Produk: Pancasila

Polisi rekayasa lalu lintas di depan Gedung DPR/MPR imbas aksi unras

Jakarta (ANTARA) – Polisi merekayasa lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, terutama depan Gedung DPR/MPR menyusul unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (GEMARAK), Kamis.

Kendaraan dari Semanggi yang mengarah ke Tomang atau Grogol dialihkan ke Jalan Gelora atau Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR.

Saat ini, Jalan Gatot Subroto yang berada di depan Gedung DPR/MPR RI sudah tidak ada lagi kendaraan yang melintas, karena seluruh lajur digunakan massa.

Tampak di lokasi pada pukul 17.25 WIB, massa masih berorasi dengan membawakan sejumlah isu nasional yang menurut mereka tidak adil bagi rakyat.

Aksi unjuk rasa tersebut juga sempat memanas beberapa kali, karena massa mencoba membakar ban bekas dan petugas langsung memadamkan api.

Aksi tersebut sempat menimbulkan gesekan antara petugas dan juga mahasiswa meski akhirnya mereka mundur perlahan mengikuti arahan dari para koordinator.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

21/08/2025 17:42
Membangun Sistem Kesehatan yang Berpihak ke Rakyat Lewat IHDC Model 2025

JAKARTA – Kesehatan bukan hanya soal angka statistik atau urusan teknis medis. Lebih dari itu, kesehatan adalah soal ideologi bagaimana nilai keadilan, kedaulatan rakyat, dan partisipasi publik benar-benar hadir dalam sistem yang melayani masyarakat.

Prinsip inilah yang melandasi lahirnya gagasan Ideologi Kesehatan Indonesia, sebuah konsep yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dalam merumuskan arah pembangunan kesehatan di tanah air.

Dalam kerangka itulah, Indonesia Health Development Center (IHDC) meluncurkan laporan publik hasil kajian berjudul “Reinterpretasi Ideologi Kesehatan Indonesia: IHDC Model 2025.” Kajian ini resmi dipresentasikan di Hotel Luwansa, Jakarta, dengan dihadiri oleh berbagai pihak mulai dari pemerintah, akademisi, organisasi profesi, hingga komunitas masyarakat.

Prof. Nila F. Moeloek, inisiator sekaligus Ketua Dewan Pembina IHDC yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan RI 2014–2019, menegaskan pentingnya memandang kesehatan sebagai persoalan ideologis.

“Kesehatan adalah soal ideologi, bukan sekadar urusan teknis atau statistik. Kita harus bersama bergandengan tangan membangun sistem kesehatan dengan fondasi nilai keadilan. Falsafah Pancasila harus hadir nyata dalam Ideologi Kesehatan yang mewarnai seluruh kebijakan kesehatan kita termasuk dalam mengatasi tantangan globalisasi,” tegas Prof. Nila dalam Peluncuran Laporan Publik Bertajuk Reinterpretasi Ideologi Kesehatan Indonesia: IHDC Model 2025 di Jakarta, baru-baru ini.

Kajian ini, menurutnya, berangkat dari keprihatinan atas berbagai tantangan kesehatan di Indonesia dan kebutuhan untuk menghadirkan solusi strategis.

Ketua tim peneliti IHDC, Dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK, menjelaskan kajian panjang lintas disiplin ini melahirkan enam dimensi utama ideologi kesehatan Indonesia:

Kedaulatan, menekankan kendali nasional atas sumber daya kesehatan.

Komunitas & Solidaritas, memperkuat gotong royong kesehatan berbasis komunitas, termasuk perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat.

Kesetaraan, menjawab ketimpangan layanan bagi kelompok rentan.

Ekonomi & Jaminan Pembiayaan, membangun sistem pembiayaan yang adil dan inklusif.

Pendidikan & Promosi Kesehatan, menanamkan literasi kesehatan sejak dini hingga ke level komunitas.

Tata Kelola, menciptakan birokrasi yang transparan, partisipatif, dan responsif berbasis teknologi.

Setiap dimensi dilengkapi indikator terukur, seperti rasio tenaga kesehatan di wilayah tertinggal, indeks literasi kesehatan, hingga sistem audit sosial digital.

“Setiap dimensi disertai dengan indikator keberhasilan yang terukur, seperti roadmap kemandirian, rasio tenaga kesehatan di wilayah tertinggal, tingkat kepesertaan JKN, indeks literasi kesehatan, dan sistem audit sosial digital layanan publik, dilengkapi dengan model pengukuran berbasis komunitas,” jelas Dr. Ray.

