Xcloud.id

Produk: Pancasila

  • Sosok Arif Budimanta Stafsus Jokowi Meninggal Dunia, Sang Penjaga Gawang Ekonomi Pancasila – Page 3

    Sosok Arif Budimanta Stafsus Jokowi Meninggal Dunia, Sang Penjaga Gawang Ekonomi Pancasila – Page 3

    Kini, Arif Budimanta, sang penjaga gawang ekonomi Pancasila itu telah pergi, meninggalkan duka mendalam bagi dunia ekonomi Indonesia.

    Kehilangannya bukan hanya dirasakan oleh keluarga, para kolega dan sahabat, tetapi juga oleh bangsa yang membutuhkan pemikiran-pemikiran kritis dan solutif seperti miliknya.

    Arif telah memberikan teladan tentang bagaimana seorang ekonom dapat memadukan ilmu, keberpihakan, dan integritas.

    Ia tidak sekadar menjadi akademisi atau pejabat, melainkan seorang pejuang yang konsisten memperjuangkan amanat konstitusi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

    Warisan pemikirannya tentang ekonomi Pancasila menjadi penting untuk terus dihidupkan. Dalam konteks pembangunan Indonesia hari ini, gagasan Arif relevan untuk menjawab tantangan ketimpangan, eksploitasi sumber daya, dan lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan.

    Ekonomi Pancasila yang ia perjuangkan menuntut keseimbangan antara efisiensi pasar dan pemerataan kesejahteraan, antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sosial, serta antara kepentingan individu dan kebersamaan kolektif.

    Gagasan ini bukan sekadar wacana, tetapi juga panduan praktis untuk membangun kebijakan publik yang lebih adil dan inklusif.

    Penulis adalah Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES),CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR), Direktur Cooperative Research Center (CRC) Institut Teknologi Keling Kumang.

  • Ekonom dan Kader PDIP Arif Budimanta Meninggal Dunia, Rektor Paramadina: Aktivis dan Intelektual

    Ekonom dan Kader PDIP Arif Budimanta Meninggal Dunia, Rektor Paramadina: Aktivis dan Intelektual

    Jakarta (beritajatim.com) – Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta pada Sabtu (6/9/2025) dini hari. Ia mengenang almarhum sebagai sosok aktivis, akademisi, sekaligus politisi yang meninggalkan banyak pemikiran penting bagi bangsa.

    “Dr Arif Budimanta adalah aktivis, akademisi dan politisi – yang berkiprah di PDIP. Pernah menjadi anggota DPR 2009–2014 dan menekuni think tank dari PDIP, yaitu Megawati Institut. Arif adalah adik kelas saya di IPB dan kepergiannya terlalu cepat karena masih muda usia. Tetapi takdir tidak bisa kita tolak sehingga kita ikhlas melepas kepergiannya,” ujar Didik J Rachbini dalam keterangannya.

    Didik menilai banyak hal yang dapat dikenang dari pemikiran almarhum, terutama dalam isu ekonomi politik, kebijakan publik, hingga gagasan tentang Pancasila.

    “Arif banyak menulis buku dan artikel di media massa nasional, seperti Kompas, Bisnis Indonesia, dan DetikFinance, dengan fokus pada isu ketimpangan, UMKM, investasi, dan keberlanjutan,” tambahnya.

    Beberapa karya penting Arif antara lain buku Pancasilanomics: Ekonomi Pancasila dalam Gerak (2019) yang mengupas nilai-nilai Pancasila sebagai landasan sistem ekonomi Indonesia yang adil dan berdaulat. Ia juga menulis Arsitektur Ekonomi Indonesia yang mengkritisi arah pembangunan yang terlalu liberal serta menawarkan desain ekonomi berbasis Pasal 33 UUD 1945.

    “Dalam kapasitas intelektualnya, ia aktif menyampaikan pemikiran ekonomi serta menginisiasi diskusi penting, termasuk meluncurkan gagasan seperti Pancasilanomics untuk memperkuat ekonomi berbasis nilai-nilai Pancasila,” jelas Didik.

    Selain itu, saat menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009–2014, Arif dikenal aktif dalam gerakan “sunyi” untuk menghidupkan ekonomi konstitusi. Ia mendorong indikator kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama dalam penyusunan APBN, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi berbasis kebijakan liberal.

    Tak hanya di politik, Arif juga berkiprah di dunia pendidikan. Ia tercatat sebagai pengurus Yayasan Wakaf Paramadina yang menaungi Universitas Paramadina. “Intelektual dan akademisi di yayasan dan kampus ini, seperti kiprahnya, sangat aktif dalam diskursus publik dan memberikan kritik terhadap kebijakan publik dan ekonomi politik secara luas,” tutur Didik.

    Kepergian Arif Budimanta dinilai meninggalkan jejak penting bagi generasi penerus. “Namun kepergiannya banyak yang harus dikenang sebagai hikmah dan pelajaran hidup bagi generasi selanjutnya,” pungkas Didik. [beq]

  • Janji Presiden Peru ke Prabowo Usut Pembunuhan Staf KBRI

    Janji Presiden Peru ke Prabowo Usut Pembunuhan Staf KBRI

    Jakarta –

    Staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Zetro Leonardo Purba tewas usai ditembak orang tak dikenal saat di luar kediamannya di ibu kota Peru, Lima. Presiden Peru Dina Boluarte bersurat ke Presiden Prabowo Subianto janji mengusut tuntas kasus ini.

