Produk: Paspor

  • Persyaratan Bahasa Inggris untuk Mengajukan Visa Australia Jadi Sorotan

    Persyaratan Bahasa Inggris untuk Mengajukan Visa Australia Jadi Sorotan

    Apsara Raj fasih berbahasa Inggris, tetapi pemerintah Australia tampaknya tidak mempercayai kemampuannya.

    Tidak peduli kalau bahasa Inggris adalah bahasa pertamanya, atau ia sudah tinggal dan bekerja di Australia selama 13 tahun.

    Aspara tetap harus membuktikan kemampuan bahasanya setiap kali mengajukan visa baru di Australia.

    “Saya menghabiskan hampir tiga ribu dolar hanya untuk mengikuti tes bahasa Inggris,” katanya, yang mengatakan sudah ikut sebanyak enam tes.

    “Bagaimana mungkin ketika skor saya selalu tertinggi tapi saya harus terus-menerus membuktikan fasih berbahasa Inggris?” jelasnya.

    Aspara mengatakan seringkali ia mengalami kerumitan untuk mendapatkan visa Australia, seperti dialami juga oleh banyak migran lainnya.

    Perlunya mengikuti tes bahasa Inggris sampai berulang-ulang sebagian besar disebabkan karena sertifikat memiliki batas waktu atau “kedaluwarsa”, begitu juga dokumen visa lainnya, seperti laporan kesehatan dan surat keterangan baik polisi, yang hanya berlaku beberapa tahun.

    “Beberapa di antaranya memang masuk akal,” kata Asdpara, yang berkewarganegaraan Malaysia.

    “Tapi kalau kamu bisa berbicara bahasanya [Inggris] dan menguasainya dengan sangat baik, dan sudah menyatakan kalau itu bahasa pertama kita, seharusnya kita tidak harus terus-menerus melakukan tes.”

    Tegang, stres, dan penundaan

    Menurut pemerintah Australia, sertifikat bahasa Inggris diwajibkan saat mengajukan berbagai jenis visa, seperti visa kerja dan visa pelajar.

    Pemerintah Australia mengatakan syarat ini dibutuhkan untuk mengatur kemungkinan “risiko imigrasi” dan memastikan warga negara asing dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat Australia.

    Setiap visa memerlukan standar atau nilai bahasa Inggris yang berbeda, dan untuk membutikannya pemohon butuh keluar uang lebih dari AU$400 lewat salah satu dari sembilan tes yang diakui di Australia.

    Kementerian Dalam Negeri Australia tidak secara langsung menjawab pertanyaan tentang mengapa sertifikat bahasa Inggris bisa ada batas waktu.

    Tapi “kedaluwarsa” bukan satu-satunya kekhawatiran yang disampaikan para migran kepada ABC.

    Pakar bidang Hukum di Curtin University, Dr. Dominic Dagbanja, sudah banyak menulis soal sistem migrasi Australia dan memberikan bukti kepada Senat yang melakukan penyelidikan soal tes bahasa Inggris.

    “[Tes-tes tersebut] memberikan beban finansial yang besar bagi para migran. Tes-tes tersebut membebani mereka. Tes-tes tersebut menghalangi mereka untuk memasuki dunia kerja,” ujarnya.

    “Sementara itu, tes-tes ini menjadi sumber keuntungan ekonomi bagi para pelaku industri yang terlibat dalam melakukan tes tersebut.”

    Menurutnya juga ada perbedaan dalam kemampuan berbahasa Inggris sehari-hari dan apa yang sebenarnya dites.

    Ini artinya peserta tes bahasa Inggris bisa saja lulus tes, “tanpa harus memiliki tingkat kemampuan berbahasa Inggris yang memadai”.

    Apakah tes Inggris dengan AI bisa dipercaya?

    Tuduhan adanya teknik untuk memanipulasi sistem penilaian pernah terungkap pada salah satu tes paling populer, Pearson Test of English (PTE).

    Banyak migran mengatakan mereka lebih suka PTE karena berbasis komputer dan dinilai dengan kecerdasan buatan (AI), yang dapat mengurangi risiko bias manusia.

    Namun, AI bukannya tanpa masalah, menurut Varun Dhawan, pengelola Language Academy Australia dan kanal YouTube pendidikan dengan lebih dari 540.000 pengikutnya.

    “AI memang cerdas, tetapi tidak secerdas manusia,” kata Varun.

