Xcloud.id

Produk: Pancasila

  • Rocky Gerung: Bubarkan DPR Karena Produknya Buruk Semua

    Rocky Gerung: Bubarkan DPR Karena Produknya Buruk Semua

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Lembaga legislatif DPR RI didesak dibubarkan. Ini adalah inti dari tuntutan massa unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta sepekan terakhir yang kemudian meluas ke sejumlah daerah di tanah air dengan isu kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR menjadi pemicu utama.

    Pengamat Politik Rocky Gerung pernah menyinggung soal wacana pembubaran lembaga DPR. Hal itu terungkap saat dirinya menjawab pertanyaan warganet terkait kebijakan pertama yang akan dilakukannya jika seandainya menjabat presiden RI.

    Dikutip dari Youtube Geolive bertajuk “Q&A ROCKY GERUNG – Konsep Pernikahan, Pancasila, Oposisi, dll | Geolive”, Rocky Gerung mendapat sejumlah pertanyaan dari warganet.

    Salah satu pertanyaan dari akun @marentekdnns dijawab Rocky Gerung. Bunyinya begini: “Pak Rocky ada kepengenan nyalonin presiden?”.

    Rocky Gerung menegaskan bahwa tak sedikit pun terbesit di benaknya ingin merengkuh kekuasaan. Ia berkelakar, saat ini dirinya telah berstatus ‘Presiden Akal Sehat’.

    “Enggak, saya tidak punya hasrat pada kekuasaan. Saya ingin agar supaya negeri ini dihidupkan dengan akal pikiran, kan saya sudah presiden akal sehat,” tutur Rocky Gerung dikutip pada Senin (1/9/2025).

    Rocky berdalih, dirinya tanpa mencalonkan pun telah ditasbihkan secara aklamasi sebagai presiden akal sehat. Itu kegembiraan yang luar biasa sekaligus satire yang luar biasa.

    “Karena itu mau menghina orang lain sebetulnya kan. Mereka mau memberi saya label presiden akal sehat, dia mau bilang yang sana itu gerombolan akal dungu sebetulnya,” ungkapnya.

  • Menlu Sugiono menerima Menlu Jerman Johann Wadephul

    Menlu Sugiono menerima Menlu Jerman Johann Wadephul

    Rabu, 20 Agustus 2025 15:02 WIB

    Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono (kanan) bersama Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul (kiri) memberikan pernyataan usai pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/8/2025). Pertemuan bilateral tersebut membahas penguatan kerja sama ekonomi, keamanan, serta mempererat hubungan strategis dengan Indo-Pasifik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/rwa.

    Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono (kanan) menerima kedatangan Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul (kiri) sebelum melakukan pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/8/2025). Pertemuan bilateral tersebut membahas penguatan kerja sama ekonomi, keamanan, serta mempererat hubungan strategis dengan Indo-Pasifik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/rwa.

    Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono (kiri) berbincang dengan Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul (kanan) saat pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/8/2025). Pertemuan bilateral tersebut membahas penguatan kerja sama ekonomi, keamanan, serta mempererat hubungan strategis dengan Indo-Pasifik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Situasi Mako Brimob Kwitang Minggu Petang: Masih Dijaga Petugas, Lalu Lintas Kembali Normal Megapolitan 31 Agustus 2025

    Situasi Mako Brimob Kwitang Minggu Petang: Masih Dijaga Petugas, Lalu Lintas Kembali Normal Megapolitan 31 Agustus 2025

