beritajatim.com) – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya resmi membuka layanan pembuatan dan penggantian paspor di ajang Memorandum Umrah Ramadan Expo yang berlangsung di Royal Plaza Surabaya. Layanan ini hadir mulai Rabu (3/12/2025) hingga Jumat (5/12/2025).

    Supervisor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Gigih Tri Hatmadja, menyampaikan bahwa kehadiran layanan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama memorandum yang disepakati dengan penyelenggara.

    “Kerja sama memorandum untuk membuka stand pengurusan paspor agar kita lebih dekat ke masyarakat,” ujarnya.

    Layanan Paspor Hadir Lebih Dekat untuk Jemaah Haji dan Umrah

    Gigih menjelaskan, partisipasi Imigrasi dalam pameran ini bertujuan mempermudah masyarakat—terutama calon jemaah haji dan umrah—untuk mengurus dokumen perjalanan tanpa harus datang ke kantor imigrasi.

    Calon pemohon cukup membawa berkas asli dan fotokopi ukuran A4 masing-masing satu lembar, meliputi KTP, Kartu Keluarga (KK), akta lahir/ijazah/surat nikah, serta satu materai. Semua proses mulai dari pengecekan berkas, pengambilan foto, hingga wawancara dilakukan langsung di lokasi pameran.

    Jadwal dan Mekanisme Pelayanan

    Stand Imigrasi dibuka selama jam kerja hingga pukul 14.30 WIB, menyesuaikan kebutuhan proses input data dan tahapan teknis lainnya.

    “Untuk stand Imigrasi sendiri, kita laksanakan kenapa sampai jam setengah tiga sore, karena untuk input data dan proses foto dan wawancara,” jelas Gigih.

    Bagi masyarakat yang datanya lengkap dan sesuai, proses dapat dilakukan langsung di lokasi tanpa harus kembali ke kantor imigrasi.

    “Kalau pun masyarakat yang membutuhkan paspor dengan data lengkap KTP, KK, akte, tidak ada perbedaan data, bisa kami layani langsung. Tapi kalau memang ada perbedaan data, itu bisa datang di berikutnya untuk dibenerin datanya agar lebih jauh,” tambahnya.

    Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto saat di Memorandum Expo dci Royal Plaza Surabaya

    Jika masih ada kekurangan persyaratan, pemohon diberikan waktu untuk melengkapi. Pengambilan paspor yang tidak dapat diselesaikan hingga akhir pameran tetap bisa dilakukan di Kantor Imigrasi Juanda.
    “Kalau tidak bisa di hari Jumat, nanti paspor bisa diambil di Juanda untuk pengambilan paspornya,” tutup Gigih.

    Hadir hingga 7 Desember

    Selain layanan paspor, pengunjung juga dapat bertemu langsung dengan berbagai penyedia jasa travel umrah dan menikmati promo spesial selama pameran berlangsung. Gelaran Memorandum Umrah Ramadan Expo berlangsung hingga 7 Desember 2025 di Royal Plaza Surabaya. (ted)

  • Tok! PN Jaksel Putuskan Tak Terima Praperadilan Paulus Tannos

    Tok! PN Jaksel Putuskan Tak Terima Praperadilan Paulus Tannos

    Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak dapat menerima permohonan gugatan praperadilan dari terdakwa kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos.

    Sidang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka Paulus Tannos itu dipimpin oleh Hakim tunggal Halida Rahardhini di ruangan sidang utama PN Jakarta Selatan.

    “Dalam pokok perkara menyatakan praperadilan pemohon tidak dapat diterima,” kata Halida di ruang sidang PN Jaksel, Selasa (2/12/2025).

    Halida menilai permohonan praperadilan Paulus Tannos itu error in objecto dan bersifat prematur.

    Dengan demikian, melalui putusan sidang praperadilan ini juga, penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP terkait Paulus Tannos tetap dilanjutkan.

