Produk: Pancasila

  • Didemo, Ketua Bapemperda DPRD Jember Berdebat dengan Mahasiswa Soal Perda

    Didemo, Ketua Bapemperda DPRD Jember Berdebat dengan Mahasiswa Soal Perda

    Jember (beritajatim.com) – Perdebatan terjadi antara Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Hanan Kukuh Ratmono dengan mahasiswa, dalam aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kabupaten Jember, Selasa (9/9/2025).

    Pimpinan DPRD Jember dan perwakilan tujuh fraksi menemui para mahasiswa yang tergabung dalam Amarah Masyarakat Jember dengan dikawal aparat kepolisian. Dalam kesempatan itu, mahasiswa mempertanyakan keberpihakan anggota DPRD Jember kepada masyarakat.

    Hanan yang meminta izin untuk berbicara kemudian menjelaskan tentang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Petani. “Insyaallah di minggu depan ini Mas Tabroni (Wakil Ketua Badan Pembentukan Peratutan Daerah) mungkin akan mengundang teman-teman untuk semacam uji publik untuk melengkapi,” katanya.

    Politisi Gerindra inimengatakan, raperda itu sudah digagas sejak dua tahun silam. “Cuma pembahasannya kemarin masih terkendala. Insyaallah dalam waktu dekat (disahkan). Proses penyusunan undang-undang bukan hal mudah,” katanya.

    Tak puas dengan penjelasan Hanan, Muhammad Faizin, salah satu demonstran, mempertanyakan kebijakan-kebijakan prorakyat lainnya. “Contohnya perda pertembakauan, dari tiga hingga empat tahun kemarin kami sudah menuntut itu ke sini. Kami datang beraudiensi dan demonstrasi,” katanya.

    Hanan mengatakan, ada beberapa rancangan perda yang sedang dibahas DPRD Jember. “Insyaallah tahun ini bisa selesai. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Ada kekurangan mungkin, itu kita akui sebagai kekurangan. Kita terbuka untuk kritik dari teman-teman,” jelasnya.
    Wakil Ketua DPRD Jember Widarto mengatakan sejumlah perda sudah digagas dan dibahas di parlemen. “Ada perda tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan yang sedang kita lakukan pembahasan agar segera disahkan. Itu penting untuk kita semuanya,” katanya.

    Widarto sepakat perda pertembakauan yang diterbitkan pada 2003 sudah harus diperbaiki. “Perda itu sudah usang dan kita masyarakat Jember bermayoritas petani tembakau,” katanya.

    Soal revisi perda tembakau itu, Widarto meminta bantuan dari mahasiswa untuk memberi masukan. “Mohon maaf kalau kamu penuh keterbatasan Tapi itulah kami. Bantu kami. Kami bukan dewa tapi bukan berarti kami juga tidak tahu apa-apa. Kami belajar, kami terus memperbaiki dan kami punya empati,” katanya.

    Mahasiswa dipersilakan Widarto untuk hadir di gedung Dewan untuk memberi masukan, “Bahkan berikan kami naskah akademik, berikan kami poin-poin penting untuk diperjuangkan terkait petani tembakau, terkait petani, terkait nelayan,” katanya.

    “Banyak sekali hari ini yang membutuhkan bantuan kita. Kritik soal undang-undang TNI, undang-undang pemilu, soal kebebasan berekspresi, kami sepakat. Tapi sekali lagi kami mohon jaga kondusivitas Jember,” kata Widarto.[wir]

  • Coretan Provokatif “Police Killed People” Muncul Lagi di Kota Pasuruan

    Coretan Provokatif “Police Killed People” Muncul Lagi di Kota Pasuruan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Kota Pasuruan kembali dihebohkan dengan kemunculan coretan bernada provokatif di sejumlah titik. Tulisan “Police Killed People” yang sebelumnya sudah dihapus Satpol PP, kini ditemukan lagi di empat lokasi berbeda.

    Coretan serupa pertama kali terlihat di kawasan Jalan Soekarno Hatta dan simpang empat Kumala. Namun, meski sudah dibersihkan, jejak tulisan itu justru semakin meluas di titik lain.

