Produk: Paspor

Barang Bukti Kasus Kematian Diplomat Kemlu, Ada Buku Karangan Korban Megapolitan 29 Juli 2025

Barang Bukti Kasus Kematian Diplomat Kemlu, Ada Buku Karangan Korban
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Satu buku berjudul “Diplomat Pertama: Sebuah Pencapaian Cita-Cita” menjadi salah satu barang bukti yang ditunjukkan polisi dalam jumpa pers kasus kematian ADP (39), diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang ditemukan tewas dengan kondisi seluruh kepala terlilit lakban kuning.
Berdasarkan pantauan
Kompas.com
, tertulis nama
Arya Daru Pangayunan
pada bagian atas sampul buku yang berwarna dominan hitam dan putih tersebut. Sampul buku itu bergambar paspor berwarna hitam dan sebuah pulpen.
Barang bukti lain yang diamankan meliputi satu celana berwarna biru, satu unit Macbook Air A1466, satu laptop merek Dell, satu unit DVR merek Hikvision, dan satu bundel lakban kuning.
Selain itu, terdapat satu kotak berwarna cokelat. Di atas kotak itu terdapat daftar barang bukti sebagai berikut:
Ada pula satu paket barang bukti yang dibungkus plastik putih berisi:
Dalam plastik putih lainnya ditemukan barang bukti beberapa bungkus bekas makanan, di dalamnya terdapat:

Pada plastik putih yang berbeda, terdapat barang bukti lain sebagai berikut:
Adapun daftar narasumber yang hadir dalam jumpa pers ini meliputi Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya, Apsifor, Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, RSUPN CM, Puslabfor Polri, Dirressiber Polda Metro Jaya, dan Pusident Polri.
Di dalam ruang jumpa pers ini juga terdapat sebuah layar lebar. Sejauh ini jumpa pers belum berlangsung meski dijadwalkan pada Selasa (29/7/2025) pukul 14.30 WIB.
Diketahui, diplomat Kemlu berinisial ADP ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/7/2025).
Saat ditemukan, korban dalam posisi tergeletak di atas kasur. Kepalanya terlilit lakban kuning, sementara tubuhnya tertutup selimut biru.
Dari hasil olah TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya gulungan lakban, kantong plastik, dompet, bantal, sarung celana, dan pakaian milik korban.
Selain itu, turut ditemukan obat sakit kepala dan obat lambung, meskipun belum dipastikan kaitannya dengan penyebab kematian.
Penyidik juga menemukan sidik jari ADP pada permukaan lakban yang melilit kepalanya.
Namun, hingga kini polisi masih menyelidiki apakah lakban tersebut dipasang oleh korban sendiri atau oleh orang lain.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/07/2025 14:55
Seskab Teddy Temui Menteri Imipas Agus Andrianto, Bahas Apa? – Page 3

Sebelumnya, Menteri Imipas Agus Andrianto menyebut layanan keimigrasian harus terus disederhanakan tanpa mengurangi kualitas dan kepastian hukum, karena peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan bagian dari reformasi birokrasi.

“Pelayanan keimigrasian harus adaptif dan mudah sebagai wujud negara yang bersih dan terpercaya,” kata Agus saat mengunjungi Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Bandung, Jawa Barat, pada pekan lalu, dikutip dari Antara.

Dalam kunjungannya, Menteri Agus meninjau langsung pelaksanaan pelayanan keimigrasian bagi masyarakat. Dia juga menyapa pemohon paspor serta warga negara asing (WNA) yang tengah mengurus perpanjangan izin tinggal atau KITAS.

Selain itu, dia berdialog dengan pemohon layanan keimigrasian dan memastikan seluruh fasilitas telah sesuai dengan standar pelayanan publik yang ramah, nyaman, dan akuntabel.

26/07/2025 18:03
Parlemen Cek Layanan Kantor Imigrasi Kendari

Kendari, Beritasatu.com – Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, Sulawesi Tenggara, untuk meninjau langsung kualitas layanan keimigrasian serta efektivitas pemanfaatan anggaran yang dialokasikan pemerintah.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memastikan bahwa pelayanan publik, terutama pengurusan paspor dan visa, berjalan tanpa hambatan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.

“Kami ingin melihat bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I Kendari ini secara pelayanannya bisa berjalan baik dan lancar, serta bagaimana fungsi anggaran yang telah diberikan benar-benar dimanfaatkan dengan baik,” ujar Rinto di Kendari, Jumat (25/7/2025) dikutip Antara.