    “Permohonan Praperadilan a quo adalah error in objecto dan bersifat prematur untuk diajukan,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Paulus Tannos merupakan tersangka KPK dalam kasus korupsi e-KTP sejak 2019.

    Dia sempat berstatus DPO dan mengelabui petugas dan pergi ke Singapura agar terhindar dari jeratan hukum.

    Paulus pernah memalsukan identitasnya dengan mengubah nama menjadi Tjihin Thian Po dan memiliki paspor negara Guinea-Bissau. 

    Aparat penegak hukum di Indonesia bekerja sama dengan interpol di Singapura hingga akhirnya Paulus ditangkap.

    Setelahnya, dia ditahan sementara di Changi Prison, Singapura. Tannos kini tengah menjalani sidang ekstradisi ke Indonesia.

  • Imigrasi Blitar Cuci Gudang, Musnahkan 38 Ribu Lebih Paspor dan Izin Tinggal

    Imigrasi Blitar Cuci Gudang, Musnahkan 38 Ribu Lebih Paspor dan Izin Tinggal

    Blitar (beritajatim.com) – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar melakukan langkah tegas dalam tata kelola kearsipan dengan memusnahkan puluhan ribu dokumen fisik. Sebanyak 38.146 berkas arsip substantif dimusnahkan di Pendopo Kantor Imigrasi Blitar pada pada Senin (1/12/2025, sebagai wujud komitmen efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi negara.

    Pemusnahan ini bukan sekadar bersih-bersih gudang, melainkan prosedur vital untuk menjamin keamanan data serta kepastian hukum dalam pengelolaan dokumen negara yang telah habis masa retensinya.

    Kepala Kantor Imigrasi Blitar, Aditya Nursanto, yang memimpin langsung kegiatan tersebut, menegaskan bahwa arsip imigrasi memiliki nilai strategis yang jauh melampaui sekadar tumpukan kertas.

    “Pengelolaan arsip adalah bagian fundamental dalam mendukung kepentingan hukum. Arsip-arsip ini berperan krusial dalam penyediaan dokumen untuk proses penyelidikan perkara. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, mulai dari penyimpanan hingga pemusnahannya,” tegas Aditya dalam sambutannya.

    Pernyataan ini diamini oleh Arsiparis Ahli Muda Biro Umum Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Elfi Susanti. Ia menekankan bahwa setiap langkah pemusnahan harus berpijak pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat.

    “Proses pemberkasan hingga pemusnahan wajib mengikuti standar yang ditetapkan. Ini penting agar arsip yang ada dapat menjadi dasar pertimbangan yang valid dalam pengambilan keputusan dan kebijakan strategis,” ujar Elfi, ditulis Selasa (2/12/2025).

    Prosesi eksekusi arsip dilakukan secara simbolis menggunakan mesin pencacah (shredder). Langkah awal dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi Blitar, disusul oleh Elfi Susanti, serta saksi-saksi dari Kanwil Kemenkumham Jatim dan Biro Umum.

    Dari total 38.146 berkas yang dimusnahkan, mayoritas merupakan dokumen pelayanan publik yang masa retensinya telah berakhir, meliputi:

    Berkas DPRI (Dokumen Perjalanan Republik Indonesia/Paspor) Tahun 2021–2022.
    Berkas perpanjangan izin kunjungan.
    Permohonan Izin Masuk Kembali (IMK/MERP).
    Exit Permit Only (EPO).
    Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM).

    Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Arsip oleh Kepala Kantor dan para saksi, termasuk Retno Handyaningsih (Arsiparis Ahli Muda Biro Umum), serta perwakilan Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Timur, Alfi Syahrin dan M. Bismo Indro Prakoso.

    Pemusnahan ini menjadi bukti transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Blitar dalam manajemen birokrasi, memastikan tidak ada penyalahgunaan dokumen fisik di masa mendatang. [owi/beq]

  • Berbondong-bondong Warga Israel Daftar Jadi Warga Portugal

    Berbondong-bondong Warga Israel Daftar Jadi Warga Portugal

    Jakarta –

    Ribuan warga Israel tiba-tiba membuat antrean panjang di luar Kedutaan Besar Portugal. Mereka ingin mendaftarkan diri sebagai warga negara Portugal. Kenapa?

