Produk: Pancasila

  • Kata Zulhas 28 Tahun Ekonomi RI Terlalu Liberal, Prabowo Mau Luruskan

    Kata Zulhas 28 Tahun Ekonomi RI Terlalu Liberal, Prabowo Mau Luruskan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menilai bahwa selama hampir tiga dekade terakhir, arah pembangunan ekonomi Indonesia telah menyimpang dari cita-cita awal kemerdekaan. Ia menyebut masa reformasi membuat Indonesia terlalu bergantung pada pasar bebas dan impor. Padahal pada zaman orde baru di Bawah rezim Soeharto impor pakan bisa ditekan.

    “Bapak-bapak tahu, 28 tahun memang kita ini dirusak betul-betul. Saya berani katakan melalui yang pahamnya kurang lah, saya berani katakan itu. Sekarang kita impor gandum 13 juta ton per tahun, pakan kita pindah ke gandum, kita nggak bisa bikin, kita nggak bisa tanam. Kita impor gula 6 juta, kita impor kedelai 3 juta, dulu Pak Harto bisa produksi kedelai 2 juta per tahun. Kita impor garam 2,8 juta, kita impor jagung 3 juta, kita impor beras tahun lalu 4,5 juta,” kata Zulhas pada Hari Ritel Nasional, Selasa (11/11/2025).

    Ia menyoroti kondisi sektor pangan dan industri dalam negeri yang kini banyak bergantung pada impor. Menurutnya, kondisi ini membuat ekonomi nasional rapuh dan mudah dipengaruhi modal asing.

    “Kita mau gagal dari mana? Ritel mau gagal dari mana, wong hasil di ritel dari impor semua. Apalagi minyak, minyak produksi turun terus, 70-80% kita impor semua,” ujarnya.

    Situasi ini merupakan dampak dari sistem ekonomi pasar bebas dan politik liberal yang berjalan selama 28 tahun terakhir.

    “Kita udah 28 tahun reformasi, semua yang kita lakukan itu ekonomi pasar bebas, politik sangat liberal. Tentu kalau pasar bebas, politiknya liberal, pasti semua akan dipengaruhi oleh modal, dan sebagainya, neolib dan lain-lain. Modal segalanya, karena kita pasar bebas, itu 28 tahun,” jelasnya.

    Namun, Zulhas mengatakan bahwa arah kebijakan ekonomi kini mulai dikoreksi setelah terpilihnya Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, perubahan ini menjadi langkah besar untuk mengembalikan Indonesia pada prinsip ekonomi Pancasila.

    “Setelah Pak Prabowo terpilih, ini dikoreksi. Karena itu kebijakan mendasar, besar, luas, dan berdampak signifikan. Karenanya nggak mudah. Saya perlu jelaskan karena perlu dipahami, nggak separuh-separuh nanti paham salah atau salah paham,” tegasnya.

    Ia juga meminta masyarakat memahami bahwa perubahan besar seperti ini membutuhkan waktu dan proses penyesuaian. Melalui koreksi kebijakan ini, Zulhas optimistis Indonesia bisa kembali menjadi negara yang berdaulat secara ekonomi dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan semata pada kekuatan modal.

    “Karenanya, koreksi kebijakan yang sangat liberal itu hari-hari ini mungkin seperti orang baru ganti sesuatu, ada sedikit-sedikit perubahan, mungkin kerasa, mungkin ada oleng dikit, mungkin bertanya-tanya,” ujar Zulhas.

    Lebih lanjut, arah kebijakan baru di bawah pemerintahan Prabowo diklaim akan menyesuaikan diri dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang berlandaskan keadilan sosial dan gotong royong.

    “Pertama ingin kebijakan disesuaikan, diluruskan sesuai cita-cita Indonesia merdeka. Harus seiring sejalan, nggak bisa lari dari cita-cita Indonesia merdeka, kesepakatan waktu kita merdeka. Ada UUD, ekonomi Pancasila, kesetaraan, keadilan, kebersamaan, gotong royong – itu prinsip dasar. Karena itu negara mesti kuat,” pungkasnya.

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Baleg DPR sepakat BPIP akan bina naturalisasi calon WNI dalam RUU BPIP

    Baleg DPR sepakat BPIP akan bina naturalisasi calon WNI dalam RUU BPIP

    Jakarta (ANTARA) – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan memiliki tugas tambahan untuk pembinaan naturalisasi bagi calon Warga Negara Indonesia (WNI) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BPIP.

    Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan bahwa tugas tersebut termuat dalam Pasal 4 Ayat 2 huruf p pada RUU tersebut. Di poin itu, kata dia, BPIP melakukan pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila bagi calon Warga Negara Indonesia.

    “Kita sepakat bahwa naturalisasi calon warga negara Indonesia harus diberikan pembinaan ideologi Pancasila, itu kita sepakati dulu,” kata Bob saat rapat pembahasan RUU BPIP di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Namun, dia mengatakan bahwa hal-hal teknis mengenai poin tersebut akan dibahas di Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin), termasuk soal BPIP yang tugas menyelenggarakan atau BPIP hanya menyiapkan materi pendidikannya saja.

