Xcloud.id

Produk: Pancasila

  • Badan Pengkajian MPR bahas peningkatan kualitas demokrasi Indonesia

    Badan Pengkajian MPR bahas peningkatan kualitas demokrasi Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengkajian MPR RI membahas upaya peningkatan kualitas demokrasi Indonesia melalui diskusi kelompok terpumpun (FGD) bersama pakar ilmu politik, ahli hukum tata negara, hingga pakar kajian manusia (human studies).

    Ketua Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI Yasonna H. Laoly, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan pembahasan FGD berfokus pada penilaian para pakar mengenai kondisi demokrasi Indonesia.

    “Kita harus mencari format yang betul-betul baik untuk proses demokrasi kita karena ini dalam perangkat rekrutmen politik, ya,” ucapnya saat memimpin forum FGD yang dilaksanakan di kawasan Tangerang Selatan, Banten, Rabu (3/12).

    Menurut Yasonna, kualitas demokrasi nasional menunjukkan tren penurunan. Hal itu tidak hanya terlihat dari hasil riset dan survei, tetapi juga dari dinamika politik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

    Dia menilai, penurunan kualitas demokrasi berkaitan dengan persoalan rekrutmen politik dalam pemilihan umum, baik pemilihan presiden, kepala daerah, maupun anggota legislatif.

    Selain itu, Yasonna menyoroti pentingnya memperkuat kebebasan berpendapat yang tetap berada dalam koridor undang-undang serta mempertegas mekanisme check and balances antara parlemen dan pemerintah.

    “Semakin kuat check and balances dalam sistem pemerintahan, semakin baik pula kualitas demokrasi dan pembangunan ekonomi,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti kecenderungan kritik atau keluhan masyarakat didengar setelah viral. Sejumlah pakar dalam FGD mengusulkan agar lembaga perwakilan membuka kanal resmi media sosial sebagai sarana penyerapan aspirasi.

    “Hal ini perlu dikelola dengan baik agar dapat menjadi masukan langsung bagi DPR maupun pemerintah,” kata Yasonna.

    Dia menekankan, setelah lima kali pemilu pascareformasi, demokrasi Indonesia seharusnya semakin matang tidak hanya secara prosedural, tetapi juga substantif. Namun, menurut dia, perkembangan yang ada justru menunjukkan perlunya koreksi dan penguatan kembali.

    FGD ini turut menyinggung kemungkinan perlunya kajian mendalam terhadap sistem ketatanegaraan, termasuk evaluasi atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jika diperlukan.

    Pakar ilmu politik UIN Jakarta sekaligus Pendiri Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan penyebab utama kemunduran demokrasi bukan hanya budaya politik, melainkan melemahnya prinsip checks and balances.

    Untuk itu, dia menegaskan pentingnya menjaga checks and balances serta menghormati kedaulatan rakyat sesuai amanat konstitusi.

    Ahli Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Mohammad Novrizal mengatakan penguatan demokrasi hanya dapat dicapai apabila negara memberi ruang lebih besar bagi partisipasi publik yang bermakna, baik dalam proses legislasi maupun pengambilan keputusan.

    Dia menekankan perlunya pemenuhan prinsip partisipasi yang bermakna sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi, yakni hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan secara layak dalam pembentukan undang-undang.

    “Dengan kondisi yang ada sekarang, saya lihat memang kalau kita cuman prosedural, ya, sudah, hasilnya seperti ini. Padahal, sebetulnya, demokrasi itu benar-benar diniatkan untuk kesejahteraan rakyat, untuk kemaslahatan semua rakyat,” ucapnya.

    Di sisi lain, pakar human studies sekaligus dosen Universitas Islam 45 Bekasi Rasminto mengatakan tujuan amandemen UUD 1945 periode 1999–2002 belum sepenuhnya tercapai karena masih ada permasalahan substansial, baik dalam praktik ketatanegaraan maupun implementasi hukum.

    Menurut dia, masyarakat masih menghadapi kesenjangan literasi politik. Hal itu dapat diatasi dengan penguatan bab kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 agar demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai pusat tata kelola pemerintahan, termasuk penegasan norma partisipasi publik dalam legislasi.

    Selain itu, dia menilai, perlu pembenahan sistem pemilu dan partai politik, khususnya terkait keseimbangan antara derajat keterwakilan dan stabilitas pemerintahan, termasuk transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik agar tidak membuka ruang bagi oligarki.

    “Tujuan utama bernegara adalah memakmurkan rakyat maka konstitusi harus memastikan negara berjalan secara simetris, adil, dan tidak elitis,” tegas Rasminto.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kalender Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, Resmi!

    Kalender Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, Resmi!

    Bisnis.com, JAKARTA – Memasuki tahun 2026, pemerintah Indonesia telah resmi mengumumkan daftar lengkap hari libur nasional dan cuti bersama melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SKB 3 Menteri).

    Penetapan ini menjadi acuan penting bagi masyarakat dalam menyusun agenda sepanjang tahun. Pada tahun 2026 hari libur berjumlah 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama.

    Kalender 2026 memberikan kepastian jadwal yang dapat dimanfaatkan oleh pekerja, pelajar, hingga pelaku usaha untuk merencanakan aktivitas kerja, perjalanan liburan, kegiatan keluarga, maupun agenda besar lainnya.