    Zetro ditembak saat baru tiba di kediamannya pada Senin (1/9/2025) malam setelah bersepeda dengan istrinya. Dia sempat dibawa ke rumah sakit setempat dalam kondisi kritis, namun kemudian dinyatakan meninggal dunia.

    Otoritas Peru mengungkap Zetro tewas ditembak tiga kali oleh pelaku. Rekaman CCTV menunjukkan penyerang melepaskan tembakan, lalu kabur dengan sepeda motor bersama seorang rekan. Menteri Dalam Negeri Peru, Carlos Malaver, menyebut insiden ini sebagai “pembunuhan kontrak”.

    Polisi menegaskan tidak ada barang korban yang hilang, sehingga penyerangan tersebut diyakini memang bertujuan menghabisi nyawa. Zetro diketahui baru lima bulan bertugas di Peru, meninggalkan seorang istri dan tiga anak.

    Jenazah Zetro akan tiba awal pekan depan pada hari Selasa (9/9). Ketua RW setempat Aris Indra mengatakan jenazah Zetro nantinya tidak langsung dibawa ke rumah duka di Ciputat, Tangerang Selatan. Almarhum akan disemayamkan lebih dulu di kantor Kementerian Luar Negeri.

    “Info jenazah tiba di Jakarta langsung ke Gedung Pancasila Kemlu, Pejambon,” jelas dia.

    Namun Aris mengaku belum mengetahui pasti kapan jenazah akan terbang menggunakan pesawat. Jika perkiraan hari Selasa (9/9), maka jenazah perlu berangkat paling lambat sekitar Minggu (7/9).

    “Flight belum ada info, masih menunggu info lanjutan,” sambungnya.

    Presiden Peru Kirim Surat ke Prabowo

    Presiden Dina Boluarte melalui Menlu Elmer Schialer menyatakan belasungkawa mendalam kepada keluarga Zetro dan pemerintah Indonesia. Ia juga meyakinkan Presiden Prabowo bahwa penyelidikan akan dilakukan secara serius.

    “Nyonya Presiden juga meyakinkan Presiden Indonesia bahwa semua sumber daya yang diperlukan sedang dikerahkan untuk memastikan investigasi ini menyeluruh, cepat, dan efisien, serta untuk mengidentifikasi pelaku intelektual dan material dari tindakan kekerasan ini,” kata Schialer.

    Schialer menambahkan jenazah Zetro akan segera dipulangkan ke Indonesia bersama keluarga. Pemerintah Peru pun menawarkan peningkatan keamanan bagi KBRI dan warga negara Indonesia di Lima.

    Kemlu RI Tegaskan Kawal Kasus

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan akan terus mengawal penyelidikan kasus penembakan ini. Menlu RI Sugiono telah berkomunikasi langsung dengan Menlu Peru untuk mendesak investigasi yang transparan dan cepat.

    “KBRI Lima terus lakukan koordinasi dengan kepolisian Peru, meminta agar proses investigasi berjalan profesional dan dipercepat,” ujar Juru Bicara II Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela.

    Kemlu RI memastikan dukungan penuh bagi keluarga almarhum, sekaligus menekankan perlindungan maksimal bagi personel diplomatik serta WNI di Peru. Pemerintah Indonesia menegaskan kasus ini tidak akan dibiarkan tanpa kejelasan hingga pelaku berhasil ditangkap dan diproses hukum.

    Sosok Zetro

    Ditjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI merasa sangat kehilangan Zetro. Mereka mengenang sosok Zetro sebagai pribadi yang riang dan ramah kepada semua orang.

    “Orangnya sangat fun, sangat baik, sangat ramah, terus apa pun yang saya minta, ‘Siap, Bu, kita laksanakan bersama’. Saya terus terang sangat kehilangan salah satu orang terbaik saya ya, dan kita sangat kehilangan,” ujar Sekretaris Dirjen Kerja Sama ASEAN, Kemenlu, Carolina Tinangon, setelah melayat ke rumah duka di Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (3/9/2025).

    Bagi Carolina, Zetro adalah orang yang bisa diajak bekerja sama dengan baik. Sikap Zetro, menurutnya, dapat membawa banyak dampak positif kepada orang sekitarnya.

    “He is always ready to be apa pun, dia nggak milih-milih pekerjaan. Menurut saya itu, he is very helpful person. Dan buat kita, kita semua merasa kehilangan, dan orangnya ceria, gembira. Kalau ada apa-apa, ‘Bu, gimana?’ itu membuat suasana kantor enak gitu buat saya. Jadi kita semua merasa kehilangan,” ungkap dia.

    Carolina mengingat Zetro pernah bekerja dengannya di Ditjen Kerja Sama ASEAN dua tahun lalu. Di sana Zetro banyak mengurus hal yang berkaitan dengan logistik.

    Halaman 2 dari 2

    (wia/idn)

  • Retorika Antek Asing Presiden Prabowo Subianto Bisa Picu Kemarahan Publik

    Retorika Antek Asing Presiden Prabowo Subianto Bisa Picu Kemarahan Publik

    JAKARTA – Narasi antek asing yang terus digunakan Presiden Prabowo Subianto dinilai berbahaya karena mengerdilkan perjuangan rakyat.