    Situasi Mako Brimob Kwitang Minggu Petang: Masih Dijaga Petugas, Lalu Lintas Kembali Normal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Markas Komando (Mako) Brimob Kwitang, Jakarta Pusat, masih mendapat penjagaan pada Minggu (31/8/2025) sekitar pukul 17.50 WIB, usai menjadi lokasi kerusuhan massa demonstrasi sejak beberapa hari belakangan.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, penjagaan tidak seketat seperti saat kerusuhan berlangsung. Sejumlah anggota hanya mengenakan rompi antipeluru, sementara sebagian lainnya berjaga tanpa membawa senjata gas air mata dan tampak berbaur dengan warga di taman depan Mako Brimob Kwitang.
    Di dalam Mako Brimob, sejumlah kendaraan taktis (rantis) tetap disiagakan di balik pagar pintu masuk.
    Sementara itu, arus lalu lintas dari arah Pasar Senen menuju Menteng maupun sebaliknya sudah kembali normal.
    Beberapa petugas kebersihan terlihat membersihkan sisa-sisa pembakaran di jalan, sementara teknisi listrik memperbaiki kabel yang terbakar.
    Gelombang aksi ini merupakan lanjutan dari rangkaian demo bertajuk “Revolusi Rakyat Indonesia” yang dimulai sejak Senin (25/8/2025). Aksi tersebut awalnya ramai digaungkan di media sosial.
    Sejak pagi hari, ribuan orang memadati kawasan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Massa tidak hanya menyerukan pembubaran parlemen, tetapi juga menyoroti kebijakan yang dinilai merugikan rakyat, termasuk isu kenaikan tunjangan anggota DPR RI di tengah tekanan ekonomi.
    Poster dan spanduk berisi kritik terhadap DPR terbentang di sepanjang pagar gedung.
    Massa menilai wakil rakyat lebih mementingkan kepentingan pribadi ketimbang kesejahteraan masyarakat.
    Kericuhan sempat pecah usai polisi membubarkan massa dari depan gedung parlemen. Kelompok demonstran terpencar ke berbagai ruas jalan, termasuk kawasan Gerbang Pemuda hingga Kolong Jembatan Pejompongan.
    Sejumlah fasilitas umum rusak, mulai dari pos polisi, rambu lalu lintas, hingga pembatas jalan. Bahkan, sebuah motor yang terparkir di depan Gerbang Pancasila dibakar massa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gelombang Demo di Jakarta Bergulir Nyaris Sepekan, Apa Saja Tuntutannya? Megapolitan 31 Agustus 2025

    Gelombang Demo di Jakarta Bergulir Nyaris Sepekan, Apa Saja Tuntutannya? Megapolitan 31 Agustus 2025