Rinto mengingatkan jajaran imigrasi untuk menjaga kualitas pelayanan agar tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam memberikan layanan kepada warga.

“Kami berharap tidak ada hambatan bagi masyarakat yang mengajukan visa atau dokumen keimigrasian lainnya. Kantor Imigrasi harus memberi pelayanan terbaik,” katanya.

Dalam peninjauan tersebut, Komisi XIII DPR RI mengapresiasi berbagai fasilitas layanan publik yang telah disediakan Kantor Imigrasi Kendari, termasuk layanan minuman gratis, ruang menyusui bagi ibu, serta layanan pengaduan yang responsif.

Menurut Rinto, hasil kunjungan membuktikan bahwa anggaran dari pemerintah pusat telah dikelola secara optimal. “Pemanfaatan anggarannya sudah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik yang ada,” ujarnya.

25/07/2025 15:58
Pramono Bermimpi Layanan Jakarta Serba "Satset" Lewat Pemanfaatan AI Megapolitan 25 Juli 2025

Pramono Bermimpi Layanan Jakarta Serba “Satset” Lewat Pemanfaatan AI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur
Jakarta

Pramono Anung
menilai teknologi kecerdasan buatan atau
artificial intelligence
(AI) dapat menjadi solusi untuk mempercepat pelayanan publik dan memangkas birokrasi yang berbelit di Jakarta.
Hal itu ia sampaikan saat membuka Workshop Penyusunan Roadmap Implementasi AI di Ruang Pola Balai Kota Jakarta, Kamis (24/7/2025).
“Birokrasi kita harus bisa mampu untuk beradaptasi dengan perubahan zaman ini. Dengan
artificial intelligenc
e ini. Jangan kemudian bermain
Artificial Intelligence
hanya wajahnya Pramono Anung bisa ditempelin untuk acara-acara apa saja,” kata Pramono.
Pramono menegaskan, seluruh aparatur Pemprov Jakarta harus siap beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Ia meyakini banyak urusan warga yang bisa diselesaikan lebih cepat melalui sistem berbasis AI.
Teknologi ini, kata dia, bisa dimanfaatkan untuk berbagai layanan, mulai dari pembuatan KTP, SIM, paspor, hingga pengajuan bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Termasuk pula dalam proses perizinan yang selama ini dikenal rumit dan lambat, seperti izin mendirikan bangunan (IMB).
Pramono mencontohkan pengalaman seorang warga yang harus menunggu 12 tahun untuk memperoleh izin bangunan.
Namun setelah ditangani dengan sistem yang lebih efisien, izin tersebut bisa keluar hanya dalam dua minggu.
“Kenapa ini saya sampaikan? Di era
artificial intelligence
masih ada ngurus perizinan sampai 12 tahun. Saya bilang stop,” ujar dia.
Pramono juga menyampaikan, Pemprov Jakarta sudah mulai menerapkan teknologi AI dalam sektor transportasi, salah satunya melalui
Intelligent Traffic Control Syste
m atau sistem pengatur lalu lintas pintar.
Saat ini, tercatat ada 65 titik lampu lalu lintas di Jakarta yang telah menggunakan teknologi tersebut. Namun, menurut Pramono, jumlah itu belum ideal.
“Ini saja secara signifikan dari survei-survei yang ada, tidak menempatkan Jakarta menjadi kota termacet di Indonesia. Sekarang sudah nomor lima,” ujarnya.
Ia mengatakan, jumlah titik yang ideal untuk penerapan sistem ini agar berdampak maksimal adalah sekitar 300 titik.
Dalam kesempatan itu, Pramono juga mengungkapkan dirinya banyak belajar mengenai AI dari putrinya yang merupakan lulusan program master bidang AI di Columbia University, Amerika Serikat.
“Dia menyampaikan begini. Prinsipnya dari
artificial intelligence
itu, satu data, kedua pola, ketiga ada mesin yang bisa menangkap itu. Dan kemudian inilah yang disarankan atau dilakukan yang bisa secara publik bermanfaat bagi masyarakat,” kata Pramono.
Pramono berharap, pemanfaatan AI dapat mempercepat transformasi
layanan publik
di Jakarta menjadi lebih cepat, efisien, dan tidak menyulitkan warga.
“Inilah yang menurut saya akan menjadi masa depan pemerintahan di republik ini. Kalau kita mau maju, maka kita harus membuka diri terhadap itu,” tuturnya.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/07/2025 08:31
Kementerian Imipas Akan Perkuat Transformasi Digital dan Reformasi Hukum

Jakarta –

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementiran Imipas) terus memperkuat transformasi digital dan reformasi hukum terhadap layanan publik. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen nasional guna menciptakan sistem pemerintahan yang modern, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia (HAM).