Yang membedakan gagasan IHDC adalah penekanan pada partisipasi publik yang nyata. Bukan sekadar formalitas musyawarah perencanaan, tetapi keterlibatan bermakna dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem kesehatan.

“Tanpa partisipasi yang nyata dan kolektif, ideologi hanyalah slogan. Kita ingin rakyat merasa menjadi pemilik sistem kesehatan, bukan hanya pengguna yang pasrah,” ujar Prof. Nila.

Kajian ini juga diperkuat dengan landasan filsafat sosial-politik. Sejumlah pakar menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila adalah dasar paling relevan dalam membangun sistem kesehatan yang adil. Prof. Semiarto Aji Purwanto (antropologi) dan Djarot Dimas, SH, MH (hukum & kebijakan kesehatan), misalnya, menekankan bahwa keadilan bukan sekadar distribusi rata angka, melainkan keberpihakan kepada kelompok paling rentan.

Guru besar dan ekonom kesehatan Prof. Ascobat Gani serta jurnalis kesehatan Adhitya Ramadhan juga menyoroti pentingnya partisipasi komunitas agar ideologi kesehatan bisa berjalan berkelanjutan.

IHDC menegaskan pembangunan kesehatan tidak boleh sekadar mengejar angka cakupan, tetapi harus berpihak pada kelompok yang terpinggirkan.

Laporan ini diharapkan menjadi acuan strategis lintas sektor, masuk dalam dokumen pembangunan, dan menjadi dasar gerakan masyarakat sipil untuk memperjuangkan kesehatan yang adil bagi semua.

21/08/2025 14:59
Ibas harap PPHN pastikan pembangunan tak tergantung konstelasi politik

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Edhie Baskoro Yudhoyono berharap Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dapat menjadi penjaga arah bangsa dalam memastikan kebijakan pembangunan tidak tergantung konstelasi politik.

“Dalam konteks inilah PPHN diharapkan menjadi penjaga arah, memastikan kebijakan pembangunan tidak tergantung konstelasi politik, namun berakar pada konsensus dasar kebangsaan sekaligus, PPHN menjadi bentuk kedaulatan rakyat yang lebih substantif. Rakyat tidak hanya memilih pemimpin, tapi juga merumuskan arah bangsa dalam bingkai konstitusi,” kata Ibas, sapaan akrabnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Ibas dalam acara bertajuk “Urgensi PPHN sebagai Pedoman dan Arah Pembangunan Nasional” yang diselenggarakan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat MPR RI di Ruang Delegasi MPR RI, Nusantara V, Gedung MPR RI, Jakarta, Selasa (19/8).

“Tanpa arah, bangsa bisa maju tapi tidak menuju apa-apa. Momentum ini sangat penting dalam upaya membangun pemahaman bersama mengenai arah pembangunan bangsa ke depan, melalui penguatan dasar konstitusional yang terlembaga dan berkelanjutan,” katanya.

Dia menambahkan, “Melalui MPR RI, melalui PPHN, merumuskan arah itu dan itu harus berlaku sepanjang masa, dengan penyesuaian berdasarkan zaman.”

Ibas juga mengatakan PPHN adalah prinsip-prinsip direktif kebangsaan yang menjadi jembatan antara nilai Pancasila dan UUD 1945 dengan norma hukum positif dan kebijakan publik.

“Ia bukan sekadar dokumen perencanaan, tapi platform ideologis konstitusional, dan strategis untuk menjamin keberlanjutan pembangunan berdasarkan tujuan berbangsa,” ujarnya.

Dia mengatakan dua isu utama yang akan menjadi fokus pembahasan, yakni bentuk hukum PPHN dan substansi isi pokok-pokok pikiran pembangunan nasional yang menjadi arah jangka panjang bangsa.

“Apa pun bentuknya kelak, yang terpenting adalah PPHN hadir sebagai kompas pembangunan nasional yang menjamin keberlanjutan lintas pemerintahan dan rezim politik,” ucapnya.

Ibas lantas merinci lima fungsi utama PPHN secara umum, yaitu menjadi pedoman kolektif nasional dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa; menjamin keberlanjutan visi dan misi pembangunan yang tidak bergantung pada momen elektoral.