    “Nanti yang menyelenggarakan Kemenkum atau BPIP, itu nanti dirumuskan dalam Timus, Timsin, termasuk tata bahasa,” kata dia.

    Menurut dia, pembinaan ideologi Pancasila bagi calon WNI itu merupakan tugas umum yang diberikan kepada BPIP, selain sebagai lembaga yang membantu Presiden.

    Sementara itu, anggota Baleg DPR RI Putra Nababan menyetujui perlu adanya pembinaan ideologi Pancasila bagi calon WNI, termasuk bagi para atlet olahraga. Sebab, dia mengatakan bahwa saat ini cukup banyak proses naturalisasi yang dilakukan.

    Namun, dia mengatakan pihak yang menyelenggarakan pembinaan itu harus diperjelas terlebih dahulu dalam RUU tersebut.

    “Tapi dalam konteks ini BPIP atau badan ini, mereka sifatnya hanya sebagai penyelenggara atau memberikan materi didiknya, materi ajarnya, atau sebagai apa? Ini yang perlu kita ketahui,” kata Putra.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya sepakat memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang BPIP untuk disusun di masa sidang ini.

    Dia mengatakan bahwa saat ini alas hukum pembentukan BPIP belum cukup kuat karena hanya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).

    Menurut dia, keberadaan lembaga yang mengurus ideologi Pancasila harus diperkuat.

    “Dulu kan proses pembentukannya mulai dari UKP (Unit Kerja Presiden) berdasarkan Perpres gitu ya, nah terus kemudian ada Keppres, kemudian dibentuklah badan,” kata Doli di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (25/6).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ibas tegaskan RI jadi jembatan perdamaian dunia di World Peace Forum

    Ibas tegaskan RI jadi jembatan perdamaian dunia di World Peace Forum

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menegaskan bahwa Indonesia siap menjadi jembatan perdamaian dunia ketika berbicara dalam World Peace Forum ke-9 yang dihelat di Jakarta.

    Ibas, sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan kelompok etnis dan ratusan bahasa, tetapi masyarakat hidup dalam persatuan.

    “Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 1.300 kelompok etnis dan ratusan bahasa, namun kami berdiri sebagai satu bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kami berkomitmen menjembatani perbedaan demi perdamaian dan kemanusiaan,” kata dia.

    Indonesia, imbuh Ibas, terus mengedepankan politik luar negeri “seribu teman, nol musuh” sebagai bentuk diplomasi aktif dan terbuka terhadap semua pihak.

    Ia menekankan pentingnya menjadikan dialog antarbangsa tidak hanya sebagai ajang pertukaran ide, tetapi juga sebagai dasar aksi nyata untuk mengatasi tantangan global, seperti disinformasi, krisis kemanusiaan, perubahan iklim, hingga ketidakadilan sosial.

    Di sisi lain, Ibas juga mengutarakan urgensi memperkuat nilai-nilai dasar yang menjadi panduan bersama, termasuk Pancasila, moderasi beragama, serta nilai-nilai budaya ketimuran yang menekankan harmoni dan tanggung jawab.

    World Peace Forum ke-9 dengan tema “Considering Wasatiyyat and Tionghoa for Global Collaboration” dibuka pada Senin (10/11). Pembukaan berlangsung di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Dalam kesempatan itu, Ibas turut mengajak seluruh peserta untuk menjadikan World Peace Forum sebagai momentum memperkuat kerja sama antarbangsa demi mewujudkan dunia yang damai, adil, dan sejahtera.

    “Mari kita bangun dunia yang berlandaskan kepercayaan, keadilan, dan harmoni. Indonesia siap menjadi jembatan peradaban dan mitra perdamaian bagi dunia,” ujarnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peringati Hari Pahlawan, Pelajar di Semarang Bentangkan Merah Putih 1,2 Kilometer
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        10 November 2025

    Peringati Hari Pahlawan, Pelajar di Semarang Bentangkan Merah Putih 1,2 Kilometer Regional 10 November 2025

    Peringati Hari Pahlawan, Pelajar di Semarang Bentangkan Merah Putih 1,2 Kilometer
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Sebanyak 10.000 pelajar di Kota Semarang diklaim berpartisipasi dalam kirab bentangan kain merah putih sepanjang 1.945 meter, yang berlangsung sejauh 2,4 kilometer dari Balai Kota Semarang hingga Lapangan Simpang Lima pada Senin (10/11/2025).
    Meskipun harus menempuh jarak di bawah terik matahari, Nadia Alkhatiri, seorang siswi dari SMP Negeri 1 Semarang, mengaku sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut.
    “Menyenangkan, meski capek juga. Tapi karena aku suka sekali, kegiatan ini menumbuhkan
    semangat nasionalisme
    ,” ujar Nadia dalam keterangan tertulis.
    Dia menambahkan bahwa keikutsertaannya dalam kirab ini merupakan wujud penghargaan terhadap jasa para pahlawan.
    “Sebagai generasi penerus yang kelak memimpin negeri, kita harus belajar dan menghargai perjuangan pahlawan,” lanjutnya.
    Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Haerudin, juga memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang diinisiasi oleh DPP Pemuda Panca Marga (PPM).
    Menurutnya,
    kirab merah putih
    bukan sekadar arak-arakan bendera, melainkan sebuah pengingat atas pengorbanan para pahlawan bangsa.