    “Saya pernah melihat orang-orang yang menguasai bahasa dengan sangat baik tetapi tidak mampu meraih skor.”

    Varun berfokus pada pendidikan bahasa dan persiapan ujian, tapi beberapa kreator konten menyebarkan “hack” atau cara mengelabui sistem penilaian yang dilakukan AI.

    Metode umum yang konon bisa meningkatkan skor antara lain meniru aksen Inggris, berbicara “seperti robot”, berbicara tanpa henti, dan memberikan respons sesuai “template”.

    Perombakan besar-besaran sistem penilaian

    Maraknya teknik-teknik “hack” ini menjadi perhatian serius sehingga Pearson meningkatkan sistem penilaian otomatisnya pada tahun 2022 dan memperkenalkan “jaminan kualitas yang melibatkan manusia untuk terlibat dalam penilaian” pada tahun 2024.

    Perubahan lebih lanjut pada tes PTE Academic dilakukan pada tahun 2025, dengan perpaduan manusia dan AI digunakan untuk menilai sekitar sepertiga soal ujian.

    Juru bicara Pearson mengatakan PTE sudah diakui oleh pemerintah Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Australia, serta 3.500 universitas di seluruh dunia.

    “Tes kami menantang secara akademis dan didasarkan pada kemampuan bahasa Inggris di dunia nyata yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan migran,” ujar juru bicara tersebut.

    “Pengujian dan penilaian berbasis komputer dengan pengawasan manusia berarti peserta tes dinilai secara objektif dan konsisten, dan pendekatan berlapis kami terhadap keamanan ujian di pusat-pusat tes kami memberikan keyakinan kepada institusi terhadap hasil PTE.”

    Dalam laporan tahun 2024, Pearson menyatakan akan berfokus pada “pemeliharaan dan perluasan integritas pengujian, di samping ukuran reliabilitas, validitas, dan kewajaran”.

    Varun mengatakan siswa yang hanya mengandalkan “strategi atau jalan pintas” kini kesulitan untuk mendapatkan nilai tinggi.

    “Siswa yang benar-benar menguasai bahasa Inggris dengan baik-lah yang akhirnya benar-benar mendapatkan nilai,” ujarnya.

    Kementerian Dalam Negeri Australia mengatakan pihaknya “memantau kualitas layanan untuk memastikan masalah penipuan dan integritas dilacak dan diminimalkan”.

    Mereka juga mulai menerima empat tes baru dan merombak skor yang akan diterima dari berbagai ujian untuk membuktikan standar bahasa Inggris tertentu.

    “Beberapa kesetaraan skor ditingkatkan dan yang lainnya diturunkan agar lebih akurat memenuhi persyaratan kecakapan departemen dan memastikan konsistensi antara semua penyedia tes,” kata juru bicara kementerian.

    Paspor negara barat ‘dibebaskan’ dari beberapa tes

    Dr Dominic tetap khawatir jika orang-orang yang sudah menyelesaikan gelar di universitas-universitas Australia atau bahkan sudah bekerja di Australia, sering kali harus mengikuti tes ulang.

    Ia juga mempertanyakan mengapa orang yang memegang paspor dari Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Irlandia, dan Selandia Baru dianggap memiliki standar bahasa Inggris yang “kompeten” sehingga dibebaskan dari tes untuk visa tertentu.

    Mereka yang berasal dari negara-negara barat menggunakan bahasa Inggris yang aktif, namun, Pew Research Centre menemukan 9 persen orang Amerika berusia di atas lima tahun tidak mahir berbahasa Inggris dan 14 persen berbicara bahasa lain di rumah.

    “Di negara-negara Asia di mana bahasa Inggris adalah bahasa resmi pengajaran dan lainnya, Anda tetap harus mengikuti tes terlepas dari kenyataan kalau semua pendidikan dan pengalaman kerja semuanya dilakukan dalam bahasa Inggris,” kata Dr Dominic.

    Kementerian Dalam Negeri Australia mengatakan mereka menerapkan “sistem visa universal non-diskriminatif” dan pemohon visa “harus memenuhi semua kriteria legislatif untuk mendapatkan visa, terlepas dari kewarganegaraan atau negara asal mereka”.

    “Kementerian mengelola berbagai pengecualian tes bahasa Inggris di berbagai subkelas visa. Pengecualian yang dipertimbangkan oleh departemen mencakup, namun tidak terbatas pada, kewarganegaraan, tetapi juga dapat mencakup pendidikan, yang materinya disampaikan dalam bahasa Inggris.”