“Transformasi digital merupakan akselerator utama dalam reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, yang didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 (tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE) dan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 (tentang Percepatan Transformasi Digital),” kata Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum Kemenimipas, Ratna Pristiana Mulya kepada wartawan, Jumat (25/7/2025).

Ratna menegaskan digitalisasi pada layanan keimigrasian dan pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat pengawasan dan penegakan hukum secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, transformasi digital merupakan salah satu upaya mempercepat layanan publik.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan SPBE dan penerapan paspor elektronik merupakan langkah strategis dalam memperkuat daya saing bangsa dan memerangi kejahatan terorganisir.

Selain itu, Ratna juga menyoroti reformasi hukum pada bidang Pemasyarakatan. Ia menilai reformasi harus mencakup perubahan paradigma dari hukum pidana klasik menuju hukum pidana modern, orientasinya terletak pada restorative justice dan perlakuan manusiawi terhadap warga binaan.

“Program-program utama seperti pembangunan Lapas berbasis teknologi dan penerapan sistem data analytics di bidang keimigrasian merupakan bagian dari strategi nasional untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan manusiawi, serta mendukung daya saing bangsa di tingkat global,” jelasnya.

(dek/dek)

25/07/2025 07:27
Pram akui ada peran AI untuk bangun Jakarta jadi lebih baik

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Kamis (24/7/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

Pram akui ada peran AI untuk bangun Jakarta jadi lebih baik
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Kamis, 24 Juli 2025 – 14:07 WIB

Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengakui kehadiran kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam membantu untuk membangun Jakarta menjadi kota lebih baik.

“Salah satunya, kehadiran AI mampu menurunkan peringkat Jakarta sebagai kota termacet di Indonesia,” katanya saat Workshop Penyusunan Roadmap Implementasi AI di Jakarta, di Balai Kota Jakarta, Kamis.

Dengan demikian, ia melanjutkan, bukan semata-mata karena Transjabodetabek, tetapi AI juga membantu. Ia mengatakan, untuk mengatasi kemacetan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta sudah menggunakan AI yakni Intelligent Traffic Control System (ITCS) dalam pengaturan lalu lintas.

Pramono menyebutkan, meski kini baru 65 dari 321 titik di Jakarta yang dipasang ITCS, namun hal ini sudah membawa dampak yang signifikan untuk Jakarta. Terbukti, kata Pramono, Jakarta kini menjadi kota kelima termacet di Indonesia.

Tak hanya itu, Pramono mengatakan birokrasi di Jakarta sudah seharusnya beradaptasi dengan perubahan zaman. Misalnya, sistem data Jakarta juga kini seharusnya sudah lebih terintegrasi dan bukan lagi secara manual. Pramono bahkan sudah menargetkan saat mengurus koefisien lantai bangunan (KLB) yang sebelumnya bisa sampai 12 tahun, kini hanya maksimal 28 hari dengan kontribusi AI.

“Selain KTP, KJP, KJMU, paspor, dan perizinan. Ini kan orang kalau sudah berpikirnya AI, inginnya sesuatu yang cepat, presisi dan bisa dilakukan,” kata Pramono.

Oleh karena itu, Pramono berpesan agar jajarannya memanfaatkan forum tersebut dengan baik untuk menggali AI yang bisa bermanfaat untuk Jakarta.

Sumber : Antara

24/07/2025 20:00
Imigrasi Jaksel Tangkap 24 WNA yang Bekerja Ilegal hingga Lecehkan Wanita, Mayoritas Asal China

GELORA.CO – Kantor Imigrasi Jakarta Selatan menangkap 24 warga negara asing (WNA) di kawasan Cilandak Barat dan Apartemen Kalibata City.

Puluhan WNA itu diamankan dalam rangka pengawasan orang asing pada Operasi Wirawaspada.

Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Jakarta Selatan Bugie Kurniawan mengatakan, 24 WNA tersebut melanggar izin keimigrasian.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari operasi penegakan hukum keimigrasian untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Jakarta Selatan,” kata Bugie, Minggu (20/7/2025).