Kemudian, meningkatkan integrasi pusat dan daerah, memperkuat sistem presidensial yang stabil dan efektif, serta meningkatkan semangat persatuan dalam bingkai NKRI.

Adapun landasan dihadirkannya PPHN itu meliputi landasan filosofis, PPHN sebagai kompas berdasarkan Pancasila; landasan teoritis, tidak mengganggu sistem presidensial melainkan menguatkan; landasan yuridis, melalui perubahan terbatas UUD Pasal 3; landasan sosiologis dan politik, masyarakat butuh pedoman yang tidak mudah terguncang oleh momen politik.

Dia pun menegaskan bahwa MPR telah melakukan kajian komprehensif mengenai PPHN, di mana draf PPHN telah rampung dan akan dibahas oleh seluruh Fraksi dan Kelompok DPD di MPR.

“Kita bukan sekedar membangun jalan, gedung, dan infrastruktur, dan menyusun jejak kebijakan yang abadi lebih lama dari umur politik lima tahunan. Tapi kita membangun arah, membangun rasa kebangsaan, yang mencerdaskan, menginspirasi dan menyatukan di era digital,” jelasnya.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

20/08/2025 12:42
Sekjen MPR: Kolaborasi antarlembaga lebih dari ajang kerja sama

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah berharap kolaborasi lembaga pemerintah dalam kegiatan pameran yang menjadi rangkaian dari Pekan Hari Konstitusi pada 19–22 Agustus 2025, tidak hanya menjadi ajang kerja sama, tetapi juga langkah nyata dalam mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Diharapkan menjadi kolaborasi edukatif yang bertujuan memperkenalkan fungsi, sejarah, dan kontribusi lembaga negara serta perpustakaan dalam mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Titi, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Pameran Lembaga Negara dan Perpustakaan di Plaza Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8).

Dia pun menuturkan penyelenggaraan tahun ini berbeda dari sebelumnya, di mana melibatkan DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi, serta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk pertama kalinya turut serta.

Dia menyebut pameran kali ini juga mengusung tema “Mengenal Lembaga Negara, Menjaga Konstitusi, dan Membangun Bangsa” yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

“Kita ingin menanamkan pemahaman sejak dini bahwa literasi konstitusi adalah bagian penting dari pembangunan bangsa,” ujarnya.

Dia menuturkan partisipasi lembaga negara dalam pameran ini sangat penting karena masing-masing memiliki peran strategis.

Dia menyebut MPR bersama DPR dan DPD berperan dalam pembentukan undang-undang, pengawasan jalannya pemerintahan, serta representasi rakyat.

“Termasuk Mahkamah Konstitusi menjaga tegaknya konstitusi dan hukum, sementara perpustakaan menjadi pusat pengetahuan yang menopang literasi konstitusi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi MPR RI Anies Mayangsatri menekankan bahwa pameran ini juga menegaskan empat konsensus kebangsaan yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Sebagai penjaga nilai-nilai tersebut, MPR RI memiliki peran strategis dalam melakukan sosialisasi dan pemasyarakatan konstitusi kepada masyarakat. Salah satu upaya memperluas jangkauan edukasi tersebut adalah melalui Pameran Lembaga Negara dan Perpustakaan,” ujarnya.

Anies menambahkan pameran tidak hanya menampilkan peran vital lembaga negara dalam menjaga konstitusi, tetapi juga menyoroti peran strategis perpustakaan, baik nasional maupun daerah, sebagai sumber informasi dan edukasi konstitusi.

Melalui pameran ini, lanjut dia, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami kerja lembaga negara, pentingnya literasi konstitusi, serta peran literasi informasi dalam kehidupan berbangsa.

“Pameran juga menjadi ajang edukasi, di mana pengunjung dapat belajar mengenai berbagai topik relevan sesuai bidang kerja masing-masing lembaga negara,” katanya.

Dia juga memberikan apresiasi kepada DPR RI, DPD RI, Mahkamah Konstitusi, serta BGN yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Menurut dia, partisipasi tersebut menjadi bagian penting dalam kesuksesan acara, sekaligus wujud nyata koordinasi dan sinergi dalam membangun keterbukaan informasi serta budaya literasi di Indonesia.

“Semoga kerja sama ini dapat terus terjalin dan menjadi inspirasi bagi kegiatan serupa di masa mendatang,” ucapnya.