    Permintaan ini memang meningkat sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Tak hanya itu, banyak juga warga Israel mencari paspor kedua demi keamanan.

    Dilansir The Times of Israel, Senin (1/12/2025), antrean mengular itu terjadi di luar Gedung Cinema City Gliot, yang menjadi lokasi Kedutaan Besar Portugal, di pusat kota Ramat Hasharon. Antrean panjang ini terjadi sejak Jumat (28/11) waktu setempat.

    Orang-orang yang datang tanpa penjadwalan sebelumnya, diperbolehkan untuk membuat janji temu dengan Kedutaan Besar Portugal untuk mendaftar kewarganegaraan atau memperbarui paspor Portugal.

    Antrean mengular dari pintu masuk kompleks hingga ke gedung parkir bawah tanah, setelah Kedutaan Portugal mengumumkan akan mengizinkan orang-orang untuk menunggu secara langsung atau tanpa adanya. Mereka kebanyakan juga memperbarui paspor pada Desember dan Januari.

    Bulan lalu, Kedutaan Portugal mengumumkan bahwa pihaknya membuka acara khusus bernama “Masa lalu telah kembali’, yang mem-bypass sistem janji temu online yang selalu melebihi kapasitas.

    Pengumuman itu menyebar cepat, dan menarik lebih banyak orang daripada yang dapat ditampung oleh lokasi tersebut, dengan orang-orang mengantre sepanjang hari. Bahkan banyak yang tiba sebelum fajar dengan harapan mendapatkan antrean di depan.

    Menurut postingan akun Facebook milik Kedutaan Portugal, “ribuan” warga terbantu dan “tidak ada yang terabaikan”. Lonjakan jumlah pemohon kewarganegaraan Portugal oleh warga Israel ini dimulai setelah otoritas Portugal mengesahkan “law of return” atau “undang-undang kepulangan” pada tahun 2015, yang memungkinkan para keturunan Yahudi Sephardi Portugis yang terdampak inkuisisi abad ke-16 untuk mendaftar kewarganegaraan.

    Pada Desember 2023, pemerintah Portugal mengumumkan rencana untuk mengakhiri kebijakan itu, dengan menyatakan bahwa tujuan pemulangan telah “terpenuhi”. Namun, ternyata undang-undang itu direvisi, tidak dihapuskan sepenuhnya, untuk membuat pengajuan kewarganegaraan oleh keturunan Yahudi Sephardi lebih restriktif dan bersyarat, termasuk menunjukkan ikatan yang lebih kuat dengan Portugal, seperti tinggal di negara itu setidaknya tiga tahun.

    Kewarganegaraan Portugal memiliki daya tarik yang luas bagi warga Israel, termasuk kebebasan bergerak yang menyertai paspor Uni Eropa. Portugal juga memiliki pajak dan biaya hidup yang lebih rendah daripada Israel, meskipun tingkat pendapatannya juga secara proporsional lebih rendah.

    Halaman 2 dari 2

    (azh/rfs)

  • 35 WNI Belum Diketahui Keberadaannya, KJRI Hong Kong Terus Melakukan Koordinasi

    35 WNI Belum Diketahui Keberadaannya, KJRI Hong Kong Terus Melakukan Koordinasi

    JAKARTA – Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong terus melakukan koordinasi dengan otoritas setempat terkait dengan kebakaran hebat melanda Kompleks Wang Fuk Court, Tai Po pekan lalu.

    “Estimasi jumlah WNI tinggal di kompleks apartemen adalah 140 orang. Sebanyak 95 selamat, sembilan terverifikasi meninggal dunia, satu dirawat di RS dan 35 unknown whereabouts,” tulis KJRI Hong Kong dalam keterangannya, Senin (1/12).