    “Ini bukan sekadar kirab, tetapi wujud nyata cinta tanah air dan simbol persatuan bangsa. Merah putih bukan hanya warna, tetapi makna keberanian dan kesucian bangsa Indonesia,” ungkap Haerudin, mewakili Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
    Haerudin menekankan bahwa peringatan Hari Pahlawan harus menjadi momentum untuk mempererat persatuan antar elemen bangsa.
    “Melalui kirab merah putih ini, mari kita perkuat semangat persamaan, solidaritas, dan gotong royong. Buktikan bahwa Jawa Tengah tetap aman, ayem, dan guyub rukun,” imbuhnya.
    Ketua Panitia Kirab Merah Putih 2025, Adi Siswanto Wisnu Nugroho, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan yang kedua kalinya digelar sejak 2022.
    “Pada 2022, kain merah putih yang dikirab sepanjang 1.001 meter, dengan 7.000 panji bendera merah putih. Tahun ini panjangnya mencapai total 1.945 meter, ditambah pengusungan lambang negara Garuda Pancasila setinggi lima meter,” tuturnya.
    Dia juga menambahkan bahwa kirab kali ini mencatatkan rekor dari Lembaga Prestasi Indonesia-Dunia (Leprid).
    Usai kirab, kegiatan dilanjutkan dengan pemecahan rekor tari tabola bale yang melibatkan 10.000 peserta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenkop terus tingkatkan kualitas SDM Kopdes Merah Putih

    Kemenkop terus tingkatkan kualitas SDM Kopdes Merah Putih

    Untuk pelatihan pendamping sebanyak 11.415 peserta dari target 18.839 atau mencapai 61 persen

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi (Kemenkop) terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang koperasi, khususnya melalui program peningkatan kompetensi bagi pendamping dan pengurus Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

    Saat membuka Pelatihan Hubungan Industrial Pancasila dan Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus Kopdes Merah Putih Tahun 2025 di Jakarta, Senin, Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop Destry Anna Sari mengatakan program yang didanai melalui anggaran dekonsentrasi tahun 2025 ini menargetkan 161.210 pengurus dan 19.015 pendamping di 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi.

    Program tersebut mencakup pelatihan dan magang di berbagai lokasi.

    “Realisasi pelatihan menunjukkan progres bervariasi dari 38 provinsi. Untuk pelatihan pendamping sebanyak 11.415 peserta dari target 18.839 atau mencapai 61 persen,” katanya dikutip dari keterangan kementerian.

    Menurut dia, sebanyak 11 provinsi dijadwalkan menyelesaikan pelatihan pada pekan kedua November 2025.

    Sementara itu, ia menambahkan pelatihan pengurus koperasi telah diikuti 17.558 peserta dari target 161.210, dengan capaian sekitar 10,70 persen per 7 November 2025. Saat ini pelatihan tengah berlangsung di delapan provinsi.

    Selain melalui dana dekonsentrasi, Destry menyebut dukungan pelatihan juga datang dari Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

    Pelatihan tersebut diberikan kepada 200 pengurus Kopdes Merah Putih di dua lokasi, yakni Bogor (10–12 November 2025) dan Bekasi (17–19 November 2025).

    Destry menyebut pelatihan itu bertujuan memperkuat kelembagaan dan model bisnis Kopdes Merah Putih sesuai Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Narasumber berasal dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemenkop, serta praktisi profesional.

    Materi pelatihan mencakup hubungan industrial Pancasila, tata kelola koperasi, model bisnis dan digitalisasi koperasi, pembukuan, pengembangan inovasi desa, serta penyusunan proposal pembiayaan.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Syarat Utama Seseorang Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Soeharto Layak atau Tidak?

    Syarat Utama Seseorang Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Soeharto Layak atau Tidak?

    Jakarta: Nama Presiden ke-2 RI Soeharto disebut kian dekat mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Pengusulan nama Soeharto sebagai Pahlawan Nasional sudah melalui proses cukup panjang.

    Nama Soeharto muncul dalam berkas yang diusulkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Kementerian Sosial. Pada akhir Oktober 2025, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan berkas 40 nama yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional.

    Dukungan Soeharto masuk dalam calon penerima gelar Pahlawan Nasional juga mengalir dari berbagai kalangan termasuk tokoh agama hingga akademisi yang menilai jasa besar Soeharto sudah sepatutnya mendapat penghargaan negara.