    Narasi soal adanya kelompok asing yang menunggangi aksi demonstrasi sepanjang pekan lalu meluas di media sosial. Salah satu yang menuturkan hal tersebut adalah mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono mengaku mengetahui ada campur tangan asing di balik kericuhan demo 28 Agustus lalu. Ia menyebut pihak asing itu memiliki pengaruh besar kepada negaranya.

    Narasi antek asing juga pernah diucapkan Presiden Prabowo belum lama ini, tepatnya ketika memberikan arahan dalam acara pembekalan guru dan kepala sekolah rakyat di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, 22 Agustus.

    Dalam pidatonya di hadapan 2.296 guru dan 155 kepala sekolah, Prabowo mengklaim kabinetnya telah menunjukkan hasil meski baru bekerja 300 hari. Namun, ia mengingatkan bahwa masih ada pihak-pihak yang tidak senang dengan kebangkitan Indonesia.

    Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpelukan saat tiba di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama. (ANTARA/Wahyu Putro A/wsj)

    “Saya katakan mereka sadar mereka antek asing. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Tapi kita yang akan bangkit bersama Indonesia!” ujar Prabowo.

    Antek Asing Berubah Sasaran

    Prabowo melontarkan retorika antek asing terekam sejak lama. Ia cukup sering menggunakan narasi tersebut di berbagai pidato, wawancara, dan peristiwa tertentu. Jejak itu terekam setidaknya sejak di masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, untuk mengkritik pejabat pemerintahan dan media.

    Pria yang pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menuding ada intervensi asing dalam Pilpres 2014.

    “Negara asing tertentu mengundang bupati, wali kota, dan berusaha memengaruhi mereka. Ini kami anggap campur tangan asing. Bayangkan pemilu Republik Indonesia, negara asing ikut memengaruhi,” kata Prabowo ketika persidangan sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Agustus 2014.

    Istilah antek asing kembali dipakai Prabowo pada Pilpres 2019. Ia mengkritik situasi negara yang saat itu dipimpin Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Purnawirawan jenderal itu menyebut masih ada pihak asing yang ingin menguasai Indonesia meski negara ini sudah merdeka. “Indonesia itu merdeka untuk berdaulat, bukan untuk menjadi antek asing,” ujarnya pada 22 September 2018.

    Tapi ketika Prabowo menjadi menteri di kabinet Jokowi, narasi antek asing mulai bergeser. Ia tak lagi melekatkan narasi antek asing pada pemerintahan, namun kepada kelompok yang kritis.

    Narasi antek asing ia gunakan saat berpidato di sebuah acara di Kementerian Pertahanan pada November 2023. Ia menyebut konflik di Pulau Rempang, Kepulauan Riau ada campur tangan intelijen asing.

    Pengunjuk rasa menghindari gas air mata saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (29/8/2025). (ANTARA/Indrianto Eko Suwarso/sgd)

    “Kami mendapat laporan dari berbagai sumber bahwa peristiwa di Rempang sudah mulai masuk campur tangan intel asing,” kata dia.

    Kemudian pada masa kampanye Prabowo menuding pihak yang mengkritik Jokowi sebagai antek asing. “Presiden Joko Widodo ada yang sekarang ini, saya kira ini kemungkinan ini orang-orang mungkin ya antek-antek asing ini. Pak Jokowi dijelek-jelekin terus,” kata Prabowo di Gelanggang Olahraga Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, 9 Februari 2024.

    Setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo secara intensif menggunakan antek asing untuk kelompok yang mengkritisinya. Retorika antek asing ia sematkan kepada mahasiswa, lembaga non-pemerintah, atau kelompok kritis lainnya.

    Salah satunya ketika ia Prabowo memberikan amanat di Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila pada 2 Juni lalu.

    “Ratusan tahun mereka adu domba kita sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi HAM, kebebasan pers padahal itu adalah versi mereka sendiri,” kata Prabowo.

    Paradigma Prabowo

    Pengamat politik sekaligis Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai narasi antek asing terlontar karena didorong rasa nasionalisme yang tinggi, sehingga membentuk cara berpikir, paradigma anti asing.

    Bagi Prabowo, kata Karyono, asing adalah ancaman dari luar yang ingin menghancurkan atau melemahkan sebuah negara, mengganggu stabilitas keamanan, stabilitas politik, dan integritas bangsa.

    Dalam catatannya, mantan Menteri Pertahanan ini memang sering menggunakan narasi antek asing sebelum menjadi presiden. Namun kini, setelah menjabat sebagai presiden, ia menyarankan agar Prabowo harus lebih berhati-hati dengan ucapannya.

    Massa dari Aliansi Balikpapan Bergerak melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (1/9/2025). Aksi tersebut berlangsung tertib dan damai dengan tuntutan nasional, salah satunya pengesahan RUU Perampasan Aset, serta sejumlah tuntutan terkait permasalahan di daerah. (ANTARA/Aditya Nugroho/nz)

    “Jangan sedikit-sedikit antek asing, kepentingan asing. Harus lebih hati-hati, lebih proporsional. Jangan semua persoalan dibilang adalah ditunggangi asing atau kepentingan asing,” ucap Karyono ketika dihubungi VOI.