    Plt Sekretaris Satpol PP Kota Pasuruan, Iman Hidayat, menyebut bahwa petugas menemukan coretan baru di Jalan Cemara, Pasar Besar sisi timur, Gedung Pancasila Jalan Hasanudin, serta di sekitar Klenteng. “Sekarang sudah ada di empat titik baru, dan segera kami hapus,” jelasnya, Selasa (09/09/2025).

    Iman menegaskan bahwa coretan tersebut bersifat provokatif dan bisa memicu keresahan. Oleh karena itu, tim Satpol PP akan memperluas patroli untuk memastikan tidak ada titik lain yang luput dari pengawasan.

    Tulisan yang dibuat dengan cat semprot itu tampak sederhana tanpa gaya artistik khusus. Warna merah dipakai untuk kata “killed”, sementara hitam dipakai untuk kata “police” dan “people”.

    Selain melakukan penghapusan, Satpol PP juga berkoordinasi dengan aparat kepolisian. Harapannya, pelaku bisa segera terungkap agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

    Kasi Humas Polres Pasuruan, Iptu Mintarta, membenarkan bahwa pihaknya tengah mendalami kasus ini. “Kami masih lakukan penyelidikan untuk mencari siapa pelakunya dan apa motifnya,” ungkapnya.

    Menurutnya, penyelidikan dilakukan dengan mengumpulkan bukti di sekitar lokasi. Kamera pengawas atau CCTV di sekitar area juga akan ditelusuri demi mengidentifikasi terduga pelaku.

    Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh pesan dalam coretan tersebut. “Kami harap warga tetap tenang dan tidak mudah terpancing isu yang sengaja dibuat untuk memecah belah,” tambah Mintarta. (ada/but)

  • Cerita Ayah tentang Dhijey, Juara Karate Internasional Korban Kecelakaan Bus ALS
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        8 September 2025

    Cerita Ayah tentang Dhijey, Juara Karate Internasional Korban Kecelakaan Bus ALS Medan 8 September 2025

    Cerita Ayah tentang Dhijey, Juara Karate Internasional Korban Kecelakaan Bus ALS
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Sebuah bus pariwisata milik Antar Lintas Sumatera (ALS) yang mengangkut rombongan 31 atlet karate kecelakaan di Exit Tol Padang–Sicincin, Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Minggu (7/9/2025) malam. 
    Para atlet dari Perguruan Shindoka Sumut tersebut baru saja menyelesaikan Kejuaraan Road to National & Internasional Shukaido Karate Open Series 1 Tahun 2025 yang berlangsung di GOR Universitas Negeri Padang dari 5-7 September 2025.
    Dalam insiden tersebut, dua orang dilaporkan meninggal dunia, yaitu Muhammad Dhijey Lexsie dan Fahri Akbar Assweth, sementara 29 orang lainnya mengalami luka ringan.
    Saat ini, kedua jenazah sedang dalam perjalanan menuju Medan, Sumatera Utara, dan diperkirakan akan tiba di rumah duka pada Selasa (9/9/2025) pukul 02.00 WIB.
    Hedi, ayah Dhijey, mengetahui kabar duka tersebut pada Senin (8/9/2025) pukul 02.00 WIB dini hari.
    Ia menerima informasi bahwa mobil yang ditumpangi anaknya terbalik saat dalam perjalanan pulang ke Medan.
    “Saya dapat kabar waktu di tempat kerja saya di Bagan Batu. Mendengar kabar itu, saya langsung berangkat ke Medan,” ungkap Hedi saat ditemui di rumahnya di Jalan Pancasila, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, pada Senin sore.
    Dhijey berangkat mengikuti kejuaraan bersama abangnya, Juan, dan sebelumnya telah memberi tahu ayahnya tentang keberangkatan mereka ke Padang.
    Hedi menyampaikan, anaknya meninggal dunia bersama dengan teman satu bangkunya di dalam bus, Fahri.
    Namun, ia tidak mengetahui secara detail kondisi anaknya saat kecelakaan terjadi.
    “Saya belum tahu. Mereka hanya mengabari saya jam 2 malam anak saya sudah meninggal,” tambah Hedi dengan air mata yang mengalir.
    Sebagai seorang ayah dari empat anak, Hedi mengenang prestasi putranya yang telah menekuni olahraga karate sejak duduk di kelas 2 Sekolah Dasar (SD).
    Dhijey pernah meraih juara internasional di Belgia saat masih di kelas 6 SD pada 2014.
    Dalam perjalanan karirnya, ia juga sering mewakili perguruannya dalam berbagai turnamen, baik di dalam negeri maupun luar negeri, seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand.
    Prestasi terakhir Dhijey adalah di Kejuaraan Shukaido di Padang, di mana ia meraih juara 1 di Kategori Kumite, juara 1 Beregu Putra, dan juara 1 Best of the Best Junior.
    “Ada 3 kelas yang diambil dan dia dapat emas semua. Emas terakhirnya. Dia anak yang sopan, terkenal aktif latihan, baik dalam bergaul, dan tidak sombong,” tutup Hedi sambil menunjukkan sejumlah komentar netizen di akun Facebook pribadinya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi I DPR tunggu pemerintah soal tuntutan bentuk tim investigasi