Mayoritas WNA yang diamankan berasal dari China yakni berjumlah 21 orang. Tiga WNA lainnya berasal dari Malaysia, Irak, dan Mesir.

Seluruh WNA tersebut beberapa ada yang tidak dapat menunjukkan paspor kepada petugas saat diminta di lapangan dan ada yang sudah overstay,” ungkap Kakanim.

Adapun puluhan WNA asal China diduga bekerja secara ilegal di sebuah perusahaan di wilayah Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

Sementara itu, dua orang WNA asal Irak dan Mesir terindikasi melakukan pelecehan terhadap wanita di Apartemen Kalibata City.

“Untuk saat ini dugaan pasal yang dilanggar adalah Pasal 71 jo 116 dan Pasal 122 huruf A serta Pasal 75 UU No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian,” ujar Bugie.

20/07/2025 13:10
Penggunaan Paspor Merah Putih Ditunda, Kenapa?

Liputan6.com, Jakarta – Sebagai bentuk mengikuti instruksi presiden (Inpres) nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran bagi kementerian dan lembaga, Ditjen Imigrasi menunda penggunaan paspor desain merah putih pada 17 Agustus 2025.

Rencana penerapan paspor merah putih yang rencananya dilangsungkan tepat di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke 80, ditunda hingga ada keputusan lanjutan.

“Setelah melalui evaluasi secara menyeluruh, Ditjen Imigrasi memutuskan untuk menunda implementasi paspor desain merah putih. Keputusan ini diambil dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab, serta melibatkan banyak pihak,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, dalam keterangan resminya, ditulis Jumat, (18/07/2025).

Sebelumnya, usai peluncuran desain baru paspor pada 17 Agustus 2024 lalu, Ditjen Imigrasi sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat umum. Namun kini, sudah harus ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan, karena terjadinya efisiensi di banyak anggaran.

Ditundanya penggunaan paspor desain merah putih juga berdasarkan analisis media sosial (medsos) mereka sejak Agustus 2024 hingga Juli 2025. Hasilnya, masyarakat mengharapkan pemerintah fokus pada penguatan substansi paspor, yaitu penguatan posisi paspor Indonesia secara global.

Dengan anggaran yang tersedia, Ditjen Imigrasi berupaya memaksimalkan pelayanan dan pengawasan keimigrasian melalui pengembangan serta pemeliharaan sistem berbasis digital. Inovasi tidak berhenti pada perubahan desain fisik, melainkan berupa penguatan sistem dan pelayanan yang lebih tepat guna.

“Perlu digarisbawahi bahwa ditundanya kebijakan ini bukan berarti fokus untuk memperkuat paspor Indonesia berhenti dilakukan. Langkah strategis yang melibatkan instansi Pemerintah terkait serta seluruh masyarakat Indonesia diperlukan, dan kami harap kita semua dapat saling mendukung guna memperkuat paspor Indonesia,” jelasnya.

Rieke Diah Pitaloka Komisi VI DPR RI, Rempang Sudah Bukan PSN

20/07/2025 05:00
Sistem Imigrasi Malaysia Down, Antrean WNA di Bandara Chaos

Jakarta, CNBC Indonesia – Sistem autogate di pos pemeriksaan imigrasi Malaysia mengalami gangguan. Hal itu membuat antrean panjang Bandara Internasional Kuala Lumpur pada hari ini, Sabtu 19 Juli 2025.

The Star melaporkan bahwa puluhan ribu warga negara asing terkena dampaknya, yang melibatkan lebih dari 200 autogate Namun, para pemegang paspor Malaysia masih dapat menggunakan autogate tanpa masalah.

Terminal 1 dan 2 Bandara Internasional Kuala Lumpur, serta kompleks Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina Bangunan Sultan Iskandar (BSI) di Johor dan Sultan Abu Bakar CIQ (KSAB) termasuk di antara titik-titik masuk yang terkena dampak.

Seorang pengguna Facebook, Sarena Yong, mengeluh bahwa sistem autogate tidak berfungsi untuk pemegang paspor asing sejak Jumat malam. Menurut sebuah pernyataan yang diposting oleh badan keamanan dan kontrol perbatasan BSI di Facebook, layanan autogate di kedua ruang penumpang di BSI terpengaruh.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini dan kesabaran serta kerja sama Anda sangat kami hargai,” tulisnya, mengutip channel news asia,” Sabtu (19/7).