Adapun pembukaan pameran ditandai dengan kunjungan Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono bersama Sekjen MPR RI Siti Fauziah ke masing-masing stan, mulai dari Mahkamah Konstitusi, BGN, DPD, DPR, hingga MPR RI.

Selain pameran, rangkaian kegiatan Pekan Hari Konstitusi 2025 juga meliputi forum diskusi yang digelar Bakohumas, seperti “Urgensi PPHN sebagai Pedoman dan Arah Pembangunan Nasional” serta “Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat”.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

20/08/2025 11:46
Begini Format Penilaian SKD CPNS Jalur Kedinasan 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah pada tahun 2025 hanya membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur sekolah kedinasan.

Saat ini, tahapan seleksi CPNS jalur sekolah kedinasan sudah mencapai pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang berlangsung pada 11-26 Agustus 2025.

Kemudian pengumuman SKD dilakukan pada tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus 2025.

SKD merupakan tahap awal seleksi untuk bisa dinyatakan sebagai CPNS. Untuk bisa lolos, peserta harus masuk ke dalam perangkingan dengan jumlah tiga kali lebih banyak dari jumlah formasi jabatan tersebut.

Apabila aturan dan sistemnya sama, maka pelaksanaan SKD CPNS jalur kedinasan akan sama dengan SKD CPNS jalur umum yang biasa dilaksanakan oleh pemerintah.

Yakni dalam pelaksanaan tes SKD, peserta harus menjawab 110 soal dengan waktu 100 menit. Sedangkan peserta dengan khusus atau disabilitas mendapat waktu 130 menit.

Soal SKD dibagi menjadi tiga yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Rincian soal ketiganya yakni TWK 30 soal, TIU 35 soal, dan TKP 45 soal.

Untuk bisa lolos ke Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), peserta harus lolos tes SKD dan memenuhi passing grade yang telah ditetapkan.

Adapun passing grade SKD CPNS 2024 masih sama seperti tahun sebelumnya yakni:

Passing grade TWK: 65
Passing grade TIU: 80
Passing grade TKP: 166

Nilai tertinggi untuk TWK sebanyak 150 poin, TIU 175 poin, dan TKP 225 poin. Sementara total nilai tertinggi tes SKD adalah 550 poin.

Namun bukan hanya passing grade yang menjadi penentu kelulusan seseorang untuk bisa mengikuti tahap tes selanjutnya.

Peserta harus memenuhi nilai ambang batas dan masuk dalam peringkat terbaik 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan.

Format Penilaian Tes SKD

Menilik pada sistem penilaian SKD pada pelaksanaan CPNS tahun-tahun berikutnya, format penilaian yakni didasarkan pada 3 aspek sebagai berikut:

– TIU dan TWK, jawaban benar bernilai 5 dan jawaban salah atau tidak dijawab bernilai 0.

– TKP tidak ada jawaban yang salah. Jawaban dari tes ini dinilai dari angka 1-5, sedangkan jika tidak dijawab bernilai 0.

Agar lulus tahap SKD, peserta harus berhasil melewati passing grade atau nilai ambang batas; TWK 65, TIU 80 dan TKP 166.

TWK adalah tes yang akan menguji seberapa dalam pengetahuan pelamar mengenai kebangsaan Indonesia. Tes tersebut terdiri dari soal seputar Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan dalam TIU, terdapat tiga jenis tes meliputi sinonim, antonim, kelompok kata, persamaan kata (analogi), dan tes kemampuan numerik atau logika berhitung.

Kemudian untuk TKP, peserta diminta menjawab soal yang berkaitan dengan anti-radikalisme.

19/08/2025 07:09
Pesan Prabowo di Hari Konstitusi: UUD adalah Kompas, Pancasila Penunjuk Jalan Nasional 19 Agustus 2025