    Komisi I DPR tunggu pemerintah soal tuntutan bentuk tim investigasi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan pihaknya menunggu langkah pemerintah soal tuntutan untuk pembentukan tim investigasi independen atas kerusuhan dalam aksi unjuk rasa yang menimbulkan jatuhnya korban.

    Menurut dia, pembentukan tim investigasi itu memerlukan kolaborasi antara berbagai sektor, termasuk pihak intelijen dan aparat keamanan.

    “Jadi bukan DPR saja, tapi kan harus melibatkan baik intelijen, atau aparat keamanan,” kata Dave di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Sejauh ini, dia pun mempersilakan aparat penegak hukum untuk memproses penyelidikan yang sedang berjalan terkait kasus-kasus dari aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerusuhan di berbagai titik pada akhir Agustus lalu.

    Pasalnya, dia menilai bahwa proses penyelidikan masih terus berjalan dan satu per satu kasusnya sudah mulai terkuak.

    “Sembari itu berjalan, nanti terlihat hasilnya seperti apa,” katanya.

    Sebelum, pemengaruh, musisi, komunitas, hingga jejaring organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam kelompok Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah secara langsung menyerahkan dokumen fisik tuntutan rakyat 17+8 ke Dewan Perwakilan Rakyat RI.

    Sejumlah tokoh yang hadir, yaitu Jovial da Lopez, Jerome Polin, Abigail Limuria, Andovi da Lopez, dan Andhyta F. Utami. Mereka menyuarakan tuntutan tersebut di Gerbang Pancasila Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, yang kemudian disambut langsung oleh perwakilan DPR.

    Adapun poin pertama tuntutan itu yakni meminta negara untuk membentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28–30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mantan Amir Jamaah Islamiyah Ungkap Perubahan Sikapnya

    Mantan Amir Jamaah Islamiyah Ungkap Perubahan Sikapnya

    Surabaya (beritajatim.com) – Cahaya bulan dan bintang di langit malam Pantai Kuta, Bali, 12 Oktober 2002 bersinar terang. Tentu tidak tak seterang lampu dari sejumlah klub malam di sepanjang pantai Kuta. Tapi dari cahaya yang menghiasi langit, ratusan turis bersepakat malam itu semesta mendukung mereka untuk bersenang-senang.

    Cuaca cerah. Suara musik dari berbagai klub malam di pantai Kuta saling bertaut. Para turis dari lokal maupun mancanegara berjoget sembari menenggak minuman beralkohol yang sudah dibeli. Hingga saling bercengkrama. Tidak ada yang mengira, malam itu berakhir buruk.

    Tepat pukul 23.05 WITA, ledakan besar terjadi dari Paddy’s Pub dan Sari Club (SC). Dua klub malam favorit turis yang berada di Jalan Legian itu hancur lebur. Potongan tubuh pelaku bom bunuh diri berserakan. Api melahap bangunan. Dilaporkan, 200 orang tewas dalam ledakan dua klub malam itu.