    Terkait aksi demonstrasi yang disebut-sebut ada pihak asing yang terlibat, Karyono menilai Presiden Prabowo seharusnya introspeksi apa yang menjadi penyebab aksi demonstrasi di berbagai kalangan. 

    “Banyak kejakan tidak pro rakyat dan perilaku penyelenggara negara yang dinilai oleh publik tidak tepat di tengah situasi dan kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja,” lanjutnya.

    Butuh Dukungan Data Valid

    Dalam dunia multipolar, Karyono tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan asing terhadap suatu negara. Namun tetap, narasi ini harus disampaikan dengan hati-hati dan tidak selalu mencari kambing hiyam di semua persoalan.

    Tudingan antek asing harus disebutkan secara jelas dengan dukungan data yang valid. Jika narasi ini terus dilontarkan, apalagi di tengah aksi demonstrasi, yang dikhawatirkan akan menimbulkan kemarahan kelompok yang dituding sebagai antek asing.

    “Jangan hanya melempar pernyataan antek asing, ini justru membingungkan dan bisa membuat civil society marah. Kalau negara bisa membuktikan, ya tangkap saja, kalau memang benar itu tujuannya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah,” tegas Karyono.

    Dihubungi terpisah, analis komunikasi politik sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai retorika antek asing yang digunakan Presiden Prabowo Subianto untuk menggagalkan kelompok asing yang memang ingin mengganggu keutuhan negara.

    “Mungkin dia (Prabowo) mengetahui dari informasi intelijen bahwa ada antek asing yang menunggangi demo,” ucapnya.

    “Dampak yang diharapkan dari seringnya dia mengatakan hal itu supaya masyarakat bersatu dan memiliki Indonesia, supaya kalau ada antek-antek asing yang ingin mengganggu kita gagal, karena ini tujuannya untuk persatuan Indonesia,” pungkas pria yang akrab disapa Hensa ini.

  • Halo DPR, Deadline 17 Tuntutan Rakyat Jatuh Hari Ini

    Halo DPR, Deadline 17 Tuntutan Rakyat Jatuh Hari Ini

    Jakarta –

    Para aktivis hingga influencer menyerahkan tuntutan rakyat ’17+8′ atau 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang ke DPR RI pada Kamis kemarin. Diketahui 17 tuntutan itu tenggat waktunya jatuh hari ini.

    Tuntutan rakyat ’17+8′ itu kompak digaungkan masyarakat Indonesia lewat media sosial (medsos). Akhirnya tuntutan itu resmi diserahkan ke DPR pada Kamis (4/9) kemarin oleh Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah.

    Penyerahan itu dilakukan langsung oleh Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Jerome Polin, Andhyta F. Utami (Afu), Fathia Izzati, hingga Jovial da Lopez.

    Penyerahan 17+8 tuntutan warga ini diterima oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade dan anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka. Saat menerima, Andre turut menandatangani surat serah terima 17+8 tuntutan tersebut.

    Tuntutan ini bertuliskan ’17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empat’. Tulisan dalam tuntutan itu berwarna pink dan hijau dengan latar hitam.

    17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu, Deadline: 5 September 2025

    Tugas Presiden:

    1.⁠ ⁠Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
    2.⁠ ⁠Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
    Tugas Dewan Perwakilan Rakyat:3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
    4.⁠ ⁠Publikasi transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
    5.⁠ ⁠Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
    Tugas Ketua Umum Partai Politik:6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
    7.⁠ ⁠Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
    8.⁠ ⁠Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
    Tugas Kepolisian Republik Indonesia.
    9.⁠ ⁠Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
    10.⁠ ⁠Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
    11.⁠ ⁠Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan kekerasan dan melanggar HAM.
    Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia).
    12.⁠ ⁠Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
    13.⁠ ⁠Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
    14.⁠ ⁠Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipi selama krisis demokrasi.
    Tugas Kementerian Sektor Ekonomi.
    15.⁠ ⁠Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
    16.⁠ ⁠Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
    17.⁠ ⁠Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

    8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun, Deadline: 31 Agustus 2026

    1.⁠ ⁠Bersihkan Reformasi DPR Besar-besaran
    Lakukan audit independen yang diumumkan kepada publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.

    2.⁠ ⁠Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
    Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.

    3.⁠ ⁠Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
    Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

    4.⁠ ⁠Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
    DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.

    5.⁠ ⁠Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
    DPR harus merevisi UU Kepolisian, Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

    6.⁠ ⁠TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
    Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

    7.⁠ ⁠Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
    DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.

    8.⁠ ⁠Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
    Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.

    Minta DPR Buktikan

    Mereka juga meminta DPR membuktikan secara konkret dan tak sekadar janji dalam mewujudkan tuntutan tersebut.

    “Hari ini, kami ada di sini untuk memberikan tuntutan ini juga secara formal, secara fisik, supaya sudah tidak ada lagi alasan bahwa belum dimasukkan lewat jalur formal. Dan kami juga mau mengingatkan bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata ‘akan’, dengan kata-kata ‘meminta’. Kami ingin bukti konkret,” kata Abigail Limuria, salah satu influencer yang menyerahkan tuntutan tersebut di Gerbang Pancasila gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Kamis (4/9).

