Xcloud.id

Produk: Pancasila

  • Memelihara Kesaktian Pancasila di Era Global

    Memelihara Kesaktian Pancasila di Era Global

    untuk menjaga agar Pancasila tetap sakti, bangsa ini perlu menengok keteladanan para pendiri negara, seperti Bung Karno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir dan Agus Salim

    Kuala Lumpur (ANTARA) – Setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan ajakan untuk merenungi kembali perjalanan bangsa ketika dasar negaranya diuji begitu keras dan hampir digantikan dengan ideologi lain.

    Ditetapkannya 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila merujuk pada peristiwa 30 September hingga 1 Oktober 1965, ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan pemberontakan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Upaya itu gagal. Pancasila tetap tegak berdiri sebagai dasar negara sekaligus perekat bangsa, menjadi fondasi pemersatu masyarakat Indonesia yang majemuk.

    Kini, enam dekade sejak tragedi tersebut, dunia telah banyak berubah. Komunisme runtuh seiring bubarnya Uni Soviet yang diikuti sejumlah negara di Eropa Timur. Persaingan ideologi yang dulu begitu keras berganti wajah.

    Kapitalisme dengan pasar bebas, globalisasi kultural, dan penetrasi digital kini mendominasi hampir seluruh sendi kehidupan. Hegemoni baru muncul dalam bentuk ekonomi global yang menekan, budaya pop instan, hingga teknologi digital yang kerap mencabut manusia dari akar tradisinya.

    Pertanyaan mendasar yang kemudian hadir adalah apakah Pancasila masih relevan di era global, dan apakah masih sakti?

    Menjawab pertanyaan tersebut, Pancasila semestinya masih tetap sakti. Apabila di masa Perang Dingin, Pancasila terbukti sakti menghadapi tantangan ideologi lain dan berhasil mempertahankan keutuhan NKRI, maka di era global Pancasila seharusnya tetap sakti menghadapi setiap tantangan baru.

    Di tengah perubahan global, Pancasila bukan sekadar kompromi politik pendiri bangsa, melainkan pedoman hidup yang menghadirkan sejumlah keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif, antara hak warga negara dan kewajiban sosial, antara keterbukaan global dan kearifan lokal. Nilai-nilai inilah yang menjaga identitas bangsa agar tidak hanyut dalam arus pasar bebas dan homogenisasi budaya.

    Tantangan terbesarnya adalah memelihara kesaktian Pancasila dan mengimplementasikan dalam praktik nyata. Di sinilah sering kali kita gagal. Korupsi, kolusi, dan nepotisme masih menggurita. Ketimpangan sosial-ekonomi semakin melebar.

    Selain itu, politik identitas sesekali muncul menantang semangat persatuan. Intoleransi masih menyisakan luka di berbagai daerah. Semua ini menunjukkan bahwa kesaktian Pancasila kini diuji bukan oleh ideologi asing, melainkan oleh praktik kehidupan bangsa sendiri.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Mojokerto Fasilitasi Sertifikasi Halal, Benpas Disiapkan Jadi Zona Kuliner Halal

    Pemkot Mojokerto Fasilitasi Sertifikasi Halal, Benpas Disiapkan Jadi Zona Kuliner Halal

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mendapatkan sertifikasi halal, khususnya di sektor makanan dan minuman. Tahun ini, fasilitasi halal kembali diberikan kepada para pedagang kuliner di kawasan Jalan Benteng Pancasila (Benpas).

    Tak hanya kuliner, fasilitasi sertifikasi halal juga berlaku bagi industri kreatif lainnya, seperti batik dan alas kaki. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyebutkan potensi kuliner Kota Mojokerto sangat besar. Setiap akhir pekan, wisatawan dari berbagai daerah datang untuk menikmati ragam kuliner yang semakin berkembang.

    “Kalau kemudian kita kumpulkan dalam satu area dan seluruh pedagang kulinernya sudah bersertifikat halal, maka kita bisa membranding Kota Mojokerto sebagai zona kuliner halal,” ungkapnya, saat pengarahan fasilitasi halal bagi PKL Benpas di Sentra IKM Batik Maja Bharama Wastra, Selasa (30/9/2025).

    Menurutnya, hal tersebut akan lebih menarik, khususnya bagi wisatawan muslim karena ada jaminan kehalalan dari semua makanan dan minuman yang dijual. Ning Ita (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa sertifikasi halal bagi pelaku usaha makanan dan minuman bukan sekadar kewajiban mengikuti regulasi, melainkan juga bentuk ketaatan terhadap ajaran Rasulullah Muhammad SAW.