    “KJRI Hong Kong terus berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk melakukan upaya terbaik repatriasi jenazah dan hak-hak korban,” tambah KJRI.

    Diketahui, insiden kebakaran di tujuh gedung apartemen pada kawasan pemukiman Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong, dideteksi sejak Rabu pekan lalu, menjelang pukul 15:00 waktu setempat dengan eskalasi yang cepat sehingga mencapai tingkat peringatan tertinggi di Hong Kong “No. 5 alarm” pada pukul 18:22 waktu setempat.

    Diberitakan sebelumnya, KJRI Hong Kong bergerak cepat membuka posko kedaruratan di Gedung KJRI Hong Kong sejak Rabu malam. KJRI juga bergerak cepat berkoordinasi dengan otoritas setempat guna memperoleh akses informasi terhadap warga negara Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang terdampak.

    “Setelah mendapatkan izin otoritas setempat, sejak Kamis (27/11) pagi mengirimkan tim ke lapangan untuk melakukan identifikasi dan verifikasi WNI/PMI yang terdampak, serta distribusi bantuan logistik yang diperlukan, seperti; makanan, minuman dan sanitary pack,” jelas KJRI.

    KJRI Hong Kong kemudian juga mendirikan posko kedaruratan pada Tai Po Community segera setelah mendapatkan clearence dari Pemerintah Hong Kong dan Tai Po District Office pada Hari Jumat.

    “Fungsinya untuk identifikasi dan verifikasi WNI/PMI yang terdampak; distribusi bantuan logistik yang diperlukan; dalam hal kehilangan Paspor RI, melakukan fasilitasi awal guna penerbitan ulang, dan asistensi lain yang mungkin dilakukan sesuai dengan protokol keselamatan, hukum dan ketentuan setempat yang berlaku,” urai KJRI Hong Kong.

    Selain itu, KJRI Hong Kong juga menjalin komunikasi dengan simpul-simpul masyarakat guna menjaring informasi keberadaan dan kondisi WNI/PMI yang mungkin terdampak.

    Hingga saat ini, jumlah korban tewas akibat peristiwa tersebut mencapai 146 orang, sementara 79 lainnya luka serius.

    Otoritas setempat masih terus melakukan upaya pencarian korban. Pemerintah Hong Kong memperingatkan, jumlah korban tewas akan terus bertambah seiring dengan pencarian dan identifikasi korban yang masih terus berlangsung.

  • DPR Minta Gratiskan Penerbitan Kembali Dokumen Imigrasi Korban Bencana Sumatera

    DPR Minta Gratiskan Penerbitan Kembali Dokumen Imigrasi Korban Bencana Sumatera

    JAKARTA – Komisi XIII DPR RI meminta pemerintah memberikan kemudahan penerbitan kembali dokumen keimigrasian bagi warga korban banjir dan longsor di Sumatera Barat. Banyak warga dilaporkan kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen penting akibat bencana yang melanda pada akhir November 2025.

    Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mendorong jajaran Imigrasi di Sumatera Barat untuk membebaskan syarat dan biaya bagi warga terdampak.

    “Kami mendorong Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Barat untuk berkomitmen dalam menerbitkan kembali dokumen keimigrasian terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam di Sumatera Barat dengan pembebasan persyaratan dokumen dan pungutan biaya,” ujar Willy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, 30 November.

    Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh menimbulkan kerusakan besar pada permukiman dan infrastruktur. Sejumlah warga kehilangan dokumen penting, termasuk paspor.

    “Kemudahan syarat dibutuhkan juga karena dokumen adminduk korban banjir dan longsor juga terkena dampak,” katanya.

    Willy menilai kemudahan administrasi merupakan bentuk bantuan nyata bagi warga terdampak, selain bantuan logistik. Hal ini dinilai dapat membantu masyarakat kembali mengakses layanan publik.

    “Bantuan bukan hanya tentang logistik, tapi juga bisa dalam bentuk penerbitan kembali dokumen kenegaraan yang rusak,” kata Legislator dari Dapil Jawa Timur XI itu.