    Dia menjelaskan tuntutan terbuka ini telah dibagikan di media sosial. Dia yakin pemerintah sudah memantau tuntutan ini.

    “Sejak awal kami telah mengkomunikasikan tuntutan ini ke DPR lewat berbagai kanal. Pertama, hari Senin, itu dimulai dengan tuntutan terbuka di media sosial yang berkembang secara pesat. Dan saya yakin dengan perangkat media monitoring pemerintah, mereka pasti sudah aware,” jelasnya.

    Pihaknya pun sudah menindaklanjutinya lewat jalur informasi. Baru hari ini secara formal tuntutan itu diserahkan.

    “Pada akhirnya kemarin, pimpinan DPR bertemu dengan perwakilan mahasiswa dan direspons oleh Wakil Ketua DPR di malam harinya tuntutan 17+8 ini melalui postingan media sosial. Walaupun itu sudah terjadi, kami paham bahwa janji itu satu hal, tapi pelaksanaan itu adalah hal lainnya,” lanjutnya.

    Sementara Andhyta F Utami atau Afu membeberkan motivasi yang muncul hingga 17+8 tuntutan rakyat ini akhirnya tercipta. Dia mengungkapkan 17+8 tuntutan rakyat ini muncul dari kekecewaan dan rasa duka yang dalam melihat situasi kericuhan yang terjadi.

    “Sebelas orang korban jiwa, 500 korban luka, dan 3.400 orang dikriminalisasi karena menyuarakan aspirasi mereka. Ini semua disebabkan oleh proses demokrasi yang cacat dan tidak sehat. Kalau dari awal terjadi proses partisipasi yang baik dan pemerintah mau mendengarkan warganya, ini semua tidak seharusnya terjadi,” tutur Afu.

    Sedangkan Fathia Izzati menilai jika 17+8 tuntutan rakyat tidak diindahkan oleh DPR RI hingga besok, maka masyarakat akan menilai dengan sendirinya. Dia mengatakan pihaknya bersama beberapa influencer hanya sebagai kepanjangan tangan dari suara rakyat.

    “Ya kami akan membiarkan rakyat yang menilai sendiri dan mereka juga bisa formulasikan sebenarnya tindakan selanjutnya apa. Jadi sebenarnya nggak dari kami, tapi dari rakyat, karena ini balik lagi cuman perpanjangan tangan suara rakyat,” imbuh Fathia.

    Dasco Akan Bahas Bareng Fraksi DPR

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi tuntutan 17+8 yang disampaikan oleh aktivis hingga influencer di media sosial. Dasco menyebut akan mengumpulkan pimpinan fraksi di DPR untuk membahas hal tersebut.

    “Ya, jadi memang sebagian yang disampaikan oleh adik-adik BEM ini juga ada yang termasuk di 17+8,” kata Dasco setelah menerima audiensi dengan badan eksekutif mahasiswa (BEM) hingga anggota kepemudaan di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9).

    Dasco menyebut aspirasi terkait tunjangan hingga keterbukaan DPR akan menjadi pertimbangan ke depan. Dasco mengatakan bakal mengumpulkan fraksi-fraksi di DPR membahas hal itu.

    “Baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR, yaitu termasuk yang di dalam 17+8 kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” ungkapnya.

    Dirangkum detikcom, Rabu (3/9), tuntutan rakyat 17+8 ini diunggah oleh sejumlah influencer hingga aktivis. Unggahan ini ramai-ramai di-repost oleh warganet.

    Halaman 2 dari 3

    (azh/jbr)

  • Wakil Ketua MPR pastikan 17+8 tuntutan rakyat didengar-ditindaklanjuti

    Wakil Ketua MPR pastikan 17+8 tuntutan rakyat didengar-ditindaklanjuti

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno memastikan 17+8 tuntutan rakyat yang ramai dibicarakan di media sosial menyusul gelombang aksi demonstrasi sepekan terakhir akan didengarkan sekaligus ditindaklanjuti.

    Eddy, dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan semua tuntutan dan aspirasi rakyat merupakan masukan yang menjadi bahan evaluasi untuk berbenah, baik parlemen maupun partai politik.

    “Kami di Partai Amanat Nasional terus berbenah mendengarkan masukan dari masyarakat tentu termasuk di dalamnya agenda 17+8,” kata Eddy yang juga Wakil Ketua Umum PAN tersebut.

    Menurut dia, tuntutan 17+8 menjadi pijakan penting bagi partainya untuk merumuskan pembenahan kader ke depan. “Termasuk juga bagi kami yang saat ini mendapatkan amanah dari ketua umum sebagai pimpinan MPR RI,” ujarnya.

    Eddy mengaku pihaknya juga mendapatkan berbagai masukan dari berbagai pihak, mulai dari konstituen hingga organisasi masyarakat keagamaan yang menyuarakan aspirasi masyarakat.

    “Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga sudah bertemu dengan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir dan menerima banyak sekali masukan yang tentu akan dilaksanakan sebagai agenda pembenahan partai,” katanya.

    Lebih lanjut sebagai pimpinan MPR RI, Eddy menyampaikan komitmennya untuk membangun dialog dan diskusi dengan berbagai pihak dalam suasana yang kondusif.