    Mengapa orang gagal dalam tes bahasa Inggris?

    Chintan Ray mengikuti empat tes bahasa Inggris, dengan dua penyedia berbeda, sejak pindah dari India bagian barat ke Australia pada tahun 2022.

    Ia yakin dengan kemampuan bahasa Inggris-nya, tapi mengatakan akan sulit untuk mengikuti tes di ruangan yang dipenuhi belasan orang yang berbicara bersamaan.

    “Mungkin ada sekitar 12 hingga 20 orang,” katanya.

    “Mungkin kita hanya terganggu oleh kebisingan di ruang tes, sehingga tidak dapat berkonsentrasi dengan baik pada tes.”

    Chintan mengatakan untuk tes seharga AU$475, “headphone-nya sangat buruk”.

    “Saya mungkin kehilangan nuansa-nuansa seperti itu dalam tes karena kebisingan yang ada di sekitar dan alat yang rusak,” katanya.

    Oscar Ibarra, yang menjalankan bisnis bimbingan belajar Best English Coach, mengatakan sebagian besar migran perlu mengikuti tes beberapa kali sebelum mereka lulus.

    “Salah satu alasan utama siswa kesulitan lulus ujian adalah persiapan yang dilakukan di menit-menit terakhir,” katanya.

    Terkadang mereka mungkin tidak menyadari persyaratan ujian, atau pemerintah mungkin mengubah aturan mengenai waktu dan skor yang dibutuhkan untuk berbagai visa.

    Aturan dan jangka waktu ini dapat berbeda-beda di setiap negara bagian dan sering berubah.

    “Akibatnya, siswa sering kali hanya memiliki sedikit waktu untuk mempersiapkan diri, ada yang hanya punya waktu 15 hari, ada yang sebulan, dan ada yang bahkan kurang, terutama jika mereka harus mengerjakan satu atau dua pekerjaan sekaligus.”

    Nilai tes yang lebih tinggi penting untuk “visa berbasis poin”, di mana lebih banyak poin diberikan berdasarkan kemampuan bahasa Inggris.

    Oscar mengatakan persiapan bisa jadi lebih menantang karena tiap-tiap negara bagian dan jalur visa yang berbeda memiliki “ekspektasi yang sedikit berbeda”.

    Dr Dominic ingin melihat reformasi lebih lanjut.

    “Nilai-nilai Australia seputar keadilan, kesetaraan perlakuan, egalitarianisme, dan semua itu seharusnya tercermin dalam cara Australia memperlakukan para migran yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Australia,” ujarnya.

  • Kasus Jurist Tan: Kejagung Kirim Berkas Red Notice ke Interpol

    Kasus Jurist Tan: Kejagung Kirim Berkas Red Notice ke Interpol

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan berkas red notice eks Stafsus Nadiem Makarim, Jurist Tan sudah diteruskan ke Interpol.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan berkas itu langsung dikirim ke markas pusat Interpol di Lyon, Paris.

    “Penyidik sudah mengajukan permohonan Red Notice terhadap JT, dan dari Interpol Indonesia ini sudah diteruskan ke Interpol di Lyon, Paris,” ujar Anang di Kejagung, Rabu (27/8/2025).

    Dengan demikian, Anang menyatakan bahwa saat ini pihaknya tinggal menunggu persetujuan dari Interpol terkait penerbitan red notice Jurist Tan.

    “Kita tinggal menunggu dari hasil approve dari sana,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, bekas anak buah Nadiem Makarim ini telah mangkir tiga kali setelah ditetapkan sebagai tersangka. Alhasil, kini Jurist Tan telah berstatus buron atau DPO.

    Selain itu, paspor dari Jurist Tan juga telah dicabut setelah penyidik korps Adhyaksa berkoordinasi dengan pihak keimigrasian RI.

    Dengan demikian, sejumlah upaya hukum ini diharapkan dapat segera memboyong Jurist Tan ke Tanah Air setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (15/6/2025) malam.

  • 3 Simbol Misterius di Amplop Cokelat yang Diterima Keluarga Usai Pemakaman Arya Daru

    3 Simbol Misterius di Amplop Cokelat yang Diterima Keluarga Usai Pemakaman Arya Daru

    Bahkan keluarga sendiri menurutnya tidak percaya Arya Daru melakukan bunuh diri. Karena almarhum semasa hidupnya tidak memiliki masalah apapun. Saat menjelang peristiwa tersebut, dia sudah mempersiapkan diri untuk berangkat ke Finlandia istri dan kedua anaknya. Kedua orang tuanya dan mertuanya juga sudah dibuatkan paspor.