    “Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa diterimanya ibadah kita itu tidak hanya terkait dengan makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kita yang harus halal. Kita melaksanakan sebuah program yang memang ingin memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Mojokerto dengan meningkatkan kesejahteraan warga melalui potensi sektor mikro yang luar biasa banyak,” katanya.

    Upaya Pemkot Mojokerto dalam menghadirkan produk halal tersebut juga mendapat apresiasi melalui Syariah Award 2025. Meski begitu, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini menekankan bahwa capaian penghargaan bukanlah tujuan utama. [tin/ian]

  • Ada Hari Libur Nasional Oktober 2025? Cek di Sini – Page 3

    Ada Hari Libur Nasional Oktober 2025? Cek di Sini – Page 3

    Meski tidak ada hari libur nasional, bulan Oktober 2025 tetap diwarnai oleh berbagai peringatan hari penting, baik nasional maupun internasional. Peringatan-peringatan ini memiliki makna historis dan budaya mendalam, namun tidak ditetapkan sebagai tanggal merah.

    Beberapa hari penting nasional yang diperingati pada Oktober 2025 meliputi Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober, Hari Batik Nasional pada 2 Oktober, Hari TNI pada 5 Oktober, serta Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober. Peringatan-peringatan ini menjadi momen reflektif bagi bangsa.

    Selain itu, terdapat juga peringatan hari penting internasional seperti Hari Kesehatan Mental Sedunia pada 10 Oktober dan Hari Pangan Sedunia pada 16 Oktober. Meskipun tidak libur, peringatan ini dapat menjadi pengingat akan isu-isu penting yang relevan bagi masyarakat global.

  • Presiden Prabowo Minta Elit Politik, Lakukan Demokrasi Tanpa Dendam

    Presiden Prabowo Minta Elit Politik, Lakukan Demokrasi Tanpa Dendam

    Bisnis.com, CILEUNGSI – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus dijalankan dengan penuh persaudaraan, tanpa dendam dan permusuhan politik.

    Prabowo mengatakan, persaingan politik adalah hal wajar dan harus terjadi dalam pemilihan umum, baik legislatif maupun kepala daerah. Namun, ia menekankan bahwa setelah kontestasi usai, semua pihak harus bersatu demi rakyat.

    “Demokrasi artinya kita harus bersaing, tapi bersaingnya itu dalam pemilihan sekali 5 tahun. Bersaing jangan bermusuhan, jangan dendam. Dalam sepak bola hanya satu yang juara umum, yang kalah harus dukung yang menang karena kita semua bekerja untuk rakyat,” ujar Prabowo, Senin (29/9/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa rakyat tidak menginginkan pemimpin yang saling bermusuhan di tingkat elit politik. Menurutnya, paradigma lama politik yang penuh gontok-gontokan sudah tidak relevan, karena bangsa ini telah sepakat berlandaskan pada ideologi Pancasila.

    “Rakyat kita tidak suka pemimpin penuh dendam. Kalau masih pakai paradigma lama, paradigma perang ideologi, itu salah. Kita sudah sepakat ideologi kita Pancasila,” tegasnya.

    Prabowo juga mencontohkan pentingnya kerja sama lintas partai. Ia menyebut dirinya dapat bekerja sama dengan tokoh dari partai lain demi kepentingan rakyat.

    “Gubernur DKI dari partai lain tidak ada masalah. Sama dengan Gubernur Jawa Barat yang dari Gerindra, kalau brengsek saya usut, tapi saya yakin tidak,” tandas Prabowo.

    Sementara itu, pada saat yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto meminta para profesor, akademisi, dan pakar Indonesia untuk menggunakan ilmu serta kepintarannya demi menyelamatkan kekayaan bangsa agar dapat dinikmati sepenuhnya oleh rakyat.

    Prabowo menyoroti kondisi selama 25 tahun terakhir di mana aliran kekayaan Indonesia lebih banyak keluar negeri daripada tinggal di dalam negeri. Menurutnya, hal itu harus segera dibenahi dengan perbaikan sistem.

    “Saya minta profesor-profesor yang pintar-pintar gunakan kepintaranmu untuk kepentingan bangsa. Analisa data, pelajari, yakini. Masa 25 tahun kita tidak bisa analisa bahwa lebih banyak kekayaan kita keluar dari Indonesia? Ini segera harus kita ubah,” ungkapnya.