Mengutip seorang pejabat keamanan, The Star melaporkan bahwa penyebab kendala tersebut belum diketahui dan investigasi masih berlangsung untuk mengetahui adanya unsur sabotase atau peretasan.

“Akhir pekan adalah periode yang sibuk dan petugas imigrasi telah diberitahu untuk membuka semua jalur untuk membersihkan paspor secara manual,” kata pejabat tersebut kepada The Star.

Personel Korps Sukarelawan Rakyat Malaysia juga telah dikerahkan untuk mengatur masuknya pengunjung di dua pos pemeriksaan darat dengan Singapura. Petugas imigrasi juga telah memulai jalur kontra di kedua terminal bus.

Mengutip laman Facebook resmi BSI pada Jumat sore juga telah diumumkan adanya gangguan layanan autogate di pos pemeriksaan.

Sebagai informasi, sejak 1 Juni tahun lalu, pengunjung dari 63 negara dan wilayah dapat menggunakan fasilitas autogate Malaysia untuk pemeriksaan imigrasi. Hal itu termasuk wisatawan dari Singapura, Jepang dan Australia.

Saat ini terdapat 1.568 mesin pemindai paspor otomatis di pos pemeriksaan Malaysia,

Kejadian serupa juga dialami oleh para wisatawan dan terdampar selama beberapa jam pada tanggal 8 Desember 2024 lalu yang merupakan akibat dari kerusakan pada inti jaringan. Saat itu sistem pemindaian autogate dan kode QR di BSI mengalami kerusakan.

(haa/haa)

[Gambas:Video CNBC]

19/07/2025 20:30
Teka-teki KK Palsu di Balik Sindikat Perdagangan Bayi

Jakarta –

Polisi telah mengungkap sindikat penjualan belasan bayi ke Singapura. Sindikat ini memakai kartu keluarga (KK) palsu untuk bayi ini. Namun, asal-usul KK palsu ini masih menjadi teka-teki.

Sebagaimana diketahui, Polda Jawa Barat menangkap 13 pelaku tindak pidana penjualan orang (TPPO) jaringan internasional atau perdagangan bayi ke Singapura. Tiga belas pelaku tampak tertunduk lesu saat ditampilkan ke publik.

Pantauan di lokasi, para pelaku keluar dari gedung Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda Jabar mengenakan pakaian tahanan berwarna biru dan warna biru-pink, dan kuning-pink. Tampang para pelaku sangat jelas meski menggunakan masker di wajahnya.

Ada 13 pelaku dalam kejadian ini. Dari 13 pelaku, 12 wanita dan 1 pria.

Para pelaku yang didominasi oleh wanita ini hanya dapat menutup wajah dengan kedua tangannya saat digiring anggota Ditreskrimsus Polda Jabar ke lokasi konferensi pers.

“13 orang yang ada di belakang kita merupakan pelaku TPPO ke Singapura,” kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan seperti dilansir detikJabar, Kamis (17/7/2025).

Bagaimana modus sindikat ini? Baca halaman selanjutnya.

Bayi Punya KK Palsu

Foto: Wisma Putra/detikJabar

Hendra juga mengungkap para pelaku memiliki data palsu kepemilikan anak-anak bayi tersebut. Dia menyebut para pelaku menggunakan jalur udara dalam mengirim para bayi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tersebut.

“Kalau dilihat administrasi, mereka sudah punya paspor dan KK orang tua palsu, berarti jalan udara,” kata Hendra, Jumat (18/7).

Saat ini, diduga masih ada tersangka lain. Polisi masih memburu para pelaku.

“Kemungkinan besar ada (tersangka lain),” katanya.

Legislator Minta Kemendagri Usut

Foto: Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin. (Dwi R/detikcom)

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusut adanya keterlibatan oknum pegawai Dukcapil dalam kasus penjualan bayi yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.

“Kami minta Kementerian Dalam Negeri responsif dan aktif dalam kasus dugaan keterlibatan oknum pegawai Dukcapil dalam dugaan kasus sindikasi penjualan bayi,” kata Khozin kepada wartawan, Jumat (18/7/2025).

Ia menilai, jika benar adanya, hal itu melanggar Pasal 77 UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Ia meminta adanya audit internal di Dukcapil.

“Ini pelanggaran serius karena melanggar Pasal 77 UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dalam hal manipulasi data kependudukan. Audit di internal Dukcapil harus segera dilakukan,” katanya.

Halaman 2 dari 3

(rdp/rdp)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

18/07/2025 22:47