    Salah satu cara MPR RI menghadirkan ruang dialog, imbuh dia, ialah melalui MPR Goes to Campus yang sudah diselenggarakan di 31 universitas dengan jumlah peserta mencapai ribuan mahasiswa, dosen, dan guru besar.

    “Dalam agenda MPR Goes to Campus itu kami membuka ruang diskusi yang seluasnya-luasnya bagi civitas untuk memberikan masukan evaluasi dan bahkan kritik,” kata dia

    “Ini membuktikan bahwa ruang dialog selalu terbuka dan untuk menyampaikan aspirasi bisa dilakukan dengan segala cara asalkan tanpa kekerasan dan tidak merusak fasilitas umum,” sambung Eddy.

    Pada Kamis ini, perwakilan DPR RI menerima secara langsung dokumen tuntutan rakyat 17+8 yang diberikan oleh kelompok Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, sebuah jejaring organisasi masyarakat sipil, komunitas, media baru, dan individu, termasuk pemengaruh.

    Sejumlah tokoh yang hadir untuk menyerahkan dokumen fisik itu, di antaranya Jovial da Lopez, Jerome Polin, Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Fathia Izzati, dan Andhyta F. Utami.

    Dokumen tersebut diterima oleh Wakil Ketua Komisi VI yang juga Anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Andre Rosiade di Gerbang Pancasila Gedung DPR RI, Jakarta. Andre berjanji akan langsung menyerahkan dokumen tuntutan rakyat itu kepada pimpinan parlemen.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mahasiswa suarakan aspirasi di Istana, bahas guru hingga generasi emas

    Mahasiswa suarakan aspirasi di Istana, bahas guru hingga generasi emas

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi menyampaikan aspirasi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam, melalui dialog yang melibatkan unsur terkait di pemerintahan.

    Dalam forum dialog yang tertutup bagi media massa itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan beragam aspirasi yang mewakili kepentingan generasi muda dan isu-isu nasional yang berkembang dalam demonstrasi di Senayan selama sepekan terakhir.

    Muhammad Raihan dari Aliansi BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) Nasional menegaskan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan guru honorer, mengingat mayoritas mahasiswa yang tergabung dalam aliansinya bergerak di bidang pendidikan.

    “Karena kami bergerak di pendidikan, jadi kesejahteraan guru honorer terutama,” kata Raihan saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Selain itu, ia juga meminta pemerintah membebaskan sejumlah mahasiswa yang sebelumnya ditahan saat demonstrasi di Senayan, Jakarta.

    “Poin-poin sudah kami rangkum, semuanya hasil kajian dari Aliansi BEM PTNU Nasional,” ujar Raihan.

    Sementara itu, Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik RI Susana Florika Marianti Kandaimu menekankan urgensi suara pemuda dalam mempersiapkan Indonesia Emas.

    Ia menyebut momentum bonus demografi harus dikelola dengan baik agar generasi muda dapat mengambil peran strategis sebagai pemimpin masa depan.

    “Sebagai anak muda tentu kami akan menyampaikan aspirasi pada waktu dan tempat yang tepat,” kata Susana.

    Sebelumnya, terdapat 15 organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) yang tiba secara bergelombang di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Mereka tiba sejak pukul 16.35 WIB dan baru memasuki kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 18.30 WIB.

    Berdasarkan daftar undangan yang disampaikan kepada perwakilan organisasi, terdapat 37 OKP yang diundang pemerintah untuk berdialog di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    OKP tersebut adalah Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, serta sejumlah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, seperti UIN Bandung, UIN Jakarta, dan UIN Cirebon.

    Selain itu, turut diundang perwakilan dari Universitas YARSI, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), IBS, Esgul, hingga dua kepengurusan HMI, baik PB HMI MPO maupun PB HMI DIPO.

    Beberapa organisasi mahasiswa nasional juga terlibat, antara lain PP KAMMI, BEM SI RB, GMNI, PP GMH, BEM Nusantara, KMHDI, PMII, SEMMI, hingga LMND.

    Selain itu, juga diundang perwakilan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), PTMAI, UPN Veteran Jakarta (UPNVJ), serta Universitas Trisakti melalui BEM dan KBM kampus tersebut.

    Tidak ketinggalan generasi muda dari ormas besar, seperti FKPPI, SAPMA Pemuda Pancasila, serta organisasi mahasiswa berbasis agama seperti GMKI, BEM Kristiani, dan BEM PTNU.

    Beberapa kampus swasta dan sekolah tinggi juga diminta mengirimkan utusan, di antaranya STAI Aziadah, STAI Al Hikmah, INU Tasikmalaya, serta Himah Persis.

    Belum diketahui, apakah Presiden Prabowo Subianto berkesempatan menyapa atau berdialog dengan perwakilan mahasiswa pada kesempatan itu.