  • Presiden Prabowo Minta agar Pejabat Daerah dari Partai Gerindra Tidak Arogan

    Presiden Prabowo Minta agar Pejabat Daerah dari Partai Gerindra Tidak Arogan

    Bisnis.com, BOGOR  – Presiden Prabowo Subianto meminta agar kader Gerindra yang sudah menjadi bupati dan walikota tidak angkuh dan anggar jago di depan rakyat.

    Dia mengatakan bahwa ada kader Gerindra yang setelah diangkat jadi bupati dan walikota, melakukan sikap arogan. Prabowo menegaskan agar para pejabat daerah menjadi pelayan rakyat.

    “Tapi jangan salah saya tahu ada kader-kader Gerindra yang begitu jadi Bupati, walikota jadi petantang-petenteng [arogan dan angkuh],” ungkapnya, Selasa (30/9/2025).

    Dia juga mengatakan bahwa rakyat tidak suka pemimpin yang penuh dendam. Presiden Prabowo menuturkan bahwa rakyat Indonesia tidak suka pemimpin di atas itu gontok-gontokan, salah, keliru.

    Prabowo juga mengajak agar semua pemimpin daerah bersikap lebih bijak dan tidak menggunakan paradigma lama, tetapi tetaplah menggunakan ideologi Pancasila. Menurutnya, pemimpin tidak perlu perang ideologi, sebab yang sudah disepatik adalah Pancasila. 

    “Politik kita harus politik yang dewasa. Politik kita harus politik Indonesia, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi kita harus demokrasi yang santun, demokrasi yang penuh persaudaraan,” katanya.

    Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa dirinya tidak pernah keberatan bila bekerja sama dengan kepala daerah dari partai lain, sebab tujuan kerja sama tersebut adalah untuk kepentingan rakyat.

    Di saat yang bersamaan dia juga menyinggung bahwa mau bekerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono yang tidak dari Partai Gerindra. Prabowo mengatakan bila Pramono tidak mau, maka yang rugi adalah rakyatnya.

    Dia juga berkelakar bahwa Gubernur Jawa Barat berasal dari Gerindra, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi. Prabowo mengatakan bahwa Dedi juga sudah bekerja dengan benar, tetapi bila tidak bekerja dengan benar, maka Prabowo akan mengusut kepala daerah yang tidak benar.

  • Memelihara Kesaktian Pancasila di Era Global

    Pancasila dan politik tanpa dendam

    Dengan landasan pada Pancasila, politik memang harus disikapi secara dewasa

    Bondowoso (ANTARA) – Bangsa Indonesia pernah larut dalam trauma berkepanjangan terkait pengkhianatan terhadap Pancasila. Puncaknya adalah Gerakan 30 September (G30S)/ PKI pada tahun 1965.

    Setelah peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah jenderal TNI oleh PKI yang ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan paham komunis, bangsa kita kemudian terseret pada dendam politik yang nyaris tak berkesudahan.

    Pemerintahan Orde Baru, demi menjaga kesetiaan pada Pancasila, memberangus semua anggota PKI, bahkan hingga ke anak turunannya yang tidak tahu menahu dengan pilihan dan perilaku politik orang tua atau kakek neneknya, juga kena getahnya.

    Para anak turun PKI itu harus menghadapi konsekuensi dari pilihan ideologinya, sehingga hidupnya serba dibatasi. Se-Pancalais apapun perilaku anak turunan dari PKI itu, tetap akan dicap sebagai kelompok yang anti-Pancasila.

    Dengan landasan demi menjaga Pancasila, gerakan mereka yang terkait dengan PKI dibatasi. Pembatasan itu, bukan hanya kiprah di politik, tapi juga untuk urusan ekonomi dan sosial. Bahkan, segala tindakan mereka selalu diwaspadai.

    Pancasila tetap menjadi pegangan bersama, meskipun situasi dan keadaan terus berubah. Sistem politik bangsa ini memasuki babak lanjutan, setelah Era Reformasi lahir menggantikan Orde Baru. Indonesia memasuki etape hidup bernegara, dengan menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka.

    Pedoman pada ideologi Pancasila yang mengalami hantaman gelombang situasi politik dan keamanan, bahkan hingga titik paling kritis, telah membuktikan bahwa Pancasila memang sakti. Bangsa Indonesia tetap teguh berpegangan pada dasar Pancasila, meskipun praktiknya, terus menerus perlu disempurnakan.

