Xcloud.id

Produk: Pancasila

  • Bela yang Lemah, Tegakkan Keadilan

    Bela yang Lemah, Tegakkan Keadilan

    Pekanbaru –

    Kepolisian Daerah (Polda) Riau menggelar upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-80 tahun 2025 dengan khidmat di Lapangan Upacara Mapolda Riau pagi ini. Upacara ini menjadi momentum bagi seluruh personel untuk mengenang jasa dan meneladani nilai-nilai luhur para pejuang kemerdekaan.

    Upacara dipimpin oleh Irwasda Polda Riau Kombes Prabowo Santoso selaku Inspektur Upacara dan dihadiri oleh para Pejabat Utama (PJU) serta seluruh personel Polda Riau. Rangkaian upacara, dimulai dengan pengibaran Bendera Merah Putih, mengheningkan cipta, pembacaan Teks Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, hingga pembacaan pesan-pesan Pahlawan.

    Dalam amanatnya, Kombes Prabowo menyampaikan pesan mendalam mengenai makna kemerdekaan dan peran pahlawan. Ia menegaskan bahwa pahlawan bukan sekadar nama di batu nisan, melainkan cahaya yang menerangi jalan bangsa hingga hari ini.

    “Kemerdekaan tidak jatuh dari Langit. Kemerdekaan lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan,” ujar Kombes Prabowo, Senin (10/11/2025).

    Kombes Prabowo mengajak seluruh peserta upacara untuk meneladani tiga hal utama dari para pahlawan, yakni kesabaran, mengutamakan kepentingan bangsa, dan berpandangan jauh ke depan.

    Polda Riau menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan. Upacara dipimpin Irwasda Polda Riau Kombes Prabowo Santoso, Senin (10/11/2025). Foto: dok. Polda Riau

    “Para pahlawan sabar menempuh ilmu, menyusun strategi, dan menunggu momentum di tengah segala keterbatasan, hingga melahirkan kemenangan.
    Setelah kemerdekaan diraih, para pahlawan tidak berebut jabatan atau menuntut balasan. Mereka kembali ke jalan mengajar, membangun, dan melanjutkan pengabdian, di mana letak kehormatan sejati berada,” jelasnya.

    Ia menambahkan, para pahlawan berjuang untuk generasi mendatang dan kemakmuran bangsa, menjadikan perjuangan sebagai bagian dari amanah kemanusiaan yang tak boleh padam. Irwasda juga menekankan bahwa perjuangan di masa kini telah berubah. Tantangan yang dihadapi generasi saat ini bukan lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian.

    “Membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada satupun anak Bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan,” imbuhnya.

    Menutup amanatnya, Kombes Prabowo mengajak personel bersyukur dan berjanji bahwa kemerdekaan ini tidak akan sia-sia. Seluruh personel diimbau untuk melanjutkan perjuangan dengan bekerja lebih keras, berpikir lebih jernih, dan melayani lebih tulus.

    “Hari ini Mari kita bersyukur dan berjanji bahwa Kemerdekaan ini tidak akan sia-sia. Pahlawanku, badanku terus bergerak perjuangan melanjutkannya,” pungkasnya.

    (mea/imk)

  • Presiden Prabowo Pimpin Upacara Hari Pahlawan dan Ziarah Nasional di TMP Kalibata

    Presiden Prabowo Pimpin Upacara Hari Pahlawan dan Ziarah Nasional di TMP Kalibata

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 2025 di Taman Makam Pahlawan Utama Nasional Kalibata, Jakarta, pada Minggu pukul 23.50 WIB.

    Presiden Prabowo tiba di lokasi upacara pada Minggu pukul 23.45 WIB, kemudian bersama-sama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden berdiri tepat di Monumen Garuda Pancasila.

    Selepas itu, Presiden berjalan menapaki anak tangga menuju pelataran Monumen dan meletakkan karangan bunga sebagai simbol ziarah.

    Karangan bunga itu memuat tulisan “Pahlawanku, Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan”. Kata-kata dalam karangan bunga itu merupakan tema Hari Pahlawan tahun ini, yang diperingati pada tanggal 10 November.