    Menurut Willy, Imigrasi Sumatera Barat telah menyatakan kesiapan menjalankan kemudahan layanan tersebut. Dorongan Komisi XIII DPR RI diharapkan dapat mempercepat pemulihan administrasi bagi warga terdampak.

    Pihak Imigrasi juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan, mengingat penerbitan dokumen keimigrasian berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

  • KPK Yakin Status DPO Paulus Tannos Tak Bisa Menangkan Praperadilan

    KPK Yakin Status DPO Paulus Tannos Tak Bisa Menangkan Praperadilan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin dapat memenangkan sidang praperadilan yang diajukan oleh Tjhin alias Paulus Tannos.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan hakim praperadilan akan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 yang melarang tersangka berstatus buron mengajukan praperadilan

    Perlu diketahui, Paulus Tannos masuk daftar Pencarian Orang (DPO) KPK dalam kasus korupsi e-KTP yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.

    Budi mengungkapkan, isi surat tersebut menyatakan bahwa penasihat hukum atau keluarga tetap mengajukan, maka hakim wajib menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Putusan tersebut tidak dapat ditempuh upaya hukum apa pun.

    “Aturan ini diterbitkan untuk mencegah adanya pihak-pihak yang menghindar atau melarikan diri, namun tetap mencoba menggugat keabsahan penyidikan,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/11/2025).

    Budi menjelaskan, tidak adil ketika seseorang menolak hadir dan tidak koorperatif hingga melarikan, namun mempersoalkan keabsahan status tersangka yang ditetapkan.

    Budi menilai, negara tidak memberikan ruang bagi pihak yang melakukan hal tersebut. Dia menyampaikan pihaknya terus berupaya memanggil Paulus untuk melakukan pemeriksaan agar proses hukum berjalan sesuai prosedur.

    “Sebetulnya yang diperlukan saat ini bukan praperadilan, tapi kehadiran tersangka, agar proses hukumnya dapat berjalan efektif,” tambah Budi.

    Lembaga antirasuah hingga saat ini terus berupaya menerbangkan Paulus Tannos dari Singapura ke Indonesia agar proses hukum berjalan. 

    KPK juga telah bekerja sama dengan otoritas internasional untuk memulangkan Paulus. 

    Sekadar informasi, Paulus mengelabui petugas dan pergi ke Singapura agar terhindar dari jeratan hukum.

    Paulus pernah memalsukan identitasnya dengan mengubah nama menjadi Tjihin Thian Po dan memiliki paspor negara Guinea-Bissau.

    Aparat penegak hukum di Indonesia bekerja sama dengan interpol di Singapura hingga akhirnya Paulus ditangkap. Setelahnya, dia ditahan sementara di Changi Prison, Singapura. Kini dirinya tengah menjalani sidang ekstradisi ke Indonesia.

  • Menteri Mukhtarudin: Indonesia Siaga Penuh Lindungi Pekerja Migran Korban Kebakaran Tai Po Hong Kong Nasional 28 November 2025

    Menteri Mukhtarudin: Indonesia Siaga Penuh Lindungi Pekerja Migran Korban Kebakaran Tai Po Hong Kong Nasional 28 November 2025