    Informasi ini juga membantu berbagai sektor dalam menata operasional, jadwal produksi, hingga strategi bisnis sepanjang tahun berjalan.

    Daftar Libur Nasional dan Tanggal Merah 2026

    Berikut daftar hari libur nasional dan tanggal merah tahun 2026 yang telah ditetapkan pemerintah. Informasi ini dapat membantu Anda merencanakan jadwal kerja, cuti, perjalanan, maupun kegiatan penting sepanjang tahun 2026.

    Januari 2026

    Kamis, 1 Januari – Tahun Baru 2026 Masehi
    Jumat, 16 Januari – Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW

    Februari 2026

    Selasa, 17 Februari – Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili

    Maret 2026

    Kamis, 19 Maret – Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
    Sabtu dan Minggu, 21-22 Maret – Idul Fitri 1447 Hijriah

    April 2026

    Jumat, 3 April – Wafat Yesus Kristus
    Minggu, 5 April – Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)

    Mei 2026

    Jumat, 1 Mei – Hari Buruh Internasional
    Kamis, 14 Mei – Kenaikan Yesus Kristus
    Rabu, 27 Mei – Idul Adha 1447 Hijriah
    Minggu, 31 Mei – Hari Raya Waisak 2570 BE

    Juni 2026

    Senin, 1 Juni – Hari Lahir Pancasila
    Selasa, 16 Juni – 1 Muharram Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

    Agustus 2026

    Senin, 17 Agustus – Proklamasi Kemerdekaan
    Selasa, 25 Agustus – Maulid Nabi Muhammad S.A.W.

    Desember 2026

    Jumat, 25 Desember – Kelahiran Yesus Kristus

    Daftar Cuti Bersama

    Pemerintah juga menetapkan 8 hari cuti bersama yang bisa digabung dengan libur nasional atau akhir pekan untuk memaksimalkan liburan. Berikut daftarnya:

    Senin, 16 Februari – Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
    Rabu, 18 Maret – Hari Raya Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
    Jumat, Senin, dan Selasa, 20, 23, dan 24 Maret – Idul Fitri 1447 Hijriah
    Jumat, 15 Mei – Kenaikan Yesus Kristus
    Kamis, 28 Mei – Idul Adha 1447 Hijriah
    Kamis, 24 Desember – Kelahiran Yesus Kristus

    Kalender libur nasional dan cuti bersama 2026 memberikan total 25 hari libur resmi yang terdiri dari 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama. Penetapan ini menjadi acuan penting bagi masyarakat untuk merencanakan aktivitas sepanjang tahun, mulai dari jadwal kerja, kegiatan sekolah, hingga momen liburan keluarga.

    Dengan mengetahui tanggal merah sejak awal, masyarakat dapat menyusun agenda lebih efektif dan memaksimalkan waktu luang secara optimal.

  • Seleksi Kepala DPRKPP Surabaya, Kandidat Unsung Transformasi Kota Layak Huni Berbasis Big Data

    Seleksi Kepala DPRKPP Surabaya, Kandidat Unsung Transformasi Kota Layak Huni Berbasis Big Data

    Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Adi Gunita, mengajukan sebuah konsep tentang permukiman kota layak huni berbasis big data saat mengikuti uji kelayakan (fit and proper test) seleksi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya pada Senin (1/12/2025).

    Seperti diketahui, Adi Gunita bersama dua kandidat lainnya, Iman Kristian dan Aly Murtadlo, tengah bersaing untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) sebagai Ketua DPRKPP Surabaya tersebut.

    Dalam presentasinya, Adi mengajukan proposal yang berjudul “Transformasi Perumahan dan Permukiman Surabaya Menuju Kota Layak Huni, Inklusif, dan Berbasis Inovasi Digital.” Ia menyoroti isu-isu prioritas yang dianggap penting untuk pengembangan Kota Pahlawan.

    “Isu ini meliputi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), kawasan prioritas penanganan atau kumuh ringan, serta squatter sebagai bangunan yang berdiri di atas lahan yang dilarang,” ujar Adi dalam paparannya di Ruang Sidang Wali Kota, Balai Kota Surabaya, Senin (1/12/2025).

    Isu kedua adalah peningkatan kualitas tata ruang kota. Hal ini meliputi penataan media ruang (reklame), dokumen tata ruang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ), serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

    Sedangkan ketiga, ia menekankan perlunya percepatan sinkronisasi data antar Perangkat Daerah (PD) dan lintas dinas sebagai dasar kebijakan dan acuan operasional.

    Untuk menjawab persoalan tersebut, Adi menawarkan sejumlah langkah strategis, di antaranya adalah optimalisasi strategi berbasis penerapan teknologi informasi untuk memperkuat efektivitas pendataan dan pemantauan progres penanganan.

    “Pemutakhiran basis data sumber daya lokal dalam konteks permukiman dan tata ruang mendukung perencanaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” jelasnya.

    Optimalisasi ini, menurutnya akan diwujudkan melalui penguatan perencanaan berbasis data spatial One Map One Policy atau simpul jaringan yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai One Source.

    “Sistem ini adaptif, terintegrasi, dan terukur untuk mendukung smart governance,” kata Adi.

    Selain itu, Adi juga menekankan penanganan berbasis kolaboratif yang dikembangkan lebih jauh ke multi-stakeholder dengan semangat co-creation dan co-governance, interaksi antara pemerintah dan swasta.