    Adapun syarat pemberian gelar pahlawan nasional tertuang dalam Pasal 24 hingga 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi calon yang akan memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Berikut ini rinciannya:
     
    1. Warga Negara Indonesia yang berkontribusi besar

    Calon Pahlawan Nasional haruslah seorang WNI yang setia pada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Kesetiaan ini dibuktikan melalui perjuangan dan kontribusinya yang berkelanjutan, serta pengakuan di tingkat nasional atas dedikasinya.
     

     

    2. Memiliki jasa besar bagi bangsa dan negara

    Calon harus memberikan kontribusi besar yang berdampak pada kemerdekaan, pembangunan, atau aspek lain yang menunjang kemajuan Indonesia. Jasa ini harus diakui oleh masyarakat dan memiliki manfaat bagi negara.
     
    3. Berakhlak mulia

    Selain kontribusi dan jasa yang diberikan, karakter mulia dan moral yang tinggi menjadi salah satu syarat utama. Calon harus memiliki integritas yang terpuji dalam kehidupan pribadi dan sosialnya.
     
    4. Tidak pernah melakukan atau terlibat pengkhianatan

    Calon Pahlawan Nasional harus bebas dari riwayat pengkhianatan terhadap bangsa, seperti tindakan yang mendukung penjajahan atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
     
    5. Diusulkan secara resmi oleh masyarakat atau pemerintah

    Pengajuan calon dilakukan melalui usulan resmi dari masyarakat atau pemerintah daerah, kemudian dikaji oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
     
    6. Tidak pernah dipidana penjara

    Calon penerima gelar pahlawan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun.
     
    7. Telah gugur atau meninggal dunia

    Pada umumnya, gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada mereka yang telah gugur atau meninggal. Pemberian ini menjadi bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka yang terus dikenang meski telah tiada.

    Jakarta: Nama Presiden ke-2 RI Soeharto disebut kian dekat mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Pengusulan nama Soeharto sebagai Pahlawan Nasional sudah melalui proses cukup panjang.
     
    Nama Soeharto muncul dalam berkas yang diusulkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Kementerian Sosial. Pada akhir Oktober 2025, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan berkas 40 nama yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional.
     
    Dukungan Soeharto masuk dalam calon penerima gelar Pahlawan Nasional juga mengalir dari berbagai kalangan termasuk tokoh agama hingga akademisi yang menilai jasa besar Soeharto sudah sepatutnya mendapat penghargaan negara.

    Adapun syarat pemberian gelar pahlawan nasional tertuang dalam Pasal 24 hingga 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi calon yang akan memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Berikut ini rinciannya:
     

    1. Warga Negara Indonesia yang berkontribusi besar

    Calon Pahlawan Nasional haruslah seorang WNI yang setia pada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Kesetiaan ini dibuktikan melalui perjuangan dan kontribusinya yang berkelanjutan, serta pengakuan di tingkat nasional atas dedikasinya.
     

     

    2. Memiliki jasa besar bagi bangsa dan negara

    Calon harus memberikan kontribusi besar yang berdampak pada kemerdekaan, pembangunan, atau aspek lain yang menunjang kemajuan Indonesia. Jasa ini harus diakui oleh masyarakat dan memiliki manfaat bagi negara.
     

    3. Berakhlak mulia

    Selain kontribusi dan jasa yang diberikan, karakter mulia dan moral yang tinggi menjadi salah satu syarat utama. Calon harus memiliki integritas yang terpuji dalam kehidupan pribadi dan sosialnya.
     

    4. Tidak pernah melakukan atau terlibat pengkhianatan

    Calon Pahlawan Nasional harus bebas dari riwayat pengkhianatan terhadap bangsa, seperti tindakan yang mendukung penjajahan atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
     

    5. Diusulkan secara resmi oleh masyarakat atau pemerintah

    Pengajuan calon dilakukan melalui usulan resmi dari masyarakat atau pemerintah daerah, kemudian dikaji oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
     

    6. Tidak pernah dipidana penjara

    Calon penerima gelar pahlawan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun.
     

    7. Telah gugur atau meninggal dunia

    Pada umumnya, gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada mereka yang telah gugur atau meninggal. Pemberian ini menjadi bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka yang terus dikenang meski telah tiada.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Jadi Pahlawan Nasional, Ini Perjalanan Soeharto 31 Tahun Membentuk Indonesia Modern

    Jadi Pahlawan Nasional, Ini Perjalanan Soeharto 31 Tahun Membentuk Indonesia Modern

    Jakarta: Setelah tiga kali diusulkan, Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto akhirnya resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada Senin, 10 November 2025. 

    Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara di Istana Negara. Soeharto menjadi satu dari sepuluh tokoh yang mendapat penghargaan tersebut tahun ini.
     

    Lebih dari dua dekade setelah lengser, nama Soeharto tetap menjadi salah satu yang paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. 