Pesan Prabowo di Hari Konstitusi: UUD adalah Kompas, Pancasila Penunjuk Jalan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan pesan Presiden Prabowo pada Hari Konstitusi yang jatuh pada Senin (18/8/2025).
Pratikno sendiri diketahui hadir mewakili Presiden Prabowo dalam acara Hari Konstitusi yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/8/2025) malam.
Ia menyampaikan bahwa Prabowo meyakini bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah kompas dan Pancasila merupakan penunjuk jalan.
“Bapak Presiden Pak Prabowo juga meyakini Undang-Undang Dasar 1945 adalah kompas kita, Pancasila adalah bintang penunjuk jalan kita,” kata Pratikno, Senin.
“Para pendiri bangsa, para proklamator adalah teladan kita dan rakyat Indonesia adalah sumber kekuatan kita, dan untuk siapa kita bekerja,” kata Pratikno.
Pratikno menyebutkan bahwa komitmen Presiden Prabowo kepada konstitusi sangat jelas dan tegas.
Hal ini terlihat dari pidato-pidato Prabowo dan berbagai program unggulannya sepanjang tahun 2025.
Dalam pidato kenegaraan, Jumat (15/8/2025), misalnya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemikiran Bapak Proklamator, Sukarno dan Mohammad Hatta, masih sangat relevan dengan masa kini.
Namun, Kepala Negara melihat kecenderungan dari sebagian kaum elite Indonesia, sebagian orang yang memandang dirinya paling pintar, yang beranggapan bahwa pemikiran Bung Karno dan Bung Hatta sudah tidak lagi relevan.
Hal ini menurut Prabowo adalah pandangan yang keliru.
“Jadi Bapak Presiden dengan tegas menyatakan pemikiran-pemikiran yang menganggap para
founding father
itu tidak relevan lagi, beliau katakan bahwa itu adalah keliru,” ucapnya.
Prabowo, kata Pratikno, juga menegaskan bahwa Sukarno-Hatta adalah pemimpin yang istimewa dan luar biasa.
Keduanya adalah arsitek kemerdekaan yang menyusun rancang bangun konstitusi yang tidak terlalu panjang, namun sangat eksplisit dan jelas.
Dokumen itu adalah Undang-Undang Dasar 1945.
Prabowo berpandangan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 harus dipelajari dan jangan hanya menjadi mantra maupun slogan semata.
“Menjadi slogan hanya di bibir kita teriak-teriak terus. Undang-Undang Dasar 1945 adalah rancang bangun yang relevan, rancang bangun ampuh, rancang bangunan yang nyata, dan rancang bangun yang operasional untuk kita gunakan,” tutur dia.
Pratikno lantas memerinci program-program pemerintah yang selaras dengan rancang bangun UUD 1945.
Program itu, antara lain, swasembada pangan, membangun sekolah rakyat untuk pemerataan pendidikan bagi anak tidak mampu, merenovasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, hingga membangun Sekolah Unggul Garuda.
Kemudian, program pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat, serta memperkuat bantuan sosial bagi yang membutuhkan.
Ia mengungkapkan bahwa Prabowo telah menggeser dana hingga Rp 300 triliun lebih dari APBN untuk hal produktif, yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Semua ini bukan sekadar program, ini adalah amanat konstitusi, ini adalah perwujudan cita-cita kemerdekaan. Merdeka dari penjajahan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan,” tandas Pratikno.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/08/2025 06:24
Menko PMK tegaskan komitmen Presiden Prabowo terhadap UUD 1945

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memberikan sambutan pada pembukaan pameran Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Rabu (13/8/2025). Pameran teknologi penanggulangan bencana menjadi forum kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga internasional, akademisi, dan masyarakat sipil, guna memperkuat ketangguhan nasional dalam menghadapi bencana berlangsung dari 13-15 Agustus. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/nz (ANTARA FOTO/FAH)

Menko PMK tegaskan komitmen Presiden Prabowo terhadap UUD 1945
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 19 Agustus 2025 – 00:05 WIB

Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam Peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-80 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8).

“Kita semua tahu dari berbagai pidato yang beliau sampaikan bahwa penghormatan dan komitmen Bapak Presiden Prabowo kepada konstitusi sudah sangat jelas dan sangat tegas,” kata Pratikno membacakan pidato sambutan mewakili Presiden Prabowo yang berhalangan hadir.

Hal tersebut, kata dia, bisa dilihat dari pidato-pidato yang disampaikan Presiden Prabowo dan program-program pemerintah tahun ini maupun yang direncanakan bersama DPR untuk program tahun depan.

“Dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden juga memberikan amanat yang tegas untuk kembali mendalami makna dan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 bagi masa depan bangsa Indonesia secara konsisten,” ujarnya.

Pratikno pun menyatakan Presiden Prabowo menolak pandangan sebagian elit yang menganggap pemikiran para pendiri bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta sudah tidak relevan, sebagaimana pidato kenegaraan Presiden pada 15 Agustus lalu.