    Prosesi selanjutnya, Presiden Prabowo memimpin prosesi mengheningkan cipta. Sesi mengheningkan cipta diisi dengan pengantar lebih dulu dari Presiden.

    Presiden, dalam pengantarnya itu mendoakan para pahlawan yang gugur membela kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Presiden juga mengingatkan jangan sampai bangsa Indonesia melupakan sejarah perjuangan para pahlawannya.

    “Janganlah kita sekali-sekali melupakan jasa mereka, kepahlawanan mereka. Mengheningkan cipta, mulai!” kata Presiden Prabowo kepada seluruh peserta upacara.

    Suasana di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata dibuat minim cahaya saat sesi mengheningkan cipta. Sesi mengheningkan cipta itu juga diiringi oleh alunan lagu “Mengheningkan Cipta” karya Truno Prawit.

    Usai mengheningkan cipta, Presiden selaku inspektur upacara memimpin penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur.

    Selepas itu, sesi upacara berakhir pada pukul 23.56 WIB. Presiden meninggalkan lokasi upacara tepat pada pergantian hari memasuki Senin, 10 November.

    Di TMP Kalibata, hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih, beserta pimpinan lembaga negara, dan kepala-kepala badan mengikuti prosesi Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci Hari Pahlawan.

    Kemudian, ada pula Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

    Jajaran pejabat negara itu mengenakan setelan jas dan kopiah hitam, serta dasi berwarna biru. Setelan yang sama juga dikenakan oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

  • PDI Perjuangan Jember Jangan Takut Sendirian

    PDI Perjuangan Jember Jangan Takut Sendirian

    Jember (beritajatim.com) – PDI Perjuangan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, merupakan satu-satunya partai yang tidak mengusung Bupati Muhammad Fawait saat pemilihan kepala daerah dan juga berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto.

    Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Widarto menyebut partainya berposisi sebagai partai penyeimbang. “Kami tidak mengenal istilah partai oposisi,” katanya, dalam acara Forum Grup Diskusi di Hotel Cempaka Hill, Minggu (9/11/2025).

    Dalam posisi partai penyeimbang, Widarto menegaskan dukungan kepada program-program eksekutif yang berada di jalur yang tepat. “Tapi ketika ada program kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, kami akan kritisi sekaligus memberi solusi. Tidak waton suloyo atay asal beda,” katanya.

    Posisi PDI Perjuangan ini dipuji Jayus, pakar hukum dan mantan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang hadir sebagai salah satu narasumber FGD. “PDI Perjuangan jangan takut karena sendirian,” katanya. Ia yakin rakyat akan memilih partai yang secara ideologis memperjuangkan mereka.

    Sementara itu, Fendi Setyawan, dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, mengingatkan lima isu strategis yang harus diusung PDI Perjuangan Jember. “Pertama adalah memperkuat pemahaman Pancasilan, yakni wawasan kesejarahan, wawasan konseptual, wawasan yuridis, wawasan visional, wawasan implementatif, yakni dimensi pengetahuan/ filosofis, keyakinan, dan tindakan,” kayanya.

    Isu berikutnya adalah membangun inklusi sosial. Menurut Fendi, isu ini penting di tengah menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan dan kelas-kelas sosial, menguatnya politisasi identitas baik berdasarkan suku, ras maupun agama, serta lemahnya budaya kewargaan.

    Isu ketiga adalah mengatasi kesenjangan sosial. “Ini menyangkut kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daripada peningkatan pemerataan,” kata Fendi.

    Isu ini, lanjut Fendi, juga terkait dengan masih lemahnya kerangka regulasi yang mendorong kemandirian dan inklusi ekonomi, serta lebih mengutamakan kepentingan nasional; dan nasih tingginya tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi.

    Pelembagaan Pancasila menjadi isu strategis berikutnya. “Saya melihat lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan sosial politik, ekonomi dan budaya; kurangnya konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sampai peraturan daerah,” kata Fendi.

    Terakhir adalah isu keteladanan. Menurut Fendi, isu keteladanan menjadi penting seiring semakin maraknya sikap dan perilaku destruktif yang lebih mengedepankan hal-hal negatif di ruang publik dan kurangnya apresiasi maupun insentif terhadap prestasi dan praktik-praktik baik/ teladan di masyarakat. [wir]

  • Ini Arahan Lengkap Prabowo ke Komisi Percepatan Reformasi Polri

    Ini Arahan Lengkap Prabowo ke Komisi Percepatan Reformasi Polri

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada para anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang bersedia mengemban tugas kenegaraan dalam upaya memperkuat tata kelola hukum nasional.

    Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa Polri merupakan institusi vital bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Negara, katanya, dibentuk untuk menjamin ketertiban dan perlindungan warganya melalui sistem hukum yang adil dan berdasarkan Pancasila serta UUD 1945.

    Dia menekankan, keberhasilan suatu bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan ekonomi atau fisik, tetapi dari tegaknya kepastian hukum (rule of law) yang menjadi fondasi kemajuan.

    Pada Jumat (7/11/2025), Prabowo menyebut reformasi Polri sebagai bagian penting dari pembangunan bangsa, yang harus dilakukan secara terbuka dan berani mengkaji kekurangan.

    Dia menyoroti pentingnya keterwakilan yang beragam, baik dari sisi gender maupun latar belakang profesional, untuk memperkaya perspektif dalam proses reformasi tersebut.

    Para anggota komisi disebutnya sebagai putra-putri terbaik bangsa dari berbagai agama, suku, dan latar belakang politik, yang kini diberi kepercayaan besar untuk memberikan kontribusi nyata demi perbaikan institusi kepolisian.

    Lebih lanjut, Presiden meminta agar Komisi melakukan kajian menyeluruh terhadap Polri, termasuk berdialog dengan pejabat aktif maupun mantan Kapolri. Komisi diminta melaporkan hasil kerja setiap tiga bulan, dengan tugas utama memberikan rekomendasi langsung kepada Presiden mengenai langkah-langkah reformasi yang diperlukan.

    Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan reformasi ini akan menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang adil dan berkeadilan, karena hanya dengan tegaknya hukum dan keadilan, sebuah negara dapat mencapai kemajuan yang sejati.

    Berikut Arahan Lengkap Presiden Prabowo kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri:

    Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara, yang saudara-saudara berkenan menerima tugas kenegaraan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri.

    Saudara-saudara Polri sebagai salah satu institusi negara adalah institusi yang sangat vital dan krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin sebagai manusia masih terlibat dalam pikiran, konflik kepentingan, konflik harta, konflik ekonomi, bahkan konflik agama, konflik politik, konflik ideologi.

    Jadi, adanya suatu bangsa dan negara adalah untuk menjamin bahwa warga dari negara dan bangsa itu secara teratur terlindungi. Karena itu dibuat negara untuk membentuk struktur kepastian hukum, of law. Baik penegakan hukum pidana maupun perdata, yang semuanya harus berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar. Bagian terpenting daripada the rule of law adalah penegakan hukum. Hukum boleh kita buat selengkap mungkin, tapi kalau penegakannya tidak baik, tidak adil, tidak mungkin macet hukum yang the rule of law itu bisa berjaya, bisa sukses.

    Dan kita mungkin, kita pahami bersama, bahwa keberhasilan suatu negara adalah apabila ada the rule of law, kepastian hukum. Ini kunci daripada keberhasilan sebuah negara. Kita bisa membangun fisik, ekonomi, tetapi manakala hukum tidak dapat ditegakkan dengan baik dan seadil-adilnya, sulit untuk suatu negara mencapai titik yang tertinggi. Ini pelajaran daripada sejarah.

    Jadi, saudara-saudara, reformasi Polri saya kira bagian yang sangat krusial, penting dari pembangunan bangsa. Dan kita juga tidak tertutup dan kita harus terbuka untuk mengkaji institusi-institusi lain dan kita harus berani.

    Saya selalu katakan di mana-mana, kita sebagai warga negara dan apalagi saudara-saudara yang ada di meja ini, saudara-saudara adalah ini ya, enggak ada keraguan semuanya. Bisa enggak kita tambahkan komisinya? Kan ada keterwakilan, keterwakilan gender. Kan ahli-ahli hukum perempuannya ini, bisa mungkin kita tambahkan?