    Gelombang Demo di Jakarta Bergulir Nyaris Sepekan, Apa Saja Tuntutannya?
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Suasana di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Sabtu (30/8/2025) sore, masih dipadati massa dari berbagai latar belakang.
    Mereka berasal dari beragam kelompok, mulai mahasiswa STIE, Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (Iprija), Universitas Pamulang (Unpam), hingga pengemudi ojek online (ojol).
    Massa membawa bendera putih bertuliskan One Peace serta bendera merah putih. Beberapa orang tampak berusaha menarik pagar utama DPR dengan tali tambang yang diikatkan sebelumnya.
    Gelombang aksi ini merupakan lanjutan dari rangkaian demo bertajuk “Revolusi Rakyat Indonesia” yang dimulai sejak Senin (25/8/2025). Aksi tersebut awalnya ramai digaungkan di media sosial.
    Sejak pagi hari, ribuan orang memadati kawasan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
    Massa tidak hanya menyerukan pembubaran parlemen, tetapi juga menyoroti kebijakan yang dinilai merugikan rakyat, termasuk isu kenaikan tunjangan anggota DPR RI di tengah tekanan ekonomi.
    Poster dan spanduk berisi kritik terhadap DPR terbentang di sepanjang pagar gedung.
    Massa menilai wakil rakyat lebih mementingkan kepentingan pribadi ketimbang kesejahteraan masyarakat.
    Kericuhan sempat pecah usai polisi membubarkan massa dari depan gedung parlemen.
    Kelompok demonstran terpencar ke berbagai ruas jalan, termasuk kawasan Gerbang Pemuda hingga Kolong Jembatan Pejompongan.
    Sejumlah fasilitas umum rusak, mulai dari pos polisi, rambu lalu lintas, hingga pembatas jalan. Bahkan, sebuah motor yang terparkir di depan Gerbang Pancasila dibakar massa.
    Gelombang berikutnya datang dari ribuan buruh pada Kamis (28/8/2025). Mereka berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI dan membubarkan diri siang hari.
    Namun, pada sore harinya kericuhan pecah di sejumlah titik, termasuk Pejompongan dan Jalan Asia Afrika.
    Dalam situasi itu, terjadi insiden tragis ketika kendaraan taktis (rantis) Brimob melindas pengemudi ojek
    online
    , Affan Kurniawan (21), hingga tewas di kawasan Pejompongan.
    Kejadian ini memicu kemarahan massa dan kericuhan berlanjut hingga malam di sekitar Mako Brimob, Kwitang, Jakarta Pusat.
    Unjuk rasa kemudian meluas ke berbagai daerah, termasuk Bandung, Yogyakarta, hingga Makassar pada Jumat (29/8/2025).
    Kapolri, Kapolda Metro Jaya, hingga Presiden Prabowo menyampaikan permintaan maaf dan belasungkawa atas insiden tersebut.
    Meski demikian, massa masih tetap melakukan aksi di berbagai titik, khususnya di Mako Brimob Kwitang.
    Sabtu (30/8/2025), sekitar pukul 14.30 WIB, massa kembali bergerak dari flyover Senen menuju depan Mako Brimob Kwitang.
    Sejumlah anggota TNI berjaga di lokasi untuk menjaga situasi.
    Dalam aksi itu, terdengar suara petasan diarahkan ke markas, sementara demonstran melempar batu dan ranting pohon.
    Sesekali, mereka menyanyikan lagu “Indonesia Pusaka” sambil bertepuk tangan. Aksi ini disebut sebagai bentuk solidaritas atas kematian Affan.
    Hingga malam, situasi kian memanas. Sekitar pukul 21.10 WIB, massa masih bertahan di depan gerbang utama DPR.
    Polisi beberapa kali menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan, sementara massa membalas dengan petasan dan teriakan “maju, maju!”.
    Di Mako Brimob, pukul 21.30 WIB, bentrokan pecah. Massa melempar bom molotov, petasan, batu, hingga pecahan kaca ke arah markas.
    Salah satu pohon di depan markas terbakar akibat lemparan molotov. Polisi membalas dengan gas air mata, sedangkan pasukan TNI berjaga di permukiman warga di seberang markas.
    Demo yang pada awalnya mengkritik dan menuntut pembubaran DPR, kini meluas menuntut keadilan atas kematian Affan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demonstrasi di Magelang Ricuh, Polisi Tangkap 44 Orang Regional 30 Agustus 2025