    Ia dikenal sebagai pemimpin terlama dalam sejarah republik, memegang tampuk kekuasaan selama 31 tahun (1967–1998) sebuah periode yang membentuk wajah politik, ekonomi, dan sosial Indonesia hingga kini.
    Lahirnya Orde Baru: Dari Krisis ke Kekuasaan
    Kisah kebangkitan Soeharto bermula dari gejolak 1965, ketika peristiwa G30S mengguncang Indonesia dan menggiring negeri ini ke jurang perpecahan. Saat negara terbelah antara pendukung dan penentang PKI, Mayor Jenderal Soeharto, kala itu Panglima Kostrad, bergerak cepat mengambil alih kendali keamanan.

    Dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), Soeharto mendapat mandat dari Presiden Soekarno untuk memulihkan stabilitas nasional. Namun surat tersebut menjadi pintu masuk konsolidasi kekuasaan. Dalam waktu singkat, Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia, menangkap tokoh-tokoh pro-Soekarno, dan membangun struktur politik baru yang disebut Orde Baru.

    Tahun 1967, MPRS secara resmi mencabut kekuasaan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden, yang kemudian disahkan penuh setahun kemudian.
    Fokus utamanya sederhana: menyelamatkan ekonomi nasional yang kala itu terpuruk oleh inflasi hingga 600%. 

    Soeharto menunjuk kelompok ekonom muda lulusan Universitas California, yang kemudian dikenal sebagai Mafia Berkeley, untuk merumuskan kebijakan baru. Investasi asing dibuka, hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat dipulihkan, dan kebijakan fiskal mulai diperketat.

    Di saat yang sama, Soeharto membangun kekuatan politik melalui Golongan Karya (Golkar). Dukungan militer, birokrasi, dan aparatur negara memastikan kemenangan Golkar dalam Pemilu 1971, sekaligus mengokohkan posisi Soeharto sebagai figur sentral negara.
    Dekade Kejayaan: Pembangunan dan Pengendalian
    Tahun 1970-an hingga pertengahan 1980-an menjadi masa keemasan Orde Baru. Lonjakan harga minyak dunia membuat kas negara berlimpah. Soeharto meluncurkan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) untuk mengejar swasembada pangan dan pembangunan infrastruktur besar-besaran.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mencapai rata-rata 7% per tahun, inflasi menurun tajam, dan kemiskinan berhasil ditekan. Tahun 1984, Indonesia bahkan diakui FAO sebagai negara swasembada beras, pencapaian besar yang menegaskan citra Soeharto sebagai “Bapak Pembangunan.”

    Namun, di balik kemajuan ekonomi itu, kekuasaan politik semakin tersentralisasi.  Seluruh organisasi masyarakat diwajibkan mengadopsi asas tunggal Pancasila, media dibatasi, dan kritik terhadap pemerintah seringkali dianggap ancaman negara.

    Demonstrasi mahasiswa seperti Peristiwa Malari 1974 menjadi simbol perlawanan terhadap korupsi dan dominasi modal asing, namun berakhir dengan penangkapan dan pembredelan media.

    Pada periode ini pula keluarga Cendana sebutan untuk lingkaran inti keluarga Soeharto mulai membangun kerajaan bisnis di berbagai sektor strategis: dari kehutanan, tambang, hingga telekomunikasi.
    Menjelang Runtuhnya Rezim: Krisis dan Reformasi
    Memasuki akhir 1980-an, harga minyak anjlok. Soeharto merespons dengan mendorong industrialisasi dan membuka sektor keuangan. Namun liberalisasi ini justru memperlebar jurang ketimpangan dan memperkuat jaringan bisnis kroni.

    Di era 1990-an, Soeharto semakin bergantung pada keluarga dan para konglomerat dekatnya. Anak-anaknya menguasai berbagai sektor ekonomi, sementara partai oposisi dan media tetap dikontrol ketat.
     
    MPR secara rutin memilihnya kembali sebagai presiden tanpa pesaing berarti. Semua berubah ketika krisis moneter Asia 1997 menghantam Indonesia. Nilai tukar rupiah jatuh bebas  dari Rp 2.400 menjadi Rp 17.000 per dolar AS  dan inflasi menembus dua digit. Gelombang PHK massal dan kemiskinan membuat kepercayaan publik runtuh.

    Desakan reformasi datang dari segala arah: mahasiswa, tokoh masyarakat, dan bahkan sebagian elite militer.  Tragedi Trisakti (12 Mei 1998) yang menewaskan empat mahasiswa mempercepat kejatuhan rezim.

    Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto resmi mengundurkan diri setelah tiga dekade berkuasa, mengakhiri satu bab besar dalam sejarah politik Indonesia.

    Soeharto wafat pada 27 Januari 2008, meninggalkan warisan yang terus diperdebatkan hingga kini. Bagi sebagian warga, ia adalah pembangun ekonomi dan pencipta stabilitas. Namun bagi korban represi politik dan pelanggaran HAM, Soeharto adalah simbol otoritarianisme dan korupsi sistemik.