    Maksud saya, ini adalah saudara-saudara adalah putra-putra terbaik bangsa, saudara-saudara berasal dari agama berbeda, suku berbeda, latar belakang ormas politik berbeda, ya kan? Jadi saudara oleh kurun waktu dan oleh pengabdian saudara, sudah sampai di titik yang tertinggi dalam suatu masyarakat, bekas Ketua Mahkamah Konstitusi, kita punya dua, kita berapa Menko-Menko, ditambah tokoh-tokoh hukum. 

    Artinya rakyat sekarang berharap dari kita, berharap dari kita untuk melahirkan, memberi yang terbaik.

    Saudara-saudara saya ucapkan terima kasih bahwa saudara-saudara bersedia masih mengabdi, melaksanakan tugas negara, sekali lagi dengan beban yang tidak ringan. Seluruh bangsa dan negara akan melihat Saudara-Saudara.

    Sebagian dari Saudara-Saudara memang berhak untuk istirahat, ya kan? Seharusnya saudara boleh tinggal di rumah, momong cucu, ya kan? Berkebun dan sebagainya.

    Tapi saya panggil kembali, saya panggil kembali untuk bekerja demi negara dan bangsa dan rakyat.

    Jadi saudara, Komisi ini saya berharap akan mengkaji institusi Polri, mengkaji institusi Polri dengan segala kebaikan dan kekurangannya. Marilah kita memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Kita jangan takut untuk melihat kekurangan.

    Karena itu, saya minta kepala kepolisian yang masih aktif, hadir di Komisi ini. Jika saudara-saudara dapat masuk, diskusi, dan minta pandangan-pandangan yang masih aktif dan ada beberapa tokoh yang mantan Kepala Kepolisian, tapi sudah di luar. Mereka pun bisa memberi masukan, pandangan-pandangan, dan dengan ada kapolri yang aktif, saudara-saudara punya akses untuk diskusi, untuk meninjau, untuk melihat bagian mana dari kepolisian dan saya tidak batasi masa kerja komisi ini.

    Tapi saya minta mungkin tiap 3 bulan ada laporan, kita ketemu, Saudara-Saudara melaporkan apa yang saudara kumpulkan.

    Jadi sekali lagi saudara-saudara, Komisi ini tugas utama adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan, bila memang diperlukan.

    Dan ini juga mungkin untuk kita kaji institusi-institusi lain yang mungkin memerlukan suatu perbaikan.

    Kita punya banyak lembaga ada ombudsman. Sekarang ada banyak lembaga-lembaga pengawasan dan sebagainya. Tapi tetap saya kira masyarakat kita sangat memerlukan suatu kajian yang objektif dan tajam dan ini saya kira sangat perlu untuk kita.

    Saya selalu katakan, apa yang saya pelajari, sekali lagi keberhasilan pembangunan bangsa terletak daripada apakah bangsa itu mampu menyelenggarakan berkuasanya hukum, the rule of law, dan there must be kepastian hukum. Kepastian hukum yang melahirkan keadilan.

    Saya kira itu yang dapat saya sampaikan

  • Sekjen ATVSI Sebut Stasiun Televisi Harus Menjadi Relevan di Era Multiplatform

    Sekjen ATVSI Sebut Stasiun Televisi Harus Menjadi Relevan di Era Multiplatform

    Sekjen ATVSI ini juga menggaris bawahi bahwa lembaga penyiaran merupakan wujud kedaulatan bangsa Indonesia. Gilang menyampaikan bahwa “Lembaga penyiaran basisnya ada di Indonesia. Dan secara regulasi dibatasi wilayah layanan siarannya di wilayah Republik Indonesia. Jadi lembaga penyiaran terbebas dari ancaman shutdown dari luar wilayah Indonesia. Makanya jika bicara kedaulatan ekonomi dimana tidak ada capital outflow, dan bicara kedaulatan diseminasi nilai nilai kebangsaan dalam Pancasila, lembaga penyiaran sangat relevan dan sangat strategis keberadaannya”.

    Regulasi penyiaran yang diharapkan

    Gilang juga menyampaikan harapan agar regulasi penyiaran nantinya tidak hanya mengatur soal boleh dan tidak boleh dalam konten, infrastruktur atau teknologi, tapi harus memasukkan pengaturan ekosistem ekonomi penyiaran agar lembaga penyiaran bisa eksis dan tumbuh. Selama ini hanya pembatasan pembatasan yang mengisi Pasal dan Ayat dari undang-undang.