    Sekitar 10 menit kemudian, sebuah bom dengan daya ledak besar juga aktif di wilayah Renon, Denpasar. Bom meledak Tepat di sekitar Kantor Konsulat AS. Cahaya bintang dan bulan yang menghiasi langit Pulau Bali malam itu pun tertutup kepulan asap hitam pekat. Suara musik berganti menjadi suara teriak dan tangis. Bali berduka malam itu. Peristiwa itu lantas dikenal dengan Bom Bali 1. Dalam peristiwa itu, 208 nyawa manusia melayang.

    Peristiwa Bom Bali 1 merupakan salah satu aksi besar yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

    Jamaah Islamiyah merupakan buah dari kelompok Negara Islam Indonesia (NII) yang didirikan oleh Kartosuwiryo pada tahun 1949. Berkembangnya NII melahirkan kelompok militer Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang saat itu mampu menjadi ancaman keamanan NKRI yang masih seumuran jagung.

    Dari berbagai keterangan yang dihimpun dari eks anggota JI. Saat itu mereka memiliki mimpi untuk merubah sistem dan ideologi Indonesia. Mengubah Pancasila dengan konstitusi Islam yang Kaffah. Organisasi yang berdiri pada 1993 akibat perpecahan di kelompok Darul Islam Indonesia ini percaya bahwa dengan jihad yang mereka lakukan, ke depan Indonesia dan sejumlah negara di Asia Tenggara akan menganut sistem islam yang murni.

    Mereka lantas berpandangan sistem pemerintahan di Indonesia harus diganti. Ideologi Pancasila harus berubah. UUD tahun 1945 tidak relevan digunakan sebagai landasan sistem pemerintah dan hukum yang dianut. Tujuannya jelas, Negara Islam yang Kaffah seperti zaman nabi dan sahabat.

    Bom Bali 1 merupakan salah satu tragedi kemanusiaan yang dilakukan anggota JI di Indonesia. Mereka juga bertanggung jawab atas Bom Gereja di 13 kota saat Malam natal tahun 2000, Bom JW Marriot Jakarta Agustus 2003, Bom Bali 2 pada Oktober 2005, hingga mutilasi 3 siswi di Poso.

    Rangkaian kejahatan yang dilakukan oleh kelompok yang terafiliasi dengan Al Qaeda ini sempat membuat masyarakat ketakutan. Memunculkan islamophobia dan menggoyang kerukunan umat beragama di Indonesia. Atas segala yang sudah dilakukan, negara lalu memerangi JI. Negara mengumumkan perang dan menyatakan JI merupakan organisasi terlarang pada 21 April 2008. Penangkapan anggota JI masif dilakukan oleh pihak Densus 88 Anti Teror bersama aparat negara lainnya.

    Walaupun telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang, anggota JI tetap beroperasi secara senyap. Para anggota tetap berani melakukan aktivitas untuk mewujudkan mimpi organisasi walaupun terus diburu oleh aparatur negara.

    Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) lalu ‘melemah’ pasca sejumlah tokoh petinggi ditangkap. Lalu juga adanya konflik internal terkait dengan pro/kontra jihad pasca Bom Bali. Selain itu, negara juga menetapkan UU No 15 tahun 2003 tentang Terorisme pada tahun 2018 untuk memperluas penanganan terhadap kelompok ekstrimis.

    Namun, cara yang paling efektif supaya organisasi Jamaah Islamiyah bubar dan memberhentikan aktivitasnya bukan dengan cara beradu tembakan. Juga bukan dengan cara kekerasan dan represif. Namun dengan komunikasi dan memberikan ruang kepada pimpinan dan para ahli Jamaah Islamiyah untuk berdiskusi.

    Selama menjalani masa penahanan, anggota dan pimpinan JI ‘difasilitasi’ negara untuk mengkaji dan berdiskusi terkait dengan kebenaran paham yang mereka anut. Para ahli ilmu di Jamaah Islamiyah juga diberikan keleluasaan untuk bertukar pendapat dengan ulama dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan kementerian Agama.

    Dari serangkaian proses yang dijalani, ahli ilmu dan pimpinan JI menyadari bahwa paham yang mereka anut selama ini keliru. Paham yang keliru itu dilahirkan dari kesalahan tafsir.