    “Kolaborasi ini mencakup peningkatan skema kemitraan pemerintah-swasta (penyediaan apartemen bersubsidi), program social impact partnership, mekanisme insentif pada program pembangunan berbasis dampak sosial, dan pemberdayaan komunitas serta organisasi masyarakat dalam implementasi program pembangunan berbasis wilayah dan inklusi sosial,” paparnya.

    Sebagai kesimpulan, Adi menyatakan bahwa peningkatan kualitas perumahan ke depan tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, tetapi juga melibatkan masyarakat melalui place making dan program Kampung Pancasila untuk membentuk lingkungan yang berkelanjutan.

    Ia optimistis bahwa implementasi sistem digital, pemanfaatan Big Data dan AI, dapat meningkatkan efisiensi, ketepatan analisis, dan arah kebijakan.

    “Strategi ini sangat mungkin diterapkan untuk mendukung perencanaan yang lebih akurat, responsif, dan berbasis bukti data yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan program prioritas,” tutupnya. (rma/kun)

  • Mengangkat Martabat Petani dan Citra Teh Indonesia di Pasar Global

    Mengangkat Martabat Petani dan Citra Teh Indonesia di Pasar Global

    Jakarta –

    “Mengapa Anda tega sama kami?,”.

    Pertanyaan itu diucapkan lirih namun tajam oleh seorang petani di perkebunan teh yang terus menggema di kepala Redha Taufik Ardias (34). Kala itu, 2017, ia datang sebagai perwakilan sebuah perusahaan produsen teh besar. Awalnya ia mengira kunjungannya akan disambut ramah.

    Di kepalanya, saat itu, kebun teh serupa adegan film Petualangan Sherina, hamparan hijau yang damai, para pemetik bekerja sambil tersenyum, dan anak-anak berlarian riang gembira. Nyatanya, pemandangannya justru bertolak belakang. Wajah-wajah murung, sikap curiga, hingga ‘panen’ keluhan.

    “Tahu nggak berapa yang kami dapat dari apa yang kalian ambil?,” tanya petani teh dalam Bahasa Sunda yang Redha ceritakan saat berbincang dengan detikcom.

    Foto: Alfi Kholisdinuka/detikcom

    Redha kemudian mendengar realitas pahit. Setiap kilogram teh kering yang dijual petani ke pabrik besar, hanya dihargai sekitar US$ 0,95 atau Rp 12.500 (kurs Rp 13.000 di 2017). Ini setara Rp 25 untuk satu modal bahan baku kantong teh (tea bag) ukuran 1,8 – 2 gram yang dipasarkan.

    “Baru saya sadar, keputusan saya saat itu mencari teh semurah mungkin berimbas langsung pada hidup mereka. Saya pikir, ide apa yang harus kita lakukan? Karena solusinya cuma satu, harus ditingkatkan nilainya,” ungkapnya.

    Pertemuan itu menjadi pemantik bagi dirinya untuk mengambil sebuah keputusan baru demi mengangkat martabat kesejahteraan para petani teh. Terlebih, saat itu, stigma teh juga masih sebatas minuman pelengkap yang disajikan secara cuma-cuma di rumah makan.

    “Saya perhatikan di Hotel Bintang 5, jarang sekali kita nemu Teh Indonesia. Brand itu datang dari Singapura, Amerika, Inggris. Bukan negara yang punya kebun teh. Kita yang punya kebun teh sendiri, kok nggak punya brand seperti itu,” terangnya.

    Mendirikan Sila Artisan Tea

    Akhirnya pada 2018, ia bersama Iriana Ekasari mendirikan Sila Artisan Tea dengan komitmen penuh meningkatkan citra teh Indonesia sebagai produk unggulan. Hal ini dilakukan untuk mengapresiasi para pemetik dan petani teh.

    Sebelum mendirikan Sila Artisan Tea, Redha nyaris tak mengenal teh sebagai sebuah ilmu. Ia lulusan Psikologi UI yang kemudian bekerja sebagai asisten konsultan bisnis dan branding untuk Iriana Ekasari yang kini menjadi ibu mertuanya.

    Foto: Alfi Kholisdinuka/detikcom

    Dia bercerita dalam perjalanan di mobil bersama Iriana yang latar belakangnya Teknologi Pertanian IPB, keduanya awalnya berniat untuk membangun brand kopi bernama Sila. Namun belakangan nama itu beralih ke teh sebab ada misi besar yang harus dilakukannya, yakni meng-Indonesiakan Teh Indonesia.

    “Kita bikin product name-nya, blueprint, strategy, everything. Semuanya kita kerjain. Saya riset segala macam, sampai pada keputusan, oh iya benar. Ini harus ada pembaharuan di Teh Indonesia, dan jawabannya, solusinya itu ada pada kita. Inovasi, edukasi dan branding,” terangnya.

    Dia menuturkan nama Sila sendiri terinspirasi dari kata ‘Pancasila’. Hal ini mencerminkan nilai kebersamaan, persatuan, dan keharmonisan. Sila juga diambil dari kata ‘Silaturahmi’ yang melambangkan komitmen membangun hubungan baik sejalan dengan misi Sila Artisan Tea menghubungkan petani dengan prinsip keberlanjutan.

    “Jadi Sila keenam itu Minum Teh Indonesia,” kelakar Redha.