    “Dalam konstelasi sosial, politik dan bisnis penyiaran saat ini, yang paling realistis adalah memberikan Relaksasi dan Proteksi kepada lembaga penyiaran sehingga daya saing menjadi kuat dan penyelenggaraan penyiaran menjadi efisien. Semua pembatasan atau keharusan yang saat ini ada seperti pembatasan persentase iklan komersial, kewajiban iklan layanan masyarakat, kewajiban siaran lokal daerah bagi TV berjaringan, kewajiban bayar biaya PNBP IPP dan ISR, pajak, sanksi, denda adminstratif, harus ditiadakan atau di ubah. Juga ditambahkan proteksi seperti perlindungan dari pembajakan dan/atau monetisasi konten secara ilegal oleh platform lain dan alokasi belanja negara/pemerintah kepada lembaga penyiaran” jelas Gilang.

  • Jihan Fahira: Anak Muda Kini Alami Krisis Moral

    Jihan Fahira: Anak Muda Kini Alami Krisis Moral

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas sekaligus anggota DPD Jihan Fahira mendukung pembentukan sekolah laboratorium pancasila, yang digagas sebagai upaya mengembalikan pendidikan moral dan nilai-nilai Pancasila di tengah krisis moral yang dialami generasi muda Indonesia.

    “Saya mendukung pembentukan sekolah laboratorium pancasila yang digagas Bapak Hamry Gusman Zakaria dari Lemhanas. Ini program yang membuat saya bangga, karena saat ini kita memang sedang kehilangan arah moral,” ujar Jihan Fahira dikutip dari YouTube EdShareOn Eddy Wijaya, Jumat (7/11/2025).

    Dalam setiap kunjungan sosialisasi empat pilar sebagai anggota DPD, Jihan Fahira menyoroti menurunnya moralitas generasi muda.

    Menurut istri politisi Primus Yustisio ini, banyak anak muda kini kehilangan pemahaman dasar tentang etika dan sopan santun.

    “Kita miris melihat anak muda sekarang. Coba lihat, ada murid mogok belajar karena ditampar guru setelah ketahuan merokok. Saya pikir, mau jadi apa bangsa ini kalau murid seperti itu,” ungkapnya prihatin.

    Jihan Fahira menegaskan, pendidikan di sekolah tidak boleh hanya fokus pada akademik semata, tetapi juga harus menanamkan nilai moral dan budi pekerti agar siswa memahami batasan dalam bertindak.

    “Kalau tidak diperbaiki, makin parah. Masa ada murid yang merokok di depan gurunya dan gurunya takut menegur karena takut dilaporkan? Saya gemas melihat itu,” tegasnya.

    Ia menilai, sekolah tersebut bisa menjadi wadah untuk mendidik siswa, guru, dan orang tua dalam membangun kembali karakter bangsa.

    “Saya sangat mendukung program ini karena bukan hanya untuk anak sekolah, tetapi juga untuk gurunya, bahkan orang tuanya. Ini langkah penting memperbaiki moral di tengah krisis yang kita hadapi,” tuturnya.

    Terakhir, dirinya menegaskan pentingnya disiplin dalam pendidikan. Menurutnya, jika ada siswa yang tidak mau diatur, maka sebaiknya orang tua mendidik sendiri di rumah.

    “Biar saja bebas di rumah, bangun kapan saja, tidak ada aturan. Namun kalau di sekolah, harus ada koridor. Pendidikan itu bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga tentang pembentukan karakter,” tutupnya.

  • Prabowo nilai keberhasilan suatu negara apabila ada kepastian hukum

    Prabowo nilai keberhasilan suatu negara apabila ada kepastian hukum

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menilai keberhasilan suatu negara bergantung pada adanya kepastian hukum atau rule of law yang ditegakkan secara adil.

    “Kita pahami bersama, bahwa keberhasilan suatu negara adalah apabila ada the rule of law, kepastian hukum. Ini kunci daripada keberhasilan sebuah negara,” kata Prabowo saat memberi arahan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.