Sebab, kata dia, Bung Karno-Bung Hatta dan para tokoh generasi 1945 adalah arsitek kemerdekaan yang menyusun rancang bangun konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

“Bapak Presiden menegaskan bahwa pemikiran-pemikiran yang menganggap para founding fathers sudah tidak relevan lagi adalah keliru,” ucapnya.

Presiden, lanjut dia, juga telah mengkaji Pasal 33 UUD 1945 secara mendalam dan menilai pasal-pasal tersebut sebagai pertahanan ekonomi negara sehingga cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

“Sekali lagi saya bacakan langsung kalimat Bapak Presiden Prabowo, ‘Kekuatan suatu negara terletak pada bagaimana negara itu bisa menguasai dan mengelola kekayaannya. Karena itu, kita harus berani koreksi apabila kita telah mengambil langkah yang keliru’,” katanya.

Dia pun mengatakan komitmen tersebut telah diwujudkan Presiden Prabowo melalui kebijakan nyata, termasuk pengalihan lebih dari Rp300 triliun dana APBN ke sektor produktif, misalnya swasembada pangan, Sekolah Rakyat dan
Sekolah Unggul Garuda, Cek Kesehatan Gratis, hingga memperkuat bantuan sosial.

“Semua ini bukan sekadar program. Ini adalah amanat konstitusi. Ini adalah perwujudan cita-cita kemerdekaan: merdeka dari penjajahan, merdeka dari penindasan, dan merdeka dari kebodohan,” katanya.

Pratikno juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo bahwa ekonomi Indonesia harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan semangat tidak meninggalkan yang lemah dan menolak penjualan sumber daya secara murah kepada asing.

“Bapak Presiden Prabowo juga meyakini, Undang-Undang Dasar 1945 adalah kompas kita. Pancasila adalah bintang penunjuk jalan kita. Para pendiri bangsa, para proklamator, adalah teladan kita. Dan rakyat Indonesia adalah sumber kekuatan kita,” kata dia.

Sumber : Antara

19/08/2025 01:45
OPINI: AI untuk Soemitronomics

Bisnis.com, JAKARTA – Genderang peringatan HUT ke-80 RI, ditabuh dengan peluncuran 81.147 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pada 21 Juli 2025. Harapannya, menjadi sumber kesejahteraan desa. Koperasi dan ekonomi kerakyatan, menjadi salah satu pilar Soemitronomics, prinsip ekonomi Prof. Soemitro Djojohadikusumo, ayahanda Presiden Prabowo.

Prof Soemitro yang oleh kolega dan mahasiswanya disapa Pak Mitro, percaya, koperasi pilar ekonomi rakyat guna menghadapi kapitalisme. Tulang punggungnya, gotong royong dan kemandirian. Fokus ekonomi kerakyatan tentu industrialisasi pedesaan, menyemai ekonomi demi mengurangi ketimpangan.

Industrialisasi pedesaan bisa terwujud, bila salah satu pilar pemikiran Pak Mitro terealisasi, industrialisasi nasional. Dia percaya, investasi asing bisa membantu proses ini. Catatannya, ada partisipasi modal dalam negeri dan investasi ulang sebagian laba ke ekonomi Indonesia.

Pak Mitro menyoroti pentingnya rakyat sebagai aktor ekonomi, berkesempatan berpartisipasi produktif di pembangunan. Untuk itu, pilar pemikiran lain yang penting adalah pembangunan manusia. Negara memastikan gizi, pendidikan, dan kesehatan bagi rakyat, karena itu prasarat utama.

Jika prinsip Soemitronomics terlaksana, kita akan bertemu muaranya: Ekonomi Pancasila. Pak Mitro merumuskannya sebagai “moral economy” atau “value-based economy”, yang berarti ekonomi didasarkan nilai moral di lima sila Pancasila. Jadi jangan heran, bila Presiden Prabowo mengeber program KDMP, MBG, Sekolah Rakyat (SR), hingga Pemeriksaan Kesehatan Gratis.

Bila dieratkan dengan teknologi akal imitasi (AI), bagaimana keduanya bisa menyatu dan membahu, agar jadi katalis ekonomi berdaya? Jawabannya, kita butuh Peta Jalan AI dan best practices. Komitmen kolaborasi pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil, adalah pengikat utama.