    Redha dan Iriana kemudian rutin berkeliling Indonesia, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera Barat, kebun-kebun teh dia kunjungi. Tujuannya satu, mencari petani kecil yang bersedia belajar, berubah, dan meracik atau mengolah teh berkualitas.

    Dia mengedukasi petani bahwa teh dengan kualitas terbaik itu P+3, yakni pucuk 1 sampai 4 daun teratas. “Kami mengembangkan mutu untuk disebut specialty tea adalah P+2 jadi 3 daun teratas, harus petik tangan, nggak mungkin bisa petik ini dengan pisau,” terangnya.

    Mengharumkan Teh Indonesia di Pasar Global

    Foto: Alfi Kholisdinuka/detikcom

    Sila berkomitmen menggunakan hanya teh Indonesia kualitas terbaik dan teratas ditambah racikan teh dengan bahan alaminya. Oleh karena itu, Sila Artisan Tea memiliki dua peran utama, yakni sebagai inovator menghadirkan teh artisan berkualitas tinggi, serta edukator mengenalkan kekayaan teh Indonesia kepada masyarakat luas.

    Perjuangannya membuahkan hasil. Tercatat, saat ini Sila Artisan Tea sudah bermitra dengan 25 kebun teh terbaik di Indonesia yang masing-masing memiliki 3 sampai 12 jenis teh seperti di Yogyakarta, Batang, Ciwidey, Cianjur dan Sukabumi. Total Sila Artisan memiliki 200 artikel teh yang telah dikurasi namun belum semua dikenalkan.

    “Sekarang yang udah release sekitar 75. Single origin sama yang blend. 3 di antaranya yang bestseller itu ada Jeda, Kasmaran, dan Senandung Senja,” katanya.

    Redha mengaku pemasaran Sila Artisan Tea dilakukan secara B2B dan B2C. Sila bekerja sama dengan e-commerce, jaringan hotel, restoran, dan kafe di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, Bali, Labuan Bajo, NTB, hingga Papua.

    Pada 2023, Sila Artisan Tea kemudian meresmikan Rumah Teh Indonesia di Bogor sebagai galeri inovasi dan edukasi. Sila pun semakin diterima di segmen pasar premium. Sila kini mampu menjangkau konsumen di pasar internasional seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Austria, Rusia, Jepang, Amerika Serikat hingga Turkey.

    Bahkan saat detikcom mengunjungi Rumah Teh Indonesia Sabtu (29/11/2025), terlihat ada buyer asal Austria dan Rusia langganan Sila Artisan yang kembali berkunjung. Mereka membeli produk Teh Artisan sebagai hand carry untuk dibawa ke negaranya.

    “Banyak juga yang datang dari Arab Saudi ini ke galeri ini, karena kita punya mitra di Puncak, jadi mereka rekomendasikan datang ke sini. Atau kemarin ada perkumpulan mahasiswa dari dosen datang ke Inggris. Dari Jepang, Korea, belanja di sini, jadi ini udah kaya tempat wisata destinasi,” terangnya.

    Foto: Alfi Kholisdinuka/detikcom

    Diketahui, Sila Artisan Tea merupakan nasabah UMKM binaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Sejak 2021, Sila Artisan Tea menerima manfaat dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta Kredit Modal Kerja (KMK) BRI. Kredit yang diterimanya disalurkan untuk membangun Rumah Teh Indonesia tersebut.

    Redha juga mengikuti berbagai program pendampingan, seperti Growpreneur Pengusaha Muda BRILiaN dan BRI UMKM EXPO(RT). Bahkan, Sila meraih Juara 1 The Best Expo pada ajang tersebut dan mewakili Indonesia di FHA Food and Beverages Singapore 2025.

    Diketahui, penyaluran KUR yang diterima Sila Artisan itu sejalan dengan komitmen BRI dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk membantu pembiayaan bagi pelaku UMKM dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas.

    Teh Indonesia Lebih Baik dari Thai Tea

    Foto: Alfi Kholisdinuka/detikcom

    Tak hanya itu, Sila Artisan juga mengikuti berbagai pameran bersama bank sentral termasuk Himbara ke Las Vegas, Prancis, hingga Thailand. Misinya cuma satu mengangkat pamor citra teh para petani Indonesia di pasar global.

    Redha menyebut Teh Indonesia tidak kalah saing dengan teh di banyak negara. Bahkan dia menyebut Teh Indonesia itu lebih baik dari Thai Tea di Thailand. Menurutnya, Thai Tea adalah kualitas teh terburuk.

    “Dulu saya ini alumni Thai Tea juga awalnya. Setelah belajar, jadi tahu bahwa seampas-ampasnya teh, seancur-ancurnya teh itu Thai Tea. Kita penting banget buat edukasi, bahwa teh Indonesia itu lebih baik,” tuturnya.

    “Kita harus dorong kekayaan alam kita. Meracik teh itu jadi bagian dari kita mempromosikan ciri khasnya teh kita. Bahwa teh yang kita minum itu akan ditambahkan dengan herbal rempah khasnya kita. Dengan syarat tehnya tetap dominan. Supaya tetap disebut teh,” jelasnya.

    Oleh karena itu, dia berharap semakin banyak para pemain di industri teh yang mampu mengangkat citra teh Indonesia, seperti layaknya industri kopi, sehingga banyak masyarakat bisa teredukasi dan para petani teh bisa mendapat apresiasi.