    “Walaupun permasalahan yang ditimbulkan bukan karena seluruh anggota JI. Namun, 80 persen masalah yang ditimbulkan karena mudahnya kami saat itu mengkafirkan orang, lalu paham terorisme, juga radikal. Sehingga perlu ada evaluasi secara internal,” kata mantan Amir (pimpinan tertinggi) Jamaah Islamiyah, Ustadz Para Wijayanto kepada Beritajatim.

    Sebagai mantan Amir Jamaah Islamiyah selama 11 tahun, Ustadz Para Wijayanto menjelaskan dari hasil evaluasi dan kajian yang ia lakukan bersama para ahli alim ulama lainnya tentang cara beragama. Menurut kajian para alim ulama bersama eks JI, Agama harus mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemungkaran. Agama juga harus melindungi akal, jiwa, keturunan, dan harta.

    “Dan kemudian juga ada nilai-nilai universal Islam seperti rahmat, keadilan, persamaan, kebebasan, dan lain-lain. Nah ketika aktivitas organisasi itu bertentangan dengan tiga hal tadi, dengan tujuan syariat, dengan maqasid syariat, dan dengan nilai-nilai universal Islam, maka seharusnya kegiatan itu memang dihentikan. Nah itulah makanya kita menjadikan organisasi ini dibubarkan,” jelasnya.

    Pimpinan JI lantas sepakat untuk kembali ke pangkuan NKRI dengan membawa misi transformasi Ideologi untuk membangun kesadaran baru menuju Wasathiyah (di tengah). Wasathiyah berarti konsep beragama moderat dan menolak sikap ekstrem. Kini para pimpinan eks JI kembali menjadi tulang punggung eksodus anggotanya ke NKRI.

    “Sebenarnya kami sudah mengkaji sebelum ditangkap. Namun, saluran komunikasi ke negara saat itu tidak ada. Jadi pendekatan Densus 88 ke kami bisa dibilang berhasil. Sehingga kami memilih Densus 88 untuk menjadi jembatan kami. Kami memberikan kepercayaan penuh kepada Densus 88,” pungkas Ustadz Para Wijayanto. (ang/but)

  • Hadiri Sedekah Bumi, Yona Bagus Ajak Warga Perkuat Kampung Pancasila

    Hadiri Sedekah Bumi, Yona Bagus Ajak Warga Perkuat Kampung Pancasila

    Surabaya (beritajatim.com) – Tradisi Sedekah Bumi kembali digelar meriah oleh warga Dukuh Watulawang, RT 01 RW 06, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, Minggu (7/9/2025).

    Acara ini dihadiri Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, bersama Camat Sambikerep Iin Trisnoningsih, Lurah Made Widodo Hadi Santoso, dan para ketua RW.

    Dalam kesempatan tersebut, politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini mengajak warga menjaga kondusivitas kota Surabaya melalui penguatan nilai-nilai Kampung Pancasila.

    Dia menyebut pentingnya gotong royong, sikap tenggang rasa, dan tepo sliro di tengah kemajemukan masyarakat.

    “Saya mengajak seluruh warga Dukuh Watulawang untuk bersama-sama menjaga Kota Surabaya dengan memperkuat semangat Kampung Pancasila,” ujar Cak Yebe.

    Menurutnya, nilai kebersamaan perlu terus dipupuk agar lingkungan tetap harmonis dan masyarakat bisa hidup rukun. Dia juga mendorong warga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih untuk membantu sesama yang kurang mampu.

    “Bagi warga yang diberikan kemampuan ekonomi lebih, mari ikut membantu warga yang kekurangan. Kita kuatkan Surabaya agar selalu dalam situasi yang guyub rukun,” tutur Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Cak Yebe mengingatkan bahwa situasi yang tidak kondusif bisa berdampak langsung pada roda perekonomian. Dia menilai stabilitas sosial menjadi kunci agar masyarakat tetap bisa mencari nafkah dengan tenang.

    “Kalau situasi kurang kondusif, perekonomian kita justru semakin memburuk, cari makan pun jadi susah,” tegasnya.