    Pada akhirnya, sikap politik yang didasari oleh dendam, yang dalam falsafah Pancasila tidak memiliki tempat untuk tumbuh dan berkembang, sudah tidak berlaku.

    Pancasila kembali menghadapi ujian kesaktian ketika pilihan bangsa ini jatuh pada sistem demokrasi terbuka, salah satunya dengan pemilihan langsung oleh rakyat untuk menentukan presiden dan wakil presiden, termasuk kepala daerah.

    Sebagai pendatang baru dalam praktik sistem politik dengan pemilihan umum langsung, bangsa ini menghadapi riak-riak yang sempat mengkhawatirkan. Pada pemilihan presiden, kubu yang satu dengan kubu lainnya saling adu argumen dan strategi untuk memenangkan calon.

    Bahkan, tidak jarang, para pendukung calon itu saling menyerang, hingga muncul istilah kelompok cebong dan kadrun. Muncul kekhawatiran bangsa ini akan terpecah belah.

    Meskipun demikian, Pancasila kembali menunjukkan kesaktiannya. Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, meskipun tidak sepanas pilpres sebelumnya, juga terjadi riak-riak terkait dengan dukung mendukung calon.

    Satu hari menjelang peringatan peringatan Hari G30S PKI, Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politiknya yang tidak menyimpan dendam pada pesaingnya di ajang pesta demokrasi itu.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gayung untuk Sepiring Nasi, Kisah Garda Pangan Melawan Sampah Makanan

    Gayung untuk Sepiring Nasi, Kisah Garda Pangan Melawan Sampah Makanan

    Bisnis.com, JAKARTA – Banyak cerita dari piring di kota besar dengan makanannya berlimpah. Restoran berlomba menampilkan menu cantik, pesta hajatan penuh meja prasmanan, dan pasar modern dengan rak yang selalu penuh. 

    Namun di balik gemerlap itu, ada jutaan ton makanan terbuang setiap tahun. Ironisnya, di lorong-lorong kota dan desa terpencil, masih banyak keluarga yang sulit sekadar makan dua kali sehari.

    Kehadiran Garda Pangan menunjukkan bahwa jurang ini bisa dijembatani. Apa yang dianggap sisa di satu tempat, bisa jadi penyelamat di tempat lain. Apa yang dianggap cacat di mata pasar, bisa jadi nutrisi penting bagi tubuh yang lapar.

    Kevin Gani dan para relawan tidak sekadar mengangkut makanan. Mereka mengubah paradigma. Bahwa setiap butir nasi, setiap potong roti, setiap sayuran yang “tidak cantik” punya nilai. Nilai gizi, nilai ekonomi, nilai moral, bahkan nilai spiritual.

    Cerita ini dimulai Kevin dari sebuah sudut di Joyoboyo, Surabaya, seorang perempuan renta menyambut kedatangan relawan Garda Pangan dengan senyum tipis. Rambutnya memutih, tubuhnya ringkih, dan hidupnya sebatang kara di sebuah gubuk reyot. Ketika relawan hendak memindahkan makanan sumbangan ke piringnya, nenek itu kebingungan. 

    Dia tidak punya piring, bahkan mangkuk sederhana pun tak ada. Akhirnya, dia meraih sebuah gayung plastik yang sudah kusam, biasanya dipakai untuk menimba air. Dari situlah makanan itu disajikan—di sebuah gayung kotor yang seharusnya bukan wadah makan.

    Bagi Kevin Gani, pengalaman itu menjadi titik balik. Dia saat itu masih seorang mahasiswa yang menjadi sukarelawan baru di Garda Pangan, sebuah komunitas yang bergerak menyelamatkan pangan berlebih. 

    “Saya kaget, ternyata di kota sebesar Surabaya masih ada orang yang makanannya sangat terbatas, bahkan piring pun tak punya,” kenangnya saat dihubungi Bisnis.

    Tak lama setelah pertemuan itu, si nenek meninggal dunia. Kisah ini membekas dan meneguhkan langkah Kevin untuk terjun lebih dalam, hingga kini dia dipercaya sebagai Ketua Yayasan Garda Pangan.

    Kisah nenek Joyoboyo hanya secuil potret dari ketidakadilan pangan di Indonesia. Di satu sisi, berjuta ton makanan terbuang setiap tahun. Di sisi lain, jutaan orang berjuang keras untuk sekadar bisa makan dua kali sehari. Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2021 memperkirakan Indonesia membuang 23–48 juta ton makanan setiap tahun dalam kurun 2000–2019. Jumlah itu setara memberi makan 61–125 juta orang, atau hampir separuh populasi negeri ini.