    Apresiasi Para Petani Teh

    Sementara itu, salah satu Petani Teh di Samigaluh, Yogyakarta, Surati mengapresiasi keberhasilan Sila Artisan dalam mengangkat martabat para petani teh. Ia mengaku mendapat banyak perubahan setelah bermitra dengan Sila Artisan.

    Sekedar diketahui, Surati merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki tiga orang anak. Pada 2016, suaminya meninggal. Ia kemudian menjadi tulang punggung keluarga.

    Pada 2017, dengan segala keterbatasannya, Surati memutuskan melanjutkan apa yang telah suaminya mulai, yakni bertani teh. Di tahun itulah ia bertemu dengan Redha dari Sila Artisan sosok yang kemudian mengubah arah hidupnya.

    “Saya dibina, diajari cara membuat teh yang baik, dari awal sekali,” kenang Surati saat dihubungi detikcom.

    Selama satu tahun penuh, ia belajar merawat, memetik, menjaga kualitas daun, hingga mengolah teh yang layak dijual. Sejak 2018 hingga kini, Surati sudah memproduksi teh hijau, yang kemudian di-rebranding oleh Sila Artisan jadi Menoreh Kencana.

    Surati dulu hanya bisa menjual 2-3 kg teh. Sekarang, setelah kebunnya diperbaiki sedikit demi sedikit, ia mampu menghasilkan 15 kg per panen. Sila Tea membelinya dengan harga Rp 200.000 per kg, sebuah hal yang dulu tak pernah Surati bayangkan.

    “Dulu sebelum ada Sila, teh saya dikirim ke industri, untuk teh basah harganya Rp 1.250 per kilogram (harga itu sudah termasuk subsidi),” ungkapnya.

    Surati kini turut mendorong para petani lingkungannya untuk mengolah teh seperti dirinya. Ia ingin mereka merasakan perubahan yang sama.

    “Saya ingin bukan hanya saya yang merasakan ini, tapi semua petani bisa hidup dari teh. Itu sudah cukup bagi saya,” tukasnya.

    (akd/akn)

  • DPRD Tangerang dukung Satgas pelajar anti tawuran

    DPRD Tangerang dukung Satgas pelajar anti tawuran

    “Para pelajar juga memberi pencerahan tentang bahaya tawuran dan narkoba, menjadi duta persahabatan antar sekolah, serta menggerakkan kegiatan positif yang membangun karakter,”

    Tangerang (ANTARA) – Wakil Ketua III DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto mendukung pembentukan satgas pelajar anti tawuran dari setiap sekolah karena bertujuan menjadi informan jika ada potensi konflik di sekolah maupun antar sekolah.

    “Para pelajar juga memberi pencerahan tentang bahaya tawuran dan narkoba, menjadi duta persahabatan antar sekolah, serta menggerakkan kegiatan positif yang membangun karakter,” jelas Turidi di Tangerang Minggu.

    Ia mengatakan pembentukan satgas pelajar anti tawuran ini merupakan tindak lanjut dari deklarasi yang dilakukan 1.000 pelajar pekan lalu di Lapangan Sewindu Yonif Mekanis 203/Arya Kemuning, Kota Tangerang

    Sebanyak 1.000 pelajar tingkat SMP hingga SMA/SMK se-Kota Tangerang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kota Tangerang dengan berbagai kegiatan seperti pembentukan karakter, kegiatan pembiasaan, hingga prosesi renungan malam.

    “Pembinaan karakter pelajar merupakan langkah konkret dalam mencegah tawuran, penyalahgunaan narkoba, serta perilaku menyimpang lainnya,” kata Turidi.

    Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang Junadi menambahkan pembinaan kepada pelajar sangat efektif membentuk karakter yang lebih disiplin dan saling menghargai. Menurutnya, program seperti ini layak terus dikembangkan dan direplikasi di daerah lain.

    “Ini cukup bagus, kegiatan ini harus terus ditingkatkan. Kami juga sepakat dengan Gubernur Banten agar kegiatan seperti ini dapat menjadi contoh bagi Kabupaten/Kota lain di Provinsi Banten,” ujar Junadi.

    Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan pentingnya deklarasi anti tawuran sebagai sarana menanamkan perdamaian, menumbuhkan rasa persaudaraan antar sekolah, dan memperkuat nilai-nilai luhur Pancasila di kalangan pelajar Kota Tangerang.

    “Setelah adanya kegiatan ini, pelajar dapat tumbuh menjadi generasi yang beriman, berakhlak mulia, menghargai keberagaman, memiliki kemampuan gotong royong, mandiri, bernalar kritis, serta kreatif, sesuai dengan enam dimensi Profil Pelajar Pancasila,” kata dia.

    Pewarta: Achmad Irfan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MPR RI: Metode sosialisasi Empat Pilar perlu adaptif terhadap Gen-Z

    MPR RI: Metode sosialisasi Empat Pilar perlu adaptif terhadap Gen-Z

    Kalau hanya bagi-bagi buku, mereka tidak akan baca. Pendekatannya harus diubah. Lewat cerita, membandingkan dengan negara maju, dan lainnya, salah satu pendekatan kreatif yang dinilai lebih efektif yaitu melalui lomba lagu bertema kebangsaan, serta p

    Manokwari (ANTARA) – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia menilai metode sosialisasi Empat Pilar perlu pembaruan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pola konsumsi informasi generasi milenial serta Gen Z.