    “Jadi tidak betul seperti yang dikatakan pengamat, almarhum berdasarkan keterangan dari seseorang berinisial ‘C’, yang mengatakan almarhum pernah mau bunuh diri. Itu tidak benar,” paparnya.

    Seharusnya kondisi psikologi dan mental Arya Daru menjelang kematiannya penuh dengan sukacita karena akan berangkat ke Finlandia untuk melaksanakan penugasan seusai kenaikan mendapatkan promosi jabatan.

    “Masak sudah mendapatkan promosi jabatan mau berangkat terus bunuh diri, itu tidak masuk logika waras, tidak masuk akal sehat,” tutup Nicholay. 

    Sebelumnya, Arya Daru, seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas tak wajar di dalam kamar indekosnya di Gondia International Guesthouse, Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Saat ditemukan wajahnya terlilit lakban.

  • Heboh Dokter Residen Diam-diam Rekam Wanita di Toilet, Disebut Ada 4.500 Video

    Heboh Dokter Residen Diam-diam Rekam Wanita di Toilet, Disebut Ada 4.500 Video

    Jakarta

    Dokter residen di Singapura mendadak bikin heboh pasca diduga diam-diam merekam ratusan rekannya di toilet rumah sakit di Melbourne, Australia. Polisi menuduh calon dokter spesialis ini merekam sekitar 4.500 video intim dengan ponsel sejak 2021.

    Akibatnya, ia kini menghadapi hampir 500 dakwaan di Mahkamah Agung Negara Bagian Victoria.

    Dikutip dari CNA, hakim James Elliott memutuskan dokter muda tersebut dibebaskan dengan syarat tinggal bersama orang tuanya.

    Demi mengantisipasi pembebasan putranya, kedua orang tuanya pindah dari Singapura ke Melbourne. Mereka juga diwajibkan membayar jaminan sebesar USD 32.000 atau sekitar Rp 519 juta.

    Jaksa penuntut berpendapat dakwaan berat ini berpotensi membuat Cho kabur, mengingat ia sudah diskors dari pekerjaannya dan tidak lagi memiliki keterikatan berarti dengan Australia.

    Meski Cho telah menjadi penduduk tetap Australia sejak April, ia terancam dideportasi jika terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman penjara minimal 12 bulan.

    Hakim mencatat Cho telah menyerahkan paspor Singapura dan tidak memiliki koneksi kriminal yang dapat membantunya kabur ke luar Australian.

    Ribuan Video dan Ratusan Korban

    Menurut polisi, Cho diduga merekam gambar-gambar intim dari sedikitnya 460 perempuan. Namun, hakim menekankan tidak ada bukti bahwa ia telah menyebarkan rekaman tersebut.

    Cho ditangkap pada Juli lalu setelah sebuah ponsel ditemukan sedang merekam dari kantong jaring yang digantung di toilet Rumah Sakit Austin. Ia juga diduga melakukan perekaman serupa di Peter MacCallum Cancer Center dan Rumah Sakit Royal Melbourne.

    Awalnya, Cho hanya menghadapi enam dakwaan. Namun, pada Kamis lalu, jumlahnya bertambah menjadi lebih dari 127 dakwaan tambahan, termasuk tuduhan sengaja merekam gambar intim tanpa izin. Total dakwaan kini mencapai hampir 500.

    Pengacaranya, Julian McMahon, menepis kekhawatiran jaksa bahwa kliennya bisa mengganggu saksi jika dibebaskan.” Ada anggapan di sini bahwa jika klien saya terlibat dalam tindak pidana mengganggu para saksi, hal itu tidak akan memengaruhi hasil kasus,” kata McMahon.

    Hingga kini, Cho belum mengajukan pembelaan. Cho pertama kali datang ke Australia pada 2017 sebagai mahasiswa kedokteran di Universitas Monash, Melbourne. Sejak itu, ia meniti karier medis hingga menjadi residen sebelum kasus ini terbongkar.