    Data dan Estimasi Timbulan Sampah Makanan Tahun 2019-2023

    No.

    Tahun

    SIPSN (ribu ton)

    SIPSN dan Estimasi (ribu ton)

    1

    2019

    9.065

    22.354

    2

    2020

    8.701

    22.642

    3

    2021

    8.540

    22.666

    4

    2022

    11.688

    23.001

    5

    2023

    7.053

    23.318

    Catatan : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

    Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Bappenas) 2024 (diolah)

    Lebih ironis lagi, laporan FAO (Food and Agriculture Organization) menyebutkan, 45 persen sampah rumah tangga Indonesia adalah sisa makanan. Buangan ini bukan sekadar mubazir, tetapi juga berbahaya. Ketika menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA), makanan membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas ini 21 kali lebih berbahaya daripada karbon dioksida dalam memicu perubahan iklim. Pada 2005, ledakan TPA Leuwigajah, Jawa Barat, yang disebabkan akumulasi gas metana dari timbunan sampah, menewaskan lebih dari 140 jiwa.

    “Kalau dilihat, TPA-TPA di Indonesia itu sebenarnya bom waktu. Komposisi terbesar sampahnya makanan, dan itu yang paling gampang menghasilkan metana,” ujar Kevin.

    Di tengah kondisi tersebut, lahirlah Garda Pangan—sebuah inisiatif untuk menjembatani jurang besar antara surplus pangan dan kelaparan. Sejak berdiri pada 2017, mereka berkomitmen menyelamatkan makanan berlebih agar tidak masuk ke TPA, lalu menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Namanya diambil dari kata “garda”—barisan terdepan yang menjaga—dan “pangan”, yang artinya makanan. Harapannya sederhana tetapi visioner: menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan pangan sekaligus melawan kelaparan.

    Deretan Negara Penghasil Sampah Makanan Terbesar di Dunia

    Peringkat

    Negara

    Sampah Makanan Rumah Tangga

    (juta ton/tahun)

    1

    China

    108,67

    2

    India

    78,19

    3

    Pakistan

    30,75

    4

    Nigeria

    24,79

    5

    Amerika Serikat

    24,72

    6

    Brasil

    20,29

    7

    Mesir

    18,09

    8

    Indonesia

    14,73

    Sumber: UNEP Food Waste Index Report 2024

    Dari Gerakan Akar Rumput ke Jaringan Nasional

    Seiring waktu, Garda Pangan semakin dikenal sebagai pionir food bank di Indonesia. Mereka tak hanya beroperasi di Surabaya, tetapi juga menjalin kerja sama dengan komunitas di kota lain. Konsep “rescue food” yang mereka gaungkan mulai diadopsi di berbagai tempat.

    Kevin dan timnya bahkan sering diundang berbicara dalam forum internasional tentang ketahanan pangan dan keberlanjutan. Meski begitu, ia tetap rendah hati.

    “Kami ini hanya memindahkan makanan dari tempat berlebih ke tempat yang kurang. Sederhana, tapi kalau dilakukan terus, dampaknya besar,” ujarnya.

    Bagi Garda Pangan, setiap butir nasi punya makna. Karena itu, strategi utama mereka adalah food rescue—menyelamatkan makanan berlebih dari tempat-tempat yang biasanya membuangnya. Hotel, restoran, toko roti, hingga katering menjadi mitra penting. Setiap hari, relawan menjemput makanan surplus, memilahnya di food bank, lalu mendistribusikan ke komunitas yang membutuhkan.

    Makanan yang diselamatkan biasanya masih layak konsumsi: roti yang mendekati tanggal kadaluarsa, nasi kotak sisa rapat, lauk-pauk pesta, hingga buah dan sayuran segar. 

    “Kami punya standar ketat. Kalau tidak layak makan untuk kami sendiri, ya tidak kami salurkan. Keselamatan penerima tetap nomor satu,” jelas Kevin.