Itu mengapa, kita harus mendukung Indonesia AI Center of Excellence (AI CoE), yang diluncurkan Komdigi pada 11 Juli 2025. Inisiatif yang didukung PT Indosat Tbk., NVIDIA, dan Cisco ini punya enam pilar guna memperkuat kemandirian dan kedaulatan AI. Sehingga, terlahirkan industrialisasi AI turunan. Pondasinya, regulasi pemprosesan data dan penggunaan infrastruktur AI harus di Indonesia. Jadi, baik itu perusahaan lokal atau global, harus investasi infrastruktur AI di Indonesia. Tujuannya, jaringan infrastruktur AI kita mengembang kokoh. Manfaat ekonomi turunan tercipta. Paralel, daya saing nasional AI dimulai dengan pengembangan AI model lokal dan dilanjutkan solusi turunannya.

Keduanya terkait, agar relevansi kekayaan budaya, bahasa, juga kekhasan Indonesia terjaga. Yang paling penting, produk yang ditelorkan sesuai kebutuhan masyarakat. Bila berhasil, solusi AI model lokal bisa dipasarkan secara global. Inilah milestone Indonesia sebagai inovator, tak sekadar pengguna.

Untuk itu, penting, membuka akses AI bagi masyarakat, dari kota hingga desa. Sehingga manfaat dan sumber talenta di AI, keamanan siber, dan digital bermunculan. Harapannya ekosistem AI terbentuk, menjadikan kita salah satu kekuatan AI di kawasan dan global. Tentu pendekatannya inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Kembali ke urusan solusi AI dan Soemitronomics. Bagaimana bisa mengakselerasi program prioritas Presiden Prabowo? Mari dimulai dari KDMP. AI bisa digitalisasi proses koperasi. Dimulai pengelolaan data, analisis risiko usaha, dan pemantauan kinerja real-time melalui dasbor nasional.

Dengan data potensi desa, AI menganalisis potensi lokal desa. Lantas muncul rekomendasi dan prediksi jenis usaha yang sesuai. Bisa juga mendukung integrasi keterpaduan sistem koperasi dengan platform pemerintah.

Apakah bisa diselaraskan dengan MBG? Tentu saja. Digitalisasi AI MBG dapat memetakan, menghubungkan KDMP serta produsen lokal dengan titik distribusi MBG. Pada kondisi ini, integrasi pelibatan koperasi untuk MBG bisa mewujud.

Untuk Sekolah Rakyat, solusi AI bisa membantu pembelajaran adaptif. Solusi AI untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal dan kemampuan siswa. Tutor virtual dan chatbot edukatif, bisa jadi alternatif pembelajaran digital. AI dapat membantu memahami daerah yang butuh intervensi pendidikan.

Bagi Pemeriksaan Kesehatan Gratis, AI digunakan bagi analisis data kesehatan, juga deteksi potensi penyakit katastropik lebih awal. Chatbot medis dan telemedicine, untuk layanan konsultasi otomatis juga efisien bagi kesehatan dasar. Selain itu AI bisa membantu pengelolaan rekam medis dan integrasi antar fasilitas kesehatan.

Pemanfaatan AI bagi akselerasi Soemitronomics, bisa dalam dua tahap. Program MBG, KDMP, dan Pemeriksaan Kesehatan jadi aggregate demand jangka pendek. Untuk industrialisasi dan transformasi digital, adalah aggregate supply jangka panjang. Walau, kita masih ada pekerjaan bersama menyiapkan infrastruktur digital pendukung.

Selain data center berchip AI beserta jaringan fiber optik, spektrum frekuensi juga komponen utama ekosistem AI dan 5G. Teknologi 5G memungkinkan latensi rendah dan bandwidth tinggi, dibutuhkan bagi AI real-time. Penerapan AI di IoT, edge computing, industri, serta layanan publik bergantung jaringan cepat, stabil, dan andal, sebagian bertumpu pada spektrum yang memadai.

Biaya spektrum di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, naik lima kali lipat sejak 2010. Saat ini, rasio biaya spektrum terhadap pendapatan operator mencapai 12,2%, jauh lebih tinggi dibandingkan Asia Pasifik yang hanya 8,7%.