    Selain soal nilai kebersamaan, Cak Yebe juga menerima aspirasi warga terkait sulitnya mengakses dukungan anggaran dari Pemkot Surabaya untuk pelaksanaan tradisi Sedekah Bumi. Dia menyebut banyak RW yang mengeluhkan kendala administrasi.

    “Fakta di lapangan, banyak RW mengaku kesulitan mendapat suport anggaran. Padahal kegiatan ini punya nilai penting dalam menjaga kebersamaan,” ungkap Cak Yebe.

    Menurutnya, alokasi anggaran yang tersedia di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) lebih banyak difokuskan untuk kegiatan kesenian tradisional. Namun, aksesnya tidak mudah karena memerlukan rekomendasi resmi dari dinas terkait.

    “Itupun tidak mudah karena harus melalui rekomendasi Disbudporapar, sehingga banyak panitia lokal tidak bisa langsung mengakses,” jelasnya.

    Sebagai bentuk dukungan, Cak Yebe membantu pelaksanaan Sedekah Bumi di 12 titik wilayah Sambikerep selama September 2025. Dia menilai tradisi ini bukan hanya ritual, tetapi juga warisan budaya yang memperkuat persaudaraan antarwarga.

    “Sedekah bumi bukan hanya ritual, tapi warisan budaya dan perekat persaudaraan. Pemerintah dan masyarakat seharusnya berjalan bersama untuk menjaganya,” katanya.

    Acara Sedekah Bumi di Dukuh Watulawang berlangsung penuh kekeluargaan, diwarnai doa bersama, penampilan kesenian tradisional, dan pembagian tumpeng.

    “Tradisi turun-temurun ini menjadi simbol rasa syukur kepada Allah SWT atas hasil panen dan kesejahteraan yang diterima warga. Mari kita rawat dan jaga bersama, agar Kota Surabaya tidak kehilangan identitasnya,” pungkas Cak Yebe. [asg/but]

  • Ekonom Senior Indef Kenang Kiprah Arif Budimanta di Perekonomian dan Politik

    Ekonom Senior Indef Kenang Kiprah Arif Budimanta di Perekonomian dan Politik

    JAKARTA – Ekonom senior Indef Didik J Rachbini mengenang kiprah mantan staf khusus Presiden ke-7 Bidang Ekonomi Arif Budimanta di bidang ekonomi, politik, Pancasila dan kebijakan publik.

    “Beberapa karyanya membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa menjadi landasan sistem ekonomi Indonesia yang adil, inklusif dan berdaulat,” kata Didik mengutip Antara.

    Karya-karya Arif yang menuai atensi Didik meliputi “Pancasilanomics: Ekonomi Pancasila dalam Gerak” (2019) dan buku tentang “Arsitektur Ekonomi Indonesia”. Didik menilai Arif mengkritisi arah pembangunan yang terlalu liberal melalui buku tersebut, serta mengusulkan desain ekonomi berbasis konstitusi (Pasal 33 UUD 1945).

    Didik mengatakan kepergian Arif harus dikenang sebagai hikmah dalam pelajaran hidup bagi generasi selanjutnya.

    “Arif banyak menulis buku dan artikel di media massa nasional dengan fokus pada isu ketimpangan, UMKM, investasi, dan keberlanjutan,” ujar dia.

    Ketika berkiprah di DPR pada periode 2009—2014, lanjut Didik, Arif dan rekan-rekannya aktif dalam gerakan sunyi, yakni menghidupkan ekonomi konstitusi.

    Bagi Arif, indikator kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi berbasis kebijakan yang liberal.

    “Arif dikenal karena menginisiasi kaukus ini, yang bertujuan memasukkan indikator kesejahteraan masyarakat ke dalam proses penyusunan APBN, bekerja sama dengan lintas fraksi,” kata dia.

    Didik juga mengatakan bahwa Arif Budimanta memiliki peran di dalam ranah sosial dan pendidikan, yakni sebagai pengurus Yayasan Wakaf Paramadina.

    Intelektual dan akademisi di yayasan dan kampus tersebut sangat aktif dalam diskursus publik dan memberikan kritik terhadap kebijakan publik dan ekonomi politik secara luas.