    Menurut Presiden, pembangunan fisik dan ekonomi tidak akan mencapai hasil optimal apabila hukum tidak dapat ditegakkan dengan baik.

    Prabowo menilai pelajaran dari sejarah menunjukkan bahwa penegakan hukum yang kuat menjadi dasar kemajuan sebuah negara.

    Presiden menyampaikan keberadaan suatu bangsa dan negara dimaksudkan untuk menjamin perlindungan terhadap warganya melalui kepastian hukum. Struktur hukum, baik pidana maupun perdata, disebutnya, harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

    “Bagian terpenting daripada the rule of law adalah penegakan hukum. Hukum boleh kita buat selengkap mungkin, tapi kalau penegakannya tidak baik, tidak adil, tidak mungkin macet hukum yang the rule of law itu bisa berjaya, bisa sukses,” ucapnya.

    Presiden menegaskan inti dari keberhasilan pembangunan bangsa terletak pada kemampuan negara menyelenggarakan kekuasaan hukum yang pasti serta menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat.

    Oleh karena itu, dirinya membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk menghadirkan perbaikan terhadap lembaga penegak hukum.

    Prabowo juga membuka peluang untuk mengkaji institusi-institusi lainnya demi perbaikan di masa yang akan datang.

    “Jadi saudara-saudara, reformasi Polri saya kira bagian yang sangat krusial, penting dari pembangunan bangsa, dan kita juga tidak tertutup dan kita harus terbuka untuk mengkaji institusi-institusi lain dan kita harus berani,” kata Prabowo.

    Presiden Prabowo pada Jumat sore melantik 10 anggota Komite Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka.

    Sepuluh anggota tersebut adalah Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008 Jimly Asshiddiqie selaku ketua, yaitu Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Menteri Dalam Negeri sekaligus Kapolri Periode 2016–2019 Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Periode 2019–2024 sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2008–2013 Mahfud MD, Kapolri Periode 2019–2021 Jenderal Pol. (Purn.) Idham Azis, dan Kapolri Periode 2015–2016 Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenkum Jatim Siap Kawal Implementasi KUHP Nasional

    Kemenkum Jatim Siap Kawal Implementasi KUHP Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Kakanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal proses implementasi KUHP Nasional yang baru dan akan berlaku pada awal 2026 nanti.

    Hal itu disampaikannya saat mendampingi Wakil Menteri Hukum, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej dalam kegiatan Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP: Implementasi dan Tantangan dalam Proses Penyidikan Polri yang berlangsung di Graha Bhara Daksa, Polrestabes Surabaya, Jumat (7/11/2025).

    “Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tonggak sejarah dalam pembaruan hukum pidana nasional,” ujarnya.

    Haris menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung penuh proses implementasi KUHP baru.

    “Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum siap menjadi mitra strategis bagi kepolisian maupun aparat penegak hukum lainnya dalam penguatan pemahaman dan penerapan KUHP nasional,” ujarnya.

    Dalam pemaparannya, Prof. Edward menjelaskan bahwa KUHP nasional yang baru menggantikan produk kolonial yang telah berlaku lebih dari satu abad. Ia menekankan bahwa hukum pidana Indonesia kini dibangun di atas nilai-nilai Pancasila, moral bangsa, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

    “Terdapat tiga aspek utama yang perlu dipahami dalam implementasi KUHP baru, yaitu aspek filosofis, substansi hukum, dan implementasi bagi penyidik,” jelasnya.

    KUHP baru, menurutnya, menitikberatkan pada pendekatan restoratif dan keadilan korektif yang lebih humanis, tanpa mengabaikan prinsip legalitas dan profesionalisme aparat penegak hukum.

    Wamenkum juga menyoroti tantangan teknis yang akan dihadapi penyidik Polri, mulai dari penyesuaian terhadap norma baru, penggunaan upaya paksa, hingga penerapan asas legalitas yang diperluas.

    “Paradigma penegakan hukum harus bergeser dari yang bersifat represif menjadi lebih preventif dan berkeadilan sosial,” tegasnya.

    Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Menteri Hukum yang memberikan pencerahan langsung mengenai substansi dan implikasi KUHP baru.

    “Kesempatan ini sangat berharga untuk meningkatkan pemahaman jajaran kami dalam menghadapi penerapan KUHP baru yang akan segera berlaku,” ujarnya.