    Anggota MPR RI Abraham Paul Liyanto di Manokwari, Papua Barat, Kamis, mengatakan kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan memudahkan generasi muda mengakses informasi, sehingga edukasi kebangsaan perlu dilakukan secara kreatif.

    “Tanpa dijelaskan generasi muda bisa buka AI. Tetapi, pengalaman dan cerita sejarah tidak dapat digantikan. Itu yang harus kita hidupkan kembali,” ujarnya.

    Saat ini, kata dia, jajaran MPR sedang melakukan evaluasi efektivitas metode sosialisasi Empat Pilar, termasuk berkolaborasi dengan media nasional untuk menilai pelaksanaan selama tahun berjalan.

    Penyampaian materi serta penyebarluasan informasi kebangsaan tidak lagi cukup dengan menggunakan metode tradisional seperti pembagian buku fisik, namun sudah semestinya bertransformasi.

    “Kalau hanya bagi-bagi buku, mereka tidak akan baca. Pendekatannya harus diubah. Lewat cerita, membandingkan dengan negara maju, dan lainnya,” ucap Paul.

    Menurut dia, salah satu pendekatan kreatif yang dinilai lebih efektif yaitu melalui lomba lagu bertema kebangsaan, serta pemanfaatan popularitas lagu daerah yang kini semakin dikenal luas oleh generasi muda.

    Perubahan kemasan edukasi kebangsaan dan penguatan ideologi harus mengakomodasi keinginan publik, seperti menggunakan musik yang mampu membangkitkan semangat nasionalisme secara emosional.

    “Yang harus diperbaiki itu sistemnya, dan itu tugas MPR. Setiap perubahan yang dilakukan harus mendengar keinginan rakyat,” kata Paul.

    Ke depan, dirinya berharap agar konsep sosialisasi kebangsaan melibatkan generasi muda melalui pelatihan training of trainers (TOT) dari jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga lembaga pendidikan tinggi.

    “Kami berupaya untuk terus mengembangkan metode agar pesan kebangsaan diterima generasi saat ini,” ucap Paul.

    Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Filep Wamafma menilai, arus informasi global yang semakin terbuka luas dapat memengaruhi karakter generasi muda apabila tidak dibantengi dengan wawasan kebangsaan.

    Internalisasi nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemajemukan, dan keadilan sosial merupakan hal yang sangat penting untuk memperkuat cara pandang generasi muda di masa mendatang.

    “Karena manusia membutuhkan nilai kehidupan, nilai kebangsaan, dan nilai ideologi sebagai dasar berpikir,” ujarnya.

    Filep menjelaskan setiap anggota MPR atau DPD biasanya memperoleh alokasi minimal enam kegiatan Empat Pilar dalam setahun, namun saat ini masih menunggu pembagian resmi sesuai masa sidang.

    “Kalau ada kesempatan, saya ingin menyasar lebih banyak kampus agar pemahaman ideologi Pancasila semakin kuat,” kata Filep yang juga menjabat sebagai Ketua STIH Manokwari.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Di Liga Muslim Dunia, Muzani Bicara soal Pancasila dan Keberagaman RI

    Di Liga Muslim Dunia, Muzani Bicara soal Pancasila dan Keberagaman RI

    Makkah –

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjadi salah satu pembicara dalam acara Peluncuran Plattform Elektronik Liga Muslim Dunia, di Hotel Fairmont Makkah, Arab Saudi. Muzani bicara mengenai Pancasila dan keberagaman Indonesia.

    Mulanya, Muzani menyoroti perdebatan ketika Indonesia merdeka di tahun 1945. Kala itu, muncul perdebatan soal dasar negara.

    “Perdebatan itu akhirnya selesai Ketika para ulama yang memperjuangkan agar Islam formal dijadikan sebagai dasar negara dan kita semuanya menyatakan bahwa kita harus didasarkan kepada dasar kesepakatan bersama itu lah yang disebut dengan Pancasila,” kata Muzani di Fairmont Hotel Makkah, Arab Saudi, Rabu (26/11/2025).

    Pancasila, kata Muzani, adalah kesepakatan bersama di antara banyak etnik, suku, ragam budaya, pulau, dan agama. Muzani menjelaskan di Indonesia ada 6 agama yang diakui, 300 etnik, 17 ribu pulau dan lebih dari 700 bahasa.

    Karena keragaman ini, tambah Muzani, Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk terus menjaga persatuan. “Di antara banyak etnik tersebut, di antara banyak agama tersebut dan di antara banyak suku budaya dan pulau tersebut, itu sebabnya kemudian tokoh-tokoh Islam mendapatkan rumusan Pancasila adalah dasar yang harus kita pertemukan dalam negara Indonesia,” jelas Muzani.

    “Kita merasa bahwa nilai Islam harus menjadi sinar bagi kehidupan kita bernegara. Kita merasa menghormati agama lain dan memberi agama lain untuk menjalankan ibadah bagian dari agama rahmatan lil alamin yang kita junjung tinggi seperti yang diajarkan oleh para ulama dan ujungnya adalah Rasulullah,” ujarnya.