    Tabel Food Waste: Ini 5 makanan yang paling banyak terbuang

    Peringkat

    Jenis Makanan

    Jumlah Terbuang per Tahun

    Penyebab Utama

    1

    Roti

    ± 900.000 ton

    Kelebihan produksi & konsumsi

    2

    Kentang

    ± 750.000 ton

    Pembelian berlebihan, pembusukan, ketidaksempurnaan estetika

    3

    Susu

    ± 490.000 ton

    Kedaluwarsa, penyimpanan tidak tepat, kelebihan produksi

    4

    Pisang

    ± 190.000 ton

    Terlalu matang, cacat kosmetik

    5

    Salad & Sayuran (selada, tomat, mentimun, sayuran berdaun)

    ± 170.000 ton

    Pembusukan, pembelian berlebihan, standar kualitas pengecer

    Sumber: Waste Managed

    Prosesnya sederhana tapi rapi. Begitu makanan tiba, tim melakukan pemeriksaan kualitas: suhu, aroma, tekstur. Setelah lolos, makanan dikemas ulang dengan higienis, kemudian segera dibagikan ke panti asuhan, rumah singgah, warga marjinal, bahkan pemulung di sekitar TPA.

    Selain makanan matang, Garda Pangan juga fokus pada hasil panen yang ditolak pasar. Inilah yang mereka sebut gleaning. Relawan terjun langsung ke lahan petani, memetik sayuran atau buah yang cacat bentuk—wortel terlalu pendek, timun bengkok, atau jeruk bernoda.

    “Padahal gizinya sama, cuma penampilannya saja yang tidak sesuai standar pasar modern. Kalau dibiarkan, petani bisa rugi besar,” kata Kevin.

    Hasil gleaning ini kemudian didistribusikan ke penerima manfaat. Ada pula yang diolah menjadi produk turunan, misalnya jus atau selai, sehingga nilai jualnya kembali. Dengan cara ini, Garda Pangan bukan hanya memberi makan orang lapar, tetapi juga menyelamatkan penghasilan petani.

    Meski demikian, tidak semua makanan bisa diselamatkan. Ada yang sudah terlalu basi atau rusak. Untuk sisa-sisa ini, Garda Pangan punya pendekatan inovatif: biokonversi menggunakan larva black soldier fly (BSF), atau yang lebih dikenal sebagai maggot.

    Sisa makanan yang tidak layak konsumsi manusia diberikan ke koloni maggot. Dalam waktu singkat, larva-larva itu mengurai sisa organik menjadi biomassa. Hasilnya, dua manfaat sekaligus: maggot bisa dijadikan pakan ternak, sementara residunya menjadi pupuk organik.

    “Dengan maggot, benar-benar zero waste. Bahkan yang tadinya sampah bisa jadi sumber ekonomi baru,” ujar Kevin.

    Bagi Kevin, perjuangan pangan bukan sekadar soal logistik atau nutrisi. Ia melihatnya sebagai wujud nyata dari nilai-nilai Pancasila. “Keadilan sosial itu ya termasuk soal akses makanan. Jangan ada yang kenyang berlebihan sementara tetangganya lapar,” tegasnya.

    Karena itu, Garda Pangan selalu mengedepankan prinsip inklusif dan kolektif. Mereka percaya bahwa pangan adalah hak, bukan privilese. Dalam setiap distribusi, mereka tidak membedakan latar belakang agama, etnis, atau status sosial. Siapa yang butuh, dialah yang berhak menerima.

    Visi ini tentu ambisius, tetapi Kevin yakin langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Ia sering mengutip pepatah: “Mengurangi kelaparan bukan dimulai dari satu juta porsi, tapi dari satu porsi yang diselamatkan.”

    Garda Pangan ingin menjadi katalis, mendorong lebih banyak pihak untuk bergerak. Dari rumah tangga yang mulai menghabiskan makanan, restoran yang menyumbangkan surplus, hingga pemerintah yang membuat regulasi pro-pangan berkelanjutan.

    “Kalau semua pihak bergerak, saya percaya kita bisa menuju Indonesia tanpa lapar,” pungkas Kevin.

    Aktivitas yayasan membawanya menerima 15th SATU (Semangat Astra Terpadu Untuk) Indonesia Awards di Menara Astra, Jakarta, 29 Oktober 2024. Anugerah ini dari konglomerasi Astra International. Kevin menerima penghargaan bertaraf nasional untuk kategori lingkungan sebagai Pejuang Pangan Berkelanjutan.

  • Imbauan Pengibaran Bendera Setengah Tiang 30 September 2025

    Imbauan Pengibaran Bendera Setengah Tiang 30 September 2025

    Jakarta –

    Pemerintah mengeluarkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang pada 30 September 2025. Imbauan ini disampaikan melalui surat edaran resmi dalam rangka memperingati peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S.