    Demonstrasi di Magelang Ricuh, Polisi Tangkap 44 Orang Regional 30 Agustus 2025

    Demonstrasi di Magelang Ricuh, Polisi Tangkap 44 Orang
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Aparat kepolisian meringkus 44 orang dalam demonstrasi di Kota Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (29/8/2025).
    Unjuk rasa itu dipicu kematian seorang pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan (21), yang dilindas kendaraan taktis Brigade Mobil (Brimob) Polda Metro Jaya di Jakarta pada Kamis (28/8/2025).
    Demonstrasi di Magelang berlangsung ricuh sejak sore hingga menjelang tengah malam. Massa menggeruduk Markas Polres Magelang Kota sambil melemparkan berbagai benda, petasan, hingga molotov. Polisi berulang kali membubarkan massa dengan tembakan gas air mata.
    Kepala Polres Magelang Kota AKBP Anita Indah Setyaningrum mengatakan, 44 orang ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam kericuhan tersebut.
    “Sebagian besar adalah masyarakat Kabupaten Magelang, Purworejo, bahkan Temanggung,” ujarnya saat ditemui, Sabtu (30/8/2025).
    Menurut Anita, para terduga pelaku saat ini berstatus saksi dan masih ditahan. Mereka belum mendapat akses bantuan hukum.
    “Mereka didominasi kalangan anak-anak dan secara umum berada di rentang kelahiran 2000-2010,” katanya.
    Polres Magelang Kota berencana memanggil orang tua atau wali masing-masing terduga pelaku untuk membuat surat pernyataan. Kepala desa atau lurah dari domisili mereka juga akan diundang. Anita menambahkan polisi masih memburu pelaku lain yang terlibat dalam kericuhan.
    “Ketika ada masyarakat yang melakukan pelemparan kepada aparat, tentunya kami akan menindaklanjuti untuk melakukan penangkapan,” cetusnya.
    Koordinator Umum Aliansi Magelang Memanggil Achmad Rizky Airlangga atau Rangga mengatakan, awalnya demonstrasi memprotes kekerasan polisi terhadap Affan Kurniawan dijadwalkan berlangsung Sabtu dan Minggu (30-31/8/2025).
    Menurutnya, pada Jumat sore hanya digelar konsolidasi aspirasi di Taman Pancasila bersama mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas pengemudi ojol. “Tapi, teman-teman menuntut aksi hari ini,” kata Rangga kepada Kompas.com, Jumat.
    Ia menegaskan pihaknya menghendaki aksi dilakukan secara damai. “Kami enggak mengharapkan untuk rusuh,” ucapnya. Ia menyebut kericuhan di Markas Polres Magelang Kota di luar kendali Aliansi Magelang Memanggil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hadir di Bicara Buku MPR, Willy Aditya Ajak Masyarakat Jadikan Pancasila sebagai Nilai Hidup – Page 3

    Hadir di Bicara Buku MPR, Willy Aditya Ajak Masyarakat Jadikan Pancasila sebagai Nilai Hidup – Page 3

    Senada dengan Willy Aditya, Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR RI, Siti Fauziah, menekankan bahwa Pancasila  tidak cukup hanya untuk dibaca dan dihayati, tetapi yang terpenting adalah implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyebut Pancasila sebagai ideologi yang terbukti mampu menjaga keutuhan dan kerukunan bangsa Indonesia.

    “Pancasila adalah salah satu ideologi kita yang bisa menjaga kerukunan bangsa. Pancasila inilah yang dapat menjaga negara kita sampai saat ini,” tegasnya.

    Ia juga turut menyoroti tantangan menurunnya minat baca di kalangan generasi muda di tengah era digital. Karenanya diperlukan upaya besar untuk kembali menggalakkan literasi, salah satunya dengan membedah buku, sebagai fondasi pengetahuan.

    “Membaca ini sudah banyak hal yang ditinggalkan. Untuk kembali membaca buku, effort kita harus besar karena sekarang adalah zamannya Gen Z yang selalu memegang gawai (HP),” ujar Siti Fauziah,

    Kegiatan yang dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai universitas, termasuk Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, ini diharapkannya dapat menjadi wadah untuk menumbuhkan kembali semangat literasi.

    “Saya berharap kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, menjadi masukan dalam keseharian kita, dan kehidupan kita selanjutnya,” kata Siti Fauziah.

    Mengakhiri sambutannya, Ia berharap kegiatan literasi seperti “Bicara Buku” dapat terus diselenggarakan secara rutin dengan membahas berbagai karya inspiratif lainnya di masa mendatang.

    “Membaca dan menulis itu satu paket. Tapi outcome-nya adalah critical thinking, yang terbangun melalui diskusi,” tandasnya.

    Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari Perpustakaan MPR RI kepada Willy Aditya, serta penyerahan buku oleh Willy kepada jajaran Sekjen MPR RI.

    Selanjutnya, forum diskusi digelar dengan menghadirkan dua narasumber, yakni Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan ITB Dr. Epin Saepudin, M.Pd, serta Founder Institut Sarinah, Eva Kusuma Sundari, S.E., M.A. Diskusi dipandu oleh Panyiar Televisi, Rahma Sarita Aljufri, SH.