    “Kepergiannya terlalu cepat karena masih berusia muda, tetapi takdir tidak bisa kita tolak, sehingga kita ikhlas melepas kepergiannya,” kata Didik.

    Mantan Staf Khusus Presiden ke-7 Joko Widodo, Arif Budimanta yang saat ini merupakan Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata PP Muhammadiyah, meninggal dunia pada Sabtu, pukul 00.06 WIB.

    Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Bisnis Muhadjir Effendy saat dihubungi membenarkan kabar meninggalnya Arif Budimanta.

  • Mantan Wabup Jember Gus Firjaun: Akar Persoalan Negeri Ini adalah Ketidakadilan

    Mantan Wabup Jember Gus Firjaun: Akar Persoalan Negeri Ini adalah Ketidakadilan

    Jember (beritajatim.com) – Muhammad Balya Firjaun Barlaman alias Gus Firjaun, Wakil Bupati Jember, Jawa Timur, 2021-2025, menegaskan perlunya pemerintah mengatasi ketidakadilan yang menjadi akar persoalan di Indonesia.

    Menurut Firjaun, keadilan adalah perintah agama dan sila Pancasila yang penting untuk ditegakkan. “Maka ketika kemudian tidak adil, ya sudah, akhirnya menimbulkan endapan-endapan kekecewaan,” katanya, Sabtu (6/9/2025).

    Endapan-endapan tersebut, lanjut Firjaun, semakin hari menumpuk dan bisa menyebabkan orang berbuat ekstrem. “Tindakan ekstrem bisa karena ajaran, doktrin, bisa karena situasi, bisa karena kecewa,” kata Firjaun.

    “Kalau problem solving-nya saja tanpa melihat akarnya dan menangani akar masalah, sampai kapanpun terus seperti ini,. Intinya keadilan. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Firjaun.

    Keadilan ini, menurut Firjaun, hendaknya diterapkan dalam kebijakan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Komitmen keadilan pemerintah bisa dilihat dari konsistensi penegakan hukum. “Ini sudah disinyalemenkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, bahwa rusaknya atau hancurnya umat-umat terdahulu karena tidak ada keadilan dalam hukum,” katanya.

    “Rusaknya ‘umatku’ (umat Islam) juga sama: ketika pembesar melakukan kesalahan, hukum tidak menyentuh. Tapi ketika orang kecil melakukan kesalahan, pelanggaran, maka hukum ditegakkan. Sampai kemudian beliau menggambarkan: ‘andai kata Fatimah putriku mencuri, akan saya potong tangannya’. Nah, ini kan contoh, betapa Kanjeng Nabi secara spirit siap untuk menegakkan hukum,” kata Firjaun.

    Firjaun meminta semua pihak, terutama pemerintah, mengambil hikmah dari rangkaian kejadian akhir-akhir ini. “Jangan antikritik dan tidak mau mendengarkan aspirasi orang lain. Harus bisa berkolaborasi dengan semua pihak, karena kalau ditangani sendirian tidak bisa, gak akan mampu,” katanya.

    Firjaun meminta pemerintah bekerja tidak dengan prinsip asal atasan senang. “Ketika semua dibicarakan baik-baik, sebagai pemimpin, bisa berkolaborasi, mau mendengarkan, belajar mendengarkan dari orang lain, inovatif, bisa mencari solusi-solusi,” katanya.

    Hati nurani, kata Firjaun, harus menjadi panduan sebelum mengeluarkan kebijakan. “Saya yakin mana yang layak, mana yang tidak layak, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas, nurani kita bicara soal itu. Pasti ada ada sinyal dari nurani kita,” katanya. [wir]

  • Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Program Anggota DPR RI

    Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Program Anggota DPR RI

    Sumenep (beritajatim.com) – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI, MH. Said Abdullah mendorong pemuda dan mahasiswa menjadi agen perubahan bangsa melalui Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Sabtu (06/09/2025).

    Sosialisasi tersebut menekankan pentingnya pemahaman nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di kalangan generasi muda. Hadir sebagai nara sumber adalah Ketua dan Sekretaris BEM Sumenep, M. Salman Farid dan Moh. Nurul Hidayatullah. Sedangkan dua tenaga ahli MH. Said Abdullah, yakni Moh. Fauzi dan Slamet Hidayat juga ikut mendampingi jalannya kegiatan tersebut.