    Namun, Presiden dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dikabarkan menghadiri rangkaian agenda Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada waktu yang bersamaan.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 8 Ferry Irwandi hingga Jerome Polin Sambangi DPR, Sampaikan 17+8 Tuntutan Rakyat Nasional

    8 Ferry Irwandi hingga Jerome Polin Sambangi DPR, Sampaikan 17+8 Tuntutan Rakyat Nasional

    Ferry Irwandi hingga Jerome Polin Sambangi DPR, Sampaikan 17+8 Tuntutan Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, yang terdiri dari masyarakat sipil, influencer, musisi, dan komunitas, mendatangi Gerbang Pancasila Kompleks DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).
    Kedatangannya untuk menyampaikan surat resmi kepada DPR RI yang berisi 17 tuntutan rakyat jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang (17+8) menyusul aksi yang berlangsung sejak Senin (25/8/2025).
    Perwakilan kolektif, Andhyta F Utami (Afu) menyampaikan, tuntutan ini bermula dari kekecewaan dan rasa duka yang mendalam menyusul berjatuhannya korban jiwa akibat demo di berbagai wilayah yang menuntut penghapusan tunjangan anggota DPR RI yang nominalnya tidak rasional.
    “Ini semua disebabkan oleh proses demokrasi yang cacat dan tidak sehat. Kalau dari awal terjadi proses partisipasi yang baik dan pemerintah mau mendengarkan warganya, ini tidak seharusnya terjadi,” kata Afu di depan Gerbang Pancasila, Kamis.
    Terlebih,tak ada respons yang diharapkan dari pemerintah ketika aparat keamanan justru bertindak represif hingga memakan korban jiwa.
    Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya sejumlah hal yang menjadi perhatian, yang masuk dalam tuntutan 17+8.
    “Kami melihat perlunya sebuah daftar tuntutan bersama yang bisa mengukur respons pemerintah secara tepat, dengan alur akuntabilitas yang jelas dan sebisa mungkin merefleksikan keresahan masyarakat seluas-luasnya,” ujar Afu.
    Para
    influencer
    yang turut hadir dalam penyampaian surat ini, yakni Jerhemy Owen, Jerome Polin, Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Andhyta F Utami (Afu), Fathia Izzati, Jovial da Lopez, hingga Ferry Irwandi.
    Mereka ditemui oleh anggota DPR Rieke Diah Pitaloka dan anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Andrea Rosiade.
    Andre menyatakan tuntutan itu akan disampaikan kepada sejumlah pihak untuk ditindaklanjuti.
    “Yang jelas kami sudah berkoordinasi baik internal maupun berbagai instansi agar berbagai tuntutan itu bisa dipenuhi,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, demonstrasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di berbagai daerah melahirkan tuntutan rakyat yang bertajuk “17+8 Tuntutan Rakyat”.
    Tuntutan rakyat ini merupakan rangkuman atas berbagai tuntutan dan desakan yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir.
    Adapun “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati” itu diberi tenggat waktu hingga 5 September 2025.
    Khusus untuk 8 tuntutan agenda reformasi diminta ditargetkan rampung 2026.
    Sebanyak 17 poin tuntutan yang didesak hingga 5 September 2025 dibagi ke beberapa segmen dengan tujuan masing-masing lembaga dan institusi negara, yakni Presiden RI, DPR, Ketua Umum Partai Politik, Polri, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi.
    Berikut rincian 17 Tuntutan Rakyat yang ditujukan kepada Presiden, DPR, partai politik, Polri, TNI, hingga kementerian terkait, dengan batas waktu 5 September 2025:
    1. Menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
    2. Membentuk Tim Investigasi Independen untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, serta semua korban kekerasan aparat dalam demonstrasi 28-30 Agustus 2025, dengan mandat jelas dan transparan.
    3. Membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan membatalkan fasilitas baru, termasuk pensiun.
    4. Mempublikasikan transparansi anggaran DPR (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas).
    5. Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk melalui penyelidikan KPK. Tugas Partai Politik
    6. Memberikan sanksi tegas atau memecat kader DPR yang dinilai tidak etis dan memicu kemarahan publik.
    7. Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
    8. Melibatkan kader partai dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
     
    9. Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
    10. Menghentikan kekerasan aparat kepolisian serta mematuhi SOP pengendalian massa.
    11. Menindak secara hukum anggota maupun komandan yang melakukan atau memerintahkan tindakan kekerasan melanggar HAM. Tugas TNI
    12. Segera kembali ke barak dan menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
    13. Menegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
    14. Menyampaikan komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
    15. Menjamin upah layak bagi seluruh angkatan kerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online.
    16. Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal serta melindungi buruh kontrak.
    17. Membuka dialog dengan serikat buruh terkait solusi upah minimum dan sistem outsourcing.
    Selain 17 poin di atas, publik juga menyuarakan 8 Tuntutan Rakyat jangka panjang dengan tenggat waktu hingga 31 Agustus 2026.
    Berikut rinciannya:
    1. Bersihkan dan Reformasi DPR secara besar-besaran, termasuk audit independen, tolak mantan koruptor sebagai anggota, menetapkan KPI kinerja, dan menghapus fasilitas istimewa seperti pensiun seumur hidup.
    2. Reformasi Partai Politik dengan kewajiban publikasi laporan keuangan dan memastikan fungsi oposisi berjalan.
    3. Reformasi Perpajakan yang lebih adil, termasuk meninjau ulang transfer APBN ke daerah dan membatalkan rencana kenaikan pajak yang membebani rakyat.
    4. Sahkan RUU Perampasan Aset Koruptor serta memperkuat independensi KPK dan UU Tipikor.
    5. Reformasi Kepolisian agar lebih profesional dan humanis, dengan revisi UU Kepolisian dan desentralisasi fungsi.
    6. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian, termasuk mencabut mandat TNI di proyek sipil seperti food estate.
    7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen, termasuk revisi UU Komnas HAM dan penguatan Ombudsman serta Kompolnas.
    8. Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk evaluasi proyek strategis nasional (PSN), perlindungan masyarakat adat, serta audit tata kelola BUMN.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Influencer Serahkan 17+8 Tuntutan Rakyat ke DPR Hari Ini Megapolitan 4 September 2025