     

  • Ada Demo, Pegawai DPR Diimbau Kerja dari Rumah, Pengamanan Kompleks Parlemen Diperketat Nasional 28 Agustus 2025

    Ada Demo, Pegawai DPR Diimbau Kerja dari Rumah, Pengamanan Kompleks Parlemen Diperketat Nasional 28 Agustus 2025

    Ada Demo, Pegawai DPR Diimbau Kerja dari Rumah, Pengamanan Kompleks Parlemen Diperketat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS
    – Pegawai DPR RI diimbau bekerja dari rumah pada Kamis (28/8/2025) seiring adanya aksi demonstrasi buruh dan sejumlah elemen masyarakat lainnya yang dipusatkan di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
    Bersamaan dengan itu, pengamanan di sekitar gedung wakil rakyat juga terlihat diperketat sejak pagi.
    Imbauan itu tertuang dalam surat edaran Sekretariat Jenderal DPR RI bernomor 2797/SEKJEN/08/2025 tertanggal 27 Agustus 2025 yang beredar pada Kamis pagi.
    Dalam surat yang didapatkan Kompas.com, dijelaskan bahwa seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR dianjurkan untuk melaksanakan tugas kedinasan dari rumah pada 28 Agustus 2025.
    Kebijakan itu diambil dengan mempertimbangkan adanya aksi unjuk rasa serikat buruh yang dipusatkan di depan Gedung DPR.
    Surat edaran itu juga menekankan bahwa pelayanan kedinasan tetap berjalan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, meskipun pegawai tidak hadir secara fisik di kantor.
    Kompas.com mencoba mengonfirmasi kebenaran surat tersebut kepada Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar.
    Namun, hingga berita ini diterbitkan, Indra belum memberikan tanggapan.
    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni membenarkan adanya imbauan WFH untuk pegawai DPR.
    Menurut dia, langkah ini diambil untuk mengantisipasi agar para pegawai tidak mengalami kesulitan jika demonstrasi berlangsung dalam skala besar.
    “Oh iya, diimbau memang iya,” kata Sahroni kepada wartawan, Kamis.
    Dia menjelaskan, pada unjuk rasa di depan DPR beberapa hari lalu, sejumlah pegawai kesulitan meninggalkan kompleks parlemen karena kondisi di lapangan memanas.
    Situasi itu, menurut dia, tidak boleh terulang kembali.
    “Karena kan kita enggak mau gini, ada hal-hal mungkin orang sudah masuk, susah keluar kayak kemarin. Pulang ribet, ke mana-mana susah. Makanya diimbau untuk WFH,” ujar Sahroni.
    Selain membenarkan imbauan tersebut, Sahroni juga menyampaikan pesan khusus kepada masyarakat yang akan menggelar aksi.
    Dia meminta agar penyampaian aspirasi dilakukan secara damai dan tertib.
    “Imbauan saya, sebagai pimpinan Komisi III, jaga damai. Bahwa demo ini disalurkan aspirasinya secara bijak. Sampaikan uneg-uneg untuk buruh se-Indonesia, apa yang disampaikan kepada kita, DPR, itu disampaikan secara profesional, bijak. Dan jaga ketertiban dan keamanan dalam proses demo,” tuturnya.
    “Jangan sampai ada yang menunggangi demo yang dilakukan secara baik oleh para teman-teman buruh. Antisipasi jangan sampai saling tuduh. Jaga keamanan, ketertiban teman-teman buruh melakukan aspirasi di ruang terbuka. Itu pesan saya,” pungkasnya.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lapangan, pengamanan di sekitar Kompleks Parlemen terlihat lebih ketat sejak pagi.
    Gerbang Pancasila yang menjadi akses utama ke Gedung DPR/MPR RI ditutup sebagian.
    Aparat gabungan TNI-Polri berjaga di titik-titik strategis, mulai dari sekitar gerbang hingga ruas Jalan Gelora dan Jalan Gerbang Pemuda.
    Di balik gerbang utama, sejumlah kendaraan taktis milik Korps Brimob Polri disiagakan.
    Bus-bus pengangkut personel TNI-Polri juga terlihat keluar masuk kawasan parlemen untuk memperkuat pengamanan.
    Meski begitu, arus lalu lintas di sekitar Senayan pun tetap terpantau lancar, meskipun aparat sudah bersiaga menunggu kehadiran massa aksi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Reshuffle Mencuat Usai Noel jadi Tersangka, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Isu Reshuffle Mencuat Usai Noel jadi Tersangka, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA —  Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa partainya tidak akan ikut campur dalam urusan reshuffle kabinet yang sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    Termasuk dalam mengisi kekosongan bangku kabinet setelah Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menjadi tersangka kasus korupsi sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