    Menteri Mukhtarudin: Indonesia Siaga Penuh Lindungi Pekerja Migran Korban Kebakaran Tai Po Hong Kong
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyampaikan dukacita mendalam atas tragedi kebakaran dahsyat di Apartemen Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong, yang terjadi pada Rabu (26/11/2025).
    Kebakaran itu merenggut sedikitnya 75 jiwa, melukai 76 orang, dan menyebabkan 270 orang masih hilang hingga kini. Peristiwa itu juga berdampak serius bagi sejumlah
    pekerja migran
    Indonesia (
    PMI
    ) yang tinggal atau bekerja di kawasan tersebut.
    Pemerintah Indonesia melalui
    Kementerian P2MI
    memantau situasi secara intensif dan berkoordinasi dengan otoritas Hong Kong untuk memastikan keselamatan serta pemenuhan hak-hak PMI.
    Berdasarkan koordinasi terbaru dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Hong Kong, kebakaran tersebut diklasifikasikan sebagai kejadian darurat alarm tingkat 5.
    Kebakaran bermula dari percikan api pada perancah bambu eksternal di Wang Cheong House, bangunan paling timur kompleks tersebut, sekitar pukul 14.51 waktu setempat.
    Api dengan cepat merambat ke delapan menara bangunan berusia 41 tahun itu. Dugaan sementara, kebakaran diperparah penggunaan material mudah terbakar, seperti papan polistirena untuk renovasi dinding luar senilai sekitar 42,43 juta dollar Hong Kong, serta cuaca kering dengan peringatan bahaya kebakaran dari Hong Kong Observatory.
    Lebih dari 1.000 petugas pemadam kebakaran dikerahkan, dan api baru sepenuhnya terkendali setelah lebih dari 24 jam. Seorang petugas pemadam, Ho Wai Ho (37), menjadi korban jiwa pertama di antara para pahlawan penyelamat.
    Otoritas Hong Kong telah menangkap tiga tersangka, dua direktur dan seorang konsultan perusahaan konstruksi yang menangani renovasi, atas dugaan kelalaian yang menyebabkan korban jiwa, termasuk keterlambatan evakuasi dan penggunaan material tidak sesuai standar keselamatan.
    Investigasi mendalam tengah dilakukan oleh pasukan khusus Hong Kong, termasuk penelusuran terhadap 16 inspeksi keselamatan yang pernah dilakukan Departemen Tenaga Kerja Hong Kong.
    Salah satu inspeksi terakhir mengeluarkan peringatan tertulis pada 20 November 2025 terkait pencegahan kebakaran.
    Menteri Mukhtarudin mengatakan, Kementerian P2MI mendukung penuh upaya otoritas Hong Kong dan mendorong transparansi agar tragedi serupa tidak terulang.
    Kompleks Wang Fuk Court diketahui merupakan permukiman padat yang dihuni ribuan warga di distrik suburban Tai Po, dekat perbatasan China Daratan.
    Hingga kini, relawan dan komunitas Indonesia di Hong Kong telah membuka posko bantuan di tempat penampungan sementara, seperti Kwong Fuk Community Hall, Tai Po Community Centre, serta beberapa sekolah lokal. Mereka menyediakan makanan, pakaian, dan pendampingan emosional bagi PMI terdampak.
    Kementerian P2MI juga menyelesaikan pendataan awal dan berkoordinasi dengan kepolisian Hong Kong melalui
    hotline
    pencarian korban di Fung Leung Kit Memorial Secondary School serta meja bantuan di Rumah Sakit Alice Ho Miu Ling Nethersole.
    Berdasarkan data yang diverifikasi, sebagian besar PMI dalam kondisi aman, meskipun beberapa mengalami cedera ringan akibat menghirup asap.
    “Namun, kami menyesal menyampaikan bahwa dua PMI, yaitu Novita dan Erawati, tidak terdaftar dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan,” ujar Mukhtarudin dalam siaran pers.
    Hal itu diketahui setelah pengecekan melalui sistem SMILE berdasarkan data paspor, nama, dan tanggal lahir mereka.
    Kementerian P2MI telah memulai proses pendaftaran darurat dan penyaluran bantuan sosial bagi keduanya. Lembaga pemerintah ini juga mengimbau seluruh PMI di Hong Kong untuk memverifikasi status perlindungan sosial melalui aplikasi resmi Kementerian P2MI.
    Untuk mendukung pemulihan psikologis korban dan keluarga, tersedia layanan bantuan berikut:
    Bagi pekerja migran yang membutuhkan layanan dalam Bahasa Indonesia dapat menghubungi Peduli Kasih Hong Kong Hotline: +852 5688 7554. 
    Tim konseling Kementerian P2MI siap memberi pendampingan 24 jam, termasuk dukungan repatriasi bila diperlukan.
    Menteri Mukhtarudin menegaskan, Kementerian P2MI berkomitmen menyampaikan pembaruan resmi seiring perkembangan investigasi dan koordinasi dengan otoritas Hong Kong.
    Ia juga mengimbau seluruh PMI di luar negeri untuk selalu memprioritaskan keselamatan, termasuk memastikan perlindungan kerja dan mematuhi prosedur keselamatan bangunan.
    “Mari kita doakan agar pencarian korban hilang segera membuahkan hasil dan proses pemulihan berjalan lancar. Indonesia bersatu untuk melindungi rakyatnya di mana pun berada,” ujar Mukhtarudin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hadirkan Layanan untuk Lapas, BRI Terima Penghargaan dari IMIPAS