    Pengibaran bendera setengah tiang bukan hanya simbol penghormatan, tetapi juga sarana mengingat kembali sejarah bangsa. Lantas, apa isi imbauan tersebut, bagaimana tata cara pengibaran, dan apa latar belakang peristiwa yang diperingati?

    Imbauan Pengibaran Bendera Setengah Tiang

    Kementerian Kebudayaan RI melalui Surat Edaran Nomor 8417/MK.L/TU.02.023/2025 mengimbau seluruh masyarakat, instansi pemerintah, serta lembaga pendidikan untuk mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang pada 30 September 2025.

    Pengibaran ini merupakan bentuk penghormatan kepada para korban yang gugur dalam peristiwa G30S 1965, sekaligus refleksi agar generasi penerus bangsa tidak melupakan sejarah kelam tersebut. Imbauan ini dikeluarkan secara rutin setiap tahunnya.

    Dalam surat edaran tersebut juga memuat imbauan untuk mengibarkan bendera satu tiang penuh sehari setelahnya, yakni pada 1 Oktober 2025. Pengibaran bendera satu tiang penuh ini adalah dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

    “Setiap kantor instansi pusat dan daerah, kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, satuan pendidikan serta seluruh komponen masyarakat Indonesia pada tanggal 30 September 2025 agar mengibarkan bendera setengah tiang dan tanggal 1 Oktober 2025 pukul 06.00 waktu setempat, bendera berkibar satu tiang penuh,” demikian bunyi poin kelima dalam surat edarannya.

    Tata Cara Pengibaran Bendera Setengah Tiang

    Dalam Pasal 12 ayat (4) disebutkan bahwa pengibaran bendera setengah tiang dilakukan dengan menaikkan bendera hingga puncak tiang, kemudian menurunkannya hingga setengah tiang. Posisi setengah tiang ditentukan dengan menurunkan bendera hingga sepertiga dari tinggi tiang.

    Pengibaran dilakukan mulai pukul 06.00 hingga 18.00 waktu setempat. Aturan ini berlaku bagi instansi pemerintah maupun masyarakat umum yang ikut serta menghormati peringatan nasional.

    Sejarah Singkat Peristiwa 30 September 1965

    Tragedi tersebut mengguncang kehidupan politik Indonesia dan menjadi salah satu titik balik dalam sejarah nasional. Pemerintah menetapkan 30 September sebagai hari berkabung nasional, sementara 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang peristiwa tersebut dan meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila.

    (wia/imk)

  • Profil Ahmad Ali, Elite Nasdem yang Gabung PSI Jadi Ketua Harian Nasional 27 September 2025

    Profil Ahmad Ali, Elite Nasdem yang Gabung PSI Jadi Ketua Harian Nasional 27 September 2025