    “Menyangkut reshuffle itu hak prerogatif presiden,” katanya usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto usai bersama jajaran pengurus inti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Menurutnya, partai dengan logo pohon beringin itu dinilai sudah dewasa dalam berpolitik sehingga terkait dengan mekanisme akan mendukung penuh keputusan dari Kepala negara.

    “Golkar menyerahkan sepenuhnya ke presiden. Golkar adalah partai yang sudah pengalaman selalu berpikir bahwa konstitusi, mekanisme, dan kewenangan diserahkan sepenuhnya. Untuk Reshuffle mengangkat memberhentikan itu merupakan wewenang presiden,” ujar Bahlil.

    Di sisi lain, menanggapi isu adanya peluang tawaran kursi di Kementerian Haji maupun posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang saat ini kosong, Bahlil memastikan hingga kini belum ada pembicaraan resmi antara Presiden dan Golkar.

    “Sampai dengan hari ini belum ada pembicaraan itu,” tegas Bahlil.

    Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait arah dukungan partai politiknya ke depan.

    Bahlil menegaskan sikap Golkar sudah final sejak Musyawarah Nasional (Munas) partai. Dalam forum tertinggi itu, Golkar telah menetapkan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Munas itu forum keputusan tertinggi, telah memutuskan mendukung Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Selama semuanya berjalan baik, tidak ada yang bisa menghalangi kebaikan. Golkar lahir untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan menjalankan Pancasila 1945,” ujarnya.

    Di sisi lain, Bahlil mengaku bahwa diskusi dengan Presiden berjalan konstruktif dengan lebih berfokus, terutama terkait implementasi Pasal 33 UUD 1945 mengenai pengelolaan sumber daya alam, program penyediaan makanan bergizi, penguatan Koperasi Merah Putih, hingga gagasan sekolah rakyat.

    “Kami berdiskusi sangat produktif, bukan hanya soal kondisi saat ini, tetapi juga mengenai bagaimana koalisi ke depan bisa lebih baik dan produktif. Semua dalam rangka mewujudkan program-program Bapak Presiden dalam asta cita,” pungkas Bahlil.

  • Gubernur Lemhanas berharap peserta P3N berpikir holistik

    Gubernur Lemhanas berharap peserta P3N berpikir holistik

    Pembukaan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) angkatan ke 26 Lemhanas RI, di Jakarta, Selasa (26/8/2025). Foto: Hutomo Budi

    Gubernur Lemhanas berharap peserta P3N berpikir holistik
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 21:13 WIB

    Elshinta.com – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI membuka upacara pembukaan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) angkatan ke 26 Lemhanas RI, di Jakarta, Selasa (26/8/2025). Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional angkatan 26 ini dibuka langsung oleh Gubernur Lemhanas RI Ace Hasan Syadzily. Sementara itu 90 peserta P3N ini salah satu diantaranya yakni Pemimpin Redaksi Radio Elshinta Haryo Ristamaji.

    Sebanyak 90 peserta P3N, terdiri dari TNI, Polri, Kementerian Lembaga, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha. Gubernur Lemhanas RI Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa melalui proses pendidikan selama 3,5 bulan, diharapkan para peserta memahami tentang situasi geopolitik global yang mempengaruhi terhadap ketahanan nasional.

    “Hari ini Lemhanas Republik Indonesia  kembali membuka Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional Angkatan yang ke-26, tahun 2025, yang diikuti oleh 90 peserta melalui proses seleksi dari TNI, dari Polri, dari Kementerian dan Lembaga Negara, serta dari Organisasi Kemasyarakatan dan Pelaku Usaha. Melalui proses pendidikan selama 3 bulan setengah, diharapkan para peserta diintegrasikan dari berbagai unsur,” tegas Ace.