    Warisan Orde Baru masih terasa dalam birokrasi, politik, dan budaya ekonomi Indonesia modern.  Banyak struktur kekuasaan, praktik patronase, dan cara pandang terhadap stabilitas nasional yang terbentuk pada masa pemerintahannya, masih memengaruhi cara negara ini dijalankan.

    Kini, dua puluh tujuh tahun setelah lengser, nama Soeharto kembali muncul di ruang publik bukan hanya sebagai tokoh sejarah, tapi juga sebagai pengingat betapa panjang bayangan Orde Baru membentuk Indonesia hari ini.

    Jakarta: Setelah tiga kali diusulkan, Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto akhirnya resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada Senin, 10 November 2025. 
     
    Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara di Istana Negara. Soeharto menjadi satu dari sepuluh tokoh yang mendapat penghargaan tersebut tahun ini.
     

    Lebih dari dua dekade setelah lengser, nama Soeharto tetap menjadi salah satu yang paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. 
     
    Ia dikenal sebagai pemimpin terlama dalam sejarah republik, memegang tampuk kekuasaan selama 31 tahun (1967–1998) sebuah periode yang membentuk wajah politik, ekonomi, dan sosial Indonesia hingga kini.
    Lahirnya Orde Baru: Dari Krisis ke Kekuasaan
    Kisah kebangkitan Soeharto bermula dari gejolak 1965, ketika peristiwa G30S mengguncang Indonesia dan menggiring negeri ini ke jurang perpecahan. Saat negara terbelah antara pendukung dan penentang PKI, Mayor Jenderal Soeharto, kala itu Panglima Kostrad, bergerak cepat mengambil alih kendali keamanan.

    Dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), Soeharto mendapat mandat dari Presiden Soekarno untuk memulihkan stabilitas nasional. Namun surat tersebut menjadi pintu masuk konsolidasi kekuasaan. Dalam waktu singkat, Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia, menangkap tokoh-tokoh pro-Soekarno, dan membangun struktur politik baru yang disebut Orde Baru.
     
    Tahun 1967, MPRS secara resmi mencabut kekuasaan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden, yang kemudian disahkan penuh setahun kemudian.
    Fokus utamanya sederhana: menyelamatkan ekonomi nasional yang kala itu terpuruk oleh inflasi hingga 600%. 
     
    Soeharto menunjuk kelompok ekonom muda lulusan Universitas California, yang kemudian dikenal sebagai Mafia Berkeley, untuk merumuskan kebijakan baru. Investasi asing dibuka, hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat dipulihkan, dan kebijakan fiskal mulai diperketat.
     
    Di saat yang sama, Soeharto membangun kekuatan politik melalui Golongan Karya (Golkar). Dukungan militer, birokrasi, dan aparatur negara memastikan kemenangan Golkar dalam Pemilu 1971, sekaligus mengokohkan posisi Soeharto sebagai figur sentral negara.

    Dekade Kejayaan: Pembangunan dan Pengendalian
    Tahun 1970-an hingga pertengahan 1980-an menjadi masa keemasan Orde Baru. Lonjakan harga minyak dunia membuat kas negara berlimpah. Soeharto meluncurkan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) untuk mengejar swasembada pangan dan pembangunan infrastruktur besar-besaran.
     
    Pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mencapai rata-rata 7% per tahun, inflasi menurun tajam, dan kemiskinan berhasil ditekan. Tahun 1984, Indonesia bahkan diakui FAO sebagai negara swasembada beras, pencapaian besar yang menegaskan citra Soeharto sebagai “Bapak Pembangunan.”
     
    Namun, di balik kemajuan ekonomi itu, kekuasaan politik semakin tersentralisasi.  Seluruh organisasi masyarakat diwajibkan mengadopsi asas tunggal Pancasila, media dibatasi, dan kritik terhadap pemerintah seringkali dianggap ancaman negara.
     
    Demonstrasi mahasiswa seperti Peristiwa Malari 1974 menjadi simbol perlawanan terhadap korupsi dan dominasi modal asing, namun berakhir dengan penangkapan dan pembredelan media.
     
    Pada periode ini pula keluarga Cendana sebutan untuk lingkaran inti keluarga Soeharto mulai membangun kerajaan bisnis di berbagai sektor strategis: dari kehutanan, tambang, hingga telekomunikasi.
    Menjelang Runtuhnya Rezim: Krisis dan Reformasi
    Memasuki akhir 1980-an, harga minyak anjlok. Soeharto merespons dengan mendorong industrialisasi dan membuka sektor keuangan. Namun liberalisasi ini justru memperlebar jurang ketimpangan dan memperkuat jaringan bisnis kroni.
     
    Di era 1990-an, Soeharto semakin bergantung pada keluarga dan para konglomerat dekatnya. Anak-anaknya menguasai berbagai sektor ekonomi, sementara partai oposisi dan media tetap dikontrol ketat.
     
    MPR secara rutin memilihnya kembali sebagai presiden tanpa pesaing berarti. Semua berubah ketika krisis moneter Asia 1997 menghantam Indonesia. Nilai tukar rupiah jatuh bebas  dari Rp 2.400 menjadi Rp 17.000 per dolar AS  dan inflasi menembus dua digit. Gelombang PHK massal dan kemiskinan membuat kepercayaan publik runtuh.
     