    (naf/naf)

  • Calon penumpang kereta tetap bisa lakukan perjalanan walau KTP hilang

    Calon penumpang kereta tetap bisa lakukan perjalanan walau KTP hilang

    Calon penumpang kereta melakukan pemindaian wajah atau face recognition sebelum memasuki peron di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Kamis (14/8/2025). ANTARA FOTO/Fauzan/bar

    Calon penumpang kereta tetap bisa lakukan perjalanan walau KTP hilang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 23 Agustus 2025 – 06:47 WIB

    Elshinta.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta menyebutkan calon penumpang tetap dapat melakukan perjalanan menggunakan kereta api meskipun Kartu Tanda Penduduk (KTP) hilang.

    “Saat proses boarding, pelanggan juga bisa menunjukkan identitas resmi lainnya yang memiliki foto, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), paspor, atau dokumen resmi sejenis,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Dia menyampaikan, KAI saat ini telah mengimplementasikan sistem “Face Recognition Boarding Gate” di sejumlah stasiun besar. Dengan fasilitas tersebut, calon penumpang yang telah terdaftar bisa melakukan pemindaian wajah untuk dapat langsung masuk ke peron tanpa perlu menunjukkan tiket dan identitas fisik.

    “Apabila di stasiun keberangkatan belum tersedia layanan face recognition, maka pelanggan dapat melakukan boarding dengan menggunakan cara pertama, yakni menunjukkan dokumen identitas pengganti yang sah,” kata Ixfan.

    Adapun saat pemesanan tiket, calon penumpang yang KTP-nya hilang hanya perlu mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada pada Kartu Keluarga (KK). KAI pun terus berkomitmen menghadirkan layanan yang aman, mudah, dan nyaman bagi seluruh pelanggan, termasuk dengan memanfaatkan transformasi digital dalam sistem pelayanan.

    Dia mengimbau masyarakat yang menggunakan kereta api memanfaatkan fasilitas di stasiun dan dalam kereta secara bijak untuk kenyamanan bersama. Imbauan ini termasuk tidak merokok dan vaping di area terlarang, melainkan hanya pada tempat khusus yang telah disediakan di stasiun; menggunakan colokan listrik hanya untuk mengisi daya gawai (laptop dan hp), bukan untuk peralatan listrik berdaya besar.

    Kemudian, membuang sampah sesuai klasifikasi (organik, anorganik, maupun B3) pada tempatnya; menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan bersama selama berada di stasiun maupun dalam perjalanan kereta api.

    Lalu, mematuhi ketentuan barang bawaan yaitu maksimal 20 kg atau volume 100 liter per orang, dengan dimensi paling besar 70 x 48 x 30 cm. Selain itu, mematuhi larangan membawa barang tertentu, antara lain senjata tajam, senjata api, bahan peledak, dan zat berbahaya;barang mudah terbakar; dan tidak membawa hewan peliharaan di stasiun maupun di dalam kereta api.

    “Bagi penyandang disabilitas, KAI menyediakan rak khusus kursi roda yang tersedia pada ujung kereta. Pelanggan dapat meminta bantuan kepada petugas baik saat akan naik dan turun dari kereta,” kata Ixfan.

    Sumber : Antara

  • Menlu Sugiono terima Menlu & Kerja Sama Internasional Somalia bahas penguatan kerja sama di berbagai bidang

    Menlu Sugiono terima Menlu & Kerja Sama Internasional Somalia bahas penguatan kerja sama di berbagai bidang

    Kamis, 31 Juli 2025 14:14 WIB

    Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono (kanan) menerima Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Somalia Abdisalam Abdi Ali (kiri) saat tiba untuk pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (31/7/2025). Pertemuan bilateral tersebut membahas tentang penguatan kerja sama di berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan dan keamanan maritim serta penandatangan MoU pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor visa RI-Somalia. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.

    Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono (kanan) berbincang dengan Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Somalia Abdisalam Abdi Ali (kiri) usai pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (31/7/2025). Pertemuan bilateral tersebut membahas tentang penguatan kerja sama di berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan dan keamanan maritim serta penandatangan MoU pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor visa RI-Somalia. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.

    Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono (kanan) bersama Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Somalia Abdisalam Abdi Ali (kiri) menunjukkan dokumen kerja sama usai pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (31/7/2025). Pertemuan bilateral tersebut membahas tentang penguatan kerja sama di berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan dan keamanan maritim serta penandatangan MoU pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor visa RI-Somalia. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anak Lukas Enembe Mengadu ke DPR Tak Bisa Lanjutkan Pendidikan karena Aset Masih Diblokir KPK 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        20 Agustus 2025

    Anak Lukas Enembe Mengadu ke DPR Tak Bisa Lanjutkan Pendidikan karena Aset Masih Diblokir KPK Nasional 20 Agustus 2025

    Anak Lukas Enembe Mengadu ke DPR Tak Bisa Lanjutkan Pendidikan karena Aset Masih Diblokir KPK
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan menerima surat dari salah seorang anak eks Gubernur Papua Lukas Enembe, Astract Bona Timoramo Enembe, yang mengeluh bahwa aset ayahnya masih diblokir.
    Akibat masalah ini, kehidupan keluarganya mengalami kesulitan.
    Ia pun tidak bisa melanjutkan pendidikan di Australia setelah memutuskan kembali ke Indonesia karena kasus korupsi yang melibatkan sang ayah.
    Hal ini diungkapkan Hinca dalam rapat kerja bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).
    “Beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan surat dari seorang anak terdakwa, atau karena dia masih dalam proses kasusnya, Lukas Enembe, mantan Gubernur Papua. Dia menulis surat kepada saya untuk disampaikan kepada kita, dan ini soal keadilan,” kata Hinca, Rabu.
    Hinca menyampaikan, KPK perlu memberikan keadilan dengan memberikan kepastian hukum terkait batas waktu penyelidikan dan penyidikan yang membelit tersangka yang sudah meninggal dunia.
    Pasalnya, karena tidak ada kepastian hukum, paspor anak Lukas, Astract, masih disita oleh pihak imigrasi hingga kini.
    Hal ini merugikan masa depan Astract, sementara teman-teman sebayanya sudah lulus.
    Belum lagi, masalah ini turut membuat seluruh aset sang ayah masih disita.
    “Akun-akun banking pribadi saya dan ibu saya, katanya, tabungan untuk pendidikan saya dan adik saya, tanah-tanah bapak saya, asuransi jiwa bapak saya, aset-aset yang seharusnya dipercayakan kepada saya sebagai ahli waris, dan aset-aset yang dimiliki bapak sebelum dia menjabat sebagai Gubernur Papua pada periode pertama 2013-2018 masih terstatus terblokir dan tersita,” ucap Hinca membacakan surat Astract.
    “Anak-anak ini enggak bisa sekolah, enggak bisa kembali, kawan-kawannya sudah tamat,” imbuh dia.
    Hinca melanjutkan bahwa masalah ini berdampak pada emosional dan trauma yang lebih mendalam.
    Trauma ini sulit dipulihkan menyusul nasib masa depan yang tidak jelas.
    Hinca menjelaskan bahwa keluarga Lukas Enembe kecewa dengan KPK yang membiarkan perkara berlarut-larut tanpa kepastian.
    “Enggak selesai-selesai. Nah, yang dia butuhkan adalah kepastian ini. (Dia bilang) ‘Saya sudah kehilangan bapak saya, kehilangan kepastian masa depan saya, dan sekarang ketenangan keluarga saya.’ Pimpinan KPK, saya meneruskan isi hati ini,” beber Hinca.
    Sebagai solusi atas masalah ini, Hinca meminta pemerintah untuk menentukan batas waktu penyelesaian perkara bagi tersangka yang sudah meninggal dunia.
    “KPK seharusnya mengambil sikap saja mana yang sudah, mana yang belum, atau kalau KUHAP kita belum sempurna, mari kita buat normanya. Supaya ini berakhir. Ini soal batas waktu supaya kepastian hukum ada dan bisa kita sampaikan,” tandas Hinca.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • iOS 26 Hadirkan 4 Fitur Safari Tersembunyi, Apa Saja? – Page 3

    iOS 26 Hadirkan 4 Fitur Safari Tersembunyi, Apa Saja? – Page 3

    Fitur Verify with Wallet on the Web menjadi tambahan penting di iOS 26. Kini, pengguna dapat memverifikasi identitas langsung menggunakan ID digital yang tersimpan di Apple Wallet.

    Proses ini berlaku untuk SIM, paspor, hingga kartu identitas di beberapa negara bagian di Amerika Serikat.

    Biasanya, verifikasi identitas online membutuhkan unggahan dokumen fisik atau foto selfie tambahan, yang rawan menyulitkan.

    Apple menawarkan solusi lebih cepat dan aman, di mana pengguna cukup memilih informasi yang ingin dibagikan melalui pop-up sederhana mirip Apple Pay.