    Kegiatan yang diikuti sekitar 250 peserta terdiri atas penyidik, kapolsek, dan jajaran Polrestabes Surabaya itu ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif antara peserta dan narasumber. Kehadiran jajaran Kemenkum Jatim dalam kegiatan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan transisi menuju sistem hukum pidana nasional berjalan efektif, adaptif, dan sesuai dengan semangat reformasi hukum Indonesia. [uci/ted]

  • Desa Canggu Kediri Wakili Jatim di Ajang Kampung Pancasila Nasional 2025

    Desa Canggu Kediri Wakili Jatim di Ajang Kampung Pancasila Nasional 2025

    Kediri (beritajatim.com) – Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, terpilih mewakili Jawa Timur dalam ajang bergengsi Kampung Pancasila tingkat nasional tahun 2025. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen masyarakat desa dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan sekaligus mengembangkan inovasi di sektor pertanian dan perikanan.

    Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Canggu, Moh Saikhuabadi, mengatakan pencapaian ini bukan hal yang mudah. Pihaknya harus melalui serangkaian seleksi berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga akhirnya lolos ke tingkat nasional.

    “Alhamdulillah bisa dilaksanakan Kampung Pancasila tingkat nasional. Jadi, ini enggak semena-mena langsung seperti ini. Untuk tahun kemarin, kami juga mulai dari awal dan nanti kan tingkat kabupaten, terus lolos eh provinsi, baru untuk tahun ini di tingkat nasional,” ujarnya saat ditemui usai kegiatan penilaian oleh tim Mabesad, pada Kamis (6/11/2025).

    Tahun ini, ajang Kampung Pancasila diikuti oleh 45 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Penilaian meliputi aspek ketahanan pangan, kemandirian desa, pembinaan masyarakat, hingga pelestarian budaya lokal. Desa Canggu menonjol dengan tiga sektor unggulan: hidroponik sayur, hidroponik melon, dan budidaya ikan air tawar seperti lele dan nila.

    “Seluruh kegiatan ini kami jalankan secara mandiri. Kami hanya mempresentasikan apa yang benar-benar kami lakukan di bidang pertanian dan perikanan,” jelas Saikhuabadi.

    Ia menambahkan, program hidroponik di Desa Canggu mulai beroperasi sejak tahun 2024, dimulai dengan greenhouse melon pada awal tahun, kolam bioflok pada Agustus 2024, hidroponik sayur pada Desember 2024, dan fasilitas terbaru yang diresmikan Juli 2025. Melalui ajang ini, pihaknya berharap Desa Canggu semakin dikenal dan dapat memperluas jaringan pemasaran produk lokal.

    “Harapannya nanti ee setelah ada Kampung Pancasila ini, tadi masukan dari Bapak penilai, harapannya bisa ditindak lanjuti dan juga kami lebih dikenal masyarakat lebih luas lagi,” ungkapnya.

    Dandim 0809/Kediri, Letkol Inf Ragil Jaka Utama, S. Hub. Int, M.H, turut memberikan apresiasi atas pelaksanaan penilaian di Desa Canggu. Ia menilai apa yang dipresentasikan sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

    “Harapannya tentunya dari 45 peserta seluruh Indonesia tingkat nasional, ya harapannya juara satu. Dan insyaallah, saya optimis kita bisa mendapatkan juara satu Kampung Pancasila,” katanya.

    Menurutnya, penilaian dilakukan secara menyeluruh, mulai dari ketahanan pangan, pembinaan karang taruna, hingga kesiapsiagaan terhadap bencana. “Kemudian tadi di Desa Canggu sendiri, beliau menilai ketahanan pangan, mulai dari sektor perikanan, kemudian ada hidroponik, bioflok, dan juga melihat cagar budaya, salah satu cagar budaya, yaitu peninggalan Candi Suruwono,” imbuhnya.