    Desakan reformasi datang dari segala arah: mahasiswa, tokoh masyarakat, dan bahkan sebagian elite militer.  Tragedi Trisakti (12 Mei 1998) yang menewaskan empat mahasiswa mempercepat kejatuhan rezim.
     
    Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto resmi mengundurkan diri setelah tiga dekade berkuasa, mengakhiri satu bab besar dalam sejarah politik Indonesia.
     
    Soeharto wafat pada 27 Januari 2008, meninggalkan warisan yang terus diperdebatkan hingga kini. Bagi sebagian warga, ia adalah pembangun ekonomi dan pencipta stabilitas. Namun bagi korban represi politik dan pelanggaran HAM, Soeharto adalah simbol otoritarianisme dan korupsi sistemik.
     
    Warisan Orde Baru masih terasa dalam birokrasi, politik, dan budaya ekonomi Indonesia modern.  Banyak struktur kekuasaan, praktik patronase, dan cara pandang terhadap stabilitas nasional yang terbentuk pada masa pemerintahannya, masih memengaruhi cara negara ini dijalankan.
     
    Kini, dua puluh tujuh tahun setelah lengser, nama Soeharto kembali muncul di ruang publik bukan hanya sebagai tokoh sejarah, tapi juga sebagai pengingat betapa panjang bayangan Orde Baru membentuk Indonesia hari ini.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (SAW)

  • 10 Twibbon Hari Pahlawan Nasional 2025 Cocok Untuk Medsos

    10 Twibbon Hari Pahlawan Nasional 2025 Cocok Untuk Medsos

    Bisnis.com, JAKARTA – Hari Pahlawan Nasional diperingati setiap 10 November untuk memperingati jasa para pahlawan yang rela mengorbankan dirinya untuk kemerdekaan dan mempertahankan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

    Banyak cara untuk memperingati hari bersejarah ini, salah satunya adalah memasang twibbon dengan foto yang menarik dan menghormati jasa para pahlawan.

    Twibbon adalah bingkai/pigura foto digital yang dibuat secara kreatif untuk memeriahkan suatu momen penting, salah satunya adalah Hari Pahlawan Nasional.

    Berikut adalah beberapa link yang dapat membuat twibbon secara otomatis, sehingga Anda cukup memasang foto pribadi Anda yang meriah dan menunjukkan semangat cinta Indonesia. Tak perlu khawatir, twibbon di bawah tidak memiliki logo instansi sehingga cocok dipakai siapa pun dan di mana pun.

    Berikut link Twibbon untuk logo:

    1. Twibbon dengan logo Hari Pahlawan Nasional 2025 tanpa logo instansi (Agus Purnama)

    https://twb.nz/haripahlawan10november2025-guz

    2. Twibbon Pahlawan Nasional 2025, tanpa logo (Agus Purnama)

    https://twb.nz/haripahlawan10november2025-pur

    3. Twibbon Pahlawan Nasional dengan kata mutiara (reviewsteknologiku.tech)

    https://twb.nz/reviewsteknologiku-tech-hero1

    4. Twibbon Selamat Hari Pahlawan Nasional 2025 tanpa lingkaran foto (Sindy Putiray)

    https://twb.nz/hripahlawan2025 

    5. Twibbon Selamat Hari Pahlawan Nasional 2025 dengan lingkaran foto (Sindy Putiray)

    https://twb.nz/sumpapemuda25 

    6. Twibbonize Hari Pahlawan Nasional 2025 dengan Garuda Pancasila (reviewsteknologiku.tech)

    https://twb.nz/reviewsteknologiku-tech-hero6

    7. Twibbon Hari Pahlawan sederhana (Bu Guru Ina)

    https://twb.nz/sduba-01

    8. Twibbon Hari Pahlawan untuk anak-anak (Bu Guru Ina)

    https://twb.nz/sdnegeridukuhbadag01 

    9. Twibbon Hari Pahlawan Gambar Jend Sudirman (reviewsteknologiku.tech)

    https://twb.nz/reviewsteknologiku-tech-hero8 

    10. Twibbon Hari Pahlawan foto kotak (Tri Januariawan)

    https://twb.nz/selamatharipahlawan2025 

    Cara untuk membuat Twibbon untuk dipasang di medsos WhatsApp, Facebook, dan Instagram:

    1. Setelah membuka link Twibbon yang dipilih, klik “Pilih Foto Anda” atau “Choose Your Photo”.

    2. Cari foto terbaik dalam galeri foto anda, lalu tekan “Ok”.

    3. Foto akan muncul di Twibbon. Sesuaikan posisi foto dengan klik dan geser foto anda.

    4. Terdapat fitur untuk menambahkan tulisan pada “Tambahkan teks” atau filter untuk mempercantik twibbon jika diperlukan.