    Menurut Apple, mitra awal yang akan mengintegrasikan fitur ini antara lain Chime, Turo, Uber Eats, US Bank, serta lembaga resmi di Arizona, Georgia, dan Maryland.

    Dengan langkah ini, Safari di iOS 26 kini menawarkan inovasi baru yang dirancang untuk membuat proses verifikasi identitas digital lebih sederhana sekaligus memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi bagi penggunanya.   

  • Lowongan Kerja Luar Negeri KBRI di Singapura, Kesempatan Emas! – Page 3

    Lowongan Kerja Luar Negeri KBRI di Singapura, Kesempatan Emas! – Page 3

    Bagi yang berminat, dapat mengirimkan dokumen-dokumen berikut ini:

    Surat Pengantar/Surat lamaran;
    Formulir Pendaftaran Calon Pegawai Setempat (file dapat diunduh pada https://bit.ly/formulirls2025);
    Foto copy Kartu identitas/Paspor, ljazah Pendidikan dan Sertifikat lainnya;
    2 (dua) lembar pas foto berwarna terkini ukuran paspor;
    Surat Keterangan Sehat (dikeluarkan tidak lebih dari 3 bulan terakhir);
    Untuk yang mengunggah File melalui tautan bit.ly dibawah, harap memberikan nama di setiap filenya dengan format contoh dan dikumpulkan dalam satu .zip file dengan mencantumkan nama pelamar.

    Lamaran dapat dikirimkan melalui pos ke alamat:

    TIM KEPEGAWAIAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA SINGAPURA 7 Chatsworth Road, Singapore 249761

    Atau mengunggah berkas secara online, klik apply now diatas.

    Note:

    Hanya pelamar yang memenuhi kriteria di atas yang akan diproses lebih lanjut
    Seluruh pelamar menyetujui bahwa dokumen lamaran tidak akan dikembalikan.

  • Komisi VII DPR minta pemerintah perbaiki tata kelola imigrasi demi sektor wisata

    Komisi VII DPR minta pemerintah perbaiki tata kelola imigrasi demi sektor wisata

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta pemerintah memperbaiki tata kelola imigrasi untuk meningkatkan pariwisata nasional, imbas adanya sejumlah kasus melibatkan oknum pegawai imigrasi yang memberikan citra negatif terhadap kinerja birokrasi maupun ekosistem kepariwisataan.

    “Sepanjang tahun 2025 kita membaca pemberitaan kasus-kasus viral yang melibatkan oknum imigrasi,” kata Chusnunia di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, sejumlah kasus itu mulai dari dugaan keterlibatan oknum pegawai imigrasi yang membantu gengster Rusia melakukan pemerasan dan penganiayaan, dugaan pemerasan terhadap WNI Tiongkok, hingga suap paspor dan visa untuk memudahkan pengurusan calling for visa.

    Dia menegaskan kondisi itu harus segera dibenahi agar imigrasi dapat mendukung peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

    Di sisi lain, dia pun mengapresiasi langkah cepat dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang langsung menindak tegas perilaku oknum-oknum imigrasi yang terlibat tersebut.

    Dia menilai tata kelola keimigrasian yang baik akan sangat mendukung perkembangan sektor pariwisata. Kebijakan keimigrasian yang memudahkan wisatawan asing masuk dan keluar wilayah, serta memberikan rasa aman dan nyaman, akan berdampak pada peningkatan minat kunjungan wisatawan.

    “Perbaikan sektor imigrasi dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pariwisata nasional terlebih dengan dukungan kebijakan imigrasi yang ramah wisatawan serta peningkatan kualitas layanan imigrasi di bandara dan pelabuhan dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan,” katanya.

    Berdasarkan data, menurut dia, tren peningkatan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia pada tahun 2025 tengah mengalami fase peningkatan. Maka dari itu, pembenahan sektor imigrasi harus terus dilakukan.

    “Perjalanan wisatawan domestik juga mengalami peningkatan, memberikan dorongan positif bagi pemulihan sektor pariwisata,” katanya.

    Lewat kerja keras ekosistem pariwisata dan sinergi berbagai pihak, dia berharap pertumbuhan ekonomi akan meningkat guna akselerasi program kepariwisataan nasional.

    “Kami menaruh harapan besar agar jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat seiring dengan semakin membaiknya citra pariwisata Indonesia di mata dunia dengan demikian diperlukan tanggung jawab kolektif dalam menjamin keamanan dan keselamatan para wisatawan,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.