    Hadirkan Layanan untuk Lapas, BRI Terima Penghargaan dari IMIPAS

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung program nasional melalui berbagai kerja sama strategis dengan kementerian dan lembaga negara. Dalam acara yang digelar di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta Timur, BRI menerima Piagam Penghargaan Mitra Kerja Sama dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (IMIPAS).

    Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BRI dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta 13 Program Akselerasi yang menjadi fokus transformasi Kementerian IMIPAS.

    Kementerian IMIPAS menilai BRI telah memberikan dukungan strategis yang konsisten dan berkelanjutan melalui sejumlah kerja sama yang terjalin baik, mulai dari penyediaan layanan perbankan di lingkungan IMIPAS, pelayanan pembayaran Paspor, Visa on Arrival, dan Overstay di Ditjen Imigrasi, hingga layanan transaksi cashless di Lapas/Rutan Ditjen Pemasyarakatan.

    Ketiga bentuk kerja sama tersebut menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan tata kelola administrasi dan penguatan layanan publik yang dijalankan Kementerian IMIPAS. Kehadiran BRI melalui layanan perbankan berbasis digital dinilai memberi nilai tambah dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi proses pelayanan di lingkungan kementerian.

    Direktur Corporate Banking BRI, Riko Tasmaya, menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada BRI. Menurutnya, apresiasi dari Kementerian IMIPAS menjadi dorongan bagi perseroan untuk terus berinovasi dan memperkuat dukungan terhadap institusi pemerintah.

    “Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi BRI untuk terus memberikan kontribusi terbaik dan memperkuat kerja sama dengan Kementerian IMIPAS. Kami berkomitmen mendukung penuh implementasi program-program strategis pemerintah melalui inovasi layanan perbankan yang aman, cepat, dan terintegrasi,” ujar Riko, dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2025).

    Riko menambahkan, BRI terus melakukan transformasi digital untuk menghadirkan layanan yang mampu menjawab kebutuhan organisasi berskala besar seperti IMIPAS. Dalam beberapa tahun terakhir, BRI telah menghadirkan berbagai solusi korporasi yang mendukung kelancaran administrasi keuangan serta meningkatkan efisiensi operasional di berbagai instansi pemerintah.

    Dengan jaringan layanan yang luas dan teknologi yang terus berkembang, BRI berharap dapat terus menjadi mitra yang relevan sekaligus memberikan nilai berkelanjutan bagi institusi pemerintah.

    Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Jenderal Pol. (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas dukungan BRI yang dinilai konsisten, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan kementerian. Ia menegaskan sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan merupakan komponen penting dalam menciptakan tata kelola keuangan yang modern dan terpercaya. Pada akhirnya akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan masyarakat.

    Ke depan, BRI berkomitmen memperkuat sinergi dengan Kementerian IMIPAS melalui pengembangan layanan perbankan yang lebih inovatif dan berfokus pada digitalisasi proses bisnis. BRI meyakini bahwa kolaborasi yang berkelanjutan antara lembaga perbankan dan pemerintah akan mendorong terciptanya ekosistem pelayanan publik yang lebih modern, inklusif, dan berdaya saing.

    (prf/ega)