    Dalam pemaparannya, M. Salman Farid menegaskan peran penting pemuda dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, pemuda dengan intelektualitasnya telah menjadi motor penggerak perubahan yang menyatukan nusantara.

    “Kemajuan suatu bangsa dimulai dari generasi mudanya. Mari kita junjung tinggi semangat kebangsaan,” ajaknya kepada mahasiswa dan pemuda yang hadir.

    Ia mengingatkan agar pemuda Indonesia terus meneguhkan semangat kebhinekaan dan menjaga keutuhan bangsa demi kemajuan yang berkelanjutan. Menurutnya, generasi muda merupakan penerus dalam memajukan bangsa.

    “Empat pilar kebangsaan ini penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jiwa nasionalisme dan partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa harus terus dijaga oleh kalangan pemuda,” tandas Salman Farid.

    Sementara Moh. Nurul Hidayatullah menekankan bahwa Empat Pilar Kebangsaan adalah fondasi yang harus terus dijaga. Dirinya mengaitkan nilai tersebut dengan tradisi gotong royong yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

    “Para pendiri bangsa mengambil makna dari adat, istiadat, dan kebudayaan kita, lalu merumuskan nilai-nilai tersebut menjadi Pancasila. Nilai ketuhanan sebagai sila pertama mencerminkan kepercayaan masyarakat Indonesia akan Tuhan, terlepas dari perbedaan agama,” paparnya.

    Ia menambahkan, isi Pancasila tetap relevan dan tidak lekang oleh waktu, bahkan setelah delapan dekade kemerdekaan Indonesia. Hal ini menjadi pengingat bagi generasi saat ini untuk terus menjaga dan meneruskan warisan para pendiri bangsa.

    Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini juga membuka ruang interaktif dalam sesi tanya jawab untuk memberikan kesempatan bagi peserta mengemukakan pendapat dan memperdalam pemahaman. Antusiasme peserta yang tinggi menunjukkan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini cukup menarik minat dan perhatian pemuda sebagai generasi penerus bangsa. (tem/kun)

  • Ini Warisan Pemikiran Arif Budimanta soal Kesejahteraan dan Ekonomi Berdaulat – Page 3

    Ini Warisan Pemikiran Arif Budimanta soal Kesejahteraan dan Ekonomi Berdaulat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kabar duka datang dari dunia ekonomi dan politik Indonesia. Ekonom senior dan mantan Staf Khusus Presiden, Arif Budimanta, meninggal dunia pada Sabtu, pukul 00.06 WIB. Saat ini, Arif menjabat sebagai Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata PP Muhammadiyah. Kabar ini juga telah dibenarkan oleh Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Bisnis, Muhadjir Effendy.

    Kepergian Arif Budimanta yang begitu cepat meninggalkan duka mendalam bagi rekan-rekan dan para intelektual. Salah satunya adalah ekonom senior Indef, Didik J. Rachbini. Didik mengenang sosok Arif sebagai seorang yang mendedikasikan diri pada ekonomi, politik, Pancasila, dan kebijakan publik.

    “Kepergiannya terlalu cepat karena masih berusia muda, tetapi takdir tidak bisa kita tolak, sehingga kita ikhlas melepas kepergiannya,” kata Didik dikutip dari Antara, Sabtu (6/9/2025).

    Didik J. Rachbini menyoroti berbagai karya Arif, terutama yang membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan sistem ekonomi Indonesia yang adil dan berdaulat.

    Karya-karya tersebut, seperti buku “Pancasilanomics: Ekonomi Pancasila dalam Gerak” (2019), menuai perhatiannya. Didik menilai, melalui buku-buku tersebut, Arif mengkritisi arah pembangunan yang cenderung liberal dan mengusulkan desain ekonomi yang berbasis pada konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.

    “Beberapa karyanya membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa menjadi landasan sistem ekonomi Indonesia yang adil, inklusif dan berdaulat,” kata Didik.