    Influencer Serahkan 17+8 Tuntutan Rakyat ke DPR Hari Ini Megapolitan 4 September 2025

    Influencer Serahkan 17+8 Tuntutan Rakyat ke DPR Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, jejaring organisasi masyarakat sipil, influencer, komunitas, media baru, dan individu, menggelar acara simbolis penyerahan tuntutan kepada DPR RI di Gerbang Pancasila, Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Kamis (4/9/2025).
    Aksi simbolis ini dilakukan untuk menyampaikan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang yang dinilai mewakili keresahan publik terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia.
    Deasy, salah satu perwakilan dan narahubung Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, menegaskan kegiatan ini bukan aksi massa, melainkan bentuk simbolisasi penyampaian aspirasi.
    “Ini sebenarnya bukan aksi, tapi lebih ke simbolisasi penyerahan tuntutan 17+8 aja. Jadi enggak yang kerahkan massa gitu,” kata Deasy saat dihubungi Kompas.com, Kamis.
    Menurutnya, surat berisi tuntutan tersebut sudah terlebih dahulu dikirimkan secara resmi kepada DPR RI.
    “Kasih pernyataan saja sebenarnya. Kalau penyerahan tuntutan sudah dikirimkan secara resmi ke DPR,” ujarnya.
    Deasy menambahkan, agenda yang berlangsung pada pukul 14.30 WIB itu akan berjalan singkat dan tidak memakan banyak waktu.
    “Iya, enggak memakan banyak waktu. Simbolisasi, deklarasi, tanya jawab,” tuturnya.
    Dalam acara simbolis tersebut, sejumlah tokoh publik dijadwalkan hadir, di antaranya Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Andhyta F. Utami (Afu), Fathia Izzati, dan Jerome Polin, bersama perwakilan organisasi masyarakat sipil.
    Selain pernyataan resmi terkait isi tuntutan, kegiatan juga mencakup penyerahan surat formal kepada DPR RI, penjelasan konsekuensi apabila tuntutan jangka pendek tidak dipenuhi hingga 5 September 2025, serta pemaparan rencana kolektif dalam mengawal keterbukaan, dialog, dan akuntabilitas pemerintah setelah tenggat waktu tersebut.
    Deadline 5 September 
    Deadline 31 Agustus 2026
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BEM SI Gelar Demo 4 September di DPR, Aksi Damai #SelamatkanIndonesia Megapolitan 4 September 2025

    BEM SI Gelar Demo 4 September di DPR, Aksi Damai #SelamatkanIndonesia Megapolitan 4 September 2025

    BEM SI Gelar Demo 4 September di DPR, Aksi Damai #SelamatkanIndonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dijadwalkan menggelar aksi damai bertajuk #SelamatkanIndonesia di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025) siang.
    Rencana aksi ini diumumkan secara resmi melalui akun Instagram @bem_si.
    Dalam unggahannya, BEM SI menegaskan keresahan rakyat bukan dipicu oleh aksi turun ke jalan, melainkan oleh praktik korupsi, politisasi hukum, pemelintiran sejarah, hingga kebijakan negara yang dinilai abai terhadap rakyat.
    “Menyelamatkan Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Rakyat harus bersatu, menjaga persatuan, dan tetap lantang bersuara,” tulis BEM SI dalam pengumumannya.
    Aksi ini akan dimulai pukul 13.00 WIB hingga selesai. BEM SI juga mengajak mahasiswa serta elemen masyarakat lain untuk turut hadir menyuarakan aspirasi di kawasan DPR.
    “Iya benar (akan ada aksi damai),” kata Korpus Aliansi BEM SI, Muzammil Ihsan, saat dikonfirmasi
    Kompas.com,
    Kamis.
    Sebuah kiriman dibagikan oleh Aliansi BEM Seluruh Indonesia (@bem_si)
    Hingga pukul 11.00 WIB, pantauan Kompas.com menunjukkan arus lalu lintas di sekitar DPR, mulai dari Jalan Gatot Subroto, Jalan Tentara Pelajar, hingga Jalan Gerbang Pemuda, masih terpantau lancar.
    Belum terlihat massa aksi yang berkumpul di lokasi. Sejumlah aparat kepolisian juga belum tampak berjaga.
    Hanya beberapa personel Brimob dan TNI terlihat berada di pintu Gerbang Pancasila DPR. Mobil dinas maupun kendaraan umum masih bisa keluar masuk tanpa hambatan.
    Hingga berita ini ditayngkan, belum ada informasi resmi terkait jumlah peserta aksi maupun pola pengamanan yang akan diterapkan aparat kepolisian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.