    Profil Ahmad Ali, Elite Nasdem yang Gabung PSI Jadi Ketua Harian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali resmi menyeberang ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Jumat (26/9/2025).
    Di partai yang dipimpin putra bungsu Presiden RI Ke-7, Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep itu, Ahmad Ali dipercaya menjadi Ketua Harian PSI.
    Jabatan Ketua Harian merupakan posisi yang strategis di partai politik. Lantas siapa Ahmad Ali?
    Berdasarkan data pada situs resmi Fraksi Nasdem DPR RI, Ahmad Ali lahir pada 16 Mei 1969 di Wosu, Morowali, Sulawesi Tengah.
    Ahmad Ali menempuh pendidikan tingginya di Universitas Tadulako pada 1993 dan menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palu pada 1998.
    Tidak hanya itu, dia juga menjadi pengurus Pemuda Pancasila Cabang Sulawesi Tengah pada 1999.
    Karier Ahmad Ali dimulai dengan menjadi pengusaha. Dia menahkodai sejumlah perusahaan, dari tambang hingga travel.
    Pada 2005, dia memimpin PT Graha Mining Utama, PT Graha Agro Utama, PT Graha Istika Utama, dan PT Tadulako Dirgantara Travel.
    Ahmad Ali kemudian menjadi pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tengah.
    Pada 2009, Ahmad Ali mulai menapaki dunia politik. Saat itu, dia menjadi anggota DPRD Kabupaten Morowali.
    Ahmad Ali kemudian bergabung Partai Nasdem pada 2013. Dia menjabat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sulawesi Tengah 2013-2018.
    Pada 2019, Ahmad Ali mulai menapaki karier politiknya di pusat. Dia menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 dari daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah.
    Saat itu, dia percaya menjadi anggota Komisi VII yang membidangi energi, mineral, dan lingkungan hidup. Tidak hanya itu, Ahmad Ali juga menjadi Ketua Kelompok Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
    Sempat menjabat Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali lantas dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua Umum Nasdem periode 2019-2024.
    Bukan cuma Ahmad Ali, istrinya, Nilam Sari Lawira juga masuk panggung politik. Sang istri menjadi Ketua DPRD Sulawesi Tengah dari Fraksi Nasdem pada 2019-2024.
    Sementara, sang anak, Moh. Anugrah Pratama mengikuti pemilihan calon anggota DPRD Kota Palu dari Partai Nasdem pada 2024.
    Pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Ahmad Ali ditunjuk menjadi Kepala Pelatih Tim Nasional Pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin).
    Jabatan itu diumumkan langsung Anies di Jalan Diponegoro Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat pada 21 November 2023.
    ”
    Head coach
    yang akan bertugas adalah bapak Ahmad Ali,” ujar Anies.
    Saat itu, Ahmad Ali sering tampil di layar kaca guna melayani wawancara awak media seputar tim pemenangan Anies-Muhaimin.
    Meski karier politiknya mentereng, Ahmad Ali menjadi salah satu petinggi Nasdem yang menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Pada Februari 2025, rumah Ahmad Ali digeledah penyidik KPK terkait kasus mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari.
    “Lokasi penggeledahan adalah rumah Ahmad Ali,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, diberitakan Kompas.com pada Selasa, 4 Februari 2025.
    Adapun Rita merupakan terpidana kasus gratifikasi tambang batubara sebesar Rp 110 miliar dan suap izin perkebunan kelapa sawit.
    Rita Widyasari diduga mendapatkan 3 -5 dollar AS untuk setiap metrik ton tambang batubara. Dia divonis 10 tahun penjara, denda Rp 600 juta, dengan subsider enam bulan kurungan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR: Revisi UU BUMN bukti pemerintah serap aspirasi rakyat

    Anggota DPR: Revisi UU BUMN bukti pemerintah serap aspirasi rakyat

    “RUU BUMN ini bentuk kepekaan pemerintah menyerap aspirasi rakyat. Dengan aturan baru, BPK bisa memeriksa BUMN dan tidak ada lagi rangkap jabatan menteri atau wakil Menteri sebagai komisaris maupun direksi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian mengatakan kehadiran Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara merupakan bentuk kepekaan pemerintah dalam menyerap aspirasi rakyat.

    Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.

    “RUU BUMN ini bentuk kepekaan pemerintah menyerap aspirasi rakyat. Dengan aturan baru, BPK bisa memeriksa BUMN dan tidak ada lagi rangkap jabatan menteri atau wakil Menteri sebagai komisaris maupun direksi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Kawendra dalam keterangannya.

    Ia menilai penguatan regulasi BUMN menjadi langkah strategis agar tata kelola perusahaan pelat merah semakin modern, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Ia menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih kuat, termasuk dengan memberi kewenangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa BUMN.

    BUMN, lanjut dia, sejak awal dibentuk bukan hanya untuk mencari keuntungan, melainkan membawa misi kebangsaan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dan nilai Pancasila, terutama sila ke-5.

    “Penguasaan negara atas sumber daya alam dan cabang produksi strategis mutlak adanya dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya.

    Kawendra juga menilai BUMN memiliki peran vital dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045, yang dituangkan dalam delapan misi utama atau Astacita. Peran itu mencakup penciptaan lapangan kerja, hilirisasi industri, kemandirian ekonomi hingga pemerataan kesejahteraan.

    Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti urgensi penguatan tata kelola BUMN, baik dari sisi entitas pengelola maupun regulasi. Ia menegaskan privatisasi hanya boleh dilakukan dengan sangat selektif, khususnya untuk sektor strategis seperti energi, pangan, telekomunikasi, dan infrastruktur.

    “BUMN harus tetap menjadi instrumen negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan. Tidak boleh semata berorientasi pada profit,” tuturnya.

    Ia mengharapkan perubahan UU tersebut benar-benar menghadirkan pengelolaan BUMN yang lebih transparan, efisien, dan kuat dalam menghadapi persaingan global.

    “RUU BUMN ini adalah bagian penting dan strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan BUMN, sehingga kontribusinya bisa semakin optimal dalam mendukung kemajuan bangsa dan negara,” ujar Kawendra.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.