    (isa/whn)

  • Fraksi Golkar MPR pertegas langkah strategis untuk pembangunan

    Fraksi Golkar MPR pertegas langkah strategis untuk pembangunan

    Jakarta (ANTARA) – Fraksi Partai Golkar MPR RI menggelar rapat internal untuk meninjau kembali seluruh agenda, program, dan inisiatif kebijakan yang telah dijalankan sepanjang tahun.

    Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut, seluruh capaian dikaji secara menyeluruh untuk memastikan arah kerja fraksi tetap relevan dengan kebutuhan bangsa serta selaras dengan dinamika politik nasional. termasuk kajian mengenai anggaran pendidikan serta inisiatif pengembangan konsep obligasi daerah.

    “Kami sudah melakukan pembahasan tentang anggaran pendidikan, dan sekarang kami memulai pendalaman mengenai obligasi daerah,” kata Mekeng dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Rapat tersebut berlangsung di ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/11).

    Mekeng menuturkan bahwa Fraksi yang dipimpinnya tetap memandang bahwa pendidikan tetap menjadi sektor prioritas yang membutuhkan pengawasan ketat, terutama terkait efektivitas penyaluran anggaran dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional.

    Kajian yang telah dilakukan sepanjang tahun menjadi dasar fraksi untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada pemerataan akses pendidikan. Ia juga mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam kemajuan dalam kemandirian daerah.

    “Yang pasti adalah terjadi perubahan yang cukup signifikan setelah Pak Prabowo memimpin negara ini. Pak Prabowo menginginkan daerah-daerah agar mandiri di dalam membangun daerahnya, karena pusat juga perlu anggaran untuk membangun,” tuturnya.

    Terutama dengan adanya perubahan signifikan pada sektor keuangan daerah setelah revisi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

    Selain itu juga ia menyoroti skema baru Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak lagi berbasis pada penerimaan negara telah mempengaruhi struktur anggaran daerah. Hal ini mendorong perlunya inovasi kebijakan, termasuk inisiatif obligasi daerah yang kini tengah didorong oleh Fraksi Golkar.

    “Dengan perubahan undang-undang HKPD, hubungan keuangan pusat dan daerah, di mana DAU tidak lagi berpatokan pada penerimaan negara, terjadilah perubahan anggaran pada daerah-daerah. Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar menginisiasi penerbitan undang-undang tentang komplikasi daerah,” tuturnya.

    Untuk memperkaya kajian tersebut, fraksi telah mengadakan sejumlah sarasehan di berbagai daerah sebagai forum dialog langsung dengan pemangku kepentingan lokal. Dua daerah telah menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan, dan pada bulan Desember direncanakan penyelenggaraan lanjutan di wilayah Jawa Barat.

    Lewat sarasehan ini, fraksi mengumpulkan masukan dari akademisi, pemerintah daerah, pelaku ekonomi lokal, hingga masyarakat, yang selanjutnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi.

    “Makanya sekarang kami sedang melakukan sarasehan di berbagai daerah, sudah dua daerah, dan mudah-mudahan bulan Desember kami akan melakukan kegiatan di Jawa Barat,” tuturnya.

    Keseluruhan rangkaian evaluasi ini merupakan komitmen Fraksi Partai Golkar MPR RI untuk memastikan bahwa agenda kerja mereka tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional dan daerah.

    Fraksi menegaskan bahwa evaluasi akhir tahun bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari proses pembaruan strategi yang lebih responsif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

    Rapat internal ini untuk diketahui ditutup dengan syukuran dan apresiasi mendalam atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto.

    Acara tersebut menjadi bentuk penghormatan sekaligus refleksi atas pengabdian Soeharto bagi bangsa. Syukuran dihadiri Pimpinan Fraksi Partai Golkar MPR, Tenaga Ahli, Sekretariat FPG MPR, serta sejumlah kader Partai Golkar.

    Mekeng menegaskan bahwa penganugerahan gelar itu merupakan pengakuan negara atas kontribusi besar Soeharto, mulai dari pemulihan ekonomi, penguatan Pancasila, hingga pembangunan jangka panjang yang membentuk fondasi Indonesia modern.

    Pihaknya menyoroti peran Soeharto dalam menstabilkan situasi politik dan ekonomi, termasuk keberhasilannya menekan inflasi dari lebih 600 persen menjadi terkendali, memperkuat kerja sama internasional, serta mencapai swasembada beras yang bersejarah.

    Infrastruktur dasar seperti jalan negara, irigasi, puskesmas, sekolah, hingga industri strategis turut disebut sebagai bukti nyata pembangunan pada era tersebut. Ia juga mengajak generasi muda melihat rekam jejak Soeharto secara objektif.

    “Jangan melihat orang dari sisi negatif. Manusia tidak ada yang sempurna, dan jasa Pak Harto untuk negara ini sangat besar,” kata Mekeng.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cara Membeli dan Menggunakan Meterai Elektronik Rp10.000

    Cara Membeli dan Menggunakan Meterai Elektronik Rp10.000

    Bisnis.com, JAKARTA — Seiring berkembangnya teknologi dan semakin banyaknya dokumen yang beredar dalam bentuk digital, pemerintah menghadirkan meterai elektronik atau e-Meterai sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. 

    Kehadiran e-Meterai ini bertujuan memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang perlu membayar bea meterai pada dokumen elektronik.

    Meterai elektronik sendiri adalah meterai dalam format digital yang digunakan khusus untuk dokumen elektronik. 