    Ace Hasan mengatakan para peserta akan diberikan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 konsensus kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu para peserta juga diberikan pemahaman asta cita Presiden Prabowo.

    “Mereka nanti akan diberikan pemahaman tentang astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming dan nanti diakhir akan diberikan studi strategis dalam negeri dan studi strategis luar negeri serta diakhiri dengan seminar,” ucapnya.

    Ace berharap para peserta memahami secara utuh tugas-tugas penting dari negara dalam rangka mencapai tujuan nasional dan ini juga menjadi bagian kontribusi lemhanas dalam memperkuat kepimpinan nasional untuk dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    “Diharapkan dari proses pendidikan ini, mereka akan memahami secara utuh bagaimana tugas-tugas penting dari negara terhadap mereka nanti dalam rangka mencapai tujuan nasional kita,” katanya.

    Melalui program P3N tersebut, peserta diharapkan dapat mengembangkan kemampuan analisis, kepemimpinan, dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai isu kebangsaan, ketahanan nasional, dan perubahan lanskap geopolitik maupun geostrategis.

    Selain itu para peserta juga diharapkan memiliki wawasan tentang geopolitik dan pengaruhnya terhadap kondisi dinamis suatu bangsa dalam memperkuat ketahanan nasional

    Penulis: Hutomo Budi/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Luhut Bocorkan Perintah Prabowo 7 Bulan Lalu, Begini Isinya

    Luhut Bocorkan Perintah Prabowo 7 Bulan Lalu, Begini Isinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan langkah awal percepatan transformasi digital pemerintahan melalui pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

    Luhut mengungkapkan, sekitar tujuh bulan lalu Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepadanya untuk mempercepat agenda digitalisasi pemerintahan. Sejak itu, dirinya mendalami berbagai aspek digitalisasi dan berdiskusi dengan sejumlah pakar, termasuk mencontoh pengalaman negara lain.

    “Di Amerika Serikat, pemanfaatan AI dan sistem digital mampu menghemat miliaran dolar per hari. Ini membuktikan betapa besar dampaknya jika digitalisasi dijalankan secara serius, menyeluruh, dan terkoordinasi,” tulis Luhut dalam unggahan Instagram resminya, dikutip Selasa (26/8/2025).

    Mengacu pada amanat Perpres 83 Tahun 2025, Luhut resmi memimpin kickoff meeting Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Pertemuan perdana ini disebut menjadi langkah awal untuk menerjemahkan visi Presiden menjadi aksi nyata dengan membangun fondasi pemerintahan digital yang inklusif, efisien, dan berdaulat.

    Sebagai tahap awal, digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) akan menjadi fokus utama, dengan Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai pilot project. Presiden Prabowo dijadwalkan hadir langsung menyaksikan implementasi program ini.

    Sistem baru tersebut dirancang lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran. Penerima bantuan dapat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi, sementara data penerima akan diverifikasi lintas lembaga, mulai dari BPJS, BI-Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat, agar bantuan benar-benar sampai kepada pihak yang berhak.

    Luhut yang juga sekaligus menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan digital bangsa.

    “Satu prinsip yang saya ingin komite sepakati: data milik bangsa harus dikelola rakyat Indonesia dan tetap berada di dalam negeri. Hanya dengan cara itulah kedaulatan digital negara ini terjaga,” tegasnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa transformasi digital tidak boleh terhambat oleh ego sektoral. Menurutnya, kunci keberhasilan terletak pada kolaborasi dan integrasi seluruh kementerian dan lembaga.

    “Semoga pertemuan hari ini menjadi titik tolak menuju pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan berdaulat. Dengan semangat gotong royong dan kepercayaan masyarakat, saya yakin digitalisasi pemerintahan akan menjadi perwujudan sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” pungkas Luhut.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]