    5. Terakhir, klik “Download” untuk menyimpan di galeri.

    6. Twibbon akan tersimpan di galeri/download dan siap untuk di upload ke story anda. (Stefanus Bintang)

  • Hari Pahlawan, Seskab ajak bangun negeri dengan semangat juang

    Hari Pahlawan, Seskab ajak bangun negeri dengan semangat juang

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan membangun negeri.

    “Selamat Hari Pahlawan 10 November 2025. Mari lanjutkan perjuangan para pahlawan dengan terus berkarya membangun negeri,” ujar Teddy dalam unggahan di akun Instagram resmi Sekretaris Kabinet di Jakarta, Senin.

    Teddy menyampaikan perjuangan para pahlawan tidak hanya berhenti di zaman kemerdekaan. Semangat dan perjuangan yang dilalui oleh pejuang Tanah Air harus terus hidup dalam ingatan sebagai bentuk rasa syukur.

    “Mereka terus hidup dalam ingatan dan mengiringi setiap langkah kita hari ini,” ucapnya.

    Melalui peringatan Hari Pahlawan ini, Teddy berharap seluruh masyarakat dapat terus melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui pembangunan di berbagai aspek kehidupan agar Indonesia semakin maju.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 2025 di Taman Makam Pahlawan Utama Nasional Kalibata, Jakarta, pada Minggu pukul 23.50 WIB.

    Presiden Prabowo tiba di lokasi upacara pada Minggu pukul 23.45 WIB, kemudian bersama-sama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden berdiri tepat di Monumen Garuda Pancasila.

    Selepas itu, Presiden berjalan menapaki anak tangga menuju pelataran Monumen dan meletakkan karangan bunga sebagai simbol ziarah.

    Karangan bunga itu memuat tulisan “Pahlawanku, Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan”. Kata-kata dalam karangan bunga itu merupakan tema Hari Pahlawan tahun ini, yang diperingati pada tanggal 10 November.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bela yang Lemah, Tegakkan Keadilan

    Bela yang Lemah, Tegakkan Keadilan

    Pekanbaru

    Kepolisian Daerah (Polda) Riau menggelar upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-80 tahun 2025 dengan khidmat di Lapangan Upacara Mapolda Riau pagi ini. Upacara ini menjadi momentum bagi seluruh personel untuk mengenang jasa dan meneladani nilai-nilai luhur para pejuang kemerdekaan.

    Upacara dipimpin oleh Irwasda Polda Riau Kombes Prabowo Santoso selaku Inspektur Upacara dan dihadiri oleh para Pejabat Utama (PJU) serta seluruh personel Polda Riau. Rangkaian upacara, dimulai dengan pengibaran Bendera Merah Putih, mengheningkan cipta, pembacaan Teks Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, hingga pembacaan pesan-pesan Pahlawan.

    Dalam amanatnya, Kombes Prabowo menyampaikan pesan mendalam mengenai makna kemerdekaan dan peran pahlawan. Ia menegaskan bahwa pahlawan bukan sekadar nama di batu nisan, melainkan cahaya yang menerangi jalan bangsa hingga hari ini.

    “Kemerdekaan tidak jatuh dari Langit. Kemerdekaan lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan,” ujar Kombes Prabowo, Senin (10/11/2025).

    Kombes Prabowo mengajak seluruh peserta upacara untuk meneladani tiga hal utama dari para pahlawan, yakni kesabaran, mengutamakan kepentingan bangsa, dan berpandangan jauh ke depan.

    Polda Riau menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan. Upacara dipimpin Irwasda Polda Riau Kombes Prabowo Santoso, Senin (10/11/2025). Foto: dok. Polda Riau

    “Para pahlawan sabar menempuh ilmu, menyusun strategi, dan menunggu momentum di tengah segala keterbatasan, hingga melahirkan kemenangan.
    Setelah kemerdekaan diraih, para pahlawan tidak berebut jabatan atau menuntut balasan. Mereka kembali ke jalan mengajar, membangun, dan melanjutkan pengabdian, di mana letak kehormatan sejati berada,” jelasnya.

    Ia menambahkan, para pahlawan berjuang untuk generasi mendatang dan kemakmuran bangsa, menjadikan perjuangan sebagai bagian dari amanah kemanusiaan yang tak boleh padam. Irwasda juga menekankan bahwa perjuangan di masa kini telah berubah. Tantangan yang dihadapi generasi saat ini bukan lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian.

    “Membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada satupun anak Bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan,” imbuhnya.

    Menutup amanatnya, Kombes Prabowo mengajak personel bersyukur dan berjanji bahwa kemerdekaan ini tidak akan sia-sia. Seluruh personel diimbau untuk melanjutkan perjuangan dengan bekerja lebih keras, berpikir lebih jernih, dan melayani lebih tulus.

    “Hari ini Mari kita bersyukur dan berjanji bahwa Kemerdekaan ini tidak akan sia-sia. Pahlawanku, badanku terus bergerak perjuangan melanjutkannya,” pungkasnya.

    (mea/imk)