    Pemimpin tim penilai dari Mabesad, Brigjen TNI Edy Rochmatullah, juga mengaku terkesan dengan sinergi masyarakat Desa Canggu. “Jadi, kami baru melihat sekilas, tapi Alhamdulillah ini sudah bisa memberikan gambaran, bagaimana penyambutan dari depan, Pak Kades bisa sinkronisasi, mengerahkan kerja sama anak-anak sekolah menyambut kita semua. Berarti ini menandakan yang menyambut saya ini dari semua tokoh FKUB agama di daerah bisa bersatu, sinergi itulah yang kami harapkan,” ujarnya.

    Ia menilai Desa Canggu telah memenuhi berbagai indikator penilaian, mulai dari ketahanan pangan, pembinaan masyarakat, hingga pengembangan UMKM. “Harapannya nanti jadi ikon, jadi contoh daerah lain untuk meniru seperti Kampung Pancasila yang sudah dilaksanakan di Desa Canggu ini. Ini menjadi motivasi bagi yang lain,” tutup Brigjen Edy.

    Kegiatan penilaian Kampung Pancasila merupakan agenda tahunan TNI Angkatan Darat, dan hasil akhir lomba akan diumumkan pada Agustus mendatang di Jakarta bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. [nm]

  • Bahlil Sebut Mantan Presiden Pantas Jadi Pahlawan Nasional: Soeharto, Gusdur, dan Habibie

    Bahlil Sebut Mantan Presiden Pantas Jadi Pahlawan Nasional: Soeharto, Gusdur, dan Habibie

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto yang menuai perdebatan publik.

    Dia menilai, perbedaan pendapat terkait hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi bangsa Indonesia tetap harus menghargai jasa para tokoh yang telah berkontribusi besar bagi negara.

    “Ya, itu biasa saja. Persoalan negara ini kan kita harus menghargai jasa para tokoh-tokoh bangsa, ya. Jadi kita biasa saja. Kita tidak bisa melupakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Harto selama 32 tahun itu sesuatu yang luar biasa,” kata Bahlil.

    Pria yang menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menegaskan, Soeharto merupakan salah satu pendiri Partai Golkar yang memiliki peran penting dalam menjaga ideologi negara dari ancaman paham yang bertentangan dengan Pancasila.

    “Bagi kami, Pak Harto adalah seorang tokoh, kemudian pemimpin bangsa 32 tahun yang mampu membawa Indonesia dari inflasi yang 100% kemudian inflasinya terjaga, menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian juga mampu memberikan kontribusi terbaiknya dalam swasembada pangan, swasembada energi, sampai kemudian bangsa kita menjadi Macan Asia pada saat itu ya, di zaman Orde Baru,” ujarnya.

    Meski begitu, menurut Bahlil, tidak ada manusia yang sempurna, termasuk para pemimpin bangsa. Oleh karena itu, dia mengajak semua pihak untuk menilai jasa para tokoh secara proporsional dan menghargai kontribusi positif yang telah mereka berikan bagi kemajuan Indonesia.

    Bahkan, Bahlil menilai bahwa apabila perlu partainya menyarankan agar seluruh tokoh-tokoh bangsa terkhusus mantan-mantan presiden agar dapat dipertimbangkan untuk meraih gelar pahlawan nasional.

    “Kalau kita mau bicara tentang manusia yang sempurna, kesempurnaan itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Semua masih ada plus minus, sudahlah yang yang baik ya kita harus hargai semua para pendiri dan para tokoh bangsa,” imbuhnya.

    Termasuk saat ditanya mengenai usulan agar Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga diberi gelar serupa, Bahlil menegaskan bahwa Golkar bersikap terbuka terhadap penghargaan bagi seluruh mantan presiden yang telah wafat.

    “Kami itu terbuka. Bila perlu tokoh-tokoh bangsa yang mantan-mantan presiden, yang sudah selesai, yang sudah pergi, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu punya jasa. Sampai kapan bangsa ini kalau selalu melihat kekurangan daripada tokoh-tokohnya? Lihat dong ada kelebihan-kelebihannya.”

    Dia juga menilai Gus Dur dan BJ Habibie merupakan tokoh besar yang turut memberikan kontribusi penting bagi perjalanan bangsa.

    “Pak Gus Dur juga mempunyai kontribusi yang terbaik untuk negara ini. Ya, kami menyarankan juga harus dipertimbangkan agar bisa menjadi pahlawan nasional. Pak Habibie juga, semuanyalah ya,” pungkas Bahlil.