    Meterai elektronik memiliki ciri-cirinya kode unik 22 digit yang dihasilkan oleh sistem, gambar garuda pancasila, tulisan “METERAI ELEKTRONIK” dan nominal bea meterai Rp10.000. E-Meterai dapat dibeli dan digunakan melalui portal resmi e-Meterai di pos.e-meterai.co.id.

    Cara Membuat Akun e-Meterai

    Sebelum membeli atau membubuhkan meterai elektronik, Anda perlu memiliki akun terlebih dahulu. Berikut langkah-langkahnya:

    1. Kunjungi portal: pos.e-meterai.co.id

    2. Pilih jenis akun: personal, enterprise, atau wholesale

    3. Isi data diri, termasuk Nama lengkap, NIK, Tanggal lahir, Email dan NPWP (jika ada)

    4. Unggah scan/foto KTP (maksimum 1 MB untuk akun personal)

    5. Tekan “OK”, lalu lakukan verifikasi lewat email

    Setelah akun siap, ikuti langkah berikut untuk menempelkan meterai elektronik pada dokumen PDF:

    1. Masuk ke portal dan pilih menu “Pembubuhan”

    2. Unggah dokumen PDF yang ingin diberi meterai

    3. Pilih halaman dan geser ikon meterai ke posisi yang diinginkan

    4. Isi tanggal serta nomor dokumen (jika diperlukan)

    5. Masukkan PIN 6 digit milik Anda

    6. Tekan “Submit”

    7. Unduh kembali dokumen yang sudah ditempeli e-Meterai

    Cara Membeli Kuota e-Meterai

    Saat pertama kali menggunakan layanan ini, jumlah kuota e-Meterai Anda masih nol. Jadi, Anda perlu membeli kuota terlebih dahulu.

    Pembelian kuota dapat dilakukan melalui:

    • QREN (pembayaran menggunakan QR Code)

    • Metode pembayaran bank Mandiri, BNI, dan Permata

    Kuota e-Meterai tersedia dalam kelipatan Rp10.000 per meterai, dengan batas maksimum pembelian Rp2.000.000.

    Setelah pembayaran berhasil, kuota akan otomatis bertambah dan Anda bisa langsung melakukan pembubuhan.

    Jika Sistem Bermasalah, Apa yang Harus Dilakukan?

    Apabila sistem e-Meterai mengalami gangguan, Anda tetap dapat membayar bea meterai dengan membuat kode billing menggunakan:

    • Kode akun pajak: 411611

    • Kode jenis setoran: 100

    Setelah itu, lakukan pembayaran melalui bank atau kantor pos baik melalui teller, ATM, maupun mobile banking seperti pembayaran pajak pada umumnya. (Nur Amalina)

  • MPR: Segera atasi ketimpangan gender dalam kehidupan bernegara 

    MPR: Segera atasi ketimpangan gender dalam kehidupan bernegara 

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong agar ketimpangan gender dalam kehidupan bernegara segara diatasi dan menekankan pentingnya upaya bersama untuk memastikan partisipasi perempuan lebih bermakna dalam kehidupan bernegara.

    “Dinamika dalam mewujudkan sistem yang tepat dalam kehidupan bernegara kita masih diwarnai dengan munculnya fragmentasi politik dan ketimpangan representasi gender yang hingga hari ini belum bisa kita atasi,” kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Lestari Moerdijat secara daring dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di hadapan para pengurus dan anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) di Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR RI/MPR RI/DPD RI Senayan, Jakarta.

    Hadir pada kesempatan itu para pengurus KPPI antara lain Kanti W. Janis, Rahayu Saraswati, Saniatul Lativa, Irma Suryani Chaniago, Hindun Anisah, dan para tokoh perempuan dari sejumlah partai politik.

    Menurut Lestari, sistem demokrasi Indonesia saat ini sedang kelelahan dan mencari nafas baru agar mampu berjalan sesuai amanat konstitusi.

    Sejatinya, kata Rerie, sapaan akrab Lestari, UUD 1945 sudah memberi fondasi yang tegas bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan setiap warga negara memiliki hak yang sama. Sehingga negara berkewajiban menghadirkan kesetaraan dan keadilan gender bagi rakyatnya.

    Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana negara bisa hadir dan memastikan amanat konstitusi itu bisa diwujudkan.

    Menurut Rerie, pelaksanaan demokrasi harus direalisasikan secara utuh, sehingga pemilihan umum dan partai politik itu harus dilihat sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial, termasuk di dalamnya keadilan gender.

    Rerie mengatakan hingga saat ini masih terjadi ketimpangan dalam regulasi terkait pemilu dan partai politik yang ada.

    Menurutnya, peraturan yang mewajibkan 30 persen kuota perempuan pada lembaga legislatif masih jauh dari target yang diharapkan.

    Selain itu, tegas dia, struktur partai politik yang mayoritas masih maskulin, hirarkis, kurang inklusif, rekrutmen perempuan yang masih sporadis dan tidak transparan, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

    Oleh karena itu, Rerie mendorong agar semua pihak, termasuk para anggota KPPI, mampu berperan aktif dalam upaya reformasi regulasi pemilu dan partai politik yang bukan sekadar teknis hukum, tetapi juga harus kembali berpijak pada amanah konstitusi dan nilai-nilai demokrasi Pancasila.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.