Temuan GSMA, jika harga spektrum turun, Indonesia berpotensi menyelamatkan dan meningkatkan PDB hingga 2%. Manfaat sosio-ekonomi implementasi 5G sekira Rp216 triliun selama 2024—2030, sehingga kebijakan spektrum dan formula biaya tahunan yang terjangkau, juga kunci enabler transformasi digital dan adopsi AI di Indonesia.

18/08/2025 21:43
Hari Konstitusi Momentum Perkuat Komitmen Kehidupan Berbangsa yang Berkeadilan

Jakarta: Peringatan Hari Konstitusi Republik Indonesia harus menjadi momentum memperkuat komitmen semua pihak mewujudkan konstitusi sebagai dasar hidup bersama yang inklusif dan berkeadilan.

“Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan negara mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya. Nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam konstitusi kita harus menjadi pedoman penyelesaian sejumlah tantangan di berbagai sektor kehidupan bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/8), dalam rangka peringatan Hari Konstitusi Republik Indonesia setiap 18 Agustus.

Sepanjang 2020 sampai dengan Juni 2025, Mahkamah Konstitusi menerima 1.240 permohonan uji materi, dengan 32% di antaranya terkait perlindungan hak marginal.

Selain itu, berdasarkan catatan The Economist Intelligence Unit pada 2024, Indeks Demokrasi Indonesia menduduki peringkat 54 dunia (skor 6,71/10), dengan catatan perlu penguatan dalam penegakan hukum.

Menurut Lestari, peringatan Hari Konstitusi harus menegaskan kembali peran UUD 1945 sebagai fondasi kehidupan berbangsa di tengah dinamika global yang terjadi saat ini.

Sejumlah tantangan yang muncul, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus menjadi perhatian serius untuk segera diatasi.

Tentu saja, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, dukungan dari setiap pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk merealisasikan langkah tersebut.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap setiap anak bangsa dapat memberikan sumbangsihnya agar konstitusi yang kita miliki dapat menjawab berbagai tantangan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Jakarta: Peringatan Hari Konstitusi Republik Indonesia harus menjadi momentum memperkuat komitmen semua pihak mewujudkan konstitusi sebagai dasar hidup bersama yang inklusif dan berkeadilan.

“Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan negara mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya. Nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam konstitusi kita harus menjadi pedoman penyelesaian sejumlah tantangan di berbagai sektor kehidupan bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/8), dalam rangka peringatan Hari Konstitusi Republik Indonesia setiap 18 Agustus.

Sepanjang 2020 sampai dengan Juni 2025, Mahkamah Konstitusi menerima 1.240 permohonan uji materi, dengan 32% di antaranya terkait perlindungan hak marginal.

Selain itu, berdasarkan catatan The Economist Intelligence Unit pada 2024, Indeks Demokrasi Indonesia menduduki peringkat 54 dunia (skor 6,71/10), dengan catatan perlu penguatan dalam penegakan hukum.

Menurut Lestari, peringatan Hari Konstitusi harus menegaskan kembali peran UUD 1945 sebagai fondasi kehidupan berbangsa di tengah dinamika global yang terjadi saat ini.

Sejumlah tantangan yang muncul, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus menjadi perhatian serius untuk segera diatasi.

Tentu saja, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, dukungan dari setiap pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk merealisasikan langkah tersebut.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap setiap anak bangsa dapat memberikan sumbangsihnya agar konstitusi yang kita miliki dapat menjawab berbagai tantangan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(PRI)

18/08/2025 21:14
Kemendagri dan BNPP Gelar Upacara HUT ke-80 RI, Serahkan Tanda Kehormatan bagi ASN – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyelenggarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Upacara tersebut berlangsung khidmat di Plaza Gedung A, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Minggu (17/8/2025).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, memimpin jalannya upacara sebagai inspektur dengan balutan pakaian adat khas Provinsi Lampung. Para pejabat Eselon I turut meramaikan suasana dengan mengenakan busana adat dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, para Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenakan seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

Peringatan tahun ini mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.” Tema tersebut diharapkan menjadi pengikat semangat perjuangan dan persatuan dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang lebih maju.

Dalam upacara tersebut, turut diserahkan penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada 381 pegawai berdasarkan Keputusan Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan ini diberikan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah, serta menunjukkan pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus dalam masa pengabdian 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun.

Selain itu, diberikan pula tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada pegawai yang dinilai memiliki jasa dan pengabdian luar biasa kepada negara dan bangsa. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas darmabakti di bidang pemerintahan yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat luas.

18/08/2025 08:23